BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 2002, Serikat Kayawan PT Telekomunikasi Indonesia,

Tbk mengikat perjanjian kerja bersama (PKB) dengan PT Telekomunikasi

Indonesia yang ditetapkan dalam kontrak Nomor PKB. 100/ORG/DPP-

SEKAR/2002 dan Nomor Tel. 94/PS000/UTA/-00/2002 yang ditanda

tangani pada tanggal 3 Juni 2002 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Perjanjian ini diamandemen beberapa kali, terakhir ditetapkan dalam

kontrak Nomor tanggal 24 Agustus 2013 yang berlaku sampai dengan 24

Agustus 2015.

Pelaksanaan perjanjian kerja bersama tersebut dan empat kali

amandemennya sejak 2002 sampai dengan 2013 mengalami pasang surut

yang dinamis yang meliputi proses perundingan, luasnya perjanjian, jumlah

hak dan kewajiban, serta jumlah pasal-pasal di dalamnya. Dinamika

peristiwa hukum tersebut menarik untuk didalami karena hal tersebut

merupakan indikasi dari realitas hukum yang terjadi dalam hubungan

industrial antara sebuah Perusahaan Perseroan yang dimiliki negara

dengan karyawannya.

Proses perundingan dalam rangka mengamandemen perjanjian

kadang disertai dengan aksi demontrasi karyawan juga mengindikasikan

bahwa upaya menemukan kesepakatan tidak berjalan mudah. Di samping

itu, dalam setiap perpanjangan perjanjian selalu terjadi perpanjangan waktu

tanpa perubahan substansi isi, sehingga beberpa PKB diberlakukan total

waktu 3 tahun, bukan dua tahun sebagaimana disepakati sebelumnya.

Perpanjangan masa laku tersebut disepakati untuk menghindari

1

kekosongan hukum. Penyebabnya adalah karena kesepakatan substansi

isi perjanjian berikutnya belum dapat disepakati.

Menarik untuk diteliti, guna menemukan jawaban apakah asas-asas

hukum perjanjian yang berlaku universal itu telah diterapkan dalam

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Karyawan Telkom yang diwakili

oleh Serikat Karyawan Telkom dengan PT Telekomunikasi Indonesia.

Mencari jawaban atas pertanyaan ini penting, karena di Indonesia terdapat

ratusan BUMN dan ribuan Perusahaan swasta yang mempekerjakan

berjuta-juta tenaga kerja baik dalam status karyawan tetap maupun

karyawan tidak tetap (outsoursing). Apabila perusahaan-perusahaan

tersebut dapat membuat sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan

isi dan proses perundingan yang baik maka dampak sosial dan

ekonominya akan sangat penting dikarenanakan para pekerja

mendapatkan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

Penulis mengambil obyek PKB di PT Telkom karena perusahaan

Perseroan milik Negara ini adalah salah satu BUMN yang memiliki kinerja

relatif baik, sudah berstatus Terbuka (Tbk) dan mendominasi pasar jasa

telekomunikasi dalam negeri bahkan telah berkembang sampai ke

beberapa negara (international ekspansion). Karyawan Telkom Grup pada

Desember 2013 tercatat sekitar 25 ribu orang. Jumlah Anak Perusahaan

Telkom dengan kepemilikan saham mayoritas sebanyak 12 Perusahaan

yang umumnya bergerak di bidang industri TIMES (Telecommunication –

Information – Media – Edutainment – Services). PT Telkom mempunyai visi

“to become a dominant player in the region dan salah satu misinya adalah

menjadi role model pengelolaan BUMN di Indonesia. Jumlah pelanggan

Telkom Grup tidak kurang dari 137 juta yang terdiri dari pelanggan telepon

rumah, pelanggan GSM (Telkomsel), Internet Speedy, Televisi Berbayar,

Pelanggan jaringan (whole sale), transponder satelit, ViSAT. (sumber

2

Laporan Tahunan 2013). Skala bisnis yang besar tersebut cukup

menantang untuk didalami, karena di balik bisnis yang besar tersebut pasti

terdapat sebuah sistem tata kelola Perusahaan yang didalamnya ada

aspek hubungan industrial karyawan dengan perusahaan.

Sebuah operasi bisnis kelas besar seperti PT Telkom membutuhkan

sistim hubungan industrial yang harmonis. Keharmonisan hubungan

industrial ditentukan oleh dua pihak yaitu Manajemen Perusahaan dan

karyawan. Bagi Karyawan konsep hubungan yang harmonis dicapai

dengan sendirinya apabila hak-hak yang harus mereka terima dapat

diterima sesuai dengan yang seharusnya mereka terima. Di sisi lain,

Perusahaan memaknai konsep keharmonisan hubungan apabbila

karyawan dapat memenuhi target-target perusahaan yang ditetapkan

dalam Kontrak Manajemen (KM). Hubungan timbal balik yang menyangkut

konsekwensi financial yang besar dan melibakan jumlah manusia yang

banyak sudah barang tentu melahirkan dinamika yang tinggi.

Latar belakang dinamika yang tinggi tersebut antara lain adalah misi

profitabilitas yang diemban sebuah BUMN sebagaimana yang diamanatkan

Undang Undang Perseroan. Atas dasar misi tersebut manajemen korporasi

PT Telkom menerapkan apa yang dinamakan Performance Management

System (PMS). Sistem ini diciptakan untuk memotivasi karyawan dalam

meningkatkan kinerjanya (performance) yang dikaitkan dengan sistim

promosi dan pengembangan karir karyawan.

Di PT Telkom kinerja diukur dalam satuan-satuan penjuanlan, index

operasi dan pemeliharaan, pendapatan usaha, beban usaha dan laba.

Kewajiban pencapaian kinerja tersebut didistribusikan ke semua Direktoran

dan Unit Bisnis yang selanjutkan didistribusikan lagi ke satuan organisasi di

bawahnya yaitu Divisi Regional, Wilayah, Daerah, Cabang sampai akhirnya

ke karyawan secara individual. Pencapaian kinerja secara unit dinilai setiap

3

triwulan, apabila performance unit mencapai ambang batas tertentu

(threshold) maka unit tersebut mendapatkan uang incentif yang dibagikan

kepada karyawan. Adapun kinerja individu dinilai secara tahunan

berdasarkan kinerja yang dicapainya dikaitkan dengan kinerja unit dimana

karyawan tersebut ditempatkan. Nilai Kinerja Individu (NKI) karyawan akan

menentukan berapa besar kenaikan Gaji Dasar yang akan diterima

karyawan pada tahun anggaran berikutnya.

Kinerja tahunan PT Telkom secara keseluruhan dinilai setahun sekali

dan ditetapkan dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Apabila pemegang saham menilai Telkom telkom mencapai prestasi

tertentu atau bahkan melampauinya, maka kepada seluruh karyawan

Telkom diberikan uang Jasa Produksi.

Penetapan parameter, syarat dan ketentuan yang akan diterapkan

dalam PSM ini bagian yang paling penting dalam proses kesepakatan

Perjanjian Kerja Bersama. Karyawan melalui Serikat Karyawan (Sekar)

bersama-sama tim yang mewakili Direksi Telkom duduk bersama

membahas parameter dan syarat-syarat tersebut dalam suatu negosiasi

atau forum perundingan. Upaya masing-masing pihak dalam menggoalkan

kepentingannya berlangsung sangat dinamis. Sebagaimana kelaziman

sebuah negosiasi, pihak Serikat Karyawan ingin mendapatkan imbal jasa

atau kompensasi setinggi-tingginya dengan persyaratan seringan-

ringannya, sementara pihak manajemen Telkom menginginkan kinerja

sebagaik-baiknya dengan kompensasi serendah-rendahnya.

Untuk memenuhi target, masing-masing pihak menerapkan strategi

yang berbeda. Serikat karyawan dengan hak-hak mereka untuk melakukan

demontrasi atau mogok yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor .......

berupaya menggunakan strategi “menekan” manajemen. Sementara pihak

manajemen berupaya menerapkan strategi “buying time”, mengulur-ulur

4

waktu dan lain sebagainya sehingga dalam beberapa kali perundingan

mereka berhasil memperpanjang masa laku PKB. Perpanjangan masa laku

diperbolehkan oleh Undang Undang Nomor ........

Strategi lain yang diterapkan pihak manajemen Telkom adalah

menciptakan sebuah kesepakatan bersyarat, sehingga pasal yang telah

disepakati dalam PKB tidak serta merta dapat dilaksanakan sebelum

dipenuhi syarat-syarat tertentu. Pemenuhan syarat tersebut menuntut

adanya kesepakatan baru yang dirundingkan melalui Lembaga Kerja Sama

Bipartit (LKS) antara Serikat Karyawan dengan Manajemen Telkom. LKS

tidak dilaksanakan secara terjadwal sehingga banyak pasal yang daluarsa.

Apabila kesepakatan dalam PKB merupakan standar keadilan

minimum yang diperoleh karyawan Telkom, maka kegagalan

mengimplementasikan pasal tersebut merupakan reduksi atau

pengurangan atas keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal inilah

yang akan diungkap dan menjadi motivasi dalam penelitian ini.

2. Rumusan Masalah

Hukum lahir dalam rangka menjaga keseimbangan hak dan

kewajiban masyarakat. Dominasi kelompok-kelompok dominan yang lebih

kuat terhadap kelompok minoritas yang lebih lemah masih sering terjadi,

tidak terkecuali dalam hubungan hukum antara karyawan dan majikan,

atau dalam istilah modern disebut hubungan industrial. Kecenderungan

pihak majikan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis dimana

manusia dipandang sebagai faktor produksi melahirkan realitas mengenai

eksploitasi tenaga manausia. Dalam prakteknya, eksploitasi tenaga

manusia tersebut terlaksana dalam bentuk pemberian upah yang minimum

yang dikenal dalam konsep Upah Minimum Regional (UMR). Hampir setiap

tahun terjadi gelombang demontrasi kaum buruh untuk memerjuangkan

kenaikan UMR, demikian pula sebaliknya, perlawanan dari kaum majikan

5

untuk melawan upaya pemerintah menaikkan UMR tersebut ada yang

sampai masuk ke meja pengadilan.

Sejalan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan

semakin kuatnya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada

kaum buruh melalui seperangkat perundang-undangan, maka peluang

kaum buruh untuk mendapatkan keadilan ekonomi semakin terbuka.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

......... adalah bentuk dari perlindungan hukum tersebut. Namun dalam

praktiknya, pembuatan PKB tidak mudah dilakukan karena masih banyak

pengusaha atau majikan yang enggan membuat PKB. Di samping itu,

untuk PKB yang sudah ada belum tentu pula telah memenuhi rasa keadilan

baik dalam aspek normatif pasal-pasal maupun dalam aspek praktisnya.

Berdasarkan hal tersebut, Penelitian dalam disertasi ini akan fokus

pada dua hal yaitu :

a. Bagaimana penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam Perjanjian

Kerja Bersama antara Serikat Karyawan PT Telkom dengan

Manajemen PT Telkom.

b. Bagaimana implementasi pasal-pasal dari Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) antara Serikat Karyawan PT Telkom dengan Manajemen PT

Telkom.

Kedua pertanyaan di atas penting untuk diungkap lebih dalam untuk

mengetahui apa penyebab dari kegagalan dalam melaksanakan suatu

perjanjian yang secara formil maupun materiil sudah disepakati dan

memiliki kepastian hukum. Apakah kegagalan tersebut bersumber dari

ketidak jelasan pasal-pasal dalam Perjanjian, ketidak mampuan salah satu

pihak, tidak adanya itikad baik atau penyebab lainnya.

6

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui apakah asas-asas hukum

perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata digunakan dalam pembuatan PKB antara Serikat

Karyawan PT Telkom dengan Manajemen PT Telkom.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis dari Penelitian ini adalah untuk menjadi referensi

kaum pekerja/Serikat Pekerja dalam menyusun Perjanjian Kerja

Bersama dengan pihak Pengusaha/Majikan.

b. Manfaat Akademis dari Peneltian ini adalah untuk menambah dan

memperkaya bahan kajian hukum untuk penelitian-penelitian

berikutnya dan untuk pengembangan teori-teori hukum.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA DASAR TEORITIK (10-20 HAL)

1. Penelitian Terdahulu

2. Landasan Teori

a. Tenaga Kerja belum memperoleh keadilan

Demontrasi kaum buruh yang rutin terjadi di eluruh dunia

adalah pada hari Mayday 1 Mei. Segenap keprihatinan disampaikan

ke publik, ke Pemerintah, ke Pengusaha, kepada Wakil Rakyat dan

kepada Media Massa. Untuk Indonesia, agenda rutin demontrasi para

buruh biasanya dilakukan menjelang ditetapkannya Peraturan

Daerah (Perda) mengenai Upah Minimum Regional (UMR). Tuntutan

kaum buruh itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi Republik

Indonesia. Indonesia juga telah meratifikasi Piagam PBB tentang Hak

asasi manusia (HAM) sehingga kebebasan untuk menyampaikan

pendapat di muka umum, kebebasan berserikat, hak berdemontrasi

dan hak untuk mogok diberikan kepada tenaga kerja. Partisipasi

masyarakat dalam penetapan regulasi negara merupakan ciri negara

demokrasi. Ketentuan tersebut telah diatur dengan baik oleh Negara

melalui seperangkat undang-undang yang menjamin terlaksananya

penyampaian aspirasi rakyat. Kelompok-kelompok dominan dalam

masyarakat adalah kekuatan yang senantiasa ingin mempertahankan

dominasinya (hegemoni). Mereka melakukan upaya-upaya

pencegahan apabila ada indikasi munculnya kekuatan lain yang

dapat merugikan mereka. Buruh dan Pengusaha adalah dua

kelompok yang sebenarnya mempunyai kepentingan yang sama.

8

Hubungan mutual kedua kelompok itu bertemu dalam mekanisme

imbal jasa. Satu pihak membutuhkan jasa yang lain, pihak yang lain

punya kompetensi untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya,

sehingga terjadi hubungan industrial. Namun hubungan tersebut

bukan hubungan yang setara atau dikenal dengan istilah hubungan

subordinatif. Dalam konstruksi hubungan ini subordinatif ini, salah

satu pihak menjadi superior (dominan) sedangkan pihak lainnya

berada di sisi yang lemah (inferior).

Keadilan distributif yang menurut Aristoteles adalah keadilan

yang memberikan kepada setiap orang seimbang dengan jasa

(kualitas)nya. Namun upaya pemerintah untuk memberikan jalan agar

tercapai keadilan distributif itu tidak dapat dilaksanakan dengan

mudah karena kuatnya pengaruh kelompok dominan yang akan

merasa dirugikan apabila keadilan distributif itu dijalankan.

Ukuran keadilan tidak pernah sama, stiap orang mempunyai

takaran masing-masing. Pemerintah sebagai pemegang kekuasan

eksekutif memberikan patokan keadilan upah bagi buruh dalam

mekanisme UMR. Itulah standar keadilan distributif yang harus

dipatuhi oleh para subyek hukum agar tercapai kehidupan

masyarakat yang sejahtera dan adil.

Selama Pemerintah tidak dapat menetapkan garis tengah yang

dapat diterima kedua kelompok itu dan hubungan industrial antara

pekerja dan pengusaha masih bersifat subordinatf maka keadilan

bagi kaum buruh/pekerja sulit didapatkan, Sehingga demontrasi pada

Hari Buruh Internasional pada tiap 1 Mei dan demontrasi buruh pada

setiap kali DPRD akan menetapkan UMR akan tetap menjadi agenda

tetap yang mengindikasikan bahwa keadilan belum berpihak kepada

tenaga kerja.

9

b. Perlindungan Hukum Kaum Pekerja dalam Konstitusi sebatas

normatif.

Menurut Jeremy Bentham hukum bertujuan mewujudkan

kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada jumlah orang sebanyak-

banyaknya (the gratest happiness for the greatest number)

sedangkan menurut Prof. DR. LJ Van Apeldoorn tujuan hukum itu

mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil (pengantar

ilmu hukum Samijo dan Sahal, 1988, Hal 37-38 . Tujuan hukum yang

dijelaskan oleh kedua ahli ini merupakan upaya untuk mempengaruhi

kelompok-kelompok atau individu-individu dalam masyarakat bahwa

kedamaian dapat dicapai hanya apabila keadilan dapat ditegakkan

dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17

Agustus 1945 yang melahirkan negara Republik Indonesia dan

konstitusi negara adalah pedoman hidup bangsa dalam mencapai

keadilan. Semua unsur yang menjadi bagian dari NKRI mendapat

perlindungan dalam konstitusi. Dalam pembukaan Undang Undang

Dasar 1945 maupun pasal-pasal dalam batang tubuhnya masyarakat

lemah dalam hal ini kaum pekerja mendapat tempat yang sesuai.

Berdasarkan konstitusi tersebut, negara membentuk sistim

pemerintahan dan mendirikan lembaga-lembaga untuk

menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat agar

amanah konstitusi dapat diwujudkan.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) tertulis

“Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan”. Cukup jelas disini bahwa pekerjaan

merupakan hak tiap warga negara. Pemerintah berkewajiban

menciptakan sebuah kondisi agar lapangan pekerjaan itu tersedia.

10

Kemudian “Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” yang ada

dalam pasal 27 ayat (2) tersebut merupakan parameter konstitusi

untuk memberikan perlindungan minimal kepada warga negara.

Pasal 27 ayat (2) tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 28D ayat

(2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja

serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja”

Pasal 28D ini kemudian diturunkan ke dalam sejumlah Undang-

Undang yang terkait dengan kesejahteraan rakyat antara lain Undang

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU

ini perlindungan terhadap tenaga kerja cukup kuat melalui ancaman

pidana kepada Pengusaha tidak tidak melaksanakan ketentuan Upah

Minimum Propinsi (UMP). Namun proteksi tersebut hanya sampai

pada batas normatif. Ketika masuk ke ranah hukum praktis,

pertempuran terjadi secara real antara kelompok pekerja melawan

kelompok pengusaha di tengah independensi lembaga peradilan.

Kelompok pengusaha yang menggugat UMP Propinsi ..... tahun

2013 mendapat kemenangan di Pengadilan Perdata ...... kemudian

berbuntut pada demontrasi besar-besaran oleh kaum buruh. Terbukti

apa yang dikemukanan oleh kedua ahli tersebut di atas bahwa

keadilan menjadi prasyarat adanya kedamaian.

c. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang Undang

Nomor 13 Tahun 2003 merupakan perangkat hukum yang diturunkan

dari Undang Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam

pembangunan ketenaga kerjaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa

dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada empat tujuan

11

pembangunan ketenagakerjaan yang tercantum dalam Pasal 4 UU

Nomor 13 Tahun 2003, yaitu :

Pertama, memberdayaan dan mendayagunakan tenaga kerja

secara optimal dan manusiawi. Kedua, mewujudkan pemerataan

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan

kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, memberikan

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Keempat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta

keluarganya.

Tujuan ini mengandung maksud yang jelas bahwa tenaga kerja

harus mendapatkan pendidikan keterampilan kemudian digunakan

secara optimal sesuai dengan batas-batas kewajaran tenaga

manusia dan diberi imbalan yang setimpal. Untuk melindungi tenaga

kerja dari persaingan dan kemudahan akses ke pusat-pusat industri,

pemerintah membuka lebar peluang dalam konsep pemerataan

kesempatan. Tenaga juga dilindungi secara konstitusional di saat

mereka harus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan, walaupun

Undang-Undang sudah mengamanatkan bahwa kesejahteraan

tenaga kerja beserta keluarganya harus ditingkatkan dari waktu ke

waktu.

d. Kebebasan Berserikat dan Ekonomi Kapitalis

Kebebasan yang dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI)

dijamin oleh Undang Udang Dasar 1945 pasal 28E yaitu (1) Setiap

orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak

atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan

12

sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Ketiga ayat dalam pasal 28E UUD45 ini merupakan jembatan emas

kaum pekerja dalam mencapai cita-cita kesejahteraan. Melihat

menyataan bahwa kesejahteraan tersebut tidak diberikan dengan

otomatis oleh Negara melainkan harus ditempuh melalui hubungan-

hubungan sosial dan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian.

Menurut Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. (4)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Keempat ayat dalam pasal 33 UUD 45 ini adalah jaminan bagi

warga negara Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam sistem

perkonomian. Namun dalam praktiknya, hampir semua sektor industri

telah dimasuki oleh kekuatan modal asing. Sektor telekomunikasi,

sektor media massa, dan sektor perbankan. Meskipun ada

pembatasan-pembatasan dalam proposi kepemilikan saham, namun

praktik sistim kapitalis yang dibawa oleh kekuatan asing tersebut

cukup kuat. Contoh yang terjadi di PT Telkom pada Anak

Perusahaan Telkomsel. Kepemilihan saham Singapura di Telkomsel

sebanyak 35%, (minoritas), namun dalam kontrak disepakati ternyata

13

Singapura mempunyai hak veto atas kebijakan-kebijakan Direksi

Telkomsel.

Pengaruh kapitalisme sangat terasa dalam kehidupan

perdagangan, industri, perikatan-perikatan bisnis yang ada di tanah

air. Salah satu ciri ekonomi kapitalis adalah difinisi ekonomi yang

dinyatakan Adam Smith. Tenaga kerja manusia adalah faktor

produksi yang dipandang sebagai mesin yang dapat dieksploitasi

untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan biaya

sekecil-kecilnya. Tenaga kerja manusia tidak dipandang sebagai

subyek yang mempunyai harkat dan martabat yang harus

ditingkatkan.

Kekuatan ideologi kapitalisme itulah yang dihadapi oleh kaum

pekerja di Indonesia. Untuk menghadapi kekuatan tersebut, UUD 45

menyediakan ruang yang cukup pada pasal 28E yaitu sejumlah

kebebasan yang dijamin UU antara lain kebebasan memilih

pekerjaan (ayat 1), kebebasan menyatakan fikiran dan sikap (ayat 2),

kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (ayat

3). Atas dasar konstitusi inilah para pekerja mendirikan serikat

pekerja dengan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 21

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh para tenaga kerja dapat

menghimpun kekuatan posisi tawar di hadapan Pengusaha dalam

proses penyusunan kesepakatan hak dan kewajiban dalam

hubungan industrial.

e. Asas Hukum Perikatan

Hukum Perikatan bersumber dari Buku Ketiga Kitab Undang

Undang Hukum Pidana janjian adalah hukum yang mengatur

mengenai perikatan antara dua pihak dalam lapangan harta benda

14

dan kekayaan. Hukum perikatan mempunyai beberapa asas yang

berfungsi menjadi jembatan (interface) antara peristiwa hukum

dengan ideologi yang abstrak. Asas hukum akan menjadi payung

bagi dispute hukum di bawahnya. Asas-asas hukum perjanjian yang

terdapat dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Asas Kebebasan Berkontrak (the freedom on making contract),

terdapat dalam BW Pasal 1338 ayat (1). Asas ini memberikan

koridor yang sangat flexible bagi para pihak yang ingin

berkontrak untuk hal apapun sepanjang tidak bertentangan

dengan Undang-Undang, norma susila, dan kepentingan

umum. Walau demikian asas ini sebenarnya diambil dari

paham liberalisme,

2. Asas Konsensual, artinya suatu perjanjian terjadi atau ada

disaat tercapainya kata sepakat para pihak, artinya ketika

kesepakatan terjadi meskipun hanya secara lisan, sebuah

perjanjian sudah mempunyai kekuatan hukum. Kecuali untuk

hal-hal tertentu dituntut adanya akta tertulis.

3. Asas itikad baik, adalah asas yang mengharus setiap orang

yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik,

Ada itikad baik subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam

melakukan perbuatan hukum yang terletak pada sikap batin.

Ada pula itikad baik obyektif, yaitu suatu perjanjian yang

didasarkan pada norma kepatutan dan kewajaran yang berlaku

dalam masyarakat.

4. Asas Pacta Sunt Servanda, artinya setiap perjanjian yang

dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi

mereka yang membuat seperti undang undang. Asas pacta sun

15

servanda ini memberikan kepastian hukum kepada mereka

yang berkontrak.

5. Asas Berlakukan Suatu Perjanjian, artinya bahwa suatu

perjanjian itu hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya,

tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga. Asas ini terdapat dalam

Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1315 dan 1340.

6. Asas Obligatory, artinya perjanjian yang dibuat para pihak itu

baru dalam tarap menimbulkan hak dan kewajiban, belum

memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila

diperjanjian tersendiri, yang disebut perjanjian yang berifat

kebendaan.

7. Asas Bersifat Pelengkap, artinya pasal undang undang boleh

disingkirkan, apabila para pihak menghendaki membuat

ketentuan sendiri yang menyimpang dari undang undang.

Tetapi apabila dalam perjanjian yang dibuat tidak ditentukan

maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang undang.

16

BAB III

KERANGKA KONSEP PENELITIAN (rangkuman dari tinjauan pustaka)

1. Kerangka Pikir

Tenaga kerja sebagai manusia yang mempunyai hak asasi manusia

(HAM) berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha menjual

jasa kompetensi yang dimiliki kepada pihak lain yaitu Perusahaan atau

Pengusaha atau badan hukum private yang membutuhkan jasa tenaga

kerja, sehingga antara kedua belah pihak terjalin suatu hubungan timbal

balik yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang

diatur dalam sebuah perjanjian kerja (kontrak) yang dibuat berdasarkan

ketentuan asas-asas hukum yang berlaku dalam lapangan hukum

perikatan.

Di samping asas-asas hukum perikatan yang menjadi dasar suatu

perjanjian terdapat perundang-undangan yang terkait secara langsung

dengan perjanjian yang dibuat oleh tenaga kerja melalui Serikat Pekerja

dan Badan Usaha Milik Negara yaitu hukum Perusahaan dan Hukum

Ketenagkerjaan beserta aturan-aturan pelaksanaan yang ada dibawahnya.

Bagian terpenting dari suatu hubungan hukum adalah peristiwa

hukum, yaitu hasil dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah

diperjanjikan sebelumnya. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak

selamanya sama dengan maksud pembuat perjanjian karena ketidak

sempurnaan redaksi pasal-pasal, kekhilafan-kekhilafan dalam menyusun

materi perjanjian maupun disebabkan oleh perbedaan penapsiran pasal.

17

Keadaan ini menimbulkan ketidak adilan yang dirasakan baik oleh

Pengusaha maupun oleh pihak tenaga kerja. Namun walaupun demikian,

sebuah Perjanjian pada dasarnya dapat berjalan dengan adil bagi kedua

belah pihak apabila asas-asas yang berlaku pada hukum perikatan

diterapkan.

Kerangka pikir tersebut di atas apabila digambarkan dalam

sebuah diagram adalah sebagai berikut :

2. Hipodisertasi

Bertitik tolak dari kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat yang

dapat dijadikan sebagai indikator suatu ketidak adilan dalam lapangan

ketenagakerjaan seerta uraian pada teori-teori di atas, Penulis membuat

hipodisertasi sebagai berikut :

a. Asas kebebasan berkontrak tidak dijalankan sepenuhnya karena

pihak perusahaan terikat pada kewajiban lain yaitu tekanan dari

pemerintah selaku pemilik saham mayoritas. Pihak perusahaan bukan

pemilik tetapi hanya mewakili kepentingan pemilik. Mereka diberi

kewenangan untuk membuat kontrak secara formal namun subtansi

atau isi kontrak ditentukan oleh pihak lain (Dewan Komisaris)

sehingga Perusahaan tidak bisa bebas dalam menentukan kontrak.

b. Asas konsensual sudah dilaksanakan.

c. Asas Itikad baik, belum dilaksanakan karena pihak perusahaan

memegang ketat isi perjanjian secara formil. Pasal-pasal yang sumir

dimanfaatkan untuk tidak melaksanakan perjanjian agar tidak

menimbulkan konsekwensi kewajiban.

d. Asas Pacta Sun Servanda belum dilaksanakan sepenuhnya karena

masih banyak pasal-pasal yang tidak dilaksanakan. Pihak perusahaan

merasa tidak terikat sepenuhnya pada perjanjian yang dibuat.

18

e. Asas Berlakuan sebuah Perjanjian tidak sepenuhnya dilaksanakan

karena perjanjian kerja bersama yang ada kemungkinan diberlakukan

bagi seluruh karyawan meskipun karyawan tersebut bukan anggota

Serikat Karyawan.

f. Asas Obligatory belum sepenuhnya dilaksanakan, karena banyak

pasal dalam Perjanjian yang tidak dibuat perjanjian turunannya.

g. Asas Bersifat Pelengkap (Optional) tidak sepenuhnya diberlakukan

karena pihak birokrasi Perusahaan tidak mau menggunakan Undang

Undang yang lebih tinggi untuk menjalankan hal-hal yang harusnya

dilaksanakan namun tidak tercantum dalam perjanjian.

3. Definisi Operasional Variable

19

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam disertasi ini adalah Penelitian Hukum empiris

dengan pendekatan pendekatan yuridis-sosiologis. Bahan hukum yang

digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier yang diperoleh dengan cara :

a. Memperlajari perundang-undangan yang relevan diperoleh dengan

cara mempelajari secara langsung dokumen/naskah yang tersedia di

perpustakaan (data sekunder)

b. Mempelajari dokumen-dokumen yang relevan yang ada pada institusi

obyek penelitian yaitu Depnaker, PT TELKOM, Serikat Karyawan

Telkom. Yaitu dokumen berupa naskah Surat Keputusan Direksi,

Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dalam

kurun waktu 2002 sampai dengan 2013. (data sekunder)

c. Menebar angket kepada nara sumber yaitu karyawan Telkom,

pejabat Telkom, Pengurus Serikat Karyawan, Anggota Serikat

Karyawan, Pejabat Depnaker RI.(data primer)

20

d. Mewawancarai nara sumber yang berkompeten yaitu Direksi PT

Telkom, Ketua Umum Serikat Karyawan, Komisaris PT Telkom.

Teknik wawancara yang digunakan adalah Wawancara Terstruktur.

Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dan diinterpretasikan dengan

cara membandingkan dengan norma-norma, teori, konsep, filsafat hukum

yang ada di atasnya.

Lokasi penelitian adalah Kantor Pusat (Corporate Office) PT

Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang beralamat di Jl. Japati No 1 Bandung

dengan alasan sebagai berikut :

a. PT Telkom adalah salah satu BUMN yang kuat dan luas karena

memiliki jaringan usaha di seluruh Indonesia dan sampai ke manca

negara. Memiliki karyawan yang jumlahnya sekitar 25 ribu orang,

berstatus Persero dan telah go public serta mencatatkan sahamnya

di Bursa Efek New York, London, Tokyo dan Bursa Efek Jakarta dan

Surabaya.

b. PT Telkom memiliki sebuah Serikat Karyawan (Sekar) yang berdiri

sudah lebih dari 14 tahun dan memiliki Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) dengan Telkom sejak tahun 2002 hingga kini (2014) yang telah

mengalami 4 kali amandemen.

Setelah data primer maupun data sekunder terkumpul, kemudian

data diorganisasikan, diinterpretasikan, dan dianalisis. Cara

menginterpretasikan data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut :

a. Display data, yaitu proses penampilan data, pengklasifikasian,

pengelompokan data yang relevan.

21

b. Reduksi data, pengurangan, penghapusan atau eliminasi data yang

tidak dibutuhkan atau tidak relevan dengan tema utama penelitian.

c. Kategorisasi, yaitu proses intersubyektivitas data yang telah

dikelompokkan untuk melihat hubungan-hubungan satu sama lain,

pengaruh, dan hubungan sebab-akibat terkait dengan tema

penelitian.

d. Menyimpulkan.

2. Paradigma Penelitian

Dalam disertasi ini, paradigman yang digunakan adalah Paradigma

Empiris. Dengan menggunakan kajian kuantitatif. Paradigma empiris

adalah ....... Kajian kuantitatif digunakan karena masalah yang diteliti

menyangkut dokumen-dokumen hukum.

3. Pendekatan yang Digunakan dalam Penelitian

Conceptual approach (pendekatan konseptual).

4. Konsep-konsep yang Digunakan

Dalam kerangka konsep diungkapkan beberapa konsepsi atau

pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum, subyek

hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, gabungan hukum dan objek

hukum. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Konsep Keadilan

2. Konsep kesetaraan

22

3. Konsep kesejahteraan masyarakat.

4. Konsep perekonomian negara.

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan/Pengumpulan Bahan Hukum.

1. Penjelasan mengenai lokasi penelitian, populasi, teknik pengambilan

sampel, jenis-jenis data dalam penelitian, penjelasan pengumpulan-

pengumpulan data, dan alat yang digunakan untuk mengambil atau

mengumpulkan data dalam penelitian (penelitian hukum empiris).

2. Perlu diungkapkan kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan selama

penelitian dan bagaimana cara pemecahannya.

3. Model analisis data atau bahan hukum, disesuaikan dengan jenis atau tipe

penelitian.

23