PROPOSAL PENELITIAN

BENTUK KEPASTIAN HUKUM ASURANSI DI BENGKULU

MENURUT PANDANGAN ISLAM

OLEH :

M.FADIL ALI SAPUTRAB1A011056

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BENGKULU

2013

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena dengan izin dan

ridhonya proposal penelitian ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga

tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa

kedamaian dan rahmat bagi semesta alam.

Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodelogi

penelitian dan terimakasih kami ucapkan kepada dosen mengampu dan teman-teman

yang ikut serta dalam penyusunan proposal yang mengambil judul atau kajian tentang

“Bentuk Kepastian Hukum Asuransi Di Bengkulu Menurut Pandangan Islam”.

Kami berharap makalah ini sedikit banyaknya memberi manfaat khususnya bagi

penyusun sendiri umumnya bagi smuanya.

Bengkulu, Oktober 2013

Penyusun

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

A. Judul ................................................................................................................ 4B. Latar Belakang ................................................................................................. 4C. Idetifikasi Masalah ........................................................................................... 12D. Pembatasan Masalah ....................................................................................... 12E. Rumusan Msalah ............................................................................................. 13F. Kajian Pustaka .................................................................................................. 13G. Tujuan Penelitian ............................................................................................. 14H. Kegunaan Hasil Penelitian ................................................................................ 14I. Definisi Operasional ......................................................................................... 15J. Metode Penelitian ........................................................................................... 16

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 20

4

A. Judul : BENTUK KEPASTIAN HUKUM ASURANSI DI BENGKULU

MENURUT PANDANGAN ISLAM

B. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan

berhubungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan

yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur

dalam peraturan hukum yaitu yang disebut hubungan hukum. Abdul Kadir

Mohamad mengatakan bahwa “Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur

oleh hukum dan menjadi objek hukum.”1

Dalam mengadakan hubungan antara hukum tersebut manusia membawa

kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut merupakan suatu tuntutan

perorangan atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya

mengadakan kontak (hubungan) antara sesamanya dalam suatu kepentingan

bersama.

Kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan akan bertemu

dalam kontak yang erat, sedangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan

akan menciptakan kontak yang saling memusuhi. Dengan demikian orang yang

hidup di masyarakat di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingan

masing-masing terhadap bahaya dari masyarakat, di masa yang akan datang, di

1 Abdul Kadir Mohamad, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Alumni, hal. 29

5

lain pihak orang akan senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam

mengejar kepentingan bersama, , hal ini sesuai dengan firman Allah swt: al-

Maidah: ayat ke ( 2 )

ال�ع�د�و�ان� و� اإلث�م� ع�ل�ى ن�وا ت�ع�او� و�ال و�ى الت�ق� و� ال�ب�ر� ع�ل�ى ن�وا ت�ع�او� و�

إ�ن� الل�ه� وا ات�ق� و�

2لمائدة : ) ) اب� ال�ع�ق� د�يد� ش� الل�ه�

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.2

Dalam mengerjakan kepentingan bersama tersebut atau mempunyai

kepentingan bersama, orang akan bergabung dalam suatu organisasi (perusahaan)

yang bertujuan memperjuangkan kepentingan untuk menolong diri mereka secara

bersama-sama

Pada hakekatnya hidup manusia diakui sangat tinggi nilainya, itulah

sebabnya makin banyak manusia dalam kenyataan hidup di dunia tidak terlepas

dari berbagai risiko kehidupan yang dapat menimbulkan kehilangan, kerugian

ataupun berkurangnya nilai harta benda atau kepentingannya. Hal tersebut bisa

saja terjadi dan tidak seorang pun mengetahui sebelumnya, karena itu diperlukan

upaya untuk berhati-hati dalam menentukan penggantian agar standar hidup dan

kegiatan tidak tertanggung atau hilang sama sekali. Risiko yang dihadapi dalam

2 Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan, hal. 157

6

kehidupan bisa berupa kematian, kecelakaan, dan bencana alam atau rusaknya

harta benda yang dimiliki. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud

sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia

dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar

dirinya sendiri.

Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan risikonya

itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia

melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha-usaha manusia

mengatasi risiko dengan melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses

pertumbuhannya sudah dikenal oleh peradaban manusia, baik di dunia bagian

Timur maupun Tengah pada abad-abad awal sebelum Masehi.3

Pada awalnya, ada suatu kelompok manusia yang bertujuan membentuk

barisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan

pembiayaan. Dari sini timbul suatu konsep yaitu persiapan yang dibuat oleh

sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil yang tidak

terduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang di antara mereka yang

menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama

oleh mereka, yang selanjutnya disebut asuransi.4

Istilah asuransi, menurut pengertian riilnya, adalah iuran bersama untuk

meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut bisa menghancurkannya.

3 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, h. 34 Mohammad Muslehuddin, Asuransi Dalam Islam, h.3

7

Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu yang

dipersiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian, menghadapi

kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa

salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke

seluruh kelompok.

Di Indonesia, untuk istilah asuransi sering digunakan istilah

pertanggungan, kedua istilah ini tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa

Belanda, Yaitu assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan). Memang

asuransi di lndonesia bermula dari negeri Belanda. Di Inggris digunakan istilah

insurance dan assurance yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah insurance

digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan istilah uuurance digunakan untuk

asuransi jiwa.

Pengertian asuransi ditinjau dari paham ekonomi adalah Asuransi

merupakan suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat di himpun dana

yang besar, yang dapat untuk membiayai pembangunan disamping bermanfaat

bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya

asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian

keuangan (financial loss) yang ditimbulkan oleh peristiwa tidak terduga

sebelumnya.

Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD),

Asuransi mempunyai pengertian sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan

adalah suafu persetujuan, dimana penanggung kerugian diri kepada tertanggung,

8

dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan kerugian

atau tidak diperolehnya suatu keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita

karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.5

Asuransi menurut Undang- Undang no.2 tahun 1992 tentang usaha

perasuransian. Bab 1 pasa 1 ” asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian

antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri

kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

seseorang yang dipertanggungkan”.6

Sedangkan Menurut pandangan Islam, asuransi pada umumnya adalah

masalah ijtihadiyah. Artinya bahwa asuransi merupakan masalah yang perlu

dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al

Quran dan Hadis secara eksplisit. Para Imam Mazhab sendiri belum memberi

fatwa hukum tentang masalah asuransi karena sistem asuransi belum dikenal pada

waktu itu. 7

Asuransi sendiri baru dikenal di dunia timur pada abad XIX Masehi,

sedangkan di dunia barat muncul sekitar abad XIV Masehi. Mengkaji hukum

5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.6 Undang-undang no 2 Tahun 19927 Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.

9

asuransi menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan

metode ijtihadi (reasoning / exercise of judgement) yang lazim dipakai oleh ulama

mujtahidin terdahulu. Dan diantara metode ijtihadi yang mempunyai banyak

peranan di dalam mengistinbathkan hukum (mencari dan menetapkan hukum)

terhadap masalah – masalah baru yang tidak ada nashnya di dalam Al Quran

maupun Hadis adalah dengan memakai maslahah mursalah atau istislah (public

good) dan qiyas (analogical reasoning).

Masalah asuransi, seperti yang disebutkan di atas, merupakan masalah

yang masih perlu dikaji mengenai hukumnya dan masalah yang mungkin masih

diperdebatkan yang tentunya memunculkan berbagai pendapat yang sukar

dihindari. Untuk itu pada kesempatan kali ini, akan sedikit membahas dan

memberi gambaran mengenai bentuk kepastian hukum asuransi dalam pandangan

Islam

Dimana ada sebagian ulama berpendapat bahwa Asuransi itu haram dalam

segala macam bentuknya temasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh

Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqii Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-

Muth’i . Alasan-alasan yg mereka kemukakan ialah :

• Asuransi sama dgn judi

• Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti.

• Asuransi mengandung unsur riba/renten.

10

• Asurnsi mengandung unsur pemerasan krn pemegang polis apabila

tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yg sudah dibayar

atau di kurangi.

• Premi-premi yg sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktekriba.

• Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

• Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dgn

mendahului takdir Allah.

Ada juga yang berpendapat bahwa Asuransi di perbolehkan dalam praktek

seperti sekarang Pendapat kedau ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf

Mustafa Akhmad Zarqa Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa .

Mereka beralasan :

• Tidak ada nash yg melarang asuransi.

• Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

• Saling menguntungkan kedua belah pihak.

• Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi

yg terkumpul dapat di investasikan utk proyek-proyek yg produktif dan

pembangunan.

• Asuransi termasuk akad mudhrabah

• Asuransi termasuk koperasi .

• Asuransi di analogikan dgn sistem pensiun seperti taspen.

11

Asuransi yg bersifat sosial di perbolehkan dan yg bersifat komersial

diharamkan Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah .

Alasan kelompok ketiga ini sama dgn kelompok pertama dalam asuransi yg

bersifat komersial dan sama pula dgn alasan kelompok kedua dalam asuransi yg

bersifat sosial . Alasan golongan yg mengatakan asuransi syubhat adl krn tidak

ada dalil yg tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu. Dari uraian di atas

dapat dipahami bahwa masalah asuransi yg berkembang dalam masyarakat pada

saat ini masih ada yg mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan sehingga

sukar utk menentukan yg mana yg paling dekat kepada ketentuan hukum yg

benar. Sekiranya ada jalan lain yg dapat ditempuh tentu jalan itulah yg pantas

dilalui. Jalan alternatif baru yg ditawarkan adl asuransi menurut ketentuan agama

Islam. Dalam keadaan begini sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi

Muhammad SAW:

“Tinggalkan hal-hal yg meragukan kamu kepada hal-hal yagn tidak

meragukan kamu.”

Asuransi menurut ajaran agama Islam yg sudah mulai digalakkan dalam

masyarakat kita di Indonesia ini sama seperti asuransi yg sudah ada selama ini

pada PT. Asuransi Bumi Putera Asuransi Jiwasraya dan asuransi lainnya.

Macamnya samai tetapi sisitem kerjanya berbeda yaitu dengan system

mudharabah.8

8 http://asuransi-dalam-pandangan-islam.htm

12

maka dalam rangka usaha penerapannya diperlukan konsep yang sesuai dengan

apa yang diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan, dengan cara mengkaji

hukum yang benar-benar ditaati dan diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu

penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah, dengan mengangkat

judul “BENTUK KEPASTIAN HUKUM ASURANSI DI BENGKULU

MENURUT PANDANGAN ISLAM”.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam peneli-

tian ini  dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Dalam mengadakan hubungan antara hukum tersebut manusia membawa

kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut merupakan suatu

tuntutan perorangan atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan risikonya

itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia,

c. Menurut pandangan Islam, asuransi pada umumnya adalah masalah

ijtihadiyah. Artinya bahwa asuransi merupakan masalah yang perlu dikaji

hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al

Quran dan Hadis secara eksplisit.

D. Pembatasan Masalah

Mengingat masalah yang tercakup dalam penelitian ini sangat luas maka

penulis membatasinya sebagai berikut :

13

a. Obyek penelitian ini adalah Bagaimana Kepastian ihak penanggung

kepada pihak tertanggung dalam masalah asuransi..

b. Obyek penelitian ini adalah bagaimana pandangan islam tentang kepas-

tian hukum asuransi.

c. Obyek penelitian ini adalah bagaimana sikap ideal seorang mulim ter-

hadap masalah asuransi.

E. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah,

antara lain :

1. Bagaimana Bentuk kepastian pihak penanggung kepada pihak tertanggug?

2. Bagaimana pandangan islam tentang kepastian hukum asuransi ?

3. Bagaimana seharusnya sikap ideal seorang muslim terhadap masalah asurani ?

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik

yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga

tidak ada pengulangan. Masalah asuransi sesungguhnya telah banyak dibahas dan

diteliti. Salah satunya tentang komparasi asuransi jiwa pemikiran Murthadha Muthari

dan Sayyid Sabiq dengan menitikberatkan pada perbandingan asuransi Menurut

Murthadha Muthari, asuransi diperbolehkan asalkan sesuai dengan aturan agama

(bukan perjudian) dan Menurut Sayyid Sabiq asuransi termasuk perjudian karena hak

milik bergantung pada musibah yang terjadi, tinjauan Hukum Islam terhadap masalah

terhentinya pembayaran premi asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bumi Putera

Sidoarjo. yang isinya, menurut Hukum Islam penunggakan yang disengaja termasuk

14

dhalim, tapi jika tidak sengaja maka diberi keringan sampai mampu membayar.

Sedangkan untuk bentuk kepastian dari asuransi itu sendiri belum pernah dibahas dan

diteliti. Sehingga pada kesempatan ini penulis hendak mengadakan penelitian yang

berjudul “BENTUK KEPASTIAN HUKUM ASURANSI DI BENGKULU

MENURUT PANDANGAN ISLAM”

G. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk kepastian pihak penanggung kepada pihak

tertanggug,

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam tentang kepastian hukum

asuransi, yang ada di bengkulu.

3. Untuk mengetahui sikap ideal seorang muslim terhadap masalah asurani.

H. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal

sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah dapat mengetahui bentuk kepastian dalam asuransi

serta sebagai alternatif bagi pembaca tentang penggunaan jasa

perasuransian, kemudian dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis adalah dijadikan sebagai pedoman agar tidak terjadi

penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan terhadap hukum

Islam.

15

3. Menambah ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan hukum

asuransi.

I. Definisi Operasional

Dari judul “Bentuk Kepastian Hukum Asuransi Di Bengkulu Menurut

Pandangan Isalm”(studi tentang ketentuan yang berlaku pada PT. Asuransi yang ada

di Bengkulu)” akan disajikan tentang bentuk kepastian dari hukum Asuransi Untuk

menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, kiranya lebih

dahulu perlu ditegaskan maksud dari judul skripsi ini secara terperinci sebagai beriku

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan

kehidupan berdasarkan Qur’an dan Hadits, 9dan hasil Ijtihad para ulama.

Asuransi menurut Undang- Undang no.2 tahun 1992 tentang usaha

perasuransian. Bab 1 pasa 1 ” asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara

dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

seseorang yang dipertanggungkan10

9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 41110 Undang-undang no 2 tahun 1992

16

Sedangkan Menurut pandangan Islam, asuransi pada umumnya adalah

masalah ijtihadiyah. Artinya bahwa asuransi merupakan masalah yang perlu dikaji

hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al Quran dan

Hadis secara eksplisit. Para Imam Mazhab sendiri belum memberi fatwa hukum

tentang masalah asuransi karena sistem asuransi belum dikenal pada waktu itu.

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan

asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang

menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan kebijakan

adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang

dilindungi. 11

Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung" untuk risiko

yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk

dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.12

J. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian tergolong dalam penelitian lapangan dengan

metode kualitatif. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi yang ada di Bengkulu

11 http:asuransi/wikipedia.com12 http: asuransi-insurance-assurance-definisi.html

17

2. Data yang dihimpun yaitu:

Data yang berkaitan dengan hukum asuransi, penggantian risiko, dan

pembayaran uang pertanggungan.

3. Sumber Data yaitu sumber yang dijadikan acuan dan pegangan dalam

penelitian untuk memperoleh data adalah:

a. Sumber Primer merupakan sumber utama yaitu, dari pimpinan beserta

karyawan PT Asuransi yang ada di Bengkulu.

b. Sumber Sekunder yaitu berupa buku yang dapat digunakan sebagai

pelengkap, adapun buku tersebut adalah:

1) Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

2) Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

3) Muhammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern.

4) Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan.

5) Ali Hasan, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.

6) Mohammad Muslehuddin, Asuransi Dalam Islam.

7) Abbas Salim, Dasar-Dasar Asuransi.

8) Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan

Peransuransian Syariah di Indonesia.

9) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

10) Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

18

4. Teknik Pengumpulan Data

5. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara

langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. Interview

Interview disebut juga wawancara atau koesioner lisan yaitu sebuah dialog yang

dilakukan leh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan terwawancara agar

dapat memperjelas perolehan dari teknik Pengamatan. Dalam hal ini penulis

wawancara dengan pihak asuransi mengenai pembayaran klaim asuransi jiwa akibat

tertanggung bunuh diri.

b. Dokumentasi

Suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis

seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain

sebagainya,13 dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap catatan yang berkaitan

dengan problematika penelitian.

5. Teknik Analisa Data

a. Deskriptif adalah cara menggambarkan pembahasan secara jelas melalui data-data

yang berhubungan dengan pokok pembahasan untuk mempermudah dalam

memahami serta menganalisisnya.

13 Ibid, h 135

19

b. Analisa Kualitatif adalah analisa data yang dilakukan dengan cara memberikan

argumentasi secara teoritis dan pemikiran logis sesuai dengan keadaan yang

sesungguhnya

20

DAFTAR PUSTAKA

Mohamad, Abdul Kadir.1982,.Hukum Acara Perdata Indonesia.Bandung:

Alumni

Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

Hartono, Sri Rejeki.Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-undang no 2 Tahun 1992

Hasan Ali. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.Bandung

http:asuransi/wikipedia.com

http: asuransi-insurance-assurance-definisi.html

http://asuransi-dalam-pandangan-islam.htm

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,