1

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

PROPOSAL PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

LAWORO, 07 MEI 2015

2

BUPATI MUNA BARAT

Laworo, 07 Mei 2015

Nomor : Kepada

Lampiran : 1 (satu) lembar Yth. Menteri Pekerjaan Umum R.I.

Perihal : Permohonan Alokasi Dana di -

Pembangunan Infrastruktur Jembatan Jakarta.

Tahun Anggaran 2015

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, maka perlu kami sampaikan

hal-hal sebagai berikut :

1. Kabupaten Muna Barat merupakan Daerah Otonom Baru yang terbentuk

pada tanggal 23 Juli Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana

tingkat perkembangan pembangunannya masih sangat rendah

kualitasnya, khususnya pembangunan infrastruktur jembatan dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat.

2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan kualitas dan

kuantitas infrastruktur wilayah di Kabupaten Muna Barat melalui

penyediaan dana akan memberikan dampak yang sangat signifikan

dalam mendorong perkembangan pembangunan Kabupaten Muna Barat.

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami bermohon kepada

Bapak, kiranya berkenan mengalokasikan dana Pembangunan

Infrastruktur Jembatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 16.700.000.000,- (Enam Belas

Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). dengan rincian sebagaimana

terlampir pada Proposal Kami.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perkenan dan tanggapan positif

diucapkan terima kasih.

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L. M. RAJIUN TUMADA

3

PROPOSAL BANTUAN ANGGARAN

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Muna Barat merupakan daerah otonom baru hasil dari pemekaran

Kabupaten Muna yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi

Sulawesi Tenggara dan secara resmi dinyatakan terbentuk Pemerintahannya

oleh Pemerintah Pusat yang ditandai dengan pelantikan Penjabat Bupati Muna

Barat pada tanggal 9 Oktober 2014.

Kabupaten Muna Barat sebelah utara berbatasan dengan Selat Tiworo, sebelah

timur berbatasan dengan Kabupaten Muna, sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Muna dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Tiworo.

Kabupaten Muna Barat memiliki luas wilayah keseluruhan 1.022,89 Km atau

102.289 ha dengan luas daratan sebesar 906,28 Km atau 90.628 ha. yang

terbagi dalam 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan

Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Tiworo Selatan,

Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara,

Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Kusambi dan Kecamatan

Napanokusambi, yang secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel A.1. Luas Wilayah Kabupaten Muna Barat Menurut Kecamatan

Nomor Kecamatan Luas Wilayah

(Km) Persentase (%)

1 Sawerigadi 102,60 11,32

2 Barangka 33,09 3,65

3 Lawa 85,17 9,40

4 Wadaga 175,05 19,32

5 Tiworo Selatan 66,98 7,39

4

Nomor Kecamatan Luas Wilayah

(Km) Persentase (%)

6 Maginti 40,57 4,48

7 Tiworo Tengah 82,35 9,09

8 Tiworo Utara 62,05 6,85

9 Tiworo Kepulauan 77,90 8,60

10 Kusambi 103,33 11,40

11 Napanokusambi 77,19 8,52

Total Luas Wilayah 906,28 100

Sumber; Muna Dalam Angka 2013

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan

pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah

perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah

dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan/

mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi

yang bersifat menyeluruh serta tetap berpegang pada azas prioritas.

Pembangunan daerah dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin

mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial

yang tak terelakkan, namun dipihak lain adanya keterbatasan sumber daya yang

dimiliki, tidak memungkinkan untuk melakukan proses pembangunan yang

langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara

sekaligus, dalam hal ini penentuan prioritas perlu dilakukan melalui proses

perencanaan.

Sumber daya alam yang sangat besar dan posisi geografis yang strategis, serta

iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun,

merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat

di daerah Kabupaten Muna Barat. Akan tetapi, hingga saat ini potensi yang

sangat besar itu belum berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran bersama.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah

kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan.

Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaan umumnya masih kurang memadai,

hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal terisolasi yang

5

B. MAKSUD

Program ini di maksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Muna Barat secara umum melalui perbaikan akses masyarakat

pedesaan terhadap pelayanan infrastruktur dasar khususnya perbaikan dan

pembangunan fasilitas jembatan.

C. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna Barat secara umum melalui

peningkatan ekonomi yang ditunjang dengan peningkatan pelayanan

infrastruktur jembatan.

D. SASARAN

Sasaran program peningkatan infrastruktur perdesaan adalah :

1. Tersedianya infrastruktur dasar wilayah khususnya fasilitas jembatan yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memadai dan berkualitas;

2. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Muna Barat

dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui penyediaan infrastruktur

jembatan yang representatif;

3. Memudahkan masyarakat pedesaan untuk menjangkau pusat-pusat

pemasaran di kecamatan secara umum;

4. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan prasarana

perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;

diakibatkan sudah tidak memadainya fasilitas jembatan yang menghubungkan

antara desa dengan pusat-pusat pemasaran di kecamatan, bahkan di beberapa

desa banyak dijumpai jembatan yang sudah tidak dapat dilalui lagi. Kondisi

tersebut menyebabkan akses masyarakat psedesaan ke pusat-pusat pemasaran

di kecamatan harus menempuh jalur alternatif yang semakin jauh sehingga

biaya transportasi yang dikeluarkan akan lebih memberatkan. Dengan kondisi

tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur

jembatan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan

kegiatan perekonomian di perdesaan.

6

5. Terbukanya akses-akses perekonomian yang selama ini mengalami

keterisolasian pada daerah-daerah yang sangat potensial;

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program peningkatan infrastruktur jembatan Pemerintah

Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Pemeliharaan fasilitas jembatan

2. Pembangunan jembatan baru

Fasilitas jembatan memegang peranan yang sangat penting untuk

memperlancar jalannya roda pembangunan dan pemerintahan, untuk maksud

tersebut maka pemeliharaan dan pembangunan jembatan di daerah Kabupaten

Muna Barat hal yang sangat prioritas dilaksanakan. Tersedianya infrastruktur

jembatan yang representatif akan memudahkan mobilitas penduduk dalam

mengadakan hubungan baik berkaitan dengan kegiatan perekonomian, sosial

maupun kegiatan lainnya. Kondisi jembatan di Kabupaten Muna Barat secara

umum masih sangat memprihatinkan sehingga sangat perlu mendapat perhatian

dan dukungan dana dari berbagai pihak yang terkait, hal ini dapat terlihat secara

jelas pada gambaran secara umum tentang jembatan yang terletak pada

wilayah Kabupaten Muna Barat.

Jembatan yang menghubungkan Kab. Muna Barat dan Kab. Muna dalam

kondisi rusak berat

7

Jembatan yang menghubungkan ke akses pusat Pemerintahan Kab. Muna Barat

Jembatan yang menghubungkan antara pusat produksi pertanian ke akses pemasaran

Jembatan yang menghubungkan antara Kec. Tiworo Selatan ke pusat pemerintahan Kab. Muna Barat

8

F. PROGRAM KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Laworo, 07 Mei 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L. M. RAJIUN TUMADA

Program kegiatan dan pembiayaan dalam peningkatan infrastruktur jembatan di

Kabupaten Muna Barat dapat terlihat secara jelas pada lampiran I.

G. PENUTUP

Demikian proposal peningkatan infrastruktur jembatan ini kami buat. Kami

sangat mengharapkan bantuan Pemerintah Pusat guna mewujudkan

masyarakat yang lebih sejahtera di daerah kami.

Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.