Karya Cipta infrastruKtur permuKiman

Edisi 08 tahun XVAgustus 2017

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

Infrastruktur Di Pinggiran Indonesia Wujud KonkretKehadiran Negara

Infrastruktur Di Pinggiran Indonesia Wujud KonkretKehadiran Negara

02|Edisi 08Tahun XV

21

daftar isi Edisi 08/tahun XVAgustus 2017

04

2715

11

04 berita utamainfrastruktur di Pinggiran indonesia Wujud Konkret Kehadiran Negara

08 liputan khususMenteri Basuki instruksikan Konstruksi infrastruktur PsN sudah dimulai Tahun 2018

10 info baruKementerian PUPR dukung Kampung sejahtera Kohod

11 Program PisEW Tingkatkan sosial Ekonomi WiLAYAH Banten

12 Gubernur Riau Ground BreakingPembangunan sistem Penyediaan Air Minum Regional durolis

13 TPs 3R Kurangi Masalah sampah di Kota Manado

14 Teluk Kendari disulap Menjadi Obyek Wisata

15 Kabupaten Kepahiang Tingkatkan Taraf Kesehatan Masyarakat melalui Pamsimas

16 inovasiAksi Kita Untuk indonesia

19 Usulan AlgoritmaPenyelenggaraan TPA sampah Regional

21 sosialisasi dan Penegakan Hukumuntuk Cegah Buang sampah sembarangan

23 City Prosperity index (CPi), Mengawal implementasi sustainable development Goals11 (sdGs 11)

27 PHLN Alternatif sumber Pendanaan Pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya

30 sebaiknya anda tahuKenali dan Cintai indonesiamu

32 lensa CkUpacara PeringatanHUT Ri ke-72

33 Fun Bike-senam

34 seputar kitaWalikota Ternate Resmikan Landmark Titik Nol Kota Ternate

dukungan infrastruktur PLP Untuk Pengembangan KsPN siap dibangun

Cipta Karya dan Water.org Kerjasama Wujudkan Akses Aman Air Minum

13

Tahun XVEdisi 08 |03

editorialpelindungsri Hartoyo

penanggung Jawabrina agustin indriani

dewan redaKsidwityo a. soeranto, adjar prajudi, rina farida,

dodi Krispratmadi, muhammad sundoro

pemimpin redaKsimardi parnowiyoto

penyunting redaKsiardhani p, indah raftiarty er, astaf aji pranaya

bagian produKsiari iswanti, bramanti nawang sari, dewi savitri,

rizqiah darmawiasih

bagian administrasi & distribusifajar drestha birawa, Harniati ulfah

Kontributorsri murni edi K, taufan madiasworo,

tanozisochi lase, diana Kusumastuti, dian irawati, marsaulina pasaribu, didiet a. akhdiat,

boby ali azhari, prasetyo, ade syaiful rachman, meike Kencanawulan, Komang raka maharthana,

sandhi eko bramono, astiana Harjanti, andika budi prasetya, bhima dhananjaya, airyn saputri Harahap, meinar manurung

alamat redaKsiJl. pattimura no. 20, Kebayoran baru 12110

telp/fax. 021-7245754

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email kompuck@gmail.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Cover :Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Skouw, Provinsi Papua

http://ciptakarya.pu.go.id

@ditjenck

@ditjenciptakarya

ditjen Cipta Karya

ditjen Cipta Karya

kompuck@gmail.com

Indonesia Kerja Bersama: Kobarkan Semangat Proklamasi, Jaga Kredibilitas dan Integritas

Memperingati 72 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semangat Proklamasi yakni daya juang yang tinggi dan kebersamaan kokoh dalam membangun negeri harus senantiasa dikobarkan. Tema peringatan ke­

merdekaan kali ini yaitu, “Indonesia Kerja Bersama” sesuai dengan tujuan dan lingkup tugas Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tema tersebut menekankan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Pe­rumahan Rakyat hanya dapat dicapai dengan sinergi dan kerja sama antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta, dan terutama masyarakat luas. Infrastruktur menjadi prioritas utama pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015­2019, hal ini dikarenakan infrastruktur mampu meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjang an antar wilayah serta kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Di sinilah kredibilitas dan integritas kita dalam konteks pembangunan dinamis wajib dijaga dan dipertahankan, mengingat harapan publik yang tinggi terhadap capaian kinerja pembangunan infra­struktur.

Sampai dengan saat ini, capaian infrastruktur permukiman antara lain pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) (Entikong, Aruk, Nanga Badau, Wini, Motaain, Motamasin, dan Skouw), renovasi Gelora Bung Karno dan pembangunan venue olahraga pendukung Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Di bidang regulasi, kita juga telah menuntaskan 3 peraturan perundang­undangan salah satunya Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Semangat Proklamasi dan bekerja ala rock and roll menjadi moto Menteri Basuki untuk menyemangati setiap aparatur, bahwa seluruh tugas yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu, administratif, dan mutu. Infrastruktur yang andal dan berkualitas adalah tumpuan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, se­kaligus meningkatkan daya saing Indonesia secara global yang saat ini berada di urutan ke­60. Untuk itu dibutuhkan terobosan yang menyangkut 5 aspek, antara lain regulasi dan hukum khususnya pengadaan tanah, koordinasi antar lembaga yang intensif, skema pembiayaan yang inovatif, kepemimpinan yang jelas dan tegas, serta penerapan hasil riset dan teknologi.

Pesan dari Menteri Basuki bagi generasi muda adalah “smart is a must, but not sufficient”. Jadi pintar saja tidak cukup, kita harus membekali diri dengan akhlakul karimah, mental yang kuat, berani, militant, bersih, dan memiliki jiwa seni dalam berinovasi membangun infrastruktur bagi negeri tercinta. (Redaksi)

04|Edisi 08Tahun XV

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya ikut berperan aktif dalam membangun daerah pinggiran Indonesia.

berita utama

Infrastruktur Di Pinggiran Indonesia Wujud Konkret Kehadiran Negara

Sesuai Rencana Pembangunan Jang ka Menengah Nasional (RPJMN) 2015­2019, Ditjen Cipta Karya men ca­

nangkan Gerakan 100­0­100, yaitu 100 persen akses air minum aman, nol persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Hal tersebut juga sesuai poin ketiga program Nawa Cita, Pemerintahan Joko Widodo­Jusuf Kalla yang mencanangkan untuk membangun Indonesia dari ping­giran dengan memperkuat daerah­daerah pinggiran dan desa dalam kerangka ne­gara kesatuan. Untuk mewujudkannya, ben tuk konkret keha diran negara sangat diperlukan. Untuk itu, beberapa strategi

Tahun XVEdisi 08 |05

pelaksanaan dan program strategis telah disiapkan. Tahun 2017, Ditjen Cipta Karya ber­ko mitmen untuk mengentaskan per­mu kiman kumuh seluas 1.160 hek tare, termasuk di dalamnya penataan enam kawasan kampung nelayan. Untuk men­capai 100 persen akses sanitasi la yak, akan dilakukan pembangunan pengo­lahan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) skala regional, kota, kawasan dan berbasis masyarakat untuk 654.266 rumah tangga. Kemudian pembangunan sistem penanganan persampahan skala regional, kota, kawasan dan berbasis masyarakat untuk 1,2 juta rumah tangga, dan pengurangan genangan seluas 391 hektare melalui pembangunan infra­struk tur drainase. Untuk mewujudkan akses aman air minum, Ditjen Cipta Karya juga me­lakukan kegiatan pembangunan Sis tem Penyediaan Air Minum (SPAM) regio nal, kawasan perkotaan, kawasan khusus (de sa rawan air/perbatasan/pulau kecil ter luar), dan SPAM berbasis masyarakat untuk 2,9 juta jiwa dengan kapasitas 8.785 liter per detik. Selain kegiatan itu, Ditjen Cipta Kar­ya mempunyai program infrastruktur ber basis masyarakat (IBM) yang ber tu ­

juan untuk meningkatkan kua litas in fra­struktur permukiman bagi ma sya rakat men jadi layak huni dan ber ke lan jutan. Pem bangunan IBM ini dike mas da lam be berapa program, yaitu program Pe nye­diaan Air Minum dan Sanitasi Ber ba sis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Ber­basis Masyarakat (Sanimas), Kota Tan pa Kumuh (KOTAKU), dan PISEW. Di tahun 2017, Pamsimas akan dilaksanakan di 4.674 desa, Sanimas di 526 kelurahan, dan KOTAKU di 1.185 kelurahan. Khusus di daerah perbatasan dan pu­lau­pulau kecil terluar, Ditjen Cipta Karya juga sudah melakukan beberapa te ro­bosan. Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo mengutarakan pada 2016, Ditjen Cipta Karya telah membangun SPAM di 10 kawasan daerah pinggiran de ngan kapasitas sebesar 75 liter/detik. Untuk 2017, sedang dibangun SPAM di tiga lokasi pelabuhan perikanan, yaitu kawasan nelayan PPU Ujong Pancu Ka­bupaten Aceh Besar, Pulau Ka le pon Dis­trik Tabonji Kabupaten Merauke, dan kawasan nelayan Werwaru Ka bu paten Maluku Barat Daya. Di bidang pe ngem­bangan kawasan permukiman di daerah pinggiran, pada 2016 Ditjen Cipta Karya telah berhasil mengurangi kawasan ku­muh seluas 438,38 hektare.

Untuk pembangunan kawasan per­ba tasan, Ditjen Cipta Karya hadir untuk me ningkatkan kualitas lingkungan per­mukimannya. “Paling tidak ada tiga hal yang disen­tuh Ditjen Cipta Karya di sana antara lain jalan akses dan lingkungan sehingga mo­bilitas penduduk menjadi lebih lancar, sistem penyediaan air minum sesuai de­ngan standar pelayanan yang ada, dan hal­hal terkait sanitasi,” tutur Sri Hartoyo. Untuk pengembangan kawasan per­

06|Edisi 08Tahun XV

Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga melakukan upaya penanganan bagi pu­lau­pulau kecil terluar. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan eko ­sistemnya (UU No.27 Tahun 2007 Ten­tang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau­Pulau Kecil). Pulau­pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau­pulau kecil yang memiliki titik­titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hu kum internasional dan nasional. (Kep­pres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tun­jangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Per lindungan Varietas Tanaman). Pada 2017, penanganan tersebut dilak sanakan di Pulau Lingayan, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengembangkan dan menjaga ekosistem dilihat dari kondisi Pulau Lingayan, antara lain dilakukan pengembangan dan pengelolaan peri­kanan tangkap dan budidaya melalui pe ngembangan teknologi, penyediaan sa rana dan prasarana perikanan dan pem bukaan akses pasar. Sementara untuk mengembangkan Pu lau Marampit, Provinsi Sulawesi Utara dila kukan antara lain, pemeliharaan titik refrensi dan titik dasar, pemeliharaan sa­rana bantu navigasi pelayaran, upaya pe­

pintu gerbang internasional atau pos pe meriksaan lintas batas, serta mening­katkan kualitas lingkungan, kemakmu­ran, kesejahteraan melalui pemenuhan ke bu tuhan dasar masyarakat, untuk me­ngu rangi kesenjangan antar wilayah, du ­kungan terhadap kawasan perbatasan, tertinggal, terpencil, dan terisolir mela­lui penyediaan akses di desa­desa di kecamatan lokasi prioritas dengan kon­disi infrastruktur yang me madai, baik trans portasi darat, sungai, laut, dan udara.

mu kiman di perbatasan, selain mem­ba ngun PLBN Ditjen Cipta Karya telah melakukan pembangunan infra struktur di beberapa wilayah perba tasan seperti Entikong, Nanga Badau, Aruk, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw, Sebatik Tengah, dan Long Apari. Pembangunan tersebut diharapkan da pat menjadikan kawasan perbata san se bagai pusat pertumbuhan ekonomi khu susnya pengembangan ekonomi lo ­kal, simpul utama transportasi wila yah,

Tahun XVEdisi 08 |07

kerja sama dengan masyarakat, Ditjen Cipta Karya mengikutsertakan masyara­kat lokal secara aktif dalam proses pem­bangunan melalui pemberdayaan masya­rakat sebagai tenaga kerja pada saat pem bangunan PLBN. Sementara, salah satu desa yang su­dah merasakan manfaat pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan adalah Desa Aji Kuning. Desa ini terletak di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Di desa tersebut terdapat potensi agropolitan yaitu hasil perkebunan dan pertanian, serta hasil perkebunan dan pertanian diangkut/dijual ke pasar me­lalui Sungai Aji Kuning. Hal ini dika­renakan akses melalui jalan darat belum tersedia secara memadai. Selain itu, akses

negakan hukum dan pengawasan yang dilakukan bersama­sama antara apa­rat dan masyarakat, mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya, dan pem bindaan dan pembentukan daerah lin dungan laut berbasis masyarakat. Ditjen Cipta Karya melakukan se mua itu melalui kerja sama dengan kemen­terian lainnya yang dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga ta­hap pemanfaatan dan pemeliharaan. Pa da tahap perencanaan, mengacu pada Ins truksi Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Kementerian PUPR bertindak sebagai anggota yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pol hu­kam bersama Badan Nasional Pe nge lola Perbatasan (BNPP). Dalam tahap pembangunan, Ke­men terian PUPR bekerja sama dengan BNPP dan Pemerintah Provinsi/dae rah maupun kabupaten/kota dalam rang­ka mensinkronkan perencanaan yang su dah disusun dengan kebijakan pem ­ba ngunan di daerah. Secara khusus, ter­kait dengan penyediaan lahan yang dimiliki pemerintah daerah dan pem­be basan lahan milik masyara kat, Ditjen Cipa Karya bekerja sama dengan peme­rintah kabupaten menyediakan lahan pembangunan PLBN. Sedangkan pola

masyarakat ke lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial juga terbatas. Ditjen Cipta Karya juga membangun jalan akses menuju lokasi sekolah dan pasar. Bukan hanya itu, jembatan untuk menghubungkan pada jalan akses per­mukiman juga dibangun. “Saat ini, jalan lingkungan dan jembatan itu telah diman faatkan masyarakat menuju lokasi se kolah, pasar dan fasilitas sosial dan umum lainnya,” kata Sri Hartoyo. Sri Hartoyo menambahkan, pemba­nguan infrastruktur di daerah perbatasan dan pulau­pulau kecil terluar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan per batasan, tertinggal, terpencil, dan ter ­isolir serta dapat menumbuhkan per e­konomian di wilayah tersebut. (Teks: bns)

08|Edisi 08Tahun XV

liputan khusus

Dari 245 PSN tersebut, 151 di antaranya merupakan proyek in­fra struktur yang dikerjakan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru­mahan Rakyat (PUPR). Sebanyak 4 proyek sudah selesai pembangunannya, yakni Bendungan Te­ritip dan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Wini, dan Aruk. Sebanyak 97 proyek dalam tahap kons­truksi seperti Bendungan Gondang, Ka­rian, Lolak, Jalan Tol Elevated Cikampek II, Tol Becakayu, dan SPAM Umbulan. Sementara itu 50 proyek lainnya masih dalam tahap persiapan maupun tahap lelang. “Salah satu syarat sebagai PSN, proyek tersebut harus sudah dimulai

konstruksinya tahun 2018. Bila tidak, akan dikeluarkan dari daftar PSN,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR, di Gedung Auditorium PUPR, Jakarta, Selasa (30/08/2017). Sebagian PSN lainnya sudah selesai namun tidak masuk dalam lingkup Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN antara lain 6 bendungan (Rajui, Bajulmati, Nipah, Payaseunara, Titab, dan Jatigede), 4 PLBN (Skouw, Motaain, Motamasin, dan Entikong) dan Jalan Tol Gempol­Pandaan. Basuki juga menginstruksikan agar dila­kukan pengalihan alokasi anggaran

Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah menetapkan 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.

Menteri Basuki Instruksikan Konstruksi Infrastruktur PSNSudah Dimulai Tahun 2018

pro yek infrastruktur yang belum lelang tahun 2017 untuk menambah pendanaan proyek infrastruktur yang dibiayai secara tahun jamak (multiyears) sehingga mem­percepat penyelesaiannya, sekaligus me­ngurangi kebutuhan pendanaan pro yek tersebut pada tahun 2018. Disamping memacu kerja Kemen­te rian PUPR dengan ritme rock and roll, Menteri Basuki meminta kepada pegawai Kementerian PUPR untuk menjauhi nar­koba dan perilaku koruptif. “Semua harus mawas diri, kita perkuat iman kita untuk tidak berbuat tercela. Kita bekerja adalah sebagai ibadah dan untuk keluarga. Ingat itu,” kata Basuki. Basuki menambahkan, agar infra­struk tur yang dibangun tidak hanya ce ­pat tapi juga berkualitas. Selain itu se­mua Satker dan PPK harus benar­be nar mem perhatikan tertib waktu, tertib bia ya, tertib administrasi, dan tertib mutu. “Pe­kerjaan harus cepat selesai, progres pe­nyerapan keuangan juga baik, dan se mua pelaksana selamat,” tutur Basuki. Dalam Raker yang mengangkat Te­ma: “Satu Hati, Satu Pikiran, dan Satu Langkah Mempercepat Pembangunan In frastruktur PUPR untuk Negeri” dibe­ri kan pembekalan untuk memberikan mo tivasi bekerja dengan hati. Amanah ter sebut harus dilaksanakan dengan ke­pe mimpinan yang kuat, didukung oleh seluruh jajaran dengan penuh semangat dan motivasi, serta dilandasi oleh kode etik dan perilaku.

renovasi is tana olahraga, 98,82% untuk renovasi stadion tenis indoor dan tenis outdoor center court GBK, 55,39% untuk renovasi stadion madya, lapangan softball pintu I, lapangan baseball dan gedung basket GBK, 44,14% untuk pembangunan dan renovasi shooting range Jakabaring sport city, 53,72% untuk pembangunan infrastruktur venue Danau Dayung Jaka­baring sport city, 85,13% untuk TPA Re­gional Nambo Kabupaten Bogor, serta 94,2% untuk TPST Kota Malang. Semua proyek tersebut ditargetkan selesai pada Tahun 2017 ini. Pada tahun 2018, Direktorat Jen­deral Cipta Karya berkomitmen untuk me ngentaskan permukiman kumuh se­luas 1.991 hektar termasuk di 6 kawasan kampung nelayan, menyediakan air mi­num melalui pembangunan SPAM re­gional, SPAM kawasan perkotaan, SPAM kawasan khusus, SPAM rawan air, dan SPAM berbasis masyarakat dengan kapa­sitas 4.193 liter/detik. Untuk mewujudkan sanitasi layak, akan dilakukan pembangunan Sistem Pe­ngelolaan Air limbah skala regional, kota, kawasan dan berbasis masyarakat untuk 860.836 rumah tangga, pembangunan sistem penanganan persampahan skala regional, kota, kawasan, dan berbasis masyarakat untuk 882.403 rumah tang­ga, serta pengurangan genangan seluas 413 hektar melalui pembangunan in­frastruktur drainase. Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan stra­tegis lainnya, antara lain melakukan re­vitalisasi kawasan tematik perkotaan di 24 kawasan, pembangunan 10 KSPN me­lalui penataan kawasan, pembangunan infrastruktur permukiman khusus, SPAM kawasan khusus dan Sistem Pengelolaan Air Limbah skala kawasan, pembangunan 7 PLBN dan 9 lokasi pengembangan per­mukiman, serta Pengembangan Infra­struktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 800 kecamatan. “Kami optimis semua target pem­bangunan yang direncanakan dapat se lesai tepat waktu dan pemanfaatan ang garannya dapat mencapai 96% se­suai dengan prognosis di dalam rapat kerja Kementerian PUPR 2017,” tegas Sri Hartoyo. (Teks: Redaksi)

Tahun XVEdisi 07 |09

Ditjen Cipta Karya Optimis Capai 96% Target Pembangunan 2017 Dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pe­raturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dari 248 PSN terdapat 151 diantaranya merupakan proyek infrastruktur yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian PUPR dan terkait bidang Cipta Karya terdapat 22 PSN. Dari 22 proyek strategis nasional ter­sebut terdiri dari 8 proyek pembangu nan SPAM Regional, 1 proyek penyediaan in­frastruktur sistem air limbah komunal, 3 proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sarana penunjang, ser ta proyek pembangunan infrastruktur per mukiman untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Di antara pro yek tersebut, terdapat proyek yang sudah selesai masa konstruksinya yakni pembangunan 3 PLBN Nanga Badau, Aruk dan Wini. Sementara itu masih ada proyek yang masih dalam persiapan, tahap le­lang, maupun sedang masa konstruksi. Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo menjelaskan, pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mem bangun proyek strategis lainnya yang saat ini masih dalam proses kons­truksi yaitu renovasi stadion utama Gelora Bung Kar no (GBK) dengan capaian fisik 83,20%, 56,07% untuk pembangunan training fa cility GBK, 80,15% untuk re­novasi sta dion renang, 88,40% untuk

10|Edisi 08Tahun XV

info baru

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya turut mendukung program Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) yaitu Kampung Sejahtera Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. Iriana Joko Widodo dan Mufidah Jusuf Kalla beserta anggota OASE-KK mengunjungi Desa Kohod ke beberapa titik, Rabu (02/08/2017).

Kementerian PUPR Dukung Kampung Sejahtera Kohod

Di Desa Kohod, Iriana Joko Widodo beserta rombongan meninjau lang­sung berbagai fasilitas pe nun jang

yang telah dibangun di desa tertinggal tersebut seperti Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), kebun bibit,

lapangan bulu tangkis hingga rumah ibadah.

Desa Kohod merupakan salah satu gambaran desa miskin di Kabupaten Tangerang dengan, sekitar 60 persen dari 8.000 jiwa penduduk desa ini hidup dari bertani dan nelayan. Selain didukung pe ngurus PKK Kabupaten Tangerang. desa binaan Oase­KK ini dipilih se­bagai kampung sejahtera dengan per­tim bangan meskipun sangat dekat de ngan Ibu Kota Jakarta kondisinya

mem prihatinkan. Dengan terdapat 90­an rumah kumuh, infrastruktur jalan desa yang buruk, persoalan sanitasi dan lahan pertanian yang tidak digarap. Namun sejak tahun 2016 ditetapkannya desa ini sebagai kampung binaan Oase, desa ini mulai berbenah.

Dalam kunjungan ini turut hadir mendampingi Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Rina Farida. Rina menjelaskan, Ditjen Cipta Karya turut mendukung dengan membangun infrastruktur permukiman antara lain gerbang atau gapura Kohod, peningka­tan jalan poros dan jalan lingkungan, pem bangunan sumur air bersih dan su­mur resapan, pembangunan MCK dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pengadaan tempat sampah dan kontainer, pengembangan SPAM di kawasan rawan air, pembangunan drainase lingkungan, pembangunan sarana pendukung se­perti taman sepadan sungai, lapangan bulutangkis dan pergola.

“Dibangunnya infrastruktur permu­kiman di Desa Kohod, saya harap dapat dipelihara keberlanjutannya oleh ma sya­rakat, dengan dapat menjaga dan me­manfaatkannya dengan baik,” harap Rina. (Teks: kompuck)

Tahun XVEdisi 08 |11

info baru

Ditjen Cipta Karya telah mengembangkan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya pada sektor sosial ekonomi wilayah, yang disebut program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Program PISEW Tingkatkan Sosial Ekonomi WILAYAH Banten

sya rakat sehingga memudahkan in­fra struktur perhubungan/transportasi, pen dukung produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, in dustri dan pariwisata, terlebih lagi da lam pembangunan program PISEW ini melalui pemberdayaan masyarakat,“ tutur andreas.

Pada dasarnya program ini dilan­dasi pada empat pendekatan yaitu pendekatan partisipatif birokratis se­perti adanya partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan pem bangunan desa berkembang yang men jadi sentra produksi partisipatif tek no kratis yaitu pendekatan dalam pem buatan perencanaan DED (Detail Engineering Design) yang melibatkan

Program tersebut dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten, seperti di Desa

Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabu­paten Pandeglang pada tahun 2016.

Tujuan dari program PISEW yaitu me ning katkan pengembangan sosial eko nomi wilayah berbasis pada po ten­si sumber daya lokal untuk mengu rangi kesenjangan antar wilayah melalui pem­bangunan infrastruktur wila yah da lam rangka meningkatkan kese jah teraan so­sial masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Pengembang­an Kawasan Permukiman (Satker PKP) Pro vinsi Banten Andreas mengatakan, program PISEW ini sesuai dengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah­daerah dan desa dalam kerangka kesatuan, me ning­katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta me­wujudkan kemandirian ekonomi de ngan menggerakkan sektor­sektor stra tegis ekonomi domestik.

“Sasaran kegiatan program PISEW tertuju langsung ke lingkungan ma­

fasilatator, pokja, forum kecamatan ser ta stakeholder lainnya.

Tekhnokratis yaitu adanya birokrasi dalam pelaksanaan antara PPK PKP dengan pihak penyedia jasa konstruksi. Sedangkan birokratis yaitu dilaksana­kan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rang ka melaksanakan serah terima aset in fra struktur yang terbangun untuk di­man faatkan dan dipelihara.(Teks: Afq/Ero/Randal Banten/ari)

12|Edisi 08Tahun XV

info baru

Ground breaking pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Durolis (Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis), Senin (21/08/2017) menandai dimulainya pelaksanaan pembangunan air minum di Provinsi Riau khususnya di ketiga wilayah kabupaten tersebut.

Gubernur Riau Ground Breaking Pembangunan SPAM Regional Durolis

Sebagai tindak lanjut atas kese pa­katan bersama serta perjan ji an kerja sama yang telah ditan datangani

pada 18 juli 2017 yang lalu antara Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabu­paten Bengkalis, pemerintah yang secara sinergis akan mewujudkan pe la yanan air minum yang aman bagi ma syarakat.

SPAM Regional Durolis ini diren ca­nakan memiliki kapasitas sebesar 1.500 liter/detik yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik akan dimulai pembangunannya pada tahun

2017 dan akan melayani 6 kecamatan di Dumai, 4 kecamatan di Rokan Hilir, dan 2 kecamatan di Bengkalis dengan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terlayani sebanyak 40.000 SR.

Hadir dalam acara, Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Pengem­bangan Sistem Penyediaan Air Minum, M Sundoro, Kepala Balai Wilayah Sungai Ditjen Sumber Daya Air Asmelita, Wa­likota Dumai Zulkifli As, Bupati Rokan Hilir Suyatno, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, anggota DPRD Provinsi Riau dan para tokoh masyarakat.

Acara diresmikan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman. Dalam sam­bu tannya Arsyadjuliandi mengatakan bah wa amanah Undang­Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi dan air adalah milik negara yang digunakan sebesar­besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. “Penyediaan air minum yang layak di Provinsi Riau men jadi tanggungjawab kita semua baik pemerintah, masyarakat, maupun pe ran serta swasta dalam rangka upaya pen­capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dimana pada akhir tahun 2019, diharapkan 100% masyarakat Riau dapat mengakses layanan air minum yang la­yak,” tutur Arsyadjuliandi.

Pembangunan SPAM Regional Du­ro lis diinisiasi oleh Pemerintah Pro vinsi

Riau sebagai bagian dalam perwu judan komitmen Pemerintah Provinsi untuk peningkatan pelayanan dasar pub­lik yakni pelayanan di bidang air mi­num. SPAM Regional Durolis adalah sa lah satu skenario pengembangan air minum regional dari rencana 3 SPAM Regional yang akan dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Riau. Dukungan Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air dalam upaya meningkatkan pelayanan da sar air minum bagi masyarakat, menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan SPAM Regional Durolis.

Sundoro mengungkapkan, sumber air yang digunakan dalam pembangunan air minum Durolis berasal dari Sungai Rokan yang menjadi sumber air baku satu­satunya yang layak digunakan un­tuk pelayanaan air minum di ketiga wi layah tersebut. Tahap I ini akan me­nelan biaya kurang lebih Rp. 800 milar yang didanai bersama oleh APBN. APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota. “Di­ha rapkan pada akhir tahun 2018 ma­syarakat di Rokan Hilir akan dapat me­nikmati pelayanan air minum yang layak. Kemudian pembangunan jaringan pipa distribusi yang cukup panjang untuk me­layani wilayah Dumai dan sekitar Duri dapat dinikmati pada akhir tahun 2019,” tutur Sundoro. (Teks: AP-RandalRiau/ari)

Tahun XVEdisi 08 |13

info baru

Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Manado Pemerintah Pusat dan Daerah bekerja sama dalam mencari solusi lewat pembangunan TPS 3R.

TPS 3R KURANGI MASALAH SAMPAH DI Kota Manado

Pada kesempatan ini, Wali Kota Ma nado Vicky Lumentut mele­tak kan batu pertama untuk pem­

bangunan TPS 3R di Kelurahan Malen­deng, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Selasa (22/08/17).

Dalam sambutannya, Vicky Lumen­tut menyampaikan apresiasi kepada Pe merintah Pusat yang sudah memban­tu Pemerintah Kota Manado dalam me ngatasi masalah persampahan, me­ngingat TPA di Kota Manado sudah ti dak bisa menampung lagi produksi sam pah dari masyarakat. “Kami berharap lewat pembangunan TPS 3R ini akan me­ngurangi bahkan menanggulangi ma­salah sampah yang ada di Kota Manado, oleh karena itu sekiranya ma syarakat yang tergabung dalam KSM Manguni selaku pelaksana pembangunan dapat melaksanakan tugas dan tanggung ja­wabnya sebaik mungkin agar TPS 3R ini dapat terbangun sesuai dengan yang diharapkan bersama,” tutur Vicky.

mor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pem bangunan Jangka Me nengah Na­sional Tahun 2015­2019, dia manatkan pada tahun 2019 seluruh ma syarakat mendapatkan akses sanitasi dan air mi­num yang aman.

Salah satu strategi pemenuhan tar get tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan penyediaan infrastruktur sanitasi berupa pengolahan air limbah, persampahan, dan drainase. Agar infrastruktur tersebut dapat berkelanjutan, dibutuhkan suatu lembaga/instansi pengelola oleh Pe­merintah Daerah masing­masing ka­bupaten/kota. Hal tersebut sejalan dengan Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pengelolaan dan pengembangan sis tem air limbah maupun persampahan menjadi kewenangan Pemerintah Ka­bupaten/Kota, sehingga nantinya dalam mewujudkan 100% akses sanitasi yang layak pada tahun 2019.(Teks: MLQ / Randal Sulut/ari)

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Pena­taan Ruang Daerah Provinsi Su lawesi Utara Hengki Manumpil me nuturkan, sesuai dengan Peraturan Pre siden No­

Agar infrastruktur tersebut dapat berkelanjutan,

dibutuhkan suatu lembaga/instansi

pengelola oleh Pe merintah Daerah

masing-masing ka bupaten/kota.

14|Edisi 08Tahun XV

info baru

Ditjen Cipta Karya melalui Satker Penataan Bangunan Lingkungan (PBL) Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kawasan mangrove (hutan bakau) di Teluk Kendari sebagai kawasan wisata mangrove Teluk Kendari.

Teluk Kendari Disulap Menjadi Obyek Wisata

Kasatker PBL Provinsi Sulawesi Teng gara Markus Gana, di Kendari, Selasa (02/08/2017) menjelaskan,

dinamakan Wisata Mangrove Lahundape dengan masyarakat lokal setempat ka­rena kawasan ini terletak di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dengan kawasan seluas 1,5 hektar.

“Aktivitas masyarakat semakin me­ningkat saat hari libur dan akhir pe­kan. Berbagai macam aktifitas para pe ­ngunjung antara lain memancing, fo to, wisata kuliner serta menikmati pe man­dangan suasana Teluk Kendari,” tutur Markus.

Markus mengatakan, selain menjadi alternatif wisata di Kota Kendari, ka­wasan mangrove ini juga dapat me num­buhkan kegiatan ekonomi khu susnya bagi para pedagang yang ber jualan di

sekitar kawasan tersebut de ngan tetap memperhatikan kebersihan dan ke nya­manan.

Jaya (22), salah satu pedagang ak­sesoris mengaku sudah hampir se tahun berjualan di kawasan tersebut dan me­rasa sangat senang karena adanya pe­ningkatan penjualan dengan ramainya pengunjung yang datang dan berbelanja terutama saat akhir pekan.

Senada dengan hal tersebut, salah satu pengunjung kawasan wisata mang­rove Mila (21) mengungkapkan, dirinya sering mengunjungi kawasan mangrove karena selain gratis (tanpa tiket masuk) juga dapat menikmati pemandangan Teluk Kendari. “Hanya ke depannya perlu dibuatkan pagar pe ngaman agar lebih aman untuk para pengunjung khususnya anak­anak,” saran Mila.(Teks: Eny-Maman Randal Sultra/bns)

Tahun XVEdisi 08 |15

info baru

Program Pamsimas masuk ke Kebupaten Kepahiang melalui Pamsimas II sejak tahun 2013-2016 dengan jumlah desa penerima program sebanyak 20 desa di 7 kecamatan, dengan total dana Rp. 4,8 Miliar.

Kabupaten Kepahiang Tingkatkan Taraf Kesehatan Masyarakat melalui Pamsimas

Kepala Satker Pengembangan Sis ­tem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Bengkulu Eko Kun coro

me ngatakan bahwa Pamsimas me ru pa­kan program berkelanjutan yang me li­batkan masyarakat dalam pelak sa naan dan pengelolaannya.

“Program Pamsimas bertujuan un­tuk memberikan akses pelayanan air

katan taraf kesehatan masyarakat. “Sejak masuknya Pamsimas di desa

kami, masyarakat sudah jarang terserang muntaber, berbeda sekali dengan kondisi sewaktu Pamsimas belum ada, ketika masyarakat melakukan MCK di sungai,” terang Syaiful.

Sementara Bupati Kabupaten Ke­pa hiyang, Hidayat pada saat acara pe ­letakan batu pertama program Pam ­simas 2017 berharap adanya keter li batan seluruh SKPD untuk beker jasama guna mencapai target akses universal sektor air minum dan sanitasi, yaitu 100% masyarakat mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang layak.

“Semoga program Pamsimas III akan dapat berjalan sukses dan sarana yang dibangun, dapat berguna, bermanfaat untuk masyarakat dan tentu saja dipe­lihara keberlanjutannya,” harap Hi da yat.(Teks: Memo/Indah/RDLBKL/ari)

mi num kepada masyarakat berpenghasi­lan ren dah di wilayah perdesaan dan me ning katkan penerapan nilai dan pe­ri laku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target 100% akses air minum pada tahun 2019,” terang Eko saat ditemui di Ruang PSPAM Provinsi Bengkulu, Senin (21/08/2017).

Desa Kembang Seri Kecamatan Ber­mani Ilir Kabupaten Kepahiang me ru­pakan penerima manfaat program Pam­simas II sejak tahun 2015. Sebanyak 30 Sambungan Rumah dan memiliki 15 keran umum dioperasikan pada program Pamsimas pertama kali. Kemudian Desa Kembang Seri terus mengembangkan jaringan untuk pelayanan kepada masya­rakatnya.

Ketua BPPSPAM Desa Kembang Seri, Syaiful Andi mengatakan masuknya Pam ­s imas ke Desa Kembang Seri mem be­rikan kontribusi positif terhadap pe ning­

16|Edisi 08Tahun XV

Indonesia memang kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusianya. Tapi sayang, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi lingkungannya.

Aksi KitaUntuk Indonesia

pilih diberi pembekalan mengenai ba­gaimana sanitasi yang baik, dengan harapan agar bisa menaikkan mutu sa­nitasi di Indonesia hingga mencapai 100%.

Penulis bernama Fadhilah Annisa, duta sanitasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 merupakan satu dari sekian pelajar yang mengikuti Jambore Sanitasi di Jakarta. Sebagai Duta Sanitasi, banyak program yang harus kami lakukan demi sanitasi baik di Indonesia. Mulai dari menyadarkan diri sendiri sampai mem­

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan

kegiatan untuk menjadi wadah bagi para remaja memajukan sanitasi di Indonesia. Duta sanitasi, sebagai tombak utama dalam hal ini. Duta sanitasi yang merupakan anak­anak SMP pilihan dari berbagai provinsi di Indonesia, dibimbing melalui kegiatan Jambore Sanitasi yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2008 hingga sekarang. Dalam kegiatan tersebut, anak­anak Indonesia yang ter­

beri penyuluhan kepada masyarakat umum, serta melakukan aksi­aksi nyata.

1. Meresmikan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Nias Utara.

Sekitar 6 bulan setelah penulis pulang dari Jambore Sanitasi 2013, penulis diundang untuk melihat bagaimana kea­daan sanitasi di Nias Utara sekaligus melihat pembangunan SANIMAS yang ada di desa tersebut. Tidak menyianyiakan kesempatan yang sudah diberikan, penulis menyempatkan diri untuk memberikan

inovasi

Fadhilah Annisa *)

Tahun XVEdisi 08 |17

penyuluhan kepada beberapa masyarakat sekitar Nias Utara, Kecamatan Lotu, Desa Maziaya. Mereka antusias mendengarkan beberapa penjelasan penulis mengenai sanitasi, kegiatan Jambore Sanitasi, dan apa sebenarnya duta sanitasi itu, sampai ada seorang bapak yang sangat ingin anaknya menjadi duta sanitasi juga. Di Nias Utara, penulis juga berkesempatan meresmikan SANIMAS bersama ibu­ibu SIKIB pada tanggal 24 September 2013 dan dihadiri oleh Kepala Desa yaitu Bapak Foeraera Zega dan Satker PPLP Sumatera Utara.

2. Penyuluhan di TK Pancabudi mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, pada tanggal 28 Desember 2013.

Kegiatan di atas penulis lakukan bersama para duta sanitasi Sumstera Utara 2013 yang bertujuan untuk membimbing adik­adik agar mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Da ­lam kegiatan tersebut, penulis juga me­nyumbangkan beberapa tempat sam pah kepada adik­adik, memberikan be berapa permainan sanitasi, seperti “ayo pilih aku” dan beberapa kuis dengan ha diah yang menarik.

3. Bersama teman-teman di SMP Negeri 3 Medan juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi, yaitu Pembuatan Kompos

Kegiatan di atas penulis lakukan bersama teman­teman dan guru pembimbing di SMP Negeri 3 Medan. Pembuatan kompos

beberapa teman saya untuk membantu membuat kompos sekolah. Karena itu, bu Nurhalimah Sibuea selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Medan pada pe­riode itu langsung mengukuhkan tim kompos tersebut dengan nama Orga­nisasi Pecinta Alam Lingkungan SMP Negeri 3 Medan (REPLIKA).

5. Memberikan penyuluhan kepada anak SD di Tanjung Pasir, Tangerang.

Kegiatan di atas penulis lakukan bersama duta sanitasi seluruh Indonesia ketika mengunjungi salah satu SD di Tangerang. Sekedar berbagi pengalaman ketika da­lam diperjalanan menuju sekolah ter­sebut, masih banyak warga di daerah Tan jung Pasir yang melakukan MCK (Man di, Cuci, Kakus) di sungai. Melihat kejadian tersebut, terbukti masih banyak masyarakat Indonesia yang belum me­ngetahui secara baik tentang hidup sehat. Yang masih dekat dengan Jakarta saja belum secara merata melakukan sanitasi yang baik, bagaimana pula de ngan kota­kota lain yang jauh dari Ibukota?

Sesampainya di sekolah tersebut, pe ­nulis dan teman­teman melakukan so ­sialisasi serta memberikan sedikit mo ti­vasi agar anak­anak di SD Tanjung Pasir dapat menjadi agen perubahan baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain.

terbagi dalam beberapa tahap, yaitu ta­hap I sampai dengan tahap X.

4. Pembentukan Organisasi Pencinta Alam (REPLIKA) SMP Negeri 3 Medan.

Kegiatan ini diresmikan pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh Ke tua Badan Lingkungan, Komite Se­ko lah, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Medan di halaman sekolah SMP Ne­geri 3 Medan. Singkat cerita, or ga ni­sasi ini dibentuk ketika penulis pulang dari kegiatan Jambore Sanitasi 2013 di Jakarta, karena ada tim kompos yang merupakan gabungan dari adik kelas dan

18|Edisi 08Tahun XV

inovasi

6. Memberikan Penyuluhan di SMP 3 Bogor

Penulis dan beberapa duta sanitasi lain berkunjung ke SMP Negeri 3 Bo gor. Selama disana kami berkeliling seko­lahnya, melihat kamar mandi, tempat sam pah, tempat cuci tangan, tempat pe­ngolahan kompos, ruangan 3R, kantin, selokan, dan lainnya. Kegiatan ekskul nya juga keren­keren, ada tim kompos. Mereka senang sekali ketika kami datang dan memberikan sosialisasi .

7. Workshop sanitasi di BatamMengikuti workshop dengan tema “Pe­ran Perempuan dan Duta Sanitasi Men­dukung Sanitasi yang Berkelanjutan” di Batam. Ambil bagian dalam di kegiatan mengenai sanitasi di Indonesia dan ber­gabung bersama Ibu­ibu PKK dan Sat ker PPLP Provinsi merupakan kebang gaan tersendiri bagi penulis. Mem per kenal­kan lagu 3R dan membuat ran cangan ke giatan untuk majunya sa nitasi di In­do nesia. Selama di Batam kami tidak ha­nya mengikuti workshop, tetapi juga ber­kesempatan kota Batam.

8. Penyuluhan mengenai sanitasi di lingkungan rumah warga Jalan Karya II Karang Berombak, Medan Barat bersama duta sanitasi Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni 2016.

Kegiatan di atas penulis lakukan bersa ma duta sanitasi Sumatera Utara pada ke­giatan “Penyuluhan Sanitasi kepada Ma­syarakat”. Dalam acara tersebut penulis, Bapak Kepala Lingkungan, serta duta sanitasi lainnya melakukan penyuluhan dari rumah ke rumah. Tidak jauh dari rumah warga, kami juga mengunjungi tempat yang sangat mengganggu war­ga yang tinggal di daerah tersebut. Ter­da pat beberapa tumpukan sampah yang

dibakar, beberapa sampah yang ma suk ke dalam sungai, dan kami juga me li­hat para pemulung yang sedang me­mungut sampah di tempat tersebut. Kami sempat bertanya­tanya kepada pa ra pemulung dan memberikan sedikit pe ngetahuan mengenai sanitasi kepada me reka. Atas kerja sama dengan Bapak Ke pala Lingkungan setempat juga kami ber kesempatan untuk menyalurkan be ­be rapa pendapat warga mengenai tum­pu kan sampah yang sangat meng ganggu ling kungan permukiman mereka.

*) Duta Sanitasi Sumatera Utara 2013

Tahun XVEdisi 08 |19

Sandhi Eko Bramono *)

(readiness criteria) penyelenggaraan TPA sampah regional, pijakan dalam pe­ngambilan kebijakan untuk TPA sam­pah regional harus didasarkan oleh pertimbangan teknik sebagai pertim­ba ngan pertama, yang diusul kan dalam bentuk algoritma penye lenggaraan TPA sampah regional (terlampir). Pertim ba­ngan paling utama adalah ketiadaan lahan untuk TPA sampah di kawasan perkotaan. Hal ini menjadi dasar utama dalam penentuan perlu atau tidaknya dilak sanakan TPA sampah regional.

Jika lahan di kawasan perkotaan ti­dak tersedia, maka dapat dilakukan pen jajakan dengan beberapa Pemerin­tah Kabupaten di sekitar kota tersebut, seki ranya Pemerintah Kabupaten seki­tar ber sedia secara regional atau tidak. Se lan jutnya dilakukan penjajakan de­ngan Pemerintah Provinsi untuk dilak­sanakan pengembangan kerjasama para pihak, yaitu Pemerintah Kota­Pe me­rintah Kabupaten­Pemerintah Pro vinsi. Oleh karenanya, pihak pertama yang seharusnya memiliki proritas kepen ti­ngan untuk penyelenggaraan TPA sam­pah regional adalah Pemerintah Kota, bukan Pemerintah Kabupaten, bukan Pe merintah Provinsi, dan juga bukan Pe­merintah Pusat.

Selain itu, penempatan calon lokasi

Tentunya kita pernah mendengar beberapa contoh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional, yang pemanfaatannya belum optimal.

Usulan Algoritma Penyelenggaraan TPA Sampah Regional

wilayah administrasi kabupaten seki­tarnya, karena wilayah administrasi ka­bupaten umumnya lebih memiliki ke­ter sediaan lahan ketimbang di wilayah administrasi kota. Selain itu, karena TPA sampah regional merupakan bentuk ker ja sama antar beberapa Pemerintah Dae rah (Pemerintah Kabupaten dan Pe­merintah Kota), maka difasilitasi oleh pemerintahan pada tingkatan yang le­bih tinggi, yaitu Pemerintah Provinsi. Mes kipun tidak menutup kemungkinan adanya TPA sampah regional antar pro­vinsi, yang akan difasilitasi melalui ting­katan pemerintahan yang lebih ting gi, yaitu Pemerintah Pusat.

Selain itu, keterbatasan pengangga­ran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasikan TPA sampah da­pat ter atasi dengan adanya kontribusi pen da naan atau subsidi biaya operasi­pe­lihara­rawat dari Pemerintah Provinsi jika dilakukan dengan TPA sampah re gional. Saat ini besaran biaya operasi­pelihara­rawat TPA sampah dengan me tode lahan urug terkendali (controlled landfill) adalah sebesar Rp. 77.000/ton, yang dinilai ma­sih memberatkan bagi hampir seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Usulan Algoritma Penyelenggaraan Sebelum memasuki kriteria kesiapan

Sejumlah masalah yang mengemuka, seperti draft dokumen kerjasama yang belum disepakati, besaran

tonase atau kuantitas sampah dari masing­masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum disetujui, hingga ke­sepakatan akan besaran biaya pem ro­sesan akhir sampah yang belum men ­capai titik temu, merupakan be berapa potret khas dari penyebab be lum difung sikannya TPA sampah re gional se ba gaimana yang diharapkan. Menilik pada hal tersebut, tentunya kita perlu untuk memeriksa kembali syarat pe­nyelenggaraan TPA sampah regional, se hingga kita tidak lagi terjebak dalam pem bangunan TPA sampah regional yang berpotensi untuk tidak dimanfaatkan se­cara optimal.

Konsep Dasar TPA Sampah RegionalTPA sampah merupakan salah satu infra­struktur dasar yang perlu untuk tersedia terkait sektor persampahan, khususnya di perkotaan. Dengan kebu tuhan luas lahan yang besar dalam penyediaan TPA sampah, sementara lahan di per­kotaan sudah semakin sulit untuk dipe­roleh, maka didorong kebijakan terkait penyediaan TPA sampah regional, dimana Pemerintah Daerah (umumnya Peme­rintah Kota) dapat secara bersama­sama dengan Pemerintah Daerah lainnya (umum nya Pemerintah Kabupaten seki­tarnya), untuk secara bersama­sama meng gunakan TPA sampah secara re­gio nal, yang lokasi infrastrukturnya di

inovasi

TPA sampah merupakan salah satu infrastruktur dasar yang perlu untuk tersedia terkait

sektor persampahan, khususnya di perkotaan.

20|Edisi 08Tahun XV

inovasiTPA sampah regional adalah di wila yah administrasi kabupaten, bukan di wi­la yah administrasi kota, dimana lahan ma sih tersedia di wilayah administrasi kabupaten. Hanya ada satu TPA sampah regional yang terletak di wilayah ad mi­nistrasi kota, yaitu TPA sampah re gio nal Banjarbakula, yang saat ini (ta hun 2017­2018) sedang dibangun, yaitu di wilayah administrasi Kota Ban jarbaru. Hal ini dikarenakan Kota Banjarbaru meru pa­kan pengembangan atau pemecahan dari Ka bupaten Banjar pada tahun 1999, se­hingga secara his toris, sebenarnya TPA sampah regional Banjarbakula terletak di “Kabupaten Banjar”.

Setelah kriteria bahwa lahan ti dak tersedia di wilayah administrasi ko­ta dan tersedia lahan di wilayah ad­mi nistrasi kabupaten, yang merupakan kri teria penyisih pertama, maka segera dila kukan penjajakan kriteria penyisih kedua berupa kriteria kesiapan. Kriteria kesiapan di antaranya tersedianya surat minat dari Pemerintah Provinsi­Pe me­rintah Kabupaten­Pemerintah Kota, do­ku men Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten­kota­provinsi yang memuat TPA sampah regional, dokumen Kesepakatan Bersama (KSB), dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), dokumen AMDAL, dokumen kepemilikan lahan oleh Pemerintah Provinsi, Rencana Induk serta Rencana Teknik Rinci, produk pengaturan di tingkat provinsi (Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Daerah) yang men­dukung, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat provinsi selaku calon pengelola TPA sampah regional. Terkait pembagian pembiayaan operasi­pelihara­rawat TPA sampah regional, se­cara spesifik juga harus diatur dalam do­kumen PKS.

Dalam upaya mendorong terse leng­garanya TPA sampah regional secara ber kelanjutan dan berkesinambungan, maka penyempurnaan dan ketegasan untuk menjalankan algoritma penye­leng garaan TPA sampah regional, seba­gaimana diusulkan di atas sebagai da­sar pengambilan keputusan (deci sion making process), mutlak untuk dilak­sanakan. Kebelumcermatan pe ngam bi­lan keputusan di masa silam untuk be­berapa TPA sampah regional yang saat

ini kondisinya “masih bersih” atau belum dimanfaatkan, seharusnya menjadi pem­belajaran untuk tidak terjebak da lam “keharusan” menyediakan TPA sam pah regional. Penyelenggaraan TPA sam ­pah regional tidak boleh semata­mata diterjemahkan dan tidak boleh dieja­wantahkan letterlijk, sebagai ben tuk realisasi belanja infrastruktur yang ber­kualitas, apalagi jika harus dicap se bagai proyek strategis nasional. Kesa lahan dalam menerjemahkan dan menge ja­wantahkan kebijakan tersebut, hanya

akan melahirkan TPA sampah­ regional yang “kosong dan bebas dari sampah” atau mangkrak.

*) Penulis adalah staf fungsional (sektor persampahan) pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: sandhieb@yahoo.com

Usulan Algoritma Penyediaan TPA Sampah Regional

kota kesulitan lahanuntuk TPA sampah

ya

ya

ya

ya

tidak

tidak

tidak

tidak

Pemerintah Kabupaten sekitar setuju beregional

Pemerintah Provinsi setuju memfasilitasi TPA sampah regional

TPA sampah regional diselenggarakan

TPA sampah regional tidak diselenggarakan

Kriteria kesiapan dipenuhi:a. Surat minat tersediab. Dokumen RTRW kabupaten-

kota-provinsi terkait TPA sampah regional tersedia

c. Dokumen KSB dan PKS tersedia

d. Dokumen AMDAL tersediae. Bukti kepemilikan tanah

(di wilayah administrasi kabupaten) oleh Pemerintah Provinsi tersedia

f. Rencana Induk dan Rencana Teknik Rinci tersedia

g. Produk pengaturan yang mendukung tersedia

h. UPTD (calon pengelola) telah terbentuk

Tahun XVEdisi 08 |21

Kita tentunya sudah sering menemukan kondisi masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Di berbagai pasar, sungai, bahkan di sepanjang jalan menuju lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dijadikan tempat membuang sampah.

Sosialisasi dan Penegakan Hukum untuk Cegah Buang Sampah Sembarangan

inovasi

Reza Fahrurrozi *)

Seringkali juga ditemukan berbagai wadah sampah sudah tersedia di lokasi publik tersebut, namun

masyarakat terkadang enggan dan men­cari jalan termudah untuk mem buang sampah. Dalam berbagai kam panye ter kait kesadaran akan pentingnya pe­na nganan sampah, sudah sering diso­sialisasikan hingga pemilahan sam pah dengan berbagai jenis karak teristik sampah. Namun ternyata pada tataran mendasar saja, yaitu untuk membuang sampah pada tempatnya, masih dite­mukan perilaku masyarakat yang tidak terpuji untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Beberapa alasan ma­syarakat yang sering ditemui, seperti merasa malas, tidak disiplin, ketiadaan tempat sampah, tempat sampah yang berjarak jauh, lokasi berpikir ada petugas kebersihan yang akan menuntaskan, hing ga ancaman hukuman yang tidak diindahkan. Ironi, 72 tahun Indonesia merdeka, namun mengapa kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu hal yang sangat sederhana, seringkali sulit untuk dite­rapkan ?

Upaya Preventif, Persuasif, dan Korektif/KoersifUpaya untuk membangun kesadaran mem buang sampah pada tempatnya, ti­daklah serta merta dibangun dengan upaya “mengancam”. Upaya preventif sebagai upaya pencegahan sangat pen­ting untuk dilakukan, di antaranya de­ngan penyiapan sarana dan prasarana yang andal, misalnya tersedianya wadah sampah dalam jumlah yang cukup, pe­ngangkutan sampah secara rutin serta terjadwal dari wadah sampah ke TPA sampah, hingga membangun citra ope­rator pengelola sampah sebagai opera­tor yang profesional, merupakan kunci ter depan dalam membangun gam ba­ran (image) yang positif terkait sis tem pengelolaan sampah yang baik.

Upaya persuasif juga perlu dibangun, misalnya melalui kampanye dan so­sia lisasi, mengenai peran penting ma­syarakat, untuk bersama­sama de ngan pemerintah, dalam membangun ke sa­daran akan pentingnya membuang sam­pah pada tempatnya. Berbagai media

komunikasi dapat digunakan, seperti pe masangan spanduk, banner, baliho, pamflet, hingga menggunakan media mas sa (televisi dan radio), bahkan media sosial melalui internet. Ajakan ini perlu untuk dilakukan secara menerus, masif, dan terstruktur, hingga masyarakat me­rasakan pentingnya sistem penge lolaan sampah yang baik melalui mem buang sampah pada tempatnya.

Jika upaya preventif dan persuasif telah dilaksanakan maka sesungguhnya sistem sudah terbangun, yaitu tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, serta dilakukan ajakan untuk mengubah pola pikir masyarakat secara baik. Akan tetapi penegakan hukum sebagai upaya korektif/koersif perlu diterapkan, jika upaya preventif dan persuasif belum mem buahkan hasil. Penegakan hukum berupa implementasi hukuman atas pelanggaran produk hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah yang pada akhirnya akan “memaksa” masyarakat untuk mengikuti aturan, serta bahkan kembali diingatkan akan upaya preventif

Contoh Sampah Yang Dibuang Sembarangan di Jalan Menuju Salah Satu TPA Sampah di Indonesia

22|Edisi 08Tahun XV

inovasidan persuasif yang telah dibangun, agar dipatuhi bersama. Selain sanksi berupa denda, akan ada sanksi sosial untuk menambah efek jera bagi pelaku pem­buang sampah. Sejumlah pelanggar yang tak mampu membayar denda akan dike­nakan sanksi sosial, seperti me nya nyikan lagu wajib di depan umum mau pun memungut sampah di sepanjang jalan sebagai efek jera.

Contoh Upaya Penegakan HukumSelain melaksanakan sosialisasi dan kam panye termasuk melalui kegiatan Jam bore Sanitasi yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe­ru mahan Rakyat melalui Direktorat Jen­deral Cipta Karya, upaya penegakan hukum juga memegang peranan yang sangat vital. Sosialisasi yang dipadukan dengan penegakan hukum yang tegas, akan berdampak secara sinergis dalam mendukung sisem pengelolaan sampah yang baik.

Kita dapat mencontoh penerapan sanksi berupa denda sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sam pah misalnya pada Pasal 126 yang membahas tentang batasan waktu yang diizinkan bagi masyarakat untuk mem ­buang sampah di Tempat Pe ngo lahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tem pat Pem rosesan Akhir (TPA) sampah. Juga pada Pasal 127 yang membahas pe­rihal sanksi bagi masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah, yaitu sanksi administratif dari RW. Bagi pi hak pengelola kawasan pemukiman, ko mer­sial, industri,dan kawasan khusus, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10­50 juta, jika pengelolanya tidak me­nyediakan fasilitas pengelolaan sam pah. Bagi pelanggar yang sengaja mem buang sampah ke sungai, waduk, situ, saluran air limbah, jalan, taman, atau tempat umum, maka dikenakan denda paksa sebesar Rp. 500 ribu. Bahkan ditegaskan pula untukpengelola pusat perbelanjaan yang tidak menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, akan dikenakan denda sebesar Rp 5­25 juta.

Selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Depok juga

menerapkan aturan yang tegas terkait sektor persampahan. Hal ini merupa­kan suatu keharusan mengingat kondisi TPA sampah Cipayung yang melayani pem rosesan akhir sampah untuk Kota Depok sudah dalam kondisi penuh (overload). Segala upaya dilakukan Pe­merintah Kota Depok untuk mene kan laju alir sampah ke TPA sampah Cipa­yung, yaitu pemilahan dan pengu­rangan sampah di sumber sampah. Me lalui slogan “sampah tidak dipilah, sam pah tidak diangkut”, menjadikan pe­milahan dan pengurangan sampah di sumber sampah oleh masyarakat se­bagai suatu keharusan yang tegas un­tuk dilaksanakan. Selain itu, karena pa datnya permukiman di Kota Depok maka penanganan sampah di perkotaan harus teratur dan tertib, sehingga akan menekan potensi terganggunya aspek kesehatan lingkungan dan higienis ma ­syarakat akibat sampah yang tidak ter­kelola dengan baik.

Dengan adanya implementasi aturan yang tegas terkait membuang sampah pada tempatnya, maka diharapkan ma­syarakat untuk tidak merasa terpaksa atau takut semata­mata akan hukuman yang diberikan, namun untuk membangun ke­sadaran diri dalam peran serta men jaga

kebersihan lingkungan. Melalui upa ­ya pendidikan yang secara terus­me­nerus dilakukan serta melakukan pem­bangunan karakter bagi masyarakat, maka hasilnya akan dirasakan secara permanen dan positif bagi perubahan cara pandang masyarakat untuk mem­buang sampah pada tempatnya. Hal ini memang membutuhkan proses dan waktu yang lama, bahkan mungkin dalam periode dekade, hingga hasilnya terlihat. Membangun karakter bangsa yang baik memang tidak mudah, membutuhkan yang komitmen kuat, waktu panjang, butuh energi besar, dan bisa terancam gagal, jika tidak dilakukan secara sis­tematis dan konsisten. Oleh karenanya, peran pemerintah sangat besar untuk mencapai hal ini, yang tentunya harus memperoleh dukungan penuh dari ma­syarakat.

*) Penulis adalah staf fungsional (sektor persampahan) pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: extreme_reza@yahoo.com

Hukuman Sosial Bagi Masyarakat Yang Tertangkap Basah Membuang Sampah Sembarangan(Sumber : http://jogja.tribunnews.com/2017/02/28/sanksi-sosial-orang-yang-buang-sampah-di-car-free-day-disuruh-bawa­kertas­bertuliskan­seperti­ini)

Tahun XVEdisi 08 |23

inovasi

Berkelanjutan, kata yang melekat pada setiap kegiatan terutama yang terkait dengan pembangunan perkotaan dan permukimansejak digaungkan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Jeneiro pada tahun 1992.

City Prosperity Index (CPI), Mengawal Implementasi Sustainable Development Goals11 (SDGs 11)

Kata tersebut tentunya harus da­pat diartikan dan diukur oleh setiap pemangku kepentingan

se hingga implementasinya dapat ber­jalan dengan baik. Menindaklanjuti hal tersebut, UN­Habitat sebagai badan PBB yang mengawal pembangunan per ­kotaan dan permukiman membuat alat untuk mengukur berkelanjutannya pem ­bangunan kota. Hal ini untuk men jawab banyaknya permintaan dari pe me rintah daerah dan pemerintah pu sat untuk memperkirakan tingkat ke se jah teraan masing­masing negara ter ma suk tingkat kesejahteraan kota/ka bu paten kepada UN­Habitat.

Alat atau metodologi ini dikenal dengan nama City Prosperity Index (CPI) atau Indeks Kesejahteraan Kota. Wa­likota dan pengambil keputusan lain­nya tentunya ingin mengetahui ba gai­mana fitur kota mereka masing­masing bila dibandingkan dengan kota­kota lain bahkan kota­kota di negara lain.

Dengan CPI, pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah juga mendapat kan wawasan mengenai kebijakan­kebi ja ­kan apa yang akan yang akan diam bil dalam merencanakan ataupun men ­ja lan kan program­program yang di ­mi li ki dalam rangka peningkatan ku a l i tas hidup masyarakat untuk men ­ca pai kesejahteraan kota yang ber ke ­lan jutan. Selain itu, pemerintah pu sat dan daerah dapat mengetahui ke leng­ka pan database yang mereka mili­ki dalam rangka peningkatan kua litas da tabase yang dimiliki oleh ma sing­masing kota/kabupaten dan penilaian serta pengukuran terhadap tingkat ke­sejahteraan yang telah dicapai. De ngan CPI, negara­negara maju dan negara­negara berkembang dapat men ciptakan indikator dan informasi da sar untuk menentukan kebijakan, ren cana jangka panjang dan target pen capaiannya, pe­ngambilan keputusan ter hadap pro g ram yang akan dilakukan sebagai in tervensi

dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta me ng inden tifikasi peluang dan potensi kota/ka bupaten masing­masing.

Jenis pengambilan keputusan yang tepat ini merupakan prasyarat untuk memutuskan: i. Kebijakan mana yang akan diterapkan? ii. Dimana me ng­alo kasikan sumber daya publik dan swasta? iii. Bagaimana mengi dentifikasi kemunduran dan peluang? iv. Bagaimana mengukur apa yang telah berubah? Singkatnya, untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik membutuhkan pilihan terbaik dan menitikberatkan pada berke­lanjutan. CPI dapat memainkan peran penting dalam proses ini.

Kerangka CPICPI dibangun secara bertahap untuk mendukung pemerintah pusat dan pe­me rintah daerah. CPI dapat di ukur menurut empat skenario sebagai beri­kut: i. Peringkat kota secara global, ii.

Desiana Sinukaban *)Tulisan adalah hasil mengikuti IUTC Training Course – Korea Selatan (Action Planning for Cities with City Prosperity Index - SDG 11)

24|Edisi 08Tahun XV

Gambar 1: Kerangka CPI

inovasiIndeks dasar kesejahteraan kota, iii.Indeks kesejahteraan kota jangka pan­jang, iv. Indeks kesejahteraan kota secara kontekstual (gambar 1).

ber kelanjutan terkait dengan masa­lah urbanisasi, untuk mengatasi

ta, menurut definisi adalah indeks mul ti dimensional. Oleh karena itu, ke makmuran suatu kota ditentukan berdasarkan kumpulan faktor atau di­mensi yang berkaitan dengan konsep­tualisasi kota yang sejahtera. Setiap dimensi terdiri dari sub­dimensi, yang didefinisikan dari sekelompok variabel (atau indikator) yang diukur untuk ma­sing­masing kota. Bila sub­dimensi dibuat oleh dua indikator atau lebih, mereka akan digabungkan menjadi satu nilai tunggal. Indikator dibakukan dengan menggunakan patokan yang diamati secara internasional (UN­Habitat, 2015). Pakar dari, Asia, Afrika, negara­negara Arab dan Amerika Latin sepakat bahwa kota yang makmur menyatukan 6 dimensi kritis, yaitu se­bagai berikut:1. Produktifitas Kota yang makmur berkontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, menghasilkan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan yang sama, selanjutnya memberikan standar hidup yang memadai bagi seluruh penduduk.

2. Infrastruktur Kota yang makmur memiliki infra­

struktur, aset fisik dan fasilitas antara lain air bersih, sanitasi, pasokan listrik, jaringan jalan, teknologi in­formasi dan komunikasi, dan se ba­gainya yang dibutuhkan untuk me­nopang populasi dan ekonomi, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik.

3. Kualitas Hidup Kota yang makmur menyediakan

fasilitas seperti layanan sosial, pen­didikan, kesehatan, rekreasi, kea­manan dan keamanan yang diper­lukan untuk meningkatkan stan dar kehidupan, memungkinkan me mak­simalkan populasi potensi in dividu dan untuk kehidupan yang baik.

4. Persamaan dan keterlibatan sosial Kota yang makmur adalah kota

yang memiliki tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang minimal. Tidak ada kota yang bisa mengklaim sejahtera ketika sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, serta berbanding

PeringkatKotasecaraglobal(Monitoringglobaldanregional)

IndeksDasarKesejahteraanKota(Pemeriksaanawaldanperbandinganinternasional)

IndeksKesejahteraanKotaJangkaPanjang(Pemeriksaansecaradetaildanmendalam,perbandingandengankota/kabupatendidalamnegeri)

IndeksKesejahteraanKotasecarakontekstual(Keterkaitanantarakinerjakebijakandanalatmonitoringperkotaan)

GLOBALCITYMONITORING

- Global monitoring adalah langkah awal untukmembandingkan kota-kota denganmenggunakansejumlahindikatortertentuyangmenggambarkankesejahteraan dan pembangunan kota yangberkelanjutan;

- Laporan kota secara global menggunakan dataresmi dari kota dan negara namun UN-Habitattetapmemvalidasidatatersebut;

- Dalambeberapa kasus data resmi tidak tersedia,karena beberapa kota dan negara menggunakandefinisiyangberbedaterhadapindikator-indikator(contoh:pengangguran,kemiskinan,danlain-lain);

- IndikatortatakelolalyangebihbanyakdibutuhkanuntukpemeriksaanyanglebihbaikdankomparatifkarenamerekamenciptakanbeberapadistorsinilaisuatukotasepertiTokyoatauSaoPaulo;

- UN-Habitat mengajak kota untuk berpartisipasidalam memprakarsai kesejahteraan kota denganmeningkatkan pengumpulan data dan analisiskebijakanketingkatyanglebihtinggi;

- UntukLaporanTheGlobalCityReportedisi2016,UN-Habitat akan berusaha untuk memperluasindikatoryangsebandingdenganberbagaidimensiyang membutuhkan analisis lebih jauh, seperti:keuangan kota dalam pemerintahan dan badanlegislasi, mobilitas dalam hubungannya denganInfrastruktur; ruang publik dalam hubungannyadengankualitashidup.

Konsep Kesejahteraan dan Indikator-Indikator dalam CPISebagian besar indeks telah diran­cang untuk pemerintah nasional yang meng gunakan agregat negara, banyak di antaranya bersifat sektoral, berfokus pada dimensi pengembangan tertentu (lingkungan, daya saing, tata kelola, korupsi, dan lain­lain). CPI menawarkan pandangan holistik dan unik tentang pembangunan perkotaan yang ber ke­lanjutan, mengartikulasikan ber bagai dimensi pertumbuhan kota, dengan empat cara yang unik:1. Kerangka kerja monitoring yang

fleksibel. CPI mempertimbangkan ke butuhan kontekstual dan ke­kha san kota. Walaupun itu men do­rong model urbanisasi baru yang universal (kota yang kompak, tang­guh, beragam secara sosial, hemat energi dan berkelanjutan seca ra ekonomi), tentunya ini perlu dise­suaikan dengan keadaan kota dan negara yang berbeda sesuai dengan tantangan yang beragam dan pe­luang urbanisasi.

2. Kerangka kerja yang mendorong integ rasi. CPI mendorong integrasi dalam implementasi yang lebih

degradasi lingkungan, sosial dan ekonomi keberlanjutan.

3. Alat inovatif berdasarkan analisis spasial. Struktur CPI menyediakan banyak alat analisis baru berdasarkan spasial indikator. Indikator baru se­perti bentuk perkotaan, ruang publik, ekonomi aglomerasi mem berikan distribusi spasial yang jelas yang membantu meningkatkan pe nilaian nilai dan mendukung pe ngambilan keputusan.

4. Alat pengambilan keputusan mul­ti­skala. Tujuan CPI adalah untuk mendukung pengambilan keputusan untuk tingkat pemerintahan multi level mulai dari kebijakan perkota­an nasional hingga strategi regional dan metropolitan. Dan intervensi di seluruh kota ke kabupaten­ka­bupaten sub­kota atau lingkungan sekitar. CPI memberi para pengambil keputusan kemampuan untuk mem­buat keputusan berbasis fakta dila­pangan dan data yang memadai, sehingga mengartikulasikan ber ba­gai tingkatan intervensi peme rintah dan sektoral di daerah per kotaan.

CPI atau Indeks Kesejahteraan Ko­

Tahun XVEdisi 08 |25

inovasilurus terhadap pengurangan tingkat kekumuhan dan tingkat kemiskinan secara marginal.

5. Ketahanan Lingkungan Pertumbuhan kota dan pemba­

ngunan ekonomi tetap menjaga ketahanan lingkungan serta tidak menurunkan kualitas lingkungan, men jaga sumber daya dan aset ling kungan, dan memiliki rencana dalam mempromosikan kelestarian lingkungan.

6. Pemerintahan dan Kebijakan Kota mampu menggabungkan

keber lanjutan dan kemakmuran bersama melalui tata pemerintahan perkotaan yang efektif dan kepe­mimpinan transformasional, me ne­rapkan kebijakan, undang­undang dan peraturan yang tepat dan efektif, dan menciptakan kerangka kelembagaan yang memadai de­ngan institusi lokal yang kuat dan pengaturan kelembagaan yang se­hat.

CPI dibentuk oleh enam dimensi, setiap dimensi diintegrasikan dengan serangkaian sub­indeks atau sub­dimensi, serta beberapa indikator un­tuk perhitungan indeks tertentu. CPI dapat dibentuk dari data dasar yang dimiliki oleh masing­masing kota/ka­bu paten kemudian diperluas dengan karakteristik dai masing­masing kota/kabupaten. Perhitungan index dilakukan melalui:Standarisasi variable, Kerangka/skema pembobotan danAgregasi dari indeks komposit.

Tabel 1. Integrasi CPI dengan dimensi, subdimensi, dan indikatornya yaitu sebagai berikut:

No. Dimensi Sub Dimensi Indikator Satuan

1. Produktivitas

Kekuatan Ekonomi Produk Perkapita Kota USD PPP

Aglomerasi Ekonomi Ketergantungan Hari Tua Perbandingan

Pekerja Tingkat pengangguran Nilai

2. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur Perumahan

Tingkat pengangguran Nilai

Peningkatan Kualitas Perumahan %

Akses terhadap Peningkatan Kualitas Air %

Infrastruktur Sosial Densitas Dokter χ/1,000 penduduk

Teknologi Informasi dan Komunikasi Akses Internet %

Konektivitas Jalan

Kepadatan Persimpangan χ/km2

Pengalokasian tanah untuk jalan %

Densitas jalan km/km2

Mobilitas Perkotaan

Penggunaan Angkutan Umum %

Tingkat kecelakaan lalu lintas χ/100,000 penduduk

Panjang Jaringan Angkutan Massal km / 1,000,000 penduduk

3. Kualitas Hidup

KesehatanHarapan hidup saat kelahiran Tahun

Tingkat Kematian dibawah Lima Tahun χ/1,000 kelahiran

PendidikanTingkat Melek Huruf %

Wajib belajar Tahun

Tempat Umum Ruang Hijau per kapita m2 / penduduk

Keselamatan dan keamanan Tingkat Pembunuhan χ/100,000 penduduk

4. Kesetaraan dan Inklusi Sosial

Ekuitas EkonomiKoefisien Gini Tidak berdimensi (0-1)

Tingkat kemiskinan %

Keterlibatan sosialRumah Kumuh %

Pengangguran Berusia Muda %

Inklusi gender Pendaftaran Sekolah Menengah yang setara Tidak berdimensi (0-∞)

5. Ketahanan lingkungan

Kualitas UdaraKonsentrasi PM2.5 ug/m3

Emisi CO2 Metrik ton per kapita

Air dan energi Energi terbarukan %

Penanganan limbahPengumpulan limbah padat %

Pengolahan air limbah %

6. Tata Kelola Kota dan Perundang-undangan

Partisipasi dan Akuntabilitas Keuangan Kota %

Keuangan KotaPengumpulan pendapatan sendiri %

Jumlah hari kerja Hari

Keterangan :χ = Nilai Indikator

26|Edisi 08Tahun XV

Gambar 3. Diagram hasil analisis CPI

1. Produktivitas 2. Pembangunan

Infrastruktur 3. Kulitas hidup 4. Kesetaraan dan

Inklusi Sosial 5. Ketahanan

lingkungan 6. Tata Kelola

Kota dan Perundang-undangan

7. Indeks Kesejahteraan Kota (City Prosperity Index)

inovasi

instansi pemerintahan yang bermuara pada data BPS. Contohnya data rumah sehat atau rumah layak huni, data­data tersebut masih belum dapat diakses atau didapatkan pada data BPS masing­masing kota/kabupaten, terkadang data didapatkandari Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya.

Komitmen penuh dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, serta peran dari seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat itu sendiri, menjadi salah satu kunci untuk dapat mengu­

Bagaimana dengan Indonesia?Indonesia tentunya membutuhkan pe­ne rapan metodologi CPI sebagai da­sar penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan pada kota/kabu­paten di Indonesia. Penggunaan CPI sangat bergantung dengan data­data yang aktual mengenai semua indikator yang ada di metodologi CPI. Dalam hal ini, kota/kabupaten di Indonesia masih kurang dalam penyajian data­data yang dapat diakses secara publik, masih kurangnya integrasi data dari seluruh

bah pengelolaan dan penyediaan data yang akurat dan aktual dalam rangka pencapaian lingkungan yang layak huni.

CPI membantu dalam memahami kondisi kota saat ini berdasarkan pada data base kota, membantu dalam men­jabarkan kekuatan praktis dan ke le­mahan kota, memberikan manfaat yang baik untuk menggambarkan ki­nerja dimensi dan sub dimensi yang ter kait dengan realisasi pembangunan berkelanjutan. Tetapi untuk langkah selanjutnya, masih dibutuhkan model atau metodologi yang lebih kompre­hensif untuk menerapkannya dalam ren cana aksi pembangunan kota yang berkelanjutan, sehingga dapat langsung dimasukkan dalam perencanan program di masing­masing kota/kabupaten.

*) Staf Subdit. Kawasan Permukiman Perkotaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Penggunaan CPI sangat bergantung

dengan data-data yang aktual mengenai semua

indikator yang ada di metodologi CPI.

Gambar 2. Diagram hasil analisis CPI

Diperlukan intervensi kebijakan dan program

Kualitas Hidup

Kesetaraan dan Inklusi Sosial

Pembangunan Infrastruktur

Ketahanan lingkungan

Produktivitas

Tata Kelola Kota dan Perundang-undangan

(Sumber : UN-Habitat – IUTC, 2014)

Tahun XVEdisi 01 |27

inovasi

Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya dalam mendapatkan sumber pendanaan lainnya, khususnya melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), untuk membiayai pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya dalam rangka pencapaian Renstra Cipta Karya 2015 – 2019.

Berdasarkan blue book 2015 – 2019, rencana total nilai pinjaman luar negeri untuk bidang Cipta Karya

adalah sebesar 8,6 miliar USD untuk mendanai 26 kegiatan bidang Cipta Karya. Berdasarkan evaluasi sampai dengan bulan Juli tahun 2017, kegiatan yang sudah terealisasi administrasi pin­jaman dan mendapatkan komitmen pendanaan pinjaman luar negeri dan sudah ditandatangani Loan Agreement adalah untuk 5 kegiatan dengan nilai pinjaman sebesar 1,17 miliar USD.

Kebutuhan pendanaan untuk me­menuhi target nasional bidang Cipta Karya sampai dengan tahun 2019 diperkirakan sekitar Rp. 829 triliun, sedangkan ketersediaan dana APBN di per kirakan hanya sebesar Rp. 124,4 triliun, sehingga terdapat gap kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang Cipta Karya yang sangat besar, yaitu sebesar Rp. 704,6 triliun. Untuk mengurangi gap tersebut, perlu adanya alternatif sumber

pendanaan lainnya guna membiayai ke­giatan bidang Cipta Karya.

Beberapa tantangan dalam pem­bangunan infrastruktur bidang Cipta Kar ya sesuai RPJMN 2015 – 2019 adalah memenuhi 4 (empat) target capaian nasional pada tahun 2019, yang pertama peningkatan pelayanan air minum, sa­nitasi, dan pengurangan kawasan ku­muh, kedua mewujudkan struktur dan pola ruang nasional sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bahwa pemerintah telah menetapkan struktur dan pola ruang nasional yang mana ditetapkan wilayah yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Penentuan PKSN dan KSN dimaksudkan untuk mendorong pengembangan eko­nomi wilayah, mempertahankan hu­tan lindung, serta fungsi pertahanan dan keamanan secara nasional. Oleh karena itu, hingga 2019 yang akan datang, Direktorat Jenderal Cipta Karya

PHLN Alternatif Sumber Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta KaryaYoyok S. Utomo *)

28|Edisi 08Tahun XV

inovasiharus mengarahkan prioritas program dan kegiatan di kabupaten/kota yang termasuk dalam PKSN dan KSN guna mendukung struktur dan pola ruang nasional tersebut, dengan memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Ge­dung.

Pendekatan keterpaduan da lam pro ses perencanaan pembangu nan in fra struktur bidang Cipta Karya dia­rah kan pada pendekatan berbasis ka­wasan (entitas), sehingga mendo rong keter paduan berbagai program yang dila kukan Ditjen Cipta Karya untuk mem bangun sistem permukiman, mem­ber dayakan Pemerintah Daerah, dan memberdayakan masyarakat menuju ke ber lanjutan dan keseimbangan pem­bangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan, baik dalam ba sis regional, kota/kabupaten, kawasan, mau pun lingkungan.

Selain itu memenuhi Standar Pe­layanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota yang berarti Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem­bagian Urusan Antara Pemerintah, Pe­merintah Daerah Provinsi, dan Pe me­rintah Daerah Kabupaten/Kota telah me ngatur kewenangan dan urusan yang harus dilakukan da lam menyediakan pelayanan bagi ma sya rakat. Dalam era seperti ini, Pemerintah Daerah Ka­bupaten/Kota akan mengambil peran yang lebih besar dalam penyediaan pelayanan bidang Cipta Karya. Sesuai dengan kewe na ngannya, Ditjen Cipta Karya akan mem fasilitasi kabupaten/kota untuk men capai layanan minimal yang harus disediakan bagi masyarakat.

Untuk mencapai visi­misi pem ba­ngunan nasional tersebut di atas, dibu­tuhkan dukungan pendanaan yang be sar, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan ma­sya rakat. Memperhatikan kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutu han ini sangat terbatas, maka pemerin tah harus mengupayakan sumber­sumber pen danaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kriteria kegiatan pembangunan yang harus dipenuhi untuk dapat dibiayai khususnya melalui pinjaman luar negeri

adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran RPJMN 2015–2019, kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan eko­nomi, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta pemerataan pembangunan untuk me­ngu rangi kesenjangan antar wilayah.

Selektif dan fokus dalam mendu­kung pencapaian target akses pelaya nan air minum 100%, pengurangan kawasan kumuh hingga 0%, dan akses pelayanan sanitasi 100%, signifikan dan masif, serta membutuhkan pembiayaan yang besar, yang sulit apabila dibiayai melalui APBN atau APBD, responsif, yang ditunjukkan melalui kesiapan dan komitmen dari

Pemerintah Daerah serta Sustainable, untuk mendukung pencapaian target lain nya dalam rangka pertumbuhan eko nomi (pro growth), penciptaan lapa­ngan pekerjaan (pro job), penurunan ke­miskinan secara nyata dan terukur (pro poor), dan mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment).

Pengelolaan pinjaman dan hibah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka pembangunan infrastruktur sampai dengan tahun 2017sebagai berikut:

A. Proyek-proyek Pinjaman dan Hibah Terencana di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya (On going) berdasarkan Kelompok:

1. Negara/Lembaga Donor

2. Direktorat Sektor

Tahun XVEdisi 08 |29

inovasi

Dalam era seperti ini, Pemerintah Daerah

Ka bupaten/Kota akan mengambil peran yang

lebih besar dalam penyediaan pelayanan

bidang Cipta Karya. Sesuai dengan kewe na ngannya, Ditjen Cipta Karya akan

mem fasilitasi kabupaten/kota untuk men capai layanan minimal yang harus disediakan bagi

masyarakat.

B. Kegiatan Hibah Langsung Luar Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya :

1. Kelompok Per Pemberi Hibah

2. Kelompok per Direktorat Sektor

C. Hasil Pembangunan Infrastruktur Proyek Pinjaman dan Hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya :Arahan terkait pemanfaatan pin ja­man luar negeri dengan memper­timbangkan beberapa hal di antaranya dana pinjaman merupakan bagian dari pe ngelolaan biaya dan risiko pinjaman pemerintah, dapat menambah kapasi tas implementasi terutama untuk program­program di bidang infrastruktur ter­masuk dengan mendorong peran BUMN dan swasta, berfungsi sebagai upaya replikasi dari program/kegiatan pin­jaman luar negeri, dan sebagai ins­trumen kerja sama pembangunan de­ngan para mitra.

Dengan tersedianya alternatif pem­biayaan pembangunan melalui dana PHLN ini diharapkan mampu untuk men ­dukung tersedianya infrastruktur da sar

dalam rangka pencapaian prio ritas tiga dimensi pembangunan na sio nal, yaitu pembangunan sektor ung gulan, pem­bangunan manusia, serta pe me rataan dan kewilayahan.

*) Staf Pemantauan dan Pelaporan PHLN, Subdit. Keterpaduan Pelaksanaan Direktorat KIP

30|Edisi 08Tahun XV

sebaiknya anda tahu

Indonesia Terletak di antara Benua Australia dan Asia, dan dilalui garis khatulistiwa. Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari puluhan ribu pulau, dengan pegunungan yang terjal dan hutan tropis yang lebat. Ada lebih dari 100 gunung berapi yang masih aktif, dan gunung-gunung tersebut merupakan yang paling aktif di seluruh dunia.

Provinsi dengan Pulau Terbanyak

Provinsi di Indonesia yang memiliki pulau terbanyak adalah Kepulauan Riau. Provinsi ini memiliki 2.408 pulau, disusul Provinsi Papua Barat dengan 1.917 pulau, Maluku Utara dengan 1.525 pulau, Maluku dengan 1.399 pulau, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 1.192 pulau.

Kenali dan Cintai Indonesiamu

Tahun XVEdisi 08 |31

Kabupaten Terluas di Indonesia

Siapa yang tidak kenal Merauke, kabupaten paling timur di wilayah Indonesia yang terletak di Papua. Semua orang pasti mengetahuinya. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa Kabupaten Merauke merupakan kabupaten terbesar di Indonesia bukan?

Dengan luas wilayah 70 kali lebih besar dari luas Singapura yaitu 119.749 km2 atau 29% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten Merauke mempunyai 20 kecamatan di dalamnya. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke per tanggal 31 Desember 2015 menurut pen­dataan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 263.664 Jiwa. Dari jumlah tersebut, Penduduk laki­laki mencapai 139.092 Jiwa dan perempuan mencapai 124.572 jiwa.

Bandara Baru di Dua Pulau Terluar Indonesia

Nama Pulau Anambas dan Pulau Miangas mungkin masih cukup jarang didengar, tapi faktanya kedua pulau tersebut merupakan dua dari sekian banyak pulau terluar yang ada di Republik Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Pe rikanan Republik Indonesia, terdapat sekitar 92 pulau terluar yang ada di Indonesia, dan 2 dari pulau tersebut kini memiliki bandara.

Pulau Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Mindanao, Filipina yang berjarak hanya sekitar 92 kilometer. Pulau ini termasuk ke dalam Desa Miangas. Pulau Miangas adalah salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina. Bandara Miangas terletak di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Miangas adalah pulau yang terletak di paling utara.

Sedangkan bandara baru di pulau terluar selanjutnya adalah Bandara Letung yang berada di Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Anam­bas berada di kawasan Laut China Selatan yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Ma­laysia. Bandara Letung dilengkapi apron dan landasan pacu pesawat sepanjang 1.200×30 meter serta taxi way sepanjang 15×125 meter.

Berbagai Sumber/IR

32|Edisi 08Tahun XV

lensa CK

UPACARA PERINGATAN

HUT RI KE-72

Tahun XVEdisi 08 |33

FUN BIKE & senamHUT RI KE-72

34|Edisi 05Tahun XV

seputar kitaWalikota Ternate Resmikan Landmark Titik Nol Kota Ternate

Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya mendukung pe­ngembangan infrastruktur di lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mulai dari segi akses, peningkatan sumber daya air, bidang Cipta Karya, maupun penyediaan perumahan bagi destinasi wisata prioritas.

“Adapun bentuk dukungan yang dapat diberikan dari Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) adalah berupa penyediaan bin sampah, pem­bangunan toilet wisata, drainase lingkungan, MCK serta IPAL Komunal. Selain itu, juga dilakukan revitalisasi terhadap fasilitas MCK,” tutur Dodi.

Dukungan Infrastruktur PLP Untuk Pengembangan KSPN Siap Dibangun

Cipta Karya dan Water.org Kerjasama Wujudkan Akses Aman Air Minum

Dalam rangka mencapai 100% ak ses aman air minum pada tahun 2019, Dit jen Cipta Karya Kementerian PUPR mela lui Direktorat Pengembangan SPAM mela­kukan kerjasama dengan water.org da lam upaya menjaga keberlanjutan pro gram SPAM berbasis masyarakat, di Jakarta, Jumat (04/08/2017). Bentuk kerja sama tersebut yaitu peningkatan ka pa sitas Badan Pengelola Sistem Pe nyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) untuk mengakses kredit mik ro dari lembaga keuangan. Direktur PSPAM M. Sundoro, turut hadir dalam pe nan datangan kersajama tersebut.

Pemerintah Daerah Kota Ternate, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berhasil membangun sebuah landmark baru di jantung Kota Ternate. Pembangunan landmark ini menjadi penanda dan ciri khas kota. Letaknya cukup strategis, sekaligus menjadi penanda titik nol Kota Ternate. Landmark yang membentang pada lahan seluas 1,2 Ha, dan menghabiskan anggaran Rp 15 miliar ini, telah diresmikan penggunaannya oleh Walikota Ternate, beberapa waktu lalu.

Landmark ini yang dilengkapi dengan tugu setinggi 11 meter yang diujungnya terdapat bola bumi berbentuk lengkungan. Tugu tersebut di topang oleh 4 sudut yang menggambarkan kejayaan empat kerajaan di Maluku Utara pada masa lalu yang dikenal dengan sebutan “Moluku Kie Raha” dan negeri yang kaya akan rempah – rempah seperti pala dan cengkeh.