Upload
omay-widyana
View
94
Download
9
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Progtram Pengawas SD
Citation preview
PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH TK,SDKOTA DEPOK
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
DISUSUN OLEH:PENGAWAS SEKOLAH TK,SD
KOTA DEPOK
PEMERINTAH KOTA DEPOKDINAS PENDIDIKAN
2013
HALAMAN PENGESAHAN
Program Tahunan Pengawasan Sekolah TK,SD Kota Depok
Tahun Pelajaran 2013/2014
Disusun Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepengawasan TK,SD
Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Depok
DISAHKAN :
Pada Hari :
Tanggal :
Kepala Dinas Pendidikan Korwas TK,SDKota Depok, Kota Depok
Ir. Herry Pansila Prabowo, Msi. Ida Wayan Gangga,S.Pd.NIP. NIP.
ii
KATA PENGANTAR
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12
tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, seluruh kegiatan yang
terkait dengan pelaksanaan kepengawasan sekolah seyogyanya mengacu kepada
standar kompetensi pengawas sekolah yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.
Seperangkat kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai pengawas sekolah
untuk dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya merupakan
standar kompetensi yang selanjutnya diuraikan kedalam enam dimensi kompetensi
yakni: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi supervisi manajerial, (c)
kompetensi supervisi akademik, (d) kompetensi evaluasi pendidikan, (e) kompetensi
penelitian dan pengembangan, dan (f) kompetensi sosial.
Implementasi standar kompetensi dan dimensi kompetensi pengawas sekolah,
antara lain penyusunan program kepengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
dalam jangka waktu satu tahun pelajaran, sehingga disebut program tahunan yang
terdiri dari kegiatan penilaian, pembinaan, dan pemantauan terutama menyangkut
dimensi kompetensi; supervisi manajerial, supervisi akademik, dan evaluasi
pendidikan.
Kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok
atas pengarahan dan pembinaannya, sehingga seluruh Pengawas Sekolah TK,SD
Kota Depok memiliki pedoman pelaksanaan kinerja Tahun Pelajaran 2013/2014.
Dalam penyusunan Program Tahunan Pengawas Sekolah TK,SD Kota Depok
Tahun Pelajaran 2013/2014, kami telah memanfaatkan langkah kolaboratif berbagai
sumber daya secara optimal, namun demikian masih banyak kekurangan dan
kelemahan. Untuk itu kami memohon saran, masukan, serta kritik dari pihak terkait
sehingga program kepengawasan pada tahun mendatang bisa lebih disempurnakan.
Depok, Mei 2013
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i.
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... ii.
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii.
DAFTAR ISI ..................................................................................................... iv.
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Landasan ( Dasar Hukum ) ...................................................................... 2
C. Visi, Misi, dan Strategi Pengawasan ....................................................... 3
D. Tujuan dan Sasaran ................................................................................. 6
E. Ruang Lingkup ........................................................................................ 7
BAB II. IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN
A. Deskripsi Hasil Pengawasan ................................................................... 9
B. Masalah dalam Pengawasan .................................................................... 18
C. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan ...................................................... 19
BAB III. DESKRIPSI PROGRAM PENGAWASAN
A. Program Pembinaan ................................................................................ 22
1. Supervisi manajerial ........................................................................ 22
2. Supervisi Akademik ........................................................................ 24
B. Program Penilaian ................................................................................... 26
C. Program Pemantauan ............................................................................... 27
D. Jadwal Program Tahunan Pengawas Sekolah ....................................... 30
BAB IV. PENUTUP
A. Simpulan .................................................................................................. 36
B. Saran ........................................................................................................ 37
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang berfungsi
sebagai unsur pelaksana supervisi pendidikan yang mencakup supervisi akademik
dan supervisi manajerial. Supervisi akademik terkait dengan tugas pembinaan guru
dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Supervisi manajerial terkait
dengan tugas pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam
aspek pengelolaan dan administrasi sekolah.
Ragam kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas
sekolah meliputi :
1. Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan sekolah.
2. Penyusunan program kerja pengawasan sekolah.
3. Penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja tenaga
kependidikan lain (tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan,
tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan).
4. Pembinaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
5. Pemantauan kegiatan sekolah serta sumber daya pendidikan yang meliputi
kepemimpinan, pengembangan sarana belajar, prasarana pendidikan,
biaya, dan lingkungan sekolah.
6. Pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pemantauan, dan pembinaan.
7. Evaluasi proses dan hasil pengawasan.
8. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
9. Penyusunan rencana perbaikan mutu.
10. Tindak lanjut hasil pengawasan untuk pengawasan berikutnya.
Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam suatu siklus secara periodik
yang merupakan rangkaian tugas kepengawasan.
Kegiatan pengawasan sekolah diawali dengan penyusunan program kerja yang
dilandasi oleh hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Dengan berpedoman pada
program kerja yang disusun, selanjutnya dilaksanakan kegiatan inti pengawasan
meliputi penilaian, pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen sistem
pendidikan di sekolah binaan.
Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data hasil penilaian,
pembinaan, dan pemantauan dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengawasan dari
masing-masing sekolah dan dari seluruh sekolah binaan. Berdasarkan hasil analisis
data yang telah terhimpun, disusun laporan hasil pengawasan yang menggambarkan
tingkat keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil
pendidikan di sekolah binaan. Sebagai tahap akhir dari satu siklus kegiatan
pengawasan sekolah adalah menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan
tahun berikutnya. Tindak lanjut pengawasan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi
komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode.
B. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik
dan Kompetensi Guru;
7. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan;
8. Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 tentang Administrasi (TU);
9. Permendiknas Nomor 25 tahun 2008 tentang Tenaga Perpustakaan;
10. Permendiknas Nomor 26 tahun 2008 tentang Laboran;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
91/M.PAN/10/2001, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya;
vi
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2006, tentang Standar Isi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007, tentang Standar Proses;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Administrasi
Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan
Sekolah/Madrasah;
C. Visi - Misi dan Strategi Pengawasan
Visi, misi dan strategi pengawasan sekolah TK - SD Kota Depok merupakan
implementasi dan pengembangan dari visi - misi pendidikan nasional serta visi - misi
dan sasaran prioritas pendidikan Kota Depok.
1. Visi dan Misi
1.1. Visi dan Misi Pendidikan Nasional
a. Visi
Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan
berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan
dengan visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk
pada tahun 2025 menghasilkan : ”INSAN INDONESIA
CERDAS DAN KOMPETITIF”,
b. Misi
1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat
Indonesia;
2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa
secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka
mewujudkan masyarakat belajar;
3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar
nasional dan global;
5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
1.2. Visi dan Misi dan Sasaran Pendidikan Kota Depok
a. Visi
Terwujudnya Masyarakat Depok yang cerdas, terampil, dan
berbudaya.
b. Misi
viii
1) Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan menengah yang
berwawasan mutu, keunggulan dan profesional yang berakar pada
nilai-nilai kebudayaan;
2) Pengembangan sistem dan model pendidikan luar sekolah,
pemuda, olahraga, dan usia dini yang adaftif, fleksibel, dan
berorientasi masa depan;
3) Mewujudkan SDM tenaga pendidikan yang profesioanl dalam
upaya pemberdayaan sekolah dan masyarakat;
4) Mewujudkan sarana dan prasarana sebagai sumber daya yang
handal untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan
kesempatan, dan daya tampung;
5) Mewujudkan pelayanan prima dalam urusan ketatausahaan dan
rumah tangga pendidikan.
2. Sasaran Agenda Prioritas Depok Cerdas:
1) Pembiayaan penyelenggaraan wajar Dikdas 9 tahun (sekolah gratis);
2) Revitalisasi sarana-sarana sekolah dan penyertifikatan aset sekolah;
3) Bantuan beapeserta didik bagi peserta didik SMA/MA/SMK yang tidak
mampu;
4) Peningkatan APK, APM, AMH, dan RLS dalam rangka peningkatan indeks
pendidikan;
5) Fasilitasi sertifikasi guru;
6) Pengembangan pendidikan non formal dan informal dan UPT PK-PNFI;
7) Pengembangan lembaga penyelenggara PAUD;
8) Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
9) Bantuan peserta didik berprestasi;
10) Unit sekolah baru dan ruang kelas baru;
11) Fasilitasi sekolah bertaraf Internasional dan Kota Vokasi;
12) Pembinaan implementasi kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan
hidup pada semua jenjang pendidikan (TK/RA, SD/MI/, SMP/MTS,
SMA/MA, dan SMK);
13) Pembinaan dan pendampingan implementasi kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013;
14) Pelaksanaan merger/regrouping Sekolah Dasar (SD).
D. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
a. Mewujudkan kesiapan seluruh Pengawas Sekolah TK,SD Kota Depok
dalam menyusun program semesteran;
b. Memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pengawasan dalam rangka
pembinaan, penilaian, dan pemantauan sekolah;
c. Merancang dan mengelola waktu kegiatan pengawasan untuk mencapai
hasil yang diharapkan;
d. Meningkatkan pembinaan kepada sekolah baik aspek manajerial
maupun akademik;
e. Menetapkan acuan dalam penyusunan instrumen supervisi manajerial
dan akademik untuk dipergunakan secara menyeluruh di semua jenjang
pendidikan baik oleh pengawas maupun kepala sekolah;
f. Melaksanakan supervisi dengan menggunakan instrumen yang telah
dibakukan untuk semua sekolah/madrasah binaan;
g. Membina sekolah secara periodik dan terencana untuk mencapai
standar nasional pendidikan;
h. Membina secara khusus sesuai standar yang ditentukan terhadap
Sekolah Standar Nasional (SSN/RSKM), Pendidikan Berbasis
Keunggulan Lokal (PBKL) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
(RSBI);
i. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Guru (KKG) dan
KKPS untuk meningkatkan profesional akademiknya melalui Lesson
Study secara terprogram;
j. Meningkatkan implementasi Kurikulum Sekolah dalam rangka
meningkatkan standar mutu lulusan;
k. Meningkatkan kinerja sekolah dalam meningkatkan sistem penjaminan
mutu pengelolaan dan proses pembelajaran.
x
2. Sasaran
Sasaran pengawasan adalah seluruh sekolah PAUD/TK,SD di Kota Depok.
Adapun sasaran operasional di masing-masing sekolah meliputi:
a. Kepala Sekolah (manajerial dan akademik);
b. Pendidik (guru kelas, guru mata pelajaran, guru muatan lokal dan
pelatih pengembangan diri) dalam pengawasan akademik;
c. Tenaga Kependidikan yang lain (tenaga administrasi sekolah, tenaga
perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan).
E. Ruang Lingkup
Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan pengawasan yang akan
dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun waktu (satu periode) tertentu. Agar
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas sekolah harus mengawali
kegiatannya dengan menyusun program kerja pengawasan yang terarah, dan
berkaitan dengan hasil evaluasi kinerja pengawas pada periode sebelumnya.
Berdasarkan jangka waktu atau periode kerja, program pengawasan sekolah
terdiri atas: (a) Program Pengawasan Tahunan, dan (b) Program Pengawasan
Semester. Program Pengawasan Tahunan disusun dengan cakupan kegiatan
pengawasan pada semua sekolah di tingkat Kaupaten Depok dalam kurun waktu satu
tahun, Program Pengawasan Semester merupakan penjabaran Program Pengawasan
Tahunan pada masing-masing sekolah binaan selama satu semester.
Program Pengawasan Tahunan Pengawas Sekolah TK,SD Kota Depok disusun
dengan melibatkan sejumlah pengawas TK,SD Kota Depok, sedangkan Program
Pengawasan Semester disusun oleh setiap pengawas sesuai kondisi obyektif sekolah
binaannya masing-masing.
Secara umum, program pengawasan sekolah mengandung hal-hal pokok
sebagai berikut:
1. Latar belakang
2. Tujuan pengawasan
3. Profil sekolah binaan
4. Deskripsi kegiatan pengawasan yang akan dilakukan
5. Tahapan atau rangkaian kegiatan yang menunjukkan bagaimana masalah
dipecahkan serta bagaimana pekerjaan diselesaikan.
Berangkat dari tugas pokok pengawas sekolah, maka ruang lingkup kegiatan
dalam program pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Penilaian kinerja yang akan dilakukan terhadap:
a. Kepala sekolah;
b. Pendidik (guru);
c. Tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah, dan tenaga
perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan).
2. Pembinaan yang akan dilakukan terhadap :
a. Organisasi sekolah dalam persiapan menghadapi akreditasi sekolah;
b. Kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi sekolah;
c. Guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembe-
lajaran/bimbingan berdasarkan kurikulum yang berlaku;
d. Tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi sekolah, tenaga
perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan);
e. Penerapan dan pengembangan berbagai inovasi pendidikan/pembelajaran;
f. Pengawas pada jenjang di bawahnya dalam bentuk bimbingan untuk
melaksanakan tugas pokok kepengawasan.
3. Pemantauan yang akan dilakukan terhadap:
a. Pengelolaan dan administrasi sekolah;
b. Pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan;
c. Lingkungan sekolah;
d. Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional;
e. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
f. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
g. Sarana belajar (sumber, alat dan media pembelajaran, perpustakaan, dsb.).
4. Pengembangan program dalam penerapan SNP dan sistem penjaminan mutu
dalam mengembangkan perbaikan mutu berkelanjutan.
xii
BAB II
IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
A. Deskripsi Hasil Pengawasan Tahun Pelajaran 2012/2013
1. Hasil penilaian
1.1. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah menggunakan instrumen
yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, disesuaikan dengan
Instrumen Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional, yang dikaitkan pula
dengan Standar Kompetensi Kepala Sekolah (Permendiknas 13/2007).
Adapun hasil penilaian terhadap kinerja kepala sekolah, dapat disimpulkan
bahwa secara umum cukup baik, walaupun masih banyak yang belum
mencapai kualitas kinerja yang ditetapkan pada peraturan-peraturan tersebut
di atas. Dengan demikian upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan
secara berlanjut dan berkesinambungan sebagai bagian dari usaha
peningkatan kualitas kinerja kepala sekolah perlu terus dilaksanakan.
1.2. Penilaian Kinerja Pendidik
Penilaian terhadap kinerja pendidik dilandasi dengan Permendiknas
16/2007 tentang Standar Kompetensi Guru, menggunakan instrumen
penilaian yang meliputi instrumen;
1) Perencanaan pembelajaran
2) Pelaksanaan pembelajaran
3) Penilaian proses dan hasil belajar
4) Analisis hasil penilaian
5) Tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan)
6) Pengembangan prestasi peserta didik dalam tiap mata pelajaran.
7) Pelaksanaan evaluasi diri sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu
kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
8) Pengembangan karya ilmiah melalui kegiatan Penelitian Tindakan
Sekolah (PTK)
9) Peningkatan kompetensi berbahasa Inggris
10) Peningkatan kompetensi dalam pendayagunaan TIK.
Hasil penilaian dalam proses pengawasan terhadap kinerja pendidik
dapat disimpulkan bahwa pada umumnya telah tampak peningkatan kualitas,
khususnya berkenaan dengan adanya program sertifikasi yang cukup
signifikan sebagai motivasi bagi setiap guru dalam melengkapi perangkat
pelaksanaan tugas, dan peningkatan kompetensi melalui berbagai kegiatan
pelatihan dan seminar. Sekalipun demikian masih terdapat kelemahan-
kelemahan yang memerlukan kegiatan pembinaan, khususnya berkenaan
dengan peningkatan kreativitas dalam proses pembelajaran, untuk
mewujudkan PAIKEM, CTL, dan model pembelajaran aktif lainnya,
sehingga pencapaian kompetensi dasar oleh peserta didik benar-benar akurat
dan bermakna sesuai dengan tuntutan Standar Isi dan Standar Kompetensi
Lulusan.
1.3. Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
1.3.1. Tenaga Administrasi Sekolah.
a. Jumlah tenaga administrasi pada sebagian besar sekolah
belum memenuhi rasio jumlah rombongan belajar sesuai
ketentuan, dan hampir seluruhnya merupakan tenaga
honorer;
b. Hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki tenaga
administrasi berkualifikasi pendidikan yang memenuhi
standar;
c. Sebagai akibat kekurangan tenaga administrasi,
pengelolaan sekolah pada umumnya belum terlaksana
dengan baik, terutama dalam hal penyusunan kurikulum,
penyusunan program sekolah baik Rencana
Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Kegiatan Sekolah
(RKS), maupun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
1.3.2. Tenaga Perpustakaan
xiv
a. Hampir seluruh sekolah belum memiliki tenaga
perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan
pustakawan;
b. Tenaga perpustakaan pada umumnya memberdayakan
guru yang ada, baik PNS maupun tenaga honorer yang
kurang kompeten dalam bidang perpustakaan;
c. Hanya sebagian kecil sekolah yang pernah mendapat
kesempatan untuk mengikutsertakan tenaga perpustakaan
di sekolahnya pada pelatihan tenaga perpustakaan;
d. Ketiadaan tenaga perpustakaan mengakibatkan rendahnya
kualitas pengelolaan perpustakaan, sehingga
pemberdayaan perpustakaan sebagai sarana dan penunjang
pembelajaran belum terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Hasil Pembinaan
2.1. Pembinaan Organisasi Sekolah
1) Struktur organisasi pada setiap sekolah hampir seluruhnya telah
mengikuti standar, perbedaan pada pembagian tugas yang tampak
di beberapa sekolah terjadi atas pertimbangan untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
2) Khusus pada sekolah-sekolah swasta yang relatif ”kecil” terdapat
kekurangharmonisan dalam pengelolaan oleh kepala sekolah dan
yayasan penyelenggara, yang berdampak terhadap kualitas proses
dan hasil pembelajaran.
2.2. Pembinaan Manajemen Sekolah
1) Pada umumnya sekolah telah memiliki visi-misi, namun belum
seluruh sekolah mendefinisikan indikator pencapaian visi-misi
dengan jelas sehingga visi-misinya tersebut belum berfungsi
sebagai pemandu dalam meningkatkan kinerja manajemen
sekolah.
2) Dalam peningkatan mutu melalui implementasi standar nasional
pendidikan belum semua sekolah mengembangkan target
pencapaian pada tiap standar dengan mensinergikan seluruh
standar sebagai komponen sistem.
3) Masih banyak sekolah yang belum menerapkan secara efektif
sistem pengelolaan yang merujuk pada siklus fungsi manajemen
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
4) Pada umumnya kelemahan utama dalam penerapan manajemen
sekolah berkenaan dengan sistem penjaminan mutu proses.
5) Sistem pengambilan keputusan melalui penerapan manajemen
berbasis sekolah (MBS) terkendala oleh penetapan program
sekolah gratis, sehingga upaya peningkatan daya kolaborasi
dalam peningkatan mutu, tidak berjalan dengan baik.
6) Sebagai akibat dari masalah pada butir 5), sumber daya Komite
Sekolah, orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan, dan
peserta didik dalam meningkatkan mutu lulusan yang lebih baik,
tidak termanfaatkan secara tepat.
2.3. Pembinaan Proses Pembelajaran
1) Pada umumnya kualitas proses pembelajaran telah menunjukkan
peningkatan, tetapi belum terkendali secara efektif;
2) Proses pembelajaran sebagai implementasi dari Kurikulum
Tingkat Sekolah (KURIKULUM SEKOLAH), masih banyak
kekurangan dan kelemahan, baik dalam proses penyusunan
maupun pelaksanaannya;
3) Pelaksanaan sistem pembinaan profesional melalui kegiatan KKG
belum terlaksana secara konsisten, sehingga pemberdayaan KKG
untuk meningkatkan kompetensi guru-guru belum terlaksana
secara efektif;
4) Pada umumnya sekolah-sekolah belum menetapkan standar
prosedur pembelajaran yang efektif dan produktif, melalui
penilaian produk belajar peserta didik;
xvi
5) Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru pada
umumnya masih bertaraf rendah, antara lain disebabkan oleh
kecenderungan penggunaan LKS yang kurang berkaitan dengan
RPP dalam proses pembelajaran;
6) Sebagian besar sekolah belum menetapkan sistem supervisi
pembelajaran oleh kepala sekolah sebagai strategi peningkatan
dan penjaminan mutu pembelajaran.
3. Hasil Pemantauan
3.1. Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
1) Pelaksanaan PPDB telah dilaksanakan sesuai ketentuan dari
Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provisi, dan Peraturan Bupati;
2) Daya tampung dalam satu rombongan belajar belum mengacu
Standar Nasional Pendidikan dengan jumlah maksimal 28 peserta
didik/rombel, tetapi masih diperkenankan 40 peserta
didik/rombel;
3) Pola seleksi Baik untuk TK maupun SD sesuai dengan peraturan
PPDB, yakni menggunakan seleksi usia dan domisili calon
peserta didik.
3.2. Pemantauan Administrasi Sekolah
1) Kualitas administrasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi
kepala sekolah pada umumnya masih perlu ditingkatkan agar
memenuhi ketentuan yang berlaku;
2) Administrasi kurikulum SD (KURIKULUM SEKOLAH, silabus,
KKM, RPP, dan instrumen pendukung lainnya), pada sebagian
besar sekolah belum memadai sehingga masih perlu pembinaan
dan penyempurnaan secara efektif;
3) Administrasi kurikulum TK (KURIKULUM SEKOLAH, program
semester, RKM, RKH, dan instrumen pendukung lainnya) masih
sangat perlu dibina, sebagian besar TK belum
mengimplementasikan Permendiknas 58/2009 tentang Standar
Pendidikan Usia Dini yang memuat Standar Tingkat Pencapaian
Perkembangan (STPP). Pelaksanaan pembelajaran masih
mengacu pada Standar Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
4) Admistrasi sarana dan prasarana, perlu lebih ditingkatkan,
khususnya dalam hal pengelolaan barang-barang inventaris
termasuk penataan, standar penggunaan, dan perawatannya
5) Administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat; pada
umumnya masih lemah dalam hal penataan dokumen yang
meliputi agenda surat masuk/keluar, notulen kegiatan, rekaman
kegiatan (proposal, laporan foto-foto, dsb).
3.3. Pemantauan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
1) Standar Isi; semua sekolah telah memiliki kurikulum sekolah
tetapi penyusunan dan pemenuhan kelengkapan dokumennya
belum memadai, (sebagian besar tidak sesuai dengan target
waktu), substansinya masih perlu dikembangkan,
legalitas/pengesahan dokumen belum mencapai 100%;
2) Standar Proses; pelaksanaan proses PAIKEM perlu terus
ditingkatkan sebab masih banyak pendidik yang terikat pada
kondisi pola pembelajaran pasif dan tidak kreatif;
3) Standar Kompetensi Lulusan; kajian dan analisis terhadap SKL
(Permendiknas RI No. 23 tahun 2006) perlu terus ditingkatkan,
sekalipun persentase lulusan seluruh sekolah telah mencapai
100%, tetapi kualitas prestasi lulusan sebagian besar masih
rendah;
4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; sebagian besar
pendidik telah memenuhi kualifikasi S1 sekalipun tidak
seluruhnya sesuai dengan kualifikasi standar pendidik, tetapi
dalam pemenuhan beban mengajar belum seluruhnya memenuhi
ketentuan 24 jam per minggu, karena masih banyak sekolah yang
kelebihan tenaga pengajar yang disebabkan oleh kebijakan
sekolah untuk mengangkat tenaga honorer;
xviii
5) Standar Sarana dan Prasarana; secara umum setiap sekolah belum
memenuhi standar sesuai dengan Permendiknas 24/2007. Dengan
ditetapkannya program sekolah gratis, pengembangan prasarana
melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat tidak dapak
dilaksanakan, sehingga sangat tergantung pada bantuan
pemerintah/pemerintah daerah yang jumlahnya sangat terbatas;
6) Standar Pengelolaan; sebagian besar sekolah belum dapat
memenuhi standar pengelolaan pada setiap bidang sesuai
ketentuan, yang disebabkan antara lain oleh kelemahan kepala
sekolah dalam hal penguasaan sistem pengelolaan, ditambah pula
oleh penurunan kualitas manajemen peningkatan mutu berbasis
sekolah (MPMBS);
7) Kualitas pengelolaan TK bahkan cenderung menurun
dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal
ini terutama disebabkan oleh masalah penurunan minat
masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke TK, sebagai
dampak munculnya lembaga PAUD non formal yang
menyelenggarakan pendidikan pra sekolah dengan pemungutan
biaya relatif kecil, dan proses pembelajaran yang mengutamakan
pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung (calistung);
8) Dampak penurunan kualitas pengelolaan TK, ditemukan beberapa
kondisi yang kurang efektif dan efisien dalam memanfaatkan
tenaga pendidik maupun kepala sekolah (PNS) yang definitif,
karena jumlah peserta didik tidak memenuhi standar yang
ditetapkan;
9) Standar Pembiayaan; Program BOS yang digulirkan pemerintah
seharusnya bisa mencukupi pembiayaan kegiatan operasional,
tetapi karena alokasi penggunaan dana dibatasi oleh penetapan
yang relatif kaku, kegiatan yang bersifat pengembangan tidak
bisa dibiayai, sehingga terpaksa banyak program kegiatan
dihentikan. Kondisi yang lebih memberatkan sistem pembiayaan
sekolah, adalah ketidaktepatan waktu pencairan dana yang
disebabkan oleh kerumitan prosedur yang harus ditempuh,
sementara bantuan partisipasi masyarakat sepenuhnya dihentikan,
sesuai dengan kebijakan program sekolah gratis;
10) Standar Penilaian Pendidikan; sistem penilaian yang
dilaksanakan oleh pendidik secara teknis pada umumnya telah
memenuhi ketentuan, tetapi secara operasional belum memenuhi
pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi terutama
dalam pencapaian ketuntasan belajar. Nilai hasil belajar sebagai
simbol penguasaan kompetensi belum cukup valid dan akuntabel,
sebagai akibat belum terlaksananya authentic assessment secara
akurat.
3.4. Pemantauan Linkungan Sekolah
1) Secara umum pengelolaan lingkungan sekolah telah dilaksanakan
sesuai sumber daya yang ada, tetapi masih ada beberapa sekolah
yang masih perlu pembinaan, terutama dalam hal peningkatan
komitmen stakeholder yang bertanggungjawab terhadap bidang
tersebut;
2) Masih banyak sekolah yang belum memiliki dokumen legalitas
kepemilikan lahan, sehingga masih perlu upaya penyelesaian
bersama instansi terkait;
3) Kerjasama dengan Komite Sekolah dan masyarakat pada
umumnya sudah terlaksana, tetapi masih perlu peningkatan baik
frekuensi maupun intensitasnya.
3.5. Pemantauan Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester
(UAS) /Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
1) Ulangan tengah semester telah dilaksanakan satu kali dalam tiap
semester;
2) Pengadaan, penggandaan soal, pengawasan, dan koreksi
dilakukan oleh setiap sekolah disertai dengan proses
pendampingan oleh pengawas sekolah;
xx
3) Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan dari hasil ulangan
harian dan hasil ulangan tengah semester, pada umumnya masih
perlu ditingkatkan;
4) Pelaporan hasil ulangan penilaian pada umumnya hanya
dilakukan pada akhir semester, sehingga kurang signifikan untuk
menunjang upaya perbaikan dan pengayaan pencapaian
kompetensi dasar oleh peserta didik.
3.6. Pemantauan Kegiatan Muatan Lokal
1) Sesuai Keputusan Gubernur Bali semua sekolah di Bali
melaksanakan muatan lokal wajib Bahasa Bali, namun guru yang
mengajarkan Bahasa Bali baik guru kelas sebagian besar kurang
kompeten.
2) Muatan lokal lain di Kota Depok yang telah ditetapkan sebagai
muatan lokal wajib yaitu PLH, sedangkan muatan lokal pilihan
antara lain Bahasa Inggris, Seni Karawitan, dan Seni Bela Diri
Pencak Silat.
3.7. Pemantauan Kegiatan Pengembangan Diri (ekstrakurikuler)
1) Pengembangan diri yang dipilih oleh masing-masing sekolah
cukup bervariasi, sesuai dengan program yang ditetapkan dan
daya dukung yang dimiliki, yakni antara lain kegiatan
PRAMUKA, olahraga, kesenian, TIK;
2) Persepsi sebagian sekolah terhadap pelaksanaan pengembangan
diri masih dianggap sama dengan ekstrakurikuler pada kurikulum
1994. Perlu pengarahan lebih jauh agar seluruh sekolah
memahami ketentuan yang berlaku, bahwa pengembangan diri
termasuk komponen kurikulum, sehingga pengelolaannya harus
sama dengan komponen kurikulum lainnya (mata pelajaran dan
muatan lokal).
3.8. Pemantauan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
1) Ujian Nasional dan Ujian Sekolah telah dilaksanakan sesuai
Permendiknas RI dan Prosedur Operasi Standar (POS) dari
BSNP;
2) Sebelum ujian dilaksanakan semua sekolah telah mempersiapkan
kompetensi peserta ujian dengan jalan memberikan uji coba
(tryout) beberapa kali sesuai kemampuan masing-masing sekolah;
3) Dinas Pendidikan Kota telah menyerahkan kebijakan
pelaksanaan kegiatan tryout kepada sekolah/gugus sekolah
masing-masing.
B. Masalah dalam Pengawasan
1. Hasil penilaian
1) Mengingat instrumen penilaian kinerja baik manajerial maupun
akademik belum tersedia secara lengkap dan belum tersosialisasikan
secara optimal, masih banyak sekolah yang belum melaksanakan
kegiatan supervisi atau dengan menggunakan instrumen yang tepat;
2) Jumlah sekolah binaan setiap pengawas sekolah TK,SD rata-rata
berkisar antara 10 sampai dengan 15 sekolah;
3) Fasilitas penunjang mobilitas dan transportasi untuk pengawas sekolah
sangat minim, sehingga tupoksi pengawas kurang dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya;
4) Hasil penilaian secara umum cukup baik tetapi masih banyak yang
belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
2. Hasil pembinaan
1) Karena fasilitas untuk pengawas dari Dinas Pendidikan sangat kurang
maka frekuensi pembinaan belum memenuhi target dan belum optimal;
2) Pembinaan secara kelompok (sistem kegiatan profesional) melalui
KKKS/KKG terkendala oleh program sekolah dan program gugus yang
kurang fleksibel sebagai akibat dari keterbatasan dana. Hal tersebut
berdampak terkendalanya pula aktivitas pengawas sekolah sebagai
fasilitator pada kegiatan tersebut;
xxii
3) Intensitas dan frekuensi pembinaan (sebagai dampak butir b), masih
kurang, sehingga berdampak terhadap pencapaian kualitas proses dan
hasil pembelajaran yang belum merata dan kurang maksimal.
3. Hasil Pemantauan
1) Terbatasnya fasilitas yang diberikan terhadap pengawas sekolah
mengakibatkan kegiatan pemantauan kurang memenuhi target yang
diharapkan;
2) Data / rekaman hasil pemantauan belum dapat menggambarkan /
mewakili kondisi yang sebenarnya karena belum terlaksana
inventarisasi data yang lengkap dan akurat;
3) Informasi tentang berbagai data yang diperoleh kurang akurat dan
kurang valid, hal ini akan menyebabkan pengambilan keputusan yang
tidak tepat.
C. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan
1. Kebijakan Umum
1.1. Mengacu pada tiga pilar kebijakan Pendidikan Nasional, yaitu :
1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik
pendidikan.
1.2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
1) Pendanaan Biaya Operasional Wajar Dikdas 9 Tahun;
2) Penyediaan Sarana dan Prasarna Pendidikan Wajar;
3) Rekruitmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Perluasan akses pendidikan Wajar pada jalur nonformal;
5) Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15
tahun;
6) Perluasan Akses Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusif;
7) Pengembangan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak Usia
Wajar Dikdas di Daerah Bermasalah;
8) Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9) Pendidikan Kecakapan Hidup;
10) Perluasan Akses SMA/SMK dan SM Terpadu;
11) Perluasan Akses Perguruan Tinggi;
12) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai
Sarana Pembelajaran Jarak Jauh;
13) Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perluasan Akses
SMA, SMK/SM Terpadu, SLB, dan PT.
1.3. Peningkatan mutu, relevansi, daya saing lulusan.
1) Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan serta kesejahteraannya yang belum memadai baik
secara kuantitas maupun kualitas;
2) Melengkapi prasarana dan sarana belajar yang terbatas dan
meningkatkan pendayagunaannya secara optimal;
3) Mengupayakan penyediaan dana pendidikan yang belum
memadai untuk menunjang mutu pembelajaran sesuai
kemampuan daerah;
4) Meningkatkan proses pembelajaran yang belum efisien dan
efektif.
1.4 Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan
1) Menyempurnakan sistem dan struktur organisasi sesuai konsep
desentralisasi yang tercermin dalam Sruktur Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK);
2) Mengupayakan tersedianya sistem informasi manajemen yang
sistematis dengan mengembangkan teknologi informasi dan
komunikasi sehingga mamiliki data yang akurat pada berbagai
tingkatan, jenis, dan jenjang pendidikan;
3) Meningkatkan sistem pengawasan terhadap berbagai program dan
kegiatan yang terkait dengan upaya pemerataan dan perluasan
akses serta peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
xxiv
2. Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Depok
2.1. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan
pendidikan;
2.2. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sarana
pendidikan;
2.3. Mengupayakan peningkatan produktivitas kerja dan menciptakan
pelayanan yang dapat memuaskan stakeholder pendidikan;
2.4. Mendorong pengembangan kemampuan dan memberikan kesejahteraan
kepada tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas;
2.5. Mengupayakan peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan
secara efesien dan efektif sesuai dengan perkembangan iptek dengan
menerapkan prinsip “Good Governance” .
BAB IIIDESKRIPSI PROGRAM PENGAWASAN
NOPROG DAN RINCIAN TUGAS
TUJUAN SUPEVISI
KEGIATAN YG DILAKSANAKAN
HASIL YG DIHARAPKAN
TEKNIK SUPERVISI
INDIKATORKEBERHASILAN
JADWALKERJA
1 2 3 4 5 6 7 8I. PROGRAM PEMBINAANA. Supervisi Manajerial
1. Pembinaan standar isi : Penyusunan dan pengembangan Kurikulum Tingkat Sekolah (KURIKULUM SEKOLAH)
KURIKULUM SEK yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Pendampingan penyusunan KURIKULUM SEK
b. Rapat koordinasi dengan tim penyusun KURIKULUM SEK
c. Memantau proses penyusunan KURIKULUM SEKOLAH
d. Verifikasi draf KURIKULUM SEKOLAHMemfasilitasi pengesahan KURIKULUM SEKOLAH
Tersusunnya dokumen KURIKULUM SEK yang sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah
Penilaian KURIKULUM SEK menggunakan instrumen penilaian dokumen 1, Silabus dan RPP ( Instrumen S-1)
Tersusun dokumen KURIKULUM SEK yang layak untuk disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Juni – Juli2013
2. Pembinaan standar sarana prasarana sekolah: Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk
Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)
a. Rapat koordinasi dengan seluruh personal sekolah (pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah/ penyelenggara lembaga pendidikan) berkenaan dengan inventarisasi kebutuhan.
b. Pendampingan proses penyusunan draf pengembangan dan pengadaan sarpras
c. Pemantauan finalisasi RPS
Tersusunnya RPS untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
Penilaian implementasi standar sarana prasarana menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada Permendiknas 24/2007(Instrumen S-5)
Tersusun RPS untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilandasi dengan hasil Evaluasi Diri Sekolah yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Juli – Agust2013
menunjang pelaksanaan KURIKULUM SEKOLAH
dan pengesahan
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Pembinaan standar pengelolaan: Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS)
Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS)
a. Pendampingan proses penyusunan draf Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS)
b. Pemantauan finalisasi Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) dan pengesahan.
Tersusunnya Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) yang sesuai dengan butir-butir program yang ditetapkan pada KURIKULUM SEKOLAH
Penilaian implementasi standar pengelolaan menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada Permendiknas 19/2007 (Instrumen S-6)
Tersusun Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) yang akan dijadikan landasan penetapan anggaran sekolah dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
Juli – Agustus2013
4. Pembinaan standar pembiayaan : Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) menjadi APBS
a. Koordinasi dengan Kapala Sekolah, bendaharawan, dan tenaga kependidikan yang terkait dengan pembiayaan
b. Pendampingan proses penyusunan draf RAPBS
c. Pengesahan RAPBSd. Koordinasi dengan Komite
Sekolah untuk menjajagi kemungkinan fasilitasi pendanaan program sekolah yang tidak terdanai BOS
e. Pendampingan finalisasi RAPBS manjadi APBS
Tersusunnya APBS sesuai skala prioritas dan kebutuhan sekolah serta sumber dana yang tersedia pada tahun pelajaran berjalan.
Penilaian implementasi standar pembiayaan menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada PP 48/2008 dan Permendiknas 69/2009 (Instrumen S-8)
Tersusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang sesuai dengan RKAS dan mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan
Juli – Agustus2013
ii
1 2 3 4 5 6 7 8B. Supervisi Akademik
1. Pembinaan standar proses:
Sekolah DasarPenyusunan program tahunan dan program semester , pengembangan silabus dan RPP, serta penetapan KKM.Taman Kanak-KanakPenyusunan program tahunan dan program semester , pengembangan RKM dan RKH.
Pendidik dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan)
a. Pendampingan proses penyusunan , program tahunan, dan program pengembangan silabus dan RPP, serta penetapan KKM (di SD) dan pendampingan penyusunan program tahunan, program semester, RKM, dan RKH (di TK).
b. Fasilitasi kegiatan KKG di tingkat gugus, sub gugus/komplek dan sekolah.
c. Workshop dan tugas mandiri penysunan perangkat pembelajaran
d. Penilaian dan pengesahan perangkat pembelajaran hasil tugas mandiri
e. Supervisi pelaksanaan pembelajaran
Tersusunnya program tahunan, dan program semester , terkembangkannya silabus dan RPP, dan tersedia KKM, yang akan menjadi target pencapaian hasil pembelajaran Tahun Pelajaran 2012/2013 di SD, serta tersusunnya program tahunan, program semester , terkembangkannya RKM, RKH untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di TK.
Penilaian implementasi standar proses menggunakan instrumen supervisi pengembangan silabus, RPP, dan perangkat pembelajaran lainnya, mengacu pada Permendiknas 41/2007. (Instrumen S-3)
Tersedianya program tahunan dan program semester yang sesuai dengan kalender pendidikan , silabus dan RPP yang telah dikembangkan untuk PAIKEM, serta KKM yang prediktif dan estimatik
Juli 2013 – Mei 2014
2. Pembinaan standar
Data lulusan tahun pelajaran
a. Koordinasi dan pembinaan khusus guru-
a. Tersusunnya hasil pengkajian SKL
Penilaian implementasi
Tercapainya peningkatan kualitas
Pebr –April
kompetensi lulusan : Penyusunan rencana strategis dalam meningkatkan pencapaian hasil ujian (kualitas lulusan)
2010/2011 dan target peningkatan kualitas lulusan tahun pelajaran 2012/2013
guru Kelas VI.b. Pengkajian kalender
pendidikan khusus Kelas VI untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran SKKD Kelas VI, jadwal ulangan dan jadwal tryout.
c. Pengkajian SKL, POS UN dan US untuk penetapan stndar/kriteria kelulusan Tahun Pelajaran 2013/2014
d. Penyusunan tim dan strategi peningkatan kualitas lulusan
dalam bentuk kisi-kisi UN dan US
b. Terwujudnya kriteria kelulusan ujian nasional dan ujian nasional
c. Terbentuknya tim peningkatan kualitas hasil ujian.
d. Tersusunnya strategi peningkatan kualitas lulusan.
standar kompetensi lulusan menggunakan instrumen supervisi yang sesuai dengan butir-butir ketetapan pada Permendiknas 23/2006 (Instrumen S- 2)
lulusan baik dalam hal pencapaian nilai UN-US, maupun dalam hal pembekalan sikap dan perilaku yang sesuai dengan PBKB.
2014
1 2 3 4 5 6 7 83. Pembinaan
standar pendidik dan tenaga kependidikan : Penyusunan instrumen pengumpulan data keberadaan, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah
Pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah binaan
a. Pendataan ketersedian pendidik dan tenaga pendidik secara berkala
b. Bimbingan teknis terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berkenaan dengan kualifikasi, kompetensi, dan tupoksi masing-masing.
c. Bimbingan teknis pengembangan profesi melalui pendampingan penyusunan PTK.
d. Bimbingan teknis khusus tenaga kependidikan (TAS, dan tenaga
a. Terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten pada bidangnya.
b. Terwujud kualifikasi guru sesuai bidang tugasnya.
Penilaian implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada Permendiknas 16/2007, Permendiknas 24/2008, dan Permendiknas 25/2008 ( Instrumen S-4)
Terwujudnya pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan) yang kompeten dan profesional
Okt – Jan2014
iv
perpustakaan)4. Pembinaan
standar penilaian pendidikan : Penyusunan instrumen supervisi kegiatan penilain hasil belajar
Sistem penilaian yang valid, obyektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel
a. Bimbingan teknis pengembangan sistem penilaian.
b. Workshop penyusunan instrumen penilaian, analisis, dan tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan)
Tersusunnya instrumen penilaian, analisis hasil penilaian, dan tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan) yang memiliki tingkat kebermaknaan tinggi.
Penilaian implementasi standar penilaian menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada Permendiknas 20/2007 (Instrumen S- 8)
Tercapainya proses penilaian hasil belajar menggunakan instrumen yang tepat dengan tingkat ketuntasan sesuai atau melebihi KKM, peningkatan prosentase kenaikan, dan kualitas hasil kelulusan
Agustus 2013 –Juni 2014
1 2 3 4 5 6 7 8II. PROGRAM PENILAIAN
1. Kepala Sekolah Manajemen Kepala Sekolah
Melaksanakan supervisi manajerial
Terwujud manajemen sekolah yang sistematis, transparan, dan akuntabel
Supervisi manajemen kepala sekolah menggunakan instrumen supervisi manajerial
Terwujud sistem pengelolaan sekolah yang tertib, sistematis, transparan dan akuntabel. Terealisasi kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan interaksi personal yang bernuansa kekeluargaan
November2013
2. Pendidik Tugas pokok dan fungsi pendidik
Melaksanakan supervisi akademik
Terinventarisasi data hasil penilaian kinerja pendidik
Supervisi kinerja pendidik menggunakan instumen supervisi pembelajaran
Hasil penilaian kinerja pendidik minimal 90 % mencapai kriteria baik.
Desember2013
3. Tenaga Kependidikan
Tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan
Melaksanakan supervisi akademik
Terinventarisasi data hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan
Supervisi kinerja tenaga kependidikan menggunakan instrumen supervisi ketatalaksanaan sekolah
Hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan minimal 90 % mencapai kriteria baik.
Januari2014
1 2 3 4 5 6 7 8III. PROGRAM PEMANTAUAN
1. Administrasi Sekolah
Dokumen administrasi sekolah sesuai dengan butir-butir akreditasi sekolah terbaru (mengacu pada SNP)
Verifikasi dan penilaian seluruh dokumen administrasi sekolah, baik kelengkapan maupun kualitas pengerjaannya.
Tersedianya administrasi sekolah yang lengkap, benar, dan sistematis, serta tertata dengan baik.
Pemeriksaan kelengkapan dan kualitas administrasi sekolah menggunakan butir-butir akreditasi sebagai acuan
Hasil penilaian kelengkapan dan kualitas pengerjaan administrasi sekolah minimal 90 % mencapai kriteria baik.
Maret2014
vi
2. Standar Nasional Pendidikan
Kualitas implementasi Standar isi, SKL, Standar proses, Standar Pendidik dan Tendik, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Strandar Penilaian
Melaksanaka pendampingan pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) diintegrasikan dengan pengarahan dan bimbingan teknis peningkatan upaya percepatan pencapaian setiap SNP secara tepat.
Tercapainya seluruh Standar Nasional Pendidikan secara lengkap dan benar.
Pemeriksaan fisik bangunan sekolah, lingkungan sekolah, dokumen proses pembelajaran, dan seluruh faktor pendukung pencapaian kualitas hasil pembelajaran yang telah dicapai.
Hasil penilaian ketercapaian SNP minimal 6 standar ( SI, SKL, Standar Proses, Standar Dik&Tendik, Standar Pengelolaan, dan Standar penilaian) berkriteria layak.
April2014
3. Ulangan Tengah Semester (UTS)
Ulangan tengah semester 1 dan 2
Monitoring pelaksanaan ulangan tengah semester
Terlaksananya UTS yang bermakna untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Menggunakan instrumen monitoring UTS
Perangkat administrasi program dan sarana pelaksanaan UTS terdokumentasikan dengan baik.
Oktober2013
4. Ulangan Akhir Semester Ulangan Kenaikan Kelas (UAS dan UKK), dan Tes Kemampuan Dasar (TKD) di Kelas III
Ulangan akhir semester (semester 1), ulangan kenainakan kelas (semester 2), dan TKD di Kelas III
Monitoring pelaksanaan ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan TKD di Kelas III.
Terlaksananya UAS, UKK, dan TKD yang bermakna untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pelaporan kepada orang tua peserta didik
Menggunakan instrumen monitoring UAS/UKK
Perangkat administrasi program dan sarana pelaksanaan UTS terdokumentasikan dengan baik.
Desember 2013
dan Mei 2014
1 2 3 4 5 6 7 85. Lingkungan
Sekolah7K (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan, Kerindangan,
Memantau keadaan lingkungan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, dan memeriksa dokumen program pemeliharaan lingkungan sekolah, sertajadwal
Terwujudnya lingkungan sekolah yang memenuhi 7K, dan tersedianya peraturan sekolah,
Menggunakan instrumen monitoring lingkungan sekolah
Kondisi fisik bangunan, ruangan dan fasilitas sekolah memenuhi 7K
Februari dan Maret
2014
Kenyamanan, dan Keindahan
dan pembagian tugasnya. daftar tata tertib serta sanksi pelanggaran dalam pemeliharaan lingkungan sekolah.
6. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
Program dan pelaksanaan UN dan US
Monitoring pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah
Terlaksananya UN dan US yang sesuai dengan peraturan POS yang ditetapkan
Menggunakan instrumen monitoring UN/US
Terlaksana UN dan US yang sesuai dengan peraturan POS yang ditetapkan.Perangkat administrasi program dan sarana pelaksanaan UN/US terdokumentasikan dengan baik.
April – Mei 2014
7. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Monitoring pelaksanaan PPDB Terlaksananya PPDB yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ditetapkan
Menggunakan instrumen monitoring pelaksaan PPDB
Terlaksana PPDB yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ditetapkan
Juni/Juli2014
8.Pengembangan Diri (ekstrakurikule)
Pelaksanaan kegiatan pengembangan diri
Pelaksanaan pendataan minat dan bakat
Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pengembangan diri, dan pendataan minat dan bakat peserta didik yang dapat dijadikan daya potensial sekolah untuk mengikuti kegiatan berbagai lomba.
Terlaksananya kegiatan pengembangan diri yang sesuai dengan butir-butir program pada kurikulum sekolah secara tertib,dan lancar, serta berhasil mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal.
Menggunakan instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan diri
Terlaksananya seluruh kegiatan pengembangan diri sesuai program sekolahTerkembangkannya potensi peserta didik secara maksimal.
Agustus 2013– Mei
2014
1 2 3 4 5 6 7 89. Sarana dan Pengadaan dan Monitoring dan supervisi Terwujudnya sarana Menggunakan Terlaksana Oktober
viii
Prasarana pemberdayaan sarana dan prasarana
pengadaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana
dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan dan pemberdayaan sarana prasarana yang telah tersedia secara optimal
instrumen monitoring dab penilaian sarana prasarana
pemberdayaan seluruh sarana yang ada secara optimalTercapai pengadaan sarana prasarana minimal 75% dari kebutuhan
2013
JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUNAN PENGAWAS SEKOLAH TK-SD KAB.DEPOKTAHUN PELAJARAN 2013/2014
No Materi Keg.
Tujuan/Sasaran/Sarana/
Langkah Keg
TargetYang
Diharapkan
Bulan, Tahun Pelaksanaan
Tahun 2013 Tahun 2014
Jul Agt Sep Okt Nop Des Jan Peb Mar Apr Mei Jun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Menyusun Program
KepengawasanTahun Pelajaran 2013/2014
Mengadakan diskusi dalam forum KKPS untuk menganalisis hasil identifikasi evaluasi pelaksanaan pengawasan Tahun Pelajaran 2012/2013
Tersusunnya Program Kepengawasan Tahun Pelajaran 2013/2014
√
2 Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Pelaksanaan PPDBPedoman PPDB yang berlakuPengumpulan data dan informasi yang akurat dan akuntabel
Terlaksananya PPDB yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
√ √
3 Supervisi profil Sekolah pada awal tahun pelajaran
Mengetahui secara objektif kondisi akademik dan non akademik pada awal tahun peajaran di seluruh sekolah binaan
Terkumpulnya data tentang kondisi awal setiap sekolah untuk menentukan strategi pelaksaan pembinaan
√ √
x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 Supervisi kegiatan rapat kerja awal tahun pelajaran berkenaan dengan penyusunan RPS, KURIKULUM SEKOLAH, RKT, RKAS, RAPBS, dan faktor-faktor pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaannya
Mengetahui KURIKULUM SEKOLAH, RKT, RKAS, RAPBS, dan Pembagian tugas guru.Peraturan-peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis yang sesuai.
Tersusunnya RPS, RAPBS dan KURIKULUM SEKOLAH yang memadai secara tepat waktu.Penetapan pembagian tugas guru yang tepat untuk mencapai target sekolah yang telah ditetapkan.
√
5 Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar dan kemampuan guru
Inventarisasi data potensi sekolahKunjungan/observasi ke seluruh sekolah binaan
Terangkum data potensi sekolah yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembinaan
√ √ √ √
6 Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa
Inventarisasi data mengenai kuantitas dan kualitas proses dan hasil pembelajaran di seluruh sekolah binaanSupervisi, observasi, monitoring, dan dialog provesionalInstrumen/daftar isian
Terangkum data tentang sumber daya pendidikan, pelaksanaan proses pembelajaran dan kondisi lingkungan sekolah
√ √ √ √
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 167 Melaksanakan
analisis konprehensif hasil belajar/ bimbingan siswa disertai pengkajian berbagai faktor pada sumber daya pendidikan, dan hasil belajar
Mengetahui faktor pendukung/penghambat pencapaian kualitas hasil belajar di seluruh sekolah binaan.Dokumen personal sekolahDokumen proses dan hasil pembelajaran
Tersusun strategi pembinaan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran
√ √ √ √
8 Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja personal sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran, melalui kegiatan supervisi dan pendampingan pelaksanaan KKG.
Mengetahui kualitas pelaksanaan proses pembelajaran untuk menetapkan hasil penilaian terhadap kompetensi guru di seluruh sekolah binaanDokumen proses dan hasil pembelajaran
Terangkum data dan informasi mengenai kompetensi guruTersususun hasil penilaian kinerja guru untuk bahan rekomendasi kepada lembaga terkait.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 Memberikan contoh pelak sanaan pembelajaran yang mengaplikasikan PAIKEM/CTL
1) Memberikan motivasi kepada guru-guru di seluruh sekolah binaan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
2) Kunjungan kelas
Terlaksananya peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran, melalui peningkatan kompetensi dan komitmen guru dalam pelaksanaan tugasnya
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
xii
3) Dialog profesional
4) Pembinaan dalam kegiatan KKG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1610 Menyampaikan
rekomendasi kepada lembaga terkait untuk meningkatkan kompetesi pedagogik dan profesional guru-guru
Memberikan masukan mengenai sumber daya pendidikan di seluruh sekolah binaan untuk ditindaklanjuti dan disesuai dengan target pencapaian hasil pendidikan
Terlaksananya proses pemerataan dan peningkatan sumber daya pendidikan yang seimbang dan memadai untuk mencapai target peningkatan mutu pendidikan
√ √
11 Membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan Sekolah
Memberikan arahan tentang fungsi dan peranan lingkungan saranna, dan fasilitas sekolah sebagai sumber belajar
Terwujudnya lingkungan, sarana dan fasilitas sekolah yang memadai sebagai sumber dan pendukung proses pembelajaran yang berkualitas
√ √
12 Menyusun laporan hasil pengawasan sekolah setiap skolah
Menganalisis hasil supervisi, penilaian, observasi, dan pemantauan yang terdapat pada intrumen
Tersusunnya laporan hasil pengawas sekolah setiap sekolah binaan yang komprehensip, akurat, objektif dan
√ √
pengumpulan data dan catatan hasil pengawasan di setiap sekolah binaan.
akuntabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1613 Melaksanakan
evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah
Menganalisis hasil supervisi, penilaian, observasi, dan pemantauan yang terdapat pada intrumen pengumpulan data dan catatan hasil pengawasan di seluruh sekolah binaan.
Tersusunnya laporan hasil pengawas sekolah seluruh sekolah binaan yang komprehensip, akurat, objektif dan akuntabel
√ √
14 Pembinaan pelaksanaan kegiatan implementasi program sekolah
Melakukan arahan, pembinaan dan pendampingan terhadap kepala sekolah melalui kegiatan rapat rutin, kegiatan KKKS, dan supervisi manajerial di setiap sekolah binaan Sek
Terealisasi implementasi program sekolah secara tepat, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi untuk menentukan program selanjutnya.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 Membimbing dan memantau pelaksanaan
Melaksanakan pendampingan monitoring, dan
Terlaksana kegiatan penilaian hasil belajar yang dapat
√ √ √ √
xiv
penilaian hasil belajar (Ulhar, UTS, UAS, UKK, US, dan UN)
pengumpulan data pada proses penilaian hasil belajar di setiap sekolah binaan.
menghasilkan data objektif dan akurat tentang pencapaian SKKD oleh seluruh peserta didik untuk menentukan tindak lanjut secara tepat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1616 Memfasilitasi
saran penyelesaian kasus khusus di sekolah
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap seluruh sekolah binaan dalam penyelesaian kasus khusus yang harus diatasi.
Terselesaikannya kasus-kasus khusus di sekolah secara cepat dan tepat agar tidak menjadi hambatan, baik dalam proses pembelajaran maupun pelaksanaan program sekolah lainnya.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 Memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi sekolah
Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan simulasi pelaksanaan akreditasi sekolah terhadap sekolah binaan yang harus diakreditasi pada tahun Pelajaran 2013/2014
Terwujudnya kesiapan sekolah yang ditunjuk untuk diakreditasi, baik secara moral maupun material sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BAN S/M
√ √ √ √ √
18 Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah binaan
Menyusun dan menganalisis catatan hasil pengawasan
Tersusunnya laporan hasil pengawasanseluruh sekolah binaan
xvi
BAB IVPENUTUP
A. Simpulan
1. Kegiatan kepengawasan yang dituangkan dalam program kepengawasan
TK-SD Kota Depok Tahun Pelajaran 20113/2014, merupakan pedoman
pelaksanakan tugas pengawas yang telah disesuaikan dengan Permendiknas
Nomor 12 tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Pengawas
Sekolah/Madrasah.
2. Program kepengawasan TK-SD Kota Depok Tahun Pelajaran 2013/2014 ini
memuat kegiatan yang bersifat umum sehingga untuk
mengimplementasikannya dalam pelaksanaan kegiatan kepengawasan oleh
pengawas sekolah TK-SD di sekolah binaannya masing-masing masih perlu
dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang lebih operasional sesuai
dengan jenis dan karakteristik sasaran kepengawasan.
3. Rencana kegiatan pelaksanaan program kepengawasan TK-SD Kota Depok
Tahun Pelajaran 2013/2014 yang tercantum pada matrik jadwal kegiatan,
dimungkinkan tidak sesuai dengan program Dinas Pendidikan dan/atau
program sekolah, sehingga masih perlu penyesuaian lebih lanjut.
4. Perlu ada konsistensi seluruh pengawas sekolah TK-SD di Kota Depok
untuk melaksanakan program kepengawasan yang telah tersusun dengan
strategi pelaksanaan kegiatan kepengawasan yang disesuaikan dengan
jumlah sekolah binaan, agar frekuensi dan intensitasnya dapat terlaksana
secara optimal.
B. Saran-saran
36
1. Untuk melaksanakan penyususnan program kepengawasan TK-SD Kota
Depok diperlukan rapat kerja yang diikuti secara aktif oleh seluruh
pengawas TK-SD se Kota Depok.
2. Koordinator pengawas diharapkan dapat secara aktif, berkala, dan
berkesinambungan mengagendakan kegiatan rapat koordinasi untuk
mengetahui keterlaksanaan program tahunan oleh setiap pengawas TK-SD,
dan mendiskusikan kendala-kendala yang mungkin terjadi di sekolah binaan
masing-masing.
3. Dinas Pendidikan hendaknya memfasilitasi kegiatan penyusunan program
kepengawasan TK-SD, dan selanjutnya melakukan evaluasi hasil
pelaksanaan program tersebut untuk bahan perencanaan tahun pelajaran
berikutnya.
4. Program kepengawasan TK-SD hendaknya dimasukkan ke dalam program
induk Dinas Pendidikan Kota Depok sehingga semua komponen berfungsi
sesuai tupoksi masing-masing, yang akhirnya pencapaian visi dan misi
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dicapai.
5. Dinas Pendidikan hendaknya dapat memfasilitasi upaya penyelesaiann
masalah-masalah yang menjadi kendala pelaksanaan proses kepengawasan.
(Khusus di TK berkenaan dengan pemanfaatan tenaga pendidik dan kepala
sekolah definitif)
37