PROGRAM DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2016

MARGARETHA BUNGA(KEPALA BIDANG KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN)

1

DISAMPAIKAN PADA RAPAT SINKRONISASI KELEMBAGAAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KP

KUPANG, 5 APRIL 2016

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

2

Berada di daerah tropis dalam posisi silang antar 2 benua (Benua Asia dan Benua Australia) serta 2 samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia)

Perubahan musim diakibatkan oleh perubahan musim yang terjadi di kedua benua Pertukaran masa air antara kedua samudera akan melalui Perairan Indonesia dan mempengaruhi

kehidupan di laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia (memiliki 8.500

species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang)

Jumlah pulau 17.504 Garis pantai 95.181 km Luas lautan 5,8 juta km2 (terdiri dari

2,3 juta km2 perairan kepulauan, 0,8 juta km2 periran tritorial, dan 2,7 juta km2 perairan ZEEI)

Luas daratan 1.910.931,32 km2

Dari 60 lokasi minyak dan gasIndonesia, 70% berada di laut

Cadangan minyak di laut sekitar 9.1 Billion Barrels

Wisata bahari 10 besar dunia untuk perikanan

tangkap

CONGO BASINAMAZONCORAL TRIANGLE

3

Rp 48,8 trilyun dari ikan

US$12000/km2

US$ 31,78 juta

Transportasi laut Migas

Rekreasi

US$ 40 milyar biofarmaIndustri kreatif

POTENSI EKONOMI KELAUTAN

VISI KKP: Pembangunan KP yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

MISI KKP:1.Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan2.Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan3.Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

VISI BPSDMPKP: Mencetak SDM Unggul bagi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan masyarakat

MISI BPSDMKP:1. Mencetak SDM KP yang mampu

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya KP

2. Mencetak SDM KP yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk KP

3. Mencetak SDM KP yang mampu memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya KP

VISI DAN MISI

Potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal

Potensi biodiversity untuk pemanfaatankeekonomian yg belum optimal

Masyarakat pesisir&pulau2 kecil masih miskin&belum banyak tersentuh dalam pelayanan dasar serta kesempatan ekonomi

Kelautan Ikan sebagai Sumber Asupan Protein&Gizi Masyarakat

Trend konsumsi Ikan Dunia Semakin Meningkat

Perikanan

Lingkungan Strategis Pembangunan Kelautan & Perikanan

5

Tujuan dekonsentrasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan tahun 2016 adalah :

1

6

1. Mendukung pelaksanaan kebijakan penyuluhan dan

pemberdayaan masyarakat partisipatif;

2. Meningkatkan sinergitas kapasitas kelembagaan

penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP, antara

kelembagaan pemerintah dan kelembagaan pelaku

utma/usaha perikanan;

3. Meningkatkan daya saing dan profesionalismetenaga

penyuluh perikanan dalam penyelenggaraan penyuluhan

dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;

dan

4. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan

sinkronisasipenyuluhan dan pemberdayaan masyarakat

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan dan

pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikananberbasis

pada sistem informasi manajemen penyuluhan.

Sasaran pelaksanaan dekonsentrasi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan

dan perikanan Tahun 2016 meliputi :

1. Kelembagaan pelaku utama/usaha perikanan dengan total kelompok yang disentuh penyuluhan dan pemberdayaan sebanyak 1.405 kelompok, dengan target spesifik penumbuhan kelompok sebanyak 135 kelompok, peningkatan kelas kelompok sebanyak 164 kelompok, serta peningkatan produksi sebanyak 65 kelompok.

2. Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Skala Mikro, Usaha Skala Kecil dan Usaha Skala Menengah dalam hal ini termasuk bagian dari sasaran point 2 (bagian yang tidak terpisahkan dari 60.000 kelompok yang disuluh dan diberdayakan).

3. Penyuluh perikanan PNS sebanyak 81 orang, Penyuluh Perikanan Bantu sebanyak 46 orang, dan Penyuluh Perikanan Swadaya sebanyak 415 orang.

7

Output dan komponen kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang didekonsentrasikan tahun 2016

8

NO OUTPUT KOMPONEN KEGIATAN

1 KELOMPOK YANG DISULUH a. Operasional penumbuhan kelompok dan calon kelompok mandiri

b. Penilaian Kelompok Perikanan Teladan Provinsic. Pertemuan kelompok mendukung peningkatan produksi

perikanand. Sinkronisasi kelembagaan penyuluhan dan pemberdayaan

masyarakat KPe. Biaya Operasional Penyuluh (BOP)f. Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadayag. Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsih. Percontohan Penyuluhan Perikanani. Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan KP Spesifik Lokasi

9

2 • Dokumen Kesekretariatan Kegiatan Penyuluhan KP

Operasional Database Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Perikanan (SIMLUH KP)Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi KegiatanPenyusunan Laporan Tahunan dan LAKIPMonitoring dan Evaluasi

3 • Layanan Perkantoran Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor

Program/Kegiatan Dana DekonsentrasiTahun 2016

1. Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan.2. Penumbuhan Kelompok Pelaku Usaha Perikanan 3. Penilaian Kelompok Perikanan Teladan Provinsi 4. Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi 5. Pertemuan Kelompok Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan 6. Sinkronisasi Kelembagaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 7. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) 8. Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadaya 9. Percontohan Penyuluhan Perikanan 10. Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan KP Spesifik Lokasi 11. Operasional Database Simtem Informasi Manajemen Penyuluhan Perikanan

(SIMLUH KP) 12. Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan 13. Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP Monitoring dan Evaluasi 14. Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor

Sasaran, Indikator dan Target Dana Dekonsentrasi Tahun 2016

PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET

Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Masyarakat KP yang memiliki kemandirian

Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok)

164

Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat usahanya dari skala mikro ke kecil dan kecil ke skala menengah (orang)

150

Penyuluhan dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha di kawasan perikanan

Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)Jumlah penumbuhan kelompok pelaku usaha perikaan

1.405

135Jumlah petugas yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang)

541

Penerapan inovasi teknologi melalui percontohan penyuluhan (unit) Kab Kupang dan Lembata

2

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro/LKM/Koperasi yang terbentuk 65

Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan

Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan (kelompok)

65

Jumlah pendamping kp yang meningkat daya saingnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendukung peningkatan produksi usaha perikanan (orang)

21

Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien

Persentase dokumen penatausahaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP

100%

Kegiatan Prioritas dan Unggulan tahun 2016

NO KEGIATAN VOLUME

1 Pendampingan Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Produksi KP 65 Kelompok2 Sertifikasi Penyuluh Dalam Rangka Peningkatan Produksi 415 Orang

3 Percontohan Penyuluhan Perikanan 2 Paket4 P3D Penyuluh Perikanan 81 Penyuluh

Program Prioritas 2016

Program Unggulan 2016

NO KEGIATAN VOLUME1 Peningkatan Kelas Kelompok 164 Kelompok2 Penumbuhan Kelompok 135 Kelompok

3 Pembinaan/Pengukuhan Penyuluh Swadaya 415 Orang

4 Pusdaya Mina Mandiri KP 34 paket

5 Unjuk Kerja Penyuluhan KP (GEMPITA) 0 paket

6 BOP Penyuluh KP 81 Orang7 Penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) 45 Orang

8 Manager Perikanan 1 Orang9 Fasilitasi/Dukungan peningkatan usaha mikro kecil menengah 0 Paket

10 Penguatan Kelembagaan Kelompok (Koperasi/LPM) 0 Paket

SINERGI KEGIATAN PENYULUHAN KP

ANTARA PUSAT-DAERAH2

13

Penyebaran Potensi dan

Sumber Daya di Daerah yang tidak merata

Keterbatasan sumber

pendanaan Pemerintah dan

pemerintah daerah

Sinergitas Program dan

Kegiatan antara

Pemerintah dan

Pemerintah Daerah serta

antar-Pemerintah

Daerah

Untuk mempercepat

pencapaian Target Pembangunan

ALASAN MENGAPA PERLU SINERGI DALAM PEMBANGUNAN

14

Sumber : Disarikan dari Paparan Direktur Otonomi Daerah, BAPPENASPada Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Regulasi Perencanaan Pembangunan dalam Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

BAGAIMANA MELAKUKAN SINERGI PUSAT-DAERAH

Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi dan nasional)

Koordinasi dan Komunikasi yang Intensif Pusat-Daerah (formal dan informal), seperti Konsultasi Triwulanan, Ratek/Rakor, dll

Menguatkan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi,

Review Regulasi

15

Meningkatkan sinergisitas pusat-daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Meningkatkan peran serta Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan, tidak hanya bergantung kebijakan dan kelembagaan pusat

Alokasi APBN dan APBD yang proporsional untuk penyelenggaraan penyuluhan di Daerah

16

Menteri Menetapkan pedoman, norma, kriteria, dan standar Penyuluhan

Gubernur

Melakukan pembinaan & pengawasan

penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota,

swasta, dan swadaya di tingkat provinsi

Bupati / Walikota

Melakukan pembinaan & pengawasan terhadap penyuluhan yang

diselenggarakan oleh penyuluh PNS di kecamatan, penyuluh swasta, dan

swadaya di kabupaten/kota

Amanat UU 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu

SINERGITAS PUSAT-DAERAH

Pendekatan sinergitas pelaksanaan Penyuluhan Perikanandilakukan oleh kelembagaan Penyuluhan Perikanan pusat dandaerah serta kelembagaan penyuluhan lain yang meliputi:

a. Forum Penyuluhan; dan

b. Membentuk koordinator penghubung penyuluh perikananpusat dan daerah.

Kebijakan Penyuluhan Perikanan dalam aspek kelembagaan meliputi:

Penguatan dan koordinasi kelembagaan Penyuluhan Perikanan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan swadaya secara sinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

17

PERMEN KP No. 38 Tahun 2013Pasal 5 Ayat 4 dan Pasal 7 ayat 1

TUJUAN:• Meningkatkan jiwa kewirausahaan• Memfasilitasi percontohan• Mengembangkan kemampuan dan keterampilan • Mengembangkan penerapan paket teknologi terekomendasi• Meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/usaha• Mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha sektor KP

DEMPOND PENYULUH PERIKANAN, DAN TEMU LAPANG PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANAN

UNIT PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANANTahun 2013 = 13 LokasiTahun 2014 = 5 LokasiTahun 2015 = 10 Lokasi

PERAN PENYULUH PERIKANANDALAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN NILAI

TAMBAH

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap

2. Memberikan motivasi dan mengembangkan potensi

3. Memberikan bimbingan dan pendampingan manajemen, teknis, dan pemasaran usaha perikanan

4. Memberikan bimbingan dan pendampingan peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing

5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses permodalan usaha, sarana produksi, teknologi, dan pasar

6. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi

TERIMA KASIH

20