PELAPORAN KEUANGANDEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

APRIL 2011

WEWENANG PEMERINTAH PUSAT

Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH

Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN

PENUGASAN

Untuk kegiatan yang bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) berupa penambahan dan pemeliharaan aset pemerintah. Didalam kegiatan fisik tersebut termasuk pendanaan kegiatan non fisik yaitu belanja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik tersebut, antara lain perencanaan dan pengawasan dalam rangka konstruksi dan pelatihan dalam rangka kegiatan fisik

DANA TUGAS PEMBANTUAN

Untuk kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.Didalam kegiatan non-fisik tersebut termasuk juga kegiatan masukan (input) berupa pengadaan barang/jasa sebagai penunjang kegiatan non-fisik

DANA DEKONSENTRASI

Meningkatkan pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program/kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan yang didanai dari APBD.

Menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian negara/lembaga bagi pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat di daerah, sesuai dengan masing-masing kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

TUJUAN PENGALOKASIAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS

PEMBANTUAN

Umum

Khusus

MANFAAT LAPORAN KEUANGAN

AKUNTABILITAS Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik

MANAJEMEN

Membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana

TRANSPARANSI Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

KESEIMBANGAN ANTAR GENERASI

Membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

• Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (Ps. 55 ayat (1) UU 1/2004)

• Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, dan CaLK dilampiri laporan keuangan BLU pada K/L masing-masing. (Ps. 55 ayat (2) UU 1/2004, Ps. 4 ayat (2) Point j UU 1/2004, Ps. 9 Point g UU 17/2003)

KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

KEUANGAN

ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

• Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

• Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan tingkat KL ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, berdasarkan pertimbangan: kemandirian pelaksanaan

anggaran, pengelolaan kegiatan, dan besarnya anggaran.

SKPD dan SKPKPD bukan entitas pelaporan

ENTITAS AKUNTANSI Entitas Akuntansi terdiri dari:

1. Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu KL mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri, termasuk pengguna dana APP

2. Bendahara Umum Daerah (BUD)3. Pengguna Anggaran di lingkungan

PEMDA4. Kuasa Pengguna Anggaran di

lingkungan PEMDA bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri.

LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI

SKPD pelaksana kegiatan DK menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat pemerintah pusat. (Ps. 28 (1) PP 8/2006)

Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan DK disampaikan kepada gubernur dan menteri/pimpinan lembaga terkait. (Ps. 28 (2) PP 8/2006)

Gubernur menyiapkan laporan keuangan dan kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD pelaksana kegiatan DK dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. (Ps. 28 (3) PP 8/2006)

LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN

TUGAS PEMBANTUAN SKPD pelaksana kegiatan TP

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat pemerintah pusat. (Ps. 29 (1) PP 8/2006)

Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan TP disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dan menteri/pimpinan lembaga terkait. (Ps. 29 (2) PP 8/2006)

Gubernur/bupati/walikota menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD pelaksana kegiatan TP dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. (Ps. 29 (3) PP 8/2006)

LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA

DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN

Dilaporkan secara terintegrasi dalam laporan keuangan K/L pengguna anggaran yang bersangkutan. (Ps. 30 (1) PP 8/2006)

Dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (Ps. 30 (2) PP 8/2006)

14

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DK/TP

Aspek Manajeriala. Perkembangan realisasi

penyerapan danab. Pencapaian target

keluaranc. Kendala yang dihadapid. Saran tindak lanjut

Aspek Akuntabilitas a. Laporan Realisasi

Anggaranb. Neracac. Catatan Atas Laporan

Keuangand. Laporan Barang

Sejalan dengan: -PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan

Sejalan dengan :- PP 8/2006 ttg Pelaporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

- PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

15

Aspek ManajerialSKPD yang membidangi perencanaan daerah atas nama gubernur/bupati/ walikota menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran ke K/L pemberi dana, Mendagri, Menkeu, dan Meneg/Kepala Bappenas.

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial mengacu pada PP 39/2006 ttg Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

lanjutan.........

16

Aspek Akuntabilitas1. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

selaku Koordinator UAPPA-W atas nama gubernur/bupati/ walikota menyampaikan laporan akuntabilitas setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran ke Menkeu

2. Penyampaian laporan manajerial kepada Menkeu digunakan untuk bahan harmonisasi dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

3. Penambahan Koordinator UAPPA/B-W dalam mengkompilasi laporan keuangan/barang bertujuan agar memudahkan kepala daerah dalam proses penyampaian laporan dan pertanggungjawaban.

4. Perlunya prosedur review laporan keuangan pada tingkat PA dan pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan/Statement of Responsibility (SOR) oleh KPA dan Kepala Daerah.

5. Perlunya melampirkan Laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan DK/TP di dalam LPJ tahunan APBD kepada DPRD.

Bentuk dan isi laporan akuntabilitas mengacu pada PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan PMK 171/PMK.05/2007

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

lanjutan........

17

• Barang yang diperoleh dari hasil pelaksanaan DK/TP merupakan BMN. BMN tersebut dapat dihibahkan kepada Daerah.

• BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

• Dalam hal program dan kegiatan DK/TP yang tertuang dalam RKA-KL menghasilkan BMN dan direncanakan untuk dihibahkan.

• Status BMN yang akan dihibahkan kepada daerah harus jelas dan dalam kondisi baik secara fisik.

• Penetapan BMN yang akan dihibahkan kepada daerah dilakukan atas kesepakatan bersama antara K/L dan daerah.

• BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh K/L kepada Menkeu c.q. Dirjen Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan.Penghibahan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan penghibahan

BMN sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. (PMK 96/PMK.06/2007)

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

lanjutan........

LAW ENFORCEMENT MELALUI PEMBERIAN

SANKSISKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan

yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada

kementerian/lembaga dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan

dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

19

LAW ENFORCEMENT MELALUI PEMBERIAN SANKSI

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit

akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan

kerja.20

Created by:SYAIFUL

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATKER PEMERINTAH

PUSAT

UAKPA

SATKER DAERAH

SATKER PEMERINTAH

PUSAT

SATKER DEKONSEN-

TRASI

SATKER TUGAS

PEMBANTUAN

LAPORANKEUANGAN

21

SATUAN KERJA v.s. SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH

• Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

• Satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

22

SAK PADA UAKPA(input-proses-output)

DIPARevisi DIPA

DIPA-L

SPM

SP2DSSBP/

SSP/SSBC

Dok. Piutang

Dok. Persediaan

Dok. KDP

RekamVerifikasi

CetakKirim

Catatan atas Laporan

Keuangan

Neraca

Laporan Realisasi Anggaran

23

24

AKHIR

BULAN 7LK

sudah diterima

KPPN?

Belum

SuratPeringatan

5 4 3 2 1

SP2D

KECUALI SPM BLJ PEGAWAI, LS PIHAK KETIGA

DAN KEMBALI

SANKSI

SPM UP/TUP,SPM GU, SPM LS KE BENDAHARA

SANKSI APABILA:1. Tidak Rekon dengan

KPPN2. Tidak Menyampaikan

Laporan BMN3. Tidak Mengirim Laporan

ke Unit Vertikal4. Tidak melaporkan DK/TP

25

BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI DANA DEKONSENTRASI

UAPA/B

UAPPA/B-E1

UAPPA/B-W Koord Dekonsentrasi

UAPPA/B-W Dekonsentrasi

UAPPA/B-W Dekonsentrasi

UAPPA/B-W Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

UAKPA/B Dekonsentrasi

Dinas A Dinas B

SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C

Tingkat Gubernur

ADK dan Laporan

ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD

ADK dan Laporan

Laporan

UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan. Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Gubernur.

UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.

Dinas C

26

BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN

UAPA/B

UAPPA/B-E1

UAPPA/B-W Koord. Tugas Pembantuan

UAPPA/B-W Tugas Pembantuan

UAPPA/B-W Tugas Pembantuan

UAPPA/B-W Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

UAKPA/B Tugas Pembantuan

Dinas A Dinas B Dinas C

SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C

Tingkat Kepala Daerah

ADK dan Laporan

ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD

ADK dan Laporan

Laporan

UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan.

Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan SKPD dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Kepala Daerah.

UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.

TERIMA KASIH