PROGNOSA PENCAPAIAN KINERJA 2017 DAN RKAP 2018

Advancement Through Technology

GCG Handbook

PT Barata Indonesia (Persero)

VISI KAPABILITASSISTEM MANAJEMEN BARATA


GCG merupakan seperangkat peraturan yangmengatur, mengelola, dan mengawasihubungan antara para pengelola perusahaandengan stakeholders di suatu perusahaanuntuk meningkatkan nilai perusahaantersebut.

Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejakkrisis ekonomi tahun 1997 krisis yangberkepanjangan yang dinilai karena tidakdikelolanya perusahaan-perusahaan secarabertanggungjawab, serta mengabaikanregulasi dan sarat dengan praktik KKN(korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Pengertian GCG



Pedoman Umum Good Public Governance Indonesiaoleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2008.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good CorporateGovernance) pada BUMN sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri BUMN No. PER09/MBU/2012, tentangPerubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011,tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GoodCorporate Governance) pada BUMN.

1.

2.

Landasan GCG

Peraturan Direksi PT Barata Indonesia (Persero) No. PD 20012, tanggal 28 Desember 2020, tentang PedomanPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / GoodCorporate Governance (GCG).

3.



Ruang Lingkup

DIREKSI

GM / SM / M GM / SM / M GM / SM / M

K A R Y A W A N

R U P S Dewan Komisaris

Pemerintah(Regulator)

Pemasok

Masyarakat

Kreditur

Pelanggan

KelompokLainnya

Corporate Governance

dalam arti luas

Corporate Management

Corporate Governance

dalam arti sempit



A

ransparency

ccountability

esponsibility

ndependency

airness

Prinsip GCG



1. Transparansi (Transparency) - Untukmenjaga obyektivitas dalam menjalankanbisnis, Perusahaan harus menyediakaninformasi yang material dan relevandengan cara yang mudah diakses dandipahami oleh pemangku kepentingan.Perusahaan harus mengambil inisiatifuntuk mengungkapkan tidak hanyamasalah yang diisyaratkan oleh peraturanperundangundangan, tetapi juga hal yangpenting untuk pengambilan keputusan olehpemegang saham, kreditur, dan pemangkukepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (Accountability) - Terkaitdengan prinsip akuntabilitas, Perusahaanharus dapat mempertanggungjawabkankinerjanya secara transparan dan wajar.Untuk itu perusahaan harus dikelola secarabenar, terukur, dan sesuai kepentinganperusahaan dengan tetapmemperhitungkan kepentingan pemegangsaham dan pemangku kepentingan lain.Akuntabilitas merupakan prasyarat yangdiperlukan untuk mencapai kinerja yangberkesinambungan.

Prinsip GCG



Prinsip GCG

4. Independensi (Independency) - Untuk melancarkanpelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secaraindependen sehingga masing-masing organ perusahaan tidaksaling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihaklain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) - Dalam melaksanakankegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikankepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritasdan pemangku kepentingan laiinya berdasarkan asaskewajaran dan kesetaraan

3. Responsibilitas (Responsibility) - Untuk prinsip responsibilitasatau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhiperaturan perundangundangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapatmenjalankan perusahaan dalam jangka panjang sertamendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.



1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nastonal maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi danmeningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

3. Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moralyang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Tujuan GCG



Instrumen GCG

GCG

WBS

COC

Gratifikasi& UPG

SPIn

SMAP

Board Manual

ManajemenRisiko

KIP

TeknologiInformasi

Human Capital

Keuangan & Akuntansi

LHKPN

Pengadaan



Contoh Penerapan Prinsip GCG

1. Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa

a. Pemilihan mekanisme pengadaan yang akan dilakukan(RESPONSIBILITY).

b. Pengumuman kepada calon pemasok tentang akandilakukannya proses tender pengadaan barangdan/atau jasa (TRANSPARENCY).

c. Seleksi calon pemasok dilakukan secara terbuka(TRANSPARENCY).

d. Calon pemasok yang memenuhi kriteria yang menjadipemenang tender (FAIRNESS).

e. Dibuat kontrak kerja antara pemenang tender denganperusahaan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak (ACCOUNTABILITY dan RESPONSIBILITY).




2. Program Pengembangan Karir

a. Perusahan membuat aturan terkait pola karir yang jelasuntuk setiap karyawan (FAIRNESS).

b. Setiap karyawan memperoleh informasi terkait polakarirnya (TRANSPARENCY).

c. Setiap karyawan memperoleh kesempatan untukmengikuti program Pendidikan untuk pengembangankarirnya (FAIRNESS).

d. Perusahaan mengumumkan informasi tentang programpendidikan dan pelatihan kepada setiap karyawan(TRANSPARENCY).




3. Penyusunan Laporan Keuangan

a. Setiap transaksi dibukukan sesuai dengan prinsipakuntansi yang berlaku umum (RESPONSIBILITY).

b. Disusun Laporan Bulanan di setiap akhir bulan(ACCOUNTABILITY).

c. Disusun Laporan Keuangan di setiap akhir tahun(ACCOUNTABILITY).

d. Pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan olehlembaga independent (ACCOUNTABILITY danFAIRNESS).

Documents

PROGNOSA PENCAPAIAN KINERJA 2017 DAN RKAP 2018