Embed Size (px)
Citation preview
ProfilTataRuang
ProvinsiJawa Tengah
Direktorat Tata Ruang dan PertanahanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Profil Tata RuangProvinsi Jawa Tengah
Direktorat Tata Ruang dan PertanahanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KataPengantar
enataan ruang telah menjadi salah stu acuan pembangunan saat ini. Upaya penataan ruang telah didukung oleh ketersediaan regulasi mulai dari undang-Pundang hingga peraturan daerah. Saat ini, pelaksanaan penataan ruang telah
menunjukkan hasil, salah satunya dengan tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebagian besar provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian, dmasih banyak isu terkait upaya penataan ruang yang perlu ditangani.
Isu di dalam penataan ruang diantaranya adalah panjangnya langkah penyelesaian RTRW dan rencana rincinya, konflik pemanfaatan ruang, belum harmonisnya berbagai peraturan perundangan sektor pengguna ruang, serta belum efektifnya kelembagaan penataan ruang.
Sebagai langkah awal dari upaya untuk memahami dengan baik isu penataan ruang di pusat dan di derah tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang handal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan upaya untuk mendokumentasikan seluruh data dan informasi penataan ruang yang akan disajikan dalam bentuk Buku Profil Tata Ruang. Diharapkan pemahaman tehadap isu secara baik akan mampu meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
Jakarta, Agustus 2015Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Profil Penataan Ruang
Daftar IsiKata PengantarDaftar IsiDaftar TabelDaftar Gambar
Profil Penataan Ruang Provinsi Jawa TengahI Kondisi EksistingII Lingkungan StrategisIII Pelaksanaan Penataan Ruang
- Penetapan Perda RTRW- Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang- Konflik Penataan Ruang- Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Program Rencana Pembangunan
IV Pembinaan Penataan Ruang- Kelembagaan Penataan Ruang- Jumlah PPNS- Jumlah SDM- Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha- Sistem Informasi Penataan Ruang
iiiiiviv
2899101011
121214151515
Daftar Isiiv
DaftarTabelTabel 1 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi
Jawa TengahTabel 2 Status Penetapan BKPRD Provinsi Jawa Tengah
7
13
DaftarGambarGambar 1 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi
Jawa TengahGambar 2 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa
TengahGambar 3 Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi
Jawa TengahGambar 4 Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jawa
TengahGambar 5 Kebutuhan dan Kesediaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Provinsi Jawa TengahGambar 6 Kebutuhan dan Kesediaan SDM Penataan
Ruang di Provinsi Jawa Tengah
3
5
9
12
14
15
Profil Penataan Ruang
Profil Tata RuangProvinsi
Jawa Tengah
Kondisi EksistingI
Jambi2
rovinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan (Gambar 11). Luas wilayah PProvinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 hektar atau 25,04 persen dari luas
Pulau Jawa dengan batas wilayah sebagai berikut:
Ÿ Bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa BaratŸ Bagian Utara berbatasan dengan Laut JawaŸ Bagian Selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera
HindiaŸ Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur
Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53 persen wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 mdpl. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB Tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah memiliki Skor Indeks Rawan Bencana tertinggi di Indonesia dengan 34 kabupaten/kota memiliki Skor Indeks Rawan pada kategori tinggi. Bencana yang dimaksud termasuk banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, gelombang pasang/tsunami, abrasi, angina topan, gas beracun dan letusan gunung api. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah yang rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.
Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, serta kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Peruntukan lahan di wilayah ini juga disusun dengan memperhatikan pola ruang yang terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Peruntukan Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 hektar dan lahan peruntukan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 hektar (Gambar 12).
Gambar 1. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa TengahSumber: Lampiran Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah
Profil Penataan Ruang
Jawa Tengah4
Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah
Profil Penataan Ruang
Jawa Tengah6
Profil Penataan Ruang
No Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Presentase
A KAWASAN LINDUNG
1
2
3
B
1
2
3
Hutan Lindung
Rawa/Danau/Waduk
1) Taman Bakau
2) Cagar Alam
3) Taman Nasional
4) Taman Hutan Raya
KAWASAN BUDIDAYA
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Rakyat
Kawasan Pertanian
1) Pertanian Lahan Basah
360.507
59.918
10.718
2.923
12.135
381
546.290
345.822
990.652
8,44
1,40
0,25
0,07
0,28
0,01
12,79
8,10
23.20
2) Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/ Kebun Campur 955.587 22.38
4 Kawasan Perkebunan 845.668 19.80
5 Kawasan Perikanan 24.802 0,58
TOTAL 4.270.225 100,00
Tabel 3.1 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur
Sumber: Hasil Analisis Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 Provinsi Jawa tengah
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam
Kawasan Resapan air
4
114.822 2,69
Jawa Trngah8
Provinsi Jawa Tengah memiliki Isu Strategis yaitu :
Ÿ Fenomena perubahan iklim merupakan fenomena global yang dapat mengancam penghidupan dan kehidupan manusia. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rerata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim (misalnya El Niño, La Niña dan Indian Dipole). Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor di Jawa Tengah, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian dan lain-lain. Anomali cuaca tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas pertanian, yang berdampak pada upaya meningkatkan dan memantapkan ketersediaan pangan. Selain itu di wilayah pesisir, fenomena perubahan iklim menjadi ancaman hebat karena berpengaruh terhadap kenaikan suhu air laut dan tinggi rata-rata permukaan air laut. Kejadian bencana banjir dan tanah longsor juga menjadi indikasi tingginya ancaman kehidupan di Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun, frekuensi kejadian bencana tersebut semakin meningkat. Tidak hanya diakibatkan oleh alam, namun bencana ini lebih banyak akibat ulah manusia yang memberikan andil pada terjadinya fenomena perubahan iklim di dunia. Ancaman ini harus diwaspadai dengan menerapkan mitigasi dan adaptasi yang baik terhadap perubahan iklim terutama untuk Indonesia yang rawan terhadap dampak perubahan iklim dunia.
Ÿ Salah satu kekuatan besar yang dimiliki Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan adalah jumlah penduduk yang cukup banyak (urutan ke-4 terbanyak secara nasional), yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Bukan hanya jumlah penduduk yang besar, namun didukung dengan kualitas dan kapasitas penduduk yang baik, yang ditunjukkan dengan IPM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah juga mengahadapi pasar bebas 2015. Namun jumlah ini tidak diiringi dengan penyebaran penduduk secara merata, yang dapat menjadi kelemahan Jawa Tengah dalam proses pembangunan ke depan. Kondisi ini dapat dilihat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata pada 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Selain itu penyebaran penduduk yang lebih terfokus di daerah perkotaan, juga menjadi kendala dalam proses pembangunan Jawa Tengah. Situasi tersebut dapat menggambarkan tumbuhnya kantong-kantong ekonomi yang tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan.
Lingkungan StrategisII
Pelaksanaan Penataan RuangIII
A. Penetapan Perda RTRW
Sudah ditetapkan
Belum ditetapkan
Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jawa Tengah 2015
Gambar 3.3. Status Penetapan RTRW di Provinsi Jawa Tengah
3535
Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dan menetapkan RTRW Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010. RTRW Provinsi ini telah mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) namun belum mengakomodir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sedangkan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diakomodir dalam peraturan daerah terpisah yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014. Ada pula beberapa Isu yang terdapat dalam Perda RTRW Jawa Tengah, antara lain: Ÿ Penetapan Kawasan Budidaya yang dikendalikan, Ÿ Penetapan kawasan budidaya yang didorong perkembangannya Ÿ Penetapan peraturan zonasiŸ Perizinan, Ÿ Pemberian Insentif dan Disinsentif
Profil Penataan Ruang Nasional
Jawa Tengah10
B. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang
C. Konflik Pemanfaatan Ruang
Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (KSP) yang akan dibuat di Jawa Tengah sebanyak 61 rencana. Sedangkan jumlah Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR/KSK) Kabupaten/Kota yang akan dibuat belum diketahui jumlahnya
Provinsi Jawa Tengah memiliki konflik penataan ruang yang harus diselesaikan secara nasional yakni Konflik Kawasan Budidaya tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang yang menuai protes dari para petani. Selain itu, provinsi ini juga belum memiliki sistem insentif/disinsentif dan peta rencana skala 1:5.000 sehingga sulit untuk menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang secara rinci. Penyediaan peta rencana skala 1:5.000 terkendala karena belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 dan masih digunakan peta skala 1:25.000 dan 1:50.000 sebagai gantinya.Dalam kasus konflik pemanfaatan ruang lainnya di Jawa Tengah, yakni kasus pembangunan perumahan Star Regency yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung Rawa Pening – S. Tuntang di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Jawa Tengah berhasil menyelesaikan konflik tersebut melalui Best Practices sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Semarang Nomor 660/10685 tanggal 20 Mei 2010 dengan hasil sebagai berikut: Ÿ Mencabut atau membatalkan seluruh perizinan pembangunan perumahan
“Star Regency” yg telah diterbitkan oleh KPPT Kabupaten Semarang, dan memproses kembali penerbitan perizinan setelah menyusun Dokumen AMDAL.
Ÿ Memerintahkan kepada CV. STAR untk menghentikan seluruh aktivitas fisik yang terkait dengan pembangunan perumahan hingga seluruh ketentuan normatif yang terkait dengan AMDAL dan perizinan lainnya telah dipenuhi.
Ÿ Melakukan pencermatan ulang bersama BKPRD Prov. Jateng terkait kesesuaian penerbitan izin lokasi dengan RTRW Prov. Jateng dan RTRW Kab. Semarang.
Selain itu, terdapat pula beberapa konflik pemanfaatan ruang yang diakibatkan dari minimnya fasilitas di provinsi seperti belum memiliki sistem insentif/disinsentif. Peta dasar 1:5.000 yang belum tersedia sehingga RDTR yang menurunkan anka konflik belum dapat disusun.
Best practices yang pernah diterapkan di Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi konflik adalah sebagai berikut:
Profil Penataan Ruang
1. Penyelesaian Permasalahan Kawasan LindungGubernur menghimbau kepada Bupati Banyuwangi untuk menyusun rencana rinci kawasan strategis kabupaten atau RDTR beserta PZ yang berfungsi sebagai operasionalisasi pada bagian wilayah tersebut.Selain itu dilakukan pula penilaian kembali terhadap kawasan hutan produksi sesuai dengan kriteria hutan lindung sebagai pengganti Kawasan Hutan Lindung yang diubah menjadi kawasan pertambangan mineral logam emas. Selanjutnya hasil penilaian kembali tersebut digunakan sebagai salah satu substansi revisi RTRW Banyuwangi dan RTRW Provinsi 5 Tahunan dalam rangka mewujudkan kelestarian kawasan hutan lindung di Jawa Timur.
2. Penyelesaian Permasalahan Kawasan BudidayaMediasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemilik industri pengecoran logam untuk menemukan solusi masalah penggunaan lahan akibat perubahan rencana tata ruang.Percepatan koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang dengan menetapkan Kawasan Cagar Budaya Trowulan sebagai Kawasan Strategis Nasional.
D. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan Program Rencana Pembangunan
Provinsi Jawa Timur sejauh ini sudah melakukan penyerasian antara RTRW, RPJPD dan RPJMD yang dilakukan melalui:Ÿ Penyerasian Perda RTRW Provinsi Jawa Timur telah disinkronisasi dan disesuaikan dengan
kebijakan sektoral dalam RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008. RPJPD Provinsi Jawa Timur dengan visi agrobisnis, diserasikan dengan RTRW Jawa Timur dalam bentuk kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, dan kawasan strategis. Sehingga RTRW Provinsi Jawa Timur menjadi matra ruang dari arahan kebijakan pembangunan Jawa Timur yang tertuang pada RPJPD Jawa Timur.
Ÿ Penyusunan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 secara hierarki mengacu pada RPJPD. Pengaplikasian matra keruangan RTRWP tertuang dalam kebijakan kluster kewilayahan dengan program yang disinkronisasikan dengan indikasi program 5 tahunan RTRWP.
Ÿ Sinkronisasi muatan RTRW dengan rencana sektoral mengingat rencana sektoral tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019 dengan pengaplikasian matra keruangan RTRWP tertuang dalam kebijakan kluster kewilayahan dengan program yang disinkronisasikan dengan indikasi program 5 tahunan RTRWP.
Jawa Tengah12
Sudah ditetapkan
Belum ditetapkan
Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jawa Timur 2015
3535
Gambar 3.3. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jawa Tengah
Pembinaan Penyelenggaraan Penataan ruangA. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV
Profil Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang telah menyusun dan menetapkan BKPRD Provinsi dengan Surat Keputusan No.650/27/2010. Badan Koordinasi Pembangunan Regional Daerah (BKPRD) di Jawa Tengah sudah mencakup koordinasi ad-hoc antar SKPD untuk penyelesaian masalah tata ruang dan sudah memiliki mekanisme koordinasi antara BKPRD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Namun belum ditetapkan pedoman terkait mekanisme tersebut. Berikut adalah status penetapan BKPRD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
BKPRD
Kabupaten
Cilacap
SK. Nomor
21 Tahun 2012
Banyumas
Purbalingga
Banjarnegara
Kebumen
Purworejo
Wonosobo
Magelang
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri
Karanganyar
Sragen
Grobogan
153 Tahun 2012
650/121.3/2009
050/473/2012
050/ 190/KEP/2009
188.4/108/2012
650/297/2010
188.45/364/KEP/2010
56 Tahun 2010
650/314/2009
650.05/220/2012
95 Tahun 2012
050/ 340/2012
652/ 76.a/02/2009
600/792
BKPRD
Kabupaten
Kudus
SK. Nomor
650/222/2009
Jepara
Demak
Semarang
Temanggung
Kendal
Batang
Pekalongan
Pemalang
Tegal
Brebes
Kota
Magelang
Surakarta
Salatiga
650/67
602/14/2010
050/0370/2006
32 Tahun 2010
650/88/2010
050/240/2010
650/182 / 2010
050/178.C/BPP
050/844/2008
050/092/2009
650/01.b/112/2012
650/09.0/1/2011
41 Tahun 2010
Blora
Rembang
Pati
800.22/ 698/2011
050/0160/2013
050/857/2010
Semarang
Pekalongan
Tegal
650/0108
050.05/016 Thn 2010
650/142/2010
Tabel 2. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: Jawaban Kuisioner Profil Penataan Ruang Jawa Tengah 2015
Jawa Tengah14
B. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Jumlah PPNS pada Provinsi Jawa Tengah yang tersedia saat ini dirasa masih sangat kurang dan jauh dari jumlah kebutuhan ideal Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kebutuhan tersebut didapatkan dari informasi pemerintah daerah Jawa Tengah, dimana jumlah PPNS yang ada hanya dua puluh empat orang sedangkan idealnya Provinsi Jawa Tengah memerlukan setidaknya empat puluh orang PPNS.
Jumlah tersebut tentu belum mampu mendukung kinerja PPNS dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Tengah. Ada pula kendala lainnya dalam kinerja PPNS di Jawa Tengah yakni:
Ÿ Kuantitas PPNS belum memadai
Ÿ Kesulitan dalam berkoordinasi dengan instasi lain saat bertugas
Ÿ Belum terbangunnya kelembagaan pendukung PPNS
2440
Gambar 5. Provinsi Jawa Tengah
Kebutuhan dan Kesediaan PPNS di
Profil Penataan Ruang
C. Jumlah Sumber Daya Manusia
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemerintah daerah Jawa Tengah, jumlah tenaga ahli bidang penataan ruang di provinsi ini berjumlah tiga orang, sedangkan idealnya Provinsi Jawa Tengah memiliki sekurang-kurangnya lima orang ahli. Jumlah ideal ini merupakan usulan dari pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi lapangan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dapat diketahui bahwa ketersediaan SDM bidang tata ruang di Jawa Tengah hampir Tercukupi
35
Masyarakat Provinsi Jawa Tengah telah ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Tengah melalui kegiatan Forum Komunitas Hijau yang berkonsentrasi pada penyediaan dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun belum ada partisipasi dari dunia usaha dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Jawa Tengah. Belum diketahui alasan/kendala yang menyebabkan sikap pasif dunia usaha ini.
D. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha
Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki Sistem Informasi Penataan Ruang (SITR) yang mencakup informasi aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Namun SITR ini belum terintegrasi antara pusat dan daerah dikarenakan belum adanya infrastruktur penunjang dan Sumber Daya Manusia yang khusus menangani Sistem Informasi Penataan Ruang.
E. Sistem Informasi Penataan Ruang
Direktorat Tata Ruang dan PertanahanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
