Pengembangan Kawasan Ditinjau Dari Rtrw Provinsi Kaltim

5/22/2018 Pengembangan Kawasan Ditinjau Dari Rtrw Provinsi Kaltim

1/25

PENGEMBANGAN KAWASAN

DITINJAU DARI RTRW PROVINSI

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DISAMPAIKAN PADA :

Sosialisasi Pengembangan Penanaman ModalKawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Samarinda, 19 September 2013


2/25


OUTLINE PAPARAN

KONSEP KAWASAN EKONOMI KHUSUS

(KEK)

RTRW PROVINSI KALTIMSTATUS, PROSES, & PERMASALAHANNYA

KEK MALOY MENJADI

KEK DI KALTIM


3/25


KONSEP

KAWASAN EKONOMI KHUSUS(KEK)


4/25

Tujuan :

1. Peningkatan Investasi

2. Peningkatan

Perkekonomian Lokal

3. Penciptaan LapanganKerja

4. Memperbaiki Struktur

Industri di lokasi KEK

5. Penigkatan Ekspor

6. MeningkatkanCadangan Devisa


KEK

Pemberlakuan ketentuan

khusus di bidang

kepabeanan, perpajakan,

perijinan, keimigrasian,

dan ketenagakerjaan


5/25

KRITERIA KEK

Pendekatan Investasi1. Reasonable : Layak

Secara Ekonomi,

Sosial, & Politik

2. Sustainable :Berorientasi Jangka

Panjang

3. Measurable : Jelas

dalam Instrumen dantarget

Pemilihan Lokasi KEK(Kemenko)

1. Komitmen

Pemerintah Daerah

2. Geoposisi/LokasiStrategis

3. Rencana Tata Ruang

4. Rencana

Pengembangan KEK5. Potensi Investor



6/25

KRITERIA PEMBENTUKAN KEK(Permenko No. 8 Tahun 2011)

NO KRITERIA POKOK RINCIAN KRITERIA

1. Adanya Komitmen DariPemda

Harmonisasi Perda Dukungan dari Pemangku Kepentingan (Pemda, DPRD, Dunia Usaha)

Penyediaan Dana/komitmen anggaran

Pelayanan Perizinan Satu Pintu

Insentif

2. Lokasi Sesuai dengan

Pengembangan Wilayah

dalam RTRW dan Layak

Menurut Kajian AMDAL

Harmonisasi dan sinkronisasi RTRW Provinsi dengan RTR Kab/Kota tentang

Peruntukan Kawasanserta layak berdasarkan studi AMDAL

Status Kepemilikan Lahan dan Ijin Lokasi

3. Mempunyai Posisi

Strategis

Lokasi kawasan berdekatan dan memiliki akses ke pelabuhan udara dan laut

Berhadapan dengan alur pelayaran internasional

Kemudahan mobilitas orang dan barang dari lokasi KEK

4. Telah tersedia dukungan

infrastruktur awal dan

mempunyai kemungkinan

pengembangan

selanjutnya

Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung, dimana

memiliki infrastruktur modern meliputi jaringan jalan yang menghubungkan

kawasan ke bandara dan pelabuhan laut, drainase dalam kawasan industri,

pengelolaan air bersih dan limbah dan ketersediaan listrik

Rencana Penyerepan Tenaga Kerja

Kelayakan Finansial dan Ekonomi

Rencana Bisnis

5. Potensi Investor Rekam Jejak calon investor (pengalaman, permodalan, sumber dana, dankinerja investor)


7/25

RTRW PROVINSI Pemilihan Lokasi KEK(Kemenko)

1. Komitmen

Pemerintah Daerah

2. Geoposisi/LokasiStrategis

3. Rencana Tata Ruang

4. Rencana

Pengembangan KEK5. Potensi Investor



8/25

TERPENUHI TERPENUHI

TERPENUHI

TERPENUHI


9/25

Pedoman Penataan Ruang

Provinsi PP26/2008 RTRWN


10/25


RTRW PROVINSI KALTIM

STATUS, PROSES, DANPERMASALAHANNYA


11/25

Hubungan antara RPJPD/RPJMD

dengan RTRW Provinsi

RTRW

PROVINSIRPJPD

RPJMD

Harus memperhatikan

Pasal 19 UU No. 26/2007

Menjadi Pedoman

Pasal 20 ayat 2 UU No. 26/2007

Menjadi Pedoman

Pasal 20 ayat 2 UU No. 26/2007



12/25

Amanat UUPR (pasal 20)

RTRWN Memuat :

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan

Ruang wilayah nasional

Rencana struktur ruang wilayah nasional yg

meliputi sistem perkotaan



13/25

RTRW Sbg Dasar Indikasi Program

Utama Jangka Menengah/Panjang

Kebijakan Penataan Ruang Provinsi :

1. Pemantapan Kawasan Lindung, dgn strategi :

1. Pengembangan Kawasan Budidaya

2. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi



14/25

Arahan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Provinsi Arahan Peraturan Zonasi

- Berisi ketentuan yg harus, boleh, boleh tetapi terbatas, dan tidak boleh/dilarang

- merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun PeraturanZonasi

Arahan Perizinan

- Acuan bagi pejabat berwenang dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Arahan Insentif Disinsentif- Acuan Pemerintah daerah dalam pemebrian insentif dan disinsentif

Insentifdiberikan apabila pemanfaatan ruang sesuaidengan rencana strukutr ruang, rencana polaruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangikeberadaannya

Arahan Sanksi

- Acuan bagi pejabat berwenang dalam pengenaan sanksi terhadap :a. pelanggranrencana struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Perda

b. Pelanggaran lzinpemanfaatan ruang yang diberikan oleh pajabat berwenang berdasarkan Perda

Pelanggaranketentuan yg ditetapkan dalam persyaratan izinpemanfaatan ruang

Pelanggaranketentuan untuk memberikan kases menuju ruang milik umum



15/25

Dilakukan revisi dengan membuat kajian

akademis RTRWP bekerjasama dengan

Institut Teknologi Bandung (ITB)

Pada 12 Januari 2006 diperoleh

kesepakatan antara Gubernur dengan

Bupati/Walikota tentang Pola Pemanfaatan

Ruang Tahun 2005 2020, dan harus

dikonsultasikan ke Departemen Kehutanan

untuk perubahan status dan fungsi

kawasan hutan

USULAN DAERAH UNTUK PERUBAHAN KAWASAN NON

KEHUTANAN SELUAS 2.544.095 Ha (18%) DARI LUAS

KAWASAN HUTAN KALTIM 14.320.848 Ha

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

(RTRWP) Kalimantan Timur disusun pada

tahun 1991 berlaku sampai dengan 2006

(15 Tahun sesuai dengan UU No 24 Tahun

1992 tentang Penataan Ruang), dan

ditetapkan menjadi Perda No.12 Tahun 1993


16/25

Konsultasi dengan Departemen

Dalam Negeri(27 Feb 2006 , 27-29 Des 2006, 27 Nov 2007)

Konsultasi dengan Menko

Perekonomian dan PU (BKPRN)(8 Agust 2006, 11 Okt 2006, 27 -29 Des 2006)

Konsultasi dengan Departemen

Kehutanan(27-29 Des 2006, 20 Feb 2008, 10 April 2008)

Pembahasan dengan Provinsi

Berbatasan(5 Agustus dan 8 september 2008, serta

Desember 2010)

Melalui Surat Gubernur Kaltim No.

050/9875/Bapp Tanggal 7 Oktober 2008

Perihal Persetujuan Substansi telah

menyerahkan data dan dokumen kepada

Direktorat Jenderal Penataan Ruang,Dep. PU sebagai bahan kajian untuk

mendapatkan persetujuan substansi dari

departemen terkait dalam BKTRN.



17/25

Setelah melakukan proses kelengkapan data dan

Dokumen di BKPRN melalui Direktorat Jenderal

Penataan Ruang, Dep. PU; dilakukan pengkajian

Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi

RTRWP Prov.Kaltim dengan dibentuknya Tim Terpadu

(SK Menteri Kehutanan Nomor : SK 274/ MENHUT-

VII/2009 tanggal 12 Mei 2009)

Selain itu, dilakukan Pembahasan Substansi Teknis dan

Draft RTRWP Kalimantan Timur pada lingkup BKPRD

Provinsi telah dilakukan pada tanggal 2 Desember 2010,

sedangkan dengan Kab/Kota dilakukan pada tanggal 22

Februari 2011;

Pembahasan Substansi Teknis dan Raperda RTRWP Kaltim

dg BKPRN di Ditjen Penataan Ruang Kementerian

Pekerjaan Umum pada tanggal 21 Maret 2011


St t P RTRWP K lti D l R k M l h


18/25

Status Proses RTRWP Kaltim Dalam Rangka MemperolehPersetujuan Substansi oleh Menteri Kehutanan

1. PROSES PENGUSULAN OLEH DAERAH

2. EKSPOSE DI BKPRN/DEP. PU

3. EKSPOSE DI DEPHUT

4.PENGURUSAN KELENGKAPAN DATA DAN

DOKUMEN USULAN

5. PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

6. PROSES KAJIAN TIM TEKNIS

7. PEMBENTUKAN TIM TERPADU

8. PROSES PENELITIAN TIM TERPADU

9. EKSPOSE HASIL PENELITIAN TIM TERPADU

10. PROSES PERBAIKAN HASIL MASUKAN DARIEKSPOSE

11. UJI PUBLIK

12.PROSES PERSETUJUAN HASIL TIMDU OLEH

DPR (Kawasan DPCLS)

13. PERSETUJUAN SUBSTANSI OLEH MENHUT

Tahapan Persetujuan Substansi Dari

Menteri Kehutanan(Berdasarkan Permenhut No. 36 tahun 2010)

Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur telah mendapatkan

persetujuan substansi dari

Menteri Pekerjaan Umum

dengan nomor surat HK.01.03-

Mn/493 tanggal 26 Agustus

2011, sehingga tinggal

menunggu Proses Persetujuan

Substansi dari KementerianKehutanan


19/25

NON DPCLS

363.072Ha)(1,83%)USULANPERUBAHAN

KAWASAN HUTAN3.342.251 Ha)

(16,89%)

DPCLS

(PERSETUJUAN

DPR RI)

101.823Ha)

(0,51%)

LUAS

DARATAN

PROVINSI

(19.788.177 Ha)

REKOM

PERUBAHAN

FUNGSI

385.644 Ha)

(1,95%)

LUAS

KAWASAN

HUTAN(14.320.848 Ha)

USULAN PERUBAHAN

PERUNTUKAN

(KH JADI APL)

( 2.544.095 Ha)

(12,86%)

USULAN PERUBAHAN

FUNGSI

625.326 Ha)

(3,16%)

USULANPENAMBAHAN

KAWASAN

172.830 Ha)

(0,87%)

REKOM APLMENJADI

KAWASAN HUTAN11.732 Ha)

(0,06%)

REKOM KAWASAN

HUTAN KE APL464.895 Ha)

(2,35%)

LUAS USULAN DAN REKOMENDASI

PERUBAHAN KAWASAN HUTAN

PROV. KALTIM

TIDAK

DIREKOMENDASIKAN

(2.479.981)

(12,53%)

PEMBAHASAN

OLEH DPR RI

Ket.DPR RI perlu

dilakukan jika ada

perubahan pada

Kawasan Dampak

Penting dg Cakupan

Luas dan Bernilai

Strategis (DPCLS)

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/BAHAN%20RDP%20DPR%20SUMBAR%202010_ARIF%2019102010.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/BAHAN%20RDP%20DPR%20SUMBAR%202010_ARIF%2019102010.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/BAHAN%20RDP%20DPR%20SUMBAR%202010_ARIF%2019102010.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/BAHAN%20RDP%20DPR%20SUMBAR%202010_ARIF%2019102010.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/BAHAN%20RDP%20DPR%20SUMBAR%202010_ARIF%2019102010.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/BAHAN%20RDP%20DPR%20SUMBAR%202010_ARIF%2019102010.ppt


20/25

FUNGSI KAWASAN RTRWP

Tahun 1999

REKOMENDASI

Tahun 2012 PERSENTASE

Kawasan Lindung 4.350.155 4.566.454

Kawasan Lindung

Bertambah 216.299 Ha

(6,5%)

KBK 9.676.482 9.303.159KBK Berkurang

373.323 Ha (11%)

KBNK 5.194.132 5.659.027KBNK bertambah

464.895 Ha (15%)

Tubuh Air 259.537 259.537 -

Luas Daratan Kaltim 19.480.306 19.788.177 -

Catatan :

a. Luas Kawasan Hutan Awal 14.320.848 ha ( 72,38 % dari luas daratan)

b. Luas Kawasan Hutan Rekom 13.867.685 ha ( 70,19 % dari luas daratan)

c. Pengurangan Kawasan Hutan seluas 453.163 ha ( 2,29 % dari luas daratan)

d. Areal Pemukiman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial eksisting

dalam kawasan hutan telah terakomodir dalam proses Revisi RTRWP


21/25

Perda Status

Pmbahasan

BKPRN

Persetujuan

Substansi

Menteri PU

Prsetujuan

Substansi

Menhut

Prsetujuan

Bersama

DPRD

Evaluasi

Mendagri

Evaluasi

Provinsi

Penetapan

Perda

RTRWP Kaltim

2012 - 2032

PROSES - - -

(Prov tdk

melalui

proses ini)

-

RTRW 14

Kab/Kota di

Kaltim

14 Kab/Kota 12 Kab/Kota -

(Kab/Kota

tdk melalui

proses ini)

7

Kab/Kota

-

(Kab/Kota

tdk melalui

proses ini)

4

Kab/Kota

5

Kab/Kota



22/25

Hingga saat ini, dari 14 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah melakukan

penetapan Raperda RTRW di Provinsi Kalimantan Timur :

-14 Kab/Kota yang telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur

- 12 Kab/Kota yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi

-2 Kab/Kota yang hingga sekarang telah masuk dalam proses Evaluasi

- 5 Kab/Kota yang telah menetapkan perda

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 650/3093/IV/Bangda

tanggal 6 Juli 2011 perihal Percepatan

Penetapan Raperda tentang RTRW

Kabupaten/Kota bahwa Gubernur

dapat segera melakukan evaluasi

RTRW Kabupaten/Kota tanpa harus

menunggu ditetapkannya perda

RTRW Provinsi



23/25

No Kab/Kota PenyusnDo

k.

Rekom

Gub

Pbhsn.

BKPRN

Persub

Menteri

PU

Pbhsn.

DPRD

Evaluasi

(Biro

Hukum)

Pntapan

Perda

1 Samarinda PROSES - - -

2 Balikpapan

3 Bontang

4 Tarakan

5 Nunukan

PROSES - -

6 Bulungan PROSES -

7 Tana Tidung

8 Malinau

9 Berau PROSES - -

10 Kukar PROSES -

11 Kutim PROSES - - -

12 Kubar PROSES - -

13 Paser PROSES - -

14 PPU PROSES - -


24/25

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan usulan

daerah dalam perencanaan tata ruang nasional dapatterakomodir dalam rangka mendukung interkonektivitas aksesantar daerah pertumbuhan serta transformasi menujupembangunan yang berbasiskan sumberdaya alam terbarukandan khususnya dalam pengembangan kawasan ekonomi

Dukungan dalam rangka percepatan Persetujuan SubstansiRTRW Provinsi Kaltim oleh Menteri Kehutanan mengingatperjalan Revisi RTRWP Kaltim yang cukup panjang sejaktahun 2004 hingga saat ini dan proses penetapan masihbeberapa tahap untuk dilalui khususnya perlu dilakukan

pembahasan Kawasan DPCLS oleh DPR RI



25/25

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Kesuma Bangsa No. 2, Samarinda, 75123Telp./Fax 0541-74101


Documents

Pengembangan Kawasan Ditinjau Dari Rtrw Provinsi Kaltim