Profil Pengadilan Militer II-09 Bandung 2014 Publish

PPRROOFFIILL PPEENNGGAADDIILLAANN MMIILLIITTEERR IIII--0099 BBAANNDDUUNNGG

BBAANNDDUUNNGG,, 3311 DDEESSEEMMBBEERR 22001144

1

PROFIL PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

I. Peta Wilayah Hukum.

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan

Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003

tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009

tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah

Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09

Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di

Bandung dengan daerah hukum (jurisdiksi) meliputi seluruh daerah di Jawa

Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.

Berikut ini adalah peta yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung :

2

Adapun jusitisabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara kejahatan

dan pelanggaran yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat

melakukan tindak pidana masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang

tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang

Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenanganya Peradilan

Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah di

gariskan oleh Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia dalam rangka

terwujudnya badan peradilan yang Agung, luhur dan ideal.

II. Sejarah Singkat. Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan

Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan

Negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakan hukum

dilingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai fungsi,

tugas pokok, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan

Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini sebagai

dampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945

Pasal 24 menetapkan :

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam

pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya, Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

3

mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan

kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan

kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan

dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan

Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun

2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan

dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional

Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun demikian

struktur organisasi peradilan militer masih mengacu Surat Keputusan

Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV

dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah

Militer.

III. Sarana dan Prasarana Kantor

Gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung

sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/2012 tanggal 28 September 2012

tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militrer II-09 Bandung. Gedung

tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09

Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr.

H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada

tanggal 22 Mei 2013.

Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung berlokasi di Wilayah Kota Bandung,

tepatnya di Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. Untuk mencapai lokasi ini cukup

mudah dan dapat ditempuh dari beberapa arah yaitu

- Dari Jakarta ke arah Cibiru, melalui Pintu Tol Pasteur, Pintu Tol Buah Batu

dan Pintu Tol Kopo.

- Dari Cimahi ke arah Cibiru, dapat melalui Jalan Rajawali, Jalan Soekarno,

juga bisa melalui Pintu Tol Pasteur, Pintu Tol Buah Batu dan Pintu Tol Kopo.

- Dari Cirebon, Pangandaran, Tasik, Garut, dapat melalui jalan kea rah

Cibiru, juga dapat masuk melalui Pintu Tol CIleunyi keluar pintu tol Buah Batu.

Berikut ini data fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer II-09 Bandung :

4

a. Status Lahan : Sertifikat Hak Pakai No. 13, Propinsi Jawa Barat, Kota

Bandung, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan.

b. Luas Tanah : 2000 m2 (dua ribu meter persegi).

c. Luas Bangunan : 1500 m2 (seribu lima ratus meter persegi).

d. Batas-batas : Sebelah Utara : Pemukiman Penduduk, Kel. Cipamokolan.

Sebelah Timur : Kantor Partai Demokrat, Jawa Barat.

Sebelah Selatan : Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung.

Sebelah Barat : Jalan dan Gang Parakan Saat, Bandung.

Berikut adalah tampak depan Gedung Kantor Pengadilan Militer II-09

Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745, Bandung :

Pengadilan Militer II-09 Bandung belum memiliki rumah dinas untuk pejabat

sturktural maupun fungsional Hakim Militer dan Panitera.

Aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan Semester II Tahun 2014 terdiri antara

lain (sebagaimana terlampir).

5

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI 1 2 3 4 5

131111 TANAH 2,000 3,200,00,000

20.01.01.04.001 Tanah bangunan pemerintah M2 2,000 3,200,00,000

1321111 Peralatan Dan mesin 286 2,500,435,068

3.02.01.02.003 Mini bus (Penumpang 14 orang kebawah unit 2 135,395,000

3.02.01.04.001 Sepedah motor unit 7 100,390,000

3.05.01.01.004 mesin ketik Buah 1 2,500,000

3.05.01.03.007 Mesin potocopy Folio Buah 1 59,897,500

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal Buah 16 41,102,111

3.05.01.04.002 Lemari kayu Buah 7 14,875,000

3.05.04.04.005 FilingCabinet Besi Buah 8 12,000,000

3.05.01.04.007 Brandkas Buah 1 5,000,000

3.05.01.04.014 Mobile file Buah 2 138,699,000

3.05.01.05.007 CCTV-Camera control Television System Buah 5 84,725,000

3.05.01.05.015 Alat Penghancur Kertas Buah 2 63,300,000

3.05.01.05.017 Mesin absensi Buah 1 7,317,600

3.05.01.05.024 Alat pemotong kertas Buah 1 5,529,150

.05.01.05.026 Perforator Besar Buah 2 4,400,000

3.05.01.05.045 Penangkal Petir Buah 5 3,850,000

3.05.01.05.048 LCD Projector/infokcus Buah 1 59,832,500

3.05.01.05.081 Papan Pengumuman Buah 1 23,100,000

3.05.01.05.002 Meja kerja kayu Buah 20 31,568,750

3.05.01.05.001 Kursi Besi/Metal Buah 13 12,612,400


3.05.02.01.004 Kursi Kayu Buah 1 4,500,000

3.05.02.01.005 Sice Buah 1 5,000,000

3.05.02.01.008 Meja Rapat Buah 1 703,454,000

3.05.02.01.009 Kasur/Spring Bed Buah 4 2,982,960

3.05.02.01.016 Meja Makan Kayu Buah 1 522,500

3.05.02.01.020 Kursi Fiber Glas/Plastik Buah 17 2,700,000

3.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner Buah 1 2,500,000

3.05.02.03.003 Mesin pemotong Rumput Buah 1 2,500,000

3.05.02.04.001 Lemari Es Buah 1 1,351,570

3.05.02.04.004 A.C. Split Buah 1 5,000,000

3.05.01.05.002 Kompor Gas (Alat Dapur) Buah 1 3,500,000

3.05.01.05.001 Kitchen Set Buah 1 11,735,000

3.05.01.05.009 Tabung Gas Buah 1 500,000

3.05.01.06.002 Televisi Buah 7 43,706,988

3.05.01.06.008 Sound System Buah 3 51,381,0101

3.05.01.06.012 Wireless Buah 6 3,934,000

3.05.01.06.017 Unit Power Supply Buah 2 1,720,180

3.05.01.06.036 Dispenser Buah 17 32,000,000

3.05.01.06.042 Lambang Instansi Buah 1 4,732,214

3.05.01.06.046 Handy Cam Buah 1 9,669,000

3.05.01.06.059 Kabel Rol Buah 2 1,538,000

3.05.01.01.048 Uninterruptible Power Suplyy (UPS) Buah 31 26,540,010

6

IV. Personalia.

Berikut daftar pegawai pada Pengadilan Militer II-09 Bandung :

1.

Nama : Apel Ginting, S.H. M.H.

NRP/NIP. : 1930005770667.

Pangkat/Golongan : Letnan Kolonel Chk.

Jabatan : Kadilmil II-09 Bandung.

2.

Nama : Marwan Suliandi, S.H., M.H.

NRP/NIP. : 1930004110466.


Jabatan : Wakadilmil II-09 Bandung.


3.06.02.01.003 Pesawat Telephone Buah 1 1,500,000

3.06.02.01.010 Facsimile Buah 1 2,500,000

3.06.03.47.002 Genset Buah 1 256,300,000

3.07.01.01.127 Kursi Dorong Buah 2 5,000,000

3.08.01.41.343 Penyedot Asap Nitrogen Buah 1 3,200,000

3.09.04.02.031 Kamera Digital Buah 1 2,750,000

3.10.01.01.003 Local Area Network (LAN) Buah 1 2,420,000

3.10.01.01.999 Komputer Jaringan Liannya 1 18,300,000

3.10.01.02.001 P.C Unit Buah 19 211,930,730

3.10.01.02.002 Lap Top Buah 15 168,057,925

3.10.02.02.015 Auto Switch/Data Switch Buah 1 1,870,000

3.10.02.03.002 Monitor Buah 1 1,375,000

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan personal Komputer) Buah 12 35,539,568

3.10.02.03.004 scanner (Peralatan personal Komputer) Buah 1 3,025,000

3.10.02.03.017 External/Portable Hardisk Buah 1 2,275,00

3.10.02.03.001 Server Buah 1 10,560,000

3.10.02.04.004 Modem Buah 2 1,595,000

3.15.04.04.003 Public Address branch Exchange Buah 1 40,590,000

3.15.04.05.006 Air Conditioning (AC) Buah 24 176,000,000

133111 Gedung Dan Bangunan 2 10,027,549,000

4.01.01.01.001 Bangunan Gedung kantor Parmanen Buah 1 9.544,630,000

4.04.01.04.001 Pagar parmanen Buah 1 527,919,000

7

3.

Nama : Edi Purbanus, S.H.

NRP/NIP. : 39835


Jabatan : Hakim Militer Gol. V.

4.

Nama : Sugiarto, S.H.

NRP/NIP. : 548431.

Pangkat/Golongan : Mayor Chk.

Jabatan : Hakim Militer Go. V.

5.

Nama : Nanik Suwarni, S.H., M.H.

NRP/NIP. : 548707.

Pangkat/Golongan : Mayor Chk (K).

Jabatan : Hakim Militer Go. V.

6.

Nama : Ahmad Gawi, S.H.,M.H.

NRP/NIP. : 563660.

Pangkat/Golongan : Mayor Chk.

Jabatan : BP Hakim Militer Gol.VI.

7.

Nama : Nunung Hasanah, S.H.,M.H.

NRP/NIP. : 11970027910670.


Jabatan : Hakim Militer Gol.VI.

8.

Nama : Kus Indrawati, S.H.,M.H.

NRP/NIP. : 11980036240871.


Jabatan : Hakim Militer Gol.VI.

9.

Nama : Yudi Pranoto A, S.H.

NRP/NIP. : 11990019321274.


Jabatan : Hakim Militer Gol. VI.

8

10.

Nama : Sukarto, S.H.

NRP/NIP. : 2920086871068.

Pangkat/Golongan : Kapten Chk.

Jabatan : Katera.

11.

Nama : Dearby T Peginusa, S.H.

NRP/NIP. : 11030011271278.

Pangkat/Golongan : Kapten Chk.

Jabatan : Kataud.

12.

Nama : Sari Rahayu, S.H.

NRP/NIP. : 21000147090780

Pangkat/Golongan : Serka.

Jabatan : Baurtu Tera.

13.

Nama : Yayat Sudrajat, S.H.

NRP/NIP. : 21010218101278.


Jabatan : Baurtu Tera.

14.

Nama : Arnofy Widiastuti

NRP/NIP. : 21020295801182.


Jabatan : Baban Spri Wakadilmiltama BP.

Ba Dilmil II-09 Bandung.

15.

Nama : Cecep Supriyatna.

NRP/NIP. : 32940482491173.

Pangkat/Golongan : Sertu.

Jabatan : Babantera.

9

16.

Nama : Dian Irmawan.

NRP/NIP. : 21070582611285.


Jabatan : Ba Urdal Taud.

17.

Nama : Sugiharjo.

NRP/NIP. : 21070582611285.


Jabatan : Ba Urdal Taud.

18.

Nama : Rudi S. Bhakti.

NRP/NIP. : 31990422881079.

Pangkat/Golongan : Kopda.

Jabatan : Taban Taud.

19.

Nama : Kasman.

NRP/NIP. : 195807221983101001.

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I III/d.

Jabatan : Kaurtu.

20.

Nama : Siti Mariam.

NRP/NIP. : 19590726983102001.

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I III/b.

Jabatan : Staf Taud.

21.

Nama : Sri Supiyati Yuana.

NRP/NIP. : 196011041985032002.


Jabatan : Staf Tera.

22.

Nama : Muzaenab.

NRP/NIP. : 96607091991032001.


Jabatan : Staf Tera.

10

23.

Nama : Priyadi.

NRP/NIP. : 197004211992031001.


Jabatan : Staf Urdok Pustaka.

24.

Nama : Mudhofar Ma’ruf.

NRP/NIP. : 197110191992031002.

Pangkat/Golongan : Penata Muda III/b

Jabatan : Staf Urminku.

25.

Nama : Suparjan.

NRP/NIP. : 96611221993011001.

Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a


26.

Nama : Taryono, S.E.

NRP/NIP. : Penata Muda III/b.

Pangkat/Golongan : 197907182009121004.

Jabatan : Penata Laporan Keuangan.

27.

Nama : Wina Noviani Fatimah, S.T.

NRP/NIP. : 1986110120112009.

Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a.

Jabatan : Staf I.T.

28.

Nama : Dinno Rinaldy.

NRP/NIP. : 197505022006041002.



11

29.

Nama : Dewi Kurniawati.

NRP/NIP. : Penata Muda III/a.

Pangkat/Golongan : 196807141997012001.

Jabatan : Staf Urminra.

30.

Nama : Subagio Eko Saputro

NRP/NIP. : 197810311998032002.


Jabatan : Staf Urminra.

31.

Nama : Cahyati Ratnasari

NRP/NIP. : 197810311998032002


Jabatan : Staf Urtu Taud.

32.

Nama : Ade Suhara

NRP/NIP. : 196612091988031004

Pangkat/Golongan : Penata Muda II/d.

Jabatan : Anggota Taud

33.

Nama : Dani Mujabul Ahyar

NRP/NIP. : 197911282001121003

Pangkat/Golongan : Penata Muda II/c

Jabatan : Anggota Taud

Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki tenaga honorer yang berjumlah 11

(sebelas) orang :

1.

Nama : Siswantoro

Jabatan : Tenaga Kontrak/Pramubakti

12

2.

Nama : Yudha.


3.

Nama : Dhani Handayana


4.

Nama : Saripudin


5.

Nama : Iman Sadarman Humendru


6.

Nama : Dikdik


7.

Nama : Yudi Wahyudin


13

8.

Nama : Lutfullah Sulaeman


9.

Nama : Ega Sastra Pratama


10.

Nama : Susilawati


11.

Nama : Cristiane


V. Perkara

Berikut adalah jenis-jenis perkara yang masuk dan putus pada Pengadilan

Militer II-09 Bandung selama Tahun 2014 :

A. Kejahatan.

NO. JENIS

KASUS

SISA

TAHUN

2013

MASUK

TAHUN

2014

PUTUS

TAHUN

2014

SISA

TAHUN

2014

BANDING KASASI PK

1. Desersi 3 67 65 5 - 1 -

2. Mangkir 0 15 12 3 - - -

3. Penganiayaan 3 7 10 0 - - -

14

4.

Penganiayaan yang

mengakibatkan

orang lain mati

0 2 2 0 - - -

5. Penipuan 3 18 20 1 1 1 -

6. Psikotropika 1 20 18 3 16 18 -

7. Penadahan 0 12 12 0 1 1 -

8. Pencurian 1 13 13 0 2 3 -

9. Pemalsuan surat 0 3 2 1 - - -

10. Pelanggaran susila 2 11 13 0 5 2 -

11. Perzinahan 1 13 14 0 6 3 -

12. Penggelapan 1 9 10 0 2 - -

13. Pembunuhan 0 1 1 0 1 1 0

14. Insubordinasi 0 2 2 0 - - -

15. Perkawinan Ganda 2 13 14 1 1 1 -

16. Perbuatan tidak

menyenangkan 2 2 4 0 - - -

17. Penyalahgunaan

wewenang 0 1 1 0 - - -

18. Kekerasan dalam

rumah tangga 3 12 14 1 - 2 -

19. Perlindungan anak 0 1 1 0 - - -

20. Pengeroyokan 0 3 3 0 - - -

21.

Pelanggaran lalu

lintas menyebabkan

korban meninggal

dunia

0 5 5 0 - 1 -

22. Membantu tahanan

melarikan diri 0 1 1 0 1 1 -

Keterangan :

- 1 Perkara pencurian dikembalikan

B. Pelanggaran.

Pada tahun 2014, tidak ada pelanggaran yang masuk pada Pengadilan Militer

II-09 Bandung.

15 VI. Profil Daerah.

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5º50'- 7º50' Lintang

Selatan dan 104º 48'- 108º 48' Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan

3.710.061,32 hektar. Jumlah penduduknya pada tahun 2011 mencapai

46.497.175 jiwa secara administratif sejak tahun 2008, kabupaten dan kota di

Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9

kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Jawa Barat terbagi dalam 4

Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (Bakor PP)Wilayah, sebagai berikut

wilayah I Bogor meliputi Kab.Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. sukabumi, Kota

sukabumi dan Kab. Cianjur. Wilayah II Purwakarta meliputi Kab. Purwakarta, Kab.

Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi. Wilayah III Cirebon meliputi

Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan.

Wilayah IV Priangan meliputi Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab.

Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya,

Kab. Ciamis, dan Kota Banjar.

Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri atas 1 Sekretariat

Daerah dengan 12 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, 17 Badan, 17 Lembaga

Teknis, 3 Lembaga Lain, 3 Rumah Sakit Daerah, 121 Unit Pelaksanaan Teknis

Daerah, dan 1 unit Pelaksana Teknis Badan. Usaha terbesar yang menyerap

lapangan kerja di Jawa Barat adalah sektor pertanian, sektor perindustrian, dan

sektor perdagangan.

Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan

kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial

yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti

saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga

masyarakat.

Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti

tergambar pada pepatah ; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti

menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling

menguntungkan.

Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai

kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag

Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta

menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah

16 “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan

dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.

VII. Masalah Yang dihadapi.

Kurangnya staf khusus yang mengelola website di Pengadilan Militer II-09

Bandung yang hanya memiliki 1 (satu) orang sarjana Tekhnik Informatikan (TI)

sehingga tidak memadai untuk mengelola Website admin dan belum disetujuinya

honor mengelola Website admin masuk dalam DIPA Pengadilan Militer II-09

Bandung sehingga informasi yang ditampilkan belum maksimal. Walapun demikian

tetap berusaha dengan memberikan keterampilan di bidang Tekhnik Informatikan (TI)

kepada setiap personil.

VIII. Usul dan saran.

a. Mohon dapatnya pengadaan rumah dinas bagi pejabat Kadilmil, Waka

Dilmil II-09 Bandung dan para Hakim untuk memperlancar tugas sehari-hari

dilingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Guna mendukung kelancaran tugas Pengadilan Militer II-09 Bandung,

mohon penambahan personil Militer Perwira Pertama (Pama) sebanyak 2

(dua) orang sebagai Panitera karena saat ini Dilmil II-09 Bandung hanya ada 2

(dua) orang Pama dengan jabatan sebagai Katera dan Kataud, Penambahan

Bintara dan Tamtama masing-masing sebanyak 4 (empat) orang sebagai

Pengawal sidang, supir dan staf khusus yang mengelola website .

Bandung, Pebruari 2015

Documents

Profil Pengadilan Militer II-09 Bandung 2014 Publish