PENGADILAN MILITER UTAMA · 2020. 2. 28. · Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Undang- ... dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam

1

LKjIP PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2019

PENGADILAN MILITER UTAMA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019

2


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat

rahmat dan karunia-Nya Pengadilan Militer Utama dapat menyusun Laporan Kinerja

Pengadilan Militer Utama, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Tahun 2019-2024

Laporan Kinerja Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana

Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2019-2024.

Selama tahun 2019 Pengadilan Militer Utama telah melaksanakan berbagai

program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis Pengadilan Militer

Utama Tahun 2019 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer

Utama Tahun 2019 yang terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan

Kinerja Pengadilan Militer Utama ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi

pencapaian indicator kinerja tahun 2020 dengan tahun 2018, serta beberapa kinerja

lainnya yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer Utama.

Walaupun demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan

aparatur Pengadilan Militer Utama senantiasa berupaya untuk mengatasi segala

tantangan dan hambatan, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai

dengan harapan.

Kami sadar bahwa dalam pelaporan kinerja ini masih terdapat kekurangan dan

keakurasian baik metode penyampaian maupun akurasi kevalidan data, sehingga

kemungkinan besar belum seperti apa yang diharapkan oleh Pimpinan Mahkamah

Agung Republik Indonesia. Dengan berbagai kendala dan keterbatasan, laporan ini

kami sampaikan sebagai bahan acuan dan gambaran global dari Pengadilan Militer

Utama.

3


Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari stakeholders

dan satuan kerja lainnya dalam lingkungan Pengadilan Militer Utama berserta

jajarannya. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan

pemikiran sehingga dokumen Laporan Kinerja Pengadilan Militer Utama dapat tersusun

disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai

pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja

yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi

Pengadilan Militer Utama.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer Utama,

Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum. Mayor Jenderal TNI

4


Hal

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................... 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ................................... 5

C. Struktur Organisasi ................................................................. 7

D. Aspek Strategis Organisasi ................................................... 17

E. Sistematika Penyajian ............................................................ 26

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA ................... 28

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 ……...................................... 28

1. Visi dan Misi ………........................................................ 28

2. Tujuan …………………………........................................ 28

3. Sasaran Stratergis, Program dan Kegiatan ……………. 29

4. Kebijakan dan Strategi …............................................... 33

5. Indikator Kinerja Utama …………................................... 34

B. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2020 ...................................... 37

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ……....................................... 42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 .......................... 44

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 …............................ 44

B. Realisasi Anggaran …………………………............................ 63

BAB IV PENUTUP .............................................................................. 75

Kesimpulan Umum ................................................................. 75

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 - 2020

3. Rencana Kinerja Tahun 2018 - 2020

4. Matrik Kinerja dan Pendanaan 2019-2024

5. Surat Perintah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019

DAFTAR ISI

5


Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi (Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945).

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan

kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi,

Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer Utama disingkat Dilmiltama adalah pengadilan yang memeriksa

dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang

sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Utama juga

memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang

mengadili antar Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi. Selain itu juga

Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah

Perkara (Papera) dan Oditur Militer.

Pengadilan Militer Utama secara organisasi dan administrasi berada di bawah

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (Ditjen Badilmiltun) yang secara

struktur di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer Utama mempunyai

kewenangan hukum diseluruh wilayah Indonesia yang dibagi dalam 3 (tiga) Pengadilan

Militer Tinggi yaitu Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam menjalankan visinya “Mewujudkan

Pengadilan Militer Utama yang Agung” dan Misinya yaitu Menjaga kemandirian

peradilan militer, Meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan peradilan di

Pengadilan Militer Utama, Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan di

Pengadilan Militer Utama dan Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan di Pengadilan Militer Utama. Semuanya itu diwujudkan untuk

mendorong dan mampu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan prinsip-

prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

6


Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Kinerja Pengadilan Militer Utama berada di bawah Mahkamah Agung Republik

Indonesia (MARI) sehingga dalam mewujudkan akuntabilitas kinerjanya untuk mencapai

good governance bentuk pertanggungjawabannya berupa Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer Utama tahun 2019 disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2019, dalam

rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam

Perjanjian Kinerja tahun 2019, serta sebagai evaluasi untuk perbaikan kinerja

Pengadilan Militer Utama pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan program one roof systems (peradilan satu atap) maka segala

bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke

Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan

dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya

sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

Pengadilan Militer Utama bagian dari Instansi Pemerintah wajib menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam penerapan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer Utama sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya

anggaran dalam penyelesaian perkara banding dan perbedaan pendapat serta

memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan TA. 2019

dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam

dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA. 2019.

7


Penerapan Sistem Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan

dengan :

1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan;

2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2020 Pengadilan Militer

Utama;

3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA. 2019;

4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan

pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji

kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan serta membandingkan

dengan kinerja tahun sebelumnya;

7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2019 merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas pokok

Pengadilan MIliter Utama pada tahun 2018 yang dilaksanakan di tahun keempat dari

RPJM 2015-2019 yang berdasarkan Renstra 2015-2019.

Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah

satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat

terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan

bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

8


PENGADILAN MILITER UTAMA Jl. Raya Penggilingan Cakung Jakarta Timur

Website : www.dilmiltama.go.id

Email : [email protected]

9


KEDUDUKAN

Pengadilan Militer Utama terhitung mulai tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi,

Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI,

sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004

tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke

Mahkamah Agung RI.

TUGAS POKOK

Tugas pokok Pengadilan Militer Utama berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada

tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang

telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan

banding.

Selain tugas pokok tersebut, berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas

sebagai berikut :

1. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang

wewenang mengadili :

a. Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum

Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;

b. Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan

c. Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi :

a. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya

berwenang mengadili atas perkara yang sama;

b. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak

berwenang mengadili perkara yang sama.

3. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur

tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam

lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas :

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

10


1. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap :

a. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer,

Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah

hukumnya masing-masing;

b. Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.

2. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-

hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan

Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

3. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang

dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan

Pengadilan Militer Pertempuran.

FUNGSI

Pengadilan Militer Utama di bidang fungsi teknis yustisial bertugas melaksanakan

fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai

dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (Blue Print)

Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan fungsi Pengadilan Militer Utama sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial;

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara, administrasi peradilan

dan administrasi umum;

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Pidana

dan Peradilan Militer pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila

diminta;

4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim,

Panitera dan Sekretaris di wilayah hukumnya;

5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan Militer di tingkat

pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan independen, efektif,

dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 susunan

organisasi Pengadilan Militer Utama dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kepaniteraan

11


dan Kesekretariatan. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama adalah Aparatur Tata

Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Utama. Kesekretariatan

Pengadilan Militer Utama adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Militer Utama.

Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan

surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama

mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,

organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan


Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik

yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang

dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka

kelembagaan dan organisasi berdasarkan dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan, yang dijadikan sebagai acuan kerangka kinerja aparatur

Pengadilan Militer Utama dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan strategis


Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan untuk Pengadilan Militer Utama

sebagai berikut :

C. STRUKTUR ORGANISASI

12


STUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER UTAMA

KASUBBAG RENCANA PROGRAM

DAN ANGGARAN

KASUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN

TI

KASUBBAG KEUANGAN DAN

PELAPORAN

JABATAN FUNGSIONAL

1. FUNGSIONAL ARSIPARIS 2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 4. FUNGSIONAL BENDAHARA

JABATAN FUNGSIONAL 1. PANITERA PENGGANTI 2. PRANATA PERADILAN

9

LAKjIP PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2019

Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

474-1/SEK/ KU.01/102015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi

Pengadilan Militer Utama, sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Utama adalah aparatur tata usaha Negara

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung

jawab Kepala Pengadilan Militer Utama. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama

dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama, terdiri dari :

a. Panitera Muda Pidana;

b. Panitera Muda Hukum;

c. Panitera Muda Tata Usaha Militer;

Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan :

a. Panitera Pengganti;

b. Pranata Peradilan.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama adalah aparatur tata usaha

Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

tanggung jawab Kepala Pengadilan Militer Utama. Kesekretariatan Pengadilan

Militer Utama dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Militer

Utama, terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan dan Anggaran (Kepala Bagian Perencanaan

dan Anggaran). Bagian Perencanaan dan Anggaran, terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran (Kepala

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran);

2) Subbagian Kepegawaian dan IT (Kepala Subbagian

Kepegawaian dan IT).

b. Bagian Umum dan Keuangan (Kepala Bagian Umum dan

Keuangan); Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :

1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (Kepala

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga);

2) Subbagian Keuangan dan Pelaporan (Kepala Subbagian

Keuangan dan Pelaporan).

c. Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan :

10


1) Fungsional Arsiparis;

2) Fungsional Pustakawan;

3) Fungsional Pranata komputer;

4) Fungsional Bendahara.

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab


Tahun 2015 pada Bab I, Pasal 1, bahwa :

a. Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas :

1) Kepala Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung

jawab atas terselenggaranya administrasi perkara dan Pengadilan;

2) Kepala Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap

penyelenggaan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Pengadilan

Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;

3) Kepala Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara

pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang

berhubungan dengan pengadilan; dan

4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Kepala Pengadilan

menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

b. Kepaniteraan


Tahun 2015 pada Pasal 177, Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi

mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi

perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan

perkara;

2) Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan fungsi :

a) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

c) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara Tata Usaha

Militer;

d) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian

data perkara, dan transparansi perkara;

e) pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis

dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

11


perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi

kepaniteraan;

f) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Pengadilan Utama.

c. Kesekretariatan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 368, Kesekretariatan Pengadilan

Militer Utama mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai

berikut :

1) Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas

mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana

dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer Utama;

2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan

fungsi :

a) pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

b) pelaksanaan urusan kepegawaian;

c) pelaksanaan urusan keuangan;

d) pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer Utama.

2. Profil Personel Pengadilan Militer Utama

Sumber Daya Manusia memegang peranan yang penting dalam

penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan good government. Khususnya di lingkungan Pengadilan Militer

pengelolaan sumber daya manusia (Aparatur Peradilan Militer) yang ada

diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang Peradilan.

Sumber Daya Manusia merupakan aset bagi institusi, oleh karenanya SDM yang

tersedia harus terpola, terukur dalam pembinaan maupun pengelolaannya baik

bidang pembinaan karier, pendidikan (umum, kedinasan) maupun penunjang

lainnya sehingga dapat diberdayagunakan semaksimal mungkin dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

12


Pengadilan Militer Utama dalam bidang pembinaan karier personel sebagai

pengaju usulan penempatan jabatan Militer dan ASN kepada Dirjen Badilmiltun

MARI, dan sampai dengan saat ini jumlah pegawai/personel Dilmiltama sebagai

berikut :

Personel TNI : 36 orang

Personel PNS : 10 orang

Personel PPNP : 11 orang

13


Rincian Pegawai/Personel Militer Dilmiltama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

NO NAMA PANGKAT

KORPS NRP JABATAN MATRA KET

1 2 3 4 5 6 7

1 Agus Dhani MD.,S.H.,M.Hum. Mayjen TNI 31364 Kadilmiltama AD Kimmiltama

2 Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H. M.Hum Laksma TNI 10537/P Wakadilmiltama AL Kimmiltama

3 Dr. Abdul Rasyid, S.H.,M.Hum. Brigjen TNI 33840 Angg. Pokkimmiltama AD Kimmiltama

4 Agung Iswanto, S.H., M.H. Brigjen TNI 34179 Angg. Pokkimmiltama AD Kimmiltama

5 Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Brigjen TNI 1910006941265 Angg. Pokkimmiltama AD Kimmiltama

6 Catur Sulasdiarso, S.Sos.,M.Si. (Han) Kolonel Chb 32481 Sekretaris Dilmiltama AD -

7 Tutut Dyah Rojani, S.H., M.H. Kolonel Sus 524581 Panitera Dilmiltama AU Panitera

8 Maulana Kurnia Darmawan, S.H. Letkolr Chk 11960053990174 Panitera Pengganti Gol V Dilmiltama AD Panitera

9 Yudi Zachrumi, S.H. Letkol Chk 11980000911167 Panitera Pengganti Gol V Dilmiltama AD Panitera

10 Endang Sumiarto, S.H.,M.H. Letkol Chk 11980024280972 Kabag Renpeg Dilmiltama AD Kimmil

11 Rizal, S.H. Mayor Chk 513104 Panmud TUM Dilmiltama AD Panitera

12 Thomas Willem Richard Imbiri, S.E., S.H. Kapten Chk 21930118770373 Pama Dilmiltama AD Panitera

13 Asep Saepudin, S.H Kapten Chk 21970199590175 Kasubag TU dan RT Dilmiltama AD -

14 Hartono Serma 21010277181080 Pelaksana pada Subbag TU dan Rumga Dilmiltama

AD -

15 Syukri Serma 21010205801180 Staf Umum dan Keuangan Dilmiltama AD -

16 Edysond Barus Serma 31950075410675 Staf Panmud Hukum Dilmiltama AD -

17 Khusnul Chotib Serma 21040303700385 Pelaksana Subbag Kepegawaian dan TI AD -

18 Imam Rofi’i Serka 31950140750574 Staf Subbag TU dan Rumga Dilmiltama AD -

14


19 Wiwaha Nano Putera Serka 21050308820485 Staf Kepegawaian dan TI Dilmiltama AD -

20 Agus Rahman Serka 21050240670985 Staf Kepegawaian dan Rumga AD BP. Bawas MARI

21 L. Hasiholan Simbolon Serka 31950339841273 Staf Subbag TU dan Rumga AD -

22 Wahyu Nuri Saputra Serka 21060150491286 Staf Subbag Kepegawaian dan TI AD -

23 M Mohamad Fahrul Rozi Serka 21070581620285 Pelaksana Subbag Kepegawaian dan TI AD -

24 Andri Yulianto Serka 21080700180787 Staf Subbag Kepegawaian dan TI AD -

25 Samin Serka 31960565700476 Staf Bagum dan Keuangan AD -

26 Ridzky Putra Bintana Sertu 21100242760689 Staf Kasubbag Rumga Dilmiltama AD BP. ADC TUAKAMWAS MARI

27 Merry Gustini Sertu (K) 21130218570894 Staf Panmud Hukum Dilmiltama AD BP. Staf Sek Ketua MARI

28 Noviani Nistria Susanti Sertu (K) 21140108261194 Baban Spri Waka Dilmiltama AD - 29 Ni Kadek Ditya Anggraeni Sertu (K) 21140108670595 Baban Spri Kadilmiltama AD - 30 Syarifuddin Serda 31990588050179 Baban Tera Dilmiltama AD - 31 Kirana Dita Pratiwi Serda (K)

21150241230396 Baban Taud Dilmiltama AD BP. Staf Sek Ketua

MARI 32 Risca Yuliana Nurmalasari Serda (K) 21150241560796 Baban Taud Dilmiltama AD - 33 Sutono Kopda 31990179180178 Taban Taud Dilmiltama AD - 34 Budi Santoso Praka 31090447980288 Staf Subbag TU dan Rumga AD - 35 Muhammad Faisal Prada 31170636711196

Staf Kasubbag Umum dan Keuangan Dilmiltama

AD -

36 Ardi Sepri Prada 31170682680998 Pelaksana Subbag TU dan Rumga AD -

15


Rincian Pegawai Negeri/ASN Dilmiltama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

NO NAMA GOL NIP JABATAN KET

1 2 3 4 5 7

1 Nuratiah , SH., M.H. IV/b 197109051998032005 Kabag Umum dan Keuangan

2 Erichon Bangun, S.E., M.M. IV/a 197312112002121002 Kasubbag Kepegawaian dan TI

3 Sukarna, S.H. III/d 196310291987031003 Kasubbag Renprog dan Anggaran

4 Dwi Mulyanto, S.E., M.M. III/c 198109202006041007 Kasubbag Keuangan dan Pelaporan

5 Anastasia K, S.E. III/c 198401222009122003 Fungsional Umum Dilmiltama

6 R. Herlanovry K III/b 196811091994031002 Fungsional Umum Dilmiltama

7 Mikun, A.Md. III/b 197708082006041004 Fungsional Umum Dilmiltama

8 Ronni Verimanto S, A.md. III/a 197703312009121001 Fungsional Umum Dilmiltama

9 Sutomo II/a 196212071983111002 Fungsional Umum Dilmiltama

10 Marmin II/a 196404021990031002 Fungsional Umum Dilmiltama

16


Rincian PPNP Dilmiltama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

NO NAMA GOL NIP JABATAN KET

1 2 3 4 5 7

1 Adi Aprianto - - Pramubhakti

2 Anah - - Pramubhakti

3 Iis Susanti - - Pramubhakti

4 Bagas Rahmat Gunarto - - Pramubhakti

5 Muhammad Rizky Mathew - - Pramubhakti

6 Fajar Bahari - - Pramubhakti

7 Luki Aprianto - - Satpam

8 Alif Hamzah - - Satpam

9 Wijat Miko - - Pengemudi

10 Imat Ruhimat - - Pengemudi

11 Thobit Muhammad Urfa - - Pengemudi

17


Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya masih

dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan

kinerja Pengadilan, berikut ini beberapa aspek strategis dan beberapa permasalahan

yang dihadapi Pengadilan Militer Utama.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah

Agung secara konsisten terus menerus meningkatkan pelayanan masyarakat

khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah

Agung menerbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014

tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada

Pengadilan Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat

Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur

(SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Utama, adalah sebagai berikut :

a. SOP penyelesaian perkara tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan;

b. SOP penyelesaian perkara perbedaan pendapat paling lambat 3 (tiga) bulan.

Persentase penyelesaian perkara

TAHUN PERKARA JUMLH PKR YG HRS

DISELESAIKAN

PKR YG DISELESAIKAN

DLM WKT 3 (TIGA) BULAN

PERSENTASE PKR YG TELAH DISELESAIKAN

DLM WKT 3 (TIGA) BULAN

Perkara Tk. Banding dan Perbedaan Pendapat,diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan

2017 Banding 51 13 25,49%

Perbedaan Pendapat 1 1 100%

2018 Banding 24 24 100%


2019 Banding 19 19 100%


2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara diregister, diperiksa dan

diputus. Dalam proses penyelesaian perkara tersebut diperlukan adanya jaminan,

bahwa proses penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya murah,

menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel dan transparan. Beberapa

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

18


faktor yang mendukung hal tersebut antara lain; substansi aturan, SDM, sarana

prasarana dan teknologi informasi.

Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan penyelesaian perkara di

Pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini

telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan, dan

juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem

informasi ini didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan SOP penggunaan serta supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan

perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam

manajemen penanganan perkara masih banyak dikeluhkan para pencari keadilan

(publik) tentang akurasi informasi pada SIPP dan masih terbatasnya kemampuan

SDM dalam hal pemanfaatan teknologi informasi ini.

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (upaya hukum

Kasasi) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;

a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan baik

pada tingkat pertama maupun di tingkat banding yang dirasa tidak memenuhi

rasa keadilan;

Untuk meminimalisir rasa ketidakpuasan para pencari keadilan, harus secara

konsisten berjenjang dilaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam

hal ini Hakim (penguasaan hukum formil dan materiil).

b. Masih rendahnya pengetahuan tentang Hukum Positif (ancaman pidana) dan

kesadaran para pencari keadilan terhadap apa yang dilakukan (tindak pidana).

19


4. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman para pencari keadilan tentang prosedur berperkara di

pengadilan dan masih sulitnya mengakses jalannya perkara baik di Pengadilan

Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun di Tingkat Kasasi (MA RI).

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/

SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/ SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan, maka Mahkamah Agung RI secara komitmen akan berusaha

terus mewujudkan layanan publik yang prima dengan memanfaatkan teknologi

informasi dengan membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) untuk 4 (empat) lingkungan peradilan, khusus Pengadilan Militer dimulai

tahun 2015 sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan konten

yang belum tersedia, SIPP ini merupakan web based application, yaitu suatu

aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau

yang dikenal sebagai browser melalui jaringan internet atau intranet dan

merupakan upaya pengembangan dan penyempurnaan dari sistem aplikasi

sebelumnya (SIADMIL).

Pengadilan Militer Utama dalam hal memberikan kemudahan layanan akses

informasi kepada pencari keadilan, telah menyediakan/menggunakan sarana meja

informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi

termasuk perjalanan/tahapan penyelesaian perkara (konten Direktori putusan)

pada website pengadilan dan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) pada Pengadilan Militer Utama sesuai dengan Surat Dirjen Badilmiltun

MARI Nomor : 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer

Tinggi dan Pengadilan Militer.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terlepas dari

penguatan Sumber Daya Manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan

maupun non teknis. Dalam hal penguatan Sumber Daya Manusia di bidang teknis

peradilan, Mahkamah Agung menetapkan kebijakan pelatihan teknis peradilan

20


bagi Hakim dan Panitera, sedangkan untuk tenaga non teknis melalui pelatihan

terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain kebijakan tersebut, dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan

peningkatan kinerja aparatur, Mahkamah Agung RI telah menetapkan dan

melaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan Eselon II keatas.

6. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja aparatur

maupun secara kelembagaan, Pengadilan Militer Utama adalah pelaksana

kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan

(voorvost) Mahkamah Agung dalam menindak lanjuti laporan/pengaduan yang

berada di wilayah hukum Pengadilan Militer Utama yang terdiri dari :

1. Pengadilan Militer Tinggi I Medan

2. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

3. Pengadilan Militer I-02 Medan

4. Pengadilan Militer I-03 Padang

5. Pengadilan Militer I-04 Palembang

6. Pengadilan Militer I-05 Pontianak

7. Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

8. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

9. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

10. Pengadilan Militer II-08 Jakarta

11. Pengadilan Militer II-09 Bandung

12. Pengadilan Militer II-10 Semarang

13. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

14. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

15. Pengadilan Militer III-12 Surabaya

16. Pengadilan Militer III-13 Madiun

17. Pengadilan Militer III-14 Denpasar

18. Pengadilan Militer III-15 Kupang

19. Pengadilan Militer III-16 Makassar

20. Pengadilan Militer III-17 Manado

21. Pengadilan Militer III-18 Ambon

22. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

21


Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal

antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pengawasan,

keterbatasan anggaran yang ada dengan dibandingkan begitu luasnya wilayah dan

masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan.

Potensi dan Permasalahan

Potensi Permasalahan

1. Penyelesaian Perkara 1

SE MA RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 Lingkungan Peradilan & SOP Penyelesaian perkara Pengadilan Militer Utama.

1 pengiriman berkas perkara banding yang diajukan oleh tingkat pertama masih ada yang melebihi waktu 14 hari. Hal ini dapat menyebabkan penyelesaian perkara pada tingkat banding melebihi 3 bulan sesuai waktu yang ditentukan dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 dan SOP Pengadilan Militer Utama.

2 Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mendukung proses percepatan penyelesaian perkara

2 Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) belum bisa diakses oleh para pencari keadilan karena SIPP pada Tingkat Banding masih dalam proses pengembangan.

2. Manajemen penanganan perkara

1.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Sedang dilaksanakan pengembangan SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding oleh Tim Developmen MA RI.

3. Akses terhadap Pengadilan 1.

Adanya program penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling.

1

Terbatasnya anggaran yang tersedia dan mengingat secara geografis letak atau wilayah hukum Pengadilan Militer Utama yang luas, proses penyelesaian perkara sidang keliling tidak maksimal.

4. Penyelesaian perkara perbedaan pendapat

1. Pemahaman Papera Pasal 127 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang penyelesaian perbedaan pendapat

1. Papera belum memahami ketentuan mengenai persyaratan pengajuan perbedaan pendapat Pasal 127 UU 31 Nomor Tahun 1997

22


5. SDM 1

Pelatihan bagi tenaga teknis peradilan

1

Masih kurangnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan

2 Dilaksanakannya sistem kompetensi dalam rangka promosi jabatan melalui fit and propertest

2

Pola karier yang belum berdasarkan kompetensi dan beban kerja yang belum merata.

3 Dilaksanakannya eksaminasi putusan untuk promosi jabatan

3 Masih ada putusan hakim sempurna.

6 Fungsi Pengawasan 1

Pengadilan Militer Utama sebagai kawal depan (Voor post) MA RI dalam hal menindak lanjuti pengaduan atau laporan dari daerah atau Peradilan di jajarannya.

1

Terbatasnya SDM Pengawasan.

2 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2 Masih kurangnya pemahaman para pencari keadilan tentang mekanisme pengaduan.

3 Keputusan KMA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

3 Belum adanya regulasi jaminan terhadap kerahasiaan identitas, perlindungan bagi pelapor pengaduan.

4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

4 Masih ada staf yang melakukan pelanggaran.

23


1. Pada penghujung tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan

Kesekretariatan, sehingga tidak ada lagi jabatan rangkap/rangkap jabatan, dan

ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 474-1/SEK/

KU.01/102015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan.

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin

Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya, mengatur tentang :

Bab I : Ketentuan Umum

Pasal 1 (1-8), Berisikan tentang hal-hal yang dimaksud; Disiplin

Kerja, Hakim, Sanksi, Hakim, Hakim Ad Hock, Hakim Yustisial,

Hakim Non Palu, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua/Kepala dan

Wakil Ketua/Wakil Kepala.

Bab II : Disiplin Kerja Hakim

Pasal 2 s.d. 12, Mengatur tentang Kewajiban, Hari Kerja, Jam

Kerja, Jam Istirahat, Daftar Hadir, Daftar Pulang dan Izin.

Bab III : Pembinaan

Pasal 13 s.d. 15, Mengatur tentang Cuti Sakit dan Sanksi

Bab IV : Pelaporan

Pasal 16 s.d. 19, Mengatur tentang Kewajiban Melaporkan

dalam hal adanya tindak pelanggaran disiplin.

Bab V : Pembentukan an Susunan Tim Pemeriksa.

Pasal 20, Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Tim

Pemeriksa.

Bab VI : Pelanggaran

Pasal 21, Mengatur tentang Penjatuhan Sanksi atas Tindak

Pelanggaran

Bab VII : Sanksi

Paal 22, 23, Mengatur tentang Jenis-jenis Sanksi.

Bab VIII : Ketentuan Peralihan

REGULASI TAHUN 2015 S.D. 2019

24


Pasal 24, Menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan

Mahkamah Agung ini, Kep KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009

tentang Perubahan Pertama atas Kep KMA No.

071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja

dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim

dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan

disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus

kinerja Hakim dinyatakan tidak berlaku.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan

Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya, mengatur tentang :


Pasal 1, mengatur tentang yang dimaksud dengan Pengawasan

dan Pembinaan Atas Langsung, Pengawasan Melekat,

Pengawasan Fungsional, Hakim, Bawahan, Apartur, Kode etik

aparatur Peradilan, Atasan Langsung, Pimpinan Mahkamah

Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan

Pengadilan Tingkat Pertama, Pejabat Struktural, Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bab II : Kewajiban Pengawasan dan Pembinaan Atas Langsung.

Pasal 2 s.d. 8, mengatur tentang Kewajiban Atas LAngsung,

Tindak lanjut, Bentuk-bentuk Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi

Sementara.

Bab III : Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan

Pasal 9 s.d. 11, mengatur tentang Bentuk-bentuk Sanksi dan

Penghargaan.

Bab IV : Penutup

Pasal 12 dan 13, menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya

Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Keputusan KMA Nomor

096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan

Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam

melaksanakan tugas pengawasan dinyatakan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

25


4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya.


Pasal 1 s.d. 3, mengatur tentang hal-hal yang dimaksud:

Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Meja Pengaduan,

Penelaahan Pengaduan, Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim, Pihak

Terkait, ASN, Pelanggaran, Pemeriksaan, Konfirmasi, Klarifikasi,

Rekomendasi, Tindak lanjut, Rehabilitasi, Pejabat Pembina

Kepegawaian, Pelapor dan atau Whistleblower, Terlapor, Saksi,

Ahli, Pendamping, SIWAS MARI, SIKEP, Hari, Tujuan Penanganan

Pengaduan dan Sarana Pengaduan.

Bab II : Prinsip-prinsip Penanganan Pengaduan

Pasal 4, mengatur tentang prinsip-prinsip pengaduan yang meliputi:

Terintegrasi, Objektivitas, Efektif, Transparansi, Akuntabilitas,

Kerahasiaan, Adil, Non Diskriminatif, Independensi, Netralitas,

Kepastian Hukum, Profesionalitas, Proporsionalitas dan Menjunjung

tinggi Independensi Peradilan.

Bab III : Kewenangan Penanganan Pengaduan

Pasal 5 s.d. 9, mengatur tentang Penanganan Pengaduan adalah

kewenangan Badan Pengawasan, Pendelegasian wewenang

kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Badan

Pengawasan melaksanakan Penanganan Pengaduan atas inisiatif

sendiri maupun atas perintah Pimpinan Mahkamah Agung dan

Penanggung Jawab Penanganan Pengaduan.

Bab IV : Penyampaian dan Pengadministrasian Pengaduan

Bab V : Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Bab VI : Pelaporan dan Pengarsipan

Bab VII : Penutup

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas

Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara

di pengadilan secara elektronik.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan

Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding

pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

26


7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua

atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai

pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer Utama disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan

Militer Utama yang berisikan antara lain; Latar Belakang, Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(Strategic issued)

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan

perjanjian kinerja yang berisikan antara lain :

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan TA. 2020

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan) TA. 2019

BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer Utama, yang terdiri dari :

A. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja :

1. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi

Kinerja);

2. Membandingkian antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terahir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis Capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=download&id=7122&chk=e2b2ba8e06728006e940a36dd1053e7d&no_html=1

27


kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja).

B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya, yang terdiri dari :

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi

2. Perjanjian Kinerja dan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019

3. Rencana Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021

4. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2015- 2019

5. Surat Perintah Penyusunan LKjIP TA 2019

28


Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Militer Utama Tahun 2015-2019 yang telah direviu yaitu pada 31

Januari 2019. Renstra Pengadilan Militer Utama merupakan dokumen

perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program

dan Kegiatan Pengadilan Militer Utama sebagai pedoman/acuan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depanyang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Militer Utama. Visi Pengadilan Militer Utama mengacu

pada Mahkamah Agung RI adalah “Mewujudkan Pengadilan Militer

Utama yang Agung”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

tercapai/terwujud dengan baik.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Militer Utama,

yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian peradilan militer

2. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan peradilan di


3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan di


4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan di Pengadilan Militer Utama.

2. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Utama

sebagaimana yang telah ditetapkan, maka visi dan misi harus dirumuskan

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

29


ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan

strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah merupakan penjabaran atau bentuk implementasi

dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer Utama adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti dalam

penyelesaian perkara.

2. Meningkatkan kualitas Hakim.

3. Meningkatkan pelayanan administrasi Kepaniteraan.

4. Meningkatkan pelayanan administrasi Kesekretariatan.

5. Meningkatkan pengawasan.

6. Meningkatkan disiplin kerja.

7. Memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

3. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Militer Utama yakni :

1) Tercapainya peningkatan kualitas penerimaan dan

penyelesaian perkara.

2) Peningkatan tertib administrasi perkara.

3) Peningkatan kualitas pengawasan.

4) Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia bidang

tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

5) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice).

6) Peningkatan tata tertib kearsipan perkara.

7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana


b. Program dan Kegiatan

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Pengadilan Militer Utama secara garis besar menyusun langkah-

30


langkah yang terdiri atas beberapa tahapan dalam bentuk program

dan kegiatan sebagai berikut :

1) Tahap perencanaan yaitu program dan kegiatan mengumpulkan

semua data-data yang diperlukan guna mengidentifikasikan

permasalahan, menganalisa permasalahan yang dihadapi dan

merumuskan masalah.

2) Tahap persiapan yaitu program dan kegiatan merumuskan cara

bertindak atau alternatif kebijaksanaan dan menetapkan arah

kebijaksanaan yang akan diambil.

3) Tahap pelaksanan dan pengakhiran dalamsasaran dan

anggaran yaitu program dan kegiatan mengkoordinasikan penjabaran

kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, menetapkan

penjabaran sasaran dan anggran, menjabarkan satuan ke dalam

rancangan satuan, menetapkan program dan kegiatan tersebut dapat

diimplemntasikan melalui 5 (lima) strategi yaitu :

a) Strategi stabilitas.

(1) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan

mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Militer

Utama, serta menghindari dari segala yang menjadi

penghambat dimasa lalu.

(2) Meningkatkan bahwa segala daya dan dana

diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud

kondisi Pengadilan Militer Utama pada posisi yang stabil

dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

b) Strategi pembangunan.

Strategi ini berorientasai untuk menambah kegiatan

dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan

Militer Utama berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan yang mengalami perubahan

signifikan, sehingga diperlukan segala fasilitas yang

kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran

modal untuk pembangunan rehabilitasi gedung kantor

Pengadilan Militer Utama dalam DIPA tahun 2017 secara

berkesinambungan.

31


c) Strategi efesiensi dan efektif.

Strategi ini berorientasi kepada skala prioritas

dengan memilih kebutuhan yang paling mendesak dan

mendasar yang harus didahulukan sertab pengurangan

skala prioritas opersional Pengadilan Militer Utama yang

tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

d) Strategi pelayanan publik.

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah

Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk

Pengadilan Militer Utama, merupakan salah satu indikator

pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan

yang agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam

bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan informasi publik dan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

tentang Pedoman pelayanan informasi di pengadilan serta

surat Keputusan Wakil Ketuan Mahkamah Agung RI

bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/I/2009

tentang Pedoman pelaksanaan pelayanan informasi pada

Mahkamah Agung RI tersebut. Subtansi kebijakan pada

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut

telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang

boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan

pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara

pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan

terhadap pelayanan informasi dan tata cara pelaporan.

e) Strategi kombinasi.

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat

kombinasi di atas. Dengan tetap memperiotaskan program

mana yang harus didahulukan karena adanya

keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip

proposionalitas. Dari rencana strategis di atas kunci

keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui

32


rencana strategis Pengadilan Militer Utama kedepan dapat

dirumuskan dalam 4 (empat) aspek yaitu :

(1) Sumber daya manusia mencakup :

i. Peningkatan kualitas melalui pendidikan

dan pelatihan.

ii. Penataan kembali sistem pembinan kalier

pegawai menurut alur karier yang ada.

iii. Penggunaan teknologi informasi dalam

sistem pelaporan dan administrasi.

(2) Sarana dan prasarana mencakup :

i. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai

kebutuhan yang nyata.

ii. Pengembangan perpustakaan melalui

koleksi buku, sarana dan prasarana berikut

sistem pelayanan melalui sistem aplikasi.

iii. Peningkatan jumlah anggaran melalui

DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik


(3) Ketatalaksanaan mencakup:

i. Melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku secara

optimal.

ii. Melaksanakan program Pengadilan Militer

Utama yang telah disusun dengan tetap

berdasarkan kepada ketentuan Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, SEMA, Juklak

dan Juknis yang ada.

(4) Hukum materiil mencakup :

Penelaahan dan inventarisasi materi

hukum, memesyarakatkan hukum yang berlaku

melalui sosialisasi dan dialog terhadap

masyarakat militer khusunya para pencari

keadilan.

33


4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

a. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga

masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian

perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan

akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan

integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan

strategi peningkatan kinerja :

1) Sistem karir perbaikan dalam mekanisme promosi dan

mutasi sesuain dengan kompetensi.

2) Pengawasan eksternal. Hal ini untuk menjamin

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3) Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai

bidangnya.

Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan

prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk

meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan

mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan

pelayanan maupun penerima layanan.

2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi

untuk pelayanan publik.

34


5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Seiring tuntutan reformasi birokrasi khususnya upaya peningkatan

pelayanan publik yang baik, maka Pengadilan Militer Utama pada tanggal

31 Januari 2019 (tahun kelima RPJM 2015-2019) telah melakukan Reviu

terhadap RENSTRA 2015-2019 terutama mereviu Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang semula hanya menitik beratkan pada kuantitas dalam

proses percepatan penyelesaian perkara sebagaimana telah dituangkan

dalam tujuan dan sasaran strategis, hal ini mengacu kepada SE

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 akan tetapi harus mampu

mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yakni

“Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel” .

35


REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN MILITER UTAMA

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentanse sisa perkara yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

b. Persentanse perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100% Jumlah perkara yang ada Catatan: - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus

diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun

berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun

berjalan


dan Laporan Tahunan

c. Persentanse perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu.

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan X 100% Jumlah perkara pidana yang ada Catatan: - Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan perkara pidana

yang harus diselesikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara pidana yang ada = jumlah perkara pidana yang

diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara pidana tepat waktu = perkara pidana yang

diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding

(untuk Mayor ke atas)


dan Laporan Tahunan

36


NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

d. Persentase

penurunan sisa perkara

Sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara tahun berjalan X 100% Sisa Perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan


dan Laporan Tahunan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100% Jumlah putusan Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan perbedaan pendapat


dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentanse perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan X 00% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan Catatan: - Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan

hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar

kantor pengadilan (setting plaatz, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)


dan Laporan Tahunan

37


Unit Kerja : Pengadilan Militer Utama Tahun Anggaran : 2020

No

Tujuan Sasaran Target Strategis 2020

Uraian Indikator kinerja Target Strategis Indikator Kinerja 2020 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Target (Juta

Rp)

Total Target

(Juta Rp)

1 Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan

75% Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Peningkatan Manajemen Peradilan Mliter

349

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Persentanse sisa perkara yang diselesaikan

100%

Penyelesaian Administrasi Perkara Peradilan Militer

45 Berkas

90

Persentanse perkara yang diselesaikan

95%

Persentase perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu

95%

Persentanse jumlah perkara

perbedaan pendapat yang

diselesaikan

95%

Persentase penurunan sisa perkara

50%

Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan militer

100%

B. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2020

38


No


Uraian Indikator kinerja Target Strategis Indikator Kinerja 2020 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Target (Jut Rp)

Total Target

(Juta Rp)

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu

100%

Jumlah penyampaian berkas perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK

45 Berkas

12

2 Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

95% Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

100% Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan Militer

4 Monev

150

3 Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plats

10% Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)

100%

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Peningkatan Manajemen Peradilan Mliter

Pelaksanaan sidang keliling

1 Sidang

80

Persentanse perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)

80%

39


No


Uraian Indikator kinerja Target Strategis Indikator Kinerja 2020 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Target (Juta Rp))

Total Target

(Juta Rp)

4 Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan

80%

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Admnistrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

7.205

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase jumlah putusan

yang dipublikasikan 100%

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah

12 Layanan

5.183

Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti

100%

Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Persentanse temuan yang ditindaklanjuti 100%

Satuan Kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan

12 Layanan

125

Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer 100%

Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja

Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran 100%

40


No


Uraian Indikator kinerja Target Strategis Indikator Kinerja 2020 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Target (Rp)

Total Target

(Juta Rp)

Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

2.150

Persentanse pengadaan sarana dan prasarana

100% Pembangunan/ Renovasi Gedung Bangunan

1 Sistem

1.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP

5 Unit

100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan

1 Sistem

200

Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan

4 Unit

1.200

41


No


Uraian Indikator kinerja Target Strategis Indikator Kinerja 2020 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Target (Rp)

Total Target

(Juta Rp)

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan

20 Unit

150

Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung

50 Unit

200

42



No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target %

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


Persentanse sisa perkara yang diselesaikan 100

Persentanse jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu

95

Persentase jumlah perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu

95

Persentanse jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu

95


50


100


Persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu

100

2. Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.


100

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Jumlah pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)

100

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

43


Persentanse perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)

80

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan

100


100

Persentanse temuan yang ditindaklanjuti

100

Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer

100

Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja

Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran

100


100

Persentanse pengadaan sarana dan prasarana 100

44


Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja

yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan

akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan

strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk

memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program

dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 2019,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang

telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun

demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan

dalam tabel dibawah ini.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TA 2019

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

45



No. Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target %

Realisasi %

Capaian %

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


Persentanse sisa perkara yang diselesaikan

100 100 100

Persentanse jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu

95 100 105,2


100 100 105,2

Persentanse jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu

80 100 105,2


50 100 2


100 100 100


Persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa/ Pengadilan pengaju tepat waktu

100 100 100

2. Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.


100 100 100

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

Jumlah pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)

100 100 100

1. PENGUKURAN KINERJA

46


terpinggirkan Persentanse perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)

80 100 125

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).


100 100 100


100 100 100

Persentanse temuan yang ditindaklanjuti

100 100 100


100 100 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Terdiri dari :

Rp. 5.244.674.000,-

1. Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung R.I.

Rp. 5.042.674.000,-

2. Anggaran Kegiatan Manajemen Peradilan Militer 3. Anggaran kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana

Rp. 160.000.000,- Rp. 42.000.000,-

47


Pengukuran kinerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2019 mengacu pada

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Militer Utama telah melaksanakan

seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan

sebagai berikut :

Capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel pada tahun 2019 dibandingkan dengan sasaran pada tahun 2017

dan tahun 2018 terdapat 6 (enam) indikator dari sasaran tersebut :

Indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentanse sisa perkara yang diselesaikan 100 100 100 100 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan

adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara

yang harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara persentase sisa perkara yang telah diselesaikan

(Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2019 Persentase Capaian penyelesaian Sisa Perkara TA 2018

adalah sebesar 100%.

PENYELESAIAN SISA PERKARA TK. BANDING TA. 2019

Data Sisa Perkara Tk. Banding TA. 2018 Jumlah Target Realisasi Capaian

Sisa perkara TA. 2018 0

Perkara masuk TA. 2019 19

Jumlah perkara TA. 2019 (Sisa + Masuk) 19

Sisa perkara TA. 2018 yang diselesaikan pada Th. 2019 0 100% 100% 100%

Perkara TA.2019 yang diselesaikan 19

Sisa perkara akhir TA. 2019 0

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG

PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

48


PENYELESAIAN SISA PERKARA PERBEDAAN PENDAPAT TA. 2019 Data Sisa Perkara Perbedaan Pendapat

TA. 2018 Jumlah Target Realisasi Capaian







Ditinjau dari tahun 2018 dan tahun 2017, persentase sisa perkara baik Sisa

Perkara Banding dan Sisa Perkara Perbedaan Pendapat yang diselesaikan

selalu mencapai target 100%.

GRAFIK PENYELESAIAN SISA PERKARA

Persentase jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentanse jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 95 100 105,2 105,2 101,21

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase jumlah perkara yang

diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diselesaikan

dengan perkara yang harus diselesaikan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase

perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Tabel diatas, menggambarkan capaian indikator persentase jumlah perkara

yang diselesaikan tepat waktu selama TA. 2019 dan dibandingkan capaian

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2017 2018 2019

Sisa Awal

Masuk

Putus

Dikembalikan/Dilimpahkan

Putus NO

Sisa Akhir

49


tahun 2018 dan tahun 2017.

Pada tahun 2019 persentase capaian jumlah perkara yang diselesaikan tepat

waktu adalah sebesar 105,2%.

JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

< 3 BULAN 4 - 5 BULAN 6 - 12 BULAN > 12 BULAN TOTAL

TOTAL PERKARA

PUTUS PADA KEADAAN PERKARA

KET

21 0 0 0 21 21 -


INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentase jumlah perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu 95 100 105,2 105,2 101,14

Perkara yang ada sejumlah 21 perkara (Sisa + Masuk)

Target : 95% dari Perkara tersedia (diregister)

Diselesaikan : 21 perkara , sisa Nihil.

Realisasi : 100%

Capaian : 100 : 95 X 100 = 105,2% (melebihi target)

50


Realisasi penyelesaian perkara tingkat banding dan perkara perbedaan

pendapat mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, antara lain

terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi dari para Hakim dan

Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non

teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan

pelayanan prima terhadap pencari keadilan;

PENYELESAIAN PERKARA BANDING TA. 2018 dan 2019

Data Perkara Tk. Banding TA. 2018 Jumlah Target Realisasi Capaian



Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk) 22

Perkara yang diselesaikan TA. 2018 24 95% 100% 105,2%

Sisa akhir TA . 2018 0

Data Perkara Tk. Banding TA. 2019 Jumlah Target Realisasi Capaian



Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk) 19


Sisa akhir TA. 2019 0

Persentanse jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan

tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentanse jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu 95 100 105,2 105,2 105,26

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

Target Realisasi Capaian

2018 95% 100,00% 105,20%

2019 95% 100% 105,20%

GRAFIK PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA BANDING TA. 2018 & TA. 2019

51


Perkara Perbedaan Pendapat yang masuk sejumlah 2 (dua) perkara dan 2

(tiga) perkara tersebut putus (selesai) sehingga tidak ada lagi sisa perkara

yang harus diselesaikan. Dengan sudah memenuhi target 95%, bahkan

realisasinya bias dikatakan 105,2%.

Target : 95% dari Perkara tersedia

Diselesaikan : 2 perkara , sisa 0 perkara.

Realisasi : 100 %

Capaian : 105,2%

Realisasi penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat mencapai target,

kondisi ini disebabkan beberapa faktor, antara lain terbentuknya komitmen,

kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera Pengganti serta

dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap

penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima

terhadap pencari keadilan;

PENYELESAIAN PERKARA PERBEDAAN PENDAPAT TA. 2018 dan 2019 Data Perkara Perbedaan Pendapat TA. 2018

Jumlah Target Realisasi Capaian





Data Perkara Perbedaan Pendapat TA. 2019

Jumlah Target Realisasi Capaian





52



INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %


50 100 2 2 133,33

Tabel diatas, menggambarkan capaian indikator persentase penurunan sisa

perkara yang diselesaikan pada TA. 2019 sama dengan pada TA. 2018.

Tahun 2019 Pengadilan Militer Utama menargetkan penurunan sisa perkara

yang diselesaikan sebesar 50%, sedangkan realisasinya sebesar 100%

sehingga persentase penurunannya hanya mencapai 2%.

PENURUNAN PENYELESAIAN SISA PERKARA TA. 2019

Data Perkara TA. 2019 Jumlah Target Realisasi Capaian







53


PENURUNAN PENYELESAIAN SISA PERKARA TA. 2019

Data Perkara TA. 2019 Jumlah Target Realisasi Capaian







GRAFIK PENURUNAN PENYELESAIAN SISA PERKARA


INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %


100 100 100 100 50

Tabel capaian persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke peradilan

militer yang berada dibawah kewenangan Dilmiltama tahun 2019 capaiannya

sesuai dengan target yang ditentukan.

2

25 27

0 0

21 21

0 0

5

10

15

20

25

30

Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir

2018 2019

54


Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

pada tahun 2019 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun

2018, adalah sebagai berikut :

Persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan

Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu

INDIKATOR KINERJA 2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa/ Pengadilan pengaju tepat waktu

100 100 100 100 100

Tahun 2017, 2018 dan 2019, semua perkara yang masuk ke Dilmiltama dan

sudah diputus kemudian dikirimkan kembali berkas aslinya beserta putusan,

petikan putusan dan salinannya ke pengadilan pengaju, Otmilti dan Terdakwa

atau Penasihat Hukumnya. Pengiriman berkas tersebut sesuai dengan batas

waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4,3

2,4 2

GRAFIK PERSENTASE PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PERADILAN

MILITER

2017 2018 2019

SASARAN : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN

PENYELESAIAN PERKARA

55


Grafik Persentanse salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa/ Pengadilan pengaju tepat waktu

Capaian sasaran Peningkatan percepatan proses penanganan perkara

melalui pemanfaatan Teknologi Informasi pada tahun 2019 dibandingkan

dengan penyelesaian perkara pada tahun 2018 dan 2017, adalah sebagai

berikut:

INDIKATOR KINERJA 2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentanse percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

100 100 100 100 0

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase percepatan penyelesaian

perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah

perbandingan antara jumlah putusan yang sudah dapat diakses melalui SIPP

Web Mahkamah Agung RI seketika setelah putusan diucapkan. Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase target yang

ditetapkan dibagi dengan realisasi dari target tersebut.


2017 100% 100% 100%

2018 100% 100% 100%

2019 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SASARAN : PENINGKATAN PERCEPATAN PROSES PENANGANAN

PERKARA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI

56


Bahwa pada tahun 2016 aplikasi SIPP untuk jajaran Pengadilan Militer masih

dalam tahap pengenalan dan sekedar uji coba sehingga belum maksimal

sepenuhnya digunakan.

Capaian sasaran Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan pada tahun 2019 dibandingkan dengan penyelesaian perkara

pada tahun 2018 mempunyai 2 (dua) indikator dengan perbandingan sebagai

berikut :

Jumlah pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan (sidang keliling)

INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Jumlah pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan (sidang keliling)

100 100 100 100 0

Pada tahun 2019 Dilmiltama melaksanakan sidang ulang (sidang keliling)

selama 1 (satu) kali, pada tahun 2018 selama 3 (tiga) kali sedangkan pada

tahun 2017 sama sekali tidak melaksanakan sidang keliling.

92%

94%

96%

98%

100%


GRAFIK PERSENTANSE PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN

PERKARA (SIPP)

2017 2018 2019

SASARAN : PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT

MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

57


Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (sidang

keliling)

INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (sidang keliling)

80 100 125 125 0

Persentase pelaksanaan sidang ulang (sidang keliling) selama 1 (satu) kali

adalah membandingkan antara target dibagi dengan realisasinya, sehingga

capaian persentasenya adalah melebihi target yang ditetapkan.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TARGET REALISASI CAPAIAN

Grafik jumlah pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan (sidang keliling)

2017 2018 2019

0%

50%

100%

150%

TARGET REALISASI CAPAIAN

Grafik Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung

pengadilan (sidang keliling) Tahun 2019

58


Capaian sasaran Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice) TA. 2019 mempunyai 4 (empat) indikator kinerja,

dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:


INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %


100 100 100 100 100

Pada tahun 2018 Dilmiltama memutus perkara banding sebanyak 25 perkara

dan semuanya sudah di upload serta dipublikasikan di aplikasi web Direktori

Putusan sehingga realisasi dan capaiannya sudah sesuai dengan target yang

ditetapkan, begitupun juga pada tahun 2019, jumlah perkara yang masuk

sebanyak 21 perkara, semua sudah di upload dan di publikasikan di aplikasi

web Direktori Putusan.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


PERSENTASE JUMLAH PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN

2017

2018

2019

SASARAN : PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT

TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

59



INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %


100 100 100 100 100

Selama tahun 2018, tidak ada pengaduan maupun permintaan informasi ke

Dilmiltama, begitupun pada tahun 2019 juga tidak ada pengaduan dan

permintaan informasi ke Dilmiltama.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100 100 100 100 100

Selama tahun 2018, tidak ada temuan yang ditindaklanjuti oleh Dilmiltama,

begitupun pada tahun 2019 juga tidak ada ada temuan yang ditindaklanjuti,

sehingga capaian persentasenya sesuai dengan target yang ditetapkan.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grafik persentase penanganan pengaduan & informasi yang ditindaklanjuti

2017

2018

2019

60



INDIKATOR KINERJA

2019 2018 2017

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

CAPAIAN %


100 100 100 100 50

Pada tahun 2017, pelaksanaan pengawasan ke Dilmilti dan Dilmil yang

dilaksanakan oleh Dilmiltama kurang maksimal dikarenakan jumlah personil

(Hakim Pengawas) dan Panitera/Panitera Pengganti terbatas.

Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 pelaksanaan pengawasan bisa

dimaksimalkan karena jumlah personel memadai untuk melaksanakan

pengawasan ke Dilmilti ataupun Dilmil seluruh Indonesia.

2017

2018

2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grafik persentanse temuan yang ditindaklanjuti

61


Capaian sasaran Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja

TA. 2019 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, dibandingkan dengan tahun

2018 adalah sebagai berikut:

Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA 2018 2019

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran

100 99.53 99.53 94,85

Jumlah biaya penyelenggaraan operasional perkantoran Pengadilan Militer

Utama dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 1.608.347.000,- (Satu milyar

enam ratus delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan

jumlah realisasi biaya penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar Rp.

1.525.592.344,- (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan

puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah). Ukuran realisasi persentase

terpenuhinya penyelenggaraan operasional perkantoran adalah perbandingan

jumlah realisasi penyelenggaraan operasional perkantoran dengan jumlah biaya

penyelenggaraan operasional perkantoran dalam satu tahun anggaran adalah

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grafik persentase pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer

2017

2018

2019

SASARAN : PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET, KEUANGAN

DAN KINERJA

62


(Rp. 1.525.592.344,- : Rp. 1.608.347.000,-) X 100% adalah 94,85%. Dengan

demikian, ukuran capaian persentanse pengadaan sarana dan prasarana adalah

perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu (94,85% :

100,00%) X 100% = 94,85%.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2018 mencapai

99,87%, sehingga capaian indikator tahun 2019 terdapat penurunan sebesar

0,83%. Jumlah biaya penyelenggaraan operasional perkantoran Pengadilan

Militer Utama tahun 2018 sebesar Rp1.480.298.000,- (Satu milyar empat ratus

delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan

realisasi biaya penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar

Rp1.464.592.781,- (Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus

sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA

2018 2019

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %


100 99.78 99.78 99,99

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan Pengadilan

Militer Utama dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 3.343.654.000,- (Tiga

milyar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah),

sedangkan jumlah gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan sebesar Rp.

3.340.194.693,- (Tiga milyar tiga ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh

empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah). Ukuran realisasi persentase

terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan adalah perbandingan jumlah gaji

dan tunjangan yang telah dibayarkan dengan gaji dan tunjangan yang harus

dibayarkan dalam satu tahun anggaran adalah (Rp. 3.340.194.693,- : Rp.

3.343.654.000,-) X 100% adalah 99,99%. Dengan demikian, ukuran capaian

persentanse pembayaran gaji dan tunjangan adalah perbandingan realisasi

dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu (99,99%: 100,00%) X 100% = 99,99%.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya

mencapai 99,78%, sehingga persentase capaian indikator tahun 2019 terdapat

kenaikan sebesar 0,21%. Jumlah biaya pembayaran gaji dan tunjangan yang

harus dibayarkan Pengadilan Militer Utama tahun 2018 sebesar Rp.

3.431.067.000,- (Tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh

63


ribu rupiah), sedangkan realisasi biaya pembayaran gaji dan tunjangan sebesar

Rp. 3.423.540.413,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat

puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Persentanse pengadaan sarana dan prasarana 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA

2018 2019

TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN %

CAPAIAN %

Persentanse pengadaan sarana dan prasarana

100 100 100 100

Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer

Utama tahun 2019 adalah 1 layanan dengan biaya sebesar Rp. 42.000.000,-

(Empat puluh dua juta rupiah). Target pengadaan sarana dan prasarana tahun

2019 adalah 4 unit, sedangkan realisasi pengadaan sarana dan prasarana 4 unit.

Ukuran persentanse pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan

jumlah unit realisasi pengadaanperalatan dan mesindengan jumlah unit target

pengadaan peralatan dan mesin adalah (4 : 4) X 100% adalah 100,00%. Dengan

demikian, ukuran capaian persentanse pengadaan sarana dan prasarana adalah

perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu (100%: 100%) X

100% = 100,00%.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2018 mencapai

100,00% yaitu sama dengan capaian indikator tahun 2019.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target

rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 yang terdiri dari :

1. DIPA- 005.01.2.663161/2019 Tanggal 05 Desember 2018

2. DIPA- 005.05.2.663162/2019 Tanggal 05 Desember 2018

Pada awal tahun 2019, jumlah anggaran DIPA BUA dan DIPA Dirjenmiltun

Tanggal 05 Desember 2018 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun

2019 adalah sebesar Rp. 5.487.636.000,- (Lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh

juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer Utama tahun anggaran 2019,

rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan

Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

B. REALISASI ANGGARAN

64


1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

adalah sebagai berikut :

NO. KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI

% (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 Belanja Pegawai 3.803.989.000 3.343.654.000 3.340.194.693 99,99

2 Belanja Barang 1.511.147.000 1.699.447.000 1.613.824.044 94,96

3 Belanja Modal 12.500.000 42.000.000 41.770.000 99,45

JUMLAH 4.970.836.000 5.085.101.000 4.995.788.737 98,31

DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2019 telah mengalami

revisi sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut :

a. Revisi atas DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) pada tanggal

31 Januari 2020 adalah revisi pagu minus belanja pegawai. Pada revisi ini

terjadi perubahan digital stamp dari 2992-2014-4840-9234 menjadi 1008-

8934-5347-7024 dan terjadi perubahan pagu anggaran yang semula Rp

5.327.636.000,- menjadi Rp 5.085.101.000,-

b. Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada

Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja pegawai adalah Kompensasi

terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

Ru

pia

h

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

pagu awal 3.803.989.000 1.511.147.000 12.500.000

pagu revisi 3.343.654.000 1.699.447.000 42.000.000

realisasi 3.340.194.693 1.613.824.044 41.770.000

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

65


dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik

kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam

rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

1) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk

Uang Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada

pembayaran Gaji;

2) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran

Gaji Pejabat Negara;

3) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak

Tetap;

4) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap,

termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi

pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit

organisasi yang bersangkutan;

5) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur

termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;

6) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran

kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan

oleh Presiden/Menteri Keuangan;

7) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran

belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun

database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan

menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam

pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena

belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan

termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di

lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke

daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian

Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau pembayaran uang

kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak

reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang

kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia

66


pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan

kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;

8) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan

Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan

Uang Tunggu TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja

Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara, TNI/Kemhan, Polri, dan

Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI

/Pensiunan/Veteran;

9) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui

unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan

10) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang

besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku.

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang

berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang

mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Pada Kantor Pengadilan Militer Utama Belanja Pegawai

dipergunakan untuk :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Uang Makan PNS,

sedangkan Belanja Gaji TNI/POLRI termasuk Tunjangan Lauk

Pauk masih dibayarkan oleh Mabes TNI;

2) Belanja Tunjangan TNI/Polri;

3) Belanja Tunjangan Pejabat Negara; dan

4) Belanja Lembur.

a) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) BUA MA

RI Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Militer

Utama sebesar Rp.5.327.636.000,- namun setelah

mengalami revisi anggaran sebanyak enam kali pagu belanja

pegawai menjadi Rp. 5.085.101.000,-.

b) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2019 yang

telah direvisi, realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer

Utama per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar

67


Rp. 3.340.194.693,- dan TA 2018 sebesar

Rp. 3.423.540.413,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami

penurunan nilai sebesar Rp 83.345.720,- atau sebesar 2,4%

dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini

disebabkan karena adanya perbedaan besaran pagu

anggaran belanja pegawai antara TA 2019 dengan TA 2018

sehingga jumlah maksimal pagu yang dapat diserap berbeda.

Namun jika dilihat dari persentase realisasi anggaran

belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai,

maka realisasi anggaran belanja pegawai Pengadilan Militer

Utama per 31 Desember TA 2019 mengalami peningkatan

dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pegawai per

31 Desember TA 2018. Per 31 Desember 2019 realisasi

anggaran belanja Pengadilan Militer Utama sebesar 99,99%

dari pagu anggaran belanja pegawai TA 2019 sedangkan

realisasi anggaran belanja pegawai per 31 Desember 2018

adalah sebesar 99,78% dari pagu anggaran belanja pegawai

TA 2018. Dengan demikian terjadi peningkatan persentase

realisasi anggaran belanja sebesar 0,21%. Peningkatan

persentase realisasi belanja pegawai ini disebabkan oleh :

Bertambahnya jumlah personil hakim tahun 2019

sehingga menambah realisasi belanja pegawai;

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel Realisasi Belanja Pegawai TA 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian Pagu Anggaran

Semula

Pagu Anggaran

Setelah Revisi

Realisasi %

Belanja Gaji Pokok PNS 466.347.000 545.261.000 545.260.140 100,00

Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.000 10.000 9.023 90,23

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 37.392.000 40.893.000 40.892.250 100,00

Belanja Tunj. Anak PNS 9.134.000 10.235.000 10.234.536 100,00

Belanja Tunjngan Fungsional PNS 37.440.000 111.210.000 107.770.000 96,91

Belanja Tunj. Struktural PNS 3.216.000 3.777.000 3.776.552 99,99

Belanja Tunj. PPh PNS 28.838.000 26.144.000 26.143.620 100,00

Belanja Tunj. Beras PNS 87.120.000 86.693.000 86.693.000 100,00

Belanja Uang Makan PNS 16.705.000 19.230.000 19.230.000 100,00

Belanja Tunjangan Umum PNS 2.680.210.000 2.150.000.000 2.150.000.000 100,00

Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 437.580.000 350.200.000 350.185.272 99,99

68


Per

bandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

c

)

A

n

g

g

a

r

a

n

P

e

l

a

k

s

anaan

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan

anggaran yang terealisasi, tercatat sisa pagu belanja

pegawai sebesar Rp.7.526.587,-dari total pagu yang tersedia.

Sisa anggaran tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Sisa Anggaran Belanja Pegawai TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara / TPPN

0 1.000 300 30

Total Belanja Brutto 3.803.989.000 3.343.654.000 3.343.445.497 99,99

Pengembalian Belanja 0 0 (3.250.804) 0

Total Belanja Netto 3.803.989.000 3.343.654.000 3.340.194.693 99,99

Uraian 2019 2018 Naik turun %

Belanja Gaji Pokok PNS 545.260.140 498.698.100 46.562.040 9,34

Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.827 7.293 2.534 34,75

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 40.892.250 40.068.400 823.850 2,06

Belanja Tunj. Anak PNS 10.234.536 9.787.724 446.812 4,57

Belanja Tunjngan Fungsional PNS 0 480.000 (480.000) (100,00)


Belanja Tunj. PPh PNS 3.776.552 2.512.480 1.264.072 50,31

Belanja Tunj. Beras PNS 26.143.620 26.940.240 (796.620) (2,96)

Belanja Uang Makan PNS 86.693.000 90.004.000 (3.311.000) (3,68)

Belanja Tunjangan Umum PNS 19.230.000 17.975.000 1.255.000 6,98

Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 2.150.000.000 2.252.240.000 (102.240.000) (4,54)

Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI 350.185.272 378.857.791 (28.672.519) (7,57)

Belanja pembulatan gaji TNI/POLRI 300 0 300 100,00

Total Belanja Brutto 3.343.445.497 3.423.541.028 (80.095.531) (2,34)

Pengembalian Belanja (3.250.804) (615) (3.250.189) (99.98)

Total Belanja Netto 3.340.194.693 3.423.540.413 83.345.720 (2.4)


Setelah Revisi

Realisasi Sisa Pagu

Anggaran

%

Belanja Gaji Pokok PNS 545.261.000 545.260.140 860 99,77

Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000 9.023 977 66,78

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 40.893.000 40.892.250 750 95,80

Belanja Tunj. Anak PNS 10.235.000 10.234.536 464 97,73


69


b

.

B

e

l

a

n

ja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada

Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja barang adalah Pengeluaran

untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk

memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan

atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk

transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta

belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan

standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap

pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas

dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang

tidak mengikat.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI

Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Militer Utama

sebesar Rp. 1.699.447.000,- (satu milyar enam ratus

sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu

rupiah).

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut

digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja


Belanja Tunj. PPh PNS 3.777.000 3.776.552 448 99,98

Belanja Tunj. Beras PNS 26.144.000 26.143.620 380 99,78

Belanja Uang Makan PNS 86.693.000 86.693.000 0 97,41

Belanja Tunjangan Umum PNS 19.230.000 19.230.000 0 99,64

Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 2.150.000.000 2.150.000.000 0 99,97

Belanja Tunjangan PPh TNI/ POLRI 350.200.000 350.185.272 14.728 99,91

Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 1.000 300 700 30.00

Total Belanja Brutto 3.343.654.000 3.343.445.497 3.459.307 99,99

Pengembalian Belanja (3.250.804) 0 0

Total Belanja Netto 3.343.654.000 3.340.194.693 3.459.307 99,99

70


2) Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer Utama per 31

Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.

1.613.824.044,- dan Rp.1.464.592.781,-

Nilai realisasi Belanja Barang TA. 2019 mengalami kenaikan

sebesar Rp. 149.231.263,- atau 10.19% dibandingkan Realisasi

Belanja Barang TA 2018. Secara persentase realisasi anggaran

belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2019 mengalami

penurunan jika dibandingkan TA 2018. Pada TA 2019 persentase

realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran belanja

barang adalah sebesar 94.96% sedangkan TA 2018 adalah sebesar

98.94.%. Hal ini disebabkan karena adanya estimasi skala prioritas

terhadap belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta

pemeliharaan gedung dan bangunan dengan memperhatikan

efektifitas dan efisiensi. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian Anggaran Semula Anggaran Setelah

Revisi Realisasi %

Belanja Barang Operasional 540.314.000 603.314.000 588.835.038 97.60

Belanja Barang Persediaan 71.668.000 79.168.000 74.702.500 94.36

Belanja Barang Non Operasional 2.720.000 2.720.000 0 96,85

Belanja Jasa 285.000.000 398.300.000 334.643.816 84,02

Belanja Pemeliharaan 512.565.000 512.565.000 512.410.990 99,97

Belanja Perjalanan Dinas 98.880.000 103.380.000 103.231.700 100,00

Total Belanja Brutto 1.511.147.000 1.699.447.000 1.613.824.044 94,96

Pengembalian Belanja 0 0 0 0

Total Belanja Netto 1.511.147.000 1.699.447.000 1.613.824.044 94,96

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018


Uraian TA 2018 TA 2017 Kenaikan/

Penurunan

%

Belanja Barang Operasional 548.989.730 472.216.200 76.773.530 14

Belanja Barang Persediaan 74.702.500 67.125.900 7.576.600 11

Belanja Barang Non Operasional 0 1.650.000 (1.650.000) (100)

Belanja Jasa 334.643.816 241.961.649 92.682.167 38

Belanja Pemeliharaan 512.410.990 567.761.945 (55.350.955) (9)

Belanja Perjalanan Dinas 103.231.700 104.229.457 (997.757) (0.9)

71


Total Belanja Brutto 1.613.824.044 1.464.592.781 149.231.263 (10)


Total Belanja Netto 1.613.824.044 1.464.592.781 149.231.263 (10)

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan

anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari

pagu belanja barang adalah Rp. 15.705.219.,- dari total pagu yang

tersedia.

Tabel Sisa Anggaran Belanja Barang TA 2019


c

.

B

e

l

a

n

j

a Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan,

peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung

tupoksi.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) BUA MA RI

Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Militer Utama

sebesar Rp. 42.000.000,- .

2) Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer Utama per 31

Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 41.770.000,-

dan Rp. 370.640.000,-.


Setelah Revisi

Realisasi Sisa Pagu

Anggaran

%

Belanja Barang Operasional 588.835.038 548.989.730 910.270 0,17

Belanja Barang Persediaan 74.702.500

Belanja Barang Non Operasional 0 1.650.000 5.570.000 77,15

Belanja Jasa 334.643.816 241.961.649 5.238.351 2,12

Belanja Pemeliharaan 512.410.990 567.761.945 336.055 0,06

Belanja Perjalanan Dinas 103.231.700 104.229.457 3.650.543 3,38

Total Belanja Brutto 1.480.298.000 1.464.592.781 15.705.219 1,06


Total Belanja Netto 1.480.298.000 1.464.592.781 15.705.219 1,06

72


Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 mengalami

penurunan sebesar Rp. 328.870.000,- (88,73%) jika dibandingkan

dengan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018. Hal ini disebabkan

karena pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Militer Utama

mendapatkan alokasi anggaran Belanja Modal dari Mahkamah

Agung RI sebesar Rp 42.000.000,-. Secara persentase realisasi

anggaran belanja modal terhadap pagu anggaran TA 2019

mengalami penurunan sebesar (21%) jika dibandingkan TA 2018.

Pada TA 2019 persentase realisasi anggaran belanja modal

terhadap pagu anggaran belanja modal adalah sebesar 99,45 %

sedangkan TA 2018 adalah sebesar 99,66%.

Tabel Realisasi Belanja Modal TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian Anggaran Semula Anggaran Setelah

Revisi Realisasi %

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 12.500.000 42.000.000 41.770.000 99,45

Total Belanja Brutto 12.500.000 42.000.000 41.770.000 99,45


Total Belanja Netto 12.500.000 42.000.000 41.770.000 99,45

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018


Uraian TA 2019 TA 2018 Kenaikan /

Penurunan

%

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

41.770.000 370.640.000 (328.870.000) (88,73)

Total Belanja Brutto 41.770.000 370.640.000 (328.870.000) (88,73)


Total Belanja Netto 41.770.000 370.640.000 (328.870.000) (88,73)

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan

anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari

pagu belanja modal adalah Rp. 230.000,- atau sebesar 0,55 % dari

total pagu yang tersedia.

73


Tabel Sisa Anggaran Belanja Modal TA 2019


2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI

adalah sebagai berikut :

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang

yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan,

dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan

Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Militer.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)


Setelah Revisi

Realisasi Sisa Pagu

Anggaran

%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000 41.770.000 230.000 99,45

Total Belanja Brutto 42.000.000 41.770.000 230.000 99,45

Pengembalian Belanja 0 0 0

Total Belanja Netto 42.000.000 41.770.000 230.000 99,45

NO. KEGIATAN PAGU REALISASI %

(Rp.) (Rp.)

1.

Belanja Barang

160.000.000

158.994.800

99,37

JUMLAH 160.000.000

158.994.800

99,37

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

Belanja Barang

PAGU 160.000.000

REALISASI 158.994.800

Ru

pia

h

PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

74


Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun

MA RI Tahun Anggaran 2019 untuk Pengadilan Militer Utama sebesar

Rp.160.000.000,-

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan

untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk

satuan kerja Pengadilan Militer Utama.

b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer Utama per 31 Desember

TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 158.994.800,- dan Rp.

155.826.000,-

Nilai realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan nilai

sebesar Rp. 3.168.800,- atau sebesar (2%) persen dibandingkan Realisasi

Belanja Barang TA 2018. Secara persentase realisasi anggaran belanja

barang terhadap pagu anggaran TA 2019 mengalami kenaikan jika

dibandingkan TA 2018. Pada TA 2019 persentase realisasi anggaran

belanja barang terhadap pagu anggaran belanja barang adalah sebesar

99,37% sedangkan TA 2018 sebesar 97,39%. Dengan demikian terjadi

kenaikan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 2,03%.

Kenaikan ini disebabkan karena realisasi belanja barang terserap dengan

maksimal untuk penyelesaian perkara maupun untuk pembinaan dan

pengawasan.

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2019


Uraian TA 2019 TA 2018 Kenaikan / Penurunan %

Belanja Barang Operasional 44.710.000 43.369.400 1.340.600 3

Belanja Non Operasional 4.250.000 2.356.600 1.893.400 80

Belanja Perjalanan Dinas 110.034.800 110.100.000 (65.200) (0.05)

Total Belanja Brutto 158.994.800 155.826.000 3.168.800 2


Total Belanja Netto 158.994.800 155.826.000 3.168.800 2

75


c

.

Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang

telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang

sebesar Rp. 1.005.200,- atau sebesar 0,63 % dari total pagu yang

tersedia.

Tabel Sisa Anggaran Belanja Barang TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Laporan kinerja Pengadilan Militer Utama TA. 2019 merupakan gambaran capaian

kinerja yang akuntabel dan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsi pelaksanaan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang

berlaku.

Uraian Anggaran Semula

Anggaran Setelah

Revisi Realisasi %

Belanja Barang Operasional 46.800.000 46.800.000 43.369.400 92,67

Belanja Non Operasional 3.100.000 3.100.000 2.356.600 76,02

Belanja Perjalanan Dinas 110.100.000 110.100.000 110.100.000 100





Setelah Revisi

Realisasi Sisa Pagu

Anggaran

%

Belanja Barang Operasional 44.787.000 44.710.000 77.000 0,17

Belanja Non Operasional 5.100.000 4.250.000 743.400 17,49

Belanja Perjalanan Dinas 110.113.000 110.034.800 850.000 0,77




KESIMPULAN UMUM

BAB IV PENUTUP

76


Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer Utama TA. 2019 telah dapat

memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang

belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2019.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di

Pengadilan Militer Utama pada TA. 2019 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja

yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat

kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Utama

pada TA. 2019 adalah :

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi

telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang

belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah

terealisasi

Penyelesaian perkara pada TA. 2018 tidak ada sisa perkara dan TA. 2019

penyelesaian perkara telah berjalan dengan baik dan telah memenuhi

target.

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer Utama TA.

2019 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai

target.

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah

perserta yang diusulkan mengikuti diklat belum bisa mencapai target.

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang

berkualitas sudah tercapai.

Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok

dan fungsi pengadilan pada TA. 2019 yang disetujuai dari Eselon I, telah

terealisasi seluruhnya (walaupun sarana dan prasarana yang disetujui

Eselon I belum sesuai kebutuhan riil organisasi, sebagaimana dalam

dokumen renstra 2015-2019 Pengadilan Militer Utama)

2. Kendala atau Hambatan

77


Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja

tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi

proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan

tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau

hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer Utama diantaranya adalah adanya

perkara yang masuk dari tingkat pertama (Pengadilan Militer Tinggi) maupun

perkara perkara perbedaan pendapat (Pengadilan Militer pengaju) kepada

Pengadilan Militer Utama di akhir TA. 2019 (pada bulan Desember istilah

budayanya cuci gudang), sehingga menghambat pencapaian target

penyelesaian perkara di tahun berjalan.

Documents

PENGADILAN MILITER UTAMA · 2020. 2. 28. · Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Undang- ... dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam