Embed Size (px)
Citation preview
i
PROFIL KESEHATAN TAHUN 2021
KOTA YOGYAKARTA
(DATA TAHUN 2020)
PEMERINTAH KOTA YOGAKARTA DINAS KESEHATAN
Jl.Kenari No. 56 Telp. (0274) 515868; 515869, Fax . 515869 Yogyakarta 55165
Email : [email protected]; Email intranet : [email protected]
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillaah, puji syukur bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Profil Kesehatan
Kota Yogyakarta Tahun 2021 selesai disusun. Profil Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan
data statistik kesehatan yang menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan di Kota
Yogyakarta. Data statistik disampaikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar dan narasi yang
menunjukkan capaian pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan. Profil Kesehatan juga menggambarkan keadaan sumber daya kesehatan baik sarana
pelayanan kesehatan dan SDMK di wilayah Kota Yogyakarta pada satu tahun berjalan. Profil
Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini disusun dengan pelibatan dan peran aktif seluruh
Bidang, Bagian, Seksi dan Subbagian dan Programmer di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
Konstribusi dari semua unsur diharapkan dapat memberikan gambaran status kesehatan yang
representatif di Kota Yogyakarta.
Laporan ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, masukan dan kritikan sangat
diperlukan untuk penyempurnaan profil pada periode berikutnya. Ucapan terimakasih
disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dan peran aktif dalam
penyusunan dan penyelesaian Profil Kesehatan Tahun 2021
Yogyakarta, Agustus 2020
Tim Penyusun/
Seksi Surveilans PD Data dan SIK
Kepala
apt. Solikhin Dwi Ramtana, MPH.
NIP. 19681203 200312 1 002
iii
SAMBUTAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuhu.
Puji Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia rahmat dan barakah
sehingga kita senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan.
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 menjelaskan bahwa
ketugasan Dinas Kesehatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Pemerintah Kota Yogyakarta adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan.
Selanjutnya, atas dasar ketugasan tersebut Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi dalam ;
1. Merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan,
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan,
3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan,
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan,
5. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan umum,
kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan,
6. Melaksanakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan.
Fungsi-fungsi tersebut diturunkan menjadi program dan kegiatan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur dari organisasi Dinas Kesehatan baik bidang, bagian, seksi dan
subbagian. Program dan kegiatan tahunan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam bentuk indikator kualitatif dan kuantitatif. Indikator capaian yang
menggambarkan keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut mengacu pada kebijakan
Pemerintah Pusat, Pemerinta Provinsi dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Gambaran capaian
pembangunan kesehatan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan sebagai profil kesehatan di
daerah yang disusun setiap tahun. Profil Kesehatan Kota Yogyakarta 2021 yang telah disusun
ini merupakan hasil kerja dan menggambarkan kinerja seluruh perangkat struktur organisasi
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan ketugasan pada tahun 2020.
Terjadinya fluktuasi capaian program dan kegiatan dapat terjadi sepanjang perjalanan
organisasi perangkat daerah. Kondisi demikian dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal
yang memberikan dampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
iv
direncanakan. Pandemi Covid-19 tahun 2020 (di Kota Yogyakarta kasus pertama tejadi pada
Maret 2020) memberikan dampak sangat besar terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
OPD Dinas Kesehatan. Kondisi pandemi menjadikan program dan kegiatan difokuskan pada
penyelamatan warga Kota Yogyakarta dengan program dan kegiatan pengendalian
penyebaran Covid-19. Kegiatan rutin yang berpotensi/berimplikasi pada risiko penularan
Covid-19 dihentikan dan ditunda sampai kondisi memungkinkan. Program dan kegiatan rutin
tahunan yang seiring dengan pengendalian penyebaran Covid-19 dapat dilaksanakan disela
program pengendalian penyebaran Covid-19 dengan protokol keselamatan (protokol
kesehatan) yang ketat. Hal demikian menjadikan capaian indikator kualitatif dan kuantitatif
terjadi pergeseran dibandingkan dengan kondisi normal.
Selaku Kepala Dinas Kesehatan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat
dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan yang telah melaksanakan program dan kegiatan
tahunan diantara padatnya kegiatan pengendalian penyebaran Covid-19 yang membutuhkan
perhatian serius dan fokus untuk penyelamatan warga Kota Yogyakarta.
Kepada Tim Penyusun Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2021 saya menyampaikan
apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Merupakan effort yang luar biasa untuk
melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan narasi,
komunikasi dan konfirmasi dengan pihak terkait disela-sela ketugasan pengendalian
penyebaran Covis-19 dan vaksinasi.
Semoga dokumen profil kesehatan ini memberikan manfaat dan pembelajaran dalam
melaksanakan ketugasan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dengan
capaian indikator yang ideal.
Demikian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuhu.
Yogyakarta, Agustus 2021
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Kepala :
Drg. Emma Rahmi Aryani, MM.
NIP. 19660609 199303 2 004
Paraf Koordinasi
Jabatan Paraf Tanggal
Ka.Bidang P2P Pengeloaan Data dan SIK
Ka. Sie. Surveilans Pengeloaan Data dan SIK
v
DAFTAR ISI
PROFIL KESEHATAN TAHUN 2021 .................................................................................................. i
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... ii
SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA .......................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ v
DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR......................................................................................................................... xiii
BAB I .................................................................................................................................................. 1
PENDAHULUAN ................................................................................................................................ 1
A. Latar Belakang .......................................................................................................................... 1
BAB II ................................................................................................................................................. 5
GAMBARAN UMUM ......................................................................................................................... 5
A. Geografis .................................................................................................................................. 5
1. Luas Wilayah ........................................................................................................................ 5
2. Kemiringan ........................................................................................................................... 6
B. Demografi................................................................................................................................. 7
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .......................................................................................... 7
2. Pendidikan .......................................................................................................................... 10
BAB III .............................................................................................................................................. 12
CAPAIAN PROGRAM 2020 ............................................................................................................. 12
A. Status Gizi Masyarakat ........................................................................................................... 12
1. Status Gizi Balita ................................................................................................................ 12
2. Status gizi balita berdasarkan indikator Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). ..................... 15
3. Status gizi balita berdasarkan indikator Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) .......... 17
4. Upaya Penanganan Gizi Buruk di Kota Yogyakarta ............................................................. 20
5. Anemia Ibu Hamil ............................................................................................................... 22
6. Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ............................................................... 23
7. Ibu Nifas mendapatkan Vitamin A ...................................................................................... 25
8. Ibu hamil mendapatkan tablet Fe 30 tablet (Fe1) dan Fe 90 tablet (Fe3) ............................... 26
9. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) ............................................................................. 27
vi
10. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif .................................................................................... 28
11. Pemberian vitamin A bagi bayi dan balita ........................................................................ 29
12. Partisipasi Masyarakat (Balita Ditimbang di Posyandu) ................................................... 30
B. Angka Kematian ..................................................................................................................... 32
1. Angka Kematian Ibu ........................................................................................................... 32
2. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita .................................................... 35
C. Angka Kesakitan ..................................................................................................................... 45
1. Diare ................................................................................................................................... 45
2. Pneumonia .......................................................................................................................... 48
3. Demam Berdarah Dengue (DBD) ........................................................................................ 54
4. Malaria ............................................................................................................................... 55
5. Filariasis ............................................................................................................................. 56
6. Surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis)/Lumpuh Layuh Mendadak ................................. 57
7. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) ..................................................... 61
8. Situasi KLB di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ...................................................................... 65
D. Penanganan Pandemi Corona Virus Deseases 19 (Covid-19) dan Surveilans Kesehatan ........... 68
1. Pandemi Corona .................................................................................................................. 68
2. Upaya Pengendalian Covid-19 ............................................................................................ 70
BAB IV .............................................................................................................................................. 82
UPAYA KESEHATAN...................................................................................................................... 82
A. Pelayanan Kesehatan Posbindu ............................................................................................... 82
B. Skrining Usia Produktif........................................................................................................... 83
C. Pelayanan Kesehatan Pada ODGJ ........................................................................................... 84
D. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan..................................................................................... 86
1. Rumah Sakit Dengan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 ...................................................... 86
2. Kepesertaan Jaminan Kesehatan .......................................................................................... 86
3. Mutu Pelayanan Di Kota Yogyakarta Dengan Akreditasi Puskesmas ................................... 95
E. Perilaku Hidup Masyarakat ..................................................................................................... 97
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu ....................................................... 97
F. Keadaan Lingkungan ............................................................................................................ 122
1. Kualitas Air....................................................................................................................... 122
vii
2. Jamban Sehat .................................................................................................................... 123
3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ................................................................................... 124
4. Tempat Tempat Umum (TTU)........................................................................................... 124
5. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) ............................................................................... 125
G. Kefarmasian.......................................................................................................................... 126
1. Realisasi Kegiatan ............................................................................................................. 126
2. Capaian Atau Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik ........................................................ 132
BAB V ............................................................................................................................................. 134
SUMBER DAYA KESEHATAN ..................................................................................................... 134
A. Sarana Kesehatan .................................................................................................................. 134
1. Sarana Kesehatan UKP ..................................................................................................... 134
2. Sarana Kesehatan UKM-UKBM ....................................................................................... 134
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan ........................................................................................... 136
BAB VI ............................................................................................................................................ 143
PEMBIAYAAN ............................................................................................................................... 143
viii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020 .......................................................... 8
Grafik 2 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ...................... 8
Grafik 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2020 .................... 10
Grafik 4. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
dengan Indikator Berat Badan Menurut Umur (BBU) .......................................................... 13
Grafik 5. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
dengan Indikator Tinggi Badan Menurut Umur ................................................................... 15
Grafik 6. Status Gizi Balita dengan Indikator Berat Badan
Menurut Tinggi Badan Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 ................................................ 19
Grafik 7. Kasus Gizi Buruk Dirawat di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ................................................ 20
Grafik 8. Tren Anemia Ibu Hamil di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 ........................................... 22
Grafik 9. Tren Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 ............. 24
Grafik 10. Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 ........................ 25
Grafik 11. Bumil Mendapat Tablet Fe Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020 ........................................ 26
Grafik 12. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 ............... 27
Grafik 13. Pemberian ASI Ekslusif di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 ......................................... 28
Grafik 14. Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi, Anak Balita dan Balita
KotaYogyakarta Tahun 2016-2020 .................................................................................. 30
Grafik 15. Partisipasi Masyarakat Ke Posyandu (D/S) Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 ................ 31
Grafik 16. Tren AKI Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2020 ................................................................ 32
Grafik 17. Tren AKB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020 ................................................................. 35
Grafik 18. Tren AKABA Kota Yogyakarta Tahun 2015- 2020 ........................................................... 36
Grafik 19. Kematian Bayi Kota Yogyakarta Berdasarkan Umur Tahun 2020 ..................................... 36
Grafik 20. Penyebab Kematian Bayi Kota Yogyakarta Tahun 2019 - 2020 ......................................... 37
Grafik 21. Kunjungan K1 dan K4 Kota Yogyakarta Tahun 2020 ........................................................ 40
Grafik 22. Persalinan di Fasilitas Kesehatan dan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Yogyakarta
Tahun 2014 – 2020............................................................................................................ 42
Grafik 23. Cakupan KN1 dan KNL di Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2020 ...................................... 43
Grafik 24. Cakupan KN1 Berdasarkan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ........................... 43
Grafik 25. Cakupan KNL Berdasarkan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020 .......................... 44
Grafik 26. Cakupan PKO dan PKN di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ................................................. 45
ix
Grafik 27. Notifikasi Kasus Diare Kota Yogyakarta ........................................................................... 46
Grafik 28. Proporsi kasus diare berdasar jenis kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2020 ........................ 47
Grafik 29. Notifikasi Kasus Diare di Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2020 .................................. 47
Grafik 30. Penemuan Pneumonia Balita Kota Yogyakarta .................................................................. 48
Grafik 31. Jumlah Pneumonia Balita Berdasar Jenis Kelamin ............................................................ 49
Grafik 32. Jumlah Kasus Pneumonia Balita Kota Yogyakarta Tahun 2020 ......................................... 50
Grafik 33. Angka Case Notification Rate (CNR) Kasus TB Semua Type ........................................... 51
Grafik 34. Proporsi Pasien TB Kota Yogyakarta Tahun 2020 ............................................................. 52
Grafik 35. Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Kota Yogyakarta Tahun 2010 s/d 2020................. 53
Grafik 36. Temuan Kasus AFP per Bulan Kota Yogyakarta Tahun 2020 ............................................ 58
Grafik 37. Kasus AFP Menurut Jenis Kelamin ................................................................................... 60
Grafik 38. Status Pemeriksaan Laboratorium CBMS Tahun 2020 ...................................................... 62
Grafik 39. Kejadian Memenuhi Kriteria KLB Di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2020 ........................ 66
Grafik 40. Kejadian Memenuhi Kriteria KLB Per Bulan Di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ................. 66
Grafik 41. Kejadian Luar Biasa (KLB) Menurut Puskesmas Tahun 2020 ........................................... 67
Grafik 42. Kejadian Luar Biasa (KLB) Menurut Kecamatan Tahun 2020 ........................................... 67
Grafik 43. Kejadian Memenuhi Kriteria KLB Tahun 2020 ................................................................. 68
Grafik 44. Distribusi Posbindu Menurut Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ........................ 82
Grafik 45. Distribusi Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Di Kota Yogyakarta Tahun 2020 .............. 83
Grafik 46. Distribusi Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ................. 85
Grafik 47. Telaah Kemandirian Posyandu Kota Yogyakarta Tahun 2018 -2020 ............................... 100
Grafik 48. Tingkat Perkembangan Posyandu Berdasarkan Strata di Kota Yogyakarta
Tahun 2018 – 2020.......................................................................................................... 100
Grafik 49 Jumlah Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2020 ..................................... 105
Grafik 50. Pelayanan Posyandu di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ..................................................... 107
Grafik 51 Jumlah Kader Posyandu di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ............................................... 108
Grafik 52. PHBS Tatanan Rumah Tangga Berdasarkan Indikator di Kota Yogyakarta
Tahun 2020 ..................................................................................................................... 112
Grafik 53. Capaian PHBS Tatanan Rumah Tangga Tahun 2020 ....................................................... 113
Grafik 54. Sarana Air Minum Yang di IKL Tahun 2020 .................................................................. 123
Grafik 55. Jumlah Sarana Air Minum Memenuhi Syarat
Diperiksa Laboratorium Tahun 2020 .............................................................................. 123
Grafik 56. Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 ...................................................... 125
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Wilayah Kecamatan (di atas permukaan laut) ............. 6
Tabel 2. Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan ............................................ 7
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015 - 2020 ............................................. 9
Tabel 4. Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2018-2020 ......................... 11
Tabel 5. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2016 - 2019
Dengan Indikator Berat Badan Menurut Umur ...................................................................... 12
Tabel 6. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2020 Dengan Indikator Berat Badan Menurut
Umur (Berdasar PMK No.2/2020) ........................................................................................ 13
Tabel 7. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 Dengan Indikator Tinggi Badan
Menurut Umur ..................................................................................................................... 15
Tabel 8. Status Gizi Balita Dengan Indikator Berat Badan Menurut Tinggi Badan Kota Yogyakarta
Tahun 2016-2019 ................................................................................................................. 18
Tabel 9. Status Gizi Balita Dengan Indikator Berat Badan Menurut Tinggi Badan Kota Yogyakarta
Tahun 2020 (Berdasar PMK No. 2/2020) .............................................................................. 18
Tabel 10. Kasus Gizi Buruk Dirawat Di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ............................................... 19
Tabel 11. Pemberian MPASI Baduta Gakin di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ..................................... 21
Tabel 12. Capaian SPM Bidang Kesehatan, Kesehatan Ibu, Bayi, Anak dan Remaja Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta Tahun 2020 ............................................................................................. 39
Tabel 13. Penemuan Pasien TB Resisten Obat Tahun 2012-2020 ....................................................... 52
Tabel 14. Kasus Demam Berdarah Dengue Per Kecamatan Di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ............. 54
Tabel 15. Kasus Penyakit Malaria Per Kecamatan Di Kota Yogyakarta Tahun 2020 ........................... 55
Tabel 16. Kasus Penyakit Filariasis Per Kecamatan Di Kota Yogyakarta Tahun 2020......................... 56
Tabel 17. Kasus AFP Menurut Lokasi Domisili Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 .......................... 61
Tabel 18. Matriks Program Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta .. 72
xi
Tabel 19. Matriks Implementasi Pengendalian Penyebaran Covid-19
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ...................................................................................... 75
Tabel 20. Pemeriksaan RT-PCR Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ................................................... 77
Tabel 21. Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan ............................................ 87
Tabel 22. Pemanfaatan dan Realisasi Penggunaan Dana Selama Tahun 2020 ..................................... 88
Tabel 23. Hasil Pembayaran Premi PBI Pemda ke BPJS Kesehatan .................................................... 89
Tabel 24. Sumber Dana Kompensasi Pajak Rokok dan Cukai Hasil Tembakau................................... 90
Tabel 25. Jumlah Aktifasi PDPD Jamkesda ....................................................................................... 90
Tabel 26. Klaim Jaminan Kesehatan Berdasar Bulan Pembayaran ...................................................... 91
Tabel 27. Klaim Jaminan Kesehatan Berdasar Identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ... 92
Tabel 28. Klaim Jaminan Kesehatan Berdasarkan Kegawatdaruratan Kasus 24 jam PSC 119 YES .... 92
Tabel 29. Hasil Klaim Jaminan Pelayanan Covid-19 .......................................................................... 93
Tabel 30 . Hasil Klaim Pelayanan Berdasarkan Rumah Sakit.............................................................. 93
Tabel 31. Hasil Klaim Pelayanan Berdasarkan Rumah Sakit .............................................................. 94
Tabel 32. Hasil Klaim Pelayanan Jaminan Persalinan ......................................................................... 94
Tabel 33. Hasil Klaim Pelayanan Jampersal Berdasar Fasyankes ........................................................ 95
Tabel 34. Akreditasi Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2020 .......................................................... 96
Tabel 35. Jumlah Posyandu di Kota Yogyakarta ................................................................................. 98
Tabel 36. Tingkat Perkembangan Posyandu ....................................................................................... 99
Tabel 37 Kriteria Kelurahan Siaga .................................................................................................. 118
Tabel 38. Stratifikasi Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta .............................................................. 119
Tabel 39 Saluran Media Promosi Kesehatan Tahun 2020 ................................................................. 120
Tabel 40 Tema Media Promosi Kesehatan Tahun 2020 .................................................................... 121
Tabel 41 Media Saluran Media Promosi Kesehatan Tahun 2020....................................................... 121
Tabel 42. Jenis TTU Tahun 2020 ..................................................................................................... 125
Tabel 43. Ketersediaan obat Kota Yogyakarta tahun 2020 ................................................................ 126
xii
Tabel 44. Distribusi obat, vaksin dan alkes di Puskesmas per-bulan tahun 2020 ............................... 127
Tabel 45. Distribusi obat, vaksin dan alkes berdasarkan Puskesmas tahun 2020 ................................ 128
Tabel 46. Perencanaan dan Serapan Obat Program Tahun 2020 ....................................................... 128
Tabel 47. Indikator Kinerja POR Tahun 2020 .................................................................................. 129
Tabel 48. Pembinaan Penanggungjawab / Pemiliki Ijin PIRT Tahun 2020 ........................................ 130
Tabel 49. Hasil Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman Tahun 2020 ....................................... 130
Tabel 50. Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian BBPOM DIY Tahun 2020 ................... 131
Tabel 51. Hasil Pengawasan Post – Market PIRT Oleh BBPOM DIY ............................................... 132
Tabel 52. Realisasi Anggaran APBD dan DAK Menurut Alokasi Belanja Tahun 2020 ..................... 133
Tabel 53. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kota Yogyakarta ................................... 135
Tabel 54. Alokasi Anggaran Kesehatan ............................................................................................ 143
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Tatalaksana Kasus Lumpuh Layuh Mendadak atau Acute Flaccid Paralysis (AFP) ........... 57
Gambar 2. Target dan Temuan Kasus AFP Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020................................. 59
Gambar 3. Kasus AFP Berdasarkan Unit Pelapor(Penemu) Tahun 2016-2020 ................................... 59
Gambar 4. Kasus AFP Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 - 2020.......................................... 60
Gambar 5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium CBMS (Seluruh Suspek : 122) Tahun 2020................... 63
Gambar 6. Hasil Pemeriksaan Laboratorium CBMS (Domisili Kota Yogyakarta : 107) Tahun 2020 .. 63
Gambar 7. Trend Kasus Suspek Campak, Positif Campak dan Rubella Tahun 2020 ........................... 64
Gambar 8. Trend Kasus Suspek Campak, Positif Campak dan Rubella Tahun 2011-2020 .................. 65
Gambar 9. Peran Dinas Kesehatan dan OPD Dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 ................... 74
Gambar 10. Jumlah Kasus Suspek, Konfirmasi Covid-19 dan Sebaran
Menurut Kecamatan Tahun 2020 .................................................................................... 77
Gambar 11. Kasus Baru Konfirmasi Covid-19 Tahun 2020 ............................................................... 78
Gambar 12. Tren Kasus Aktif Covid-19 Bulan Oktober-Desember Tahun 2020................................. 78
Gambar 13. Kasus Covid-19 dan Suspek Menurut Kelurahan Tahun 2020 ......................................... 79
Gambar 14. Kematian Covid-19 Tahun 2020..................................................................................... 79
Gambar 15. Kasus Covid-19 Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 ................................................. 80
Gambar 16. Kasus Covid-19 Menurut Status Penelusuran Tahun 2020 .............................................. 80
Gambar 17. Kasus Covid-19 Menurut Komorbid Tahun 2020 ........................................................... 81
Gambar 18. Kasus Covid-19 dan Suspek Menurut Jenis Komorbid dan Proporsi
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 ............................................................................... 81
Gambar 19. Jejaring Kelurahan Siaga .............................................................................................. 115
Gambar 20. Sebaran Klinik Menurut Kemantren Tahun 2020 .......................................................... 137
Gambar 21. Sebaran Klinik Menurut Kemantren Tahun 2020 .......................................................... 138
Gambar 22. Sebaran Apotek Menurut Kemantren Tahun 2020 ........................................................ 140
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya. Arah kebijakan pembanguan bidang kesehatan Kota
Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yang
merupakan merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota. Penjelasan Perda 11
Tahun 2017 menyebutkan bahwa kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta perlu didukung
pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempuyai daya saing tinggi.
Dalam upaya pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta telah disusun
Rencana Strategis Dinas Kesehatan (sebagai pengampu pembangunan bidang kesehatan)
Tahun 2017 – 2022 yang mengacu RPJMD, Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Periode 2017-2022 ditetapkan “Peningkatan
Derajat Kesehatan Masyarakat” sebagai tujuan pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta
dengan Indikator :
1. Penurunan Jumlah Kematian Ibu
2. Penurunan Angka Kematian Bayi
3. Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
4. Penurunan prevalesnsi stunting.
2
Dua sasaran ditetapkan untuk mendukung capaian tujuan ; pertama, peningkatan mutu
fasilitas kesehatan dan kedua, peningkatan keluarga sehat. Dalam mewujudkan tujuan dan
sasaran dilaksanakan strategi 6 strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
6. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi untuk mewujudkan sasaran organisasi dengan
indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya ditetapkan rencana program, Kegiatan
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif per-tahun. Tahun 2020
ditetapkan dan dilaksanakan Program Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
4. Program Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
5. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dari seluruh upaya atau rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun, perlu
adanya pencatatan, pelaporan, pengolahan data dan analisis data menjadi informasi, serta
penyajian informasi dari setiap program yang ada di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
Diharapkan data dan informasi dari masing-masing setiap program dapat menjadi sumber
informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu sehingga dapat bermanfaat sebagai bahan dalam
pengambilan keputusan di berbagai tingkatan kebijakan.
3
Data maupun informasi yang dihimpun berdasarkan hasil kegiatan bidang kesehatan di
wilayah Kota Yogyakarta, kemudian dirangkum menjadi sebuah dokumen “Profil Kesehatan
Kota Yogyakarta Tahun 2021” yang berisi data dan informasi kesehatan tahun 2020. Selain
informasi tentang kesehatan, didukung juga dengan data kependudukan, pendidikan, keluarga
berencana, serta anggarana pendapatan dan belanja daerah.
Dokumen Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2021 menunjukan gambaran derajat
kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta, antara lain angka kesakitan, angka kematian maupun
status gizi. Selain itu juga merupakan bahan yang penting di dalam proses perencanaan,
monitoring, serta evaluasi kegiatan atau program pembangunan kesehatan, khususnya di Kota
Yogyakarta . Dengan demikian dapat diketahui prioritas permasalahan yang lebih dahulu perlu
mendapatkan perhatian, agar kegiatannya yang dilakukan lebih efisien dan efektif.
Tabel-tabel lampiran Profil Kesehatan ini merupakan rangkuman dari penyajian data
kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta. Belum sempurnanya pengumpulan data dan dengan
perangkat yang ada ternyata masih banyak data yang belum dapat kami sajikan secara lengkap
namun akurasinya tetap diupayakan semaksimal mungkin. Selain itu juga adanya perubahan
format pelaporan profil, penambahan beberapa tabel yang pada tahun sebelumnya belum ada
juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Masih ada beberapa instrumen pelaporan
yang belum mencantumkan item gender maupun bertambahnya data tentang penyakit tidak
menular merupakan salah satu sistem yang masih dalam proses penyempurnaan.
Sistematika dalam Profil Kesehatan Kota Yogyakarta ini adalah sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan Penjelasan tentang maksud dan tujuan profil kesehatan dan
sistematika dari penyajian.
Bab 2 Gambaran Umum
gambaran umum Kota Yogyakarta. Selain uraian tentang
letak geografis, administratif dan informasi umum lainnya,
bab ini juga mengulas faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kesehatan dan faktor-faktor lainnya misal
kependudukan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan
lingkungan.
Bab 3 Capaian Program 2020
uraian tentang indikator mengenai Angka Kematian Ibu,
Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka
Kesakitan dan Status Gizi.
4
Bab-4 : Upaya Kesehatan menguraikan tentang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
kesehatan rujukan dan penunjang, akses dan mutu pelayanan
kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta keadaan
lingkungan. Upaya pelayanan kesehatan yang diuraikan
dalam bab ini juga mengakomodir indikator kinerja Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta upaya
pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta.
Bab-5 : Sumber Daya Kesehatan menguraikan tentang sarana kesehatan, tenaga kesehatan,
pembiayaan
kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya
Bab-6 : Pembiayaan
Lampiran Lampiran data kesehatan tahun 2020
5
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Geografis
1. Luas Wilayah
Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan posisi di tengah-tengah, terletak antara 110o 20’ 41” sampai
110o 24’ 14” Bujur Timur dan 07o 45’ 57” sampai 07o 50’ 25” Lintang Selatan.
Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya ;
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2020
Kota yogyakarta
Kab. Sleman
Kab. Bantul
6
Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah 32,5 km2 atau 1,02% dari luas wilayah provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibagi dalam 14 wilayah kecamatan dan 45 wilayah
kelurahan. Ketinggian tanah rata-rata 75 meter sampai dengan 132 meter di atas permukaan
air laut. Wilayah Utara pada umumnya mempunyai permukaan tanah yang lebih tinggi
dibandingkan wilayah-wilayah kecamatan di bagian Selatan. Kota Yogyakarta dilalui oleh
3 aliran sungai yang membelah kota di bagian barat, tengah dan timur ;
a. Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota
b. Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota
c. Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota
Tabel 1. Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Wilayah Kecamatan (di atas permukaan laut)
No Kecamatan Luas Menurut Ketinggian (Ha)
0-25 m 25-50 m 50-100 m 100-700 m 500-1000 m
1 Mantrijeron - - 261,0000 - -
2 Kraton - - 140,0000 - -
3 Mergangsan - - 202,1050 28,8950 -
4 Umbulharjo - - 604,6456 205,3544 -
5 Kotagede - - 302,4915 4,5085 -
6 Gondokusuman - - - 399,0000 -
7 Danurejan - - - 110,0000 -
8 Pakualaman - - - 63,0000 -
9 Gondomanan - - 41,8925 70,1075 -
10 Ngampilan - - 30,7500 51,2500 -
11 Wirobrajan - - 72,4263 103,5737 -
12 Gedongtengen - - - 96,0000 -
13 Jetis - - - 170,0000 -
14 Tegalrejo - - - 291,0000 -
Jumlah (Ha) - - 1.655,3109 1.592,6891 - Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
2. Kemiringan
Secara umum Kota Yogyakarta merupakan daratan dengan permukaan tanah yang datar
dengan kemiringan lahan maksimum relatif datar dengan kemiringan lahan 0-2% seluas
2.790,88 hektar dan kemiringan lahan >40% seluas 10,94 Ha. Wilayah kecamatan yang
7
mempunyai kemiringan di atas 40% terluas terdapat di Kecamatan Kotagede dengan
kemiringan mencapai 3,94 hektar. Luas wilayah berdasarkan kemiringan lahan per
kecamatan dapat dilihat pada data sebagai berikut :
Tabel 2. Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
B. Demografi
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam satu tahun ini terjadi kenaikan jumlah penduduk.
Pada tahun 2018 sebanyak 412.726 jiwa dan pada tahun 2019 sebanyak 416.041 jiwa
sehingga mengalami kenaikan sebanyak 3.315 jiwa. Oleh sebab itu kepadatan penduduk
Kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan pada tahun 2018 dari 12.703 jiwa/km2 menjadi
12.805 jiwa/km2 pada tahun 2019.
8
Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta
Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020
Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 lebih
banyak perempuan. Pada tahun 2020 ini, dari seluruh penduduk, jumlah perempuan sebesar
51% dari seluruh pendudukdan laki-laki sebanyak 49% atau selisih sebanyak 2,41% (9.936
jiwa).
Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta
Grafik 2 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2020
9
Data selengkapnya mengenai jumlah penduduk dirinci menurut laki-laki, perempuan, dan
kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta selama tahun 2015 – 2020 adalah sebagai berikut
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015 - 2020
No. Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Laki-Laki 199.724 200.595 201.296 201.395 203.031 202.282
2 Perempuan 209.762 210.687 211.396 211.331 213.018 212.422
3 Jumlah 409.486 411.282 412.692 412.726 416.049 414.704
4 Kepadatan* 12.603 12.655 12.702 12.703 12.805 12.760
Ket : *) jiwa/km2
Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta
Dengan mengetahui jumlah penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui seberapa
banyak penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif
(usia 0 – 14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas).
Dengan demikian dapat dihitung angka ketergantungannya (Dependency Ratio). Selain itu
juga diketahui seberapa banyak usia reproduksi (15 – 49 tahun). Dilihat dari kacamata
kesehatan usia produktif (15 – 64 tahun) dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya
dan sebaliknya pada usia yang belum dan kurang produktif.
Grafik penduduk berikut ini menggambarkan besarnya usia produktif. Bila dihitung, besar
Dependency Ratio di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 ini sebesar 41, yaitu menunjukkan
bahwa usia ketergantungan lebih kecil dibandingkan dengan usia produktif. Permasalahan
lebih besar terdapat pada usia belum produktif daripada usia lanjut. Walaupun demikian
kedua kelompok usia kurang produktif ini perlu mendapatkan perhatian lebih karena lebih
rentan terhadap penyakit dan masalah kesehatan. Dilihat dari jumlah penduduk menurut
jenis kelamin tidak begitu tampak perbedaannya kecuali pada usia 75 tahun ke atas. Namun
dengan banyaknya wanita usia reproduktif maka diperlukan perhatian yang lebih intensif
dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, kematian neonates, dan kematian bayi.
10
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75+
Laki-Laki 13.120 14.947 16.046 16.543 15.831 14.938 13.828 16.002 15.459 14.528 13.534 12.321 10.070 7.233 3.588 4.294
Perempuan 12.179 14.397 15.438 15.891 15.442 15.003 14.465 16.490 16.310 15.540 15.282 13.930 11.657 8.399 4.666 7.333
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta
Grafik 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2020
2. Pendidikan
Pendidikan merupakan fakta penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik dapat berpengaruh pada
peningkatan derajat kesehatan. Profil ini juga menyajikan data tingkat pendidikan
masyarakat dan jumlah melek huruf pada usia 15 tahun keatas. Jumlah penduduk melek
huruf di Kota Yogyakarta dilaporkan sudah mencapai 100% dari seluruh jumlah penduduk
berusia 15 tahun keatas.
Adapun jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah sebanyak 328.577 jiwa. Apabila
dilihat pendidikannya untuk tingkat S2/S3 menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai
tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Jumlah penduduk
laki-laki yang tamat S2/S3 lebih banyak, sedangkan jumlah penduduk yang tamat SMA
lebih banyak pada perempuan.
11
Tabel 4. Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2018-2020
No Variabel Jumlah Persentase
L P L+P L P L+P 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
158.169 170.408 328.577
2 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf
158.169 170.408 328.577 100 100 100
3 Persentase Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
a. Tidak Memiliki Ijazah SD 8.594 11.263 19.857 5,4 6,6 6,0
b. SD/M I 18.069 22.363 40.432 11,4 13,1 12,3
c. SMP/MTs 25.177 26.683 51.860 15,9 15,7 15,8
d. SMA/MA/SMK 61.401 61.853 123.254 38,8 36,3 37,5
e. Diploma I/Diploma II 1.163 1.937 3.100 0,7 1,1 0,9
f. Akademi/Diploma III 8.427 11.263 19.690 5,3 6,6 6,0
g. S1/ Diploma IV 30.898 31.582 62.480 19,5 18,5 19,0
h. S2/S3 (Master/Doktor) 4.440 3.464 7.904 2,8 2,0 2,4 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta
12
BAB III
CAPAIAN PROGRAM 2020
A. Status Gizi Masyarakat
1. Status Gizi Balita
Pemantauan Status Gizi Balita Kota Yogyakarta dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun pada
bulan Februari dan Agustus. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui gambaran prevalensi
status gizi balita dengan indikator berat badan menurut umur (BB/U), indikator panjang
badan atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U), dan indikator berat badan
menurut tinggi badan (BB/TB). Status Gizi Balita dengan indikator berat badan menurut
umur (BB/U). Pemantauan Status Gizi Balita dengan indikator berat badan menurut umur
(BB/U) periode 2016 - 2019 tertuang dalam Tabel 5. Tahun 2020 terjadi perubahan
kategori Status Gizi Berat Badan menurut Umur (BB/U) yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar
Antropometri Anak, indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). PMK Nomor 2/2020
menetapkan 4 kategori Status Gizi Berat Badan menurut Umur (BB/U) ; berat badan sangat
kurang, berat badan kurang, berat badan normal, dan risiko berat badan lebih. Tren status
gizi berdasarkan indeks BB/U menurut PMK Nomor 2/2020 tertuang dalam Tabel 5.
Tabel 5. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2016 - 2019 Dengan Indikator Berat Badan Menurut Umur
No
Status Gizi 2016 2017 2018 2019
Jml (%) Jml (%) Jml (%) Jml (%)
1 Gizi Lebih 650 4,3 605 4,0 531 3,7 456 3,3
2 GIzi Baik 13052 86,6 13093 88,0 12705 87,8 12297 88,3
3 Gizi Kurang 1231 8,2 1136 7,6 1102 7,6 1056 7,6
4 Gizi Buruk 141 0,9 120 0,8 133 0,9 122 0,9
Sumber : Laporan Pemantauan Status Gizi Puskesmas
13
Tabel 6. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2020 Dengan Indikator Berat Badan Menurut Umur (Berdasar PMK No.2/2020)
4,3 4,05 3,67 3,27
10,6
8,177,6 7,62 7,58 9
0,94 0,8 0,92 0,881,74
2016 2017 2018 2019 2020
BB Risiko Lebih
Sumber : Laporan Pemantauan Status Gizi Puskesmas
Grafik 4. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 dengan Indikator Berat Badan
Menurut Umur (BBU)
Berat badan kurang (underweight) adalah kategori status gizi berdasarkan Berat Badan
menurut Umur (BB/U) dengan Z-score < -2 SD (BB sangat kurang dan BB kurang). Target
prevalensi balita BB sangat kurang <1%, balita BB kurang <5%, dan balita BB risiko lebih
<2,5%. Berdasarkan grafik di atas, prevalensi balita BB sangat kurang, BB kurang, dan BB
risiko lebih belum mencapai target. Prevalensi BB sangat kurang dan BB kurang lebih
tinggi dari target yang ditetapkan, beberapa faktor yang berkaitan tingginya prevalensi
tersebut adalah :
No Status Gizi 2020
Jml (%)
1 Risiko BB Lebih 1277 10,6
2 BB Normal 9475 78,65
3 BB Kurang 1084 9
4 BB Sangat Kurang 210 1,74
14
a. Perilaku dan sikap masyarakat
1) Pola makan (frekuensi makan kurang, rendahnya kualitas makanan selingan, jarang
mengkonsumsi lauk hewani)
2) Pola asuh (pemberian makan yang kurang tepat baik kualitas maupun kuantitas, ibu
balita merasa tidak ada masalah dengan balita yang berat badannya kurang,
menyerahkan pengasuhan sepenuhnya kepada orang lain, adanya masalah intern
rumah tangga yang berdampak terhadap pengasuhan anak, penggunaan gadget)
3) Sanitasi
b. Penyakit penyerta ; TB, jantung, kelainan tumbuh kembang, kelainan kongenital
c. Pelaksanaan kegiatan
1) Promosi gizi seimbang dan PMBA belum optimal
2) Penyuluhan di posyandu belum berjalan dengan baik
3) Tumbuh kembang balita tidak terpantau secara rutin pada masa pandemic covid.
Pemantauan pertumbuhan pada tahun 2020 efektif di bulan Januari- Maret,
selanjutnya tidak berjalan pada bulan April-Juli. Bulan Agustus - Desember 2020
aktifitas pemantauan dilakukan dengan terbatas dan dengan metode yang disesuaikan
pada kondisi wilayah :
a) Metode pemantauan pertumbuhan mandiri yang dilakukan oleh orang tua balita,
kemudian hasilnya disetorkan ke kader
b) Metode posyandu mobil : kader keliling ke rumah-rumah balita
c) Metode posyandu konvensional : kedatangan balita dijadwal, waktu dibatasi
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
Perubahan definisi operasional terhadap status gizi (dengan PMK No. 2/2020),
menunjukkan perubahan pada besaran prevalensi BB normal yang menurun dan prevalensi
risiko BB lebih yang meningkat (sebelumnya nilai Z-score > + 2 SD termasuk kategori gizi
lebih, sedangkan tahun 2020 nilai Z-score > + 1 SD termasuk kategori risiko BB lebih),
risiko BB lebih berkaitan dengan :
a. Perilaku dan sikap masyarakat ; pola asuh, Pola makan dan Mindset “gemuk itu sehat”
b. Aktivitas anak kurang (di masa pandemi, aktivitas anak di luar rumah sangat dibatasi)
15
2. Status gizi balita berdasarkan indikator Tinggi Badan menurut Umur (TB/U).
Status gizi balita berdasarkan indikator Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dengan
kategori pendek, sangat pendek dan stunting pada tahun 2020 meningkat dibandingkan
pada tahun 2019, Tabel 3 dan Grafik 2. Kondisi tersebut menjadikan permasalahan
kesehatan yang harus ditangani seiring dengan tatalaksana pengendalian Covid-19
Tabel 7. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 Dengan Indikator Tinggi Badan Menurut Umur
SSumber data : Laporan Pemantauan Status Gizi (PSG) Puskesmas
1,0 0,5 0,4 0,5 1,3
4,9
4,5 4,9 4,5
5,6
7,8 7,46,8
5,5
16,8
2016 2017 2018 2019 2020
Gizi Buruk (%)Gizi Kurang (%)Gizi Lebih(%)
Sumber : Laporan Pemantauan Status Gizi (PSG) Puskesmas
Grafik 5. Status Gizi Balita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 dengan Indikator Tinggi Badan Menurut Umur
No. Status
Gizi
2016 2017 2018 2019 2020
Jml (%) Jml (%) Jml (%) Jml (%) Jml (%)
1. Tinggi 485 3,0 307 2,1 316 2,2 194 1,4 57 0,5
2. Normal 13397 83,0 11981 83,6 12238 85,0 12103 87,3 10141 85,2
3. Pendek 1645 10,2 1589 11,1 1513 10,5 1340 9,7 1366 11,5
4. Sangat Pendek
499 3,1 441 3,1 334 2,3 227 1,6 340 2,9
16
Stunting adalah kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan/Tinggi Badan
menurut Umur (PB/U atau TB/U) dengan Z-score < -2 SD (pendek dan sangat pendek) dan
target nasional balita stunting < 20%. Stunting merupakan masalah gizi yang bersifat kronis
yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan
dan berlangsung lama. Stunting berdampak pada gangguan kognitif dan resiko menderita
penyakit degeneratif pada usia dewasa.
Prevalensi balita pendek sebesar dan sangat pendek (stunting) di Kota Yogyakarta tahun
2020 meningkat dibanding tahun 2019. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi
dan pola asuh yang salah terutama di masa-masa 1000 Hari Pertama Kehidupan.
Hal demikian berkaitan dengan :
a. Rendahnya pengetahuan ibu atau pengasuh tentang PMBA.
b. Penyakit infeksi berulang sebagai faktor stunting pada balita
Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas :
a. Suplementasi Tablet Tambah Darah untuk remaja putri di sekolah disertai dengan
Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang anemia, pentingnya TTD, gizi seimbang,
PHBS, Germas
b. Pelaksanaan kelas calon pengantin, skrining kesehatan calon pengantin di puskesmas ;
pemeriksaan Hb, golongan darah, gula darah, HIV, Hepatitis
c. Suplementasi Asam Folat calon prengantin (Catin) sebanyak 90 tablet
d. Konseling gizi untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui
e. Kelas ibu di tiap puskesmas
f. ANC Terpadu minimal 6 kali selama kehamilan (trimester 1 : 2 kali, trimester 2 : 1 kali,
trimester 3 : 3 kali), meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, konseling, suplementasi
TTD dan asam folat
g. Pemberian makanan tambahan (PMT Pemulihan) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik
(KEK) dan PMT penyuluhan untuk ibu hamil anemia
h. Suplementasi vitamin A dosis tinggi sebanyak 2 kapsul dan TTD sebanyak 40 tablet
untuk ibu nifas
i. KB pasca salin
j. Promosi dan konseling Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA)
17
k. Optimalisasi kegiatan kelas ibu balita dan KP-Ibu
l. Optimalisasi kader yang sudah dilatih PMBA (di meja 4 posyandu)
m. Tatalaksana gizi buruk akut
n. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut
o. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
p. Suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi zink untuk pengobatan diare
q. Pencegahan kecacingan
3. Status gizi balita berdasarkan indikator Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)
Wasting merupakan masalah gizi yang bersifat akut yang berkaitan dengan asupan yang
kurang atau penyakit infeksi. Wasting berdampak pada gangguan pertumbuhan pada anak.
Wasting adalah kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut
Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) dengan Z-score < -2 SD (gizi buruk dan gizi
kurang).
Tahun 2020 terjadi perubahan kategori Status Gizi Berat Badan menurut Panjang/Tinggi
Badan (BB/PB atau BB/TB) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Sebelum tahun 2020, indeks BB/TB digunakan untuk
menentukan kategori sangat kurus, kurus, normal, dan gemuk. Tahun 2020 kategori
berubah menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik (normal), risiko gizi lebih, gizi lebih, dan
obesitas.
Status gizi baik (normal) mengalami perubahan karena perubahan definisi operasional
dengan. Sebelum tahun 2020, termasuk dalam status gizi baik adalah nilai Z-score -2 SD
sampai dengan +2 SD, tahun 2020 termasuk status gizi baik adalah balita dengan nilai Z-
score -2 SD sampai dengan +1 SD. Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang Kota
Yogyakarta tahun 2020 sebesar 6,87%, (target nasional < 5%) atau di atas nilai nasional.
18
Tabel 8. Status Gizi Balita Dengan Indikator Berat Badan Menurut Tinggi Badan Kota Yogyakarta Tahun 2016-2019
Sumber : Laporan Pemantauan Status Gizi Puskesmas
Grafik 5 menunjukkan cakupan balita gizi buruk, gizi kurang, dan gizi lebih lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus gizi lebih di tahun 2020 digambarkan dengan
prevalensi risiko gizi lebih, gizi lebih, dan obesitas. Perubahan definisi operasional
menjadikan perubahan kasus gizi lebih di tahun 2020. Periode sebelum tahun 2020
disebutkan sebagai kasus gizi lebih jika nilai Z-score > + 2 SD, pada tahun 2020, nilai Z-
score > + 1 SD dimasukkan dakam risiko gizi lebih.
Tabel 9. Status Gizi Balita Dengan Indikator Berat Badan Menurut Tinggi Badan Kota Yogyakarta Tahun 2020 (Berdasar PMK No. 2/2020)
Sumber : Laporan Pemantauan Status Gizi Puskesmas
No. Status Gizi 2016 2017 2018 2019
Juml (%) Juml (%) Juml (%) Juml (%)
1. Sangat Kurus
144 1,0 70 0,5 55 0,4 73 0,5
2. Kurus 706 4,8 638 4,4 710 4,9 635 4,6
3. Normal 12462 85,9 12560 87,6 12628 87,9 12329 88,9
4. Gemuk 126 7,8 1066 7,4 978 6,8 831 6,0
No. Status Gizi 2020
Juml (%)
1. Gizi Buruk 150 1,26
2. Gizi Kurang 668 5,61
3. Gizi Baik 9073 76,35
4. Risiko Gizi Lebih 1122 9,45
5. Gizi Lebih 496 4,17
6. Obesitas 375 3,15
19
1,0 0,5 0,4 0,5 1,3
4,9
4,5 4,9 4,5
5,6
7,8 7,46,8
5,5
16,8
2016 2017 2018 2019 2020
Gizi Buruk (%)Gizi Kurang (%)Gizi Lebih(%)
Sumber : Laporan Pemantauan Status Gizi (PSG) Puskesmas
Grafik 6. Status Gizi Balita dengan Indikator Berat Badan Menurut Tinggi Badan
Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
Tabel 10. Kasus Gizi Buruk Dirawat Di Kota Yogyakarta Tahun 2020
No. Puskesmas Kasus Gizi Buruk
Prosentase Jumlah Dirawat
1 Danurejan1 6 6 100%
2 Danurejan 2 2 2 100%
3 Gondokusuman 1 18 18 100%
4 Gondokusuman 2 9 9 100%
5 Gondomanan 9 9 100%
6 Gedongtengan 11 11 100%
7 Jetis 16 16 100%
8 Kotagede 1 7 7 100%
9 Kotagede 2 5 5 100%
10 Kraton 17 17 100% 11 Mergangsan 1 1 100%
12 Mantrijeron 4 4 100%
13 Ngampilan 1 1 100%
14 Pakualaman 0 0 -
15 Tegalrejo 4 4 100%
16 Umbulharjo 1 35 35 100%
17 Umbulharjo 2 2 2 100%
18 Wirobrajan 9 9 100%
Kota Yogyakarta 156 156 100% Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
20
DN1
DN2
GK1
GK2
GM GT JTKG1
KG2
KT MG MJ NG PA TRUH1
UH2
WB
Gizi Buruk 6 2 18 9 9 11 16 7 5 17 1 4 1 0 4 35 2 9
Dirawat 6 2 18 9 9 11 16 7 5 17 1 4 1 0 4 35 2 9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
Grafik 7. Kasus Gizi Buruk Dirawat di Kota Yogyakarta Tahun 2020
4. Upaya Penanganan Gizi Buruk di Kota Yogyakarta
Balita dengan tanda klinis gizi buruk dan atau indeks Berat Badan menurut Panjang Badan
(BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z-score < -3 SD
dikategorikan sebagai kasus balita gizi buruk. Penanganan kasus gizi buruk di Kota
Yogyakarta dilakukan dengan upaya ;
a. Menurunkan angka balita gizi buruk
Salah satu upaya untuk menurunkan angka balita gizi buruk di Kota Yogyakarta pada
tahun 2020 adalah dengan pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
kepada anak Bawah Dua Tahun (Baduta) dari keluarga miskin. Pemberian MP-ASI
kepada baduta gakin membantu mengurangi angka kejadian gizi buruk di Kota
Yogyakarta
21
Tabel 11. Pemberian MPASI Baduta Gakin di Kota Yogyakarta Tahun 2020
No Puskesmas Jumlah Baduta Gakin
Persentase (%) Sasaran
Mendapat MP ASI
1 Danurejan I 21 21 100
2 Danurejan II 68 68 100
3 Gedongtengen 25 25 100
4 Gondokusuman I 42 42 100
5 Gondokusuman II 26 26 100
6 Gondomanan 152 0 0
7 Jetis 132 60 45.4
8 Kotagede I 64 64 100
9 Kotagede II 20 20 100
10 Kraton 24 6 25
11 Mantrijeron 22 22 100
12 Mergangsan 90 90 100
13 Ngampilan 20 20 100
14 Pakualaman 27 27 100
15 Tegalrejo 155 58 37.4
16 Umbulharjo I 13 13 100
17 Umbulharjo II 47 47 100
18 Wirobrajan 20 20 100
KOTAYOGYAKARTA 968 629 64,98 Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
b. Perawatan balita gizi buruk
Setiap temuan gizi buruk di Kota Yogyakarta dilakukan perawatan (Permenkes Nomor
347/Menkes/IV/2008). Aktifitas surveilans gizi dilakukan untuk menjaring dan
menemukan kasus gizi buruk di wilayah untuk diberikan perawatan.
Jumlah kasus balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kota Yogyakarta pada
tahun 2019 yaitu sebanyak 84 anak dan pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat
menjadi 156 anak. Wilayah puskesmas dengan jumlah gizi buruk terbanyak di
Puskesmas Umbulharjo 1 yaitu sejumlah 35 anak.
Di Kota Yogyakarta semua kasus gizi buruk (156 kasus) telah mendapatkan perawatan
baik di puskesmas maupun di Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta, sesuai dengan
target sebesar 100%
22
5. Anemia Ibu Hamil
Prevalensi ibu hamil anemia di Indonesia masih tinggi yaitu 48,9% Hasil (Riskesdas 2018)
dan umumnya terjadi karena defisiensi zat besi. Anemia adalah suatu kondisi tubuh dimana
jumlah dan ukuran sel darah merah atau kadar Hemoglobin (Hb) lebih rendah dari normal,
yang akan mengakibatkan terganggunya distribusi oksigen oleh darah ke seluruh tubuh.
Anemia sebagai indikator rendahnya kualitas kesehatan dan gizi.
Kebutuhan tambahan zat besi bagi ibu hamil selama kehamilan lebih kurang 1000 mg, yang
diperlukan untuk pertumbuhan janin, plasenta dan perdarahan saat persalinan yang
mengeluarkan rata-rata 250 mg besi. Anemia pada ibu hamil berisiko terhadap terjadinya
hambatan pertumbuhan janin sehingga bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR),
perdarahan pada saat persalinan dan dapat berlanjut setelah persalinan yang dapat
menyebabkan kematian ibu dan bayinya.
22,78
30,81
35,49
30,08
23,31
2016 2017 2018 2019 2020
Anemia Bumil
Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
Grafik 8. Tren Anemia Ibu Hamil di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
Anemia gizi besi sebenarnya tidak perlu terjadi bila asupan makanan sehari-hari
mengandung cukup zat besi,terutama pangan hewani yang kaya akan zat besi, seperti pada
hati, ikan dan daging. Zat besi pada pangan hewani disebut besi heme (heme iron), yang
mudah diserap tubuh. Pangan hewani masih kurang terjangkau oleh kebanyakan masyarakat
karena harganya yang relatif mahal, oleh karena itu dapat dipahami mengapa prevalensi
anemia ibu hamil di Yogyakarta masih tinggi. Alternatif lain sumber zat besi adalah pangan
nabati seperti daun singkong, kangkung dan sayuran berwarna hijau lainnya, namun zat besi
23
dalam pangan tersebut yang disebut non-heme lebih sulit diserap. Faktor risiko anemia pada
ibu hamil antara lain :
a. Pola makan yang kurang beragam dan bergizi seimbang
b. Kurangnya asupan makanan kaya zat besi
c. Kehamilan berulang dalam waktu singkat
d. Ibu hamil mengalami Kurang Energi Kronis (KEK)
Kejadian anemia ibu hamil pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 fluktuatif. Terjadi
peningkatan di tahun 2018 dibanding tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020
terjadi turun.
Kasus anemia di Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan target Nasional
sebesar < 15 %. Upaya pengendalian/penurunan dilakukan dengan optimalisasi distribusi
tablet tambah darah, konseling gizi, dan kepatuhan ibu hamil minum tablet tambah darah
selama hamil dan nifas.
6. Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak terhadap kesehatan dan
keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi yang dilahirkan. Ibu hamil Kurang Energi
Kronis (KEK) adalah ibu hamil yang mempunyai Lingkar Lengan Atas (LILA) < 23,5 cm.
Kondisi ibu hamil KEK berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses
persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan perdarahan pasca
salin, bahkan kematian ibu. Risiko pada bayi dapat mengakibatkan terjadinya kematian
janin (keguguran), prematur, lahir cacat, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) bahkan
kematian bayi. Ibu hamil KEK dapat mengganggu tumbuh kembang janin, yaitu
pertumbuhan fisik (stunting), otak dan metabolisme yang menyebabkan penyakit tidak
menular di usia dewasa.
Faktor penyebab langsung ibu hamil KEK adalah konsumsi gizi yang tidak cukup dan
penyakit. Faktor penyebab tidak langsung adalah persediaan makanan tidak cukup, pola
asuh yang tidak memadai dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tidak
memadai. Semua faktor langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh kurangnya
pemberdayaan wanita, keluarga dan sumber daya manusia sebagai masalah utama,
sedangkan masalah dasar adalah krisis ekonomi, politik dan sosial.
24
15,0213,46
15,116,62
14
20 20 20 20
16
2016 2017 2018 2019 2020
Bumil KEK (%)
Target (%)
Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
Grafik 9. Tren Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
Grafik 9 menunjukkan kasus ibu hamil KEK tahun 2020 mengalami penurunan dibanding
tahun 2019. Kasus ibu hamil KEK sebesar 14% pada tahun 2021 menunjukkan Kota
Yogyakarta lebih kecil dibandingkan target kejadian ibu hamil KEK nasional tahun 2020
sebesar < 16 %.
Permasalahan pengendalian dan upaya penurunan kejadian ibu hamil KEK
1. Permasalahan dalam menurunkan angka ibu hamil KEK
a. Calon ibu hamil dan ibu hamil baru yang mempunyai Lingkar Lengan kurang dari <
23.5 cm.
b. Pemahaman kesehatan reproduksi
c. Pemahaman tentang asupan saat kehamilan
2. Upaya penurunan kejadian ibu hamil KEK
a. Koordinasi untuk mendapatkan dukungan lintas sektor, organisasi profesi, tokoh
masyarakat, LSM dan institusi lainnya
b. koordinasi lintas program melalui kegiatan edukasi kesehatan reproduksi remaja putri
melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR), konseling catin, pemeriksaan ibu hamil terpadu (Pelayanan
Antenatal Terpadu)
25
c. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT Pemulihan) untuk ibu hamil KEK
disertai konseling gizi pada ibu hamil.
d. Konseling calon pengantin.
e. Pemantauan dan pendampingan ibu hamil oleh kader,
f. kunjungan rumah bumil risiko tinggi oleh petugas puskesmas,
g. kegiatan kelas ibu dan suami siaga.
7. Ibu Nifas mendapatkan Vitamin A
94,37 94,72 96,77 98,09 99,6
8590
95 98
70
2016 2017 2018 2019 2020
Pemberian Vit A (%)Target (%)
Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
Grafik 10. Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
Ibu nifas membutuhkan vitamin A karena pada saat proses melahirkan telah kehilangan
sejumlah darah sehingga berisiko mengalami kekurangan vitamin A. Pemberian vitamin A
dapat membantu menurunkan angka kematian pada ibu dan bayi, mengurangi penyakit
infeksi pasca persalinan, mempercepat proses pemulihan dan mencegah anemia.
Setiap ibu dalam masa nifas mendapatkan dua kapsul Vitamin A warna merah (200.000
IU), satu kapsul diberikan segera setelah melahirkan dan kapsul kedua diberikan minimal
24 jam setelah pemberian pertama. Kapsul Vitamin A diberikan di puskesmas dan di
26
rumah sakit yang ada di Kota Yogyakarta. Periode 2016 - 2020 cakupan pemberian vitamin
A pada ibu nifas terjadi peningkatan (Grafik 10)
Peningkatan cakupan pemberian vitamin A dan pencapaian sesuai target pada ibu nifas
pada periode tahun 2016 – 2020 merupakan dampak dari upaya yang dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berupa :
1) Komunikasi aktif antara Dinas kesehatan dan Rumah Sakit/Klinik mandiri
2) Peningkatan aktifitasnkader pendamping ibu hamil di wilayah
8. Ibu hamil mendapatkan tablet Fe 30 tablet (Fe1) dan Fe 90 tablet (Fe3)
Kebutuhan zat besi pada ibu hamil meningkat 25% dibandingkan wanita yang tidak hamil.
Kebutuhan tersebut sangat sulit dipenuhi hanya dari makanan saja. Oleh karena itu,
diperlukan Tablet Tambah darah (TTD) untuk mencegah dan menanggulangi anemia gizi
besi. Sebaiknya ibu hamil mulai mengonsumsi TTD sejak konsepsi sampai masa nifas.
Selama kehamilan, ibu hamil mendapatkan minimal 90 tablet tambah darah. Ibu hamil
mendapat 90 TTD (Fe3) adalah jumlah ibu hamil yang selama kehamilan mendapatkan
minimal 90 tablet. Output dari pemberian tablet Fe pada ibu hamil adalah penurunan
kejadian anemia pada ibu hamil. Periode 2016 - 2020 prosentase ibu hamil mendapat tablet
Fe3 terjadi peningkatan. Tahun 2020 sebanyak 89,8% ibu hamil mendapatkan Tablet Fe3
diatas target nasional sebesar 80% (Grafik 11)
88,08 92,9893,23 93,87
93,2
82,09 85,19 87,33 88,4
89,885 90
95 98
80
2016 2017 2018 2019 2020
Fe 1 (%)
Fe 3 (%)
Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
Grafik 11. Bumil Mendapat Tablet Fe Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020
27
9. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor determinan terjadinya
masalah stunting. Anak umur 12-23 bulan dengan berat lahir rendah berisiko 1,74 kali
menjadi stunting dibandingkan yang lahir dengan berat badan normal (Aryastami et al.,
2017). BBLR sangat berkaitan dengan kejadian kesakitan dan kematian pada janin dan
neonatal. Indikator ini sebagai indikator outcome dari kondisi ibu selama kehamilan. Bayi
dengan berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi prematur maupun bayi cukup bulan
yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Persentase bayi BBLR juga
menentukan derajat kesehatan masyarakat.
Persentase BBLR didapatkan dari bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500
gram dibandingkan dengan bayi yang lahir hidup pada tahun tersebut.
5,46 5,16
6,66,08
6,9
10
9 9
8
5,4
2016 2017 2018 2019 2020
Bayi BBLR (%)Target (%)
Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
Grafik 12. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Yogyakarta
Tahun 2016-2020
Periode Tahun 2016 – 2020 kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) fluktuatif meningkat.
Tahun 2020 prevalensi BB 8,2% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019.
28
10. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif
Bayi mendapat ASI Eksklusif adalah bayi umur 0-6 bulan yang diberi ASI saja tanpa
makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral. Cakupan ASI Eksklusif bayi
usia 0-6 bulan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar 73,2%, lebih rendah dibanding
tahun 2019 sebesar 0,5% dan diatas target nasional
Upaya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan cakupan pemberian
asi 0-6 bulan antara lain :
a. Promosi dan konseling menyusui
b. Pelatihan konseling menyusui. Jumlah konselor ASI aktif di Kota Yogyakarta : 102
orang.
c. Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif
d. Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
e. Monitoring dan Evaluasi Manajemen 10 LMKM di RS/Klinik dengan melibatkan lintas
program dan organisasi profesi dengan mengundang narasumber ahli.
f. Pelaksanaan kelas ibu balita, KP-ibu
61,666,1 67,42
73,7 73,2
42 4447
50
40
2016 2017 2018 2019 2020
Pemberian Asi Eksklusif (%)Target
Grafik 13. Pemberian ASI Ekslusif di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
29
11. Pemberian vitamin A bagi bayi dan balita
Vitamin A merupakan zat gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dan asupan vitamin A
dari makanan sehari-hari umumnya masih kurang. Kekurangan vitamin A (KVA) di dalam
tubuh yang berlangsung lama menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang berdampak
pada meningkatnya resiko kesakitan dan kematian. Mempertahankan status vitamin A pada
bayi dan anak balita dapat mengurangi masalah kesehatan masyarakat seperti kecacingan
dan campak.
Pemberian vitamin A pada bayi dan balita dilakukan pada bulan Februari dan Agustus
secara bersamaan. Bayi (umur 6-11 bulan) diberikan kapsul vitamin A warna biru (100.000
IU) dan anak balita (umur 12-59 bulan) diberikan kapsul vitamin A warna merah (200.000
IU). Capaian distribusi pemberian vitamin A pada bayi dan anak balita sudah 100%.
Pemberian Vitamin A pada saat pelaksanaan kegiatan posyandu dan dengan metode door to
door (sweeping) bagi bayi dan anak balita yang tidak dibawa ke posyandu pada bulan
Februari dan Agustus.
30
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
75
80
85
90
95
100
105
Bayi (6-11 Bln) Anak (12-59 Bln) Balita (6-59 Bln) Target
Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
Grafik 14. Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi, Anak Balita dan Balita KotaYogyakarta Tahun 2016-2020
12. Partisipasi Masyarakat (Balita Ditimbang di Posyandu)
Balita yang ditimbang berat badannya (D) menggambarkan tingkat keberlangsungan
pemantauan pertumbuhan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sekaligus menilai kinerja
petugas kesehatan dalam mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemantauan
pertumbuhan. Sedangkan tingkat keberhasilan program dapat dilihat dari balita yang berat
badannya naik (N) dibandingkan dengan balita yang datang dan ditimbang ke posyandu
(D). Sedangkan BGM adalah balita yang ditimbang di posyandu dengan berat badan
menurut umur berada pada dan di bawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS).
31
Tingkat partisipasi masyarakat ke posyandu (D/S) di Kota Yogyakarta pada tahun 2020
sebesar 53,49%, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019 (75,26%), belum sesuai target
nasional sebesar 60%.
Kendala pandemi Covid-19 berpengaruh pada kegiatan pemantauan pertumbuhan bayi dan
anak balita. Tahun 2020 kegiatan pemantauan efektif dilaksanakan pada bulan Januari-
Maret 2020, pada bulan April-Juli 2020 kegiatan dihentikan sementara untuk mengurangi
risiko paparan Covid-19. Bulan Agustus-Desember 2020 kegiatan pemantaun pertumbuhan
dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19. Beberapa metode
digunakan untuk pemantauan pertumbuhan :
a. Metode pemantauan pertumbuhan mandiri yang dilakukan oleh orang tua balita,
kemudian hasilnya disetorkan ke kader
b. Metode mobile posyandu : kader keliling ke rumah-rumah balita
c. Metode posyandu konvensional : kedatangan balita dijadwal, waktu dibatasi dengan
tetap mematuhi protokol kesehatan.
76,1 75,84 75,61 75,26
53,49
72 73 74 7660
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2016 2017 2018 2019 2020
Partisipasi Masyarakat
Target
Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas Tahun 2020
Grafik 15. Partisipasi Masyarakat Ke Posyandu (D/S) Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
32
B. Angka Kematian
1. Angka Kematian Ibu
Angka kematian ibu (AKI) adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan
dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya. di setiap
100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2018). Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah
satu indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. Angka
kematian ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi bumil selama kehamilan dan
melahirkan. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan
menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan
akses fasilitas pelayanan kesehatan.
125
102
110 111,5
119,8
64,14
123
104 102 102 102 102
2015 2016 2017 2018 2019 2020
AKI
Target
Grafik 16. Tren AKI Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2020
33
Tahun 2020 AKI Kota Yogyakarta sebesar 64.14, dari sebanyak 3.118 kelahiran hidup
dengan 2 kasus kematian ibu. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan AKI yang
ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar kurang 102. Tren AKI dalam kurun waktu 2016 –
2019 meningkat dan lebih tinggi dari angka yang ditetapkan, tahun 2020 turun dibawah
angka yang ditetapkan (Grafik 13)
Penyebab 2 kasus kematian pada tahun 2020 adalah perdarahan (1 kasus), dan
penyakit jantung (1 kasus), kedua kasus tersebut merupakan kasus kematian yang
seharusnya dapat dicegah (unavoidable).
a. Tantangan Pengendalian AKI / AKB di Kota Yogyakarta :
1) Kasus anemia pada ibu hamil tinggi dan meningkat
Anemia pada ibu hamil berkaitan dengan mortalitas dan morbiditas pada ibu dan
bayi. WHO menyebutkan 40% kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan
anemia pada masa kehamilan. Anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu
hamil menjadi penyebab utama terjadinya perdarahan serta infeksi yang merupakan
faktor kematian ibu (Kemenkes, 2018)
Prevalensi anemia pada ibu hamil di Kota Yogyakarta pada periode 2016 - 2020
menunjukkan fluktuatif meningkat ; 22.78 %, 30.81%, 35.49%, 30.08 % dan ….. %
menjadi faktor risiko pada kematian ibu hamil di Kota Yogyakarta
2) Pelayanan ANC terpadu
Pelayanan ANC dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan berkualitas, untuk
deteksi dan penanganan dini adanya masalah kesehatan/penyakit dan menghindari
adanya missed opportunity yang diselenggarakan dengan efektif dan efisien
(Kemenkes, 2015). Pelayanan ANC terpadu merupakan upaya pencegahan masalah
kesehatan/penyakit yang dapat memengaruhi kehamilan, pertumbuhan janin, serta
komplikasi kehamilan persalinan yang dapat mengancam kehidupan ibu dan bayi
seperti KEK, anemia gizi besi, kurang yodium, HIV/AIDS, malaria, TB dan lain
sebagainya.Pelayanan K1 di Kota Yogyakarta tercapai 100 % pada tahun 2020,
catatan penting untuk tahapan berikutnya adalah peningkatan kualitas
penyelenggaraan layanan antenatal.
34
3) Kecepatan dan ketepatan penanganan di fasilitas rujukan.
Kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan merupakan kasus kematian yang
dapat dicegah. Kecepatan dan ketepatan dalam tatalaksana kedaruratan obstetric
merupakan kunci dari pencegahan kematian ibu hamil dengan perdarahan.
Kondisi geografis dan jumlah faskes di Kota Yogyakarta yang sangat terjangkau,
seharusnya kasus kematian ibu karena perdarahan dapat dicegah. Hal ini terjadi
karena adanya kegagalan dalam dalam penanganan kasus kedaruratan obstetri.
Menurut Santy (2008) Kematian dan kesakitan ibu sebenarnya dapat dikurangi atau
dicegah dengan berbagai usaha perbaikan dalam bidang pelayanan kesehatan obstetri.
Kegagalan dalam penanganan kasus kedaruratan obstetri pada umumnya disebabkan
oleh kegagalan dalam mengenal risiko kehamilan, keterlambatan rujukan, kurangnya
sarana untuk perawatan ibu hamil risiko tinggi, kurangnya pengetahuan tenaga medis,
paramedik dan penderita dalam mengenal kehamilan risiko tinggi (KRT) secara dini,
masalah dalam pelayanan obstetri dan kondisi ekonomi. Bila keadaan gawat darurat
sudah terdeteksi, maka kelangsungan hidup tergantung pada kecepatan mendapat
pelayanan obstetri esensial. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka
kematian ibu adalah proses rujukan yang terlambat dan ketidaksiapan fasilitas
kesehatan terutama di Puskesmas dan di rumah sakit untuk melakukan pelayanan
kedaruratan obstetri emergensi komprehensif . Pelayanan rujukan maternal
merupakan mata rantai yang penting. Kira-kira 40% persalinan di rumah sakit
adalah kasus rujukan. Kematian maternal di rumah sakit 80%-90% berasal dari
kelompok rujukan. Pelayanan kesehatan primer diperkirakan dapat menurunkan
angka kematian ibu sampai 20%, namun dengan sistem rujukan yang efektif, AKI
dapat ditekan sampai 80%. (SANTY, 2008)
35
b. Respon dan upaya perbaikan
Upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada tahap berikutnya adalah :
Meningkatkan kemampuan petugas dalam mengenali gejala kegawatan obstetri,
khususnya perdarahan post partum.
1) Sosialisasi dan menerapkan Modified Early Obstetric Warning System (MEOWS)
untuk mengenali secara dini tanda dan gejala kegawatan obstetri di faskes.
2) Meningkatkan kualitas rujukan termasuk rujuk balik
2. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Kota
Yogyakarta pada periode 2015 – 2020 menunjukkan tren fluktuatif naik. Tahun 2020
Angka Kematian Bayi sebesar 11.22, lebih tinggi 4.04 poin dibandingkan AKB Tahun
2019 atau sebesar 7.18 per 1000 kelahiran hidup.
Pada 3 (tiga) tahun terakhir AKB Kota Yogyakarta belum mencapai target. Hal ini seperti
terlihat pada grafik 14 dan 15.
8,27,8
9,19,76
7,18
11,22
7,36,7
7,52 7,19 7,13 7,13
2015 2016 2017 2018 2019 2020
AKB
Target
Grafik 17. Tren AKB Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020
36
1,5
1,04 1,021,26
3
1,92
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grafik 18. Tren AKABA Kota Yogyakarta Tahun 2015- 2020
Berdasarkan umur, proporsi kematian bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2020, terdiri dari 37
% terjadi pada masa neonatal dini, 32 % pada masa neonatal lanjut dan 31 % pada masa
post neonatal. Hal ini seperti terlihat pada grafik 16.
37%( 0 - 6 hari)
32%(7 - 28 hari)
31%(29 hari - 11
bulan)
Grafik 19. Kematian Bayi Kota Yogyakarta Berdasarkan Umur Tahun 2020
37
4
8
0
2
0
2
0
2
0
8
3
9
5
4
3
0
6
2
1
2
BBLR Sepsis Aspirasi Kelainan jantung PPH
2019 2020
Grafik 20. Penyebab Kematian Bayi Kota Yogyakarta Tahun 2019 - 2020
Penyebab kematian bayi terbanyak pada Tahun 2020 yaitu asfiksia yaitu 9 kasus,
dan terbanyak kedua adalah kelainan jantung bawaan sebanyak 6 kasus. Di tingkat
nasional 46,2% kematian bayi disebabkan oleh masalah neonatal yaitu asfiksia dan BBLR.
Di Kota Yogyakarta asfiksia masih merupakan penyebab kematian neonatal yang paling
tinggi. Penyebab kematian tersebut seharusnya dapat dicegah dan ditangani apabila
masyarakat dengan mudah dapat mengakses pelayanan kesehatan, memiliki tenaga
kesehatan yang kompeten, sistem rujukan yang berjalan dengan baik, deteksi dini tanda
bahaya dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan. Hal ini berkaitan
dengan kualitas pelayanan persalinan, dan penanganan BBL segera setelah lahir dan
beberapa hari pertama setelah lahir yang kurang optimal (Femelia et al., 2020)
Selain itu, kelainan jantung bawaan menjadi penyebab terbanyak kedua AKB di Kota
Yogyakarta pada tahun 2020. Penyakit jantung bawaan (PJB) merupakan bentuk kelainan
jantung yang sudah didapatkan sejak bayi baru lahir. PJB merupakan penyakit yang
berbahaya. Apabila tidak terdeteksi secara dini dan tidak ditangani dengan baik, 50%
38
kematiannya akan terjadi pada bulan pertama kehidupan. Di negara maju hampir semua
jenis PJB telah dideteksi dalam masa bayi bahkan pada usia kurang dari 1 bulan, sedangkan
di negara berkembang banyak yang baru terdeteksi setelah anak lebih besar, sehingga pada
beberapa jenis PJB yang berat mungkin telah meninggal sebelum terdeteksi (Hermawan et
al., 2018)
Tingginya kelainan jantung kongenital pada bayi baru lahir di Kota Yogyakarta perlu
mendapat perhatian khusus, karena hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sosial
ekonomi seperti kurangnya asupan mikronutrien pada awal kehamilan dan kondisi
kesehatan lingkungan seperti infeksi maternal virus rubella, penggunaan obat-obatan yang
teratogenik selama masa kehamilan. Dari pemaparan kasus kematian bayi seperti tersebut
di atas, menegaskan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
bayi baru lahir ini masih harus terus dilakukan. Utamanya untuk menyasar penyebab-
penyebab kematian yang banyak ditemui dalam kasus kematian bayi dan, BBLR, Asfiksia,
kelainan jantung bawaan, dan lain-lain. Upaya dimaksud meliputi intervensi – intervensi
dengan pendekatan sepanjang hayat (lifecourse / 8000 HPK)
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, dan Remaja.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara, (Permenkes No 4
Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan)
Capaian SPM Tahun 2020 menggambarkan realisasi dari sasaran yang telah ditetapkan
SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020. Tabel 12.
39
Tabel 12. Capaian SPM Bidang Kesehatan, Kesehatan Ibu, Bayi, Anak dan Remaja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2020
No Indikator Sasaran Realisasi Persentase
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3127 3127 100
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kota
dalam kurun waktu satu tahun
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3127 3127 100
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan
kesehatan di wilayah kerja Kota dalam kurun
waktu satu tahun
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3094 3094 100
Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang
mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu
satu tahun
4 Pelayanan Kesehatan Balita 12027 15093 79.69
Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat
Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah
Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59
bulan mendapakan pelayanan sesuai standar 3
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 29119 29119 100
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang
mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
yang ada di wilayah kerja kota dalam kurun
waktu satu tahun ajaran
6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 14287 14287 100
Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih
yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar
minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja
kota dalam kurun waktu satu tahun
Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) indikator SPM tercapai 100% dan satu indikator -Pelayanan
Kesehatan Balita- tercapai 76,69% belum mencapai target.
40
2. Permasalahan dan Upaya / Kegiatan Pada Ibu, Bayi, Anak, dan Remaja.
a. Kesehatan Ibu Hamil
Kunjungan Ibu Hamil
Pemeriksaan kehamilan secara berkala bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan
janin, serta deteksi dini komplikasi pada kehamilan dan persalinan, sehingga dapat
dilakukan tata laksana yang efektif (Kemenkes RI, 2014). Tahun 2020 Kunjungan ibu
hamil K1 di Kota Yogyakarta sebesar 100 % (target Nasional sebesar 40%) dan
kunjungan ibu hamil K4 96,4% (Nasional 90%).
100
100
100
100
100
100
86,93
100
100
100
98,68
100
100
100
100
98,57
100
100
100
67,47
78,54
79,25
81,18
82,09
89,43
90,58
91,13
91,21
91,63
92
93,04
96,86
97,53
97,54
98,57
100
106,02
111,63
0 20 40 60 80 100 120
Danurejan I
Mergangsan
Danurejan II
Jetis
Umbulharjo II
Wirobrajan
Tegalrejo
Kraton
Gedongtengen
Kotagede I
Kota
Gondokusuman I
Ngampilan
Pakualaman
Mantrijeron
Kotagede II
Umbulharjo I
Gondokusuman…
Gondomanan
K4 K1
Grafik 21. Kunjungan K1 dan K4 Kota Yogyakarta Tahun 2020
41
Kesenjangan antara kunjungan ibu hamil K1 dan kunjungan ibu hamil K4 terjadi
beberapa hal ;
1) Ibu hamil pindah domisili dan tidak dapat pantau,
2) Ibu hamil tidak mengakses pelayanan puskesmas karena kehamilan yang tidak
diinginkan,
3) pemantauan, pencatatan dan pelaporan ibu hamil di wilayah belum optimal.
4) Kondisi (khusus) karena pandemi Covid-19
a) Risiko paparan Covid-19 pada masa pandemi menjadikan ibu hamil tidak dapat
leluasa mengakses pelayanan,
b) Anjuran penundaan pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil
c) Kunjungan yang rendah karena keterbatasan sdm (yang perbantukan pada
kegiatan lain) dan sarana penunjang (APD dan lainnya.
Perlu dilakukan intervensi terstruktur dan terukur untuk mengatasi kesenjangan pada
kunjungan ibu hami K4 di Kota Yogyakarta.
b. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Ibu Nifas
Standar pelayanan persalinan di Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa persalinan harus
dilakukan di fasilitas kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan ini
termasuk pelayanan kesehatan bagi ibu nifas yang mencakup pelayanan kepada ibu pada
masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai dengan standar paling sedikit 3
kali (6 jam sampai dengan hari ke-3; hari ke-4 sampai dengan hari ke-28; dan hari ke-29
sampai dengan hari ke-42 setelah bersalin) (Kemenkes RI, 2014).
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta tercapai 100 % pada periode
dari tahun 2017 s/d tahun 2020. Dan cakupan dari pelayanan ibu nifas sebesar 94,56 %.
Kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan menjadi pendorong ibu hamil tidak
melalukan persalinan di rumah dan kedisplinan ibu nifas untuk berkunjung sesuai jadual
yang telah ditetapkan terutama pada kunjungan ke-3 (29-42 hari setelah bersalin)
42
99,89
94,2
99,97 100 100 100 100
93,41
99,79
92,14 92,493,48 93,15
94,56
85
90
95
100
105
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PF
Grafik 22. Persalinan di Fasilitas Kesehatan dan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2020
c. Kunjungan Neonatal Pertama dan Neonatal Lengkap
Kunjungan Neonatal Pertama (KN1), merupakan indikator dari upaya kesehatan yang
dilakukan untuk mengurangi kematian pada periode neonatal (6-48 jam setelah lahir)’
Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan yang diperoleh pada bayi baru lahir
berupa konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian Vitamin K1 injeksi
(bila belum diberikan) dan Hepatitis B0 (B nol) injeksi (bila belum dberikan). Pelayanan
kesehatan neonatal lengkap (KNL) adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan
sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali (1 kali pada 6–48 jam; 1 kali pada hari ke-3
sampai hari ke-7; dan 1 kali pada hari ke-8 sampai hari ke-28 setelah bayi lahir) (Kemenkes
RI, 2014).
43
99,84 99,9 99,66 99,5 99,44 98,67 98,83
94,3792,8
90,4289,34
94,98
91,14
98,19
84
86
88
90
92
94
96
98
100
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
KN1 KNL
Grafik 23. Cakupan KN1 dan KNL di Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2020
76,76
99,11
99,48
99,59
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0 20 40 60 80 100 120
Umbulharjo II
Kraton
Mergangsan
Umbulharjo I
Danurejan I
Danurejan II
Gondokusuman I
Gondokusuman II
Gondomanan
Gedongtengen
Jetis
Kotagede I
Kotagede II
Mantrijeron
Ngampilan
Pakualaman
TegalrejoWirobrajan
Grafik 24. Cakupan KN1 Berdasarkan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020
44
75,35
97,56
98,18
98,56
98,75
98,85
99,07
99,11
99,3
99,33
99,39
99,48
100
100
100
100
100
100
0 50 100 150
Umbulharjo II
Gedongtengen
Kotagede I
Mantrijeron
Pakualaman
Gondokusuman II
Gondokusuman I
Kraton
Gondomanan
Tegalrejo
Umbulharjo I
Mergangsan
Danurejan I
Danurejan II
Jetis
Kotagede II
Ngampilan
Wirobrajan
Grafik 25. Cakupan KNL Berdasarkan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020
d. Penanganan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal (PKO, PKN)
Cakupan Penaganan Komplikasi menggambarkan kemampuan manajemen Program KIA
dan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus kegawatdaruratan
kebidanan dan neonatal yang kemudian di tundak lanjuti sesuai dengan kewenangan atau
dapat di rujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Tahun 2020 cakupan PKO PKN di
Kota Yogyakarta lebih dari 100 %.
45
47
42
68
14
52 3
22
17
2
10 108
22
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Grafik 26. Cakupan PKO dan PKN di Kota Yogyakarta Tahun 2020
C. Angka Kesakitan
1. Diare
Penyakit diare merupakan masalah kesehatan, hasil kajian morbiditas yang dilakukan oleh
Subdit Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan menunjukkan bahwa angka kesakitan diare
semua umur adalah 270/1.000 penduduk. Target penemuan kasus diare tahun 2020 di Kota
Yogyakarta adalah 11.197, penemuan kasus diare yang ditangani sebanyak 5228, kasus
diare ditangani.
46
1008610604
1166910982
9290 9757 9463
5228
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sumber data : laporan diare dari Puskesmas
Grafik 27. Notifikasi Kasus Diare Kota Yogyakarta
Data penemuan kasus diare dari tahun 2013 – 2019 di Kota Yogyakarta. Kasus penemuan
diare cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 - 2017 dengan jumlah penemuan
kasus diare tahun 2015 sebanyak 11.669 kasus, tahun 2016 sebanyak 10.982 kasus, tahun
2017 sebanyak 9.290 kasus. Namun penemuan kasus diare naik di tahun 2018 dengan
jumlah kasus sebanyak 9.757 kasus dan sedikit menurun pada tahun 2019 sebanyak 9.463.
Pada tahun 2020 penemuan kasus diare di Kota Yogyakarta sangat menurun dibanding
tahun tahun sebelumnya.
47
23822846
Laki-laki Perempuan
Sumber data : laporan diare dari Puskesmas
Grafik 28. Proporsi kasus diare berdasar jenis kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2020
Jumlah kasus diare pada perempuan sebanyak 2846 kasus (54,44 %), jumlah
penemuan kasus diare pada laki-laki sebanyak 2382 kasus (45,46 %). Melihat data
tersebut jumlah penemuan kasus diare di Kota Yogyakarta tahun 2020 lebih banyak pada
perempuan dari pada laki-laki.
1006
733
532498
756
957
404
289
863
588
249327
830
329
1218
684588
346
542
381287
241 215
407
284
131
345
261250
199
271274
633
116230
161
Target Temuan Kasus
Sumber : Laporan diare dari Puskesmas
Grafik 29. Notifikasi Kasus Diare di Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2020
48
Penemuan kasus diare di Kota Yogyakarta Per-Puskesmas Tahun 2020. Jumlah
penemuan kasus diare tertinggi di Puskesmas Umbulharjo I dengan kasus penemuan
Diare sebanyak 633 kasus. Jumlah kasus penemuan Diare terendah di Puskesmas
Pakualaman dengan jumlah kasus sebanyak 131 kasus.
2. Pneumonia
Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Pneumonia
balita ditandai dengan adanya gejala batuk dan atau kesukaran bernapas seperti nafas cepat,
tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam (TDDK), atau gambaran radiologi foto dada
(thorax) menunjukkan infiltrate paru akut. Demam bukan merupakan gejala yang spesifik
pada Balita. Dalam penatalaksanaan pencegahan dan pengendalian ISPA semua bentuk
pneumonia seperti bronkopneumonia, bronkiolitis disebut “Pneumonia” saja.
560 545
396
760823
1178
1540
543
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sumber : Laporan pneumonia dari Puskesmas dan RS
Grafik 30. Penemuan Pneumonia Balita Kota Yogyakarta
Data penemuan kasus pneumonia dari tahun 2013 – 2019 di Kota Yogyakarta.
penemuan kasus pneumonia pada balita di Kota Yogyakarta cenderung mengalami
kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dan menurun sekali pada tahun 2020,
49
dengan jumlah penemuan kasus pneumonia tahun 2015 sebanyak 396 kasus, tahun 2016
sebanyak 760 kasus, tahun 2017 sebanyak 823 kasus, tahun 2018 sebanyak 1.178 kasus,
tahun 2019 sebanyak 1.540 kasus dan tahun 2020 sebanyak 543 kasus.
323
220
Laki-laki Perempuan
Sumber laporan : Laporan pneumonia dari Puskesmas dan RS
Grafik 31. Jumlah Pneumonia Balita Berdasar Jenis Kelamin
Kota Yogyakarta Tahun 2020
Jumlah kasus pneumonia pada perempuan sebanyak 220 kasus (40,52%), jumlah
penemuan kasus pneumonia pada laki-laki sebanyak 323 kasus (59,48%). Jumlah kasus
pneumoni balita pada laki-laki lebih banyak dibannding pada kasus pneumonia balita
perempuan.
50
4052
131
5165
87
118
92
54
95
139153
80
47
160
191
108121
0
1624
7 815
2131
11 6 6
98
13
37
0
29
7
32
10
172
Perkiraan penderita pneumoniaPenemuan kasus pneumonia
Sumber data : Laporan pneumonia dari Puskesmas dan RS
Grafik 32. Jumlah Kasus Pneumonia Balita Kota Yogyakarta Tahun 2020
Jumlah penemuan kasus pneumonia balita tertinggi di Puskesmas Mergangsan
sebanyak 98 kasus, jumlah kasus penemuan pneumonia terendah di Puskesmas Pakualaman
dengan jumlah kasus sebanyak 0 kasus. Jumlah seluruh kasus pneumonia balita tahun 2020
berasal dari Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Yogyakarta sebanyak 543 kasus.
1. TuberkulosisParu
a. Angka Case Notification Rate (CNR)
Angka Case Notification Rate (CNR) seluruh kasus TB menggambarkan jumlah pasien
baru semua tipe (TB Paru, Ekstra paru dan TB Anak) yang ditemukan dan tercatat
diantara 100.000 penduduk. Sedangkan CNR Kasus baru TB BTA (+) menggambarkan
jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000
penduduk. CNR TB pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019, dari
51
145,18 per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi sebesar 103,45 per 100.000
penduduk pada tahun 2020.
107,45
144,43
133,27 136,65145,18
103,45
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grafik 33. Angka Case Notification Rate (CNR) Kasus TB Semua Type Kota Yogyakarta
Jumlah penemuan kasus baru TB dengan alamat/domsili di Kota Yogyakarta menurun
pada tahun 2020 dibanding tahun 2019. Penemuan kasus baru TB pada tahun 2019
sebanyak 604 kasus dan pada tahun 2020 menurun menjadi 429 kasus. Data kasus
berasal dari 18 Puskesmas, 18 Rumah Sakit DOTS yang ada di Kota Yogyakarta. Secara
keseluruhan penemuan kasus baru TB semua tipe di Kota Yogyakarta mengalami
penurunan, hal ini disebabkan karena pandemi covid 19 menyebabkan jumlah kunjungan
ke Fasyankes menurun dan kegiatan investigasi kontak di wilayah tidak dapat
dilaksanakan secara maksimal.
b. Angka Penemuan Pasien TB
Penemuan kasus baru TB yang berasal dari Fasyankes yang ada di Kota Yogyakarta
pada tahun 2020 sebanyak 780 kasus dengan kasus baru TB beralamat/ domisili di Kota
Yogyakarta sebanyak 429 kasus. Berdasar jenis kelamin proporsi kasus baru adalah 55%
laki-laki dan 45 % perempuan (grafik 34). Jumlah akumulasi pasien TB resisten di Kota
Yogyakarta sampai tahun 2020 sebanyak 48 orang
52
5545
Laki-laki Perempuan
Grafik 34. Proporsi Pasien TB Kota Yogyakarta Tahun 2020
Tabel 13. Penemuan Pasien TB Resisten Obat Tahun 2012-2020
Tahun Diobati Belum Diobati
Sembuh/selesai
Meninggal DO* Jumlah
2012 0 0 0 1 0 1
2013 0 0 2 1 0 3
2014 0 0 2 1 1 4
2015 0 0 3 2 0 5
2016 0 2 4 2 0 8
2017 0 0 4 2 0 6
2018 0 0 4 1 0 5
2019 5 0 0 0 1 6
2020 6 1 0 3 0 10
Jumlah 11 3 19 13 2 48
A. Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus TB dan Paru BTA (+)
Angka Keberhasilan Pengobatan (Sukses Rate) kasus TB semua tipe menggambarkan
jumlah pasien TB semua tipe yang berhasil sembuh dan pengobatan lengkap dibanding
dengan jumlah seluruh pasien TB yang diobati. Angka Keberhasilan Pengobatan di
Kota Yogyakarta sejak tahun 2010 masih dibawah target nasional sebesar 90% dari
kasus TB yang diobati. Belum tercapainya angka Keberhasilan Pengobatan TB
53
diantaranya adalah karena meninggal, Droup Out pengobatan, Gagal pengobatan dan
Pindah pengobatan. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam
pengendalian penyakit Tuberkulosis adalah:
1. Menguatkan jejaring layanan dan sistim pencatatan pelaporan P2TB
2. Optimalisasi kegiatan investigasi kontak oleh Puskesmas bersama kader di wilayah
untuk meningkatkan penemuan terduga TB
3. Mengoptimalkan kegiatan pelacakan kasus mangkir untuk mencegah Drop Out dan
pasien Pindah
4. Penyisiran data kasus TB di Layanan untuk mengurangi data yang belum terlaporkan
5. Meningkatkan peran Dokter Peaktek Mandiri dan Klinik Pratama dalam Program TB
DOTS dengan mengaktifkan Distict Public Privat Mix (DPPM) di Kota Yogyakarta
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
83
79
83,41
80,68 81,07
85,2884,68
83,5184,23
83
79,38
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Target
Grafik 35. Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Kota Yogyakarta Tahun 2010 s/d 2020
54
3. Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kasus Demam berdarah Dengue (DBD) di Kota Yogyakarta merupakan kasus yang perlu
di waspadai sepanjang tahun, karena penyakit DBD merupakan penyakit endemis. Angka
kesakitan DBD pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :
Tabel 14. Kasus Demam Berdarah Dengue Per Kecamatan Di Kota Yogyakarta Tahun 2020
No
Kecamatan
Jenis Kalamin Jumlah L+P
Meninggal L P
1 Tegalrejo 7 2 9 0
2 Jetis 7 4 11 0
3 Gondokusuman 19 12 31 0
4 Danurejan 9 4 13 0
5 Gedongtengen 4 8 12 0
6 Ngampilan 3 3 6 0
7 Wirobrajan 2 4 6 0
8 Mantrijeron 25 28 53 0
9 Kraton 5 3 8 0
10 Gondomanan 3 2 5 0
11 Pakualaman 2 3 5 0
12 Mergangsan 17 11 28 0
13 Umbulharjo 32 30 62 0
14 Kotagede 24 25 49 0
Jumlah 159 137 296 0
Angka Kesakitan* 38,3 33 71,4 0 Ket : *) per-100.000 penduduk
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2020 di Kota Yogyakarta sebanyak 296
dengan Incidence Rate (IR) : 71,4 per-100.000 penduduk, dengan jumlah kasus per-
kelompok jenis kelamin ; laki laki 159 kasus (Incidence Rate : 38,3 per-100.000
penduduk), perempuan sebanyak kasus 137 (Insidence Rate : 33 per-100.000 penduduk ).
Kematian 0 kasus (Case Fatality Rate/CFR : 0, 0 %). Memperhatikan besaran indikator
epidemiologi teresebut Kota Yogyakarta masih merupakan daerah endemis Demam
Berdarah Dengue (DBD). Empat Kemantren (Kecamatan) dengan kasus tertinggi berada di
wilayah selatan Kota Yogyakarta dan berbatasan dengan Kabupaten Bantul antara lain
55
Kemantren Umbulharjo 62 kasus , Kemantren Kotagede 49 kasus, Kemantren Mantrijeron
53 kasus dan Kemantren Mergangsan sebanyak 28 kasus.
4. Malaria
Kota Yogyakarta merupakan kota tujuan belajar dan wisata dengan warga domisili dari luar
Kota Yogyakarta yang banyak dan beragam. Keberadaan penduduk dari berbagai daerah di
Indonesia yang menjadi warga domisili di Kota Yogyakarta memberikan dampak dan
pengaruh bagi masyarakat, termasuk bidang kesehatan.
Keberadaan warga yang berasal dari daerah endemis penyakit menular dan berisiko
memicu penularan telah menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas
Kesehatan termasuk penyakit malaria. Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai derah
eliminasi malaria sejak tahun 2014.
Tabel 15. Kasus Penyakit Malaria Per Kecamatan Di Kota Yogyakarta Tahun 2020
No
Kecamatan
Jenis Kelamin Jumlah L+P
Meninggal L P
1 Tegalrejo 0 0 0 0
2 Jetis 0 0 0 0
3 Gondokusuman 0 0 0 0
4 Danurejan 0 0 0 0
5 Gedongtengen 0 0 0 0
6 Ngampilan 0 0 0 0
7 Wirobrajan 0 0 0 0
8 Mantrijeron 0 0 0 0
9 Kraton 0 0 0 0
10 Gondomanan 0 0 0 0
11 Pakualaman 0 0 0 0
12 Mergangsan 0 0 0 0
13 Umbulharjo 0 0 0 0
14 Kotagede 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Angka Kesakitan* 0 0 0 0 Ket. : *) per-100.000 penduduk
56
Tahun 2020 di Kota Yogyakarta tidak ditemukan kasus Malaria dengan angka Anual
Parasite Inciden (API) sebesar : 0,00 per-1.000 penduduk, sehingga Kota Yogyakarta
sampai tahun 2021 ini masih status daerah Eliminasi Malaria.
5. Filariasis
Kota Yogyakarta merupakan daerah bebas Filariasis, dan pada tahun 2020 tidak ditemukan
kasus filariasis. Namun sebagai wilayah dengan keberagaman warga domilisi yang berasal
dari berbagai wilayah di Indonesia, maka perlu dilakukan perhatian dan potensi risiko.
Angka kesakitan Filariasis pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 16.
Tabel 16. Kasus Penyakit Filariasis Per Kecamatan Di Kota Yogyakarta Tahun 2020
No. Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah
L+P Meninggal
L P
1 Tegalrejo 0 0 0 0
2 Jetis 0 0 0 0
3 Gondokusuman 0 0 0 0
4 Danurejan 0 0 0 0
5 Gedongtengen 0 0 0 0
6 Ngampilan 0 0 0 0
7 Wirobrajan 0 0 0 0
8 Mantrijeron 0 0 0 0
9 Kraton 0 0 0 0
10 Gondomanan 0 0 0 0
11 Pakualaman 0 0 0 0
12 Mergangsan 0 0 0 0
13 Umbulharjo 0 0 0 0
14 Kotagede 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Angka Kesakitan* 0 0 0 0 Ket. : *) per-100.000 penduduk
Tahun 2020, di Kota Yogyakarta tidak ditemukan kasus Filariasis. Program pencegahan
dan pengendalian filariasis dilakukan dengan program Pemberian Obat Pencegahan Massal
(POPM) kecacingan dengan sasaran anak usia 1 s/d 12 tahun di posyandu, anak pra sekolah
57
dan di Sekolah Dasar, obat diberikan adalah Albendazol. Sampai Tahun 2021 Kota
Yogyakarta masih dalam status daerah bebas dari Filariasis.
6. Surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis)/Lumpuh Layuh Mendadak
Surveilans AFP adalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layuh
akut pada anak usia < 15 tahun yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit
polio. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 483/MENKES/SK/IV/2007
yang dimaksud kasus AFP adalah semua penduduk berusia kurang dari 15 tahun dengan
kelumpuhan yang sifatnya flaccid (layuh), terjadi secara akut (mendadak), bukan
disebabkan oleh ruda paksa. Kelumpuhan flaccid (layuh) maksudnya kelumpuhan bersifat
lunglai, lemas atau layuh bukan kaku, atau terjadi penurunan tonus otot. Sedangkan
kelumpuhan bersifat akut yang dimaksud adalah perkembangan kelumpuhan yang
berlangsung cepat (rapid progressive) antara 1-14 hari sejak terjadinya gejala awal (rasa
nyeri, kesemutan, rasa tebal/kebas) sampai kelumpuhan maksimal.
Sumber : www.mediskripta.com
Gambar 1. Tatalaksana Kasus Lumpuh Layuh Mendadak atau Acute Flaccid Paralysis (AFP)
58
Eradikasi Polio tercapai jika Virus Polio Liar indigenus tidak ditemukan selama 3 tahun
berturut-turut, hal tersebut didukung dengan adanya surveilans AFP sesuai standar
sertifikasi. Surveilans AFP sesuai standar sertifikasi bila :
1. Menemukan 3/100.000 anak usia < 15 tahun yang lumpuh layuh mendadak per tahun
2. Diambil spesimen tinjanya dan dibuktikan di laboratorium bahwa tidak mengandung
virus polio liar
3. Spesimen harus ADEKUAT (2 specimen terambil dengan tenggang waktu minimal 24
jam, waktu pengumpulan kedua specimen tidak lebih dari 14 hari sejak terjadi
kelumpuhan, masing-masing specimen diambil minimal 8 gram atau satu sendok
makan bila penderita diare, diterima laboratorium pemeriksa dalam kondisi baik : tidak
bocor, volume cukup, suhu spesimen karier 2-8ᵒ C, spesimen tidak rusak)
4. Pencatatan dan pelaporan harus baik
Target penemuan kasus AFP di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3/100.000 penduduk
usia < 15 tahun. Jumlah penduduk < 15 tahun Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah 86.127
jiwa, sehingga target penemuan kasus AFP sebesar x 86.127 = 2.6 dengan
pembulatan sebesar 3. Dengan demikian target penemuan kasus AFP di Kota Yogyakarta
minimal adalah 3 (tiga) kasus.
Selama tahun 2020 tidak ada puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya di Kota Yogyakarta
yang melaporkan temuan AFP dari penduduk yang berdomisili Kota Yogyakarta.
Grafik 36. Temuan Kasus AFP per Bulan Kota Yogyakarta Tahun 2020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
temuan kasus
59
Pembatasan mobilitas, interaksi dan aktifitas untuk pengendalian risiko paparan Covid-19
dan kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan difokuskan pada pengendalian penyebaran
Covid-19 menjadikan frekuensi kegiatan penemuan AFP lebih rendah dilaksanakan
sehingga angka penemuan menjadi turun dan/atau tidak ada :
Gambar 2. Target dan Temuan Kasus AFP Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
Acute Flaccid Paralysis (AFP) umumnya ditemukan di rumah sakit, periode 2016 – 2020
sebanyak 11 (79%) dari 14 kasus AFP ditemukan di rumah sakit, 3 (21%) kasus ditemukan di
puskesmas dan tidak ditemukan pada dokter praktek swasta.
Rumah sakit yang melaporkan penemuan AFP pada 2016-2020 adalah RS Panti Rapih (5 kasus),
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (2 kasus), RSUP Sardjito (3 kasus) dan RSKIA 45 (1 kasus).
Sebanyak 3 kasus lainnya ditemukan oleh oleh Puskesmas Ngampilan (2 kasus) dan Puskesmas
Danurejan I (1 kasus).
Gambar 3. Kasus AFP Berdasarkan Unit Pelapor(Penemu) Tahun 2016-2020
60
Grafik 37. Kasus AFP Menurut Jenis Kelamin
Proporsi kasus menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 dan perempuan 3 (grafik 37)
dan menurut kelompok umur ; kurang dari 1 tahun tidak ada kasus, antara 1 – 5 tahun
sebanyak 6 kasus dan lebih dari 5 tahun sebanyak 8 kasus (gambar 4)
Gambar 4. Kasus AFP Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 - 2020
61
Tabel 17. Kasus AFP Menurut Lokasi Domisili Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020
Tahun Kelurahan Kecamatan Puskesmas
2016 Terban Gondokusuman Gondokusuman II
Patangpuluhan Wirobrajan Wirobrajan
2017 Muja-Muju Umbulharjo Umbulharjo II
Ngampilan Ngampilan Ngampilan
Rejowinangun Kotagede Kotagede II
Kadipaten kraton Kraton
2018 Notoprajan Ngampilan Ngampilan
Gedongkiwo Mantrijeron Mantrijeron
2019 Ngampilan Ngampilan Ngampilan
Purbayan Kotagede Kotagede I
Tegalpanggung Danurejan Danurejan I
Tahunan Umbulharjo Umbulharjo II
Sorosutan Umbulharjo Umbulharjo I
Kotabaru Gondokusuman Gondokusuman II
2020 Nihil Nihil Nihil
7. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
Surveilans PD3I merupakan salah satu program strategis untuk memantau perkembangan
penyakit Dipteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum, Campak, Rubella dan Hepatitis B.
Pemantauan campak dipantau dengan program tersendiri yaitu CBMS (Case Base Measles
Surveillance) atau surveilans campak berbasis individu. Polio dipantau dengan surveilans
AFP. Sementara Dipteri, pertusis, dan tetanus neonatorum dipantau dalam surveilans PD3I
terintegrasi. Surveilans PD3I ini bermanfaat untuk mengevaluasi program Imunisasi yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
A. Difteri
Tahun 2020 tidak ditemukan kasus difteri di Kota Yogyakarta.
B. Pertusis
Tahun 2020 tidak ditemukan kasus Pertusis di Kota Yogyakarta.
C. Tetanus Neonatorum
62
Surveilans kasus tewranus neonatum eonatorum di Kota Yogyakarta langsung mealui
program KIA (Kesehatan ibu dan Anak), dan tahun 2020 tidak dilaporkan adanya kasus
tetanus pada bayi baru lahir di Kota Yogyakarta.
D. Campak
Penyakit Campak dipantau melalui program CBMS (Case Based Measles Surveillance)
atau Surveilans Campak berbasis Individu. Setiap pasien yang datang ke Fasilitas
Kesehatan dengan gejala klinis Demam dan Ruam makulopapular khas terlebih disertai
salah satu gejala batuk, pilek atau mata merah diambil sampel darah untuk diperiksa
laboratorium. Tahun 2020 ditemukan 122 (seratus dua puluh dua) suspek campak yang
berkunjung ke Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta dan temuan di wilayah. Dari 122
suspek campak sebanyak 107 (seratus tujuh) penderita merupakan warga Kota
Yogyakarta dan 15 berasal dari luar Kota Yogyakarta.
Target dari program CBMS terhadap suspek campak adalah semua (100%) suspek
campak diambil sampel darah dan di periksa ke laboratorium pemeriksa. Pemeriksaan
IgM campak sampel darah suspek yang ditemukan di Kota Yogyakarta dilakukan di
Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. Tahun 2020 dari 122 suspek campak yang
yang ditemukan, sebanyak 116 orang suspek (95%) diambil spesimennya dan 6 orang
tidak dapat dilakukan pengambilan karena 2 orang tidak hadir dan 4 kasus masih bayi
dan tidak mendapat ijin dari orang tuanya.
Sumber : CBMS tahun 2020
Grafik 38. Status Pemeriksaan Laboratorium CBMS Tahun 2020
63
Pemeriksaan laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta menunjukkan
0 (nol) sampel Positif Campak, 4 sampel Posistif Rubella dan 112 hasilnya Negatif
Campak maupun Rubella.
Selain diperiksa untuk laboratorium campak, program CBMS juga sekaligus mengamati
penyakit Rubella yang selama tahun 2020 ditemukan ada 4 (empat) penderita
terkonfirmasi laboratorium positif rubella yang semuanya pasien domisili Kota
Yogyakarta. Secara rinci hasil pemeriksaan laboratorium bisa dilihat pada gambar 5.
Sumber data : CBMS tahun 2020
Gambar 5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium CBMS (Seluruh Suspek : 122) Tahun 2020
Gambar 6. Hasil Pemeriksaan Laboratorium CBMS (Domisili Kota Yogyakarta : 107) Tahun 2020
64
Temuan suspek campak tahun 2020 cukup fluktuatif dengan temuan yang lebih tinggi di
trimester awal dan akhir. Pola temuan Rubella positif mengikuti pola yang terjadi pada
temuan suspeknya, gambar 7.
Sumber : laporan CBMS tahun 2020
Gambar 7. Trend Kasus Suspek Campak, Positif Campak dan Rubella Tahun 2020
Dibandingkan tahun 2019, terjadi penurunan temuan kasus pada CBMS baik untuk ksus
suspek, Positif Campak maupun Rubella. Dilihat dari trend 10 tahun setelah tahun 2017
terjadi penurunan angka yang signifikan. Jika dikaitkan dengan program imunisasi tahun
2017 di bulan Agustus-September dilaksanakan kampanye MR (measles rubella) dengan
sasaran anak usia 9 bulan - 15 tahun. Gambar 8
65
Sumber : laporan CBMS tahun 2011-2019
Gambar 8. Trend Kasus Suspek Campak, Positif Campak dan Rubella Tahun 2011-2020
8. Situasi KLB di Kota Yogyakarta Tahun 2020
Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya
kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu
daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada
terjadinya wabah.
Kejadian Luar Biasa (KLB) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai upaya
penanggulangan secara cepat kondisi kejadia dan/atau kematian di Kota Yogyakarta dengan
berdasarkan laporan STP KLB (Surveilans Terpadu penyakit berbasis Kejadian Luar
Biasa). Tahun 2020 sebanyak 8 Kejadian Luar Biasa di Kota Yogyakarta (Grafik …..),
masing-masing 1 KLB pada Januari, Februari, Juni, Desember, 2 KLB pada bulan April dan
November
66
Sumber : STP KLB Tahun 2014 - 2020
Grafik 39. Kejadian Memenuhi Kriteria KLB Di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2020
Sumber : STP KLB Tahun 2020
Grafik 40. Kejadian Memenuhi Kriteria KLB Per Bulan Di Kota Yogyakarta Tahun 2020
a. Kejadian Luar Biasa menurut Puskesmas dan Kemantren (Kecamatan)
Pemetaan Kejadian Luar Biasa (KLB) menurut puskesmas dilakukan untuk kepentingan
tatalaksanan dan telusur kasus berbasis faskes. Tahun 2020 terjadi KLB di 5 puskesmas ;
Puskesmas Kotagede I, Kemantren Kotagede (1 kasus), Puskesmas Danurejan 2,
Kemantren Danurejan (4 kasus); Puskesmas Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan (1
kasus); Gedongtengen, Kemantren, Gedongtengen (1 kasus); Tegalrejo, Kemantren,
Tegalrejo (1 kasus)
67
Sumber : STP KLB Tahun 2020
Grafik 41. Kejadian Luar Biasa (KLB) Menurut Puskesmas Tahun 2020
Sumber : STP KLB Tahun 2020
Grafik 42. Kejadian Luar Biasa (KLB) Menurut Kecamatan Tahun 2020
b. Kejadian Luar Biasa berdasarakan Kriteria Kasus
Tiga kasus kejadian memenuhi kriteria KLB Kota Yogyakarta tahun 2020
adalah kasus keracunan makanan sebanyak 3 kejadian memenuhi kriteria
KLB, leptospirosis sebanyak 4 (Empat) kejadian yang memenuhi kriteria
68
KLB dan kejadian chikungunya yang memenuhi kriteria KLB.
Grafik 43. Kejadian Memenuhi Kriteria KLB Tahun 2020
D. Penanganan Pandemi Corona Virus Deseases 19 (Covid-19) dan Surveilans Kesehatan
1. Pandemi Corona
Covid-19 atau Corona Virus Disease 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh
Novel Coronavirus (2019-nCoV) atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan virus jenis
baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala
umum infeksi Covid-19 antara lain munculnya gangguan pernapasan akut ; demam,
batuk dan sesak napas. Pada kasus berat Covid-19 ditandai dengan pneumonia, sindrom
pernapasan akut, gagal ginjal dan menjadi penyebab kematian. Gejala klinis muncul
dalam 2 hari hingga 14 hari setelah terjadi pejanan.
Penularan Covid-19 diyakini melalui droplet dan kontak langsung. Tindakan medis
yang memicu terjadinya aerosol seperti resusitasi jantung paru, pemeriksaan gigi
dengan penggunaan scaler ultrasonik dan high speed air driven, pemeriksaan hidung dan
tenggorokan, pemakaian nebulizer dan pengambilan swab juga menjadi faktor risiko
penularan (airborne).
Pada 13 Maret 2020 WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemik setelah
persebaran virus mencapai 114 negara. Pemerintah Indonesia menetapkan Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia melalui
69
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020
yang berlaku dari 28 Januari 2020 sampai 28 Februari 2020 dan diperbarui melalui
Keputusan No. 13 Tahun 2020 telah ditetapkan. Selanjutnya, dengan memperhatikan
eskalasi kasus dan perluasan wilayah terdampak, Pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang
diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status tanggap darurat bencana
sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan Surat Keputusan Gubernur DIY No.
65/KEP/2020 tentang menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana pada 20 Maret 2020.
Status Tanggap Darurat Propinsi DIY diperpanjang 3 kali dengan Keputusan Gubernur DIY
sampai dengan 31 Agustus 2020. Seiring dengan perkembangan kasus Covid-19, dan
perubahan kebijakan pemerintah pusat kebijakan selanjutnya diterbitkan beberapa
kebijakan dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut diikuti oleh
5 Kabupaten/Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Keputusan
Walikota No. 291 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Yogyakarta sebagai upaya
penanggulangan penyebaran Covid-19.
Pencegahan penyebaran dan penatalaksanaan kasus Covid-19 memerlukan upaya
terstruktur, tertata dan terkendali untuk memutus mata rantai penularannya. Keberadaan
Puskesmas di setiap kecamatan dan konsep pelayanan berbasis wilayah menjadikan
Puskesmas berperan optimal dalam penanganan, pencegahan dan pengendalian infeksi
Covid-19 dengan tetap melaksanakan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama sebagaimana ditetapkan
Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
70
2. Upaya Pengendalian Covid-19
Masuknya Covid-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditemukaannya
kasus pertama di Kota Yogyakarta pada awal Maret 2020 Dinas Kesehatan membentuk
Gugus Tugas Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dinas Kesehatan. Rencana aksi disusun
untuk panduan pelaksanaan kegiatan pengendalian Covid-19.
a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan
Pada awal pandemi Covid-19 Ketugasan Dinas Kesehatan fokus dalam penanganan
pandemic dan seluruh struktur kesehatan memberikan peran sesuai dengan ruang
lingkup kerjanya.
Ketugasan Gugus Tugas 1. PIC Penanggulangan Covid-19 Dinkes.
a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan Kegiatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan terhadap kepala Dinas Kesehatan
b. Melakukan koordinasi harian dengan seluruh Tim c. Menyampaikan progres perkembangan kasus harian
2. Tim Sekretariat a. Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian penyakit berdasarkan status
OTG/ODP/PDP/Konfirmasi positif Covid-19, sembuh dan meninggal dunia b. Melakukan analisis data dan penyusunan rekomendasi atas kajian epidemiologi (PE,
tracing dan pengolahan data deskriptif) c. Menghimpun laporan harian, minggunan dan bulanan d. Melakukan telaah dan kajian atas kebijakan terkait pengendalian Covid-19 dan menyusun
draft disain implementasi e. Menyiapkan dan menyelenggarakan pertemuan Tim penanggulangan Covid-19 Dinas
Kesehatan f. Melaksanakan kegiatan administratif ainnya
71
b. Rencana Aksi dan Program Pengendalian
Rencana aksi disusun sebagai roadmap pengendalian penyebaran Covid-19 oleh Gugus
Tugas Covid-19 Dinas Kesehatan sehingga Gugus Tugas Covid-19 dapat melaksanakan
tatalaksana kasus secara tepat dan cepat dengan sistem pengendalian terpadu.
Pengendalian penyebaran Covid-19 bertujuan ;
1) Pemetaan kasus OTG, ODP, PDP, konfirmasi Co-19, Sembuh dan Meninggal
2) Penurunan insidensi (kasus baru) OTG, ODP, PDP, konfirmasi Co-19, Sembuh dan
Meninggal
3) Pemutusan mata rantai penyebaran (spreading)
4) Terbangun jejaring yang kuat dan solid untuk pengendalian
Berdasarkan dari tujuan pengendalian penyebaran covid-19 disusun program :
1) Kajian Epidemiologi (kasus) dan rekomendasi harian
2) Penatalaksanaan kasus (OTG, ODP dan PDP) sesuai standar
3) Pencegahan spreading (satu isue ; hentikan penyebaran)
4) Penguatan sumberdaya manusia (Nakes dan Tenaga lainnya)
5) Pemenuhan Sarana dan Prasarana
6) Manajemen Pengelolaan (sistem manajemen)
Lanjutan….. 3. Logistik Medik dan Logistik Non Medik
b. Mengkoordinasikan pengadaan, penerimaan, distribusi dan penyusunan laporan logistik medik/logistik non medik
c. Merencanakan pengadaan logistik medik/logistik non medik berdasarkan perhitungan kasus dan
d. Bertanggungjawab terhadap ketersediaan logistik medik/logistik non medik 4. Tatalaksana OTG/ODP/PDP risiko rendah
a. Mengkoordinasikan Tatalaksana OTG/ODP/PDP risiko rendah di masayarakat (isolasi mandiri)
b. Merencanakan pemantauan dan perawatan OTG/ODP shelter karantina c. Bertanggungjawab terhadap Tatalaksana OTG/ODP/PDP risiko rendah
5. Promosi dan Jejaring a. Melaksanakan Komunikasi, pemberian informasi dan Edukasi kepada semua pihak dan
masyarakat. b. Membentuk dan mengoptimalkan jejaring pencegahan penyebaran Covid-19 ; instansi
pemerintah (jajaran pemkot, kementrian dan lembaga, swasta dan lembaga penyiaran publik).
c. Jalin Komunikasi dengan Gugus Tugas Kecamatan (Forpimca)
72
Tabel 18. Matriks Program Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
No. Program Uraian
1
Penemuan Kasus dan Kajian Epidemiologi
a. Penyelidikan Epidemiologi (PE), tracing dan analisis
PE untuk mengetahui penyebaran menurut orang, wilayah dan waktu. Identifikasi determinan, analisis dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut
b. Penyusunan rekomendasi Menyusun rekomendasi mingguan
c. Disain Pengendalian Menyusun roadmap, time line, program dan kegiatan
d. Pengukuran kasus Pengukuran insidensi seluruh kasus ; OTG, ODP, PDP, konfirmasi Co-19, Sembuh dan Meninggal
2
Penatalaksanaan kasus sesuai dengan standar
a. Isolasi terpadu/mandiri OTG dan ODP
Isolasi mandiri dilakukan terhadap ODP dan OTG dengan pengawasan oleh keluarga dan pemangku wilayah
Isolasi secara terkonsentrasi (terpadu) dalam satu lokasi (tempat) yang representatif* untuk mendukung proses penyembuhan OTG dan ODP
b. Tes diagnostik cepat (Rapid Diagnostic Test/RDT) untuk OTG/ODP
Tes cepat untuk Tenaga Kesehatan kontak erat dengan PDP/konfirmasi positif Co-19
Tes cepat untuk (kriteria) ;
OTG/kontak erat dengan konfirmasi positif Co-19
PDP (konfirmasi negatif) pulang dari RS
ODP dg gejala mengarah pneumonia dengan riwayat perjalanan dari daerah dengan transmisi lokal dan kontak dengan PDP/konfirmasi (+) Co-19
c. Tatalaksana PDP Melakukan tatalaksana kasus PDP sesuai standar
3
Pencegahan spreading (satu isue ; hentikan penyebaran)
a. Pemberdayaan Lintas sektor pemerintahan
Melakukan inisiasi, advokasi dan koordinasi lintas sektor berbasis wilayah kecamatan untuk pencegahan penyebaran Co-19
b. Komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) Kampanye social distancing dan Physical distancing ; jaga jarak, pakai masker, hidup sehat
Setiap orang cuci tangan dengan sabun* atau penggantinya (Han-Sa dan lainnya)
Edukasi dan Informasi Germas dan PHBS
c. Desinfeksi mandiri Melakukan desinfeksi secara rutin di Instansi pemerintah (Pemkot dan K/L, lembaga pendidikan, instansi swasta, Ormas, LSM, Orpol.
d. Pelibatan Jejaring (lembaga publik) dalam penanggulangan Co-19
Membangun keterpaduan (simultan dan terstruktur) antar lembaga publik dalam teknis kegiatan penanggulangan Co-19.
73
Lanjutan : Tabel 18 Matriks Program Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
No. Program Uraian
4 Sumberdaya Manusia (Nakes dan Tenaga lainnya)
a. Penyiapan SDM (nakes, adm, teknis) shelter karantina sesuai kebutuhan.
Penyediaan dan penyiapan nakes dan tenaga lainya untuk pengelolaan ODP/OTG shelter karantina dengan sistem on call (puskesmas pada jam kerja, PSC di luar jam kerja)
Penyediaan Tenaga lain non kesehatan
b. Optimalisasi peran SDM nakes Pemeriksaan oleh Puskesmas pengampu OTG/ODP di shelter ; jika terjadi keluhan batuk, pilek demam dan sesak napas. Pemantauan rutin dilakukan oleh Puskesmas pengampu ODP selama 14 hari
5
Sarana dan Prasarana
a. Penetapan lokasi karantina OTG/ODP (sesuai ketentuan/kebijakan)
Lokasi shelter ditetapkan oleh Dinsos DIY
b. Menyusun sarana komunikasi, koordinasi dan laporan berbasis IT
Tersedia sarana komunikasi untuk koordinasi, dan penyampaian laporan berbasis IT di Shelter Karantina
Tersedia sarana koordinasi dan laporan dengan jejaring
c. Penyediaan sarana kampanye, promosi (audio visual, cetak dll)
Penyediaan sarana media cetak
Penyediaan sarana media elektronik
d. Penyediaan APD Penyediaan kebutuhan masker di Shelter Karantina
e. Penyediaan desinfektan ruangan Penyediaan desinfektan untuk desinfeksi shelter karantina
f. Pengelolaan limbah medis Pengelolaan limbah medis atas pelaksanaan pelayanan OTG/ODP di Shelter Karantina (BMHP/APD dan cairan B3)
6 Manajemen Pengelolaan (sistem manajemen)
a. Pembentukan Tim Gugus Tugas Penyusunan manajemen organisasi (struktur organisasi, job-disc, pola hubungan, koordinasi dan laporan.
Mekanisme laporan, analisis dan rekomendasi
Penetapan waktu koordinasi (terstruktur)
74
Gambar 9. Peran Dinas Kesehatan dan OPD Dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19
75
Tabel 19. Matriks Implementasi Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
No Kegiatan Pelaksanaan
1 Manajemen Pengelolaan (sistem manajemen)
a. Pembentukan Tim Gugus Tugas 29 Maret April 2020
b. Koordinasi rutin Tim Sekretariat GugusTugas Harian (Pagi)
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30 31 Maret
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, April
4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,22, 26, 27, 28, 29 Mei 2020
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 20 Juni
2 Penemuan Kasus dan Kajian Epidemiologi
a. Penyelidikan Epidemiologi (PE), Contact Tracing (CT) dan analisis
Sesuai temuan kasus konfirmasi positif Covid-19
b. Penyusunan rekomendasi (zonasi risiko) Setiap pekan (hari Jum’at)
c. Disain Pengendalian (blocking) Setiap Kasus Postitif (Harian), setiap hari
d. Pengukuran kasus Harian (setiap hari)
3 Kontak tracing ; menemukan suspek, melakukan test*, dan rekomendasi (isolasi, patuh protokol kesehatan)
a. Rapid Test (RDT) GBIB Margamulya (berdasarkan munculnya kasus positif)
Kontak Tracing
b. Rapid Test (RDT) Indogrosir RDT I 12 Mei 2020, RDT II 22 Mei 2020
c. Rapid Test (RDT) Tracing Pedagang Ikan 2 Juni, 13 Juni 2020
d. Rapid Test (RDT) Sero Survei Pedagang Pasar 3 Juni, 4 Juni, 5 Juni dan 6 Juni
e. Rapid Test (RDT) Sero Survei Mall 10, 11, 12 Juni 2020
f. Rapid Test (RDT) Kontak Erat Pasien Setiap ada kasus kontak erat
g. Pasien Ranap Setiap pasien Partus di Pusk
h. Rapid Test (RDT) Sero Survei Masyarakat 17 Juni,
i. Rapid Test (RDT) Sero Survei Cafe and Resto 25, 26 Juni 2020
j. Rapid Test (RDT) Sero Survei Mall 10, 11, 12 Juni 2020
k. Rapid Test (RDT) Kontak Erat Pasien Setiap ada kasus kontak erat
l. Pasien Ranap Setiap pasien Partus di Pusk
m. Rapid Test (RDT) Sero Survei Masyarakat 17 Juni,
n. Rapid Test (RDT) Sero Survei Cafe and Resto 25, 26 Juni 2020
o. Skrining Pegawai Dinas Kesehatan Kota Yk 8, 9, 15 Juli 2020
p. Skrining Pegawai Kelurahan Dan Kecamatan 15 Juli 2020
q. Tes diagnostik cepat (Rapid Diagnostic Test/RDT) untuk OTG/ODP contact tracing
Setiap ditemukan kontak erat
r. Swab (Pengambilan specimen) dan pengiriman sampel
Setiap ditemukan hasil RDT reaktif
ctt : *) Test dilakukan dengan RDT-Antibodi, jika positif dilanjutkan dengan RT-PCR
76
Lanjutan : Tabel 19. Matriks Implementasi Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
No Kegiatan Pelaksanaan
4 Pencegahan penyebaran (spreading)
Komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) Sapawarga keliling di 45 Kelurahan Suryodiningratan, Baciro, Prenggan, Pringgokusuman, Suryatmajan, Klitren, Giwangan, Purbayan, Sorosutan, Gowongan, Tegalpanggung, Patehan, Kricak, Cokrodiningratan, Rejowinangun, Ngupasan, Gunungketur, Bener, Bumijo, Sosromenduran, Patangpuluhan, Tegalpanggung, Terban, Warungboto, Kadipaten, Semaki, Wirogunan, Demangan, Bumijo, Purbayan, Tegalrejo,, Bausasran, Karangwaru, Notoprajan, Pringgokusuman, Pandeyan, Purwokinanti, Prawirodirjan, Pakuncen
Desinfeksi Puskesmas Danurejan 1, Danurejan 2, Gondokusuman, Gondokusuman 2, Gondomana, Jetis, Kotagede 1, Kotagede 2, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo 1, Umbulharjo 2, Wirobrajan
5 Sarana dan Prasarana
Penyusunan buku pedoman pelayanan puskesmas di masa new normal
Diterbitkan buku pedoman pelayanan Puskesmas di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Pengadaan logistik medik covid-19 (APD dan lainnya)
APBD dan Anggaran Tanggap Darurat
Penyediaan sarana KIE, promosi (audio visual, cetak dll)
Penerbitan leaflet dan audiovisual
77
Tabel 20. Pemeriksaan RT-PCR Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
No. Periode (14 Hari) Pemeriksaan Hasil
Negatif Positif
1 8 Mar – 21 Maret 17 15 2
2 22 Mar - 04 April 63 57 6
3 5 April – 18 April 70 67 3
4 19 April – 02 Mei 71 69 2
5 03 Mei – 16 Mei 147 135 12
6 17 Mei – 30 Mei 72 71 1
7 31 Mei – 13 Juni 78 72 6
8 14 Juni - 27 Juni 90 85 5
9 28 Juni - 11 Juli 2018 2012 6
10 12 Juli - 25 Juli 282 273 9
11 26 Juli - 8 Agustus 286 263 23
12 9 - 19 Agustus 178 150 28
13 20 - 30 Agustus 160 113 47
14 31 Agustus - 7 Sept. 253 220 33
Jumlah 3785 3602 183
c. Status Kasus Covid-19 Kota YogyakartaTahun 2020
Gambar 10. Jumlah Kasus Suspek, Konfirmasi Covid-19 dan Sebaran Menurut Kecamatan Tahun 2020
78
Gambar 11. Kasus Baru Konfirmasi Covid-19 Tahun 2020
Gambar 12. Tren Kasus Aktif Covid-19 Bulan Oktober-Desember Tahun 2020
79
Gambar 13. Kasus Covid-19 dan Suspek Menurut Kelurahan Tahun 2020
Gambar 14. Kematian Covid-19 Tahun 2020
80
Gambar 15. Kasus Covid-19 Menurut Kelompok Umur Tahun 2020
Gambar 16. Kasus Covid-19 Menurut Status Penelusuran Tahun 2020
81
Gambar 17. Kasus Covid-19 Menurut Komorbid Tahun 2020
Gambar 18. Kasus Covid-19 dan Suspek Menurut Jenis Komorbid dan Proporsi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020
82
BAB IV
UPAYA KESEHATAN
A. Pelayanan Kesehatan Posbindu
Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kota Yogyakarta dilaksanakan di
dalam Gedung (Puskesmas) dan pelayanan berbasis masyarakat melalui Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu). Posbindu dilaksanakan di wilayah dengan Posbindu umum dan di
institusi dengan Posbindu khusus.
Tahun 2021 Kota Yogyakarta memiliki 181 Posbindu umum yang tersebar di 18
Puskesmas. Posbindu terbanyak berada di wilayah Wirobrajan yang telah terbentuk di
masing-masing RW. Posbindu khusus diselenggarakan di tempat kerja seperti Posbindu
Balaikota yang diperuntukkan bagi karyawan di Komplek Balaikota, maupun di
kelompok-kelompok pertemuan khusus seperti Posbindu Haji yang anggotanya terdiri dari
para calon jamaah haji Di tiap-tiap Posbindu tersebut minimal ada 5 kader terlatih.
4
7
42
68
14
5
23
22
17
2
10 108
22
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
DN 1DN 2GK 1GK 2 GM GT JT KG 1KG 2 KT MG MJ NG PA TR UH 1UH 2 WB
Sumber: Laporan Puskesmas
Grafik 44. Distribusi Posbindu Menurut Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020
83
B. Skrining Usia Produktif
Skrining usia produktif dilakukan untuk menemukan faktor risiko PTM sedini
mungkin atau gejala penyakit pada individu dan kelompok yang sehat atau berisiko secara
berkala, karena semakin cepat ditemukan faktor risiko maka akan semakin cepat untuk
dicegah menjadi penyakit atau jika ditemukan gejala awal penyakit maka akan semakin
mudah diobati.
Deteksi dini dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat pertama
maupun di tingkat lanjut atau di posbindu yang merupakan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Bila hasil yang didapatkan positif berisiko PTM,
harus ditindak lanjuti dengan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
.Deteksi dini faktor risiko PTM di Posbindu adalah pemeriksaan terhadap faktor risiko
PTM yang meliputi pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, pengukuran indeks
massa tubuh dan lingkar perut. Kegiatan di Posbindu juga meliputi wawancara perilaku
berisiko dan pemberian edukasi perilaku gaya hidup sehat. Berikut gambaran Pelayanan
Kesehatan Usia Produktif di Kota Yogyakarta menurut Puskesmas.
426
1.063988
410485
653
934
606
436 462
909
1.444
588
344
1.350
1.619
1.275
606
31 55 6121 30 33 18 18 31
9657 31 32 23
119
20
258
33
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
DN 1 DN 2 GK 1 GK 2 GM GT JT KG 1 KG 2 KT MG MJ NG PA TR UH 1 UH 2 WB
Sumber: Laporan Puskesmas
Grafik 45. Distribusi Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Di Kota Yogyakarta Tahun 2020
84
Pelayanan kesehatan usia produktif merupakan salah satu indikator Standart Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah
skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan
penyakit tidak menular meliputi: Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut,
pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko. Target
skrining usia produktif sesuai dengan data kependudukan sebanyak 328.577 orang.
Penduduk berusia 15 - 59 tahun yang mendapatkan screening sesuai standar sejumlah
14.598 orang (4,44%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (28.181 orang),
penduduk usia 15-59 yang mendapatkan screening sesuai standar mengalami penurunan.
Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan screening di wilayah
(Posbindu tidak berjalan optimal). Dari penduduk usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan
screening kesehatan sesuai standar diperoleh 967 (6,6%) yang berisiko.
C. Pelayanan Kesehatan Pada ODGJ
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam
pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala
dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan
hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Pelayanan kesehatan
Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Kota Yogyakarta, sekurang-
kurangnya dilakukan oleh seorang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga
kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut
dan Skizofrenia meliputi ; pemeriksaan kesehatan jiwa dan melakukan rujukan bila
diperlukan.
Tahun 2020 sasaran pelayanan kesehatan ODGJ berat sebayak 1.030 dengan capaian
1.030 orang (100%). Kota Yogyakarta memiliki camp assesment ODGJ sebagai pusat
rehabilitasi khusus gelandangan pengemis (gepeng) psikotik atau gepeng mengalami
gangguan jiwa yang berasda di wilayah Mergangsan. Sebanyak 141 orang ODGJ di camp
assesment ODGJ Mergangsan telah diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Distribusi pelayanan kesehatan ODGJ Berat di Kota Yogyakarta sebagai berikut :
85
48 34 70 23 35 57 83 55 33 53 141 65 34 28 65 111 65 30
48
34
70
23
35
57
83
55
33
53
141
65
3428
65
111
65
30
0
20
40
60
80
100
120
140
160
DN1
DN2
GK 1GK 2 GM GT JT KG 1KG 2 KT MG MJ NG PA TR UH1
UH2
WB
Sumber: Laporan Puskesmas
Grafik 46. Distribusi Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Di Kota Yogyakarta Tahun 2020
Pemerintah Kota Yogyakarta telah ditetapkan Peraturan Walikota No. 68 tentang Rencana
Aksi Daerah Upaya Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun
2018 - 2022. Tujuan penyusunan RAD untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah
untuk mengurangi beban penyakit yang diakibatkan oleh masalah dan gangguan jiwa
melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan
Kesehatan Jiwa, mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya pelayanan Kesehatan Jiwa
yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah,
masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menyediakan acuan bagi para
pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau,
dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah.
86
D. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1. Rumah Sakit Dengan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
Kesinambungan pelayanan, jaminan mutu dan keselamatan pasien mengharuskan
instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit dikelola dan diintegrasikan dengan
instalasi/unit lain di dalam Rumah Sakit. Memperhatikan hal tersebut IGD Rumah Sakit
harus memenuhi kriteria kecukupan sumberdaya dan sistem atau tatalaksana pasien yang
bisa dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut :
a. Dokter/ Dokter Gigi sebagai Kepala IGD Rumah Sakit disesuaikan dengan kategori
penanganan.
b. Dokter/Dokter Gigi penanggung jawab pelayanan kegawat daruratan ditetapkan oleh
Kepala/ Direktur Rumah Sakit.
c. Perawat sebagai penanggung jawab pelayanan keperawatan kegawat daruratan.
d. Semua Dokter, Dokter Gigi, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan mampu
melakukan teknik pertolongan hidup dasar (Basic Life Support).
e. Memiliki program penanggulangan pasien massal, bencana (Disaster Plan) terhadap
kejadian di dalam Rumah Sakit maupun di luar Rumah Sakit.
f. Jumlah dan jenis serta kualifikasi tenaga di IGD Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan
pelayanan.
Sedangkan Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan pelayanan Gawat Darurat Level I
harus mampu memberikan pelayanan ;
a. Diagnosis & penanganan permasalahan pada A: jalan nafas (airway problem), B:
ventilasi pernafasan (breathing problem), dan C: sirkulasi pembuluh darah (circulation
problem)
b. Melakukan resusitasi dasar, stabilisasi, dan evakuasi.
Seluruh rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta pada
tahun 2018 - 2020 (100%) telah memiliki kemampuan Gawat Darurat level 1 sesuai
dengan Permenkes 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat daruratan.
2. Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, memberikan
manfaat dan perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan Pemerintah Kota
87
Yogyakarta menyelenggarakan jaminan kesehatan secara terstruktur dan terukur. Dinas
Kesehatan melalui seksi Penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan di Kota Yogyakarta
-salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberi bimbingan
kegiatan dibidang penjaminan kesehatan-. Telah melaksanakan program penjaminan
kesehatan baik bersumber pada anggaran pemerintah pusat dan anggaran pemerintah
daerah.
Tahun 2020 Dinas Kesehatan menyelenggarakan kegiatan penjaminan kesehatan
meliputi:
a. Peningkatan kepesertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
Warga Kota Yogyakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan didaftarkan menjadi
peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui program Peserta Didaftarakan menjadi
Peserta Daerah (PDPD) dengan premi ditanggung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
b. Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak bisa diikutsertakan
menjadi peserta JKN yaitu masyarakat yang masuk dalam kategori penyandang
Masalah kesejahteraan social (PMKS), Program PSC 119 YES dan Segosegawe serta
Jaminan Persalinan
c. Melaksanakan koordinasi , monitoring dan evaluai kegiatan jaminan kesehatan.
Tabel 21. Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan
No Identitas Kepesertaan Jumlah
1. PBI APBN 94.630
2. PBI APBD 100.104
3. PPU 122.610
4. Bukan Pekerja 22.341
5. PBPU 57.061
Jumlah 396.746 Sumber : BPJS Kesehatan
Tabel 21 menunjukkan, sampai dengan Desember 2020 peserta penjaminan di Kota
Yogyakarta sebanyak 396.746 atau 95.62 % dari seluruh jumlah penduduk (batas
88
minimal kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) JKN sebesar 95%). Penurunan
kepesertaan pada tahun 2020 berkaitan dengan dampak pandemi covid-19; adanya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU)
dan bayi baru lahir yang belum terdaftar sebagai peserta. Untuk meningkatkan
kepesertaan JKN diharapkan masyarakat secar mandiri menjadi peserta JKN ataupun
bagi yang tidak mampu secara mandiri dapat mengikuti program Pemerintah Kota
Yogyakarta melalui Penduduk yang didaftrakan Pemeritah Daerah (PDPD) dengan hak
perawatan kelas III.
Selain melaksankan program integrasi JKN melalui BPJS Kesehatan. Pemerintah Kota
Yogyakarta pada Tahun 2020 menyediakan dana kegiatan Penyelenggaraan Penjaminan
kesehatan Dana APBD sebesar Rp 46.868.537.595,- dan Penyelenggaraan Jaminan
Persalinan Dana DAK Non Fisik bidang Kesehatan sebesar Rp 291.464.000. Kegiatan
jaminan kesehatan ini ditujukan bagi:
a. Masyarakat ber KTP Kota Yogyakarta yang belum dapat diikutsertakan menjadi
peserta JKN karena masalah kependudukannya
b. Penyandang masalah kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki
JKN
c. Masyarakat yang mengalami kegawat daruratan di Kota Yogyakarta
d. Masyarakat yang mengalami persalinan yang belum memiliki JKN dan berdomisili di
Kota Yogyakarta.
Tabel 22. Pemanfaatan dan Realisasi Penggunaan Dana Selama Tahun 2020
No Kegiatan Pelaksanaan Pagu Anggaran
(Rupiah) Realisasi Anggaran
(Rupiah)
1. Pembayaran Premi PBI Pemda Ke BPJS Kesehatan
Januari sd Desember
43.048.634.875 42.248.342.500
2 Jaminan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Persalinan
Januari sd Desember
3.964.756.000 1.070.470.726
3 kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi jaminan kesehatan
Januari, Maret, September dan November
146.610.720 144.873.716
Jumlah 47.160.001.495 43.463.686.942
89
Capaian pelaksanaan Jaminan Kesehatan di kota Yogyakrta
a. Pembayaran Premi PBI ke BPJS Kesehatan
Periode tahun 2019 - 2020 (dalam waktui 3 tahun) pemerintah Kota Yogyakarta
mengintegrasikan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui pembayaran
premi kelas III bagi penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan atau penduduk
yang sudah tidak mampu lagi untuk menjadi peserta mandiri. Adapun hasil
pembayaran premi adalah sebagai berikut ;
Tabel 23. Hasil Pembayaran Premi PBI Pemda ke BPJS Kesehatan
No Bulan Sasaran
Jumlah Dana Murni Susulan
1 Januari 108.665 828 109.493 4.598.706.000
2 Februari 109.077 1.855 110.932 4.659.144.000
3 Maret 109.333 866 110.199 4.628.320.000
4 April 109.345 705 110.050 4.622.238.000
5 Mei 108.575 375 108.950 4.575.900.000
6 Juni 87.388 3 87.391 3.670.365.000
7 Juli 98.720 1.472 100.192 2.579.230.000
8 Agustus 99.304 1.034 100.338 2.559.048.000
9 September 99.688 874 100.562 2.565.033.000
10 Oktober 99.676 3.459 103.135 2.656.573.500
11 November 99.871 564 100.435 2.561.158.500
12 Desember 100.104 764 100.868 2.572.626.500
Jumlah 42.248.342.500
Adapun dari data diatas terdapat sumber dana Kompensasi Pajak Rokok dan Cukai
Hasil Tembakau sebagai berikut :
90
Tabel 24. Sumber Dana Kompensasi Pajak Rokok dan Cukai Hasil Tembakau
No Bulan Uraian Jumlah
1 April (Komp Pakjak Rokok) 90.171 org x 42.000 3.787.182.000
2 Juni (CHT) 4.846 org x 42.000 203.532.000
3 Juli (CHT) 11.165 org x 25.500 284.707.500
4 Oktober (CHT) 11.117 org x 25.500 283.483.500
Jumlah 4.558.905.000
Jumlah Aktifasi Penduduk Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) yang melalui
Jamkesda sebagai berikut :
Tabel 25. Jumlah Aktifasi PDPD Jamkesda
No Bulan Jumlah Peserta
Asal Kelas Mandiri Peserta Yang Belum Terdaftar BPJS Sebelumnya
Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
1 Januari 1343 64 133 194 952
2 Februari 1385 30 128 302 925
3 Maret 958 36 92 228 602
4 April 590 12 43 120 415
5 Mei 2625 11 25 130 2459
6 Juni 1964 13 53 207 1691
7 Juli 1534 6 49 143 1336
8 Agustus 1094 29 49 115 901
9 September 1096 18 56 115 907
10 Oktober 716 13 16 86 601
11 November 899 20 31 151 697
12 Desember 639 6 18 113 502
Jumlah 14843 252 693 1904 11988
b. Jaminan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Persalinan
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui program jaminan kesehatan daerah memberikan
bantuan klaim pembiayaan bagi masyarakat yang tidak bisa diintegrasikan menjadi
kepesertaan JKN yaitu :
91
1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan rekomendasi dari Instansi
terkait (Dinas Sosial dan Forum Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak
dalam Rumah Tangga)
2) Pelayanan 24 jam pertama kasus kegawatdaruratan melalui program PSC 119 YES
dan Sego Segawe
3) Pelayanan Pelayanan klaim Covid RT-PCR (Swab)untuk (kriteria) suspek / kontal
erat denagn konfirmasi positif covid-19 dan probable dengan gejala mengarah
pneumonia dengan riwayat perjalanan di daerah transmisi local dan kontak erat
denagn konfirmasi (+) Covid-19 di Rumah Sakit non Rujukan.
Pelayanan Jamkesda selama tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta :
a. Klaim Jaminan Kesehatan berdasarkan bulan pembayaran
Tabel 26. Klaim Jaminan Kesehatan Berdasar Bulan Pembayaran
No Bulan Jumlah Total
KSS Dana
1 (-) 2019 72 144.273.383
2 Januari 77 93.443.746
3 Februari 68 23.718.279
4 Maret 93 28.903.631
5 April 19 84.720.371
6 Mei 71 88.163.507
7 Juni 23 45.959.225
8 Juli 125 114.335.804
9 Agustus 14 14.458.245
10 September 24 28.104.147
11 Oktober 23 31.783.423
12 November 68 102.822.365
Jumlah 677 800.686.126
92
b. Hasil Klaim Jaminan Kesehatan berdasarkan identitas Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Tabel 27. Klaim Jaminan Kesehatan Berdasar Identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
No Bulan Kasus Dana
1 (-) 2019 33 47.002.592
2 Januari 47 73.961.118
3 Februari 35 6.403.159
4 Maret 49 12.485.003
5 April 2 75.445.001
6 Mei 1 36.239.341
7 Juni 3 6.845.908
8 Juli 3 8.977.498
9 Agustus 1 279.678
10 September 1 10.165.846
11 Oktober 4 15.603.351
12 November 6 50.408.229
JUMLAH 185 343.816.724
c. Hasil Klaim Jaminan Kesehatan Berdasarkan kegawatdaruratan kasus 24 jam
pertama PSC 119 YES
Tabel 28. Klaim Jaminan Kesehatan Berdasarkan Kegawatdaruratan Kasus 24 jam PSC 119 YES
No Bulan Kasus Dana
1 (-) 2019 54 97.270.791
2 Januari 29 19.482.628
3 Februari 35 17.315.120
4 Maret 44 16.418.628
5 April 17 9.275.370
6 Mei 19 23.592.166
7 Juni 20 14.385.317
8 Juli 57 68.654.797
9 Agustus 16 12.704.076
10 September 24 17.938.301
11 Oktober 25 16.180.072
12 November 62 52.414.136
JUMLAH 402 365.631.402
93
d. Hasil Klaim Jaminan Pelayanan Covid-19
Tabel 29. Hasil Klaim Jaminan Pelayanan Covid-19
No Bulan Kasus Dana
1 (-) 2019 - -
2 Januari - -
3 Februari - -
4 Maret - -
5 April - -
6 Mei 57 28.332.000
7 Juni 48 24.728.000
8 Juliu 66 34.950.000
9 Agustus 6 3.228.000
10 September - -
11 Oktober - -
12 November - -
JUMLAH 177 91.238.000
e. Hasil Klaim Pelayanan berdasarkan Rumah sakit
Tabel 30 . Hasil Klaim Pelayanan Berdasarkan Rumah Sakit
No Rumah Sakit PMKS PSC 119 YES
KSS Biaya KSS Biaya
1 Bethesda 5 34.489.707 74 63.625.653
2 Sardjito 6 188.965.205
3 Panti Rapih 1 279.678 26 47.327.371
4 Jogja 10 52.471.518 105 53.425.527
5 PKU Muh. 3 16.022.599 58 149.370.100
6 Bthsd Lw 1 3.452.200 8 6.731.230
7 Ghrasia 1 9.399.108 - -
8 Happy Land Mc - 16 4.984.800
11 RSI Hidayatullah 1 1.272.200 70 31.193.883
12 RS Pratama 162 37.464.509 35 8.972.838
13 RS Siloam - - - -
Jumlah 190 343.816.724 392 365.631.402
94
Tabel 31. Hasil Klaim Pelayanan Berdasarkan Rumah Sakit
No Rumah Sakit COVID
Jumlah KSS Biaya
1 Bethesda - - 98.115.360
2 Sardjito - - 188.965.205
3 Panti Rapih - - 47.607.049
4 Jogja 136 71.876.000 177.773.045
5 PKU Muh. - - 165.392.699
6 Bthsd Lw 5 1.875.000 12.058.430
7 Ghrasia - - 9.399.108
8 Happy Land Mc - - 4.984.800
11 RSI Hidayatullah - - 32.466.083
12 RS Pratama - - 46.437.347
13 RS Siloam 36 17.487.000 17.487.000
Jumlah 177 91.238.000 800.686.126
f. Hasil Klaim Pelayanan jaminan Persalinan
Tabel 32. Hasil Klaim Pelayanan Jaminan Persalinan
No Bulan Puskesmas Rumah Sakit Jumlah
KSS Dana KSS Dana KSS DANA
1 Januari 1 825.000 6 30.492.600 7 31.317.600
2 Februari 0 - 1 2.408.500 1 2.408.500
3 Maret 3 1.625.000 6 17.126.900 9 18.751.900
4 Apriul 3 1.586.000 7 55.784.900 10 57.370.900
5 Mei 1 725.000 1 753.800 2 1.478.800
6 Juni 8 4.949.000 11 55.582.800 19 60.531.800
7 Juni 1 161.000 4 43.032.400 5 43.193.400
8 Agustus 1 725.000 5 40.423.400 6 41.148.400
9 September 0 - - - 0 -
10 Oktober 0 - 4 13.583.300 4 13.583.300
11 November 0 - - - 0 -
12 Desember 0 - - - 0 -
Jumlah 18 10.596.000 45 259.188.600 63 269.784.600
95
g. Hasil Klaim Pelayanan Jaminan Persalinan berdasarkan Fasilititas Pelayanan
Kesehatan.
Tabel 33. Hasil Klaim Pelayanan Jampersal Berdasar Fasyankes
h. Koordinasi , perencanaan , pelaksanaan dan Evalausi jaminan kesehatan
Pada masa pandemi Covid-19 koordinasi dilakukan secara melalui media daring dan
dailaksanakan 4 kali dalam 1 tahun. Kegiatan koordinasi dilaksanakan dengan
Puskesmas dan Rumah sakit yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi
pelaksanaan jamkesda sehingga permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan
jamkesda dapat diselesikan secepat mungkin.
3. Mutu Pelayanan Di Kota Yogyakarta Dengan Akreditasi Puskesmas
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan kesehatan bertujuan
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan ditandai oleh penduduk
berperilaku sehat dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Untuk
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan
No RS/Pusk Jumlah
KSS Dana
Rumah Sakit
1 RSUD Jogja 23 93.616.400
2 RS Bethesda 1 9.672.500
3 RS Pku Muh 11 89.785.100
4 RS Pratama 5 7.198.600
5 RS Dr Sardjito 2 46.661.400
6 RS Ugm 3 12.254.600
Jumlah 45 259.188.600
Puskesmas
1 Pusk Tegalrejo 14 8.496.000
2 Pusk Jetis 4 2.100.000
Jumlah 18 10.596.000
Total Jumlah 63 269.784.600
96
Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan.
Untuk meningkatkan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
khususnya Puskesmas, Klinik Pratama, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter/Dokter Gigi
kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain
dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan
kinerja yang berkesinambungan. Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan
peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu
dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan
yaitu melalui mekanisme akreditasi.
Tabel 34. Akreditasi Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2020
No Kode Nama Kecamatan Status
Akreditasi 2020
1 1032369 Mantrijeron Mantrijeron Utama
2 1032370 Kraton Kraton Utama
3 1032371 Mergangsan Mergangsan Paripurna
4 1032372 Umbul Harjo I Umbulharjo Paripurna
5 1032373 Umbul Harjo II Umbulharjo Utama
6 1032374 Kota Gede I Kotagede Paripurna
7 1032375 Kota Gede II Kotagede Utama
8 1032376 Gondo Kusuman I Gondokusuman Paripurna
9 1032377 Gondo Kusuman II Gondokusuman Madya
10 1032378 Danurejan I Danurejan Paripurna
11 1032379 Danurejan II Danurejan Paripurna
12 1032380 Pakualaman Pakualaman Madya
13 1032381 Gondomanan Gondomanan Paripurna
14 1032382 Ngampilan Ngampilan Utama
15 1032383 Wirobrajan Wirobrajan Utama
16 1032384 Gedong Tengen Gedong Tengen Utama
17 1032385 Jetis Jetis Paripurna
18 1032386 Tegal Rejo Tegalrejo Paripurna
97
E. Perilaku Hidup Masyarakat
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu
Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
yang dibentuk berdasarkan Instruksi Bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN
dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1984. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan
masyarakat dalam alih pengetahuan dan keterampilan dari petugas ke masyarakat dan
antar sesama masyarakat juga untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama
yang berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu bayi, dan balita. Kegiatan yang
dilakukan sesuai konsep GOBI-3F (Growth Monitoring, Oral Rehidration, Breast
Feeding, Imunization, Family Education, Family Planning dan Food Suplementation),
yang diterjemahkan di Indonesia ke dalam 5 kegiatan Posyandu yaitu KIA, KB, imunisasi,
gizi dan penanggulangan diare.
a. Jumlah Posyandu
Posyandu di Kota Yogyakarta tersebar di 14 Kecamaan dan 45 kelurahan
dengan unsur pembina tekns di bidang kesehatan dari Puskesmas setempat. Berikut
disajikan data jumlah posyandu dari tahun 2018 hingga 2020 berdasarkan puskesmas
pembina.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat penambahan jumlah
posyandu pada tahun 2019, dari 622 menjdi 623 posyandu. Penambahan terjadi di
puskesmas Danurejan 2. Hal ini disebabkan oleh adanya 1 posyandu di tahun 2018
tidak memiliki sasaran balita sehingga selama 1 tahun tidak menyelenggarakan
penimbangan dan mulai ada sasaran lagi pada tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah
posyandu di Kota Yogyakarta tetap sejumlah 623.
Puskesmas yang memiliki posyandu binaan terbanyak adalah Puskesmas
Mergangsan sebanyak 60 sedangkan yang paling sedikit adalah Puskesmas Kotagede
II sebanyak 15 posyandu.
98
Tabel 35. Jumlah Posyandu di Kota Yogyakarta
No Puskesmas Jumlah Posyandu
2018 2019 2020 1 Umbulharjo I 55 55 55
2 Umbulharjo II 37 37 37
3 Gondokusuman I 49 49 49
4 Gondokusuman II 17 17 17
5 Kotagede I 32 32 32
6 Kotagede II 15 15 15
7 Danurejan I 16 16 16
8 Danurejan II 23 24 24
9 Tegalrejo 47 47 47
10 Jetis 37 37 37
11 Mergangsan 60 60 60
12 Mantrijeron 56 56 57
13 Pakualaman 19 19 19
14 Gedongtengen 34 34 34
15 Gondomanan 25 25 25
16 Kraton 43 43 43
17 Wirobrajan 36 36 36
18 Ngampilan 21 21 21
Jumlah 622 623 623
b. Evaluasi Telaah Kemandirian Posyandu
Perkembangan masing-masing posyandu akan menentukan pembinaan yang
harus dilakukan. Untuk mengetahui tingkat perkembangan posyandu, dikembangkan
metode dan alat telaahan perkembangan posyandu yang disebut telaah kemandirian
posyandu. Tujuan telaahan adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan posyandu
yang secara umum dibedakan atas 4 tingkat yaitu pratama, madya, purnama, dan
mandiri. Secara sederhana indikator untuk setiap perkembangan posyandu diuraikan
sebagai berikut. Indikator indikator tesebut dipantau selama 12 bulan dan diolah pada
akhir tahun. Pendataan telaah kemandirian posyandu dilaksanakan secara berjenjang
dengan sistem sebagai berikut :
1) Puskesmas melakukan pembinaan kegiatan kepada kader posyadu termasuk
pengisian format telaah kemandirian posyandu
99
2) Kader posyandu melakukan pengisian dan pelaporan telaah kemandirian
posyandu setiap bulan ke puskesmas
3) Puskesmas melakukan pencatatan dan pembinaan berdasarkan data yang masuk
seiap bulan
4) Puskesmas melakukan pengolahan data dan entry data di aplikasi berbasis web
dengan alamat sipp-mas.jogjakotago.id
5) Dinas Kesehatan melakukan validasi data yang masuk
Hasil telaah kemandirian posyandu yang telah divalidas dapat diakses di sipp-
mas.jogjakota.go.id
Tabel 36. Tingkat Perkembangan Posyandu
No Indikator Pratama Madya Purnama Mandiri
1 Frekuensi Penimbangan 1 Tahun < 8 kali >8 kali >8 kali > 8 kali
2 Jumlah Kader Yang Bertugas < 5 orang ≥5 orang ≥5 orang ≥5 orang
3 D/S Balita < 50% < 50% ≥ 50% ≥ 50%
4 Cakupan Kumulatif KB < 50% < 50% ≥ 50% ≥ 50%
5 Cakupan Kumulatif Imunisasi < 50% < 50% ≥ 50% ≥ 50%
6 Cakupan Kumulatif KIA < 50% < 50% ≥ 50% ≥ 50%
7 Program Tmabahan - - + +
8 Dana Sehat < 50% < 50% < 50% ≥ 50%
Data telaah kemandirian posyandu Kota Yogyakarta yahun 2018-2020 disajikan pada
grafik sebagai berikut.
100
Grafik 47. Telaah Kemandirian Posyandu Kota Yogyakarta Tahun 2018 -2020
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2020, jumlah posyandu dengan
kriteria pratama sejumlah 95, madya 84, purnama 330 dan mandiri 118. Jumlah kriteria
perkembangan terbanyak adalah purnama. Apabila dibandingkan dari tahun 2018
hingga 2020 , jumlah kriteria posyandu pratama, madya , purnama dan mandiri
memeliki kecenderungan yang berbeda beda. Perubahan dari masing-masing kriteria
digambarkan dalam grafik di bawah ini.
Grafik 48. Tingkat Perkembangan Posyandu Berdasarkan Strata di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2020
101
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat perkembangan posyandu
dengan stratifikasi pratama mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan
sedikit menurun pada tahun 2020. Posyandu madya cenderung mengalami penurunan
pada tiga tahun berturut-turut. Posyandu punama cederung mengalami kenaikan dan
berbanding terbalik dengan posyandu mandiri yang cenderung mengalami penurunan.
Salah satu tujuan dari pembinaan posyandu adalah meningkatkan jumlah
posyandu purnama dan mandiri. Posyandu dengan kriteria purnama dan mandiri
menggambarkan bahwa kegiatan di posyandu telah berjalan dengan rutin, dengan
kader pengampu yang memenuhi kebutuhan, cakupan program yang dipantau oleh
kader posyandu pada sasaran di wilayah telah mencapai minimal 50%, posyandu telah
memiliki kegiatan pengembangan. Adapun perbedaan antara kriteria purnama dan
mandiri terletak pada cakupan dana sehat, sebagaimana telah tertera dalam tabel
kriteria telaah kemandirian posyandu di atas.
Dengan adanya kecenderungan kriteria pratama dan madya dan naiknya kriteria
purnama dan mandiri memberikan gambaran yang baik mengenai perkembangan
posyandu secara umum. Namun demikian, adanya kecenderungan penurunan kriteria
mandiri dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut perlu menjadi tindak lanjut.
Berdasarkan hasil penelaahan capaian masing masing indikator dan wawancara
mendalam dengan petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas, maka dapat
disimpulkan beberapa faktor penyebab sebagai berikut :
1) Capaian program dana sehat menurun. Capaian program dana sehat
menggambarkan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat untuk mendukung
universal coverage. Turunnya pendapatan di masa pandemi covid 19
menyebabkan masyarakat menjadi salah satu penyebab capaian program tersebut
tidak memenuhi target.
2) Capaian program kepesertaan KB tidak memenuhi target. Beberapa penyebabnya
antara lain adanya unmet need dan kepercayaan yang dianut oleh sebagian
masyarakat.
102
3) Capaian program KIA terutama K4 tidak memenuhi target. Terdapat disparitas
yang tinggi antara cakupan K1 dan K4 yang disebabkan tingginya K1 akses. K1
akses adalah kunjungan pertama kali ibu hamil ke pelayanan kesehatan setelah
umur kehamilan trimeseter 1, sedangkan K1 yang dilaksanakan dalam kurun
trimester 1 disebut K1 murni. Adapun salah satu persyaratan mutlak untuk masuk
dalam kriteria K4 adalah terpenuhinya K1 murni. Pada tahun 2020 tingginya K1
akses dan rendahnya cakupan K4 dipengaruhi oleh adanya pandemi covid 19.
Untuk mengurangi risiko penularan covid 19 pada ibu hamil, beberapa fasilitas
kesehatan menerapkan kebijakan kuota, penjadwalan ataupun janji temu. Selain itu
adanya faktor internal dari sasaran seperti kegamangan untuk mendatangi fasilitas
kesehatan di masa pandemi dan ibu bekerja.
Selain beberapa permasalahan tersebut di atas,berdasarkan pantauan dan
informasi kader ketika melakukan kunjungan langsung ke posyandu, diketahui
beberapa permasalahan sebagai berikut
1) Masalah kader aktif. Kementrian Kesehatan mempersyaratkan minimal ada 5
orang kader posyandu aktif. Berdasarkan kajian data telaah kemandirian
posyandu, diperoleh informasi bahwa kisaran kader aktif antara 3 -16 orang,
sedangkan sebagian besar rata-rata jumlah kader yang bertugas sebanyak 8
orang. Sebagai kegiatan sosial, maka keterlibatan kader dalam kegiatan sangat
didasarkan pada azas sukarela. Apabila ada kegiatan lain yang bersamaan
dengan pelaksanaan posyandu dan dinilai lebih mendesak maka kegiatan di
posyandu cenderung ditinggalkan. Untuk menjembatani masalah itu, di Kota
Yogyakarta disepakati kader aktif adalah kader yang aktif berperan baik pada
hari sebelum buka posyandu, pada saat buka posyandu maupun pasca buka
posyandu. Sehingga meskipun tidak bisa hadir pada pelaksanaan hari buka
posyandu tetap berperan dan tercatat sebagai kader aktif. Kegiatan yang di luar
hari H, adalah kegiatan administratif dan kunjung rumah kepada sasaran.
Namun demikian tidak semua kader tersebut mau mengerjakan kegiatan
administratif berupa pengisian pelaporan posyandu. Pengisian pelaporan
posyandu yang menggambarkan kegiatan pemantauan wilayah mengenai
103
pemantauan pertumbuhan bayi dan balita, kesehatan ibu dan anak, imunisasi,
KB dan pemantauan penyakit dipandang terlalu rumit. Tidak berimbangnya
jumlah kader yang mau mengerjakan dengan jenis pelaporan yang harus
dikerjakan menyebabkan pengisian administrasi posyandu hanya terpusat
kepada satu orang kader saja. Hal ini mempengaruhi ketelitian, ketepatan
pengisian dan kecepatan waktu pelaporan.
2) Masalah kaderisasi. Kader yang aktif terlibat dalam kegiatan posyandu rata rata
telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan sebagian besar lansia. Sulitnya mencari
kader pengganti dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
a) Kader muda cenderung tidak berlangsung lama menjadi kader, karena
kemudian bekerja atau berkeluarga dan memiliki kesibukan yang tidak bisa
berbagi waktu untuk kegiatan di posyandu.
b) Adanya senioritas kader. Ditemukan di beberapa posyandu, adanya kader
senior yang tidak mau diganti dengan alasan tidak percaya bahwa kader
yang lebih muda akan memiliki komitmen dan kemampuan yang baik.
Berdasarkan wawancara dengan kader senior, diperoleh informasi bahwa
kader muda cenderung tidak lengkap dan tidak sesuai dalam mengisi
adminsitrasi posyandu, atau sulit untuk ditemui. Sedangkan kader muda
mengatakan bahwa, kader senior lebih sering hadir di pertemuan koordinasi
tapi tidak menyampaikan informasi ke kader yang lain. Setelah digali lebih
dalam , tidak ada forum koordinasi antar kader yang membahas kegiatan
posyandu yang dilakukan secara rutin. Hal ini menyebabkan komunikasi
antar kader kurang dapat berjalan dengan baik.
3) Masalah pencatatan dan pelaporan oleh kader posyandu. Pencatatan dan
pelaporan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan di posyandu.
Pencatatan posyandu menggunakan administrasi yang telah dibakukan oleh
Pokjanal Posyandu Kota Yogyakarta sejak tahun 2006. Buku administrasi
tersebut adalah kartu kendali, buku presensi kader, buku pengujung, register
bayi, register balita, register WUS PUS, register ibu hamil, buku pemantauan
nifas, buku penyuluhan, buku PMT, register imunisasi, register pemantauan
104
penyakit, dan buku buku lain yang terkait dengan pengembangan kegiatan
posyandu. Buku administrasi tersebut sebagai dasar dari pelaporan- pelaporan
yang dibutuhkan oleh instansi pembina teknis terkait. Pelaporan posyandu
menggambarkan kegiatan dan capaian program yang menjadi dasar dari
instansi terkait untuk melakukan pembinaan. Instansi yang terkait dalam sistem
pelaporan posyandu meliputi DP3AP2KB
4) , Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Pelaporan posyandu ke DP3AP2KB
melakui sistem berbasis WEB dengan alamat posyandu.jogjakota.go.id. Data
diinput oleh koordinator kader pengumpul di tingkat kelurahan masing-masing.
Permasalahan yang sering ditemui dalam pengumpulan data adalah
kelengkapan data, dimana masih terdapat kolom kolom yang kosong tanpa
tanda yang disepakati. Adanya data yang kosong akan mempengaruhi analisa
dan tindak lanjut. Faktor penyebab ketidaklengkapan data antara lain karena
terbatasnya kader yang mau untuk mengisi administrasi posyandu dan
pelaporan. Keterbatasan jumlah kader yang mau mengerjakan adminsitrasi
dengan jumlah permintaan pelaporan dari berbagai instansi terkait
menyebabkan kader memiliki keterbatasan dalam pengisian.
Tenaga penyuluh kesehatan masyarakat di puskesmas. Di Kota Yogyakarta
salah satu tenaga pembina teknis bidang kesehatan di tingkat kecamatan adalah
tenaga penyuluh kesehatan masyarakat (PKM). Pada tahun 2020 jumlah tenaga
PKM adalah 18 orang dengan rincian 2 orang adalah ASN dan 16 orang adalah
tenaga teknis. Adanya tenaga teknis sebagai tenaga PKM merupakan tuntutan
karena jabatan ini merupakan jabatan yang tidak bisa diintegrasikan dengan
program lain karena menjadi salah satu pelayanan wajib yang harus
dilaksanakan oleh puskesmas. Namun demikian tenaga teknis tersebut sering
mengalami penggantian karena diterima tugas di tempat lain. Hal ini
menyebabkan sistem pembinaan sedikit terhambat karena petugas baru harus
memahami ketugasan dan proses pengenalan wilayah.
105
c. Posyandu Aktif
Selain pengkajian tentang telaah kemandirian posyandu, dilakukan pula
pengkajian tentang posyandu aktif. Data mengenai posyandu aktif di Kota
Yogyakarta periode 2018-2021sebagai berikut.
Grafik 49 Jumlah Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2020
Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi kenaikan posyandu aktif dari
tahun 2018 ke tahun 2019 , yaitu dari jumlah 366 menjadi 393 posyandu aktif.
Namun kemudian menurun tajam pada tahun 2020 menjadi 199 posyandu. Hal ini
disebabkan adanya perubahan definisi operasional poyandu aktif. Sebelum tahun
2020, posyandu aktif adalah posyandu dengan kriteria kemandiran atau strata
purnama dan mandiri. Mulai tahun 2020 penentuan posyandu aktif menggunakan 5
kriteria sebagai berkut :
1) Kriteria 1 melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 10 kali/tahun adalah
Posyandu melakukan kegiatan hari buka Posyandu minimal 10 kali/tahun dalam
bulan berbeda
2) Kriteria 2 posyandu memiliki kader minimal 5 orang yang disahkan dengan surat
keputusan Kepala Desa/Kelurahan
106
kriteria 3 cakupan minimal 50% sasaran posyandu mendapatkan masing-masing
layanan KIA, Gizi, Imunisasi dan KB di Posyandu, puskesmas atau fasilitas
kesehatan lainnya
3) Kriteria 4 posyandu memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
berupa alat timbang berat badan dan tinggi badan serta alat ukur perkembangan
4) Kriteria 5 posyandu melakukan sekurang-kurangnya 1 kegiatan pengembangan
seperti kesehatan remaja, kesehatan usia kerja, kesehatan lanjut usia, toga,
penanggulangan penyakit atau kegiatan tambahan kesehatan lain sesuai dengan
kebutuhan dan kesepakatan masyarakat
Apabila ada posyandu yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas maka
posyandu masuk kriteria posyandu tidak aktif. Berikut dibahas masing-masing
kriteria dari posyandu aktif.
1) Kriteria 1, kegiatan hari buka posyandu
Pada awal tahun 2020, terutama bulan Januari hingga Maret pelaksanaan
posyandu masih berjalan sebagaimana biasanya. Setelah penetapan covid 19
sebagai pandemi global pada bulan Maret 2020, kegiatan posyandu sempat
diliburkan untuk mencegah penularan covid 19. Setelah 2 bulan berjalan,
Kementrian Kesehatan menegaskan bahwa kegiatan pemantauan pertumbuhan
harus tetap dilaksanakan. Maka kebijakan pelaksanaan posyandu di Kota
Yogyakarta diaksanakan dengan menerapkan pilihan sebagai berikut :
a) pelaksanaan posyandu secara konvensional, yaitu pelaksanaan dengan gelar
5 meja dan sasaran hadir ke posyandu dengan persetujuan dari gugus tugas
covid 19 tingkat kelurahan. Pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan
protokol kesehatan.
b) Pelaksanaan posyandu secara mobile, yaitu kader melaksanakan kunjung
rumah untuk melakukan kegiatan pemantauan dan pertumbuhan dengan
menerapkan protokol kesehatan
c) Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan secara mandiri , yaitu sasaran
melakukan pengukuran secara mandiri, dilaporkan kepada kader, kader
107
mengisi buku administrasi dan pelaporan yang selanjutnya dikirimkan
kepada petugas pembina terkait.
Secara lebih rinci gambran hari buka poyandu dapat dilihat pada grafik sebagai
berikut.
Grafik 50. Pelayanan Posyandu di Kota Yogyakarta Tahun 2020
Dengan adanya kebijakan tersebut, sebagaimana terlihat pada grafik di atas
sebagian besar posyandu libur pada bulan April, Mei, Juni, dan mulai melakukan
kegiatan dengan menggunakan salah satu dari metode di atas pada bulan Juli
2020. Rata rata jumlah pelayanan posyandu di tahun 2020 dilakukan sebanyak 9
kali sehingga tidak memenuhi kritria 1.
2) Kriteria 2, Posyandu memiliki kader minimal 5 orang yang disahkan dengan
surat keputusan Kepala Desa/Kelurahan. Setiap posyandu memiliki buku
kepengurusan posyandu yang berisi daftar kader dengan ketugasannya dan
sebagin besar posyandu baru proses penyusun SK dari kelurahan. Data mengenai
posyandu yang memiliki posyandu dengan kader kurang dari 5 dan lebih dari 5
disajikan pada grafik sebagai berikut.
108
Grafik 51 Jumlah Kader Posyandu di Kota Yogyakarta Tahun 2020
Grafik 46 menunjukan bahwa sebanyak 607 posyandu atau 97% sudah memiliki
kader lebih dari 5 orang dan 16 atau 3% posyandu memiliki kader kurang dari 5
orang. Namun demikian, data tersebut hanya berdasarkan data daftar nama kader
yang tercatat dalam buku kepengurusan dan tidak menggambarkan kader aktif.
3) Kriteria 3, cakupan minimal 50% sasaran posyandu mendapatkan masing-masing
layanan KIA, Gizi, Imunisasi dan KB di Posyandu, puskesmas atau fasilitas
kesehatan lainnya. Kriteria ini telah dibahas pada pembahasan mengenai telaah
kemandirian posyandu.
4) Kriteria 4, posyandu memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
berupa alat timbang berat badan dan tinggi/panjang badan serta alat ukur
perkembangan. Setiap posyandu telah memiliki alat pemantauan pertumbuhan
seperti dacin, timbangan digital , infantometer atau alat ukur panjang.tinggi
badan yang lain. Pada pelaksanaan posyandu mobile, alat yang digunakan untuk
mengukur berat badan adalah timbangan digital yang telah disetimbangkan
dengan dacin. Kegiatan ini dilakukan dengan supervisi dari petugas puskesmas.
5) Kriteria 5, kegiatan pengembangan posyandu . Kegiatan pengembangan yang
dilakukan di posyandu adalah antara lain PAUD, BKB, pantauan jentik berkala,
pantauan garam beryodium.
109
2. Pemantauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang
dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga kelurga dan seluruh anggotanya mampu
menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas
masyaakat. PHBS pada dasarnya merupayan upaya menularkan pengalaman mengenai
perilaku hidup sehat melalui individu,kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-
jalur komunikasi guna meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengn tujuan hidup
bersih dan sehat.
Pendataan PHBS tatananan rumah tangga pada tahun 2020 berbeda dengan pelaksanan
tahun-tahun sebelumnya, dimana pelaksanaannya tahun sebelumnya dilakukan oleh
kader kesehatan dengan sasaran sejumlah total populasi yang ada di wilayah dan
menggunakan 10 indikator perilaku. Pada tahun 2020, pendataan dilaksanakan oleh
petugas puskesmas, dilakukan secara sampling dan menggunakan 13 indikator. Adapun
indikator perilaku yang digunakan adalah persalinan oleh tenaga kesehatan, pemberian
ASI eksklusif, menimbang setiap bulan, penggunaan air bersih, mencuci tangan dengan
air bersih dan sabun, melakukan pengelolaan air minum dan makanan, menggunakan
jamban sehat, melaksanakan pengelolaan limbah cair, melakukan pemilahan sampah,
memberantas jentik di rumah, konsumsi buah dan sayur, melakukan aktifitas fisik, tidak
merokok di dalam di rumah. Pertimbangan perubahan metode pendataan adalah sebagai
berikut :
1) Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 sehingga untuk mengurangi risiko
penularan, maka pendataan dilakukan secara sampling
2) Format pendataan sebelumnya kurang menggali setiap indiktor sehingga kesulitan
dalam melakukan analisa dan perencanaan interveni.
3) Pendataan dilakukan oleh petugas degan kader sebagai penunjuk jalan . Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat data yang masuk.
Penggunan metode pendataan secara sampling memperhatikan kaidah metode survey
sedangkan instrumen form kuesioner telah melalui tahap pengkajian dan asistensi dari
tim Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.
110
Survei PHBS Tatanan Rumah Tangga mulai tahun 2020 dirancang merupakan
survei potong lintang yang dilakukan setiap tahun dengan basis rumah tangga di Kota
Yogyakarta. Survei ini menggunakan pendekatan penyampelan acak yang distratifikasi
(stratified random sampling). Stratifikasi dilakukan dua tahap, pertama stratifikasi
berdasarkan kecamatan dan setelah itu distratifikasi berdasarkan Kelurahan. Pemilihan
sampel rumah tangga didasarkan pada pemilihan RT dalam satu kelurahan secara acak
secara sistematik dan RT yang terpilih kemudian dipilih rumah tangga secara acak
sistematik pula dari daftar rumah tangga yang ada di RT terpilih.
Besarnya sampel di setiap kecamatan atau kelurahan ditentukan berdasarkan
probability proportional to size (PPS) dimana kelurahan yang memiliki jumlah rumah
tangga yang lebih besar akan memperoleh alokasi sampel yang lebih besar pula.
Kerangka sampel dari survei ini adalah daftar rumah tangga untuk setiap rukun tetangga
(RT), Kelurahan dan Kecamatan yang dihasilkan dari Data Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang diperharui setiap tahun.
Jumlah sampel rumah tangga yang dibutuhkan untuk survey ini dengan
memperhitungkan capaian awal (baseline) dari indikator-indikator, response rate,
efek disain dan keakuratan yang diinginkan maka rumus yang digunakan adalah sebagai
berikut :
111
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus dan asumsi-asumsi yang ada di setiap
variabel dalam rumus tersebut maka jumlah sampel yang dibutuhkan untuk survey ini
adalah 1,870 rumah tangga. Jumlah sampel itu akan berada di 187 RT yang tersebar di
14 Kecamatan dan 45 Kalurahan di Kota Yogyakarta.
Oleh karena survey akan dilakukan setiap tahun, maka aloksi sampel RT per
kalurahan akan seperti alokasi yang sudah ditentukan diatas. Meskipun demikian, RT
yang terpilih mungkin akan tidak sama mengingat setiap pelaksanaan survey, RT yang
akan menjadi sampel akan diacak dari RT yang ada di dalam kalurahan tersebut.
Pemilihan RT yang terpilih akan menggunakan metode acak sistematik dimana seluruh
RT yang ada di sebuah kalurahan akan diurutkan dari 1 hingga jumlah yang terakhir.
Setelah itu akan ditentukan interval untuk memilih sampel dengan rumah= jumlah
seluruh RT di kalurahan dibagi jumlah alokasi RT di kalurahan. Untuk memulai
pemilihannya (random start) akan ditentukan dengan memilih angka secara acak mulai
dari no 1 hingga angka interval yang keluar.
Sampai dengan akhir bulan desember 2020, data PHBS tatanan rumah tangga
yang masuk sejumlah 1.365 rumah tangga dari sasaran 1.870 rumah tangga atau baru
mencapai 72,99%. Tidak tercapainya target pendataan ini disebabkan karena
a) Petugas kesehatan dalam hal ini petugas PKM juga terlibat dalam penanganan covid
19 di Puskesmas
b) Adanya kasus di wilayah sehingga pelaksanaan diundur
Pendataan PHBS tatanan rumah tangga Kota Yogyakarta Tahun 2020.
112
Grafik 52. PHBS Tatanan Rumah Tangga Berdasarkan Indikator di Kota Yogyakarta Tahun 2020
Grafik 47. menyandingkan antara sasaran dan rumah tangga yang berhasil melaksanakan
indikator perilaku PHBS. Dapat dilihat bahwa jumlah sasaran indikator persalinan oleh
tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif dan menimbang rutin lebih rendah
dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga yang dipantau. Hal ini sesuai dengan
definisi operasional bahwa pada ketiga indikator tersebut. Sasaran indikator persalinan
nakes adalah keluarga yang memiliki bayi usia 0-11 bulan. Sasaran indikator pemberian
ASI ekslusif adalah keluarga yang memiliki bayi usia 7-11 bulan. Sasaran indikator
menimbang rutin adalah keluarga yang memiliki balita usia 11-59 bulan. Adapun
indikator lainnya dipantau pada semua rumah tangga terpilih.
Gambaran yang lebih jelas tentang cakupan PHBS berdasarkan indikator dapat dilihat
pada gafik di bawah ini .
113
100,0
75,0
94,199,3 100,0 100,0 99,6
90,7
44,3
99,6
81,7 85,7
47,6
Grafik 53. Capaian PHBS Tatanan Rumah Tangga Tahun 2020
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa dari 13 indikator yang dipantau,
indikator dengan capaian tetinggi adalah persalinan nakes, mencui tangan pakai sabun
dengan air bersih, dan pengelolaan air minum dan makanan. Persalinan oleh tenaga
kesehatan didukung dengan adanya akses fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau di
Kota Yogyakarta. Perilaku mencuci tangan menggunaan sabun cukup baik didukung
dengan adanya kampanye cuci tangan di masa pandemi covid 19. Sedangkan
pengelolaan air minum dan makanan menunjukan bahwa keluarga dapat mengakses air
bersih dan melakukan pengolahan makanan sehat. Indikator perilaku dengan capaian
terendah adalah pemilahan sampah. Pemilahan sampah yang diharapkan adalah sampah
rumah tangga telah dipilah antara sampah organik dan anorganik. Perilaku pemilahan
sampah merupakan salah satu indikator yang baru diterapkan pada tahun 2020. Sehingga
belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat.
114
3. Kelurahan Siaga
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No 3 Tahun 2016 tentang kelurahan
siaga, kelurahan siaga yang selanjutnya disingkat kesi adalah lembaga sosial
kemasyarakatan yang independent sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan
masyarakat di tingkat kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan
serta kemauan untuk mencegah da mengatasi masalah-masalah kesehatan,
kegawatdaruratan dan bencana secara mandiri.
Selain Peraturan Walikota Yogyakarta No 3 tahun 2016 , kesi juga memiliki beberapa
payung hukum sebagai dasar kegiatannya , antara lain :
a. Keputusan Walikota Nomor 373 tahun 2017 tentang penetapan sistem penguatan
kelurahan siaga dalam rangka gerakan masyarakat hidup sehat. Dalam surat
keputusan ini diatur tentang peran lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam
kegiatan kelurahan siaga. OPD yang terlibat antara lain Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Permberdayaan Perlindungan
Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas
Pertania dan Pangan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemuda dan
Olahraga, bagian
115
Jejaring Kelurahan Siaga
Ket : ----- : Koordinasi : Pembinaan : Pelaporan
Gambar 19. Jejaring Kelurahan Siaga
DINKES dan OPD BAPPEDA
Forum Kota Sehat
Forkom Kec. Sehat Kemantren
PKK Kota Yogyakart
a
Kemantren
RW UKBM
PKK Kecamatan
PKK
PKK RW
RW Siaga
KESI
Dasa wisma Dasa wisma
Keluarga Sehat Keluarga Sehat Keluarga Sehat Keluarga Sehat
PKK RT RT RW Siaga RW Siaga
Petunjuk Teknis Manajemen
Puskesmas
116
b. Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kemantren dan Kelurahan. Selain
OPD juga diatur peran lembaga swadaya masyarakat yang ada di tingkat Kota
Yogyakarta hingga unit terkecil di wilayah yaitu Forum Komunikasi Kota Sehat,
Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(TP PKK), Rukun Warga (RW, Rukun Tetangga (RT) dan dasawisma. Setiap OPD
dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran masing masing yang dijabarkan
dalam keputusan ini. Selain itu diatur tata cara pembentukn RW dan RT siaga dan
bagaimana jejaring kelurahan siaga yang ingin dibangun dari tingakat Kota hingga
dasawisma untuk menyentuh tingkat keluarga. Adapaun jejaring kelurahan siaga
yang termaktub dalam lampiran VII Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 373
Tahun 2017 dapat dilihat pada skema di bawah ini.
c. Peraturan Walikota Yogyakarta No 8 tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan
Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
Peraturan ini mengatur bahwa segala fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
di bidang kesehatan adalah melalui kelurahan siaga.
Dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan peran kesi di wilayah dapat
lebih optimal sebagai mitra kelurahan dalam pembangunan bidang kesehatan
Monitoring pelaksanaan kegiatan kesi dilakukan setiap tahun. Mekanisme monitoring
dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sejenis dengan sasaran kelurahan siaga. Hal ini
disebabkan karena adanya efisiensi dan refocusing anggaran untuk penanggulangan
covid 19 di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, monitoring dan evaluasi kegiatan
dilakukan bersamaan dengan monev pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta No 8
tahun 2019 tetang pelimpahan kewenangan walikota kepada camat dan bentuk pelaporan
strata perkembangan kelurahan siaga. Berdasarkan hasil monev pelimpahan kewenangan
walikota kepada camat, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :
a. belum semua kemantren dan kelurahan mengaggarkan kegiatan untuk kesi.
Berdasarkan hasil laporan yang diterima ada kelurahan atau kemantren yang tidak
melibatkan pengurus kesi dalam proses musrenbang sehingga tidak dapat
mengusulkan kegiatan.
117
b. Kemantren maupun kelurahan sudah menganggarkan kegiatan, tetapi tidak ada
koordinasi dalam proses pelaksanaannya dengan kesi.
c. Anggaran yang sudah direncanakan masuk dalam refocusing anggaran.
Dengan ditemukannya beberapa permasalahan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan
antara lain
a. Pemberian informasi kepada kemantren maupun kelurahan tentang fungsinya
seperti yang termaktub dalam Perwal No 3 tahun 2016 dan Kepwal No 373 tahun
2017 selain amanah dari Perwal No 8 tahun 2019.
b. Menguatkan unsur pembina teknis di wilayah untuk melakukan advokasi kepada
pemangku wilayah agar program kesehatan yang seharusnya menjadi salah satu
urusan wajib yang harus diakomodir dalam musrenbang tetap terlaksana meskipun
ada refokusing anggaran.
c. Mendorong adanya perencanaan bersama untuk memastikan bahwa kegiatan
kegiatan dapat dilaksanakan dengan sumber anggaran yang ada.
Kegiatan pemantauan kegiatan dan khususnya stratifikasi kelurahan siaga dilakukan oleh
puskesmas selaku pembina teknis. Stratifikasi kelurahan siaga dibagi menjadi 4
tingkatan yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Kriteria penentuan strata tersebut
menggunakan 8 indikator yaitu :
a. Forum masyarakat kelurahan yaitu adanya forum atau pengurs kelurahan siaga yang
ditetapkan dengan surat keputusan lurah.
b. Kader pemberdayaan masyarakat yaitu adanya anggota masyarakat yang berperan
secara sukarela aktif di dalam bidang kesehatan
Kemudahan akses pelayanan kesehatan yaitu masyarakat mampu mengakses fasilitas
pelayanan kesehatan di kelurahan yang berasal dari pemerintah kelurahan, masyarakat
atau dunia usaha.
a. Posyandu dan UKBM aktif yaitu adanya kegiatan posyandu yang melaksanakan
kegiatan rutin di setiap RW minimal 8 kali setahun dan UKBM lainnya yang aktif
melaksanakan kegiatan.
118
b. Akomodasi dana dalam angaran kelurahan yaitu adanya dukungan dana untuk
kegiatan kesehatan di kelurahan yang berasal dari pemerintah kelurahan,
masyarakat atau dunia usaha.
c. Peran aktif pendanaan pihak ketiga yaitu adanya partisipasi aktif masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan (PKK, karangtarauna, organisasi keagamaan, LPMK,
dll) dalam mendukung kegiatan kelurahan siaga aktif
d. Peraturan di tingkat kelurahan yaitu adanya peraturan lurah tentang pengembangan
kelurahan siaga atau adanya peraturan walikota yang mengatur tentang
pengembangan kelurahan siaga
e. PHBS rumah tangga yaitu adanya kegiatan pembinaan PHBS di tatanana rumah
tangga dalam bentuk penyuluhan , monitoring evaluasi atau kegiatan lain.
Kriteria penetapan strata kelurahan siaga di Kota Yogyakarta tertuang dalam Tabel 37.
Tabel 37 Kriteria Kelurahan Siaga
No Kriteria Pratama Madya Purnama Mandiri
1 Forum Masyarakat Kelurahan
Ada, tetapi belum jalan
Jalan, tetapi belum teratur tiap triwulan
Jalan teratur, Setiap triwulan
Jalan teratur & bulanan
2 KPM/Kader Teknis Sudah ada min 2 Sudah ada 3-5 Sudah ada 6-8 Sudah ada 9 atau lebih
3 Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan
Ya Ya Ya Ya
4 Posyandu & UKBM Aktif
Posyandu ya, UKBM lain tidak aktif
Posyandu & 2 UKBM lain aktif
Posyandu & 3 UKBM lain aktif
Posyandu & 4 UKBM lain aktif
5 Dukungan Dana Sudah ada dari pemerintah kelurahan
Sudah ada dari kelurahan dan satu sumber dana lainnya
Sudah ada deai pemdes/kel dan dua sumber dana lainnya
Sudah ada deai pemdes/kel dan tiga sumber dana lainnya
6 Peran Aktif Pihak Ketiga
Ada peran aktif masy saja
Ada peran aktif masy dan satu ormas
Ada peran aktif masy dan dua ormas
Ada peran aktif masy danlebih dari dua ormas
7 Peraturan di Tingkat Kelurahan
Belum ada Ada, belum terealisasi
Ada, sudah terealisasi
Ada, sudah terealisasi
8 PHBS Rumah Tangga
Kurang dari 20% Minimal 20% Minimal 40% Minimal 70%
Pada tahun 2020 dilakukan pendataan stratifikasi kesi di 45 kesi di Kota Yogyakarta.
Hasil pendataan disajikan pada tabel di bawah ini.
119
Tabel 38. Stratifikasi Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta
No Kriteria Kelurahan
1 Pratama 4 Bumijo , Cokrodiningratan, Gowongan, Warungboto
2 Madya 3 Kadipaten, Patangpuluhan, Muja Muju
3 Purnama 10 Panembahan, Patehan, Pringgokusuman, Mantrijeron, Suryodiningratan, Bener, Karangwaru, Kricak, Wirorajan, Ngupasan
4 Mandiri 28 Rejowinangun, Tegalpanggung, Sosromenduran, Prenggan, Purbayan, Gedongkiwo, Notoprajan, Ngampilan, Tegalrejo, Klitren, Baciro, Pakuncen, Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman, Demangan, Sorosutan, Semaki, Tahunan, Suryatmajan, Bausasran, Gunungketur, Purwokinanti, Prawirodirjan, Giwangan, Pandeyan, Terban, Kotabaru
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kesi dengan strata pratama sejumlah 4 (8,9%),
strata madya sejumlah 3 (6,7%), strata purnama sejumlah 10 (22,2%), dan strata mandiri
sejumlah 28 (62,2%). Capaian strata mandiri telah sesuai dengan target renstra Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta. Meskipun telah memenuhi target, masih ada beberapa
catatan terkait dengan pelaskanaan kesi di Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut.
1) Dukungan anggaran. Sumber anggaran yang bisa diakses oleh kesi adalah swadaya,
anggaran pemerintah (APBD) dan dukungan pihak ketiga. Dukungan pihak ketiga
antara lain berupa support kegiatan di wilayah seperti pemeriksaan kesehatan,
pelatihan, dukungan kegiatan untuk kegiatan UKBM. Meskipun sudah bisa
mengakses dukungan pihak ketiga tetapi sifatnya belum kontinyu karena belum ada
perjanjian kerjasama antara kesi denga pihak ketiga tersebut. Penggalian dukungan
dari mitra potensial menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan
kelurahan siaga. Sehingga diperlukan upaya fasilitatif dengan OPD terkait untuk
membangun kerjasama antara pihak ketiga dan kesi yang lebih terkoordinir.
2) Forum koordinasi kesi. Adanya forum pertemuan kesi merupakan wahana
koordinasi di tingkat kelurahan mengenai permasalahan kesehatan yang ada di
wilayah. Selama pandemi covid 19, adanya kebijakan upaya pencegahan penularan
covid 19 berimbas pada pelaksanaan forum koordinasi. Sedangkan dibutuhkan
percepatan alih informasi mengenai covid 19 di masyarakat untuk meningkatkan
120
kesadaran berperilaku yang menerapkan protokol kesehatan. Dengan adanya
pembatasan tersebut maka pelaksanaan pertemuan koordinasi forum kesi ditekankan
melalui media daring. Di tingkat Kota Yogyakarta terdapat forum komunikasi
melalui WAG (whatsapp group) dan diharapkan masing masing kesi membuat
jejaring WAG kelurahan hingga RW, RT. Dengan adanya pembatasan pertemuan,
diharapkan infomasi tetap tersampaikan. Selain informasi, harapannya ada umpan
balik dari masyarakat melalui jalur jejaring komunikasi yang telah dibangun.
Komunikasi yang paling sering dilakukan adalah penyampaian kegiatan dan
infografis terkait dengan kesehatan yang harapannya bisa disebarluaskan.
Berdasarkan pantauan selama berkomunikasi dengan jalur media tersebut,
komunikasi lebih sering berjalan satu arah hanya dari pemberi informasi dan belum
bisa mengukur pemahaman dari pengurus kesi terhadap informasi yang diberikan.
Sehingga secara berkala tetap diperlukan pertemuan luring dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan.
4. Media Promosi Kesehatan
a. Media Promosi Kesehatan
Salah satu ketugasan Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat adalah merancang media
promosi kesehatan yang mendukung berbagai program di Dinas Kesehatan. Pada
tahun 2020 media promosi yang diprodusi dalam bentuk cetak, audioa visual dan
infografis. Berikut disajikan daftar tema media promosi kesehatan pada tabel di
bawah ini.
Tabel 39 Saluran Media Promosi Kesehatan Tahun 2020
No. Saluran Media Jumlah
1 Cetak baliho 1
2 Cetak untuk institusi 5
3 Cetak untuk masyarakat 3
4 Cetak untuk pol pp 1
5 Cetak untuk shelter 1
6 WAG 37
7 Youtube 1
8 Facebook 6
9 Instagram 3
Jumlah 58
121
Tabel 40 Tema Media Promosi Kesehatan Tahun 2020
No. Tema Promosi Kesehatan Jumlah
1 Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 2
2 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1
3 Kebijakan 1
4 Hari Kesehatan Nasional (HKN) 1
5 Covid-19 39
Jumlah 44
Tabel 41 Media Saluran Media Promosi Kesehatan Tahun 2020
No. Media Promosi Kesehatan Jumlah
1 Spanduk 1
2 Baliho 1
3 Infografis 33
4 Buku saku 6
5 Leaflet 4
6 Poster 2
7 Stiker 3
8 Video 3
Jumlah 52
Berkembangnya informasi pada situasi pandemi covid 19 Dinas Kesehatan melakukan
upaya yang responsif terhadap informasi yang muncul di masyarakat. Maka dibutuhkan
media yang dapat cepat disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya adalah media
infografis yang disebarluaskan melalui media sosial di jejaring UPT Dinas Kesehatan
dan kelurahan siaga. Adapun contoh contoh media adalah sebagai berikut.
122
b. Tautan promosi Kesehantan dan Media Sosial
Media Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat diakses dan di
donwnload melalui :
1) bit.ly/pencegahanCovid-19
2) bit.ly/InfografisStatusWA
Media Sosial :
1) Instagram : promkeskotajogja
2) Facebook : promkeskotajogja
3) Youtube : promkeskotajogja
F. Keadaan Lingkungan
1. Kualitas Air
Standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan higiene sanitasi
meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan
parameter tambahan. Parameter wajib merupakan parameter yang harus diperiksa secara
berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan parameter
tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geohidrologi mengindikasikan
adanya potensi pencemaran berkaitan dengan parameter tambahan.
Air untuk keperluan higiene sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan
perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan
makan, dan pakaian. Selain itu air untuk keperluan higiene sanitasi dapat digunakan
sebagai air baku air minum.
Presentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan tahun 2020 terdiri dari depot air
minum isi ulang , dan kelompok pemakai air (Pokmair)., kemudian diambil sample untuk
diujikan di laboratorium kesehatan lingkungan dan sebanyak 86 % memenuhi syarat.
123
Grafik 54. Sarana Air Minum Yang di IKL Tahun 2020
Grafik 55. Jumlah Sarana Air Minum Memenuhi Syarat Diperiksa Laboratorium Tahun 2020
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas air
minum di Kota Yogyakarta antara lain , rencana pengamanan air minum , desinfo
kelompok pemakai air , desinfo ASDAM (Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang),
pengawasa eksternal berupa IKL sarana dan pengambilan sampel air.
2. Jamban Sehat
Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah
berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Sementara
dampak serius membuang kotoran di sembarang tempat menyebabkan pencemaran tanah,
air dan udara karena menimbulkan bau. Pembuangan tinja yang tidak dikelola dengan baik
berdampak mengkawatirkan terutama pada kesehatan dan kualitas air untuk rumah tangga
maupun keperluan komersial.
124
Selain menyangkut perilaku buang air besar masyarakat yang belum semuanya
menggunakan jamban, kita juga dihadapkan pada masih banyaknya jumlah jamban yang
tidak memenuhi standar. Banyak di masyarakat jamban unimproved atau jamban yang
tidak sehat. Sebagai Sanitarian kita harus paham berbagai informasi terkait jamban, baik
kriteria maupun prosedur pemeliharaannya, diantaranya persyaratan pembuangan tinja.
Jumlah Kepala Keluarga yang ada di kota Yogyakarta adalah 139771 KK, dan seluruhnya
telah memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak ( Jamban Sehat ) , dengan perincian antara
lain : 526 sarana jamban komunal, sebanyak 1363 sarana jamban sehat semi permanen
sedangkan jamban sehat permanen sejumlah 69746 .
3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat terdiri dari 5 pilar yaitu ;
a. Stop BABS
b. Cuci Tangan pakai Sabun
c. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga
d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
e. Peengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga
Pilar yang ada dalam STBM ini ikut membantu peningkatan kondisi rumah sehat dan
jamban sehat di wilayah kota Yogyakarta. Adanya sosialisasi pemicuan dan pelatihan di
masyarakat telah membantu peningkatan kondisi kesehatan lingkungan di Kota
Yogyakarta. Tahun 2020 sebanyak 100 persen melaksanakan STBM.
4. Tempat Tempat Umum (TTU)
Pemeriksaan Sanitasi Tempat Tempat Umum (TTU) dilakukan oleh Dinas kesehatan dan
Puskesmas untuk mengetahui kelayakannya. Tempat sanitasi sebanyak 1395 tersebar di
sarana Pendidikan, Puskesmas, rumah sakit dan pasar Inspeksi Kesehatan Linkungan dan
pengambilan sampel dilakukan secara bertahap 96.3 % memenuhi syarat.
125
Tabel 42. Jenis TTU Tahun 2020
No. Jenis TTU Jumlah
1 Sarana Pendidikan/Sekolah
SD / MI 171
SMP / MTs 63
SMA / MA 75
2 Puskesmas 18
3 Rumah sakit 21
4 Pasar 26
1343
52
Jumlah TTU yang memenuhi syarat
Jumlah TTU yang tdk memenuhi syarat
Grafik 56. Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Tahun 2020
5. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Tempat pengelolaan makanan di Kota Yogyakarta terdiri Dari : Catering / jasa boga,
restoran, makanan jajan, warung makan . jumlah seluruh TPM di Kota Yogyakarta adalah
946 terdiri dari jasa boga 89, rumah makan 180, damiu 105, kantin 578. Dari jumlah
tersebut sebanyak 90.6 persen sudah memenuhi syarat.
126
G. Kefarmasian
Realisasi kegiatan Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta adalah hasil kegiatan seksi dalam periode satu tahun anggaran di tahun
2020 yang disusun dalam rencana kegiatan seksi. Realisasi kegiatan seksi dibedakan
menjadi realisasi kegiatan, realisasi fisik dan realisasi anggaran.
1. Realisasi Kegiatan
Realisasi Kegiatan adalah terlaksananya kegiatan yang menunjang tercapainya indikator
kinerja :
a. Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes.
Ketersediaan diukur dengan tersedianya 40 item obat indikator dan 5 jenis vaksin
indikator. Nilai batas (cut off) ketersediaan obat dan vaksin dinyatakan dengan nilai
relatif (persentase).
Tabel 43. Ketersediaan obat Kota Yogyakarta tahun 2020
No Bulan Ketersediaan
Ada Tidak Ada (%)
1 Januari 45 0 100 %
2 Februari 45 0 100 %
3 Maret 44 1 98 %
4 April 44 1 98 %
5 Mei 44 1 98 %
6 Juni 44 1 98 %
7 Juli 44 1 98 %
8 Agustus 44 1 98 %
9 September 44 1 98 %
10 Oktober 45 0 100 %
11 Nopember 45 0 100 %
12 Desember 45 0 100 %
Rata-rata 99 %
Jaminan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dilakukan dengan pemenuhan
kebutuhan obat dan vaksin. Puskesmas membuat permintaan yang diajukan secara
rutin dalam format Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPPO) ke
Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Berdasarkan lembar
permintaan puskesmas, Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
127
melalui Instalasi Farmasi Kota Yogyakarta (IFK) melakukan pemenuhan (dropping)
sesuai dengan permintaan Puskesmas dan ketersediaan di IFK. Pada kondisi
ketersediaan obat, vaksin dan alkes di Puskesmas turun (obat habis), puskesmas dapat
melakukan permintaan diluar permintaan rutin (non rutin) sesuai dengan mekanisme
yang telah ditetapkan.
1) Distribusi perbekalan farmasi reguler.
Distribusi perbekalan farmasi reguler adalah distribusi obat, vaksin dan alkes
secara rutin untuk pelayanan pasien di Puskesmas.
Tabel 44. Distribusi obat, vaksin dan alkes di Puskesmas per-bulan tahun 2020
No Bulan Distribusi
Rutin Non Rutin
1 Januari 72 53
2 Februari 72 71
3 Maret 72 95
4 April 72 156
5 Mei 72 118
6 Juni 72 142
7 Juli 72 143
8
Agustus 72 205
9 September 72 228
10 Oktober 72 141
11 Nopember 72 162
12 Desember 72 72
Jumlah 864 1586
Rata-rata 72 132
Catatan distribusi reguler :
Rata-rata distribusi obat tahun 2020 berdasarkan LPLPO sebesar 48 kali/puskesmas naik 4
kali dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 12 kali. Permintaan non rutin sebesar 132
kali/puskesmas pada tahun 2020 dan 34 kali pada tahun 2019. Kenaikan frekuensi
distribusi dilakukan dalam rangka pemenuhan logistik medik pengendalian penyebaran
Covid-19.
128
Tabel 45. Distribusi obat, vaksin dan alkes berdasarkan Puskesmas tahun 2020
No Puskesmas Distribusi
Rutin Non Rutin 1 Jetis 48 75 2 Kraton 48 100 3 Gedongtengen 48 82 4 Gondokusuman 2 48 73 5 Tegalrejo 48 97 6 Kotagede 1 48 81 7 Umbulharjo 2 48 86 8 Mergangsan 48 66 9 Ngampilan 48 116
10 Danurejan 2 48 88 11 Wirobrajan 48 84 12 Mantrijeron 48 77 13 Gondokusuman 1 48 76 14 Danurejan 1 48 87 15 Kotagede 2 48 122 16 Umbulharjo 1 48 89 17 Pakualaman 48 109 18 Gondomanan 48 78 19 Non Puskesmas 0 582
Jumlah 792 1.586
Tabel 46. Perencanaan dan Serapan Obat Program Tahun 2020
No. Obat Perencanaan Program Serapan Selisih %
Distribusi a b c d = b - c e
A Obat Anti Tuberkulosis (OAT)
1 OAT FDC I 1.179 752 427 63,78%
2 OAT FDC II 117 26 91 22,22%
3 OAT FDC Kat. Anak 123 103 20 83,74%
B Tablet Tambah Darah 1 Besi (II) Sulfat 1.619.732 269.550 1.350.182 16,64%
2 Besi (II) Fumarat 678.480 241.900 436.580 35,65%
C Obat Jiwa
1 Amitriptilin 25 mg 12.600 6.300 6.300 50%
2 Haloperidol 5,0 mg 46.800 19.300 27.500 41,23%
3 Haloperidol injeksi 90 39* 51 43,33%
4 Klorpromazin HCl 100 mg 25.800 44.000 -18.200 170,54%
5 Trihexyphenidil 2 mg 126.200 92.200 34.000 73,06%
6 Clozapine 25 mg tablet 760 750 10 98,68%
7 Clobazam tablet 10 mg 550 200 350 36,36%
8 Risperidon 2 mg Tablet 6.700 17.900 -11.200 267,16%
9 Trifluoperazine HCL 5 mg tablet
8.610
7.200 1.410 83,62%
Catatan : * Haloperidol injeksi terdiri dari 25 ampul Haloperidol Decanoate injeksi 50 mg/ml dan 14 ampul Haloperidol
injeksi 5 mg/ml.
129
2) Distribusi perbekalan farmasi program (obat dan BMHP)
Distribusi obat, reagen dan bahan habis pakai untuk kegiatan program pada Bidang
P2 ; Program Pencegahan Penyakit menular, Program Penyakit Tidak menular
(PTM), penyakit yang bisa dikendalikan dengan peningkatan kekebalan dan
program kesehatan keluarga.
b. Indikator Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
a. Pengukuran POR
Pengukuran penggunaan obat rasional dengan 4 indikatornya dilakukan setiap
bulan di Puskesmas dan diteruskan ke Dinas Kesehatan dalam 3 bulanan
(Triwulan). Tindak lanjut evaluasi terhadap laporan triwulan disusun rekomendasi
dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas untuk peningkatan capaian indikator POR
pada periode berikutnya.
Tabel 47. Indikator Kinerja POR Tahun 2020
No. Indikator Kinerja POR Triwulan 2020
(Rata-rata) 1 2 3 4 1 Penggunaan Antibiotik pada
ISPA non pneumonia 99,72 100 100 100 99,93
2 Penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik
99,95 99,92 99,11 99,45 99,61
3 Penggunaan Injeksi pada Myalgia
100 100 100 100 100
4 Rerata Item / lembar Resep 93,70 88,64 90,35 93,39 91,52
POR 98,34 97,14 97,36 98,21 97,77 Sumber : Puskesmas Kota Yogyakarta
d. Pengawasan Obat dan Makanan
1) Pembinaan Penanggung Jawab/Pemilik Ijin PIRT
Pembinaan terhadap penanggungjawab PIRT dilakukan dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dan update peraturan terbaru bagi pelaku usaha IRTP.
Tahun 2020, kegiatan ini dilakukan 1 (satu) kali karena naiknya laju kasus Covid-
19 menyebabkan pembatasan terhadap kegiatan yang mengumpulkan massa.
Selain itu, capaian yang rendah terhadap realisasi kehadiran peserta undangan
dikarenakan beberapa pelaku IRTP lebih memprioritaskan kegiatan usahanya dan
atau pelaku usaha sudah tidak aktif lagi melakukan produksi.
130
Tabel 48. Pembinaan Penanggungjawab / Pemiliki Ijin PIRT Tahun 2020
No Pelaksanaan Waktu Target Realisasi Capaian
(%)
1 Sagan Heritage Hotel Senin, 02 Nov. 2020 110 51 46,36
b. Pemeriksaan sample P-IRT.
Pengambilan dan pemeriksaan sampel dilakukan untuk menjamin keamanan
pangan dari bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan. Parameter
pemeriksaan kimia : pewarna, pemanis, pengawet, timbal (Pb) dan kehalalan
(cemaran unsur dari babi) dan mikroorganisme; ALT dan E. Coli dijadikan fokus
dalam pemeriksaan/sampling pangan di Kota Yogyakarta.
Pemeriksaan sampel dilakukan dengan menggunakan rapid test yang berfungsi
skrining dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan hasil rapid test. Sampel
pangan diambil dari lokasi atau tempat penjualan yang diakses oleh kelompok
rentan dan masif ; lokasi sekolah, pasar dan tempat keramaian (event kegiatan dan
tempat wisata). Pada tahun 2020, sejumlah 30 sampel tidak diuji dengan rapid test
namun dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi dengan seluruh hasil
memenuhi syarat.
Tabel 49. Hasil Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman Tahun 2020
No Pemeriksaan Jumlah Sampel
Hasil
MS TMS
1 Rapid test 0 0 0
2 Laboratorium*) 30 30 0
Keterangan : MS = Memenuhi Syarat TMS = Tidak Memenuhi Syarat
c. Pengawasan BBPOM DIY
Berdasarkan nota kesepakatan (MoU) antara pemerintah Kota Yogyakarta dan
BBPOM DIY dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengawasan
Obat dan Makanan BBPOM dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas
131
Kesehatan berhak mendapatkan data hasil pengawasan obat dan makanan dan
berwenang melakukan pembinaan atas hasil temuan dalam pengawasan.
a) Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian
Jaminan keamanan dan mutu pelayanan kefarmasian diukur dengan kepatuhan
sarana pelayanan kefarmasian terhadap kebijakan yang mengatur tentang sarana
dan prasarana, sumberdaya manusia, dokumen (pedoman, SOP/SPO, laporan
dan dokumen/bukti implementasi lainnya). Tingkat kepatuhan terhadap
kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan
kriteria ; sesuai dengan kebijakan dan tidak sesuai dengan kebijakan dengan
diberi catatan perlu pembinaan, pemberian peringatan berjenjang dan
peringatan keras.
Tabel 50. Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian BBPOM DIY Tahun 2020
No. Sarana Yanfar
Sarana Diperiksa
Pembi-naan
Peri-ngatan
Peringatan TL
I Keras
1 IFK 1 1 0 0 0 1
2 Puskesmas 0 0 0 0 0 0
3 Apotek 4 0 2 0 2 4
4 Klinik 0 0 0 0 0 0
5 RS 0 0 0 0 0 0
6 Toko Obat 1 0 1 0 0 1
Jumlah 6 1 3 0 2 6
Berdasarkan surat rekomendasi hasil pemeriksaan BBPOM, Dinas Kesehatan
melalui Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman melakukan
pembinaan terhadap sarana yang diperiksa. Pada tahun 2020, pembinaan
dilakukan ke 6 (enam) sarana dan dilakukan secara daring. Pembinaan tersebut
bertujuan untuk memastikan sarana dapat melakukan perbaikan terhadap hasil
temuan pemeriksaan.
b) Pengawasan makanan
BBPOM DIY melakukan pengawasan post-market untuk produk P-IRT di Kota
Yogyakarta sebanyak 17 produk sepanjang tahun 2020. Atas hasil pengawasan,
132
Dinas Kesehatan melakukan tindak lanjut pada 17 sarana Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) melalui Puskesmas sesuai dengan lokasi sarana IRTP.
Tabel 51. Hasil Pengawasan Post – Market PIRT Oleh BBPOM DIY
No. Wilayah
Puskesmas Jumlah Sampel
Kategori Temuan TL
A B C D E F G H I Lainnya
1 Tegalrejo 1 1 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 1
2 Jetis 1 1 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 1
3 Gedongtengen 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
4 Wirobrajan 2 2 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 2
5 Ngampilan 3 1 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 1 ….. 3
6 Mantrijeron 3 3 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 3
7 Mergangsan 5 5 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 5
8 Kraton 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
9 Gondomanan 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
10 Pakualaman 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
11 Danurejan I 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
12 Danurejan II 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
13 Gondokusuman I 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
14 Gondokusuman II 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
15 Umbulharjo I 1 1 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 1
16 Umbulharjo II 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
17 Kotagede I 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
18 Kotagede II 1 1 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 1
19 Tanpa Alamat 0 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 0
Jumlah 17 15 0 0 0 0 0 0 0 1 ….. 17
Keterangan : A = Tidak sesuai CPPB-IRT, label B = Tidak ada kode produksi, ijin PIRT sudah habis C = Tidak ada kode produksi D = Tidak ada kode produksi , kadaluarsa, netto E = Tidak ada kode produksi, komposisi, netto F = Menggunakan bahan tambahan pangan yang tdak boleh ada G = Tidak sesuai CPPB-IRT, label, PIRT Luar Kota H
I = Tidak ada kode produksi, netto = Mencantumkan klaim/ manfaat
2. Capaian Atau Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik
Realisasi anggaran APBD dan DAK Kefarmasian Kota Yogyakarta Realisasi
anggaran adalah capaian belanja/pembiayaan atas kegiatan berdasarkan perencanaan yang
dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2020. Capaian anggaran merupakan indikator
mutu perencanaan, manajemen pelaksanaan kegiatan dan penyusunan dokumen. Realisasi
anggaran dengan sumber biaya dari APBD dan APBN (DAK Bidang Kesehatan) tertuang
dalam Tabel 52.
133
Tabel 52. Realisasi Anggaran APBD dan DAK Menurut Alokasi Belanja Tahun 2020
No. Uraian DPA Realisasi Capaian (%)
1 Belanja Langsung dan Belanja Modal
7.857.694.000 7.071.681.428,78 90 %
Jumlah 7.857.694.000 7.071.681.428,78 90 %
Catatan
1. Capaian Indikator Kinerja Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman Tahun 2020 :
a. Ketersediaan Obat dan Vaksin dan Alkes tercapai = 99%
b. Penggunaan Obat Rasional (POR) tercapai = 97%
2. Frekuensi permintaan obat, alkes dan BMHP rutin non rutin meningkat 4 kali
lebih besar dari Tahun 2019 untuk pemenuhan kebutuhan pengendalian
penyebaran Covid-19
Saran dan Tindak Lanjut
1. Perlu dilakukan pelatihan/workshop perencanaan kebutuhan obat untuk
pelayanan bagi pengelola obat puskesmas.
2. Review perencanaan obat program dan optimalisasi penggunaan obat program
dengan perencanaan pelaksanaan secara baik, penjadualan, supervisi dan
evaluasi untuk meningkatkan serapan.
134
BAB V
SUMBER DAYA KESEHATAN
A. Sarana Kesehatan
1. Sarana Kesehatan UKP
a. UKP Strata Pertama
UKP tingkat dasar, yaitu upaya kesehatan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang ditujukan kepada perorangan dan dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah, masyarakat/swasta. UKP Pemerintah adalah Pusat Kesehatan
Masyarakat(Puskesmas), dan klinik pratama yang diselenggarakan oleh swasta.
b. UKP Strata Kedua
UKP Strata kedua ini didukung oleh pelayanan praktek kedokteran meliputi Praktik
dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik utama, rumah sakit kelas C dan B
non pendidikan milik pemerintah (termasuk TNI/Polri dan BUMN), dan rumah sakit
swasta.
c. UKP Strata Ketiga
UKP tingkat unggulan, yaitu yang mendayagunakan iptek kesehatan subspesialistik
yang ditujukan kepada perorangan. Bentuk UKP strata ketiga yaitu praktik dokter
spesialis konsultan, praktik dokter gigi spesialis konsultan, rumah sakit kelas B
pendidikan dan kelas A milik pemerintah (termasuk TNI/Polri dan BUMN), rumah sakit
khusus dan rumah sakit swasta.
2. Sarana Kesehatan UKM-UKBM
a. Tabel Posyandu Purnama dan Mandiri
Jumlah Posyandu di Kota Yogyakarta pada Tahun 2020 sebanyak 623 Posyandu dan
seluruhnya adalah posyandu aktif, berdasarkan strata posyandu terdiri dari, 91 posyandu
pratama, 84 posyandu madya, 330 Posyandu Purnama dan 118 Posyandu Mandiri.
135
b. Kelurahan Siaga
Jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 sebanyak 45 Kelurahan.
Berdasarkan strata kelurahan siaga terdiri atas, 4 kelurahan siaga pratama, 3 kelurahan
siaga madya, 10 kelurahan siaga purnama, dan 28 kelurahan siaga mandiri.
c. Perijinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tabel 53 merupakan data fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai surat izin
seperti di bawah ini :
Tabel 53. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kota Yogyakarta
NO Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah
1 Rumah Sakit
a. Rumah Sakit Umum 11
b. Rumah Sakit Khusus
- Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 6
- RSK Mata 1
- RSK Gigi-Mulut 1
- RSK Jiwa. 1
2 Puskesmas dan Jaringannya
a. Puskesmas Rawat Inap 2
b. Puskesmas Non Rawat Inap 16
3 Sarana Pelayanan Lain
a. Klinik Pratama 74
b. Klinik Utama 16
c. Praktik Dokter Umum Perorangan 96
d. PraktikDokter Gigi Perorangan 93
e. Praktik Dokter Spesialis Perorangan 72
f. Praktik Pengobatan Tradisional 26
g. Unit Transfusi Darah 1
h. Laboratorium Kesehatan 14
4 Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian
a. Usaha Mikro Obat Tradisional 2
b. Apotek 139
c. Toko Obat 19
d. Toko Alkes 5
136
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
a. Rumah Sakit
1) Rumah Sakit Umum
Tahun 2020 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kota Yogyakarta sebanyak 11
(sebelas) dengan perincian 8 (delapan) RSU milik swasta, 2 (dua) RSU milik
Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu RSUD Kota Yogyakarta dan UPT Rumah Sakit
Pratama serta 1 (satu) RSU milik TNI AD yaitu RS Dr. R.Soetarto.
Menurut kelas rumah sakit ;
a) Rumah Sakit Umum Kelas B : RS Panti Rapih, RS Bethesda, RS PKU
Muhammadiyah Yogyakarta, dan RSUD Kota Yogyakarta.
b) Rumah Sakit Umum Kelas C : RS.Dr.R.Soetarto dan RS Siloam Yogyakarta.
c) Rumah Sakit Umum Kelas D : UPT Rumah Sakit Pratama, RS Ludira Husada
Tama, RS Hidayatullah, RS Bethesda Lempuyangwangi, RS Happy Land
Medical Center.
Rumah Sakit menurut sebaran per-kecamatan :
Rumah sakit tersebar merata di wilayah Kota Yogyakarta, gambar 20 :
137
Gambar 20. Sebaran Klinik Menurut Kemantren Tahun 2020
2) Rumah Sakit Khusus
Rumah Sakit Khusus di Kota Yogyakarta ada 9 (sembilan) rumah sakit, yaitu Rumah
Sakit Khusus Ibu dan Anak ada 6 (enam) yang seluruhnya merupakan milik swasta
dan penyebarannya tidak merata yaitu hanya berada di wilayah Tenggara dan Barat
Daya. Sedangkan 3(tiga) Rumah Sakit Khusus yang lain terdiri dari RSK Mata, RSK
Gigi-Mulut, dan RSK Jiwa.
b. Klinik
1) Klinik dalam hal ini terdapat dua macam yaitu Klinik Kesehatan dan Klinik
Kecantikan. Dalam perizinannya kedua macam klinik ini tidak terdapat perbedaan
persyaratan,yang membedakan hanya jenis pelayanan yang diberikan.
138
2) Jumlah seluruh klinik yang masih berlaku masa izinnya sebanyak 90 klinik, 1 (satu)
diantaranya milik Pemerintah Provinsi DIY yaitu Klinik Seger Waras BNNP DIY, 1
(satu) klinik milik Polda DIY, 1 (satu) klinik milik Polresta, 1 (satu) klinik Lanal,
dan1 klinik milik TNI (Denkesyah).
3) Dari 90 klinik yang ada 16 (enam belas) diantaranya merupakan Klinik Utama yaitu
klinik dengan pelayanan spesialistik, dan yang lainnya adalah Klinik Pratama yaitu
hanya pelayanan medik dasar.
Gambar 21. Sebaran Klinik Menurut Kemantren Tahun 2020
139
c. Praktik Perorangan
Berdasarkan data perizinan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada 2020 dikeluarkan
sebanyak sebanyak 96 ijin praktik Praktik Dokter Umum dan Spesialis Praktik
Perorangan dan sebanyak 93 ijin praktik Praktik Dokter Gigi Umum dan Spesialis
Perorangan.
Perijinan bukan menunjukkan jumlah dokter (orang) melainkan jumlah Surat Izin
Praktik yang diterbitkan untuk Dokter Praktik Perorangan dengan memperhatikan bahwa
satu orang dokter diperbolehkan berpraktik pada 3 (tiga) tempat, baik di fasyankes
ataupun perorangan. Walaupun demikian tidak semua dokter mempunyai 3 SIP, ada
yang hanya 1 atau 2 SIP.
Bila dilihat dari penyebarannya, tidak semua wilayah kelurahan terdapat dokter praktik
perorangan. Ada 4 wilayah kelurahan yang tidak terdapat dokter praktik perorangan
terutama yaitu Pringgokusuman, Sosromenduran, Tegal Panggung dan Panembahan.
Sedangkan wilayah yang terbanyak adalah Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan
Gowongan.
d. Fasilitas Farmasi
Berdasarkan Surat Izin yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, fasilitas
kefarmasian yang ada (masih berlaku) sampai tahun 2020 adalah 139 apotek dan 19 toko
obat.
Penyelenggara apotek adalah seorang Apoteker baik milik sendiri maupun milik pihak
lain (perorangan atau badan usaha) yang dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga
kefarmasian lainnya.
Apabila keberadaan apotek di Kota Yogyakarta dipetakan per wilayah kelurahan maka
tampak sudah relatif merata, hanya sedikit wilayah kelurahan yang tidak terdapat apotek.
Namun walaupun tidak terlalu menyolok perbedaannya jumlah apotek lebih banyak
yang berada di wilayah Selatan, yaitu wilayah di Kecamatan Mantrijeron, Umbulharjo,
dan Kotagede, sedangkan untuk wilayah yang tidak terdapat apotek ada 2 kelurahan
yaitu Bener dan Patehan.
140
Gambar 22. Sebaran Apotek Menurut Kemantren Tahun 2020
4. Tenaga Kesehatan
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terdiri atas Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non
Kesehatan atau tenaga penunjang. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga
kecuali tenaga medis. Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang
telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, tetap
diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Artinya paling lambat
pada bulan Oktober 2020 seluruh tenaga kesehatan harus berpendidikan minimal D3.
141
Data tenaga kesehatan yang ada di 18 Puskesmas, yang terbanyak adalah Bidan sebanyak
99 orang, diikuti perawat dengan jumlah 87 orang. Rata-rata jumlah Perawat di satu
puskesmas adalah 3 sampai 4 orang, sedangkan jumlah Dokter sebanyak 89 orang sehingga
rata-rata satu puskesmas ada 5 orang Dokter termasuk Kepala Puskesmas. Untuk tenaga
Kesehatan Masyarakat, Sanitarian dan Psikolog Klinis di masing-masing puskesmas ada 1
orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat, standar tenaga untuk puskesmas non rawat inap kawasan perkotaan
untuk Bidan = 4 orang, Perawat = 5 orang, Tenaga Kesmas = 2 orang, sedangkan di
puskesmas kota Yogyakarta ada yang bidannya hanya 2 orang atau 3 orang, Perawat ada
yang kurang dari 5 orang, untuk Tenaga Kesmas rata-rata puskesmas hanya memiliki 1
tenaga, yaitu tenaga Promkes dan Epidemiolog. Jadi tenaga kesehatan di puskesmas yang
masih kurang yaitu Perawat, Bidan, dan Kesehatan Masyarakat
Kondisi jumlah tenaga yang di bawah standar ketenagaan minimal ini disebabkan antara
lain :
1) Kebutuhan SDMK di Puskesmas didasarkan pada hasil analisa beban kerja puskesmas
yang dituangkan dalam Keputusan Walikota nomor 411/2018 tentang Penetapan Hasil
Analisa Jabatan dan Beban Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sehingga untuk
puskesmas yang wilayah kerjanya hanya satu kelurahan maka beban kerjanya akan lebih
sedikit dibandingkan dengan puskesmas yang wilayah kerjanya lebih dari satu
kelurahan, sehingga kebutuhan SDMKnya juga lebih sedikit dan memungkinkan lebih
sedikit dibandingkan dengan SKM.
Contoh kebutuhan Bidan, untuk puskesmas dengan wilayah kerja satu kelurahan rata-
rata kebutuhannya adalah 2 orang, lebih sedikit dibandingkan dengan SKM – yang
standarnya 4 orang.
142
2) Belum semua kebutuhan SDMK di puskesmas dapat terpenuhi, sehingga jumlah
keberadaan SDMK masih dibawah jumlah yang dibutuhkan. Hal ini terjadi misalnya
pada tenaga Pewnyuluh Kesehatan Masyarakat, dari kebutuhan 2 orang per-puskesmas
yaitu tenaga Promkes dan Epidemiolog, rata-rata puskesmas baru memiliki tenaga
Promkes.
Untuk tenaga di Rumah Sakit, dari 21 rumah sakit yang ada jumlah tenaga kesehatan
terbanyak adalah Perawat dengan jumlah 2.273 orang, jumlah tenaga terbanyak kedua
adalah Dokter Spesialis sebanyak 586 orang, sedangkan Dokter Umum ada 377 orang,
Bidan ada 268 orang.
143
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pembiayaan Program bidang Kesehatan di Kota Yogyakarta berasal dari anggaran
daerah melalui pos Anggaran Bidang Kesehatan APBD Kota Yogyakarta dan alokasi
anggaran dari anggaran APBN Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus.
Tahun 2020 jumlah anggaran Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta sebesar Rp.
203.514.298.170 dengan rincian belanja langsung sebesar RP. 128.224.166.432 anggaran
DAK Rp. 29.400.293.738 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 45.889.838.000.
Anggaran Dana alokasi khusus terdiri dari fisik dan non fisik, DAK fisik dirinci menjadi
reguler, penugasan dan afirmasi, sedangkan DAK non fisik dirinci menjadi BOK, akreditasi,
jampersal, BOK BPOM yang terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 54. Alokasi Anggaran Kesehatan
Sumber Biaya Alokasi (Rupiah)
APBD Kota Yogyakarta Rp. 203.514.298.170
a. Belanja Langsung Rp. 128.224.166.432
b. Belanja Tidak Langsung Rp. 45.889.838.000
APBN
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 29.400.293.738
- DAK Fisik Rp. 9.051.156.966
1. Reguler Rp. 7.521.525.966
5. Penugasan Rp. 1.529.631.000
6. Afirmasi
- DAK Non Fisik Rp. 20.349.136.722
1. BOK Rp. 18.849.666.772
2. Akreditasi Rp. 1.016.240.000
3. Jampersal Rp. 291.464.000
7. BOK BPOM Rp. 191.766.000
144
Daftar Tabel
Profil Dinas Kesehatan Tahun 2021
145
Tabel 1
LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK , JUMLAH RUMAH TANGGA,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
146
Tabel 2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
147
Tabel 3
PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS YANG MELEK HURUF DAN IJAZAH TERTINGGI
YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
148
Tabel 4
JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
149
Tabel 5
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
150
Lanjutan Tabel 5
151
Lanjutan Tabel 5
152
Tabel 6
PERSENTASE RUMAH SAKIT DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR) LEVEL 1
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
153
Tabel 7
ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
154
Tabel 8
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
155
Tabel 9
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
156
Tabel 10
JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM* MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
157
Tabel 11
JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
158
Lanjutan Tabel 11
159
Lanjutan Tabel 11
160
Tabel 12
JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
161
Lanjutan Tabel 12
162
Tabel 13
JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA YOGYAKRTA TAHUN 2020
163
Lanjutan Tabel 13
164
Tabel 14
JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA , KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISIAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
165
Lanjutan Tabel 14
166
Tabel 15
JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
167
Lanjutan Tabel 15
168
Tabel 16
JUMLAH TENAGA PENUNJANG / PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEAHATAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020
169
Lanjutan Tabel 16
170
Tabel 17
CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT JENIS JAMINAN
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
171
Tabel 18
PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
172
Tabel 19
ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
173
Tabel 20
JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
174
Tabel 21
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KELOMPOK UMUR, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
175
Tabel 22
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
176
Tabel 23
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKRTA TAHUN 2020
177
Tabel 24
CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
178
Tabel 25
PERSENATASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
179
Tabel 26
PERSENATASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADAWANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL)
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
180
Tabel 27
JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD)
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
181
Tabel 28
PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
182
Tabel 29
CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI
KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
183
Tabel 30
JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
184
Tabel 31
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
185
Tabel 32
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA
KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
186
Tabel 33
BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN
KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
187
Tabel 34
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN , KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
188
Tabel 35
BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
189
Tabel 36
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
190
Tabel 37
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
191
Tabel 38
CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0-7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
192
Tabel 39
CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
193
Tabel 40
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK /MR2 PADA ANAK USIA DI BAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
194
Tabel 41
CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
195
Tabel 42
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN , KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
196
Tabel 43
JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
197
Tabel 44
STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
198
Tabel 45
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
199
Tabel 46
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
200
Tabel 47
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
201
Tabel 48
PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
202
Tabel 49
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
203
Tabel 50
PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
204
Tabel 51
JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR)
PER 100.000 PENDUDUK DAN CASE DETECTION RATE (CDR) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
205
Lanjutan Tabel 51
206
Tabel 52
ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
207
Tabel 53
PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
208
Lanjutan Tabel 53
209
Tabel 54
JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
210
Tabel 55
JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
211
Tabel 56
KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
212
Tabel 57
KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
213
Tabel 58
KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK < 15 TAHUN
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
214
Tabel 59
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA
MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
215
Tabel 60
PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT)
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
216
Tabel 61
JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
217
Tabel 62
JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (P3DI)
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
218
Tabel 63
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
219
Tabel 64
JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
220
Tabel 65
KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
221
Tabel 66
KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKRTA
TAHUN 2020
222
Tabel 67
PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
223
Tabel 68
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
224
Tabel 69
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
225
Tabel 70
CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA
DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN / KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
226
Tabel 71
PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAUHN 2020
227
Tabel 72
PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN
KAUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
228
Tabel 73
JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHATA)
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020
229
Tabel 74
DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
230
Tabel 75
PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
231
Tabel 76
TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020
