BAB I PENDAHULUAN 1.1 SEJARAH Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Propinsi DIY yang mendasari terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi DIY dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA). Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DIY dibentuk berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Adapun kronologis sampai terbentuknya DPPKA dimulai dari Dinas Keuangan pada tahun 1974 s/d 1975 dipimpin oleh Bapak KRT. Tjitro Kusumo, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto. Kemudian berubah nama menjadi Biro Keuangan masih dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto sampai tahun 1984, sedangkan pada tahun 1985 s/d 1995 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Sumaryono kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Bapak Drs. Suyud dari tahun 1995 s/d 1997. Selanjutnya Biro Keuangan dipimpin oleh Bapak Drs. Mulyanto dari tahun 1997 s/d 2001 dan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dari tahun 2004 s/d 14 Februari 2008 dibawah pimpinan Bapak Drs. Mulyanto, pada saat itu 1

BPKD merupakan penggabungan dari Biro Keuangan, Dispenda dan Bidang Aset Bapekoinda Provinsi DIY. Bapak Drs. Bambang Wisnu Handoyo mulai dari tanggal 14 Februari 2008 memimpin BPKD sampai sekarang, yang namanya berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi DIY sejak 15 Februari tahun 2009. Dalam rangka mewujudkan good governance, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, dan berdaya guna bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi Keuangan terhadap publik. DPPKA Provinsi DIY dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas membawahi Subag Umum, Subag Program, Subag Data & TI. Dalam menjalankan tugasnya Kepala DPPKA dibantu oleh 6 bidang yang meliputi: Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Pengelolaan Barang Daerah dan dibantu oleh UPTD yaitu KPPD 4 Kabupaten dan 1 Kota. Bidang Anggaran Pendapatan membawahi 3 Seksi antara lain Seksi Pajak Daerah, Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Seksi Perimbangan Keuangan Daerah. Bidang Anggaran Belanja membawahi 4 Seksi antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Fisik, Sarpras, dan Seksi Perekonomian. Bidang Pengelolaan Kas Daerah membawahi 4 Seksi antara lain : Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Fisik, Sarpras, dan Seksi Perekonomian Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah membawahi 3 Seksi yang antara lain : Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kab/Kota, Seksi Bina Pengelolaan Keuangan, dan Seksi Administrasi Dana Non APBD. Bidang Akuntansi yang membawahi 4 Seksi yang antara lain: Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Fisik, Sarpras, dan Seksi Perekonomian Bidang Pengelolaan Barang Daerah membawahi 3 Seksi yang antara lain Seksi Administrasi Barang Daerah, Seksi Pendayagunaan Barang Daerah, serta seksi Monitoring dan Evaluasi. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) menyebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota pembentukannya di pimpin oleh Kepala KPPD yang masing2

masing membawahi 1 Kasubag dan 2 Kasi antara lain: Kasubag. Tata Usaha, Kasi Pendaftaran dan Penetapan, Kasi Pembukuan dan Penagihan. 1.2 Visi dan Misi 1.2.1 Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi: Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Tahun 2013 di Indonesia 1.2.2 Misi Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah : 1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Teknologi Informasi 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah 3. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah 4. Meningkatkan Sarana, Prasarana, dan SDM dalam Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel. 1.3 Tugas dan Fungsi 1.3.1 Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas : 1. Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah dan akuntansi 2. Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan 3. Melaksanakan Penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah 1.3.2 Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi : 1. Penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah. 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah. 3. Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain 4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 5. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan 3

6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten / Kota, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah 7. Pengelolaan kas daerah dan akuntansi 8. Penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang daerah serta pendayagunaan barang daerah. 9. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penata usahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah 10. Pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah 11. Pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah 12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah 13. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) 14. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasiaan pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah 15. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah 16. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 1.4 Tujuan Dan Sasaran 1.4.1 Tujuan DPPKA antara lain: 1 Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Aset daerah berbasis Teknologi Informasi; 2 Mewujudkan Peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi; 3 Mewujudkan Pengelolaan aset daerah yang optimal; 4 Mewujudkan Peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; 1.4.2 Sasaran yang hendak dicapai antara lain: 1. 2. 3. 4. Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang optimal; Terwujudnya pengelolaan Belanja Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien; Terwujudnya pengelolaan Kas Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien; Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan berbasis Teknologi Informasi ;

4

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1.5

Terwujudnya pengelolaan Aset Daerah yang optimal dengan berbasis Teknologi Informasi; Terwujudnya sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan; Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi; Terwujudnya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal; Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6% pertahun; Terwujudnya tertib administrasi aset; Terwujudnya legalitas aset; Terwujudnya pendayagunaan aset; Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana; Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM); Tersedianya SDM dalam keahlian TI, Akuntan dan Penilaian Aset; Terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan;

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 1. 2. 3. 4. UU 17/2003 tentang Keuangan Daerah; UU I/22004 tentang Perbendaharaan Negara; UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. PP 24/ 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah; 6. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.6

Sumber Daya Manusia DPPKA Kepegawaian Keadaan Kepegawaian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY terdiri dari Pejabat eselon 2 berjumlah 1 orang, pejabat eselon 3 berjumlah 7 orang terdiri dari sekretaris, Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran Belanja, Kepala Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah. Pejabat eselon 3 (tiga) sebanyak 5 orang terdiri dari Kepala KPPD Kota, Kepala KPPD Bantul, Kepala KPPD Kulonprogo, Kepala KPPD Gunungkidul dan Kepala KPPD Sleman, sedangkan pejabat eselon 4 ada 3 orang dimasing-masing KPPD Kabupaten/ Kota yaitu Kasubbag TU, Kasi Pendaftaran dan Penetapan dan Kasi Pembukuan dan Penagihan. Jabatan fungsional berdasarkan SK pegawai fungsional meliputi 273 orang yang meliputi Kantor Induk dan 5

KPPD di Kabupaten/ Kota. Untuk Kantor Induk mulai dari Sekretariat berjumlah 21 orang masing-masing menyebar di Bagian Umum, Subagian Program, Subagian Data dan TI. Untuk Bidang Anggaran Pendapatan terdiri dari 3 seksi dan 12 jabatan fungsional, Bidang Anggaran Belanja terdiri dari 4 seksi dan 18 jabatan fungsional, Bidang Pengelolaan Kas Daerah terdiri dari 4 seksi dan 17 jabatan fungsional, Bidang Bina Adminitrasi Keuangan daerah terdiri dari 3 seksi dan 11 jabatan fungsional, sedangkan Bidang Akuntasi meliputi 4 seksi yang meliputi 4 seksi dan 16 jabatan fungsional dan Bidang Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari 3 seksi dan 18 pejabat fungsional. Untuk Kepala UPTD terdiri dari 1 kepala kantor dan 3 orang pejabat eselon 4 yaitu Kasubbag TU, Kasi Pendaftaran dan Penetapan dan Kasi Pembukuan dan Penagihan Jabatan fungsional untuk kota 26 orang jabatan fungsional, Bantul 31 orang jabatan fungsional, Kulonprogo 13 orang jabatan fungsional, Kabupaten Gunungkidul 14 orang jabatan fungsional dan Kabupaten Sleman sebanyak 31 untuk jabatan fungsional. Tabel: 1 Kepegawaian di DPPKA adalah sebagai berikut: Kepala 1 orang Sekretaris 1 orang Kepala Bidang 6 orang Kepala Seksi Kepala KPPD 5 orang Fungsiona l Umum 113 induk 110 KPPD JUMLA H 150 125 275 orang

25 orang Induk 15 orang KPPD Total Karyawan:

Sumber : DPPKA 2009 1.7 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 1.7.1 Peluang 1. Kinerja perekonomian Provinsi DIY yang positif selama beberapa tahun terakhir dipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada semua sektor secara variatif; 2. Kinerja pemerintahan yang positif dan profesional berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. Peningkatan pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah; 3. Adanya peraturan perundangan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah; 4. Tersedianya potensi sumber-sumber pendapatan PAD; 5. Kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB dan BBNKB; 6. Adanya Pelayanan samsat dengan sistem online.

6

1.7.2 Tantangan 1. Kebijakan otonomi daerah berdampak penurunan animo masyarakat luar daerah untuk studi DIY; 2. Krisis Finansial global berpengaruh terhadap dunia usaha dan menimbulkan potensi PHK masal serta penurunan perekonomian DIY; 3. Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan; 4. Optimalisasi aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna yang merupakan potensi PAD; 5. Regulasi yang mantap dalam hal pengelolaan keuangan daerah; 6. Melakukan identifikasi, mengkaji, memonitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah; 7. Profesionalisme SDM dibidang teknologi informasi, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Penilaian Aset. 1.7.3 Isu Strategis 1. Ketahanan Kinerja PDRB terhadap krisis finansial global; 2. Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak; 3. Optimalisasi pemanfaatan aset; 4. Potensi sumber-sumber pendapatan yang secara terus menerus harus digali sehingga dapat meningkatkan PAD.

7

1.8 Alur PikirRPJP DIY Visi: Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Misi: Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh

melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal. 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.

RPJMD DIY Tahun 2009-2013

Visi:

Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat yang mandiri berbasis kekuatan ekonomi lokal dan sumberdaya manusia yang profesional dan beretika.

Misi:1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata

2.

FAKTOR EKSTERNAL

3.

DPPKA PROVINSI DIY Visi:Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset pada tahun 2013 Di Indonesia

1. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan Aset daerah berbasis Teknologi Informasi; 2. Meningkatkan pendapatan daerah; 3. Meningkatan Pengelolaan aset daerah; 4. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM

Misi:

Adanya krisis global; Perkembangan Teknologi Informasi; Kemampuan teknis SDM SKPD yang masih kurang dalam penyusunan pelaporan keuangan; Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan selalu berubah dan saling bertentangan satu sama lain; Kesadaran Pada Wajib Pajak.

Gambar: 1

8

1.9 Struktur dan Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh 6 bidang yang meliputi, Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, dan Bidang Pengelolaan Barang Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 Kota.Struktur Organisasi DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA DINAS Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY NOMOR : 06 Tahun 2008 TANGGAl : 15 Agustus 2008SEKRETARIAT Dra. E. ANI MARSIATI, MSi

DAN ASETKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN UMUM Drs. M. SETIAWAN

SUBBAGIAN PROGRAM TRI DARJANTO, SE, MM

SUBBAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI Dra. D.RATNA PAMUNGKAS

BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN Drs. HARYONO,

BIDANG

MM.

ANGGARAN BELANJA YULIANTO, SESEKSI PEMERINTAHAN

BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH Ir. SIGIT MULYANTO

BIDANG BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DEWA ISNU BROTO IS., SH

Drs. SUDARSONO, Akt.SEKSI PEMERINTAHAN GUN WINARTA, SE SEKSI KESEJAHTERAAN

BIDANG AKUNTANSI

BIDANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH Ir. ARIS RIYANTA, M.Si.

UPTD

SEKSI PAJAK DAERAH Drs. WIDIANTOSEKSI RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN ARI SASONGKO,SE,MM SEKSI PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH SUPRIYANTO, SE.

Drs. DWIARTO S.

ANY WIDYASTUTI, SESEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT Dra. SRI

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI BINA APBD DAN PERHITUNGAN KAB/KOTA Drs. FUAD WAHYU H, M.Si. SEKSI BINA PENGELOLAAN KEUANGAN YULIANTO, SIP SEKSI ADMINISTRASI DANA NON APBD Drs. ARDIANTO EDI P.

SEKSI ADMINISTRASI BARANG DAERAH ADI NUGROHO, SE SEKSI PENDAYAGUNAAN BARANG DAERAH

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT ROSE SUTIKNO, SH.

SEKSI FISIK, SARPRAS

PURWANINGSIH SEKSI FISIK, SARPRAS TANTO KUSNANDAR, SIP SEKSI PEREKONOMIAN KARDI, SE.

Ir. E. INTAN M., MSiSEKSI FISIK, SARPRAS

RAKYAT

Drs. BAMBANG ISNAWANSEKSI MONITORING DAN EVALUASI Drs. SUJADI

M. SYAFRUDDIN, BScSEKSI PEREKONOMIAN ARIS EKO N., SP, M.Si

RIYADI M., SE, MSi.SEKSI PEREKONOMIANBAMBANG KALIMANTO, SH

Gambar: 2

1.10 Tugas Pokok Sekretariat dan Bidang 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. 2. Bidang Anggaran Pendapatan Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain serta dana perimbangan. 3. Bidang anggaran Belanja Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas menyusun APBD dan atau perubahan APBD, Anggaran Kas Pemerintah Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD). 9

4. Bidang Pengelolaan Kas Daerah Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menghimpun data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya, melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran APBD, mengendalikan pelaksanaan keuangan APBD, dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 5. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBD Kabupaten/Kota, pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan dana non APBD. 6. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyusun laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 7. Bidang Pengelolaan Barang Daerah Bidang Pengelolaan Barang Daerah mempunyai tugas merencanakan, menatausahakan, mengamankan, menilai, memanfaatkan dan mendayagunakan, monitoring dan evaluasi, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaaan pengelolaan barang milik daerah serta merumuskan bahan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 1.11 Uraian Kegiatan DPPKA Provinsi DIY 1. SEKRETARIAT TUGAS: Melaksanakan kearsipan, Kerumahtanggaan, Pengelolaan barang, Kepegawaian, Kehumasan, Kepustakaan, Efisiensi dan Tatalaksana dinas. SUB BAG/SUB BIDANG/SEKSI a. Sub Bagian Umum

FUNGSI Penyusunan program Sub Bagian Umum, Pengelolaan kearsipan, Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, Pengelolaan barang Dinas, Pengelolaan data kepegawaian Dinas, Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas, Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas, Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas, Penyelenggaraan kehumasan Dinas, Pengelolaan kepustakaan Dinas,Penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas, Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Bagian Umum. URAIAN TUGAS Pengumpulan data rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan kebutuhan sarana kearsipan, Pengolahan kearsipan/naskah dinas, Penggandaan arsip/naskah dinas, Pengelolaan kearsipan/ surat menyurat, Perawatan naskah dinas, Penyediaan barang peralatan kantor, Penyediaan barang perlengkapan kantor, Pelayanan akomodasi, Pemeliharaan kebersihan kantor, Penyelenggaraan rapat dinas, Pengamanan kantor, Penyediaan air dan listrik, Penyediaan sarana komunikasi, Penyusunan RKBU dan RKPBU, Pengadaan sarana dan prasarana, 10

Pencatatan barang/aset dan persediaan, Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana, Penyusunan laporan bulanan, semesteran dan tahunan, Pelaksanaan iventarisasi aset dinas, Penyusunan neraca aset dinas, Pengelolaan data kepegawaian, Penyiapan mutasi dan usulan CPNS menjadi PNS, Pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji berkala dan pensiun, Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun, Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai, Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, Fasilitasi penilaian angka kredit, Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun, Mengusulkan mutasi pegawai Dinas, Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai Dinas, Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas, Pelayanan tamu, Penanggapan keluhan pelayanan publik,, Perencanaan Kebutuhan bahan pustaka, Pelayanan pustaka Dinas, Pengadaan pustaka Dinas, Pengolahan pustaka Dinas, Pemeliharaan Pustaka Dinas, Penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas, Pengumpulan data pelaksanaan kegiatan kantor,Pengolahan data pelaksanaan kegiatan kantor, Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan kantor. b. Sub Bagian Program

TUGAS: Melaksanakan penyusunan program dan laporan kinerja dan Melaksanakan pengelolaan keuangan. FUNGSI Penyusunan program Subbagian Program, Penyusunan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, Penyiapan rancangan anggaran, Penyelenggaraan perbendaharaan, Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan, Penyelenggaraan verifikasi anggaran, Penyusunan Pertanggungjawaban anggaran, Pengendalian, monitoring dan evaluasi program, Penyusunan laporan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program URAIAN TUGAS Penyusunan Restra DPPKA, Penyusunan Renja DPPKA, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja, Penyusunan RKA dan DPA, Penyusunan IKU, Penyusunan rencana operasional pelaksanaan kegiatan ROPK, Pengumpulan data dan bahan kegiatan Dinas, Pelaksanaan koordinasi bidang-bidang pengelolaan pendapatan, Pengajuan Kegiatan masing-masing Bidang, Penyiapan data/bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SKPD, Pengentrian RKA/DPA aplikasi, Penyiapan SPM selaku SKPD, Penyiapan SP2D selaku SKPKD, Pelaporan Penerimaan Keuangan, Pelaporan Pengeluaran Keuangan, Penyusunan dan entry laporan realisasi keuangan SKPD, Pembuatan laporan realisasi semesteran dan Prognosis SKPD, Penyesuaian antara penerimaan dan pengeluaran, Penyesuaian target dan realisasi anggaran, Penyusunan Laporan Kegiatan Keuangan Dinas, Penyiapan data/bahan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi, Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan, Penyusunan perencanaan kegiatan, Penyusunan RKA SKPD, Penyusunan DPA SKPD, Penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan APBD, Penyiapan data/bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan LAKIP Dinas. 11

c.

Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi

TUGAS Melaksanakan pengelolaan data dan Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi. FUNGSI Penyusunan program Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi, Pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan keuangan daerah, Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi. URAIAN TUGAS Pengumpulan data rencana kegiatan Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi, Penyusunan kegiatan Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi, Perencanaan kebutuhan Data dan Teknologi Informasi, Pencarian data dan visualisasi, Pengkopilasian data untuk kebutuhan informasi internal dan eksternal, Penyediaan kebutuhan bahan Publikasi Dinas, Pelaksanaan Integrasi data DPPKA Prov. DIY, Penyajian data interaktif, Pengembangan dan pembangunan rancang bangun aplikasi keuangan daerah, Pembuatan Web DPPKA Provinsi DIY, Pembuatan dan pengembangan Data Base, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemeliharaan Aplikasi SIM Keuangan Induk, Gabungan dan KPPD, SIM Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pemeliharaan dan pengembangan Web DPPKA Prov. DIY, Pemeliharaan Jaringan Internet, Pengumpulan Data Informasi Dinas, Penyusunan Laporan Tahunan Dinas;

2. BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN a. Seksi Pajak Daerah

TUGAS Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan fasilitasi sengketa pajak daerah. FUNGSI Penyusunan program Seksi Pajak Daerah, perencanaan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP), pengumpulan data tentang sumber penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP) dalam rangka perumusan 12

kebijaksanaan, Penyusunan Pedoman Teknis Meliputi Penetapan, Penagihan, pemasukan, pengumpulan serta pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP), fasilitasi penyelesaian sengketa dan keberatan pajak daerah, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah serta pelaksanaan pembukuan dan pelaporan, pengkajian terhadap obyek pungutan dan analisis kemungkinan adanya pengembangan obyek baru yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pajak Daerah. URAIAN TUGAS Pengumpulan data rencana kegiatan Seksi Pajak Daerah,Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pajak Daerah,Pelaksanaan rapat koordinasi dengan SKPD pengelola PKB, BBNKB, PABT-AP dan Perusahaan/Wajib Pungut PBB-KB, Penyusunan rencana anggaran Pajak Daerah, Pengolahan data penerimaan Pajak Daerah, Koordinasi pengolahan data base layanan informasi identitas kendaraan dan pembayaran pajak melalui Short Massage System (SMS), Pengumpulan data penerimaan Pajak Daerah, Penyusunan Dokumen data target dan realisasi Pajak Daerah, Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penyusunan Petunjuk Teknis tentang PKB dan BBN-KB, Penyusunan Petunjuk Teknis tentang PBB-KB, Penyusunan Petunjuk Teknis tentang PABT-AP, Pelaksanaan Pemberian Keringanan terhadap sanksi administrasi berupa denda dan bunga bagi wajib pajak yang terlambat bayar dan keberatan atas penetapan pajak Daerah, Penyiapan Dokumen Permohonan Keringanan/ pembebasan/ Pengurangan pokok pajak terhadap kendaraan ambulance dan pemadam kebakaran, Penyiapan Usulan Kebijakan Pembebasan Denda/pokok PKB, dan BBNKB, Pelaksanaan kegiatan razia kendaraan bermotor dengan Instansi terkait, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/Perusahaan pemungut Pajak Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Samsat Keliling, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah, Penyelenggaraan Bimbingan Teknis terhadap Aparat pemungut pajak Daerah, Pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Penyelenggaraan Rakornas/Rakernas tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Dinas Pendapatan Provinsi seluruh Indonesia, Penyelenggaraan Rakornas/Rakernas tentang PBB-KB dengan Dinas Pendapatan Provinsi seluruh Indonesia dan Wajib Pungut Bahan Bakar, Penggalian Potensi Pajak Daerah, Pelaksanaan Kompilasi Data Pajak Daerah, Pembuatan laporan kegiatan seksi Pajak Daerah, Pelaksanaan evaluasi Penerimaan Pajak Daerah b. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain TUGAS Melaksanakan pemungutan, administrasi pendapatan yang bersumber dari retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

13

FUNGSI Penyusunan program Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, perencanaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pengumpulan dan pengolahan data tentang sumber-sumber potensi pendapatan daerah dari pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penyediaan tanda pembayaran retribusi dan pendapatan lain-lain, Pemungutan, Penagihan, Pemasukan, Pengumpulan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain termasuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah termasuk sumbangan bencana berdasarkan ketentuan yang berlaku, Penyiapan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan, pengkajian terhadap obyek pungutan dan analisis kemungkinan adanya pengembangan obyek baru yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain URAIAN TUGAS Pengumpulan data/ bahan rencana kegiatan Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, Penyusunan rencana kegiatan seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi dan pendapatan lain-lain, Penyusunan rencana anggaran pendapatan dari restribusi dan pendapatan lain-lain, Pengolahan data penerimaan retribusi lelang hasil hutan, Pelaksanaan koordinasi pengolahan data base retribusi dan pendapatan lain-lain dengan SKPD, Pengumpulan data penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain dari SKPD, Pendokumentasian data target dan realisasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, Pelaksanaan validasi tanda pembayaran retribusi dan pendapatan lain-lain, Penyediaan tanda pembayaran retribusi lelang hasil hutan, Penyediaan mesin validasi tanda pembayaran retribusi dan pendapatan lain-lain, Pemungutan retribusi lelang hasil hutan, Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan lelang hasil hutan dengan KPKLN dan Perum.Perhutani, Pelaksanaan koordinasi pemungutan, penagihan, pemasukan, pengumpulan retribusi dan pendapatan lain-lain dengan Kas Daerah, Pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain dengan SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain, Penyelenggaraan forum komunikasi antara Pemerintah Prov.DIY dengan Para Pengusaha, Pengkajian terhadap obyek dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi dan pendapatan lain-lain, Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lain terhadap obyek retribusi dan pendapatan lain-lain yang baru, Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi retribusi dan pendapatan lain-lain. c. Seksi Perimbangan Keuangan Daerah TUGAS Menyiapkan Bahan Penetapan Dana Perimbangan

14

FUNGSI Penyusunan Program Seksi Perimbangan Keuangan Daerah; Penyusunan rencana penerimaan dana perimbangan, Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan dana perimbangan, Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan, Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan, Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dana perimbangan, Pelaksanaan evaluasi dan penyusun laporan kegiatan Seksi Perimbangan Keuangan Daerah. URAIAN TUGAS Pengumpulan bahan/data rencana kegiatan Seksi Perimbangan Keuangan Daerah, Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perimbangan Keuangan Daerah, Pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi target penerimaan dana perimbangan, Penyusunan data rencana penerimaan dana perimbangan, Pelaksanaan koordinasi dan iventarisasi kegiatan pemungutan PBB dan BPHTB, Pengolahan data penerimaan PBB dan BPHTB, Pengolahan data penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21, Pengolahan data penerimaan cukai tembakau, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan, Pelaksanaan rekapitulasi bukti setor dan Kas Daerah, Pelaksanaan entry data penerimaan dana perimbangan, Pembukuan dan pelaporan penerimaan dana perimbangan, Pelaksanaan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dana perimbangan, Pelaksanaan koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan, Pengadaan barang cetakan (SPPT PBB, STTS PBB, DHKP PBB, SSB, SSP), Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, Pelaksanaan pra rakor dan rakor PBB dan BPHTB, Penyuluhan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan (PBB dan BPHTB, PPh OPDN dan Pasal 21), Penyelengaraan lomba PBB antar Kabupaten/ Kota se-Provinsi DIY, Penyiapan bahan administrasi pengelolaan dana perimbangan, Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana perimbangan, Penyusunan/pembuatan laporan kegiatan Seksi Perimbangan Keuangan Daerah, Pelaksanaan evaluasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan. a. 3. BIDANG ANGGARAN BELANJA Seksi Pemerintahan TUGAS Melaksanakan Penyiapan Bahan Penyusunan APBD dan/atau perubahan APBD di bidang Pemerintahan. FUNGSI Penyusunan program Seksi Pemerintahan, Penyusunan rencana APBD dan/atau perubahan APBD di bidang Pemerintahan, Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) di Bidang Pemerintahan,Penyiapan bahan rencana anggaran kas di Bidang Pemerintahan, Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) untuk SKPD di Bidang Pemerintahan, Penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi Pemerintahan. 15

URAIAN TUGAS Pelaksanaan inventarisasi bahan/data Keuangan daerah, Pelaksanaan koordinasi intern bidang anggaran belanja dan intern Seksi Pemerintahan, Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Pemerintahan, Penyampaian SE Ketua TAPD tentang penyusunan RKA, Pengumpulan usulan RKA-SKPD di bidang pemerintahan, Pelaksanaan koordinasi intern lintas bidang, Pembahasan RKA SKPD di Bidang Pemerintahan, Pembuatan Rancangan Perda APBD murni dan atau APBD Perubahan, Pendampingan SKPD di DPRD Provinsi DIY pembahasan RAPBD murni dan perubahan, Pembahasan evaluasi RAPBD murni dan atau Perubahan di DEPDAGRI, Penyempurnaan RAPBD murni dan atau perubahan sesuai dengan hasil evaluasi DEPDAGRI, Penyusunan RAPERGUB murni dan perubahan penjabaran APBD, Sinkronisasi Pra RKA dengan Bapped, Pencermatan usulan DPA SKPD, Pengesahan DPA SKPD, Pencermatan alokasi anggaran kas SKPD di Bidang Pemerintahan, Penyusunan rencana anggaran kas di Bidang Pemerintahan, Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk SKPD di bidang Pemerintahan, Penyusunan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD, Pelaksanaan evaluasi kegiatan Seksi Pemerintahan, Penyusunan laporan hasil kegiatan seksi Pemerintahan. b. Seksi Kesejahteraan Rakyat TUGAS Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Kesejahteraan Rakyat. FUNGSI Penyusunan program Seksi Kesejahteraan Rakyat, Penyusunan rencana APBD dan atau perubahan APBD di bidang Kesejahteraan Rakyat, Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA-SKPD) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran (DPPA-SKPD) di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penyiapan bahan rencana anggaran kas di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) untuk SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di Bidang Kesejahteraan Rakyat,Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi Kesejahteraan Rakyat. URAIAN TUGAS Pelaksanaan inventarisasi bahan/data Keuangan daerah, Pelaksanaan koordinasi intern bidang anggaran belanja dan intern Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Kesejahteraan Rakyat, Penyampaian SE Ketua TAPD tentang penyusunan RKA, Pengumpulan usulan RKA-SKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat, Pelaksanaan koordinasi intern lintas bidang. Pembahasan RKA SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pembuatan Rancangan Perda APBD murni dan atau APBD Perubahan, Pendampingan SKPD di DPRD Provinsi DIY pembahasan RAPBD murni dan perubahan, Pembahasan evaluasi RAPBD murni dan atau Perubahan di DEPDAGRI, Penyempurnaan RAPBD murni dan atau perubahan sesuai dengan hasil evaluasi DEPDAGRI, Penyusunan RAPEGUB murni dan perubahan penjabaran APBD, Sinkronisasi Pra RKA dengan Bappeda, Pencermatan usulan DPA SKPD, Pengesahan DPA SKPD, Pencermatan alokasi anggaran kas SKPD di Bidang 16

Kesejahteraan Rakyat, Penyusunan rencana anggaran kas di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk SKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat, Penyusunan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD, Pelaksanaan evaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Penyusunan laporan hasil kegiatan seksi Kesejahteraan Rakyat. c. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana TUGAS Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Fisik dan Sarana Prasarana. FUNGSI Penyusunan program Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Penyusunan rencana APBD dan atau perubahan APBD di bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Penyiapan bahan rencana anggaran kas di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) untuk SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pelaksanaan koordinasi intern bidang anggaran belanja dan intern Seksi Fisik dan Sarana Prasarana. URAIAN TUGAS Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pengumpulan usulan RKA-SKPD di bidang Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pembahasan intern seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pendampingan SKPD di Komisi D (bidang Fisik dan Sarana Prasarana) pembahasan RKA, Pembuatan Rancangan Perda APBD dan atau APBD Perubahan, Pendampingan SKPD di Panitia Anggaran DPRD Prop DIY pembahasan RAPBD murni dan perubahan, Pembuatan APBD (Perda APBD) murni dan perubahan, Pembuatan Pergub APBD murni dan perubahan, Pencermatan usulan DPA SKPD, Pengusulan pengesahan DPA SKPD murni dan perubahan, Penyusunan rencana anggaran kas di bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk SKPD di bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Penyusunan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Pelaksanaan koordinasi kegiatan intern seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan seksi Fisik dan Sarana Prasarana. d. Seksi Perekonomian TUGAS Penyiapan Bahan Penyusunan APBD dan atau Perubahan APBD, Anggaran Kas Pemda, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD).

17

FUNGSI Penyusunan program Seksi Perekonomian, Penyusunan rencana APBD dan atau perubahan APBD di bidang Perekonomian, Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA-SKPD) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran (DPPA-SKPD) di Bidang Perekonomian, Penyiapan bahan rencana anggaran kas di Bidang Perekonomian, Penyususnan surat penyediaan dana (SPD) untuk SKPD di Bidang Perekonomian, Penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di Bidang Perekonomian, Pelaksanaan eveluasi dan penyusunan laporan program seksi Perekonomian. URAIAN TUGAS Pelaksanaan koordinasi intern bidang anggaran belanja dan intern seksi, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Perekonomian, Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Perekonomian, Pengumpulan usulan RKA-SKPD di bidang Perekonomian, Pembahasan intern seksi Perekonomian, Pendampingan SKPD di Komisi D (bidang Perekonomian) pembahasan RKA, Pembuatan Rancangan Perda APBD dan atau APBD Perubahan, Pendampingan SKPD di Panitia Anggaran DPRD Prop DIY pembahasan RAPBD murni dan perubahan, Pembuatan APBD (Perda APBD) murni dan perubahan, Pembuatan Pergub APBD murni dan perubahan, Pencermatan usulan DPA SKPD, Pengusulan pengesahan DPA SKPD murni dan perubahan, Penyusunan rencana anggaran kas di bidang Perekonomian, Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk SKPD di bidang Perekonomian, Penyusunan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di bidang Perekonomian, Pelaksanaan koordinasi kegiatan intern seksi Perekonomian, Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan seksi Perekonomian. 4. BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH a. Seksi Pemerintahan TUGAS Melakukan Pencatatan Pendapatan Penatausahaan dan Pengendalian Pengeluaran atas beban rekening kas daerah serta pelaksanaan potongan fihak ke tiga (PFK) dibidang pemerintahan. FUNGSI Penyusunan program Seksi Pemerintahan, Pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening Kas Daerah oleh Bank yang ditunjuk di Bidang Pemerintahan, Penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya pada SKPD, potongan pihak ke tiga (PFK) yang terdiri dari iuran wajib pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah di Bidang Pemerintahan, Pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah di Bidang Pemerintahan, Penyiapan bahan Penolakan surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) di Bidang Pemerintahan, Pengendalian Pelaksanaan realisasi keuangan APBD di Bidang Pemerintahan, Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran APBD secara berkala di 18

Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program seksi Pemerintahan. URAIAN TUGAS Pengumpulan bahan/data Keuangan daerah, Pelaksanaan inventarisasi bahan/data Keuangan daerah, Penyusunan kegiatan Seksi Pemerintahan, Pengumpulan data pendapatan SKPD Seksi Pemerintahan, Pencatatan data dan rakapitulasi pendapatan Seksi Pemerintahan, Pencatatan pengeluaran SKPD Seksi Pemerintahan, Pemutakhiran data Pegawai Neseri Sipil Daerah pada SKPD Seksi Pemerintahan, Penghitungan gaji PNS daerah pada Pemutakhiran data Pegawai Neseri Sipil Daerah, pada SKPD Seksi Pemerintahan, Pelaporan realisasi gaji bulanan dan semesteran, Penelitian SPM LS dari pihak ketiga Seksi Pemerintahan, Penelitian SPM-LS gaji dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Pemerintahan, Penelitian SPM UP/GU/TU dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Pemerintahan, Pembuatan register penolakan SPM Seksi Pemerintahan, Penyiapan bahan penerbitan SP2D Seksi Pemerintahan, Pengendalian realisasi Pendapatan SKPD per triwulan, semesteran, Seksi Pemerintahan, Pengendalian realisasi pengeluaran SKPD per triwulan, semesteran Seksi Pemerintahan, Penyusunan laporan realisasi pendapatan SKPD per bulan Seksi Pemerintahan, Penyusunan laporan realisasi pengeluaran SKPD perbulan Seksi Pemerintahan, Pelaksanaan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pemerintahan, Penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemerintahan. b. Seksi Kesejahteraan Rakyat TUGAS Melakukan Pencatatan Pendapatan Penatausahaan dan Pengendalian Pengeluaran atas beban rekening kas daerah serta pelaksanaan potongan fihak ke tiga (PFK) dibidang Kesejahteraan Rakyat. FUNGSI Penyusunan program Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening Kas Daerah oleh Bank yang ditunjuk di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya pada SKPD, potongan pihak ke tiga (PFK) yang terdiri dari iuran wajib pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah di Kesejahteraan Rakyat, Pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penyiapan bahan Penolakan surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian Pelaksanaan reaisasi keuangan APBD di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran APBD secara berkala di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program seksi Kesejahteraan Rakyat. URAIAN TUGAS Pengumpulan bahan/data Keuangan daerah, Pelaksanaan inventarisasi bahan/data Keuangan daerah, Penyusunan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pengumpulan data 19

pendapatan SKPD Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pencatatan data dan rekapitulasi pendapatan Kesejahteraan Rakyat, Pencatatan pengeluaran SKPD Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pemutakhiran data Pegawai Neseri Sipil Daerah pada SKPD Kesejahteraan Rakyat, Penghitungan gaji PNS daerah pada Pemutakhiran data Pegawai Neseri Sipil Daerah pada SKPD Kesejahteraan Rakyat, Pelaporan realisasi gaji bulanan dan semesteran, Penelitian SPM LS dari pihak ketiga Seksi Kesejahteraan Rakyat, Penelitian SPM-LS gaji dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat, Penelitian SPM UP/GU/TU dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pembuatan register penolakan SPM Seksi Kesejahteraan Rakyat, Penyiapan bahan penerbitan SP2D Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian realisasi Pendapatan SKPD per triwulan, semesteran, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian realisasi pengeluaran SKPD per triwulan, semesteran Seksi Kesejahteraan Rakyat , Penyusunan laporan realisasi pendapatan SKPD per bulan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Penyusunan laporan realisasi pengeluaran SKPD per bulan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Pelaksanaan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Penyusunan laporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat c. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana TUGAS Melakukan Pencatatan Pendapatan Penatata usahaan dan Pengendalian Pengeluaran atas beban rekening kas daerah serta pelaksanaan potongan fihak ke tiga (PFK) dibidang Fisik dan Sarana Prasarana FUNGSI Penyusunan program Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; Pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening Kas Daerah oleh Bank yang ditunjuk di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya pada SKPD, potongan pihak ke tiga (PFK) yang terdiri dari iuran wajib pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Penyiapan bahan Penolakan surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana, Pengendalian Pelaksanaan reaisasi keuangan APBD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran APBD secara berkala di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program seksi Fisik dan Sarana Prasarana URAIAN TUGAS Pengumpulan bahan/data Keuangan daerah; Pelaksanaan inventarisasi bahan/data Keuangan daerah Penyusunan kegiatan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pengumpulan data pendapatan SKPD Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pencatatan data dan rakapitulasi pendapatan Fisik dan Sarana Prasarana, Pencatatan pengeluaran SKPD Seksi Fisik dan Sarana Prasarana Pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah pada SKPD Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Penghitungan gaji PNS daerah pada Pemutakhiran data 20

Pegawai Negeri Sipil Daerah pada SKPD Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pelaporan realisasi gaji bulanan dan semesteran, Penelitian SPM LS dari pihak ketiga Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Penelitian SPM-LS gaji dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Penelitian SPM UP/GU/TU dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pembuatan register penolakan SPM Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Penyiapan bahan penerbitan SP2D Seksi Fisik dan Sarana Prasarana. Pengendalian realisasi Pendapatan SKPD per triwulan, semesteran, Seksi Fisik dan Sarana Prasarana, Pengendalian realisasi pengeluaran SKPD per triwulan, semesteran Seksi Fisik dan Sarana Prasarana. Penyusunan laporan realisasi pendapatan SKPD perbulan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; Penyusunan laporan realisasi pengeluaran SKPD per bulan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana. Pelaksanaan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; Penyusunan laporan kegiatan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana. d. Seksi Perekonomian TUGAS Melakukan Pencatatan Pendapatan Penata usahaan dan Pengendalian Pengeluaran atas beban rekening kas daerah serta pelaksanaan potongan fihak ke tiga (PFK) dibidang perekonomian FUNGSI Penyusunan program Seksi Perekonomian; Pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening Kas Daerah oleh Bank yang ditunjuk di Bidang Perekonomian; Penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya pada SKPD, potongan pihak ke tiga (PFK) yang terdiri dari iuran wajib pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah di Bidang Perekonomian; Pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah di Bidang Perekonomian; Penyiapan bahan Penolakan surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) di Bidang Perekonomian; Pengendalian Pelaksanaan realisasi keuangan APBD di Bidang Perekonomian; Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran APBD secara berkala di Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program seksi Perekonomian. URAIAN TUGAS Pengumpulan bahan/data Keuangan daerah; Pelaksanaan inventarisasi bahan/data Keuangan daerah; Penyusunan kegiatan Seksi Perekonomian; Pengumpulan data pendapatan SKPD Seksi Perekonomian; Pencatatan data dan rakapitulasi pendapatan Seksi Perekonomian; Pencatatan pengeluaran SKPD Seksi Perekonomian; Pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil Daerah pada SKPD Seksi Perekonomian; Penghitungan gaji PNS daerah pada Pemutakhiran data Pegawai Neseri Sipil Daerah pada SKPD Seksi Perekonomian; Pelaporan realisasi gaji bulanan dan semesteran, Penelitian SPM LS dari pihak ketiga Seksi Perekonomian; Penelitian SPM-LS gaji dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Perekonomian; Penelitian SPM UP/GU/TU dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Perekonomian; Pembuatan 21

register penolakan SPM Seksi Perekonomian; Penyiapan bahan penerbitan SP2D Seksi Perekonomian; Pengendalian realisasi Pendapatan SKPD per triwulan, semesteran, Seksi Perekonomian; Pengendalian realisasi pengeluaran SKPD per triwulan, semesteran Seksi Perekonomian; Penyusunan laporan realisasi pendapatan SKPD per bulan Seksi Perekonomian. Penyusunan laporan realisasi pengeluaran SKPD per bulan Seksi Perekonomian; Pelaksanaan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Perekonomian; Penyusunan laporan kegiatan Seksi Perekonomian. 5. BIDANG BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH a. Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota TUGAS Melaksanakan evaluasi rancangan APBD dan atau perubahan APBD Kabupaten/Kota. FUNGSI Penyusunan Program Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan evaluasi APBD dan atau perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Evaluasi rancangan penjabaran APBD penjabaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota. URAIAN TUGAS Pengumpulan data/bahan kegiatan dari Satuan Kerja DPPKA Kabupaten/Kota; Penyusunan rencana kegiatan Seksi; Pelaksanaan koordinasi intern lintas bidang; Pelaksanaan evaluasi RAPBD murni dan perubahan Kabupaten/ Kota; Penyusunan Draft SK Gubernur Hasil evaluasi RAPBD murni dan perubahan Kabupaten/ Kota; Pelaksanaan konsultasi timbal balik hasil evaluasi RAPBD murni dan perubahan Kabupaten/ Kota; Pelaksanaan evaluasi pertanggungjawaban APBD murni dan perubahan Kabupaten/ Kota; Penyusunan Draft SK Gubernur Hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD murni dan perubahan Kabupaten/ Kota; Pelaksanaan konsultasi timbal balik hasil evaluasi pertanggungjwaban APBD murni dan perubahan Kabupaten/ Kota; Pelaksanaan evaluasi rancangan penjabaran APBD; Penyusunan Draft SK Gubernur Hasil evaluasi rancangan penjabaran APBD; Pelaksanaan konsultasi timbal balik hasil evaluasi rancangan penjabaran APBD; Pelaksanaan evaluasi penjabaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota; Penyusunan Draft SK Gubernur Hasil evaluasi penjabaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota; Pelaksanaan konsultasi timbal balik hasil evaluasi penjabaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan forum komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota; Penyusunan kajian analisis tentang pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota; Pelaksanaan monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah; Pelaksanaan evaluasi kegiatan Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota; Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota.

22

b. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan TUGAS Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah FUNGSI Penyusunan program Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan bahan penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; Penyiapan bahan penetapan bendahara dan bendahara pembantu, Penyiapan bahan penetapan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar, Pembinaan pengelolaan keuangan daerah, BLU dan BUMD; Pelaksanaan Evaluasi dan penyusunan laporan program seksi bina pengelolaan keuangan; URAIAN TUGAS Pengumpulan data/bahan kegiatan dari/Satuan Kerja DPPKA; Penyusunan rencana kegiatan Seksi; Pelaksanaan koordinasi intern lintas bidang; Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; Pelaksanaan koordinasi penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Pelaksanaan koordinasi penetapan bendahara dan bendahara pembantu; Penyusunan keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan bendahara pembantu; Pelaksanaan koordinasi penetapan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar; Penyusunan keputusan Gubernur tentang penetapan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar; Pelaksanaan pembinaan BUMD; Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan evaluasi BUMD; (Koordinasi dengan Perekonomian); Pelaksanaan Penilaian BLUD; Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan evaluasi BLUD; Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status BLUD; Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang aturan pola pengelolaan keuangan BLUD; Pelaksanaan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Bina Pengelolaan Keuangan; Penyusunan laporan kegiatan seksi bina pengelolaan keuangan daerah.

23

c. Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD TUGAS Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dana Non APBD. FUNGSI Penyusunan program Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD, Penyusun laporan realisasi keuangan semesteran, catatan atas laporan keuangan semesteran dan neraca semesteran dana non APBD; Penyusun laporan realisasi keuangan akhir tahun, catatan atas laporan keuangan, arus kas dan neraca dana non APBD; Pengadministrasian dan penyusunan realisasi keuangan dana penanggulangan bencana; Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD. URAIAN TUGAS Pengumpulan data/bahan kegiatan Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD; Penyusunan rencana kegiatan Seksi; Pelaksanaan koordinasi intern lintas bidang; Penyusunan SK Gubernur Pengelola Dana Dekonsentrasi; Penyusunan SK Gubernur unit akuntansi pembantu pengguna Anggaran wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; Penyusunan laporan realisasi keuangan Dana non APBD tiap semesteran; Penyusunan catatan atas laporan keuangan dan Non APBD tiap semesteran; Penyusunan Arus Kas dan Neraca Dana Non APBD tiap semester ; Penyusunan Laporan realisasi Keuangan Tahunan dana non APBD; Penyusunan catatan atas laporan keuangan tahunan dana non APBD; Penyusunan arus Kas dan Neraca Tahunan Dana Non APBD; Pengadministrasian keuangan dana penanggulangan bencana; Penyusunan Laporan realisasi Dana Penanggulangan bencana. Pengevaluasian kegiatan Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD; Penyusunan laporan kegiatan Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD. 6. BIDANG AKUNTANSI a. Seksi Pemerintahan TUGAS Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan. FUNGSI Penyusunan program Seksi Pemerintahan; Pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis. URAIAN TUGAS Pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan bahan penghantaran pertanggungjawaban APBD; Evaluasi dan penyusunan laporan program;Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Pemerintahan; Penyusunan inventarisasi bahan/data Seksi Pemerintahan; Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan; Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Pemerintahan; Pendampingan penyusunan laporan realisasi dan prognosis di SKPD 24

Bidang Pemerintahan; Pengumpulan data realisasi SKPD semester I dari SKPD di Bidang Pemerintahan; Pengkopilasian realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Pemerintahan; Pencatatan realisasi APBD tahunan dari SKPD di Bidang Pemerintahan; Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD Bidang Pemerintahan; Pengumpulan data realisasi APBD, Persediaan, Aset Tetap, Investasi dan Ekuitas dari SKPD di Bidang Pemerintahan; Pengkopilasian realisasi APBD dan neraca dari SKPD di Bidang Pemerintahan; Pengkopilasian rancangan Peraturan Gubernur dari seluruh SKPD; Pengkopilasian laporan keuangan dari seluruh SKPD; Penyiapan Bahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi; Asistensi penyusunan laporan keuangan akhir tahun; Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh SKPD; Pendampingan pembahasan Pertanggungjawaban APBD di DPRD; Pengkonsilidasian Laporan Keuangan melalui SIPKD; Penyelesaian/tindak lanjut hasil temuan pengawasan/ Pemeriksaan; Penyiapan bahan pidato penghantaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait Pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi; Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan seksi b. Seksi Kesejahteraan Rakyat TUGAS Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Kesejahteraan Rakyat. FUNGSI Penyusunan program Seksi Kesejahteraan Rakyat; Pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis; Pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Evaluasi dan penyusunan laporan program. URAIAN TUGAS Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat; Pembinaan dan pengembangan SIPKD; Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pendampingan penyusunan laporan realisasi dan prognosis di SKPD Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pengumpulan data realisasi SKPD semester I dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pengkopilasian realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pengumpulan data realisasi APBD, Persediaan, Aset Tetap, Investasi dan Ekuitas dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pengkopilasian realisasi APBD dan neraca dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pengkopilasian rancangan Peraturan Gubernur dari seluruh SKPD; Pengkopilasian laporan keuangan dari seluruh SKPD; Penyiapan Bahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi; Asistensi penyusunan laporan keuangan akhir tahun; Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh SKPD; Penyelesaian/tindak lanjut hasil temuan pengawasan Seksi Kesejahteraan Rakyat; Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat; Penyusunan laporan program Seksi Kesejahteraan Rakyat. 25

c. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana TUGAS Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Fisik dan Sarana Prasarana FUNGSI Penyusunan program Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; Pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis; Pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Evaluasi dan penyusunan laporan program. URAIAN TUGAS Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; Pembinaan dan pengembangan SIPKD; Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Pendampingan penyusunan laporan realisasi dan prognosis di SKPD Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Pengumpulan data realisasi SKPD semester I dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Pengkopilasian realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Pengumpulan data realisasi APBD, Persediaan, Aset Tetap, Investasi dan Ekuitas dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Pengkopilasian realisasi APBD dan neraca dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana; Pengkopilasian rancangan Peraturan Gubernur dari seluruh SKPD; Pengkopilasian laporan keuangan dari seluruh SKPD; Penyiapan Bahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi; Asistensi penyusunan laporan keuangan akhir tahun; Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh SKPD; Penyelesaian/tindak lanjut hasil temuan pengawasan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; Penyusunan laporan program Seksi Fisik dan Sarana Prasarana. d. Seksi Perekonomian TUGAS Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Perekonomian. FUNGSI Penyusunan Program Seksi Perekonomian; Pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis; Pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program Seksi Perekonomian. URAIAN TUGAS Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perekonomian; Pembinaan dan pengembangan SIPKD; Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Perekonomian; Pendampingan penyusunan laporan realisasi dan prognosis di SKPD 26

Bidang Perekonomian; Pengumpulan data realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Perekonomian; Pengkopilasian realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Perekonomian; Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Perekonomian. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD Bidang Perekonomian;Pengumpulan data realisasi APBD, Persediaan, Aset Tetap, Investasi dan Ekuitas dari SKPD di Bidang Perekonomian; Pengkopilasian realisasi APBD dan neraca dari SKPD di Bidang Perekonomian; Pengkopilasian rancangan Peraturan Gubernur dari seluruh SKPD; Pengkopilasian laporan keuangan dari seluruh SKPD; Penyiapan Bahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi; Asistensi penyusunan laporan keuangan akhir tahun; Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh SKPD; Penyelesaian/tindak lanjut hasil temuan pengawasan Seksi Perekonomian; Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Seksi Perekonomian; Penyusunan laporan program Seksi Perekonomian. 7. BIDANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH a. Seksi Administrasi Barang Daerah TUGAS Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah FUNGSI Penyusunan Program Seksi Administrasi Barang Daerah; Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD); Penyusunan Rekapitulasi Laporan hasil pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah; Penyusunan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah. URAIAN TUGAS Pelaksanaan Pendataan Dan menyusun laporan Barang Milik Daerah; Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah; Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan program seksi; Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Administrasi Barang Daerah; Pelaksanaan Inventarisasi Rencana Kegiatan Seksi Administrasi Barang Daerah; Penyusunan Kegiatan Seksi Administrasi Barang Daerah; Penyusunan SE tentang RKBMD dan RKPBMD; Pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RKBMD dan RKPBMD. Pengumpulan data RKBMD dan RKPBMD; Penyusunan RKBMD dan RKPBMD; Pelaksanaan koordinasi Penyusunan DKBMD dan DKPBMD; Pengumpulan data DKBMD dan DKPBMD; Penyusunan DKBMD dan DKPBMD; Penyusunan rencana Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD; Pengumpulan data Pengadaan Barang/Jasa SKPD; Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa; Pengumpulan data untuk mengetahui status barang; Penyusunan SE untuk ditindaklanjuti SKPD; Kompilaasi pengajuan status penggunaan SKPD; Pembuatan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Pengumpulan Data Barang Inventaris Milik Daerah; Penyusunan Laporan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah; Penyusunan Buku Inventaris Barang Milik Daerah; Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah; 27

Rekapitulasi Inventaris Barang Milik Daerah; Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Lima Tahunan; Pendataan Tanah Pemerintah Daerah; Identifikasi tanah; Fasilitasi dan koordinasi pensertifikatan tanah; Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan; Program seksi Administrasi Barang Daerah. b. Seksi Pendayagunaan Barang Daerah TUGAS Memanfaatkan dan mendayagunakan barang daerah. FUNGSI Penyusunan program seksi pendayagunaan barang daerah. URAIAN TUGAS Pelaksanaan penilaian barang daerah; Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang milik daerah; Pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah; Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah; Penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaan program seksi pendayagunaan barang daerah; Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Pendayagunaan Barang Daerah; Pelaksanaan inventarisasi bahan/data; Penyusunan kegiatan seksi Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Pendayagunaan Barang Daerah ; Pelaksanaan inventarisasi data barang milik daerah; Pelaksanaan koordinasi dalam rangka klarifikasi data barang milik daerah yang akan dioptimalkan; Monitoring barang milik daerah; Pemeliharaan barang milik daerah yang akan dioptimalkan; Penetapan nilai barang daerah; Pelaksanaan inventarisasi bahan/masalah dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah; Penyusunan standarisasi dokumen pengadaan dan dokumen kontrak;Pelaksanaan Lokakarya/Workshop konsep standarisasi dokumen pengadaan dan dokumen kontrak. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah Penetapan jenis pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah Pelaksanaan Survey harga barang setempat Penetapan besaran kontribusi/harga dan jangka waktu terhadap barang yang dimanfaatkan/didayagunakan Penyusunan dokumen pemanfaatan dan pendayagunaan (BA Negosiasi, Keputusan Gubenur, Perjanjian, dan BA Penyerahan). Pencatatan/inventarisasi terhadap barang yang akan diamankan; Pemagaran/pemasangan papan tanda kepemilikan/penjagaan; Koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah untuk negosiasi (musyawarah) dan penerapan hukum (legalitas) terhadap barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain; Penjaminan barang milik pemerintah daerah; Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Seksi Pendayagunaan Barang Daerah; Pelaksanaan inventarisai pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; Penyusunan laporan kegiatan seksi. c. Seksi Monitoring dan Evaluasi TUGAS Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi, Penatausa-haan dan Penghapusan, Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

28

FUNGSI Penyusunan Program Seksi Monitoring dan Evaluasi; Pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; Pelaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah; Pelaksanaan pemindah-tanganan barang milik daerah; Penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR); Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pro-gram Seksi Monitoring dan Evaluasi. URAIAN TUGAS Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi; Pelaksanaan inventarisasi bahan/data kegiatan; Penyusunan kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi; Penghimpunan usulan penghapusan dari SKPD; Peninjauan fisik barang yang diusulkan penghapusan dari SKPD; Penilaian dan penaksiran barang yang akan dihapus; Pengolahan data penghapusan barang Penetapan Legalitas penghapusan barang dari data inventaris; Penarikan dan pengamanan barang penghapusan; Penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang milik Daerah; Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang; Sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Barang Daerah; Bimbingan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus dan Penyimpan Barang; Pelaksanaan Penyerahan dan Serah Terima Hasil Kegiatan; Penyusunan Pedoman Penatausahaan pengelolaan barang daerah; Pelaksanaan monitoring pengelolaan Barang Daerah; Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah; Pelaporan pelaksanaan pengelolaan barang daerah; Penetapan Legalitas pemindahtanganan barang penghapusan; Pelaksanaan Penjualan barang pengha-pusan; Pelaksanaan hibah/pemusnahan barang penghapusan. Pengidentifikasian kasus/masalah yang diajukan TGR; Verifikasi terhadap yang diajukan TGR; Penyiapan bahan pertimbangan terha-dap kasus yang menyang-kut TGR. Pembahasan penyelesaian TGR; Penyelesaian TGR; Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi.; Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Seksi. 8. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH (KPPD) KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI DIY Struktur Organisasi KPPD Kabupaten/ Kota Kepala Kantor Kepala Kantor

Kasubbag Kasubbag Tata Usaha Tata Usaha

Kasi Pendaftaran Kasi Pendaftaran dan Penetapan dan Penetapan Gambar: 3

Kasi Pembukuan Kasi Pembukuan dan Penagihan dan Penagihan

29

A. Sub Bagian Tata Usaha TUGAS Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja. FUNGSI Penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha; Penyusunan program Kantor; Pengelolaan kearsipan; Pengelolaan keuangan; Penyelenggaraan kepegawaian; Penyelenggaraan kerumahtanggaan; Penyelenggaraan kehumasan; Pengelolaan barang; Pengelolaan kepustakaan; Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi; Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program. URAIAN TUGAS Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait; Pengumpulan bahan/data rencana kegiatan Kantor; Pelaksanaan inventarisasi kegiatan Kantor ; Penyusunan konsep rencana kegiatan kantor; Perencanaan Kebutuhan Sarana kearsipan; Pengelolaan Kearsipan/naskah dinas, Penggadaan Arsip/Naskah Dinas Penyusunan Konsep RKA-DPA, Pembayaran/penerimaan keuangan; Penatausahaan keuangan; Pengelolaan Gaji; Penyusunan Perubahan Anggaran; Pelaksanaan verifikasi keuangan Pelaksanaan akuntansi keuangan; Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (bulanan dan tahunan); Penyusunan Laporan Bulanan, triwulanan, Semesteran, Prognogsis dan Tahunan; Penyusunan Neraca Keuangan; Penyusunan Usulan RKT, PKT, Lakip; Pengelolaan data kepegawaian; Penyiapan bahan mutasi dan usulan CPNS menjadi PNS; Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat, gaji berkala , tunjangan keluarga dan pensiun; Pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji berkala dan pensiun; Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun; Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai; Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai; Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Untuk Jabatan Fungsional Tertentu. Penyediaan barang peralatan kantor; Penyediaan barang perlengkapan kantor; Pelayanan akomodasi; Pemeliharaan kebersihan kantor; Penyelenggaraan rapat; Pengamanan kantor; Penyediaan air dan listrik; Penyediaan sarana komunikasi; Pelayanan tamu; Pembuatan bahan informasi; Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat; Penyiapan bahan tanggapan keluhan pelayanan. Pembuatan RKBU dan RKPBU Penyediaan/pengadaan barang; Pencatatan barang/aset dan persediaan; Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana; Penyusunan laporan aset bulanan, Triwulan semesteran dan tahunan; Penyusunan neraca aset; Penyusunan Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan; Perencanaan Kebutuhan Kepustakaan; Pengadaan Bahan Pustaka Pelayanan pustaka Dinas; Pengolahan pustaka Dinas.Pemeliharaan dan Penyimpanan Pustaka Dinas, Perencanaan pengembangan teknologi informasi (TI); Pelayanan informasi bahan pengambilan keputusan; Pengelolaan database kantor; Pemasukan data rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan capaian kerja. Penyiapan Bahan Website, Pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Kantor; Pengolahan data pelaksanaan kegiatan Kantor ; Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan Kantor; Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan Kantor; Penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan Kegiatan Kantor; Penyusunan 30

Laporan Kegiatan Kantor Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kantor; Pengolahan dan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha. B. Seksi Pendaftaran dan Penetapan TUGAS Melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain. FUNGSI Penyusunan Program Seksi Pendaftaran dan Penetapan; Pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib pajak; Pengelolaan berkas arsip pajak daerah; Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; Penyelenggaraan pemeriksaan verifikasi dan perhitungan penetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Penyiapan data pertimbangan keberatan pajak daerah; Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendaftaran dan Penetapan. URAIAN TUGAS Penyusunan rencana kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah retribusi dan pendapatan lain-lain; Koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait; Penyelenggaraan pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Penerbitan SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendapatan Kendaraan Bermotor); Penerbitan Fiskal Daerah dan Antar Daerah; Perencanaan Kebutuhanan Sarana dan Prasarana Arsip KBM; Pelaksanaan penataan berkas arsip KBM; Penyimpanan berkas arsip KBM; Pemeliharaan berkas arsip KBM; Pelayanan mutasi berkas arsip KBM; Pelaksanaan verifikasi data subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Penyiapan dan pengiriman surat pemberitahuan jatuh tempo PKB; Pelaksanaan tindak lanjut pengiriman surat pemberitahuan jatuh tempo PKB; Penyelenggaraan pemeriksaan subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Pelaksanaan verifikasi subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan koreksi pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Penerbitan surat ketetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain. Penyiapan bahan pertimbangan keberatan pajak daerah;Pencatatan data keberatan pajak daerah; Penyiapan surat pengantar permohonan keberatan pajak daerah; Penyimpanan arsip permohonan keberatan pajak daerah; Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Laporan Pelaksanann Seksi; Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi. C. Seksi Pembukuan dan Penagihan TUGAS Melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain. FUNGSI Penyusunan program Seksi Pembukuan dan Penagihan; Pelaksanaan pencatatan penerimaan penerimaan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; 31

Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Pelaksanaan penagihan pada wajib pajak; Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembukuan dan Pelaporan. URAIAN TUGAS Penyusunan rencana kegiatan pencatatan, pembukuan penerimaan dan penagihan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Koordinasi dan fasilitas dengan Instansi Teknis Terkait; Penyelenggaraan penerimaan dan penyetoran pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan penyetoran pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Penyelenggaraan penerimaan dan penyetoran tunggakan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan penyetoran tunggakan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Penyelenggaraan inventarisasi dan verifikasi pajak daerah, restribusi dan pendapatan lainlain; Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi tunggakan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pembayaran pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain; Penyusunan laporan Penyelenggaraan penerimaan dan piutang pajak daerah, restribusi dan pendapatan lainlain; Penerbitan dan pengiriman surat pemberitahuan keterlambatan pajak kendaraan bermotor; Penerbitan dan pengiriman surat peringatan keterlambatan pajak kendaraan bermotor; Penerbitan dan pengiriman surat panggilan kepada wajib pajak; Pelaksanaan penagihan langsung kepada wajib pajak; Penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan hasil penagihan; Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seksi; Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.

32

BAB II ARAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PROGRAM 2.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola Pendapatan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di DIY, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 40% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumbersumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumbersumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakankebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, kebijakan umum pendapatan daerah tahun 20092013 adalah sebagai berikut: 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Adapun sumber-sumber pendapatan daerah di DIY berasal dari berbagai komponen, yaitu: a. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan serta Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. b. Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terutama berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Retribusi Pelayanan Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari pemakaian kekayaan daerah yang berasal dari sewa tanah dan bangunan, sewa rumah dinas, penitipan kendaraan bermotor, sewa penginapan/pesanggrahan/villa, sewa gedung Graha Wana Bhakti Yasa, sewa gedung/ruangan/aula/asrama, bidang perikanan dan kelautan, bidang perhubungan dan bidang perpustakaan daerah, retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, Retribusi Perijinan Tertentu berasal dari Retribusi Izin Pos dan Telekomunikasi. c. Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada PT. Anindya Mitra Internasional, PD Taru Martani, BPD DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 33

yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah antara lain terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pemanfaatan lahan jalan untuk pemasangan iklan. e. Penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan Pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain-lain. f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain-lain. Dari berbagai penerimaan tersebut, selama lima tahun terakhir terjadi kecenderungan kenaikan penerimaan daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah. Akan tetapi pada sisi yang lain, penerimaan pendapatan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami kecenderungan terus menurun terutama pada periode 2005-2008. Terkait dengan arah pengelolaan keuangan peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Provinsi DIY perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD yaitu dengan: a. Perbaikan Manajemen Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemerintah Provinsi DIY maupun pada BUMD. b. Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi. 2. Optimalisasi Aset Daerah Pemerintah Provinsi DIY memiliki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset DIY juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta, baik dalam bentuk Build Operating Transfer (BOT) maupun Kontrak Konsesi. 3. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaikbaiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan programprogram unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

34

2.2 Arah Pengelolaan Belanja Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan Provinsi DIY, seperti sektor Pariwisata, Budaya dan Pendidikan. 3. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4. Efisiensi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 5. Transparan dan akuntabel Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

35

2.3 Kebijakan Umum Anggaran Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan ketentuan besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau Debt Services Coverage Ratio (DSCR) minimal sebesar 2,5. coverage. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Secara lebih rinci Kebijakan Umum Anggaran Provinsi DIY Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebutuhan pend