0

MEMBANGUN KEUTUHAN BANGSA MELALUI

PENDIDIKAN DALAM BINGKAI UTUH

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Profesor Sunaryo Kartadinata Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2009

1

MEMBANGUN KEUTUHAN BANGSA MELALUI PENDIDIKAN DALAM BINGKAI UTUH

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Profesor Sunaryo Kartadinata Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

A. ISU-ISU STRATEGIS

Membangun keutuhan bangsa melalui pendidikan

dilakukan melalui upaya MENCERDASKAN KEHIDUPAN

BANGSA. Esensi mencerdaskan kehidupan bangsa yang

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi

domain utama pendidikan adalah membangun bangsa

Indonesia yang berakar pada budaya, dengan segala

keragamannya, untuk menjadi manusia Indonesia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan

berdaya tahan kuat di dalam percaturan hidup antar

bangsa yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni yang terarah kepada peningkatan taraf

hidup dan kesejahteraan masyrakat.

Kecerdasan kehidupan bangsa bukan agregasi

kecerdasan perorangan, karakter bangsa bukan agregasi

karakter perorangan; kecerdasan dan karakter bangsa

mengandung perekat kultural; kecerdasan bangsa adalah

KECERDASAN KULTURAL yang akan membangun karakter

bangsa dalam harmoni dan perdamaian. Pendidikan adalah

MEMANUSIAKAN MANUSIA, karena itu pendidikan harus

dilaksanakan secara utuh berlandaskan hakikat manusia

Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dengan segala

aspek kultural kehidupannya, dan bingkai utuh Sistem

2

Pendidikan Nasional yang digariskan dalam UU No. 20/2003

tentang Sisdiknas.

Pendidikan adalah persoalan kemanusiaan yang tidak

bisa dihampiri semata-mata dari pendekatan politis,

ekonomi, dan hukum melainkan harus dihampiri dari

pendekatan perkembangan hidup manusia dan

kemanusiaan. Perlu dihindari simplifikasi pemaknaan dan

penyempitan proses penyelenggaraan pendidikan, yang

menekankan kepada target-target kuantitatif belaka dalam

format berpikir linier.

Dalam konteks membangun keutuhan dan karakter

bangsa, kebijakan nasional penyelenggaraan sistem

pendidikan ke depan seyogyanya bergerak ke arah

dan/atau dimulai dari:1

1. Pelurusan mindset utuh pendidikan dan elaborasi

konseptual-filosofis pendidikan sebagaimana

diamanatkan oleh UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas,

yang berpegang pada prinsip-prinsip: pembangunan

watak dan peradaban bangsa; paradigma pendidikan

yang mencerdaskan bangsa; paradigma pendidikan yang

demokratis dan berkeadilan; paradigma pendidikan

sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan;

paradigma pendidikan sistemik yang terbuka dan

multimakna; paradigma pendidikan yang memberi

keteladanan, membangun kemauan dan

mengembangkan kreativitas; paradigma pendidikan yang

mengembangkan budaya dan paradigma pendidikan

dengan memberdayakan masyarakat.

1 Diolah dan dilengkapkan dari hasil kajian Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), 2009

3

2. Pengembangan dan penelitian keilmuan pendidikan;

pendidikan disiplin ilmu; kebijakan pendidikan;

pendidikan untuk pembangunan nasional dan /atau

daerah; pendidikan berbasis jaringan; pengembangan

melalui sekolah-sekolah percobaan (seperti lab school);

pendidikan keagamaan; monitoring serta evaluasi

proyek-proyek pendidikan; dan kemitraan penelitian

dengan luar negeri;

3. Penguatan kemauan politik yang kuat dari seluruh

komponen bangsa untuk mewujudkan pendidikan untuk

pengekalan persatuan dan kesatuan bangsa; pendidikan

dalam rangka alih generasi; masalah gender dalam

pendidikan; partisipasi politik pendidik dan tenaga

kependidikan lainnya; peran asosiasi profesi

kependidikan; dan pendidikan nasional dalam rangka

peningkatan daya saing bangsa dalam konteks

globalisasi yang memungkinkan dibangunnya

masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan dan

teknologi (knowledge-based society).

4. Pengembangan strategi dan skenario yang sistematik

dan sistemik untuk mewujudkan standar nasional

pendidikan (standar isi, proses, kompetensi lulusan,

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan);

melakukan penjaminan penjaminan mutu pendidikan

nasional; mengembangkan profil badan standardisasi

penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; dan

mengembangkan konsep standar pendidikan yang

dinamis; serta meningkatkan fungsi dan peran lembaga

penjaminan mutu pendidikan daerah.

4

5. Upaya untuk mengelaborasi lebih jauh konsep dan

operasionalisasi diversifikasi kurikulum; pengembangan

silabus pada tingkat kabupaten/kota; fungsi dan peran

Pusat Kurikulum dalam advokasi pengembangan

kurikulum di daerah; pengembangan jaringan kurikulum

antar daerah; penjaminan mutu bahan ajar; fungsi dan

peran Pusat Perbukuan Nasional. Di samping itu, perlu

dielaborasi pembelajaran berbasis nilai dan kompetensi;

pembelajaran berbasis jaringan; konsep pembelajaran

demokratis; pendidikan khusus dan pendidikan layanan

khusus; paradigma operasional learning to know,

learning to do, learning to be, learning to live together.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah elaborasi

kurikulum substansi nasional wajib: pendidikan agama,

pendidikan kewarganegaraan dan bahasa; kurikulum

sekolah internasional di Indonesia; dan fungsi lembaga

penjaminan mutu pendidikan dalam peningkatan mutu

pendidikan.

6. Upaya untuk mengelaborasi lebih jauh dan

operasionalisasi konsep penilaian berbasis nilai dan

kompetensi; penilaian berbasis portofolio; penilaian

berbasis sekolah; konsep dan strategi ujian sekolah;

ujian nasional; uji kompetensi; ujian on-line; ujian

kesetaraan; akreditasi sekolah/perguruan tinggi; dan

peran pendidik dalam memanfaatkan hasil penilaian

untuk perbaikan pembelajaran.

7. Penguatan kemauan dan kebijakan politik yang lebih

nyata dari Pemerintah untuk meningkatkan

profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan

lainnya; paradigma pendidikan prajabatan dan

pendidikan dalam jabatan untuk pendidik dan tenaga

5

kependidikan lainnya; kedudukan dan fungsi Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); konsep dan

strategi penempatan, pembinaan, dan rotasi tenaga

pendidik lintas daerah dalam konteks nasional;

manajemen ketenagaan di tingkat Pemerintah Daerah

untuk menjamin kebermutuan kinerja pendidik; fungsi

dan peran lembaga penjaminan mutu pendidikan daerah

dalam pembinaan dan peningkatan kemampuan

profesional guru secara berkelanjutan.

8. Penegasan kebijakan nasional yang sinergis untuk

mendudukkan fungsi dan peran pendidikan kedinasan

dalam konteks pendidikan nasional; kelembagaan

pendidikan kedinasan; program pendidikan kedinasan;

ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan lain pada

pendidikan kedinasan; kemitraan pendidikan kedinasan

dengan pendidikan umum dan prospek pendidikan

kedinasan dalam konteks nasional dan global

9. Penyiapan dan penataan Perangkat Peraturan

Pemerintah yang lebih aspiratif; kerangka yang koheren

mengenai: desentralisasi pendidikan dalam rangka

negara kesatuan RI; kedudukan dan fungsi Badan

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional;

perencanaan pendidikan nasional dan daerah;

pengangkatan, penempatan, pembinaan, dan

pemindahan guru; pengembangan sekolah kejuruan;

pengembangan sekolah unggulan/bertarap internasional

di daerah; peran serta masyarakat melalui Komite

Sekolah dan Dewan Pendidikan Daerah; manajemen

penjaminan mutu pendidikan nasional; kerjasama luar

negeri dan kerjasama antar daerah; dan

internasionalisasi/globalisasi pendidikan.

6

10. Penegasasn konsep dan strategi pendanaan

pendidikan yang mampu menopang upaya pemerataan

pendidikan yang bermutu, perbaikan sarana dan prasara

pendidikan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan

tenaga kependidikan,untuk menopang upaya

peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan

sehingga realisasi anggaran pendidikan sebesar 20%

dari APBN/APBD terjamin efisiensi dan akuntabilitasnya.

11. Kajian yang komprehensif dan mendalam tentang

kebijakan pemisahan pengelolaan kebudayaan dengan

pendidikan nasional khususnya bila dikaitkan dengan

prinsip pendidikan sebagai proses pembudayaan dan

pemberdayaan peserta didik sebagaimana yang

dimaktub dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penguatan budaya

dan seni termasuk bahasa daerah adalah kekuatan lokal

yang harus diangkat dan menjadi program unggulan

pendidikan yang dapat memperkokoh jati diri bangsa di

dalam memasuki proses internasionalisasi pendidikan.

Seni tidak diposisikan sekedar produk yang mengarah

kepada komoditi komersial, melainkan sebagai proses

yang membangun kelestarian seni itu sendiri dalam

kehidupan bangsa.

12. Upaya-upaya strategis pendidikan nonformal dan

pemberdayaan masyarakat yang bisa mendorong

community empowering and sustainability development,

sebuah model pembangunan masyarakat yang berbasis

pendidikan dan kultur setempat, yang didalamnya bisa

ditumbuhkan dan dibelajarkan hal-hal kehidupoan

demokrasi, politik, kecakapan hidup, kekuatan ekonomi

pedesaan untuk menekan eksploitasi ekonomi

7

perkotaan, berbasis kearifan lokal untuk menciptakan

sumber-sumber pendapatan guna membangun

ketahanan hidup (sustainable livelyhood).

13. Pemulihan kultur pendidikan yang mengarah kepada

penyehatan perilaku dan tindakan pendidikan sejalan

dengan mind set utuh dan filosofi pendidikan

sebagaimana dimanatkan UU No. 20/2003

B. KERANGKA DASAR DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya pendidikan yang tengah dibangkitkan dan

menjadi perhatian kuat Pemerintah dan bangsa Indonesia

saat ini harus mampu membangun perilaku bangsa yang

sehat dan memperbaiki serta mengubah perilaku “sakit”

yang tidak menguntungkan KEUTUHAN kehidupan bangsa,

sehingga terwujud masyarakat yang waras (sane society)

sebagai masyarakat yang demokratis, berkarakter, mandiri,

berdaya saing, dan berdaya tahan. Perlu ada upaya

PEMULIHAN terhadap upaya-upaya pendidikan. Pemulihan

tidak semata-mata menyangkut tataran praksis yang

terwujud dalam KULTUR PENDIDIKAN melainkan mulai dari

PEMULIHAN MIND SET dan PEMAKNAAN PENDIDIKAN yang

menjadi dasar penentuan kebijakan nasional pendidikan.

1. Pemulihan Arah Pendidikan

Telah banyak upaya dilakukan oleh Pemerintah dan

Masyarakat dari periode ke periode pemerintahan dalam

penyelengaraan Pendidikan Nasional, mulai dari perangkat

infrastruktur aspek legal sampai kepada pemenuhan

anggaran yang ditetapkan UUD 1945. Komitmen yang

ditunjukkan sudah amat tinggi, capaian kuantitatif banyak

8

digelar dan menjadi kebanggan, namun persoalan

kehidupan demokrasi, karakter dan peradaban, serta

kemandirian bangsa dalam percaturan hidup antar bangsa

masih mencuat sebagai isu nasional yang belum

terselesaikan dalam pembangunan bangsa ini. Dimanakah

letak persoalannya? Banyak tentu variabel terkait di

dalamnya, namun jika dilihat dari aspek legal pendidikan,

UU No. 20/2003 sudah mengandung amanat yang sangat

utuh untuk penyelenggaraan sistem Pendidikan Nasional

untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang

demokratis, berkarakter kuat, dan berjiwa mandiri

berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt,

Tuhan Yang Maha Esa, dan budaya bangsa.

Persoalan terletak dalam implementasi UU SisDikNas

yang belum dijiwai secara utuh dan konsisten oleh kaidah-

kaidah pendidikan sebagai proses mendewasakan dan

memanusiakan manusia. Persoalan ini adalah persoalan

filosofis yang menjadi dasar arah penyelenggaraan

pendidikan. Pendidikan harus dilandasi oleh filosofi yang

jelas, pendidikan bukan semata-mata persoalan sosial,

politik, ekonomi, dan hukum melainkan persoalan

perkembangan manusia yang ada dalam konteks budaya

sebagai sebuah sistem yang terbuka dan harus didekati dari

sudut kemanusiaan. Praktek penyelenggaraan pendidikan

perlu lebih diwujudkan sebagai keutuhan proses

memanusiakan manusia.

Strategi upaya yang harus dikembangkan adalah

pemulihan mind set pendidikan dalam menjiwai UU

SisDikNas, yang dituangkan ke dalam blue print utuh

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang

memetakan keterpaduan pengembangan karakter dan

9

kepribadian bangsa dengan penguasaan sains, teknologi,

dan seni yang dilandasi keimanan kepada Allah Swt, Tuhan

Yang Maha Esa disertai pengembangan, penguatan, dan

perbaikan nilai-nilai kultural dan kebangsaan yang

berorientasi kepada masa depan bangsa sebagai bangsa

yang mandiri, berdaya saing dan berdaya tahan hidup yang

kuat.

2. Pemulihan Makna Pendidikan Nasional

Esensi pendidikan yang diamanatkan pada UU No.

20/2003 tentang SisDikNas telah mengubah paradigma

pendidikan yang digariskan pada UU No. 2/1989, dari

pendidikan sebagai proses membentuk manusia, sebagai

paradigma sepihak, ke proses memfasilitasi perkembangan

peserta didik, sebagai paradigma demokratis. Pendidikan

adalah proses demokratisasi, mengembangkan kemampuan

hidup dalam keragaman. Esensi Pendidikan Nasional yang

diamanatakan UU bukanlah pendidikan asing yang

diterapkan di Indonesia, melainkan pendidikan yang

berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia namun

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Oleh karena

itu ditegaskan dalam UU bahwa fungsi pendidikan nasional

adalah untuk membangun kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

10

jawab. Makna yang terkandung adalah, watak dan

peradaban bangsa menjadi tujuan eksistensial

pendidikan, yang melandasi pencerdasan kehidupan

bangsa sebagai tujuan kolektif-kultural, melalui

pengembangan potensi peserta didik sebagai tujuan

individual. Tiga tataran tujuan ini harus dicapai secara

utuh melalui proses pendidikan dalam berbagai jalur dan

jenjang.

Persoalaan terletak dalam penyelenggaraan

pendidikan nasional yang masih mengandung ketimpangan

dan memerlukan pengutuhan dan penyeimbangan antara

pencapaian tujuan-tujuan individual dengan proses

pencapaian tujuan kolektif dan proses pencapaian tujuan

eksistensial, yang harus dibangun secara kokoh. Dalam

jangka panjang pencapaian tujuan individual yang tidak

diimbangi dengan strategi pencapaian tujuan kolektif dan

eksistensial amat berbahaya karena bisa menghasilkan

manusia pinter tapi egoistik dan tidak peduli terhadap

kehidupan bangsa. Tujuan eksistensial dan tujuan kolektif

bukanlah sebuah agregasi dari tujuan-tujuan individual,

sebagai prestasi yang diukur melalui ujian, melainkan ada

perekat kultural yang harus dikembangkan, diperkuat, dan

diubah serta diperbaiki melalui upaya pendidikan.

Strategi upaya yang harus dikembangkan adalah

memulihkan keutuhan proses pembelajaran yang mendidik

sebagai wahana pengembangan kehidupan demokratis,

karakter dan kemandirian sebagai soft skills, serta

penguasaan sains, teknologi, dan seni sebagai hards skills.

Pemulihan pembelajaran yang mendidik ini memerlukan

revitalisasi manajemen nasional pendidikan yang mampu

11

merevitalisasi mind set dan profesionalisme pendidik dan

para pemimpin pendidikan.

3. Pemulihan Mind Set Pendidikan Dalam

Menjiwai Mutu Pendidikan

Mind set pendidikan sebagai keutuhan proses

memanusiakan manusia telah ditegaskan dalam UU No.

20/2003 Pasal 1 (1) bahwa: ”Pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Mutu

pendidikan mesti dilihat dari perspektif keutuhan mind set

ini harus terwujud dan tercermin dalam keutuhan

pemahaman dan perlakuan secara tepat kepada peserta

didik, sistem manajemen yang konsisten dengan mind set

pendidikan, sumber daya yang relevan dan fungsional,

sistem evaluasi yang membangun kejujuran dan

objektivitas.

Persoalan muncul yang mungkin disebabkan oleh

ekspektasi standar dan target ukuran kuantitatif yang bisa

mendorong terjadinya simplifikasi proses pendidikan yang

menumbuhkan perilaku instan, yang dalam jangka panjang

bisa menimbulkan kerawanan dan kerapuhan kehidupan

bangsa.

Strategi upaya yang perlu dibangun adalah

memulihkan mind set pendidikan pada seluruh lapisan

masyarakat pendidikan untuk mewujudkan proses

12

pembelajaran yang mendidik (instruction that educate)

yakni proses pembelajaran yang mentransformasikan

pengetahuan dan keterampilan yang sekaligus diringi

pengembangan karakter kerja keras, kejujuran, dan peduli

mutu, dalam mencapai tujuan utuh pendidikan, disertai

dengan sistem evaluasi yang membangun kejujuran.

4. Profesionalisasi dan Sertifikasi Pendidik

Adalah upaya dan perhatian yang luar biasa diberikan

Pemerintah saat ini untuk meningkatkan mutu,

profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik melalui proses

sertifikasi pendidik. Muara dari semua upaya besar ini

adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa

ini yang tampak mulai dari arah kebijakan, mind set, sistem

manajemen, sumber daya, proses dan hasil capaian tujuan

utuh pendidikan.

Persoalan yang perlu diantisipasi adalah manajemen

ketenagaan pendidikan yang mampu memberikan jaminan

bahwa upaya besar Pemerintah yang tengah dilakukan ini

akan membawa perbaikan mutu pendidikan. Jika jaminan

ini tidak ada maka upaya besar itu akan menjadi bumerang

bagi pemerintah dan lembaga pendidikan itu sendiri.

Strategi upaya yang harus dikembangkan adalah

menata sistem manajemen nasional ketenagaan, dengan

menekankan kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah

yang telah diberi kewenangan menyelenggarakan

pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah.

Penataan manajemen ketenagaan ini harus seiring dengan

pemulihan mind set pendidikan pada seluruh pejabat

pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk

13

membina secara berkelanjutan kinerja pendidik dalam

mewujudkan pendidikan yang bermutu.

5. Penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (LPTK)

LPTK adalah Perguruan Tinggi yang bertanggung

jawab mendidik calon pendidik profesional,

mengembangkan displin ilmu pendidikan dan pendidikan

disiplin ilmu. Sebagai perguruan tinggi, seperti juga

perguruan tinggi lainnya, LPTK mengemban tanggung

jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian,

dan pengabdian pada masyarakat. LPTK adalah perguruan

tinggi yang secara langsung berhubungan dengan dunia

pendidikan baik dalam jalur pendidikan formal maupun

nonformal. LPTK adalah perguruan tinggi yang harus

mampu menjamin kebermutuan pendidik yang dihasilkan

untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan

bermutu.

Persoalan yang tampak bahwa LPTK masih

merupakan perguruan tinggi yang belum berstandar tinggi,

apalagi jika diukur dari standar world class university.

Internasionalisasi pendidikan atau pendidikan berstandar

internasional yang sedang dikembangkan, pendidikan

vokasional yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja

terdidik untuk pasar kerja internasional diyakini

memerlukan guru yang berstandar internasional, harus

dididik dan disiapkan oleh LPTK yang memiliki reputasi dan

standar internasional.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan adalah

revitalisasi LPTK yang mencakup penyehatan organisasi,

penguatan kapasitas, penguatan keilmuan,

14

internasionalisasi, sumber daya, dan pendanaan pendidikan

tenaga pendidik.

6. Internasionalisasi Pendidikan

Internasionalisasi pendidikan yang diisyaratkan oleh

UU No. 20/2003 ialah pengembangan pendidikan

berstandar internasional. Sesungguhnya tidak ada satu

rujukan pasti yang disebut dengan pendidikan berstandar

internasional, tetapi yang harus dicapai adalah pengakuan

secara internasional terhadap mutu penyelenggaraan dan

hasil pendidikan. Oleh karena itu esensi internasionalisasi

pendidikan atau pendidikan berstandar internasional adalah

penguatan dan pengembangan seluruh potensi untuk

memperoleh pengakuan internasional.

Persoalan yang harus diantisipasi ialah bahwa

pendidikan berstandar internasional tidak boleh menjadi

ekslusif dan menggunakan kurikulum asing di sekolah.

Pendidikan internasional tetap pendidikan yang berbasis

pada nilai budaya dan jati diri bangsa, tetapi nilai-nilai

budaya itu dikembangkan, diperbaiki, dan diperkuat seiring

dengan penguatan sains, teknologi, dan seni yang

menumbuhkan daya saing dan pengakuan internasional.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan adalah

memperkuat sumber daya pendidikan, fasilitas, tenaga,

pembiayaan, yang mampu memenuhi standar layanan

tinggi dan bermutu. Standar layanan tinggi dan bermutu ini

hendaknya tidak menjadi ekslusif untuk sekelompok

peserta didik tertentu melainkan harus menyentuh seluruh

peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Ini mutlak

diupayakan sehingga terjadi perubahan kultur pendidikan

yang berorientasi standar mutu tinggi yang bisa menarik

15

peserta didik asing menempuh pendidikan di Indonesia,d

an diperolehnya rekognisi internasional terhadap mutu

pendidikan di Indonesia.

7. Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan

Khusus dan Layanan Khusus

Pendidikan Untuk Semua (Education for All) adalah hal

mendesak bagi Indonesia karena ketidak merataan akses,

kesempatan, dan mutu serta masih terbatasnya diversifikasi

program dan layanan pendidikan. EFA adalah pendidikan

yang diselenggarakan secara inklusif dan demokratis, dan

oleh karena itu EFA memiliki nilai politis dalam percaturan

antar bangsa. EFA harus mewujudkan diversifikasi layanan

karena keberagaman kemampuan peserta didik, namun tak

boleh menjadi ekslusif dan menjauhkan peserta didik dari

akar budaya bangsa, melainkan harus menjadi “miniatur”

masyarakat inklusi yang sesungguhnya. Penuntasan Dikdas

9 tahun harus segera diikuti dengan Pendidikan Dasar 12

Tahun.

Persoalan yang harus diantisipasi adalah

“keterjebakan” EFA ke dalam diversifikasi ekslusif, seperti

pendidikan anak berbakat karena mungkin orientasi target-

target pengakuan internasional, yang bisa mencerabut

peserta didik dari akar budaya dan membentuk perilaku

instant, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap

pendidikan dasar 12 tahun.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan adalah

kebijakan membangun dan menata kontinuitas dan

interelasi program pendidikan antar jenjang dalam

keutuhan sistem, yang mengandung daya adaptabilitas dan

fleksibilitas tinggi terhadap keragaman peserta didik. Untuk

16

itu diperlukan sistem manajemen pendidikan yang secara

kuat mendorong akuntabilitas setiap satuan pendidikan

dalam persaingan yang terbuka dan jujur. Masyarakat luas

perlu dibelajarkan agar memahami dengan benar masalah

akuntabilitas dan kejujuran persaingan di dalam proses

pendidikan. Upaya ini mutlak dibarengi dengan

pemerataan mutu pendidikan yang harus difahami dan

dimplementasikan secara tepat oleh Pemerintah Daerah.

8. Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan

Kebangsaan

Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan

berangkat dari keyakinan bahwa Pancasila sebagai Dasar

Negara, Falsafah Negara, dan Way of life bangsa Indonesia

tetap mengandung nilai-nilai dasar yang relevan dengan

proses kehidupan dan perkembangan berbangsa dan

bernegara, dan memiliki landasan eksistensial yang kokoh

baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pendidikan

Pancasila adalah sebuah proses memfasilitasi dan

membawa bangsa, (melalui proses-proses indivdidual

maupun kelompok), untuk mengetahui, memahami,

menginternalisasi, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila di

dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Semua tahapan yang disebutkan menghendaki

proses interaksi, melalui sebuah proses pendidikan yang

berlangsung dalam berbagai seting dan tataran (multi level,

multi setting and multi chanel) . Pendidikan Pancasila akan

harus terjadi dimana-mana, bersifat ubiquotus, berlangsung

dalam konteks dan beranjak dari kondisi objektif dan

eksistensial kehidupan masyarakat yang memungkinkan

terjadinya sebuah proses asimilasi dan internalisasi nilai

17

yang akan menjadi kekuatan internal dalam diri, kelompok,

dan masyarakat. Pendekatan-pendekatan pendidikan perlu

dikaji untuk menghasilkan titik optimal penyelenggaraan

Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan.

Persoalan yang tampak ialah bahwa di tengah-

tengah keyakinan sebagaimana disebutkan dirasakan

terjadi pengenduran terhadap pemahaman Pancasila

sebagai dasar, falsafah, ideologi, dan way of life bangsa.

Fenomena semacam itu dirasakan dan disaksikan baik

dalam praktek pendidikan, kehidupan bersmasyarakat, dan

bahkan mungkin dalam praktek berpolitik.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan ialah

paradigma kajian ilmiah, filosofis, kultural, dan pedagogis-

andragogis dengan berorientasi kepada prinsip belajar

sepanjang hayat, menjauhkan perspektif dogmatis dalam

memahami Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai

sesuatu yang terbuka, perangkat nilai yang bisa dipelajari

dan diinternalisasi di dalam perubahan-perubahan

perilaku—sebagai sebuah proses pembelajaran , diuji dan

diverifikasi secara empirik melalui riset dan pengembangan

dalam konteks keragaman kultur dan kehidupan yang

mendunia (global), dimaknai secara dinamis dengan daya

adaptabilitas tinggi di dalam kehidupan nyata yang

mendorong masyarakat untuk belajar sepanjang hayat

sebagai sebuah komunitas belajar (learning society).

9. Pendidikan Agama dan Pendidikan

Bermuatan Nilai Agama

Pendidikan agama untuk memperkokoh keimanan dan

ketaqwaan yang tidak lepas konteks dari pembangunan

keutuhan bangsa. Substansi nilai ajaran agama harus

18

menjadi fokus substansi pendidikan agama, sehingga

menjadi inspirasi dan sumbaer nilai bagi pengembangan

ilmu pengetahuan, toleransi terhadap keragaman, harmoni

dan perdamaian. Semestinya, pendidikan bidang non-

agama tidak steril dari nilai-nilai agama, melainkan harus

bermuatan nilai-nilai agama sehingga kemaslahatan ilmu

dan teknolgi bagi manusia menjadi bahagian yang tidak

terpisahkan dari proses pembelajaran ilmu dan teknologi,

dan substansi nilai agama terwujud dalam perilaku nyata.

Persoalan yang dirasakan dan tampak ialah adanya

sikap dan perilaku yang membuat citra agama sebagai

sumber perbedaan yang dapat menimbulkan konflik dan

kerawanan sosial dan politik. Citra ini perlu diubah dan

diluruskan melalui pendidikan.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan ialah

membangun konteks pendidikan agama dan pendidikan

kebangsaan, tanpa mencederai aqidah yang diajarkan oleh

agama itu, dan membangun proses pembelajaran yang

bermuatan nilai-nilai agama yang mengdepankan

perdamaian dan kemaslahatan hidup.

10. Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan

yang tak dapat diabaikan dalam membangun kesadaran

masyarakat luas sebagai warga negara yang produktif dan

demokratis, sebagai wahana pembelajaran sepanjang

hayat, peningkatan dan penyesuaian kecakapan hidup,

kewirausahaan dan pendidikan politik. Pendidikan

nonformal sebagai subsistem Pendidikan Nasional, baik

secara kelembagaan maupun manajemen.

19

Persoalan yang dihadapi bahwa pendidikan

nonformal masih lebih berwujud sebatas penyelenggaraan

kursus, belum menggambarkan sebuah subsistem

pendidikan, dan belum menyentuh proses pemberdayaan

kehidupan masyarakat secara utuh, dan mutu serta

ketersediaan sumber daya pendidik nonformal yang masih

memerlukan perhatian khusus.

Strategi upaya yang bisa dikembangkan adalah

melakukan community empowering and sustainability

development, sebuah model pembangunan masyarakat

yang berbasis pendidikan dan kultur setempat, yang

didalamnya bisa ditumbuhkan dan dibelajarkan hal-hal

kehidupoan demokrasi, politik, kecakapan hidup, kekuatan

ekonomi pedesaan untuk menekan eksploitasi ekonomi

perkotaan, berbasis kearifan lokal untuk menciptakan

sumber-sumber pendapatan guna membangun ketahanan

hidup (sustainable livelyhood).

11. Pendidikan dan Pengembangan

Kebudayaan

Kebudayaan memberikan makna unik bagi kehidupan

bangsa, yang harus diwariskan kepada generasi berikut,

yang memungkinkan bangsa itu memenuhi kebutuhan dan

memperoleh ketahanan hidup, mencapai keterwujudan diri

sebagai mahluk, mencapai kebahagiaan dan mengisi makna

hidup. Kebudayaan sebagai proses dan sebagai hasil, dan

pendidikan nasional adalah proses pembudayaan manusia

Indonesia di dalam seting budaya nasional, sebagai

kebudayaan puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah

atau lokal. Pendidikan membangun daya adaptabilitas

budaya dan dalam hal tertentu pendidikan berfungsi

20

sebagai terapi budaya/kultural. Kebudayaan tidak semata-

mata sebuah hasil melainkan sebuah proses.

Persoalan yang tampak ialah bahwa pengembangan

kebudayaan lebih berorientasi pada hasil, sebagai sebuah

komoditi yang diukur dari nilai jual sehingga terjadi

simplifikasi makna dan apresiasi budaya, dan kurang

menekankan kepada orientasi proses yang menekankan

kepada pembentukan karakter, nilai kejuangan,

patriotisme, dan cinta tanah air.

Strategi upaya yang perlu dilakukan adalah mengkaji

ulang pemisahan kebudayaan dari pendidikan secara

kelembagaan dan membangun penyelenggaraan

pendidikan sebagai proses pembudayaan. Penguatan

budaya dan seni termasuk bahasa daerah adalah kekuatan

lokal yang harus diangkat dan menjadi program unggulan

pendidikan yang dapat memperkokoh jati diri bangsa di

dalam memasuki proses internasionalisasi pendidikan.

12. Pendidikan Tinggi dan Pengembangan

Ipteks

Pengembangan dan penguatan karakter harus

dibangun dalam semua jenjang pendidikan, dan harus

diperkuat dengan pengembangan dan penguatan sains,

teknologi, dan seni berbasis riset di pendidikan tinggi.

Penguatan riset di pendidikan tinggi adalah sebuah

keniscayaan, oleh karena itu mendorong dan memfasilitasi

para dosen melakukan riset dan publikasi harus menjadi

skala prioritas setelah penyelenggaraan layanan

pendidikan. Pendidikan Tinggi memiliki karakteristik dan

keunikan tersendiri yang berorientasi pada pengembangan

keilmuan dan riset, yang berbeda dari dunia persekolahan.

21

Riset dan pengembangan merupakan ciri utama dari

kekuatan pendidikan tinggi untuk membangun knowledge

society yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan

umat manusia. Pengembangan kelompok dosen peneliti

merupakan satu kebutuhan untuk mendukung kepentingan

yang disebutkan. Beberapa persoalan mendasar dalam

membangun pendidikan tinggi dan strategi yang perlu

dikembangkan adalah terutama menyangkut pengokohan

riset dan pengembangan untuk kesejahteraan dan

kemaslahatan kehidupan bangsa, internasionalisasi

pendidikan, penguatan sumber daya, akselerasi otonomi,

dan penjaminan mutu. Penegasan keunikan fokus

pendidikan dasar dan menengah dan keunikan fokus

pendidikan tinggi membawa implikasi perlunya dukungan

kekhususan sistem manajemen bagi kedua kelompok

jenjang pendidikan yang disebutkan dan pengembangan

otonomi pendidikan tinggi.

C. STRATEGI IMPLEMENTASI

Diawali dengan reviu dan evaluasi menyeluruh atas

proses dan capaian selama ini, dengan segala

permasalahan yang dihadapi, peningkatan mutu

penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan melalui

tahapan:

1. Pemulihan mind set utuh pendidikan dalam jiwa UU

No. 20/2003 diiringi dengan sinergi semua regulasi ke

dalam mind set utuh yang disebutkan. Pemulihan

harus terjadi pada semua lapisan masyarakat

pendidikan mulai dari para pengambil kebijakan di

semua jenjang pemerintahan sampai kepada para

22

pendidik yang berada di medan terdepan

penyelenggaraan pendidikan nasional, dan upaya

mewujudkan mind set ke dalam perilaku nyata

tindakan pendidikan.

2. Road map, kebijakan dan program untuk mewujudkan

kecerdasan kehidupan bangsa dalam kerangka mind

set utuh pendidikan.

3. Diagnosis, perbaikan dan penataan penyelenggaraan

pendidikan dalam koridor mind set utuh pendidikan,

sehingga terwujud kultur pendidikan yang sehat.

4. Standarisasi dan pemenuhan standar penyelenggaraan

pendidikan

5. Pemulihan dan penguatan daya adaptabilitas sistem

penyelenggaraan pendidikan

Bandung, 1 September 2009