D I R E K T U R J E N D E R A L

PRIORITAS PENGGUNAAN

TAHUN 2019

DANA DESA

DIREKTORATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DITJEN PPMD2018

Dda

Mmpe

,g

DAYA HIDUP DESA

Kelahiran UU DesaUU No. 6 Tahun 2014

desentralisasi dalam literatur ekonomidan politik.

Memberikan ruang penuh bagi desa memutuskan dan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaanselama berada dalam skala desa

Rekoginisi=

Kewenangan hak asal usul

Subsidiaritas=

Kewenangan lokal berskala desa

Desa hidup berdasarkan dinamika norma budaya, adat, keyakinan, dan agama yan menjadi mata air pengetahuan dan konsensus dalam menjaga kehidupan bersama

Musyawarah Desa (Musdes)Warga sebagai partisipan gerakan Desa punya daya hidup!

PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2015-2018

6

CAPAIAN DANA DESA SELAMA 4 TAHUN

1

2

3

4

5Munculnya aneka upaya untuk memerkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal

Ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas

Keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga

Transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelanggara pemerintahan desa

Maraknya kegiatan Musdes dan keterlibatan warga dalam perencanaansampai eksekusi pembangunan

4 KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

12

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PERATURAN MENTERI DESA, PDTTNOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN 2019

TUJUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi

penggunaan Dana Desa;

Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa

melalui pendampingan masyarakat Desa;

Tuju

an

Pasal 3

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desatanpa membeda-bedakan;Keadilan

PRINSIP PENETAPANmendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan danberhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat

Desa;;PRIORITAS Kebutuhan Prioritas

PENGGUNAANDESA

DANA mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai

dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas

nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik

penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.;

Terfokus

mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenanganlokal berskala Desa;;

Kewenangan Desa

mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran sertamasyarakat DesaPartisipatif

Prinsipmengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaankegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana DesaSwakelola

mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya

Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk

masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah

Desa dan/atau kabupaten/kota.Berdikari

mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan

sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan

pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Berbasis SumberdayaDesa

mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis,sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta

perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.Tipologi Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

diprioritaskanbidang

pembangunan Desa dan

pemberdayaanmasyarakat Desa.

membiayaipelaksanaan program dan

kegiatan prioritas yang

bersifat lintas bidang.

peningkatan kualitas hidup,

peningkatankesejahteraan dan penanggulangan

kemiskinan serta peningkatan

pelayanan publik di tingkat Desa

BIDANG PEMBANGUNANDESA

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saranaprasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1.2.

3.

4.

Lingkungan pemukiman;Transportasi;

Energi; dan

Informasi dan Komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saranaprasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:.

1. Kesehatan masyarakat; dan

2. Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang

meliputi:

Peningkatan kualitas

hidup masyarakat

Desa diutamakan

untuk membiayai

pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang

pelayanan social

dasar yang berdampak

langsung pada

meningkatnya kualitas

hidup masyarakat.

c.

1.2.

Usaha pertanian untuk ketahanan pangan;

Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi,

distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan; dan

Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek

produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan.

3.

Pasal 5 d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saranaprasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1.2.

3.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;Penanganan bencana alam; dan

Pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untukmembiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar antara lain yang berdampak

langsung pada penanganan kerdil (stunting) dan pelayanan gizi bagi anak-anak.1

Kegiatan penanganan kerdil (stunting) dan pelayanan gizi antara lain meliputi:Penyediaan air bersih dan sanitasi;

Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;

Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;2

Pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhanmenyusui;

Pengembangan ketahanan pangan di Desa;

Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa

musyawarah Desa.

gizi ibu hamil atau ibu

dan diputuskan dalam

3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desadengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia yang ada

diswakelola oleh Desadi Desa.3

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan

kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan

pendapatan asli Desa.

1

Program dan kegiatan antara lainBUMDesa dan/atau BUMDesa

kewenangan Desa.

bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau kawasan perdesaan,

Bersama, embung, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan2

Pembangunan sarana olahragaBUMDesa bersama.

Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau3

Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dandiputuskan dalam musyawarah Desa.4

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diswakelola olehDesa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia yang ada di

Desa.5

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayaipelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi

1

masyarakat desa yang menganggur, setengahbalita gizi buruk.

menganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan

Kegiatan padat karya tunai diswakelola olehteknologi dan sumberdaya manusia di Desa.

Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam,2

Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untukupahbidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar

masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

3

Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai denganDana Desa.4

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.5

DESA DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, DAPAT

MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA,

MELIPUTI:Pasal 9

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa

pada: Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana

prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha

ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana

prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian

berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan;pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung

pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

DESA DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, DAPAT

MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN

MELIPUTI:

Pasal 9

DESA,

Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan

sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung

perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanianketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya

berskala produktif, usaha ekonomi untukyang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana

prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung

peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasardan lingkungan; dan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAPrioritas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan Desa;

Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;

Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;

Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan

warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota

masyarakat Desa penyandang disabilitas;

Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;

Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama;

Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi

masyarakat Desa lainnya;

Pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteran masyarakat;

Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi

pertanian berskala produktif;

Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan

b.

c.

d.

e.

f.g.

h.

i.

j.k.

l.

m. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkandalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

PUBLIKASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh PemerintahDesa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses

masyarakat Desa.

Publikasi penggunaan Dana Desa diswakelola secara partisipatif

dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang

dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

Kewenangan Desa terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desayang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa).

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunanKabupaten/ Kota.

Keterpaduan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengancara pemerintah kabupaten/kota menginformasikan kepada Desa hal-hal sebagai berikut:

1. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan

2. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN

yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;

Pasal 14

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib

dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.

Hasil keputusan Musyawarah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa sebagaimana sudah ditetapkan dalam RKP Desa wajibdipedomani dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyusunan APBDesa, Bupati/Walikota berwenangmengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa

tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota

menginformasikan secara terbuka kepada Desa latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas

rencana penggunaan Dana Desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencanapengunaan Dana Desa

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untukpenyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data

Indeks Desa Membangun (IDM).

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desaberdasarkan data IDM.

Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa paling lambat sudah selesai sebelumdimulainya penyusunan RKP Desa Tahun 2019.

Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa harus diinformasikan secara terbuka olehPemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis

Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah kabupaten/kota menyediakanpendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat Desa.

Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pemerintah daerahkabupaten/ kota yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

Organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendampingan dan fasilitasi kepadamasyarakat Desa dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati/Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan DanaDesa.

Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada organisasi perangkatdaerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi

penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas

dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.

Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem

pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 19

PELAPORAN

Pasal 20

Bupati/Walikota menyampaikan laporandengan

penetapan prioritas

penggunaan dana Desa disertai softcopy kertas kerja

penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. DirekturJenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desadimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format

sebagaimanasebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

PARTISIPASI MASYARAKATPasal 21

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desayang akuntabel dan transparan dengan cara:

1.2.

Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;

Melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atauMelakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.3.

Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui :Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan

Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040

2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040

3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1

4. Layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter), Kemendesa.1 {Facebook}

5.. website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

Daerah

SANKSI

Pasal 22

OPD yang tidak melakukan pemantauan dansanksi

evaluasisesuaipenggunaan prioritas Dana Desa dikenakan

dengan peraturan perundang-undangan berupa::

1.2.

Teguran tertulis; dan;Merekomendasikan penundaan penyaluran

kepada Menteri Keuangan;dana desa

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

membebaskan OPD kabupaten/kota dari kewajiban

menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan danaDesa.:

KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritasPasal

23penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan DanaDesa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal

Desa.

Pasal24

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas

penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal24

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/ataukegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati

dalam Musyawarah Desa.

Pasal25

Terima Kasih