PRESENTASI PENGELOLAAN BMN DI KEJATI TJG PINANG

SosialisasiPengelolaan BMN

(………tempat………, ………tanggal………)

Direktorat Barang Milik Negara I

Bagian 1

Pendahuluan Dasar Hukum

Pengertian Barang Miik Negara

Ruang lingkup & Siklus

Pengelolaan

Alur Pengelolaan Barang Milik

Negara2

Dasar Hukum

UU 17/2003

PP 6/2006

PMK 96/2007

UU 1/2004

2.Perbendaharaan Negara

4.Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan BMN

1.Keuangan Negara

3. Pengelolaan

BMN/D

5.Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

PMK 138/2010

3

Barang Milik Negara meliputi :1. barang yg dibeli/diperoleh atas beban

APBN 2. barang yg berasal dari perolehan lain yg

sah.

Perolehan lainnya yg sah meliputi barang :

1. hibah/sumbangan atau yg sejenis.2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak;3. berdasarkan ketentuan undang-undang; 4. berdasarkan putusan pengadilan yg

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian

4

SIKLUS PENGELOLAAN BMN

UTAMA

AWALAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN

PENGADAAN

SIKLUS REGULER•Penggunaan•Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian•Pengamanan dan Pemeliharaan•Penatausahaan •Penghapusan

SIKLUS INSIDENTIL•Pemanfaatan•Pemindahtanganan•Penilaian•Pemusnahan

LELANG TGR(PIUTANG)

IKUTAN

5

Menteri/Pimp LembagaSelaku

Pengguna Barang

Menteri KeuanganSelaku

Pengelola BarangPengguna Barang

LainnyaPihak Lain (Selain

Kementerian/Lembaga)

Perolehan BMN

Penyelesaian Dok. Kepemilikan

Penetapan Status Penggunaan

BMN

Penggunaan sebatasuntuk penyelenggaraan

tupoksi

Barang Milik Negara:•Tidak sesuai Tupoksi•Berlebih

Tanah / bangunan yg telah diserahkan

Tindak Lanjut:• Pengalihan Status

Penggunaan• Pemanfaatan• Pemindahtanganan

Tanah/bangunan idle wajib diserahkan kpd

Pengelola Barang

Penggunaan sebatasutk penyelenggaraan

tupoksi

Fungsi Pelayanan Pemindahtanganan:

JualTukar menukar

HibahPMPP

Pemanfaatan:SewaKSP

BSG/BGSPinjam pakai

ALUR PENGELOLAAN BMN

Non tanah dan bangunan Persetujuan

pemanfaatan dan pemindahtanganan

Fungsi Budgeter

6

Penghapusan

7

Bagian 2

Pengertian dan Tujuan

8

1. Penghapusan adalah tindakan menghapus catatan barang milik negara dari:

– Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang

– Daftar Barang Milik Negara oleh pengelola barang

dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

2. Tujuan penghapusan

membebaskan kuasa pengguna dan/atau pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Syarat Penghapusan BMN

Tanah/Bangunan:

• Rusak berat karena bencana alam/force majeure;

• Tidak sesuai RUTR;

• Tidak memenuhi kebutuhan organisasi;

• Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi;

• Rencana strategis pertahanan.

Selain Tanah/Bangunan:

• Rusak, terkena modernisasi, kadaluarsa,terkikis,

aus, susut,dll;

• Lebih menguntungkan bila dihapus;

• Hilang/Kekurangan Perbendaharaan/kematian

hewan atau tanaman.

9

Jenis Penghapusan BMN

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna:

• Penyerahan kepada Pengelola;

• Alih Status;

• Pemindahtanganan;

• Putusan Pengadilan;

• Pemusnahan;

• Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar, susut, terkena

bencana alam, kadaluwarsa, dll).

10

Jenis Penghapusan BMN2. Penghapusan dari Daftar BMN (BMN yang

berada pada Pengelola Barang

• Pemindahtanganan;


• Menjalankan Undang-Undang;


• Pemusnahan;

• Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar, susut,

terkena bencana alam, kadaluwarsa, dll).11

Pemusnahan BMN

Alasan Pemusnahan:

• Tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/

dipindahtangankan;

• Alasan lain sesuai undang-undang.

Cara Pemusnahan:

• Dibakar, dihancurkan, ditimbun;

• Ditenggelamkan ke laut, sesuai undang-

undang12

Pengguna Barang Pengelola Barang Pihak Lain

KONSEPSI PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PengkajianUsulan

Penelitian fisik & administratif

Penilaian BMN

Berita acara serah terima

Berita acara serah terima

Surat Persetujuan Pemindahtanganan

PelaksanaanPemindahtanganan

Usul Pemindahtanganan

SK Penghapusandaftar barang

pengguna

PelaksanaanPemindahtanganan

Surat Persetujuan Pemindahtanganan

SK Penghapusan daftar barang milik

negara

Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan

DOKUMEN KEPEMILIKAN BMN

Tanah dan/atau bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah RI;

Bangunan harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemeritah RI;

Selain tanah dan/atau bangunan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas nama pengguna barang.

Bagian 3

Pelimpahan Kewenangan

15

KMK Nomor 31/KM.6/2008 tgl 19 Juni 2008No Jenis Kegiatan KPKNL Kanwil DJKN

1 Penetapan Status Penggunaano Tanah dan/atau bangunan -

perbidang /unit (NP)oSelain tanah dan/atau bangunan

• Ada bukti kepemilikan (NP)

• Tidak ada bukti kepemilikan (NP)

s.d 1 milyar

s.d 250 juta

25 – 250 juta

1 – 2,5 milyar

250 jt – 1 milyar

250 jt – 1 milyar

2 Pemanfaatan BMNo Tanah dan/atau bangunan

• Sewa (NJOP)

• Pinjam Pakai (NJOP)

• Kerjasama Pemanfaatan (NJOP)o Selain tanah dan/atau bangunan

• Sewa (NP)

• Pinjam Pakai (NP)

• Kerjasama Pemanfaatan (NP)

s.d 1 milyar

s.d 2 milyar

s.d 1 milyar

s.d 100 juta

s.d 500 juta

s.d 250 juta

1 – 5 milyar

2 – 10 milyar

1 – 2,5 milyar

100 – 500 juta

500 jt – 2,5 milyar

250 jt – 1 milyar16

No Jenis Kegiatan KPKNL Kanwil DJKN

3 Penghapusano Tanah dan/atau bangunan (NP)o Selain tanah dan/atau bangunan

(NP)

s.d 250 juta

s.d 100 juta

250 – 500 juta

100 – 250 juta

4 Pemindahtanganan BMNo Tanah dan/atau bangunan (NJOP)o Selain tanah dan/atau bangunan

(NP)

s.d 1 milyar

s.d 500 juta

1 – 2,5 milyar

500 jt – 1 milyar

KMK Nomor 31/KM.6/2008 tgl 19 Juni 2008

Keterangan:• NJOP = Nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan

NJOP.• NP = Nilai Perolehan.

17

Bagian 4

Penggunaan BMN Penetapan Status Penggunaan

Alih Status Penggunaan –

(Penghapusan)

Tanah/Bangunan idle –

Penyerahan kepada Pengelola

Barang (Penghapusan)

18

Ketentuan Pokok

19

Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan

tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang

bersangkutan;

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh

Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi wajib

diserahkan (harus dihapuskan dari daftar

BMN Kuasa Pengguna Barang) kepada Pengelola

Barang .

Pengelola Barang mengatur penggunaan aset

yang berlebih di Pengguna Barang untuk dialihkan

status penggunaannya kepada Pengguna Barang

lainnya.

Subjek & Objek Penetapan Status Penggunaan

Selain

Tanah/bangunan:

• Tidak memiliki bukti

kepemilikan; atau

• Perolehannya ≤

Rp25jt.

1.Tanah/bangunan.

2.Selain

tanah/bangunan:

• Memiliki bukti

kepemilikan, atau

• Perolehannya >

Rp25jt.

3.BMN yg dari awal

pengadaan untuk

PMPP atau hibah.

PENGGUNA BARANGPENGELOLA BARANG

Catatan:BMN untuk alutsista pada TNI & Polri tidak memerlukan penetapan status penggunaan

20

Ketentuan Lain2

BMN yang telah ditetapkan status

penggunaannya pada Pengguna Barang,

dapat digunakan sementara oleh

Pengguna Barang lain dalam jangka

waktu tertentu tanpa harus mengubah

status penggunaannya setelah terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan

Pengelola Barang.21

Dalam rangka optimalisasi, Pengelola Barang

dapat mengalihkan status penggunaan BMN

antar Pengguna Barang.

Dalam hal BMN berupa bangunan dibangun di

atas tanah pihak lain, usulan penetapan status

penggunaannya harus disertai perjanjian yang

memuat jangka waktu, dan kewajiban para

pihak.

Ketentuan Lain2 Penggunaan BMN

22

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG

PENETAPAN STATUS

PENGGUNAAN

PERSIAPAN

PENGAJUAN USULAN

PENDAFTARAN, PENCATATAN, PENYIMPANAN

DOKUMEN

PENDAFTARAN, PENCATATAN, PENYIMPANAN

DOKUMEN

Prosedur Penetapan Status Penggunaan Tanah/Bangunan

23

Data/Dokumen Pendukung Permohonan Penetapan Status Penggunaan Tanah/Bangunan, antara lain:

1. Usulan Penetapan Status Penggunaan

BMN;

2. Dokumen Pendukung Kepemilikan;

a. Sertifikat untuk tanah.

b. IMB untuk bangunan.

3. Nilai Perolehan;

4. Nilai Wajar/NJOP pada saat diajukan.

24

Prosedur Alih Status Penggunaan Antar Pengguna Barang

PENGGUNA BARANG PENERIMA

PENGGUNA BARANG PENGALIH

PENGELOLA BARANG

PERSETUJUAN ALIH STATUS

PENGGUNAAN

PERSIAPAN

PENGAJUAN USULAN;

PERSIAPAN

Kesediaan Menerima

BA – ST BA – ST

USULAN PENGHAPUSAN

USULAN PENETAPATAN STATUS

SESUAI TATACARA PENGHAPUSAN

SESUAI TATACARA PENETAPAN STATUS

25

Data/Dokumen Pendukung Permohonan Pengalihan Status Penggunaan BMN, antara lain:

1.Usulan Alih Status Penggunaan BMN;

2.Penjelasan;

3.Pertimbangan;

4.Keputusan Penetapan Status;

5.Pernyataan Kesediaan menerima dari Pengguna Barang yang akan menerima;

6.Dok.pendukung, seperti:a. Dokumen Pendukung Kepemilikan;

• Sertifikat untuk tanah; • IMB untuk bangunan;• BPKB, STNK, sejenisnya Barang Bergerak

bersurat kepemilikan;b. Nilai Perolehan;c. Nilai Wajar/NJOP pada saat diajukan.

26

Bagian 5

Pemindahtanganan BMN

Penjualan Tukar - Menukar Hibah Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

27

DEFINISI DAN KETENTUAN POKOK

Merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara

sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara

dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan

sebagai modal pemerintah.

KETENTUAN POKOK:

BMN yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan negara tidak dapat

dipindahtangankan.

Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau

bangunan dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan DPR, dengan beberapa pengecualian.

PEMINDAHTANGANAN

28

Sub bahasan 1

Penjualan

29

Pengertian

Penjualan adalah pengalihan

kepemilikan BMN kepada pihak

lain dengan menerima

penggantian dalam bentuk uang.

30

Pertimbangan Penjualan BMN

Optimalisasi BMN yang berlebih atau idle.

Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara.

Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yg berlaku.

Optimalisasi

Ekonomi

s

Legalitas

31

Subjek & Objek Penjualan BMN

1. Bangunan yg harus dihapuskan karena anggaran bangunan pengganti telah tersedia dlm dokumen anggaran;

2. Penjualan tanah/ bangunan yg merupakan rumah negara gol. III;

3. Selain tanah/bangunan.

Tanah/bangunan yang idle.


dengan persetujuanPengelola Barang

32

Ketentuan Pokok Penjualan BMN

Tidak mengganggu tupoksi

penyelenggaraan pemerintahan.

Dilaksanakan dengan lelang, kecuali:

a.BMN yang bersifat khusus, yaitu:

• Rumah negara gol. III yang dijual

kepada penghuninya;

• Kendaraan dinas pejabat negara

yang dijual kepada pejabat negara.

33

b. BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh

Pengelola Barang berdasarkan

pertimbangan Pengguna Barang & instansi

teknis terkait, yaitu:

• Tanah/bangunan yg akan digunakan utk

kepentingan umum;

• Yang jika dilelang akan merusak tata

niaga;

• Tanah kavling yg dari awal pengadaan

digunakan utk pembangunan perumahan

pegawai negeri.


34


Apabila tidak laku dilelang, maka:

• Dilakukan pemindahtanganan bentuk

lain;

• Apabila tidak dapat dipindahtangankan

dlm bentuk lain, maka dimusnahkan

setelah mendapatkan persetujuan

Pengelola Barang;

Penjualan kendaraan dinas operasional:

• Telah berusia 10 tahun; atau

• Hilang, atau rusak berat akibat

kecelakaan atau force majeure dengan

kondisi paling tinggi 30%.

35

Prosedur Penjualan BMNUraian Pengguna Pengelola Tim Penilai Penerima

1. Pengguna Bentuk Tim Internal

2. Teliti data administrarif

3. Hasil penelitian

4. Usulan

5. Penilaian

5. Penelitian/proses

6. Setuju

7. SK Penjualan

8. BA Serah terima

9. Laporan

10. SK Hapus (DBMN)

36

Sub bahasan 2

Tukar Menukar

37

Pengertian

Tukar Menukar adalah pengalihan

kepemilikan BMN yang dilakukan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah atau dengan pihak lain, dengan

menerima penggantian dalam bentuk

barang, sekurang-kurangnya dengan nilai

seimbang.

38

Pertimbangan

Memenuhi kebutuhan

operasional penyelenggaraan

pemerintahan.

Optimalisasi

penggunaan BMN.

Tidak tersedia dana

dalam APBN.

Kebutuh

an

Optimalisa

si

Tidak tersedia

anggaran

39

Subjek & Objek Tukar-Menukar BMN

1. Tanah/Bangunan yg

berada pada Pengguna

Barang namun tidak

sesuai dengan tata

ruang wilayah/kota;


Tanah/bangunan

yang berada

pada Pengelola

Barang.


dengan persetujuanPengelola

Barang 40

Mitra Tukar-Menukar BMN

BUMN

BUMD

Badan Hukum Pemerintah

Lainnya

Swasta:• Badan hukum• Perorangan

Pemda

41

Ketentuan Pokok

Tukar-menukar BMN dilakukan dalam

hal:

• Tidak sesuai tata ruang wilayah/kota;

• Belum dimanfaatkan secara optimal;

• Penyatuan BMN yang lokasinya

terpencar;

• Pelaksanaan renstra pemerintah/negara;

atau

• BMN selain tanah/bangunan yang

ketinggalan teknologi.

42

Ketentuan Pokok Tukar-Menukar BMN Penggantian utama: tanah atau tanah dan

bangunan;

Nilai barang pengganti ≥ BMN

Catatan:Apabila nilai barang pengganti < BMN, mitra wajib menyetor selisihnya ke KUN.

Mitra ditentukan melalui tender dgn minimal 5 (lima) peminat , kecuali:

• Tukar-menukar dgn Pemda; atau• Tukar-menukar dgn pihak yg mendapat

penugasan pemerintah. 43

Prosedur Tukar-Menukar BMNPENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA

PENGAJUAN USULAN PENELITIAN

IJIN PRINSIPPEMBENTUKAN TIM

PENGAJUAN IJIN PELAKSANAAN

PERJANJIAN

PEMBANGUNAN ASET PENGGANTI

IJIN PELAKSANAAN

PERJANJIAN

PENILAIAN

SERAH TERIMA SERAH TERIMA

PENGHAPUSAN DAN PENCATATAN

PENGHAPUSAN DAN PENCATATAN

44

Sub bahasan 3

H i b a h

45

Pengertian

Hibah adalah pengalihan

kepemilikan BMN dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah

atau kepada pihak lain tanpa

memperoleh penggantian.

46

Pertimbangan Hibah BMN

Untuk kepentingan

sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan.Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Non-Profit

Oriented

Penunjang

47

Subjek & Objek Hibah BMN

1. Tanah/Bangunan yg dari

awal pengadaannya utk

dihibahkan;

2. Tanah/Bangunan dari

Dekon/TP;

3. Sebagian tanah pada

Pengguna Barang;


Tanah/bangunan.



48

Penerima Hibah BMN

• Lembaga Sosial;• Lembaga Keagamaan;• Lembaga

Kemanusiaan.

Pemda

49

Ketentuan Pokok Hibah BMN BMN yang dapat dihibahkan:

• Dari awal pengadaan untuk dihibahkan (dokumen

penganggaran);

• Bukan barang rahasia negara;

• Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang

banyak;

• Barang idle;

• Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan

perundang-undangan ditentukan untuk dihibahkan;

• Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan

perundang-undangan, fasilitas sosial dan keagamaan. 50

Ketentuan Pokok

BMN harus digunakan sebagaimana

fungsinya pada saat dihibahkan,

dan tidak boleh dimanfaatkan oleh

dan/atau dipindahtangankan

kepada pihak lain.

51

Prosedur Hibah BMNUraian Pengguna Pengelola Tim Penerima

1. Pengguna Bentuk Tim Internal

2. Teliti data administrarif

3. Hasil penelitian

4. Usulan hibah

5. Penelitian/proses

6. Setuju

7. BA Serah Terima

8. SK Hapus (DBP)

9. Laporan

10. SK Hapus (DBMN)

52

Sub bahasan 4

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

53

Definisi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)

PMPP adalah pengalihan kepemilikan BMN dari

semula kekayaan negara yang tidak dipisahkan

menjadi kekayaan negara yang dipisahkan

untuk diperhitungkan sebagai modal/saham

negara pada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum

lain yang dimiliki Negara/Daerah.

54

Pertimbangan

Optimalisasi

55

PMN

Subjek & Objek PMPP

1. Tanah/Bangunan yg dari

awal pengadaannya utk

PMPP (dokumen

penganggaran);


Tanah/bangunan

yg berada pada

Pengelola

barang



56

Pihak Penerima PMPP

BUMN BUMD

Badan Hukum Lainnya milik

Negara/Daerah

57

Ketentuan Pokok PMPP BMN yg dari awal pengadaan untuk

PMPP, diajukan kepada Pengelola Barang max. 6 bulan setelah penetapan status penggunaan, dan apabila terlambat akan dikenakan sewa.

PMPP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengajuan RPP PMPP kepada Presiden dilakukan Pengelola Barang.

Semua biaya pelaksanaan PMPP dibebankan pada penerima PMPP.

58

Sekian ...

..Terima Kasih

59

Documents

PRESENTASI PENGELOLAAN BMN DI KEJATI TJG PINANG