Click here to load reader
Upload
danish-akbar
View
133
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
PENILAIAN TERHADAP MATERI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DATA STATISTIK
Perbuatan Pelanggaran lain-lain penyalahgunaan wewenang prosedur kerja prosedur pengadaan prosedur perizinan tidak masuk kerja tidak menjunjung tinggi martabat PNS Grand Total
2009 27 7 49 9 10 36 4 142
2010 29 10 48 6 8 31 6 138
2011 17 13 57 17 1 52 3 160
Grand Total 73 30 154 32 19 119 13 440
2
PENGERTIAN PERBUATAN LAIN-LAINPerbuatan Lain-lain, meliputi: 1. Tidak mengembalikan rumah dinas 2. Penganiayaan 3. Menjadi konsultan 4. Mengisi SPT tidak dengan benar 5. Pemalsuan SSP 6. Melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi 7. Tidak lapor atasan telah menerima dan mengembalikan pemberian WP 8. Menjadi perantara perbuatan penyalahgunaan 9. Menerima titipan setoran pajak 10. Menerima hadiah atau uang 11. Memperlihatkan dokumen rahasia kepada WP 12. Merekayasa berkas ijin belajar diluar kedinasan 13. Pemalsuan dokumen 14. Menjadi anggota Parpol 15. Pemukulan kepada pegawai 16. Mendatangi tempat usaha WP dan diindikasikan menerima uang 17. Tidak memiliki sopan santun 18. Mengaku-ngaku sebagai anggota KITSDA 19. Salah memberi usulann kepada atasan 20. Menerima pinjaman atau sesuatu dari teman sejawat yang berasal dari gratifikasi WP 21. Tidak memelihara atau menghilangkan BMN
3
DATA STATISTIK
Perbuatan Pelanggaran lain-lain penyalahgunaan wewenang prosedur kerja prosedur pengadaan prosedur perizinan tidak masuk kerja tidak menjunjung tinggi martabat PNS Grand Total
Nonjob 3
Pemberhentian PPSLR Grand Total 13 11 10 7 10 26 18 15 5 15 43 4 3 49 16 47 6 133
3 3 1
2 2
1 11
2 73
4
DATA STATISTIK
Tingkat Hukdis Ringan Sedang Berat Grand Total % Perbandingan Total Jumlah Pegawai
2009 42 42 58 142 0,44%
2010 61 34 43 138 0,43%
2011 85 43 32 160 0,50%
Grand Total 188 119 133 440 1,38%
5
DATA STATISTIK
Tindakan Yang Dilakukan Kategori Perbuatan Pemberhentian Pemberhentian Pengaktifan Proses Hukdis 1 1 5 1 3 3 3 1 1 11 1 1 1 1 1 1 3 3 21 5 5 23 1 1 1 1 1 4 3 Grand Total 1 4 11 2 1 17 6 2 1 1 2 3 3 54
asusila Narkoba pemalsuan SSP Pembunuhan Pemerasan pemeriksaan pajak pengadaan penganiayaan penggelapan setoran pajak Penipuan dan penggelapan perjudian proses keberatan WP salah dalam prosedur perpajakan Grand Total
6
OUTLINE
Pengertian Permasalahan
Gambaran Umum Tugas Pekerjaan
Perumusan Masalah
Latar Belakang Masalah
Flow Chart
Solusidan Rekomendasi
Next to tugas Subbag PDPP
7
GAMBARAN UMUM TUGAS PEKERJAANPeraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 : melakukan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta menyiapkan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplinAdministrasi dan Memberikan Pendapat Terkait: 1. Hukuman Disiplin 2. Pemberhentian PNS termasuk Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri 3. Pengaktifan dari Pemberhentian Sementera 4. Pensiun Pegawai 5. Izin Perceraian dan Perkawinan Lebih dari seorang 6. Izin Keluar Negeri 7. Izin Cuti Eselon II 8. Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara 9. Izin Lainnya sesuai ketentua n yang berlaku
Next to perumusan masalah 8
PERUMUSAN MASALAH
Yang Berwenang Menilai: 1. materi penegakan disiplin pegawai (PNS) 2. kelayakan pengaktifan seorang pegawai dari pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena adanya proses pidana
Next to pengertian masalah 9
PENGERTIAN PERMASALAHAN
MATERI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI ADALAH SUBSTANSI HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PNS MELIPUTI : 1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN, 2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN, 3. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN YANG DITERBITKAN OLEH PEJABAT ESELON IV SAMPAI DENGAN ESELON II,
KELAYAKAN PENGAKTIFAN SEORANG PEGAWAI DARI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI DITENTUKAN BERDASARKAN STATUS PROSES PIDANA SEORANG PEGAWAI PADA LEMBAGA PENEGAK HUKUM SEJAK MENJADI TERSANGKA SAMPAI DENGAN TERPIDANA DIKAITKAN DENGAN UU POKOK KEPEGAWAIAN
Next to latar belakang masalah
10
Perlunya ... Penilaian Terhadap Materi Penegakan Disiplin
LATAR BELAKANG MASALAH
Persepsi Terhadap Permasalahan
Pemahaman Terhadap Ketentuan Yang Dilanggar
Kurangnya Informasi Terhadap PermasalahahNext to solusi
Perlunya ...
penilaian terhadap kelayakan pengaktifan seorang pegawai dari pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena adanya proses pidana
kebijaksanaan atau pemahaman pejabat pembina kepegawaian Terhadap Peraturan Kepegawaian11
DIBENTUK
SOLUSI DAN REKOMENDASI
Terdiri Dari :1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Direktur Jenderal Pajak sebagai penasehat merangkap anggota; Sekretaris Ditjen Pajak sebagai ketua merangkap anggota; Direktur KITSDA sebagai wakil ketua merangkap anggota; Kepala Kepegawaian sebagai sekretaris merangkap anggota; Kepala Bagian Umum sebagai anggota; Kepala Bagian Keuangan sebagai anggota; Kepala Subdirektorat KUP dan PPSP sebagai anggota; Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL sebagai anggota; Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan sebagai anggota; Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum sebagai anggota; Kepala Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan sebagai anggota; Kepala Subdirektorat Intelejen Perpajakan sebagai anggota; Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi sebagai anggota; Kepala Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur sebagai anggota;
Next to wewenang tim
12
TUGAS: 1. memberi masukan terhadap materi penegakan disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya berada pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan; 2. Memberi masukan terkait adanya permohonan keberatan atas suatu keputusan hukuman disiplin; 3. Melakukan penilaian terhadap materi penegakan disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya berada pada unit eselon IV sampai dengan eselon II; 4. Memberi masukan terkait proses pengaktifan pegawai dari pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena adanya proses pidana;
WEWENANG: 1. menganalisa dokumen dan bukti-bukti pelanggaran; 2. mengusulkan untuk memanggil pemeriksa/ terperiksa/saksi-saksi dan pejabat yang berwenang menghukum; 3. membuat rekomendasi berupa: a. penguatan terhadap materi penegakan disiplin; b. perubahan terhadap materi penegakan disiplin; atau c. pengaktifan atau pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil dari pemberhentian sementera dari jabatan negeri;
Next to flow chart 13
WEWENANG
TUGAS
DIRJEN PAJAK
SEKRETARIS DITJEN PAJAKKABAG KEPEGAWAIAN
DIREKTUR KITSDA
KASUBDIT KEPATUHAN INTERNAL
KASUBDIT INVESTIGASI INTERNAL
TIM PENGKAJI PENEGAKAN DISIPLIN
14
15