1

BIRO KEPEGAWAIAN S E K R E T A R I A T J E N D E R A L

D E P A R T E M E N K E H U T A N A N

2

KATA PENGANTAR

Buku matrikulasi materi ujian dinas tahun 2008 ini disusun untuk memberi panduan bagi peserta ujiian dinas. Diharapkan para peserta ujian dinas dapat mempelajari materi yang di sajikan dalam matrikulasi ini, yang menyangkut seluruh materi yang akan diujikan. Dalam pelaksanaan ujian dinas ini tidak di pungut biaya apapun, untuk itu matrikulasi ini dibuat sebagai panduan dan hendaknya betul-betul dipahami, dan dipelajari sehingga peserta ujian dinas dapat menyelesaiakan soal-soal yang diberikan, dan mencapai hasil baik. Standar kelulusan ujian dinas berdasarkan SK Bersama Kepala Badan Aministrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor: 12/SE/1981 dan No.: 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 adalah : Nilai batas lulus bagi peserta ujian dinas tk. I adalah mencapai nilai tertimbang serendah -rendahnya 65 dengan ketentuan : 1. Nilai prestasi (NPR ) Pancasila dan UUD’45 serendah-rendanya 70. 2. Nilai prestasi (NPR) yang lainnya serendah-rendahnya 40. FORMULASI DALAM PERHITUNGAN NILAI DENGAN RUMUS NPR X NP = NILAI NT 100 Sebagai gambaran saja dari simulasi sesuai SK Bersama tersebut diatas, apabila peserta ujian dinas hanya mendapat nilai minimal maka nilai tertimbang (NT) belum mencapai 65, seperti contoh berikut CONTOH 1: APABILA PESERTA UJIAN MENDAPAT NILAI PRESTASI MINIMAL

NO MATERI NILAI

PRESTASI (NPR)

NILAI PATOKAN (NP)

NILAI TERTIMBANG

(NT) 1 PANCASILA 70 15 10,5 2 UUD’45 70 15 10,5 3 GBHN & REPELITA 40 15 6

4 PERATURAN PER-UNDANG2AN KEPEGAWAIAN

40 10 4

5 KORPRI 40 10 4

6 PENGETAHUAN PERKANTORAN 40 8 3,2

7 TUPOKSI 40 8 3,2 8 SUBTANTIF 40 8 3,2 9 BAHASA INDONESIA 40 6 2,4 10 SEJARAH INDONESIA 40 6 2 JUMLAH 100 49 Jika peserta ujian memperoleh nilai prestasi (NPR) minimal untuk seluruh materi ujian, maka sesuai formulasi Nilai Tertimbang (NT) yang dicapai adalah 49 (tidak lulus).

( i )

3

CONTOH 2: APABILA PESERTA UJIAN MENDAPAT NILAI DIATAS NILAI MINIMAL

NO MATERI NILAI

PRESTASI (NPR)

NILAI PATOKAN (NP)

NILAI TERTIMBANG (NT)

1 PANCASILA 75 15 11,25 2 UUD’45 74 15 11,1 3 GBHN & REPELITA 59 15 8,85

4 PERATURAN PER-UNDANG2 AN KEPEGAWAIAN

54 10 5,4

5 KORPRI 66 10 6,6

6 PENGETAHUAN PERKANTORAN 58 8 4,64

7 TUPOKSI 64 8 5,12 8 SUBTANTIF 66 8 5,28 9 BAHASA INDONESIA 56 6 3,36 10 SEJARAH INDONESIA 68 6 3,4 JUMLAH 100 65 Jika peserta ujian memperoleh nilai prestasi (NPR) seperti dalam daftar diatas, maka sesuai formulasi Nilai Tertimbang (NT) yang dicapai adalah 65 (lulus). Demikian materi ini dibuat sebagai bahan panduan untuk dipelajari.

Jakarta, Maret 2008 Kepala Bagian Renbang Kepegawaian

ttd.

Ir. Samidi, M.Sc NIP 710008468

4

MATERI MATRIKULASI PANCASILA Materi di bidang Ideologi Negara atau Pancasila yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (Pegawai) mengenai pandangan hidup atau ideology Pancasila bangsa dan Negara serta kewarganegaraan. Peserta ujian dinas harus mendapat nilai prestasi diatas nilai minimal (70), karena bobotnya cukup besar yaitu 15 %. KISI – KISI UNTUK MATERI PANCASILA SEBAGAI BERIKUT:

PEMBUKAAN UUD’45 (Preambule) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalm permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KERUKUNAN 1. Mengingat Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, tidak hanya suku dan agama tetapi orientasi politiknya juga beragam, keragaman tersebut harus disertai keterbukaan sehingga sehingga tercipta kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Kerukunan merupakan suatu kemauan untuk hidup berdampingan secara damai dan tertib dalam kehidupan sehari-hari yang dicerminkan dalam sikap dan perilaku. Kerukunan sangat penting ditanamkan dan dilaksanakan mengingat bangsa Indonesia terdiri atas suku bangsa, agama, budaya dan latar belakang yang berbeda-beda. Kerukunan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan. Kerukunan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, kondisi ini penting bagi pembangunan nasional, oleh karena itu demi lancarnya proses Pembangunan Nasional, kita sebagai warga negara bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat serta membina ketahanan diri dan ketahanan nasional. Keanekaragaman ini dapat kita lihat dari banyaknya suku, bangsa, agama yang dianut budaya dan latar belakang bangsa Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan dan beraneka ragam suku bangsa dan bahasa. Walalupun demikian Indonesia pernah terbukti mampu menjaga integritas nasional. Sejarah membuktikan bahwa Sumpah Pemuda tahun 1928 telah mewujudkakn integritas sosial – integritas nasional, walaupun demikian tidak dapat dipungkiri berbagai benturan dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi.

5

Proses integrasi bangsa Indonesia sejak kekuasaan Islam berkembang mempunyai arti yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, melalui proses ini bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan berasal dari berbagai bentuk kepulauan besar maupun kecil, dapat dipersatukan ke dalam bentuk Negara Republik Indonesia. Namun akhir-akhir ini gejala disintegrasi muncul, gejala ini cukup disadari dalam GBHN 1999, yang menyatakan : Konflik sosial dan menguatnya gejala disintegrasi di berbagai daerah seperti di Maluku merupakan gangguan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kalau tidak segera ditanggulangi akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Masalah ini tentu bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua warga Negera Republik Indonesia, kalau tidak maka Sumpah Pemuda dan semangat Bhinneka Tunggal Ika akan kehilangan makna. 2. Tugas dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam membina Ketertiban, keamanan, Ketahanan diri, dan Ketahanan Nasional. • Ketertiban adalah kadaan tertib, kondisi ketika segala sesuatu dalam kehidupan

masyarakat berjalan sesuai dengan aturan hukum, norma, kaidah, prinsip atau kebiasaan dan tata krama yang berlaku.

• Keamanan adalah keadaan aman, dimana setiap warga masyarakat merasakan ketentraman lahir dan batin dalam kehidupannya.

• Ketahanan diri adalah kemampuan dan ketangguhan seseorang dalam menjamin kelangsungan hidupnya menuju ke perwujudan cita-cita yang dimilikinya.

• Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju perwujudan cita-cita nasional.

Ketahanan diri dan ketahanan nasional suatu bangsa terwujud dalam kemampuan bangsa itu untuk memelihara ketertiban dan keamanan, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Tugas dan tanggung jawab warga negara Indonesia tertuang di UUD 1945 pasal 30 ayat (1 dan 2), dalam pasal tersebut adanya tugas tanggung jawab setiap warga negara untuk membela negara, yang mencakup kegiatan mengusir musuh dari luar yang merongrong kedaulatan negara dan memelihara ketertiban dan keamanan dalam negeri. Bela negara adalah kegiatan untuk menjaga kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup suatu negara. Segala warga begara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hukum adalah serangkaian aturan yang berisi perintah atau larangan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat. Dengan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, setiap warga negara berkewajiban ikut memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat luas, yaitu masyarakat negara.

3. Bahaya dan Kerugian Praktik-Praktik yang Egois dan Ekstrem Dalam Kehidupan

Beragaman, Bermasyarakat, dan Bernegara. Ketidaktertiban dan ketidakamanan dapat muncul dari tindakan-tindakan yang dilandasi oleh sikap egois dan ekstrem dari berbagai kelompok masyarakat. Sikap egois dan ekstrem telah menimbulkan kekacauan dan mengganggu keamanan kehidupan bersama, untuk itu kita mengenal istilah-istilah ekstrem kiri dan ekstrem kanan.

6

Ekstrem kiri adalah sebutan untuk para pendukung PKI dan ideologi komunismenya, sedangkan ekstrem kanan adalah sebutan bagi golongan fanatik berlebihan terhadap agama tertentu dan bertujuan mendirikan negara agama. Keyakinan yang Ekstrem dapat mendorong Egoisme agama, setiap agama menuntut keptuhan dan keyakinan yang mutlak dari para penganutnya, namun demikian kepatuhan dan keyakinan tersebut juga mengandung potensi negatif, apabila mengarah kepada fanatisme sempit. Fanatisme adalah keyakinan yang buta dan berlebihan sehingga menjadi picik, fanatisme sempit membuat orang bertindak tanpa akal budi. Sikap fanatik yang berlebihan cenderung membuat orang tidak mengakui, apalagi menghormati orang lain yang berbeda dengan dirinya. Semangat Kerukunan yang Berlebihan Dapat Mendorong ke Arah Pendangkalan Keyakinan, yang justru dapat menimbulkan kerugian tersendiri, kerugian itu dapat berupa pendangkalan keyakinan atas ajaran agama masing-masing, sehingga pendangkalan tersebut dapat membawa orang kepada sikap sinkretik dan indifferent. Sikap sinkretik adalah sikap mencampuradukkan segala ajaran agama menjadi satu, sedangkan sikap indifferent adalah sikap yang tidak mampu membedakan antara agama yang satu dengan yang lain. Dua hal di atas menunjukkan bahwa membina kerukunan hidup beragama tidaklah mudah, dibutuhkan usaha untuk membina kerukunan hidup antara umat beragama, yang dilakukan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Pembinaan kerukunan beragama termaktub dalam Pancasila (landasan ideal), UUD 1945 dalam pasal 29 ayat (1),dan (2), serta pasal 28E (landasan konstitusional) dan GBHN / RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan peraturan perundangan lainnya (landasan operasional). KEADILAN DAN KEBENARAN Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam lingkup kehidupan keluarga sampai dengan kehidupan masyarakat internasional. Kebenaran merupakan suatu keadaan sebagaimana kenyataannya, setiap warga negara harus mampu melihat, menilai dan menangapi sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara obyektif berdasarkan kenyataan. Prinsip Menegakkan Keadilan dan Kebenaran. Setiap bangsa beradab menerima gagasan bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengindahkan tuntuan keadilan dan kebenaran, tuntutan moral sosial tersebut tidak hanya berlaku bagi para penyelenggara negara tetapi juga warga negara. Untuk itu masyarakat harus berupaya membangun konsesus demokratis, Konsensus tersebut penting untuk menjaga agar jangan sampai keadilan dan kebenaran hanya dimonopoli oleh penguasa atau salah satu kelompok masyarakat saja. Konsesnsus demokratis semestinya dapat terbentuk dalam komunikasi antara warga masyarakat dan terutama dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, karena lembaga tersebut wadah bagi pembentukan konsesus demokratis. Kadar kedemokratisan produk lembaga perwakilan rakyat sangat tergantung pada proses terbentuknya. Prinsipnya produk lembaga tersebut dikatakan demokratis apabila produk tersebut mencerminkan kedaulatan dan aspirasi rakyat. Lembaga tersebut harus memnuhi empat kriteria berikut:

1. Keangotaan lembaga perwakilan rakyat terbentuk atas dasar kesamaan kesempatan akses masyarakat terhadap kekuasaan.

2. Sistem kepartaian tidak bersifat murni primodial.

7

3. Keputusan terbentuk berdasarkan prinsip audiatur et altera pars (hendaknya pihak yang lain pun didengar).

4. Apapun keputusan yang dibuat, dapat menjamin bahwa hak-hak yang berkenaan dengan identitas kolektif sub-sub komunitas yang membentuk bangsa (agama, keyakinan moral, bahasa dan budaya) tidak menjadi sebab adanya diskriminasi.

Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berbanding lurus dengan konsistensi masyarakat dan pemerintah dalam mengupyakan kehidupan bersama yang demokratis. Dalam menjalankan tuntutan tingkah laku agar kebenaran dapat ditegakkan, ada empat prinsip penting yang harus dipegang yaitu:

1. mampu melihat setiap yang benar sebagai kebenaran yang sesungguhnya. 2. mampu mengikuti kebenaran dan tidak hanya sekedar melihat 3. mampu melihat setiap yang salah dan keliru sebagai kesalahan dan kekeliruan. 4. mampu untuk dapat menjauhkan diri dan meluruskan kekeliruan dan kesalahan. Norma Untuk Menegakkan Keadilan dan Kebenaran.

Aturan atau norma, dimasudkan untuk membina dan menegakkan kehidupan yang diwarnai oleh keadilan dan kebenaran, tanpa adanya norma itu, dapat dipastikan kehidupan bersama akan kacau, ada empat macam norma yang mengikat setiap warga masyarakat yaitu :

1. Norma susila, adalah serangkaian aturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, norma ini bersifat individual, sanksinya pun bersifat individual.

2. Norma kesopanan, adalah aturan hidup yang berasal dari masyarakat dan berlaku dalam sebuah lingkungan masyarakat, maka pelanggaran atas norma kesopanan akan menimbulkan sanksi yang berasal dari masyarakat.

3. Norma agama, adalah serangkaian aturan hidup yang dipercaya oleh sebuah komunitas keagamaan tertentu sebagai aturan yang berasal dari Tuhan, yang tampil dalam bentuk ajaran agama tertentu. Sanksi akibat pelanggaran tersebut akan diterima kelak sesudah seseorang meninggal dunia.

4. Norma hukum, adalah aturan hidup bermasyarakat yang dibuat oleh masyarakat (negara), yang dapat dipaksakan berlakunya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan adanya norma hukum, ketertiban masyarakat lebih mungkin dapat ditegakkan. Hal ini karena sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum dapat dikenakan secara paksa oleh lembaga yang berwenang, yaitu badan-badan peradilan, yang bertindak atas nama negara untuk menegakkan hukum.

Tata Cara Menegakkan Keadilan dan Kebenaran Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara.

UUD 1945 menggariskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, namun pada pelaksanaannya ada saatnya prinsip itu dilanggar, hal itu terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin maupun pada masa Orde Baru. Pada kedua masa itu “keadilan” tidak didasarkan pada kebenaran, melainkan lebih didasarkan pada kepentingan penguasa. Pada masa Demokrasi Terpimpin lembaga peradilan tidak diberi peran sebagai penegak keadilan atas dasar kebenaran, melainkan sebagai alat revolusi. Pada Masa Orde Baru lembaga peradilan cenderung menjadi abdi penguasa karena lembaga peradilan tunduk pada keinginan penguasa. Pengalaman pada kedua masa tersebut memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan bangsa kita. Perilaku penguasa apabila dilaksanakan tanpa mengindahkan tata cara yang beradab, yakni supermasi hukum, justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakbenaran, biarpun itu dilakukan dengan mengatasnamakan “keadilan” dan “kebenaran”.

8

Untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara lahirlah “Reformasi”. Reformasi lahir berdasarkan motivasi sebagaian besar rakyat untuk membebaskan bangsa kita dari praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Refomasi lahir dengan tujuan mewujudkan Indonesia Baru yang Demokratis dan menghargai hak asasi manusia, menghargai tegaknya keadilan dan kebenaran dengan cara-cara penghormatan sewajarnya pada hukum yang berlaku. Sebuah tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibangun berlandaskan prinsip supermasi hukum, dengan cara seperti itu hukum akan dapat berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kebenaran. Dalam sistem hukum di Indonesia, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara atau dasar kehidupan bernegara. Dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi, di bawah UUD terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang hal-hal yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Harus diakui sistem hukum kita belum sepenuhnya mendukung tegaknya keadilan dan kebenaran, untuk itu masyarakat harus belajar berani bersikap kritis terhadap kinerja semua lembaga negara. Tentu saja sikap kritis itu harus diungkapkan dengan tata cara yang benar, yaitu tata cara bangsa beradab, yang memegang teguh supermasi hukum. PENTINGNYA KEADILAN DAN KEBENARAN. Keadilan dan kebenaran adalah dua nilai sosial dasar, yang merupakan sendi utama bagi kelangsungan hidup bersama yang baik. Karenanya, keadilan dan kebenaran harus diupayakan agaar terus mewarnai kehidupan, apabila kedua nilai itu diingkari, maka bangunan kehidupan bersama pun semakin rapuh, kita akan menyaksikan berbagai kelompok, satu sama lain saling memaksakan kehendaknya. Kekerasan dan segala bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia terus terjadi dan kekacauan pun terjadi dimana-mana. Dalam kehiduan pribadi, keadilan dan kebenaran penting dalam rangka membentuk integritasn dan kepribadian seseorang. Lazimnya, orang yang secara konsisten menegakkan keadilan dan kebenaran, akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki integritas kuat. Untuk menopang terwujudnya kehidupan yang semakin demokratis kedua nilai sosial dasar amat diperlukan, adanya keadilan dan kebenaran memungkinnya terselengaranya kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa diskriminasi. Kondisi semacam itu merupakan syarat mutlak untuk tumbuhnya warga masyarakat yang semakin mandiri (civil society). Pada akhirnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai sosial yang fundamental bagi terwujudnya kehidupan bersama yang baik, dan sangat bermanfaat dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta kehidupan bersama antar bangsa.

9

MATERI MATRIKULASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Materi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (Pegawai) mengenai makna dan isi Undang-Undang dasar 1945. Peserta ujian dinas harus mendapat skor diatas nilai minimal (70), karena bobotnya cukup besar yaitu 15 %. Materi Undang-Undang Dasar 1945, dengan berbagai bentuk implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KISI – KISI MATERI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI BERIKUT: I. UNDANG-UNDANG DASAR, SEBAGIAN DARI HUKUM DASAR. Undang-Undang Dasar suatu negara adalah hanya sebagian dari hukumnya dasar dari segala hukum yang berlaku dalam negara itu. Semua peraturan yang berlaku untuk umum harus berdasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, secara langsung atau bertingkat. Sesuatu peraturan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar tidak sah. Mengingat Undang-Undang Dasar adalah induk dari segala peraturan, oleh sebab itu Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh kekuasaan yang tertinggi dalam negara . Dalam negara yang demokratis Undang-Undang Dasar itu ditetapkan oleh rakyat dengan perantaraan badan perwakilannya, di Indonesia badan tersebut dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang- Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. II. POKOK POKOK PIKIRAN DALAM “ PEMBUKAAN” 1. “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tiumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan, dan perseorangan. Negara, menurut pengertian “ pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negera hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang

berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyataan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III. UNDANG-UNDANG DASAR MENCIPTAKAN POKOK POKOK PIKIRAN YANG

TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN DALAM PASAL PASALNYA. Pokok – pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Reichtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

10

IV. UNDANG-UNDANG DASAR BERSIFAT SINGKAT DAN SUPEL. Undang-undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka UUD ini sangat singkat jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Filipina. Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabut. Kita senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Untuk itu janganlah tergesa-gesa memberikan kristalisasi memberi bentuk (Gestultung) kepada pemikiran-pemikiran yang masih mudah berubah. Mengingat sifat aturan yang tertulis itu mengikat, oleh karena itu, makin “supel” (elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Untuk itu kita harus menjaga supaya sistim Undang-Undang kita jangan sampai ketinggalan jaman atau kita membikin Undang-Undang yang lekas usang (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupannya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. V. SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA YANG DITEGASKAN DALAM UNDANG- UNDANG DASAR IALAH: I. Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasan belaka (machtsstaat). II. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)

III. MPR sebagai jelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des willens des staatsvolkes), majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan GBHN / RPJP. Majelis ini melantik Kepala Negara ( Presiden ) dan Wakil Kepala Negara ( Wakil Presiden). MPR dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

IV. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi menurut

UUD. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden ( concentration of power and responsibility upon the Presiden).

V. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang (gesetzbegung) dan untuk menetapkan pendapatan dan belanja negara (staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung kepada Dewan.

11

VI. Menteri negara ialah pembantu Presiden. Presiden mengangkat dan

memberhentikan menteri-menteri negara, menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Keduduknya itu tidak tergantung dewan itu akan tetapi tergantung presiden, karena mereka adalah pembantu Presiden.

VII. Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak

bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan “diktator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Diatas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada MRP. Kecuali itu, ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

VIII. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Oleh karena itu, DPR dapat

senantisa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap Presiden melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dasar atau MPR. Majelis ini dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa minta pertanggungjawaban kepada presiden.

IX. Menteri-Menteri Negara Bukan Pegawai Negeri Sipil Biasa, karena menteri-

menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (power executif) dalam praktik. Oleh karena itu menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemen yang dipimpinnya. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri berkerja bersama-sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden.

Perubahan politik akibat gelombang reformasi yang sangat dahsyat pada waktu itu, tuntutan akan amandemen UUD 1945 sangat gencar dilakukan. UUD 1945 dianggap mengandung kekuasaan Presiden yang sangat besar sehingga sulit dikontrol, memuat pasal-pasal tentang kekuasaan yang multitafsir, dan terlalu menggantungkan kepada semangat orang. Sejak saat itu dilakukan amandeman / perubahan terhadap UUD 1945 : Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001 Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

12

UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

PEMBUKAAN

(Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan sutu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (2) Kadaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang

Dasar ***) (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum . ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATN RAKYAT

Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak..

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil

Presiden.***/****)

13

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajiban Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia

sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, sera mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

(!) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partei politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

(3) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap Provinsi yang terbesar di Indonesia, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasang calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun

14

apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden.***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; dan /atau terbukti bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menjelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan / atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyapaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan / atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melukakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)

15

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pelilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden/Wakil Presiden: “ Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”

Janji Presiden / Wakil Presiden : “ Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.*)

(1) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-ungang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

16

Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Dalam mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat.*) (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14 (1) Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung.*) (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG (Bab IV dihapus dalam Amandemen Tahun 2004)****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*) (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*) (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam

undang-undang.***)

BAB VI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**)

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**)

17

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18 A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18 B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.**) (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rayat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.*)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)

(4) Pesiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Persiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legalisasi, fungsi anggaran, dan

fungsi pengawasan.**) (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain

Undang - Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interprestasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)

18

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.**)

Pasal 21

Angota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus

dicabut.

Pasal 22 A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22 B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui

pemilihan umum.***) (2) Anggota Dewan Perwkilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan

jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***) (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-

undang.***)

Pasal 22D (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat rancangan undang-undang yang berakitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah pusat dan daerah.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran

19

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil setiap lima tahun sekali.***) (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilian Daerah, Presdien dan Wakil Presiden, dan Perwakilan Rakyat Daerah.***)

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.***)

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.****)

Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.****)

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

20

Pasal 23E (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan satu Badan Pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.***) (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan / atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Dewan dan diresmikan oleh Presiden***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki

perwakilan disetiap provinsi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan

undang-undang.***)

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 24A (1) Mahkamah agung berkenan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)

(2) Hakim agung harus memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)

21

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan peselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

(2) Mahkamah Konsitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Predien.***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasi konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tantang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA**) WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah waga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

22

(2) Tap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan, pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan.**)

Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah.**) (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 26C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.**)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

23

Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)

(3) Setiap orang berhak atas jasmani sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**)

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**)

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatau masyarakat demokratis.**)

BAB XI AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

24

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

PASAL 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.**)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)

(4) Kepolisian Rebuplik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara, dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan kemanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ****)

Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya.***) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistim pendidikan

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhal mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional .****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban

dunia dengan menjamin kebebaskan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33

25

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasasi oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselengarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekomomi nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.****) (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian.****)

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Saka Merah Putih.

Pasal 36 Bahasa Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.***)

Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dangan undang-undang.**)

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37 (1) Usut perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diagendakan dalam

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaran Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

26

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusywaratan Rakyat.****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyarawatan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Permusyawaratan Rakyat Sementara untuk diambil putusan pada sidang Permusyawaratan Rakyat Sementara 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.****) Pelaksanaan perubahan (amandemen) pertama terhadap UUD’45, berdasarkan hasil rapat Paripurna MPR-RI ke-12 tanggal 10 Oktober 1999 yang kemudian disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, memiliki dasar politis dan yuridis.

a. Dasar Politis : mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh - sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara.

b. Dasar Yuridis : menggunakan kewenangan berdasarkan Pasal 37 UUD 1945.

KETERANGAN : * Amandemen pertama ** Amandemen kedua *** Amandemen ketiga **** Amandemen keempat

27

MATERI MATRIKULASI GBHN

Materi di bidang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (Pegawai) mengenai apa yang tertera dan isi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku sebelum reformasi 1999, serta Propenas yang berlaku sejak 1999 sampai dengan sekarang. Peserta ujian dinas harus mendapat skor diatas nilai minimal (40), karena bobotnya cukup besar yaitu 15 %.

KISI-KISI MATERI GBHN (PROPERNAS/RPJM) SEBAGAI BERIKUT:

I. Sejak bergulirnya reformasi di Indonesia maka terjadi perubahan dalam

perencanaan pembangunan yaitu perubahan dari GBHN menjadi Pembangunan Nasional (PROPENAS)

1. PROPENAS Tahun 1999 - 2004

Dasar hukum UU No. 25 Tahun 2004 tentang Propenas; Landasan Idiil Propenas Pancasila. Landasan Konstitusional UUD’45 Landasan Operasional GBHN 1999-2004.

2. SISTIMATIKA PROPENAS:

BAB I PENDAHULUAN BAB II PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BAB III PEMBANGUNAN HUKUM BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI BAB V PEMBANGUNAN POLITIK BAB V PEMBANGUNAN AGAMA BAB VII PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BAB VIII PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA BAB IX PEMBANGUNAN DAERAH BAB X PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BAB XI PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN BAB XII PENUTUP.

3. FUNGSI:

Fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembagunan selama 5 tahun kedepan.

4. LIMA PERMASALAHAN POKOK YANG DIHADAPI BANGSA INDONESIA : • Merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala disintregrasi bangsa. • Lemahnya penekanan hukum dan hak asasi manusia. • Lambatnya pemulihan ekonomi. • Rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial dan

lemahnya ketahanan budaya nasional. • Kurang berkembangnya kapasitasnya pembangunan daerah dan masyarakat.

5. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL: • Membangun sistim politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan

dan kesatuan nasional. • Mewujudkan supermasi hukum dan pemerintahan yang baik. • Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan

berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistim ekonomi kerakyatan. • Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kwalitas kehidupan

beragama dan ketahanan budaya. • Meningkatkan pembangunan daerah.

28

II. UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2005 – 2025 TANGGAL 5 PEBRUARI 2007, BERISIKAN 5 BAB DAN 9 PASAL.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dan tujuan dibentuknya pemerintahaan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya, sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Pada kurun waktu 1969-1979 Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Pembangunan tersebut merupakan penjabararan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan negara untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidemensi, yang selanjutnya berdampak pada perubahan (Reformasi) di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi tersebut memberikan semangat politik dan cara pandang baru sebagaimana tercermin pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan yang terkait dengan perncanaan pembangunan adalah :

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRP) tidak diamanatkan lagi untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

c. Desentraslisasi dan pengutan otonomi daerah. Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan

jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat kampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai Pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. Untuk itu seluruh komponen bangsa sepakat menetapkan sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem

29

Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang di dalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 terbagi dalam periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional yaitu: (1) Rencana pembangunan jangka menengah I Periode I tahun 2005-2009. (2) Rencana pembangunan jangka menengah II Periode I tahun 2010-2014. (3) Rencana pembangunan jangka menengah III Periode I tahun 2015-2019. (4) Rencana pembangunan jangka menengah IV Periode I tahun 2020-2024. Berbagai pengalaman dimasa lalu dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan perencanaan pebangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yaitu :

(1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

(2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. I. PENGERTIAN:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

RPJP Nasional mempunyai maksud dan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha), didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan Visi, Misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

III. LANDASAN : Landasan Idiil RPJP adalah Pancasila Landasan Konstitusional adalah UUD 1945 Landasan Operasional meliputi ketentuan peraturan perundang-ungangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional yaitu: 2. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia Masa depan. 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan

Pembangunan Nasional. 6. Undang - Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

30

IV. TATA URUTAN

RPJP Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urutan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun

2005 – 2025 Bab V Penutup.

V. VISI : Pembangunan Nasional tahun 2004 – 2009 yaitu : VISI :

• Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;

• Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum kesetaraan dan hak asasi manusia serta;

• Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

MISI :

• Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai • Mewujudkan Indonesia yang Adil dan demokratis • Mewujudkan indonesia yang sejahtera

VI. STRATEGI POKOK :

• Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan RI berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan RI yang meliputi Pancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan RI dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika;

• Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Sistimatika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dibagi menjadi 6 bagian antara lain:

Bagian I Permasalahan dan agenda Pembangunan Nasional Bagian II Menciptakan Indonesia yang aman dan damai Bagian III Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis Bagian IV Meningkatkan kesejahteraan Rakyat Bagian V Kerangka ekonomi makro dan Kerangka pembangunan

Bagian VI Penutup.

31

MATERI MATRIKULASI PERATURAN UNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN

Materi di bidang Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (Pegawai) mengenai apa yang tertera dan isi dari undang-undang pokok kepegawaian. Peserta ujian dinas harus mendapat skor diatas nilai minimal (40), karena bobotnya 10 %.

KISI – KISI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN:

UU No. 43 Tahun 1999 merupakan perubahan atas UUNo.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.

SISTIMATIKA UU NO.43 TAHUN 1999 TANGGAL 30 SEPTEMBER 1999 ADALAH SEBAGAI

BERIKUT: 1. BAB I Ketentuan Umum 2. BAB II Jenis, Kedudukan, Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri 3. BAB III Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. BAB IV Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian

Republik Indonesia

Pasal I - Pegawai Negeri Sipil : Pegawai negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang diitentukan .... - Jabatan karier adalah jabatan struktural dan funsional yang hanya dapat di duduki

PNS setelah memenuhi syarat-syarat 7 yang ditentukan - Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu

organisasi pemerintah - Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efesiensi,

efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian , kesejahteraan dan pemberhentian.

Pasal 2 Jenis dan Kedudukan Pegawai Negeri terdiri dari

1. Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia 3. Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia

Pasal 3 ayat (2) PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ayat (3) untuk menjamin netralitas pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik.

Pasal 4 Kewajiban, Setia dan taat kepada Pancasila, UUD’45, Negera, Pemerintah, serta

wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7 Hak Pegawai adalah Gaji .

Pasal 11 (ayat 3) Pejabat Negara terdiri dari:

1. Presiden dan Wakil Presiden 2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR,DPR, DPA, BPA 3. Ketua Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada MA, serta Ketua Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan. 4. Menteri dan jabatan setingkat menteri

32

5. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh 6. Gubernur dan Wakil Gubernur 7. Bupati/Walikota, Wakil Bupati/ Wakil Walikota 8. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 12 - Tujuan manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan PNS yang Profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestari kerja dan karier yang dititik beratkan pada sistim prestasi kerja.

Pasal 13 - Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini

adalah Komisi yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, kebijaksanaan manajemen PNS mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Kebijakan sebagaimana dimaksud berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut secara obyektif, maka kedudukan Komisi ini adalah independen. Komisi ini beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Senior dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi dan staf senior dari Badan Kepegawaian Negara yang merupakan anggota tetap sedangkan anggota tidak tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari Departmen terkait, wakil organisasi Pegawai Negeri, dan wakil dari tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian yang diperlukan oleh komisi.

Pasal 15 Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 16A Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi PNS ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan, untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah Jabatan Karier, yang dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional . Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas disebutkan dalam struktural organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktu organisasi, tetapi fungsinya diperlukan oleh organisasi. Yang dimaksud dengan Pangkat adlah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 20 Untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

Pasal 22 Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka

pembinaan PNS dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan / atau wilayah kerja.

Pasal 23 Pemberhentian PNS. PNS diberhentikan dengan hormat karena:

1. Meninggal dunia 2. Atas permintaan sendiri 3. Mencapai batas usia pensiun 4. Perampingan organisasi pemerintah

33

5. Tidak cakap jasmani atau rohani.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena; 1. Melanggar sumpah dan janji PNS atau jabatan, tidak setia kepada Pancasila, UUD’45,

Negara dan Pemerintahan 2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena: 1. dihukum penjara karena melakukan tidak pidana kejahatan yang ancaman

hukumannya 4 tahun atau lebih. 2. melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: 1. Melanggar sumpah dan janji PNS atau jabatan, tidak setia kepada Pancasila, UUD’45, Negara dan Pemerintahan. 2. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, UUD’45 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah. 3. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 24 PNS yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka

telah melakukan tidak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhetian PNS dilakukan oleh Presiden,

Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peratuan Pemerintah.

Pasal 26 Setiap calon PNS pada saat pengangkatan menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 30 Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin PNS tidak boleh

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan

pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pokoknya pendidikan dan pelatihan jabatan yang dimaksud dalam pasal 31 (ayat 1) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (pre service training) adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;

2. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan (in service training) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatklan mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

34

Pasal 32 untuk keahkian, meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra putri PNS .

Pasal 34 untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen PNS

dibentuk Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34A untuk kelancaran pelaksanaan manajemen PNS daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 35 - Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata usaha Negara Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelenggaran terhadap peraturan disiplin PNS

diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 37 Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokrasi, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan PNS yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Udang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjadi persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembinaan Pegawai Negari Sipil perlu dilakukkan dengan sebaik-baiknya dengan bedasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier. Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan, serta pemberhentian, baik pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan manajeman Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang, norma, standar, dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajeman kepegawaian. Untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompaklan dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka PNS dilang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 yang merupakan perubahan PP Nomor 5 Tahun 1999. Untuk meningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri, dalam penggajian Pegawai Negeri dapat digolongkan dalam 2 sisitem, yaitu sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada Pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan

35

dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya, dan sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain sistem penggajian tersebut diatas dikenal juga sistem penggajian skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan skala ganda. Sistem penggajian dengan skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah mengalami beberapa perubahan dengan Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Tanggal 10 Januari 2007, yang merupakan Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.

36

MATERI MATRIKULASI KORPRI Materi dibidang Korpri yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (pegawai) mengenai isi serta tujuan – tujuan dan kewenangan korpri dalam pembinaan pegawai. Peserta ujian dinas harus mendapat skor diatas nilai minimal (40). Karena bobotnya 10 %. KISI-KISI MATERI KEORPRI SEBAGAI BERIKUT:

I. UMUM : Program umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) merupakan pokok-pokok kegiatan sebagai pelaksanaan visi, misi, dan fungsi KORPRI, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasa / Anggaran Rumah Tangga KORPRI serta merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus dalam kurun waktu lima tahun. Dalam kiprahnya KORPRI mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam rangka peningkatan profesionalisme serta pengembangan usaha guna mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dewasa ini KORPRI menghadapi berbagai tantangan antara lain melemahnya semangat berorganisasi sebagai akibat dari belum dirasakannya manfaat bagi anggota, keberadaan serikat pekerja selain KORPRI dalam menampung pegawai BUMN/BHMN/BLU/BUMD, dan adanya kelompok lain yang ingin memanfaatkan potensi KORPRI. Dilihat dari potensi dan sumberdaya, KORPRI mempunyai kekuatan yang cukup membanggakan, yang didukung oleh jumlah anggota yang cukup banyak, posisinya yang netral dan strategis, serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Di lain pihak terdapat beberapa kelemahan berupa masih rendahnya kepedulian angota terhadap organisasi sebagai akibat manfaatnya yang belum banyak dirasakan oleh anggota. Yang dimaksud pegawai Republik Indonesia adalah: 1. Pegawai Negeri sipil 2. Pegawai BUMN, BHMN dan BUMD dan anak perusahaannya 3. Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa

A. Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi

meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, netral, dan bertanggung jawab.

B. Korpri didirikan tanggal 29 November 1971 C. Korpri berasas Pancasila dengan bercirikan demokrasi, profesionalisme, pengabdian,

kemitraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. D. Korpri berfungsi sebagai:

1. Perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Pelopor dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme anggota; 3. Pelindung dan pengayong para anggota; 4. Penyalur kepentingan anggota; 5. Pendorong peningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan

lingkungannya; 6. Pelopor pelayanan publik dalam mensukseskan program pembangunan; 7. Mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang bersangkutan, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Pencetus ide, serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa.

37

E. Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah.

II. VISI DAN MISI KORPRI : Visi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI): Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional, dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa , mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindingi kepentingan para anggota agar lebih profesional didalam membangun pemerintahan yang baik. Misi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI):

1. Mewujudkan organisasi KORPRI sebagai alat pemersatu bangsa dan negara; 2. Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi KORPRI; 3. Meningkatkan peran serta KORPRI dalam mensukseskan pembangunan Nasional; 4. Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota; 5. Meningkatkan ketaqwaan dan profesionalitas anggota; 6. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya; 7. menegakkan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia; 8. Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota KORPRI; 9. Mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. ARAH KEBIJAKSANAAN DAN SASARAN PROGRAM UMUM KORPRI : 2. Melaksanakan penguatan dan konsolidasi organisasi dengan sasaran terwujudnya

organisasi yang kuat, handal, dan netral. 3. Pembinaan profesionalisme, moral, jasmani, dan samangat Korps dengan sasaran

adanya peningkatan kompetensi, ahlak, kesehatan, dan jiwa korsa anggota. 4. Peningkatan usaha dan pengembangan potensi bisnis dengan sasaran untuk

peningkatan kesejahteraan anggota. 5. Peningkatan kepedulian terhadap masalah sosial dan perlindungan hukum bagi

anggota dengan sasaran untuk ikut serta membantu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi serta memberikan bantuan hukum terhadap anggota.

III. KEANGGOTAAN , HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA :

1. Keanggota Korpri terdiri dari : - Anggota biasa; - Anggota Luar Biasa; - Anggota Kehormatan. 2. Hak anggota KORPRI : - Anggota Biasa mempunyai hak:

a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan; b. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; c. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil; d. Mendapat bantuan hukum dalam menghadapi perkara hukum; e. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan; f. Memperoleh gaji yang layak g. Mendapat perlakuan yang adil dan jaminan tidak ada investasi politik terhadap

jabatan profesional karir pada jabatan struktural eselon I sampai dengan eselon V.

- Anggota Luar Biasa mempunyai hak : a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; b. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil; c. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas organisasi;

38

- Anggota Kehormatan mempunyai hak : a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; b. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil c. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas organisasi;

3. Kewajiban anggota:

- Anggota Biasa mempunyai kewajiban untuk: a. Mentaati Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Keputusan / Peraturan Organisasi; b. Membela dan menjunjung tinggi organisasi; c. Memelihara moral dan etika organisasi; d. Membayar iuran anggota; e. Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi. - Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiba untuk:

a. Mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan / Peraturan Organisasi;

b. Membela dan menjunjung tinggi organisasi; c. Memelihara moral dan etika organisasi; d. Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi. - Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk :

a. Mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan / Peraturan Organisasi;

b. Membela dan menjunjung tinggi organisasi; c. Memelihara moral dan etika organisasi; d. Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.

IV. MUSAYAWARAH DAN RAPAT KERJA : - Musyawarah terdiri dari : a. Musyawarah Nasional (MUNAS);

b. Musyawarah Pimpinan (MUSPIM); c. Musyawarah Provinsi (MUSPROV); d. Musyawarah Kabupaten (MUSKAB), Musyawarah Kota (MUSKOT), Musyawarah

Kotamadya (MUSKODYA); e. Musyawarah Kecamatan ( MUSCAM) dan Musyawarah Distrik (MUSDIS); f. Musyawarah Unit (MUSNIT).

- Rapat Kerja terdiri dari : a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS); b. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV); c. Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB), Rapat Kerja Kota (RAKERKOT), Rapat

Kerja Kotamadya (REKERKODYA); d. Rapat Kerja Kecamatan (RAKERCAM), Rapat Kerja Distrik (RAKERDIS); e. Rapat Kerja Unit Nasional (RAKERNITNAS); f. Rapat Kerja Unit Provinsi (RAKERNITPROV).

Musyawarah Nasional (MUNAS) diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dihadiri oleh Dewan pengurus Nasional, Utusan Pengurus Unit Nasional, Utusan Dewan Pengurus Provinsi dan Utusan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota /Kotamadya.

39

Musyawarah Nasional (MUNAS) dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan.

Musyawarah Nasional (MUNAS) pada tanggal 28 s.d. 30 Nopember 2004 di Jakarta menghasilkan beberapa Keputusan yang dituangkan dalam Surat Keputusan MUNAS VI KORPRI No. KEP>05/MUNAS/2004 tanggal 30 Nopember 2004 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia.

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dihadiri oleh Dewan Pengurus Nasional, Utusan Pengurus Unit Nasional, Utusan Dewan Pengurus Provinsi dan Utusan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota /Kotamadya. Rakernas dapat dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun .

V. DOKTRIN KORPRI : Bhinneka Karya Abdi Negara yang berarti walaupun Pegawai Republik Indonesia melaksanakan tugas diberbagai bidang dengan jenis karya yang beraneka ragam, tetap satu dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. VI. Kode etik Korpri adalah Panca Prasetya Korpri Untuk memahami kode etik Korpri, saudara diminta mempelajari dan menghayati 5 butir dalam Panca Prastya Korpri. KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, ADALAH INSAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERJANJI:

1. SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;

2. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN BANGSA DAN NEGARA SERTA MEMEGANG TEGUH RAHASIA JABATAN DAN RAHASIA NEGARA;

3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA AN MASYARAKAT DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN;

4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA;

5. MENEGAKKAN KEJUJURAN, KEADILAN DAN DISIPLIN SERTA MENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME.

40

MATERI MATRIKULASI PENGETAHUAN PERKANTORAN Materi dibidang Pengetahuan Perkantoran yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (pegawai) mengenai Administrasi Perkantoran serta tujuan – tujuannya. Peserta ujian dinas harus mendapat skor diatas nilai minimal (40), karena bobotnya 8 %. KISI-KISI MATERI PENGETAHUAN PERKANTORAN:

Surat • Surat adalah :

Alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta.

• Fungsi surat adalah : 1. sebagai wakil dari pengirim/penulis 2. bahan pembukti, pedoman 3. Pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut 4. Alat pengukur kegiatan organisasi 5. Sarana memperpendek jarak (fungsi abstrak)

• Syarat-syarat surat yang baik adalah : 1. Obyektif dan bukan subyektif 2. Sistematis susunan isi surat 3. Singkat, tidak bertele-tele 4. Jelas:kepada siapa dari mana dan tentang apa 5. Lengkap isinya 6. Sopan 7. Wujud fisik yang menarik (kualitas kertas, bentuk surat, ketikan dsb).

Penulis surat perlu memahami syarat sebagai berikut : - Menguasai permasalahan - Menguasai bahasa tertulis - Memiliki pengetahuan tentang surat menyurat

• Macam-macam surat : 1. Menurut Ujudnya

- Kartu Pos - Warkat Pos - Surat bersampul - Memorandum dan Nota dinas - Telegram - Surat Pengantar

2. Menutur Tujuannya - Surat Pemberitahuan - Surat Perintah - Surat Permintaan - Surat Peringatan - Surat Panggilan - Surat Susulan - Surat Keputusan - Surat Laporan - Surat Perjanjian - Surat Penawaran, pesanan dll.

3. Menurut Sifat, isi dan asalnya

- Surat dinas - Surat Niaga - Surat Pribadi - Surat yang isinya masalah sosial

4. Menurut Jumlah Penerima - Surat biasa – untuk satu orang (pejabat/organisasi ) - Surat edaran – untuk beberapa orang /pejabat/organisasi - Surat pengumuman – untuk sekelompok masyarakat.

41

5. Menurut Keamanan Isinya

- Surat sangat rahasia - Surat rahasia - Surat biasa

6. Menurut Urgensi Penyelesaiannya - Surat sangat rahasia - Surat segera - Surat biasa

7. Menurut Prosedur Pengurusannya - Surat masuk - Surat keluar

8. Menurut Jangkauannya - Surat intern - Surat ekstern

• Bahasa Surat Salah satu syarat agar surat dikatakan baik kalau jelas dan sopan, hal itu akan dapat dicapai kalau kita menggunakan bahasa praktis, yang dimaksud bahasa praktis jika;

a. Manggunakan kata-kata yang minim, dapat dimengerti artinya oleh pembaca surat

b. Penulis mampu menggunakan kosa kata tepat c. Kata-kata yang dipergunakan ; Sederhana dan Umum, bukan kata-kata

daerah, asing dan lain-lain.

Disamping keharusan mempergunakan bahasa praktis keberhasilan suatu surat juga dipengaruhi oleh gaya bahasa ,yang sangat pengaruhi oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor kedudukan penulis surat terhadap yang dikirimi surat b. Faktor persoalan yang akan dikemukakan dalam surat, misalnya instruksi,

pemberitahuan, permohonan dan sebagainya.

• Langkah-langkah dalam menyusun surat Untuk menghidarkan pemborosan waktu, biaya dan tenaga atau dengan perkataan lain agar kegiatan menyusun surat dapat berjalan lancar dan efektif, maka sebaiknya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

• Menentukan tujuan

1. Mengadakan pencatatan (inventarisasi) terhadap masalah-masalah yang akan dikemukan di dalam surat, termasuk mengumpulkan referensinya.

2. Menyusun masalah – masalah pada ad.a. secara sistematis sesuai dengan kaitan dan urutan masalahnya.

3. Menguraikan / menjabarkan ad.a.c ke dalam kalimant atau konsep surat. Dalam menyusun surat, anjuran atau saran yang sebaiknya selalu diingat yaitu: a. Hendaknya penyusunan surat menempatkan diri sebagai pihak yang akan

menerima agar dapat membayangkan apa sekiranya yang akan terjadi seandainya penyusunan menerima surat tersebut.

b. Hentikan untuk sementara waktu kegiatan menyusun surat, kalau penyusun sedang dalam keadaan “tidak normal”

Pengertian Administasi Kearsipan;

Pengertian administrasi kearsipan atau Filing dirumuskan dalam berbagai cara. Sebagai bahan pengetahuan, perbandingan, dibawah ini kami kutipkan berbagai macam pengertian tentang administrasi kearsipan atau filing.

42

i. Terdapat dua perumusan tentang pengertian administrasi kearsipan sebagai berikut: 1. Yang dimaksud adminstrai kearsipan yaitu penyelenggaraan administrasi /

penatalaksanaan kearsipan yang memperlancar lalu-lintas surat-menyurat keluar dan masuk.

2. Kearsipan adalah kegiatan yang berkenan dengan pengurusan arsip-arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis.

ii. Dalam kamus Administrasi Perkantoran yang dimaksud filing atau penyimpanan warkat adalah kegiatan menaruh warkat - warkat dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut sistem, susunan dan tata cara yang telah ditentukan, sehingga pertumbuhan warkat-warkat itu dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. iii. Kearsipan adalah tata cara pengurusan penyimpanan warkat menurut aturan prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi : Penyimpanan (Storing), Penempatan (placing) dan penemuan kembali. iv. Kearsipan (filing) dapat diartikan sebagai suatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan / warkat-warkat secara sistematis, sehingga bahan- bahan tersebut dengan cepat dapat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan.

Selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi kearsipan / filing adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip dengan mempergunakan sistem tertentu, sehingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali sewaktu diperlukan. Yang dimaksud dengan proses adalah tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam usaha mencapai suatu tujuan. Tahap-tahap atau langkah-langkah itu satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu rangkaian kegiatan. Proses penyimpanan arsip meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

a. Memisah - misahkan (segregating) arsip, yang berarti mengadakan pensortiran terhadap arsip-arsip yang akan disimpan, untuk dikelompokkan menurut subyek- subyek seperti yang tercantum dalam kartu kendali atau menurut indek, yang telah ditentukan. b. Meneliti ( examining ) arsip - arsip, untuk mengetahui apakah arsip - arsip yang disimpan (di-file) itu sudah ada tanda-tanda persetujuan (disposisi) dari pejabat yang berwenang yang membenarkan bahwa arsip tersebut boleh disimpan, arsip yang belum di beri tanda persetujuan untuk disimpan sebaiknya dikembalikan kepada yang berwenang untuk mendapat persetujuan penjelasan lebih lanjut. Dalam melakukan penelitian terhadap arsip - arsip yang akan disimpan harus diperiksa juga kelengkapan arsip-arsip tersebut, misalnya :

- lampiran arsip, apakah jenis dan jumlah lampiran sudah sesuai dengan yang disebut dalam suratnya, - apakah lampiran-lampiran arsip tersebut harus disimpan bersama-sama dengan suratnya atau perlu disimpan tersendiri. - Apakah lampiran-lampiran arsip tersebut karena bentuk dan ukuran wadagnya berbeda dengan suratnya, sehingga memerlukan tempat arsip yang khusus.

c. Memadukan (assembling) arsip-arsip, yang merupakan bagian-bagian langsung atas persoalan yang sama dijadikan satu dan disusun menurut susunan kronologis tanggal surat.

43

d. Mengklasifikasikan (classification) arsip-arsip, yang berarti mengolongkan arsip- arsip atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, serta pengelompokan arsip atas dasar persamaan-persamaan yang ada, untuk menentukan klasnya (sub-sub subyek) beserta kodenya secara cermat.

e. Mengindeks (indexing) arsip-arsip , meliputi kegiatan-kegiatan sebagi berikut: - Membaca secara cermat untuk menentukan secara cepat. - Menentukan judul atau capition arsip secara tepat. - Memberikan tanda-tanda (keterangan-keterangan) lain yang dapat menjadi

petunjuk (indeks) arsip yang bersangkutan. - Membutuhkan caption utama berikut kode masalahnya (subyek) pada arsip

yang bersangkutan. - Mempersiapkan tunjuk silang (cross reference), dipergunakan apabila

terdapat dua caption. Caption yang pertama dipergunakan sebagai caption utama, sedangkan caption kedua dicantumkan pada tunjuk silang.

- Menyusun arsip-arsip , yang sudah diberi judul atau caption disusun sesuai dengan sistem susunan yang digunakan dalam sistem penyimpanan, misalnya sistim abjad, angka, tanggal dan sistem perihal dan lain sebaginya.

- Memfile arsip-arsip, yang berarti mengatur pembentukan arsip-arsip sesuai dengan pola klasifikasi dan mengatur penyusunan arsip-arsip di dalam fila-file atau folder-folder pada tempatnya yang benar.

Pengertian Arsip

Dalam ilmu kearsipan, disamping kata arsip dalam bahasa Indonesia kita masih mengenal pula kata archives atau archief (bahasa Belanda), file (bahasa Inggris) dan record atau wakat. Di Indonesia tiga pengertian itu disebut dengan satu istilah saja yaitu arsip, File untuk jenis arsip aktif, record untuk jenis arsip inaktif dan archive untuk jenis arsip statis, dengan demikian istilah file, record dan archive di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikur:

a. File merupakan jenis arsip aktif, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam proses administrasi, sehingga arsip ini masih terdapat di unit kerja.

a. Record merupakan jenis arsip inaktif yagn sudah menurun nilai kegunaannya dalam proses administrasi sehari-hari, arsip ini tidak terdapat diunit kerja, akan tetapi sudah berada si unit kersipan organisasi yang bersangkutan.

b. Archive merupakan arsip statis, yaitu arsip yang tidak secara langsung digunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi negara. Arsip ini berada di Arsip Nasional R.I. Pusat atau Arsip Nasional R.I Daerah. Arsip statis merupakan bahan pertanggungjawaban Nasional bagi kegiatan Pemerintah untuk generasi yang akan datang.

Menurut jenisnya arsip dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung pada segi peninjauannya, menurut fungsi dan kegunaannya arsip dapat digolongkan menjadi arsip dinamis dan arsip statis yaitu :

a. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan adminsitrasi negara, atau dapat dikatakan bahwa arsip – arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari dan menurut fungsi dan kegunaannya dapat dibedakan menjadi arsip aktif dan arsip semi aktif dan arsip inaktif atau arsip semi statis - Arsip aktif ialah arsip-arsip yang masih sering dipergunakan bagi

kelangsungan kerja, arsip aktif masih ada di tempat-tempat / unit pengolah dalam suatu kantor / organisasi.

44

- Arsip semi aktif ialah arsip-arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun, Arsip semi aktif adalah arsip-arsip dalam masa transisi atara aktif dan inaktif.

- Arsip inaktif atau arsip semi statis adalah arsip-arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari.

b. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara, dapat dikatakan bahwa arsip statis adalah arsip-arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.

CIRI-CIRI DAN PERENCANAAN SISTEM KEARSIPAN YANG BAIK

Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 7 tahun 1971 tujuan kearsipan adalah menjamin

keselamatan bahwa pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban bagi kegiatan pemerintah. Sistim kearsipan yang dijalankan oleh suatu instansi dikatakan baik apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;

1. Mudah dilaksanakan 2. Mudah dimengerti 3. Murah / ekonomis 4. Tidak memakan tempat 5. Mudah dicapai 6. Cocok bagi organisasi 7. Fleksibel atau luwes 8. Dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip 9. Mempermudah pengawasan

PENGERTIAN FILING

Setiap instansi atau lembaga, baik instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta, tentu melakukan berbagai macam pekerjaan kantor. Berbagai macam pekerjaan kantor ( office work) itu antara lain: mencatat, mengetik, menghitung, mengirim, menyimpan warkat, mengolah, menggandakan warkat dan sebagainya.

Salah satu jenis pekerjaan kantor yang banyak dilakukan oleh setiap instansi atau lembaga ialah menyimpan warkat, dokumen atau surat-surat lainnya. Aktivitas yang berhubungan dengan penyimpanan warkat atau dokumen ini sering disebut administrasi kearsipan; apa saja yang menyangkut arsip dinamakan administrasi kearsipan, atau sering disebut secara singkat dengan istilah kearsipan. Dalam istilah yang lebih poluler, administrasi kearsipam atau kearsipan ini sering disebut istilah filing.

♦ Pengertian Sistem dan Sistem filing, sebelum mengadakan pembahasan lebih

lanjut tentang macam-macang filing, perlu ditegaskan sekali lagi perbedaan antra arsip dengan kearsipan atau filing; a. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara

dan Badan-badan Pemerintahan, maupun naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan / atau perorangan , dalam bentuk corak apa pun baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah dan dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

b. Kearsipan atau filing adalah proses kegiatan pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu, sehingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan.

45

Jadi arsip adalah wujud atau bentuk barang atau bendanya yang berupa naskah-naskah, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok, sedangkan kearsipan atau filing adalah aktivitas kegiatannya, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan atau pengaturan arsip.

Pengurusan atau pengaturan arsip itu hendaknya mempergunakan suatu sistem. Sistem yang dipergunakan dalam pengurusan atau pengaturan arsip dinamakan sistem filing (filing system).

DOKUMEN DAN DOKUMENTASI

1. Kamus administrasi perkantoran memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan dokumen atau documen adalah warkat asli yang dipergunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai bahan untuk mendukung suatu keterangan.

Dalam perkembangan selanjutnya istilah document berarti nasakah naskah asli yang telah di daftar secara sah menurut ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan (piagam atau tratat).

Yang dimaksud dokumen adalah semua bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan, cetakan, maupun dalam bentuk rekaman lainnya seperti pita suara/ cassets, vidio tapes, film, filmstrip, slide, microfilm, microfiche, gambar dan foto.

Pengertian yang pertama lebih menekankan dokumen dalam bentuk aslinya (keaslian dokumen). Sedangkan pengertian yang kedua memberikan gambaran yang lebih luas, bahwa dokumen tidak hanya terbatas dalam bentuk aslinya saja, dan tidak terbatas pada bahan yang tertulis atau tercetak saja, tetapi termasuk dokumen dalam bentuk rekaman gambar dan sebagainya.

Kesamaan dua definisi tersebut ialah bahwa keduanya menekankan pengertian dokumen dari segi materialnya (recorded material).

2. Arti dokumentasi bermacam-macam, tergantung pada segi peninjauannya. Ada orang yang memberikan definisi dokumentasi segi material, dan di lain pihak memberikan definisi okumentasi sebagai kegiatan atau pekerjaan yang aktif. Kamus administrasi perkantoran memberikan definisi tentang dokumentasi atau pendokumenan atau documentation dengan mempergunakan dua sumber sebagai berikut:

a. Internasional federation for dokumentation memberikan perngertian bahwa dokumentasi (documentation) adalah pengumpulan, penyusunan atau pengolahan berbagai macam dokumen mengenai semua hasil aktivitas manusia.

b. Seminar dokumentasi / arsip Kementrian-kementrian, seminar ini diadakan di Jakarta, berlangsung dari tanggal 28 Februari sampai dengan 2 Maret 1957, memberikan perumusan bahwa dokumentasi adalah suatu usaha aktif bagi suatu badan yang melayani badan tadi dengan menyajikan hasil pengolahan bahan-bahan dokumen yang bermanfaat bagi badan yang mengadakan dokumentasi tersebut.

Dua definisi ini jelas memberikan suatu pengertian bahwa dokumentasi merupakan kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan aktif. Dalam buku pengantar ilmu dokumentasi terdapat beberapa definisi tentang dokumentasi, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

a. Dokumentasi tidak lain adalah sekumpulan catatan, baik dalam bentuk tulisan maupun cetakan, serta rekaman tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, pengalaman-pengalaman, pendapat-pendapat, penemunan-penemuan, maupun spesifikasi-spesifikasi hasil-hasil karya yang terbaru di bidang-bidang tertentu yang dilalukan secara amat selektif untuk dimanfaatkan sewaktu - waktu sebagai bahan mentah dalam proses penetapan langkah-langkah berikutnya.

46

b. Dokumen merupakan sejumlah bahan-bahan bukti yang terekam / tercat dan memperlihatkan karakteristik - karakteristik sebagaian atau semua sistem manajeman, termasuk di dalamnya; seluruh berkas barang bukti tentang pilihan-pilihan ataupun keputusan-keputusan yang pernah dibuat sebelumnya selama pengkajian suatu sistem (Pembinaan, dan pengembangan sistem informasi manajeman).

Dua difinisi diatas lebih menekankan segi materialnya, berdasarkan beberapa pengertian di atas selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian definisi dapat ditafsirkan dalam dua versi yaitu:

Versi pertama, dokumentasi sebagi kumpulan bahan-bahan bukti baik dalam bentuk tulisan, maupun cetakan, rekaman maupun gambar-gambar yang dilakukan secara selektif, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan kehidupan kemanusiaan

Versi kedua, dokumentasi sebagai pekerjaan aktif yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pengadaan, pemrosesan, pengolahan dokumen-dokumen tersebut, yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah sehingga berguna bagi para pemakai jasa infomasi.

• Bidang dan sumber Dokumentasi

Setelah kita memperhatikan pengertian dokumentasi tersebut, dapatlah diketahui bahwa bidang gerak dokumentasi lebih luas dari pada kearsipan, kearsipan merupakan bagian dari dokumentasi, bidang dokumentasi dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu:

1. Dokumentasi literer atau dokumentasi pustaka. 2. Dokumentasi korpoil (corporeel) atau dokumentasi benda yang merupakan

bahan-bahan bagi dokumentasi museum-museum. 3. Dokumentasi privat atau dokumentasi kearsipan.

Dengan demikian dokumentasi meliputi tugas kearsipan, perpustakaan dan kemuseuman, sehingga dokumentasi sangat penting dalam setiap kegiatan apapun, bidang dokumentasi antara lain mempunyai tugas berikut:

a. Mengumpulkan baha-bahan yang mempunyai nilai. Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan ini terdiri dari kegiatan mencari dan menyeleksi bahan - bahan / informasi.

b. Mengolah bahan-bahan, data-data / fakta serta sumber infomasi yang relevan.

c. Menyusun atau menata bahan-bahan, data-data / fakta-fakta tersebut secara sistematis.

d. Mempersatukan / mengelompokkan bahan-bahan yang sama dan yang berkaitan satu sama lain.

e. Menyiapkan bahan-bahan, data, fakta, dokumen tersebut untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak yang memerlukan.

f. Menyimpan dan memelihara bahn-bahan, data, dokumen secara sistematis. g. Menyebarluaskan bahan-bahan, data, fakta, dokumen secara selektif kepada

pemakai jasa atau kepada pihak yang memerlukan, baik yang diminta maupun yang tidak diminta.

Tentang tugas dan kewajiban dokumentasi sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1961 Tentang Tugas dan Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalan lingkungan Pemerintah (Lembar Negara Tahun 1961 No. 311, Tambahan Lembaran Negara 2369. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peratuan Presiden itu ditetapkan bahwa tugas kewajiban dokumentasi ialah

47

menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti kata yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan tersebut, ditegaskan bahwa dokumentasi menjalankan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut (pasal 3): • Menyediakan keterangan-keterangan berikut yang dikutip, disadur,

diterjemahkan, disaring, difotokopi atau direkam dari segala dokumen pustaka. • Memberitahukan perihal tersedianya keterangan-keterangan itu. • Atas permintaan menyusun suatu dokumen baru sebagai lanjutan dari usaha

dimaksud pada angka / butir 1. Sumber dokumentasi dapat mencakup bahan-bahan seperti:

a. Buku, yang mencakup buku-buku seperti: - buku-buku referensi - buku pelajaran elementar - buku petunjuk /pegangan/handbook - buku laporan (yang telah dijilid) - buku monografi - disertasi - buku kamus (kamus perdagangan) - buku tabel-tabel - buku bibliografi - buku petunjuk telepon b. Majalah-majalah, yang memuat artikel-artikel hasil penelitian c. Surat kabar (koran-koran) d. Manuskrip/naskah e. Brosur, pamflet, leaflet f. Film, Slide, microfilm, microfiche H. Foto, gambar, peta, grafik I. Tape/vidio-tape J. Katalog K. Surat-surat, dan lain-lain.

L A P O R A N Laporan adalah suatu bentuk informasi, baik berupa lisan maupun tertulis

Fungsi laporan adalah: sebagai alat kerjasama, alat pertanggungjawaban dan pengawasan, dan alat penyampaian informasi.

Tujuan laporan: mengatasi masalah, mengambil keputusan, mengetahui perkembangan / kemajuan, mengadakan pengawasan, pengendalian atau perbaikan, menemukan teknik-teknik baru.

Syarat laporan: 1. benar dan objektif 2. jelas dan cermat 3. lengkap 4. angsung mengenai sasaran 5. tegas dan konsisten 6. dibuat segera setelah suatu kejadian/peristiwa berlangsung 9. tepat penerimaannya

Peranan laporan administrasi: 1. pertanggungjawaban dan pengawasan 2. penyampaian informasi 3. bahan pengambilan keputusan 4. alat pembina kerjasama 5. alat pengembangan cakrawala wawasan

48

Batang Tubuh Laporan Bagian ini merupakan bagian yang terpenting laporan, karena bagian inilah dipaparkan segala data fakta yang telah diolah, batang tubuh laporan yang merupakan isi pokok dari laporan biasanya mengandung uraian tentang;

1. Data dan fakta pelaksanaan kegiatan 2. Fakta tentang tujuan yang telah dicapai 3. Masalah-masalah yang dihadapi 4. Pembahasan atau analisis masalah.

Kesimpulan adalah hal-hal yang besar dalam penyajian bab sebelumnya, perlu diingat bahwa masalah tidak disimpulkan, yang disimpulkan adalah fakta, dan pemecahan masalah.

Saran adalah semacam teraphy atau pengobatannya atau langkah-langkah yang akan dijalankan untuk pemecahan masalah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, saran sifatnya harus dinamis, saran pada dasarnya berasal dari yang telah disajikan maupun yang berasal di luar penyajian yang telah disajikan.

Lampiran, suatu lampiran mempunyai dua tujuan yaitu; 1. Bahan yang disajikan yang sebagaian telah disinggung dalam batang tubuh

laporan dianggap perlu oleh sepembuat laporan, untuk dibaca seluruhnya oleh pejabat yang berkepentingan.

2. Bahan yang dijadikan laporan yang semula direncanakan dimsukan ke dalam tubuh laporan, namun mengngat panjangnya bahan tersebut dan juga dikhawatirkan dapat menganggu kontonuitas pembaca, terpaksa dimasukkan ke dalam lampiran.

Sistimatika penyajian laporan di sini adalah pembidangan atau pengelompokan

dan materi yang disajikkan, sistematika laporan yang lazim dikenal di Indonesia ini ada dua yaitu:

a. Sistem desimal (digit system) b. Sistem gabungan angka dan huruf.

Unsur-unsur dalam organisasi: 1. kelompok orang 2. kerjasama 3. tujuan 4. keterikatan formal 5. susunan hierarkhi

Fungsi pekerjaan kantor: 1. Membantu pimpinan mengambil keputusan 2. Sebagai sumber informasi 3. Memberikan pelayanan administrasi 4. Memberikan pelayanan masyarakat

Untuk memahami tentang ketentuan penerapan surat menyurat di lingkup Departemen

Kehutanan, Saudara disarankan mempelajari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10295/Kpts-II/2002 tanggal 16 Desember 2002, tetang Pedoman Tata Persuratan Dinas Departemen Kehutanan.

49

MATERI MATRIKULASI FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Materi di bidang Fungsi dan Stuktur Organisasi yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (Pegawai) mengenai Fungsi dan Stuktur organisasi (Departemen Kehutanan). Peserta ujian dinas harus mendapat skor diatas nila minimal (40). KISI-KISI MATERI FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEBAGAI BERIKUT: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sesuai Peraturan Menhut No. P.13/Menhut-II/2005 tanggal 6 Mei 2005, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan sesuai dan Peraturan Keputusan Menhut lainnya yang terkait sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal (Eselon I)

1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Kepegawaian 3. Biro Hukum dan Organisasi 4. Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi 5. Biro Umum Eselon II 6. Pusat Diklat Kehutanan 7. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan 8. Pusat Standardisasi dan Lingkungan 9. Pusat Informasi Kehutanan 10. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s.d. IV

11. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan 2. Inspektorat Jenderal (Eselon I)

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Inspektorat I 3. Inspektorat II Eselon II 4. Inspektorat III 5. Inspektorat IV 6. Inspektorat Khusus

3. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Eselon I) 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan 3. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan 4. Direktorat Konservasi Kawasan Eselon II 5. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati 6. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Penghutanan Sosial (Eselon I)

1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

3. Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Eselon II 4. Direktorat Bina Perhutanan Sosial 5. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

5. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Eselon I) 1. Sekretaris Direktorat Jenderal 2. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi 3. Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam 4. Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman Eselon II

50

5. Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan 6. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

6. Badan Planologi (Eselon I) 1. Sekretariat Badan 2. Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan 3. Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Eselon II 4. Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 5. Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Eselon I) 1. Sekretariat Badan 2. Pusat Penelitian & Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam 3. Pusat Penelitian & Pengembangan Hutan Tanaman Eselon II 4. Pusat Penelitian & Pengembangan Hasil Hutan 5. Pusat Penelitian & Pengembangan Sosial ekonomi & Kebijakan Kehutanan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan di Daerah terdiri dari: 1. Dibawah Sekretariat Jenderal (Pusat Diklat Kehutanan )

Balai Diklat Kehutanan (Eselon III/a).

2. Dibawah Direktorat Jenderal PHKA a. Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (Eselon II/b), dan Balai Konservasi

dan Sumber Daya Alam (Eselon III/a) Sesuai SK Menhut No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007.

b. Balai Besar Taman Nasional (Eselon II/b), dan Balai Taman Nasional (Eselon III/a) Sesuai SK Menhut No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007.

3. Dibawah Direktorat Jenderal RLPS

a. Balai Pengelolaan DAS (Eselon III/a), Sesuai SK Menhut No. P.15/Menhut-II/2007 tanggal 4 Mei 2007

b. Balai Perbenihan Tanaman Hutan (Eselon III/a) c. Balai Persuteraan Alam( Eselon III/a) d. Balai Pengelolaan Hutan Mangrov ( Eselon III/a) Sesuai SK Menhut No. P.4/Menhut-

II/2007 tanggal 6 Februari 2007.

4. Dibawah Direktorat Jenderal BPK Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (Eselon III/a) Sesuai SK Menhut No.

557/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006. 5. Dibawah Badan Planologi Kehutanan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Eselon III) Sesuai Sk Menhut No. P.25/Menhut-II/2006 tanggal 16 Juli 2007.

6. Dibawah Badan Litbang Kehutanan a. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Samboja (eselon III.a) Sesuai SK Menhut No.

P.30/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006. b. Balai Penelitian Kehutanan Ciamis (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No. P.31/Menhut-

II/2006 tanggal 2 Juni 2006. c. Balai Penelitian Kupang (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No. P.32/Menhut-II/2006

tanggal 2 Juni 2006. d. Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No.

P.33/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

51

e. Balai Penelitian Aek Nauli (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No. P.34/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

f. Balai Penelitian Makassar (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No. P.35/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

g. Balai Penelitian Kehutanan Manado (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No. P.36/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

h. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa (Eselon II/b) Sesuai SK Menhut No. P.37/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

i. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (eselon II/b) Sesuai SK Menhut No. P.38/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

j. Balai Penelitian Kehutanan Solo (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No. P.39/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

k. Balai Penelitian Kehutanan Manokwari (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No. P.40/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

l. Balai Penelitian Kehutanan Mataram (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No. P.41/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

m. Balai Penelitian Kehutanan Palembang (Eselon III.a) Sesuai SK Menhut No. P.42/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

n. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor (Eselon III/a) Sesuai SK Menhut No. P.43/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

o. Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat Kuok (Eselon III/a) Sesuai SK Menhut No. P.44/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006.

- Pusat Pengendalian Kehutanan Regional (eselon II) sebagaimana diatus dalam

Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.17/Menhut-II/2005 tanggal 11 Juli 2005, yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.13/Menhut-II/2005 tanggal 6 Mei 2005, adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Departemen Kehutanan, dengan pembagian wilayah kerja meliputi :

1. Wilayah Sumatera dan sekitarnya, di bawah wilayah kerja Pusat Pengendalian

Kehutanan Regional I. 2. Wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dan sekitarnya, di bawah wilayah

kerja Pusat Pengendalian Kehutanan Regional II. 3. Wilayah Kalimantan dan sekitarnya, di bawah wilayah kerja Pusat Pengendalian

Kehutanan Regional III. 4. Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dan sekitarnya, di bawah wilayah kerja Pusat

Pengendalian Kehutanan Regional IV.

- Perubahan Kedua Peraturan Menhut No. P.13/Menhut-II/2003 tanggal 6 Mei 2006, dengan nomor P.35/Menhut-II/2005 tanggal 11 Juli 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Kehutanan (Eselon I.b).

- Perubahan Ketiga Peraturan Menhut No. P.13/Menhut-II/2003 tanggal 6 Mei 2006,

dengan nomor P.46/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Khusus (Eselon II).

- Perubahan Keempat Peraturan Menhut No. P.13/Menhut-II/2003 tanggal 6 Mei 2006,

dengan nomor P.71/Menhut-II/2006 tanggal 7 Nopember 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 31/Menhut-II/2007 tanggal 7 Agustus 2007,

tantang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

52

- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2007 tanggal 14 Nopember 2007, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran / Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Yang Ditunjuk Selaku Koordinator.

- Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007, tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Tata Urutan PP No. 6 Tahun 2007 anggal 28 Januari 2007 adalah sebagai berikut: 1. Bab I Ketentuan Umum 2. Bab II Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 3. Bab III Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 4. Bab IV Pemanfaatan Hutan 5. Bab V Hutan Hak 6. Bab VI Industri Primer Hasil Hutan 7. Bab VII Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan 8. Bab VIII Pembinaan dan Pengendalian 9. Bab IX Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

10. Bab X Ketentuan Peralihan 11. Bab XI Ketentutan Penutup.

- Beberapa pasal dan ayat dalam PP No. 6 Tahun 2007 telah mengalami perubahan sebagaimana dalam PP No. 3 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, tentang Tata Guna Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, serta Pamanfaatan Hutan.

53

MATRIKULASI PENGETAHUAN SUBSTANTIF Materi di bidang Substantif yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (Pegawai) mengenai visi dan misi dari suatu organisasi (Departemen Kehutanan). Peserta ujian dinas harus mendapat skor diatas nilai minimal (40), karena bobotnya untuk materi tersebut 8 %. KISI-KISI MATERI PENGETAHUAN SUBTANTIFSEBAGAI BERIKUT: Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosisten dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu serta optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan Kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan mafaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Hutan mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi

Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usahayang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan / atau hutan produksi.

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan /atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora & Fauna) serta unsur non hayati tanah, Iklim dan

54

topografi) pada suatu kawasan kepada jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Izin pungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume.

Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.

Provisi sumber daya hutan yang selnjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.

Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, regili dan budaya. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan Reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Penyelenggaran rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik yang pelaksanaanya diutamakan melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Penyelenggara perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungan agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi tercapai secara optimal dan lestari.

55

Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerindan dan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : • 500 (lima ratus) meter dari tepi eaduk atau danau • 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air kiri kanan sungai di daerah rawa. • 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai • 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai • 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang • 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi sungai Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisen dan lestari. Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Kesatuan Pemangukuan Hutan mempunyai tugas dan fungsi : 1. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : a. tata hutan dan penyusunan rencana penglolaan hutan; b. pemanfaatan hutan; c. pengguna kawasan hutan; d. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan e. perlindungan hutan dan konservasi alam. 2. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan Kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; 3. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. 4. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya. 5. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan. Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari :

1. Tata batas; 2. inventarisasi hutan; 3. pembagian ke dalam blok atau zona; 4. pembagian petak dan anak petak; dan 5. pemetaan.

Rencana pengelolaan hutan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang memuat unsur-unsur sebagai berikut

a. tujuan yang akan dicapai KPH b. kondisi yang dihadapi dan

56

c. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

2. Rencana pengelolaan jangka pendek memuat unsur-unsur sabagai berikut:

a. tujuan pengelolaan hutan jangka pendek dalam skala KPH yang bersangkutan; b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya; c. target yang akan dicapai; d. basis data dan informasi; e. kegiatan yang akan dilaksanakan; f. status neraca sumber daya hutan; g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan h. partisipasi para pihak.

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung melalui kegiatan :

1. budidaya tanaman obat; 2. budidaya tanaman hias; 3. budidaya jamur; 4. budidaya lebah; 5. penangkaran satwa liar; 6. rehabilitasi satwa ; atau 7. budidaya hijauan makanan ternak.

Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan

ketentuan: 1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; 2. pengolahan tanah terbatas; 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; 4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau 5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Istilah - istilah kehutanan: 1. Agroforestry adalah bentuk pemanfaatan lahan yang dapat memenuhi kebutuhan

petani, rimbawan, dan / atau peternak. 2. Appendix I CITES adalah golongan jenis tumbuhan dan satwa yang dianggap sangat

langka sehinga pemanfaatannya harus diawasi secara ketat hanya untuk keperluan tertentu seperti konservasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta bukan untuk kepentingan komersial, kecuali bila berasal dari penangkaran.

3. Appendix II CITES adalah golongan jenis tumbuhan dan satwa yang dianggap langka tetapi masih dapat dimanfaatkan seraca terbatas antara lain dengan penjatahan (quota) dan pengawasan.

4. Appendix III CITES adalah golongan jenis tumbuhan dan satwa yang dianggap langka untuk geografi atau negara tertentu, sehingga ekspor spesimen dari negara atau kawasan tersebut harus diperlukan seperti jenis-jenis yang tergolong dalam Appendix I

5. Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru (dapat berupa hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonservasi, tanah negara lainnya dan tanah milik) yang di dalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan.

6. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang diperlukan dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

7. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) adalah konvensi internasional yang bertujuan untuk membentuk sistem pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa langka dan terancam punah serta produk-produknya secara Internasional.

8. Dendrologi adalah salah satu cabang ilmu tumbuhan yang sekarang telah berdiri sendiri disamping ilmu-ilmu lain yang termasuk didalamnya, antara lain morfologi

57

tumbuhan, anatomi, fisiologi,sitologi, embryologi, genetika, fitogeografi, palaenologi, evolusi, sosiologi, dan mikroteknik. Dendrologi adalah ilmu yang mempelajari Klasifikasi, Tata Nama dan Identifikasi Tumbuhan.

9. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembangbiak secara alami.

10. Hak pengusahaan hutan adalah hak untuk pengusaha hutan di dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan.

11. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.

12. Hutan adalah suatu kesatuan ekositem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepehonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

13. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 14. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 15. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

tanah. 16. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi

hasil hutan. 17. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

pemerintah untuk dipertanahkan keberadaannya sebagai hutan tetap. 18. Kawasan konservasi adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Suaka Alam,

Kawasan Pelestarian Alam, taman buru dan hutan lindung. 19. Kawasan Pelestarian adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun

diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan serta lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

20. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyagga kehidupan.

21. Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu atas hak, untuk kegiatan perburuan.

22. Klimatologi adalah ilmu atmosfir, yaitu keterangan dan penjelasan mengenai peredaran cuaca dab unsur-unsur atmosfir dalam jangka pendek dan panjang.

23. Konservasi di dalam kawasan atau konservasi kawasan (in-situ konservasi) adalah suatu upaya yang dilakukan melalui pengawetan jenis tumbuhan dan / atau satwea di dalam habitat aslinya dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta proses ekosistemnya agar berjalan secara alami.

24. Konservasi di luar kawasan atau konservasi tumbuhan dan satwa liar ( ex-situ konservasi) adalah suatu upaya yang dilakukan melalui pengawetan jenis tumbuhan dan / atau satwa yang dilakukan di luar habitat aslinya, dengan maksud antara lain untuk menunjang upaya pelestarian yang dilakukan di dalam kawasan konservasi.

25. Menuju bahaya punah ( vulnerable), adalah taxa yang populasinya menurun dratis sebagai akibat eksploitasi yang berlebihan dan adanya kerusakan habitat. Hal ini meliputi pula taxa yang populasinya begitu besar, tetapi mengalami ancaman karena timbunyafaktor perusak di seluruh wilayah penyebarannya.

26. Merambah hutan adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

58

27. Nyaris punah (endangered) adalah taxa yang jumlah anggotanya telah berkurang sampai tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit secara drastis, sehingga berada dalam keadaan kritis sekali dan mendekati kepunahan.

28. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melaui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

29. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.

30. Silvika adalah pengetahuan mengenai hutan dengan pohon-pohonnya yang berkaitan dengan pertumbuhannya, pembiakannya dan reaksi terhadap perubahan-perubahan tempat tumbuhnya.

31. Silvikultur adalah suatu cabang dan dasar dari ilmu kehutanan yang merupakan ilmu dan seni dalam usaha menanam, menumbuhkan, memelihara dan melaksanakan permudaan hutan berdasarkan pengetahuan silvika dalam pengelolaan hutan.

32. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa kenaekaragaman dan /atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

33. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.

34. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi.

35. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

36. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

37. Tebang pilih Tanam Indonesia adalah salah satu sistem silvikultur yang diterapkan pada hutan alam tidak seumur di Indonesia.

38. Wisata alam terbatas, adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terbatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa di dalam kawasan suaka margasatwa, zona rimba Taman Nasional, blok perlindungan pada Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan pengelola.

Sistimatika UU Pokok Kehutanan nomor 41 tahun 1999 sebagai berikut: ♦ UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya. ♦ UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati ♦ UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( telah diganti dengan UU

No. 32 Tahun 2004) ♦ UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

(telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004) Jenis-Jenis hutan menurut fungsinya yaitu:

1. Hutan lindung, terdapat di lereng-lereng gunung, hutan jenis ini mempunyai fungsi untuk melindungi kesuburan tanah, menyimpan dan mengatur sumber air, serta melindungi tanah dari bahaya erosi. 2. Hutan produksi, yaitu hutan yang seluruhnya dapat diambil hasilnya. Jenis hutan menurut jenis pohon-pohonnya yaitu 1. Hutan homogen, yaitu hutan yang pohon-pohonnya hanya terdiri dari satu jenis

pohon.

59

2. Hutan heterogen, yaitu hutan yang pohon-pohonnya terdiri dari bermacam-macam pohon.

• Sumber Daya Alam menurut kemungkinan pemulihannya dapat dikelompokkan ke

dalam tiga golongan sebagai berikut; 1. Sumber Daya Alam yang selalu tersedia adalah jenis sumber daya alam yang

senantiasa ada, dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara terus menerus, seperti sinar matahari dan udara.

2. Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi kembali, pembaharuan tersebut dapat dilakukan secara alamiah atau dengan bantuan (rekayasa manusia).

3. Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang jika habis tidak dapat diperbaharui lagi, kalaupun dapat diperbaharui, akan memakan waktu yang cukup lama.

• Sumber Daya Alam menurut sifatnya terbagi ke dalam dua kelompok yaitu:

a. Sumber Daya Alam Fisik (anorganik), yaitu sumber daya alam berupa benda mati, seperti tanah, batuan, dan udara. b. Sumber Daya Alam Hayati (organik), yaitu sumber daya alam berupa benda

hidup, yang meliputi kelompok hewan dan tumbuh-tumbuhan.

• Sumber Daya Alam menurut lokasinya terbagi ke dalam du kelompok yaitu: a. Sumber Daya Alam Terestrial, yaitu kelompok sumber daya alam yang terdapat

diwilayah daratan b. Sumber Daya Alam Akuatik, yaitu kelompok sumber daya alam yang terdapat di

wilyah perairan, baik danau, sungai, rawa maupun laut.

• Sumber Daya Alam menurut Wujudnya terbagi menjadi dua jenis yaitu: a. Sumber Daya Alam Nyata, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bebatuan. b. Sumber Daya Alam Abstrak, yang tidak dapat dilihat dan diraba dengan

pancaindera, seperti udara, panas bumi, dan sinar matahari.

• Sumber Daya Alam menurut nilai kegunaannya dibagi menjadi dua bagian yaitu: a. Sumber Daya Alam Ekonomis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperoleh

dengan mengeluarkan biaya, seperti logam mulia, gamping, kaolin, pasir, dan batubara.

b. Sumber Daya Alam Non – Ekonomis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperoleh tanpa perlu mengeluarkan biaya, seperti sinar matahari dan udara.

60

MATERI MATRIKULASI BAHASA INDONESIA Materi di bidang Bahasa Indonesia yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (Pegawai) mengenai Bahasa Indonesia. Peserta ujian dinas harus mendapat skor diatas nilai minimal (40), karena bobot untuk materi tersebut 6 %. KISI-KISI MATERI BAHASA INDONESIA SEBAGAI BERIKUT: I. FONOLOGI Aspek dasar pada setiap tatabahasa adalah fonologi, yang mempelajari fonem, yakni bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti dan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sebagai satuan bunyi bahasa terkecil, fonem berbeda dengan huruf, huruf merupakan lambang bunyi, lambang suara. Dalam bahasa Indonesia, misalnya satu huruf abdjad senantiasa memiliki satu lambang. Sedangkan bunyi bahasa terkecil dapat terjadi atas satu atau beberapa huruf. Satu bunyi terkecil dapat terjadi atas beberapa lambang. Alat untuk menghasilkan dan cara menghasilkan fonem dan huruf ini dipelajari dalam fonologi. Fonologi memiliki dua bidang yakni bidang fonetik dan bidang fonemik.

1. Fonologi mempelajari dan menjelidiki bunyi-bunyi ujar, serta menganalisis bagaimana cara menghasilkan bunyi-bunyi ujar tersebut dengan alat ucap manusia. Alat ucap manusia sebagai penghasil fonem dapat dibagi atas tiga macam yaitu:

1. Udara, yakni benda yang dihembuskan dari paru-paru melalui kerongan dan diteruskan ke rongga mulut. 2. Artikulator, yakni alat ucap yang dapat digerakkan menuju daerah artikulasi.

Artikulator ini adalah labium (bibir) dan apex (ujung lidah). 3. Artikulasi, yakni alat ucap yang tidak dapat digerakkan, beberapa artikulasi ini

menjadi tujuan sentuh artikulator, yang termasuk adalah; dentum (gigi), alvioli (lengkung kaki gigi), Palatum (langit keras), velum (langit lembut), uvulum (anak tekak), phanix (rongga tekak), pita suara, rongga hidung, larinx (rongga bawah) dan daun lidah.

2. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujar dalam fungsinya sebagai pembeda arti.

Fonem Bahasa Indonesia dapat dibedakan atas dua macam:

2. Fonem vokal, fonem ini terbagi atas tiga macam yaitu: a. Vokal tunggal : buku, dari, kita, dsb. b. Gugus vokal : taat, tabiat, dia. c. Vokal rangkap / diftong : pulau, harimau, pantai.

2. Fonem konsonan, berdasarkan kedudukannya dalam kata terbagi atas tiga macam yaitu:

a. Konsonan tunggal : buku, tiga, lima b. Gugus konsonan : indah, anda, minta c. Kluster : proklamasi, dratis, tenang

Fonem dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: a. Vokal tunggal dan konsonan tunggal masing-masing satu fonem atau satu huruf. b. Gugus vokal dan gugus konsonan dihitung berdasarkan jumlah huruf. c. Diftong dan kluster masing-masing dihitung satu fonem. Fonem serap diantaranya adalah : - F : Kafan, fakta, manfaat Z : lazim, lezat, zat - Kh : khusus, khotib, akhir W : universitas, vokal - Q : alquran X : sinar X

61

Perubahan Fonem: Kosakata bahasa Indonesia dalam perkembangannya pernah mengalami suatu perubahan dalam bidang fonem, proses itu disebut:

1. Asimilasi : penyamaan. Dalam ilmu bahasa berarti proses adanya dua bunyi yang tidak sama dijadikan satu sama atau hampir sama. Asimilasi dibagi atas dua bagian. a. Asimilasi progresif, yakni bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang

mengasimilasikan. b. Asimilasi regresif, yakni asimilasi ini terjadi apabila bunyi yang diasimilasikan

terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikan 2. Diasimilasi; proses adanya dua bunyi yang sama menjadi tidak sama. 3. Suara bakti; bunyi ynag ditimbulkan antara dua fonem.

Intonasi : Kerjasama antara tinggi – rendah, panjang – pendek, keras – lembut, tekanan-tekanan, perhentian – perhentian inilah yang disebut intonasi. EJAAN BAHASA INDONESIA A. Ejaan CH. A. Van Ophuysen, ejaan in i berlaku sejak tahun 1901 hingga tahun 1947.

Beberapa ciri ejaan ini adalah adanya huruf – huruf oe untuk u, dj untuk j, Ch untuk kh, tj untuk c, sj untuk sy dan sebagainya.

B. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi, Ejaan ini berlaku sejak 1 April 1947 sebagai hasil penyederhanaan atas ejaan AH.A.Van Ophyysen dan merupakan hasil rekomendasi pada Konggres Bahasa Indonesia 1 di Sala tahun 2938.

C. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Ejaan ini berlaku sejak 17 Agustus 1972 untuk wilayah seluruh Indonesia. Dasa penyempurnaan adalah: 1. Menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia dengan perkembangan bahasa Indonesia. 2. Membina ketertiban dalam menulis huruf dan tanda baca. 3. Memulai usaha pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. 4. Mendorong pengembangan bahasa Indonesia.

Perubahan pokok dari Ejaan Suwandi menjadi EYD Misalnya: - dj menjadi j - j menjadi y - nj menjadi ny - sj menjadi sy - tj menjadi c - ch menjadi kh. PEDOMAN UMUM EJAAN INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN A. Abjad Abjad yang digunakan dalam bahasa indonesia terdiri atas:

Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama

A a a J j Je S s es B b Be K k ka T t te C c ce L l el U u u D d de M m em V v fe E e e N n en W w we F f ef O o o X x eks G g ge P p pe Y y ye H h ha Q q ki Z z zet I i i R r er

B. Vokal Huruf vokal

62

Huruf CONTOH

di depan di tengah di belakang

a api padi lusa e’ enak petak turne emas kena metode i itu simpan murni o oleh kota toko u ulang bumi ibu

C. Diftong Diftong yang dieja au,ai dan oi dilafalkan sebagai vokal yang diikuti oleh bunyi konsonan

luncuran w atau y. Jadi diftong bukanlah gabungan dua vokal. Istilah semivokal yang kadang-kadang dipakai untuk w dan y sudah menunjukkan

keduanya bukan vokal. Bandingkan beda lafal antara harimau dan menggulai (au, dam ai disini tergolong

diftong), dengan mau dan menggulai teh (au dan ai disini masing-masing merupakan deret dua vokal).

Huruf CONTOH PEMAKAIAN

di depan di tengah di belakang

ai - - pandai au aula saudara harimau oi - - amboi

D. KONSONAN

Huruf

CONTOH PEMAKAIAN

di depan di tengah di belakang

b bahasa sebut adabi c cakap kaca - d dua ada Abad f fakir kafan maaf g guna tiga jajag h hari saham tuah j jalan manja - k kami paksa paksa politik - rakyat bapak khusus akhir tarikh l lekas alas kesal m maka kami diam n nama anak daun ng ngilu angin pening ny nyata hanya - p pasang apa siap q guran furqan - r raih bara putar s sampai asli lemas

63

sy syarat isyarat arasy t tali mata rapat v varia lava - w wanita hawa - x xenon - - y yakin payung - z zeni lazim -

E. PERSEKUTUAN

Setiap suku kata Indonesia ditandai oleh sebuah vokal. Vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh konsonan. 1. Bahasa Indonesia mengenai empat macam pola umum suku kata :

a. V a – nak i – tu ba – u b. VK ar – ti an – tik om – bak c. KV ra – kit ma – in i – bu d. KVK pin – tu hi – lang ma – kan

2. Bahasa Indonesia memiliki pola suku kata yang berikut: a. KKV pra-ja sas-tra in-fra b. KKVK blok trak-tor prak-tik c. VKK eks ons - d. KVKK teks pers kon-teks e. KKVKK kom-pleks - - f. KKKV stra-te-gi in-stru-men - 3. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. Kalau di tengah kata ada dua vokal yang berurutan, pemisahan tersebut dilakukan

diantara kedua vokal itu. Contoh : ma-in, sa-at, bu-ah. b. Kalau di tengah kata ada konsonan diantara dua vokal, pemisahan tersebut

dilakukan sebelum konsonan itu. Contoh : a-nak, ba-rang, su-lit. Karena ng, ny, sy, kh melambangkan satu konsonan gabungan itu tidak pernah

diceraikan sehingga pemisah suku kata terdapat sebelum atau sesudah pasangan huruf itu. Contoh : sa-ngat, nyo-nya, is-sya-rat, akhir, ang-ka, akh-lak.

c. Kalau di tengah kata ada dua konsonan yang berurutan pemisahan tersebut terdapat diantara kedua konsonan itu. Contoh : man-di, som-bong, swas-ta, cap-lok, ap-ril.

d. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih, pemisah tersebut dilakukan diantara konsonan yang pertama dengan yang kedua. Contoh: in-stru-men, ul-tra, in-fra, bang-krut, ben-trok.

4. Imbuhan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. Contoh: ma-kan-an, me-me-nuh-i, bel-a-jar, mem-ban-tu, per-lah.

F. NAMA DIRI Penulisan nama sungai, gunung, jalan. Dan sebagainya, disesuaikan dengan Ejaan Yang

Disempurnakan. Nama orang, badan hukum, dan nama diri lain yang sudah lazim disesuaikan dengan EYD kecuali bila ada pertimbangan khusus.

II. PENULISAN HURUF I. Huruf besar atau huruf kapital 1. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata awal kalimat. Misalnya : Ada gula, ada semut. Apa maksudmu ?

64

Kita harus bekerja keras. Selamat pagi.

2. Huruf besar atau huruf kapitan dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya : Adik bertanya, “Kapan kita pulang ?”

Bapak menasihatkan, “Berhati-hatilah, Nak!” “Kemarin engkau terlambat”, katanya

3. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya.

Misalnya : Allah Mahakuasa Yang Maha Pengasih Quran Alkitab Weda Islam Kristen Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambaNya.

Bimbinglah hamba-MU, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat.

4. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagaman yang diikuti nama orang.

Misalnya : Haji Agus Salim Nabi Ibrahim Imam Syafii Sultan Hasanuddin Mahaputra Yamin Tetapi perhatikan penulisan berikut: Hasanuddin, sultan Makssar, digelari juga Ayam Jantan dari Timur.

5. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang.

Misalnya : Gubernur Ali Sadikin Laksana Muda Udara Husein Sastranegara Mentri Adam Malik Profesor Supoma

Tetapi perhatikan penulisan berikut : Siapakah Gubernur yang baru dilantik itu ? Brigadir Jenderal Ahmad baru dilantik menjadi mayor Jenderal.

6. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai guruf pertama nama orang. Misalnya : Amir Hamzah Dewi Sartika Halim Perdanakusumah Wage Rudolf Supratman

7. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa.

Misalnya : bangsa Indonesia bangsa India bangsa Inggris 8. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertana nama tahun, bulan,

hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya : tahun Hijrah tarikh Masehi bulan Agustus Bulan Maulud hari Jumat hari Galungan Hari lebaran hari Natal Perang Candu Proklamasi Kemerdekaan Tetapi perhatikan penulisan berikut : memproklamasi kemerdekaan

9. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama khas geografi. Misalnya : Asia Tenggara Banyuwangi Bukit Barisan Cirebon Danau Toba Gunung Semeru Jalan Diponegoro Jazirah Arab Kali Brantas Selat Lombok Tanjung Harapan Teluk Benggala Terusan Suez Tetapi perhatikan penulisan berikut : berlayar ke teluk menyeberangi selat mandi di kali pergi ke arah barat

10. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi.

Misalnya : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

65

Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Iran Majelis permusyawaratan Rakyat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Undang-Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tetapi perhatikan penulisan berikut: menurut undang-undang dasar kita pemerintah republik itu

11. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar dan judul karangan, kecuali kata partikel, seperti : di, ke, dari, untuk, dan.

Misalnya : Dari Ave Maria ke jalan Kain ke Roma. Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah Lanjutan Atas Salah Asuhan. 12. Huruf besar atau huruf kapital dipakai dalam singkatan nama gelar dan spaan.

Misalnya : Dr. Dokter Ir. Insinyur M.A. Master of Arts. Ny. Nyonya Prof. Profesor Sdr. Saudara S.E. Sarjana Ekonomi S.H. Sarjana Hukum S.S. Sarjana Sastra Tn. Tuan Catatan: Singkatan diatas selalu diikuti oleh tanda titik. 13. Huruf besar atau huruf kapitan dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk

hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kaka, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. Misalnya : Kapan Bapak berangkat ? Itu apa, Bu ? Surat Saudara sudah saya terima. Besok Paman akan datang. Silahkan pergi, Dik ! Mereka pergi ke rumah Pak Camat. Para ibu mengunjungi ibu Hasan. Catatan : Huruf besar atau huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. Misalnya : Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Semua cmat dalam kabupaten itu hadir.

V. Huruf Miring, dalam cetakan dipakai untuk : 9. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Misalnya : Majalah Bahasa dan Kesusasteraan. Negarakertagama karangan Empu Prapanca surat kabar Suara Karya 10. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya : Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf besar. Buatlah kalimat berlepas tangan. Huruf pertama kata abad ialah a. 11. Menuliskan kata nama-nama ilmiah, atau ungkapan asing kecuali yang telah

disesuaikan ejaannya. Misalnya : Apakah tidak sebaiknya kita menggunakan kata penataran

untuk up-grding ? Buah manggis nama ilmiahnya ialah Garcinia mangastana. Politik divide et impera. Weltanschauuna antara lain diterjemahkan menjadi pandangan

dunia. Catatan : Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang

akan dicetak miring diberi satu garis di bawahnya.

66

III. PENULISAN KATA

A. KATA DASAR. Kata yang berupa kata dasr ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya : Ibu percaya engkau tahu Kantor pajak penuh sesak Buku itu buku baru B. KATA TURUNAN. 1. Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulisserangkat dengan kata dasarnya. Misalnya : - bergeletar - dibayar - diperlebar - mempermainkan - menengok 2. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahului kalau bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Misalnya : - bertepuk tangan - garis bawahi - menganak sungai - sebar luaskan 3. Kalau bendtuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Misalnya : - Memberitahukan - Mempertangungjawabkan - dilipatgandakan - penghacurleburan 4. Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya : - amoral - antar kota - antikomunis - bikarbonat - caturtunggal - dasawarsa - demoralisasi - dwiwarna - ekstrakulikuler - infrastruktur - inkonvensional - internasionalkan - introspeksi - kolonialisme - kontrarevolusi - konsponsor - mahasiswa - monoteisme - multilateral - nonkolaborasi - pancasila - panteisme - poligami - prasangka - purnawirawan - reinkarnasi - saptakrida - semiprofesional - subseksi - swadaya - telepon - transmigrasi - tritunggal - tunanetra - ultramodern Catatan : Bila bentuk terikat tersebut diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf besar, diantara kedua unsur itu ditulis tanda hubung (-). Misalnya : - non-Indinesia - pan-Afrikanisme Maka sebagai unsur gabungan kata ditulis sarangkai kecuali jika diikuti oleh kata yang bukan kata dasar. Misalnya : - Di daerahnya ia benar-benar “mahakuasa” - Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih - Semoga Yang Mahakuasa memberkahi usaha Anda. C. KATA ULANG. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tansa hubung. Misalnya : - anak-anak - berjalan-jalan - biri-biri - buku-buku - centang-perenang - dibesar-besarkan - gerak-gerik - hati-hati - hura-hura - kuda-kuda - kura-kura - laba-laba

67

- lauk-pauk - mata-mata - menulis-nulis - mondar-mandir - porak-poranda - ramah-tamah - sayur-mayur - sia-sia - terus-menerus - tukar-menukar - tunggang-langgang - undang-undang D. GABUNGAN KATA. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, bagian-bagiannya umumnya ditulis terpisah. Misalnya : - duta besar - kambing hitam - mata pelajaran - kereta api cepat luar biasa - meja tulis - model linier - 0rang tua - persegi panjang - rumah sakit umum - simpang empat

2. Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin menimbulkan salah baca, dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian diantara unsur yang bersangkutan.

Misalnya : - alat pandang-dengar - anak-istri. - buku sejarah baru - dua-sendi - ibu-bapak - watt-jam 3. Gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai : Misalnya : - akhirulkalam - alhamdullilah - apabila - bagaimana - barangkali - bismillah - bumiputra - darpada - halalbihalal - hulubalang - kepada - manakala - matahari - padahal - paramasastra - peribahasa - sekaligus - sendratari - silahturahmi - syahbandar - wasalam E. KATA GANTI KU, KAU, MU, DAN NYA. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya: ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya : - Apa yang kumiliki boleh kauambil.

- Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan diperpustakaan.

F. KATA DEPAN DI, KE, DAN DARI. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata separti kepada dan daripada. Misalnya : - Adiknya pergi ke luar negeri.

- Bermalam sajalah di sini. - Di mana ada siti, di situ ada Sidin. - Ia datang dari Surabaya kemarin. - Ia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. - Kain itu terletak di dalam lemari. - Ke mana saja ia selama ini ? - Kita perlu berpikir sepuluh tahun ke depan. - Mari kita berangkat ke pasar. - Mereka ada di rumah. - Saya pergi ke sana-sini mencarinya.

Perhatikan penulisan berikut : Jangan mengesampingkan persoalan yang penting itu. Kami percaya sepenuhnya kepadanya.

Ia keluar sebentar.

68

Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Semua orang yang terkemuka di desa iru hadir dalam kenduri itu. Surat perintah itu dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1966.

G. KATA SI DAN SANG. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengkutinya: Misalnya : Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. H. PARTIKEL.

1. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya : Apakah yang tersirat dalam surat itu ? Bacalah buku itu baik-baik. Jakarta adalaj ibu kota Republik Indonesia. Siapakah gerangan dia ?

2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya : Apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Hendak pulang pun, sudah tak ada kendaraan. Jangankan dua kali, satu kali pun engkau belum pernah datang ke

rumahku. Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi.

Kelompok kata yang berikut, yang sudah dianggap padu benar, ditulis serangkai: adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, walaupun. Misalnya : Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. Bagaimanapun juga akan dicobanya menyelesaikan tugas itu. Baik para mahasiswa maupun para mahasiswa ikut berdemontrasi. Sekalipun belum memuaskan, hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. Walaupun ia miskin, ia selalu gembira.

3. Partikel per yang berarti “mulai”, “demi” dan “tiap” ditulis terpisah dari bagian- bagian kalimat yang mendapinginya.

Misalnya : Harga kain itu Rp. 2.000,- per helai. Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April.

I. ANGKA DAN LAMBANG BILANGAN. 1. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab dan Angka Romawi. Pemakaiannya diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal yang berikuti ini. Angka Arab : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi : L (50), C (100), D (500), M (1000), V (5000), M (1.000.000). 2. Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang, berat dan isi (b) satuan waktu, (c) nilai uang. Misalnya : a. 10 liter beras 4 meter persegi 5 kilo meter 0,5 senti meter 10 persen b. 1 jam 20 menit pukul 15.00 tahun 1928 17 Agustus 1945 3. Angka lazim dipakai untuk menandai nomor jalan, rumah, apartemen atau kamar pada alamat. Misalnya : - Jalan Tanah Abang 1 No. 15. - Hotel Indonesia, kamar 169.

69

4. Anggaka dipakai juga untuk menomori karangan atau bagiannya. Misalnya : Bab X, Pasal 5, halaman 252. Surah Yasin : 9 5. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut:

a. Bilangan utuh, misalnya : 12 dua belas 22 dua puluh dua 222 dua ratus dua puluh dua b. Bilangan pecahan, misalnya : ½ setengah ¾ tiga perempat 1/16 seperenam belas 3 2/3 tiga dua pertiga 1/100 seperseratus 1 % satu persen 1 o/oo satu permil 1,2 satu dua persepuluh

6. Penulisan kata bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, misalnya: Paku Buwono X Paku Buwono ke- X Paku Buwono kesepuluh Tingkat I Tingkat – 1 Tingkat ke satu ( pertama) Bab II Abad XX Bab ke- dua Abad ke- 20 Bab kedua Abad kedua puluh 7. Penulisan kata bilangan yang mendapat akhiran – an mengikuti cara yang

berikut : Misalnya : tahun 50-an atau tahun lima puluhan uang 5000-an atau uang lima ribuan lima uang 100-an atau lima uang seribuan 8. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis

dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam pemerincian dan pemaparan.

Misalnya : Amir menonton drama itu sampai tiga kali Ayah memesan tiga ratus ekor ayam Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang memeberikan suara

setuju, 15 suara tidak setuju, 5 suara blangko Kendaraan yang ditempuh untuk pengankutan umum berjumlah

50 bus, 100 helicak, dan 100 bemo 12. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, jika perlu susunan

kalimat diiubah sehingga bilangan, yang tidkak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, tidak terdapat lagi pada awal kaimat.

Misalnya : Lima belas orang tewas dalam kecelakaan itu. Bukan : 15 orang tewas dalam kecelakan itu. Pak Darmo mengundang 250 orang tamu. Bukan : 250 orang tamu diundang Pak Darmo, atau Dua ratus lima puluh orang tamu diunadang Pak Darmo.

13. Angak yang menunjukkan bilangan bulat yang besar dapt dieja sebagaian supaya lebih mudah dibaca.

Misalnya : Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah.

14. Kecuali di dalam dokumen resmi, seperti akta dan kwitansi bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks.

Misalnya : Kantor kami mempunyai dua puluh orang pengawal.

70

Bukan : Kantor kami mempunyai 20 (dua puluh) orang pegawai. Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Bukan : Di lemari itu tersimpan 805 (delapan ratus lima) buku dan majalah.

15. Kalau bilangan dilambangkan dengan angka dan nhuruf, penulisannya harus tepat.

Misalnya : a. Saya lampirkan tanda terima sebesar Rp. 999.33,. (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). b. Saya lempirkan tanda terima sebesar Rp. 999.00,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah. c. Rp. 5000.00,. 50 dolar Amerika US $ 3.50=

10 pon Inggris 5.10= 100 yen 2000 rupiah. Catatan : + Tanda titik disini melambangkan tanda desimal.

71

MATERI MATRIKULASI SEJARAH INDONESIA

Materi di bidang Sejarah yaitu tes menyangkut pemahaman PNS (Pegawai) mengenai sejarah Indonesia. Peserta ujian dinas harus mendapat skor diatas nilai minimal (40), karena bobot untuk materi tersebut 6 %.

KISI-KISI MATERI SEJARAH INDONESIA SEBAGAI BERIKUT: PENDUDUKAN JEPANG DAN PERJUANGAN MEWUJUDKAN NEGARA INDONESIA MERDEKA. A. PENGENDALIAN PERGERAKAN NASIONAL.

- Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang mengebom pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Pear Harbour, Hawai, dan menyerbu Asia Tenggara.

- Pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarti di Kalijati, Subang (Jawa Barat), sejak saat itu penjajahan Belanda di Indonesia berakhir.

Untuk selanjutnya mulailah pendudukan Jepang di wilayah Indonesia, yang membagi tiga pendudukan pemerintahan militer sebagai berikut: - Wilayah I meliputi Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Tentara Keenam Belas

Rikugun (angkatan darat), berpusat di Jakarta. - Wilayah II meliputi seluruh Sumatera yang diperintah oleh Tentara Kedua Puluh

Lima Rikugun, berpusat di Bukittinggi. - Wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara yang

dipimpin oleh Armada Selatan Kedua Kaigun (angkatan laut) berpusat di Makassar.

Kegiatan politik pergerakan nasional Indonesia dikendalikan, dan semua gerakannya ditujukan untuk membantu perang Jepang, untuk menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang mempropagandakan Gerakan Tiga A, yaitu: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, gerakan Tiga A dibubarkan, digantikan dengan Putera (Pusat Tenaga Rakyat), pada tanggal 1 Maret 1943, Putera diresmikan dan dipimin oleh Empat Serangkai yaitu;

1) Ir. Soekarno 2) Drs. Moh. Hatta 3) K.H. Mas Mansyur dan 4) Ki Hajar Dewantara.

Tujuan Putera adalah untuk memusatkan seluruh kekuatan masyarakat, dalam rangka membantu usaha Jepang. Pemimpin Putera bertugas memimpin rakyat supaya mau menghapuskan pengaruh Barat. Rakyat Indonesia harus mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya dan mempererat persaudaraan Indonesia – Jepang. Pada awal berdirinya , Putera mendapat sambutan dari organisasi-organisasi yang ada, seperti Persatuan Guru Indonesia, Pengurus Besar Isteri Indonesia, Barisan Banteng, Ikatan Sport Indonesia, dan Badan Perantara Pelajar-pelajar Indonesia. Jepang mengendalikan kegiatan orang Indonesia dengan sangat ketat, semua kegiatan harus diketahui dan dipimpin oleh Jepang serta dipergunakan untuk kepentingan mereka. Dan pada tahun 1944 Panglima Tentara Keenam Belas, Jenderal Kumakici Harda, menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai ( Himpunan Kebangkaan Jawa.)

72

B. PERGERAKAN RAKYAT TERLATIH UNTUK KEPERLUAN PERANG. - Seinenden (Barisan Pemuda), adalah suatu organisasi semimiliter yang dibentuk

pada tanggal 29 April 1943 bertujuan mendidik dan melatih pemuda Indonesia, untuk mempertahankan tanah airnya, namun maksud sebenarnya adalah mempersiapkan pemuda Indonesia membantu Jepang menghadapi serbuan tentara sekutu. - Keibondan (Barisan Pembantu Polisi), didirikan pada tanggal 29 April 1943. - Fujinkai (Himpunan Wanita), dibentuk pada bulan Agustus 1943. - Hizbullah (Tentara Allah), organisasi ini juga mendapat latihan militer. - Barisan Pelopor, dibentuk pada tanggal 14 September 1944, Barisan Pelopor merupakan bagian dari Jawa Hokokai, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, dibantu oelh R.P. Soeroso, Otto Iskandardinata dan Ir. Buntaran Martoatmojo. - Heiho (Pembantu Prajurit Jepang), dibentuk pada bulan April 1943. - Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (Peta), dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943, melalui maklumat yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Jepang mengharapkan organisasi-organisasi yang dibentuk bersedia membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya, dan harapan itu tidak terlaksana karena pemimpin Indonesia yang bekerja sama dengan Jepang berhasil menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda.

C. PERLAWANAN TERHADAP JEPANG

Perlawan rakyat terhadap Jepang : - Pada bulan November 1942, rakyat Cot Plieng (Aceh) mengadakan perlawanan

terhadap Jepang yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. - Pembrontakan rakyat Sulamanah, Singaparna, dan Tasikmalaya yang dipimpin

oleh K.H. Zaenal Mustafa. Pada tanggal 25 Februari 1944, pemerintah Jepang mengirim pasukannya untuk menggempur K.H. Zaenal Mustafa karena tidak mau melakukan penghormatan (saikeirei) kepada kaisar Jepang (yang dianggap Dewa).

- Pada bulan April 1944, rakyat Indramayu melakukan pembrontakan dan pad bulan Juli 1944 rakyat Lohbener dan Sindang (Indramayu-Jawa Barat) melakukakan pembrontakan karena tidak tahan dengan perlakuan yang kejam dari pihak Jepang.

- Pada bulan November 1944, di Aceh meletus lagi pembrontakan yang dipimpin oleh seorang perwira Giyugun yang bernama Teuku Hamid.

- Pada tanggal 14 Februari 1945, terjadi pembrontakan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Syocdanco Supriadi.

D. MEMPERSIAPKAN NEGARA INDONESIA MERDEKA

- Pada Tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri.

- Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan

(kelak dikemudian hari) kepada rakyat Indonesia, janji itu dikemukakan di depan sidang Ginkei (Parlemen Jepang), dengan tujuan agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang.

- Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Balatentara XIV, Letnan Jenderal Kumakici

Harada, mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokurits Junbi Cosakai. Yang diresmikan pada tangggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat, dan dibantu oleh ketua muda yaitu R.P. Soeroso dan Ichibangise yang beranggotakan 67 orang.

73

- Pada tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama BPUPKI, dengan tujuan merumuskan Undang-Undang Dasar, sidang terlebih dahulu merumuskan dasar negara Indonesia yang menjiwai UUD.

- Pada tanggal 29 Mei 1945 Prof. Muhammad Yamin mengemukakan lima Azas

Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut; 1. Peri kebangsaan. 2. Peri Kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri Kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. - Pada Tangal 31 Mei 1945, Soepomo mengemukakan Lima Dasar NegaraIndonesia

Merdeka sebagai berikut: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keadilan rakyat 4. Keseimbangan lahir & batin.

5. Musyawarah. - Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan Lima Dasar Negara Republik Indonesia yang disebut Pancasila sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum memasuki masa reses, Badan Penyilidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk panitia kecil dengan tugas mengolah usul dan konsep para angota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil tersebut beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan anggotanya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh.Yamin, Mr. Ahmad Soebarjo, Mr.A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso, panitia ini dikenal sebagai panitia sembilan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Sembilan di hadapan 38 anggota BPUPKI. Hasil kerja tersebut berupa dokumen yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka. Dokumen tersebut kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Menurut Piagam Jakarta, dasar negara Indonesia sebagai berikut: - Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya. - Kemanusian yang adil dan beradab. - Persatuan Indonesia. - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI membahas rencana undang-ungang dasar (UUD), untuk itu BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Tugas Panitia Perancang UUD menyetujui isi Piagam Jakarta sebagai inti Pembukaan UUD. Kemudian untuk merumuskan batang tubuh UUD, Panitia Perancang UUD membentuk panitia lebih kecil, beranggotakan 7 orang yang diketuai

74

oleh Soepomo. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI) atau Dokuritsu Junbai Iinkai.

E. KEGIATAN MENYAMBUT PROKLAMASI - Pada tanggal 1 Maret 1945, terbentuk BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widiodiningrat. - Pada tanggal 6 Agustus 1945, pasukan Sekutu menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima. - Pada tanggal 7 Agustus 1945, terbentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno, PPKI ini menggantikan BPUPKI. - Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauci memanggil tokoh-tokoh PPKI, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Widiodiningrat untuk datang ke Dalat ,Vietnam. - Pada tanggal 9 Agustus 1945, pasukan Sekutu menjatuhkan bom atom ke Nagasaki. Sekutu mengultimatum Jepang agar menyerah dan jawabannya diberikan sebelum tanggal 13 Agustus 1945. - Tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito dengan rasa terpaksa mengakui kekelahan Jepang atas sekutu. - Sutan Sjahrir mendengar berita takluknya Jepang terhadap sekutu, bersama dengan Moh. Hatta bersama-sama menemui Ir. Soekarno untuk membahas masalah kemerdekaan. - Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Mr. A.A. Maramis mencari informasi ke kantor pemerintahan Jepang, namun tidak berhasil (gagal) menemui pejabat dimaksud. Kemudian mereka menemui Laksamana Maeda Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, Maeda mengakui kebenaran berita tentang kekalahan Jepang. Pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 para pemuda pejuang berunding di belakang Laboratorium Bakteriologi di Pegangsaan Timur (Jakarta), yang dipimpin oleh Chairl Saleh. - Wikana dan Darwis (wakil pemuda) menemui Soekarno di rumahnya, mendesak

Soekarno untuk memproklamsikan kemerdekaan Indonesia malam itu juga, tetapi Soekarno menolaknya.

- Para pemuda tersebut mengambil keputusan untuk “mengamankan” Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok, dengan tujuan untuk menjauhkan dari tekanan dan pengaruh Jepang.

- Di Rengasdengklok, tokok-tokok tua dan muda melakukan pembicaraan kembali mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya terjadi kesepakan untuk melaksanakan Proklamasi di Jakarta, dan pada tanggal 16 Agustus 1945 mereka kembali ke Jakarta.

F. PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI Soekarno – Hatta tiba di Jakarta pukul 23.00 WIB, mereka mengundang anggota PPKI untuk rapat di Hotel Des Indes, karena ada larangan rapat setelah pukul 22.00 WIB, tempat rapat dipindahkan ke kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Soekarno – Hatta dan Ahmad Subardjo bersama-sama anggota PPKI dan kalangan muda kemudian merumuskan teks Proklamasi, yang disaksikan oleh Sukarni, B.M. Diah serta Sudiro. Para perumus segera menemui anggota PPKI dan kalangan muda, sekitar pukul 4.00 WIB Soekarno membuka rapat dan membacakan konsep proklamasi kemerdekaan, disetujui namun ada perubahan setelah dirubah Sukarni mengusulkan teks itu ditandatangi oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Konsep teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno dan di ketik oleh Sayuti Melik.

75

Pada tanggal 17 Agustus 1945, sesuai dengan berita yang diperoleh mengenai rencana pembacaan proklamasi Kemerdekaan Indonesia, rakyat berbondong- bondong menuju lapangan Ikada, namun lapangan itu dijaga ketat oleh serdadu Jepang dengan senjata lengkap. Dan mereka langsung menuju ke rumah Biung Karno. Proklamasi kemerdekaan ternyatakan diadakan di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Bendera merah putih telah disiapkan oleh isteri Bung Karno Fatmawati. Tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bendera kebangsaan dikibarkan oleh Cudanco Latief Hendraningrat dan S. Suhud, para hadirin denga spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengiringi pengibaran bendera merah putih, yang diabadikan oleh juru potret Asia Raya Frans S. Mendur. Dan dengan inisiatif sendiri dan keteguhan hati para karyawan kantor berita Domei di bawah pimpinan Adam Malik menyiarkan proklamasi ke seluruh Indonesia. G. PENGESAHAN UUD 1945 Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan tiga keputusan penting sebagai berikut: 1. Mengesahkan dan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia, kemudian dikenal dengan UUD 1945, yang sistematikanya sebagai berikut: - Pembukaan, terdiri dari empat alinea - Batang tubuh, terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. - Penjelas UUD, terdiri dari penjelas umum dan penjelasn pasal demi pasal. 2. Pengangkatan presiden dan wakil presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. 3. Sebelum terbentuknya kebinet, tugas presiden dibantu oleh suatu badan, yang disebut Komite Nasional. H. PEMBENTUKAN KELENGKAPAN NEGARA Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang hasilnya sebagai berikut:

1. Wilayah Indonesia dibagi menjadi depalan provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, dan dua daerah istimewa. - Jawa Barat dipimpin oleh Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo. - Jawa Tengah dipimpin oleh Gubernur R.P. Soeroso. - Jawa Timur dipimpin oleh Gubernur RMTA Soeryo. - Sumatera dipimpin oleh Gubernur Mr. Teuku Moh. Hassan. - Kalimantan dipimpin oleh Gubernur Ir. Pangeran Moh. Noor. - Sulawesi dipimpin oleh Gubernur dr. GSSJ. Ratulangie. - Maluku dan Irian Jaya dipimpin oleh Gubernur Mr. J. Latuharhary. - Sunda kecil (Bali dan Nusa Tenggara) dipimpin oleh Gubernur Mr.I Gusti Ketut Pudja. - Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

2. PPKI sepakat untuk membentuk 11 departemen dan 4 menteri negara, beserta menteri negara yang terbentuk sebagai berikut:

- Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusumah - Menteri Luar Neghari : Mr. Ahmad Subardjo - Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Dr. Soepomo - Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis - Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokroadisurjo - Menteri Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmodjo

76

- Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara - Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri - Menteri Keamanan Rakyat : Supriadi - Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin - Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosujoso - Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosujoso - Menteri Negara : Wahid Hasyim - Menteri Negara : Dr. A. Amir - Menteri Negara : Mr. R.M. Sartono - Menteri Negara : Otto Iskandardinata Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat pleno di Gedung Kebangkitan Rakyat Jawa (Gambir Selatan), rapat tersebut menghasilkan keputusan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI), Badan ini berfungsi sebagai DPR. Pembentukan KNI resmi diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1945 dan dilantik tanggal 29 Agustus 1945. Pada Tanggal 16 Oktober 1945, KNIP menyelengarakan rapat pleno, dalam rapat itu wakil presiden mengeluarkan keputusan presiden no. X yang isinya memberikan kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP, untuk ikut menetepkan GBHN sebelum MPR dibentuk.

77

DAFTAR PUSTAKA 1. Panduan Belajar PPKn Drs. Bambang Sugeng Sulasmono,M.Si Mawardi, S.Pd Drs. Wasito Adi Drs. Saptono

2. UUD 1945 dan Perubahannya Lima Adi Sekawan

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sinar Grafika

4. Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian Citra Umbara

5. Korpri Dewan Pengurus Nasional Korpri

6. Pengetahuan Perkantoran, Kearsipan, dan Drs. Ig. Wursanto Administrasi Perkantoran LAN-RI

7. Kumpulan Peraturan Pemerintah tentang

Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 8. Kumpulan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 9. Buku Saku Bahasa Indonesia A. Hakim, BA Drs. Hariyadi Drs. Maryanto 10. Sejarah Indonesia – Intisari Pengetahuan

Sosial Lengkap – SMP Eryadi, S.Pd