1

ZULKIFLI HASANMenteri Kehutanan Republik Indonesia

KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN INDONESIAKuliah Umum Menteri Kehutanan di Universitas Diponegoro

KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA

2

• Hutan Indonesia• Tantangan Pengelolaan Hutan• Kebijakan Strategis:

• Pengelolaan Hutan• Konservasi Sumberdaya Hutan• Rehabilitasi Lahan

• Hutan dan Perubahan Iklim• Keadaan Yang Diinginkan

OUTLINE PRESENTASI

3

Kepulauan Indonesia

4

Keanekaragaman HayatiIndonesia negera ke-3 dengan keanekaragaman hayati tertinggi

515 spesies mamalia (12%)511 spesies reptil (7.3%)1531 spesies burung (17%)270 spesies amfibia,2,827 spesies invertebrata,38,000 spesies tumbuhan

5

Luas Daratan Indonesia

Hutan Konservasi (11%)

Hutan Lindung (17%)

Hutan Produksi Terbatas (12%) Hutan Produksi

(18%)

Hutan Konversi (11%)

Areal Penggunaan Lain

(31%)

1 Hutan Konservasi 21,17 2 Hutan Lindung 32,06 3 Hutan Produksi Terbatas 22,82 4 Hutan Produksi 33,68 5 Hutan Produksi Terbatas 20,88

Kawasan Hutan Negara 130,61 6 Areal Penggunaan Lain 59,86

TOTAL DARATAN INDONESIA 190,47

Sumber: Ministry of Forestry, 2012

Total 190.47 jt Ha

6

Dasar Hukum

Non Kawasan Hutan

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Kawasan Hutan• UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan• UU No. 5 Tahun 1990

tentang SDH dan ekosistemnya

Tata Ruang • UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

7

Pasal 4 ayat (1)Semua hutan di dalam wilayah republik indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Pasal 4 ayat (2)

Wewenang Pemerintah (Menteri Kehutanan):

a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan

Kewenangan PemerintahUU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8

Penggunaan KawasanPasal 38 UU NO.41 Tahun 1999:

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.

(2) Penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

(3) Penggunaan kawasan hutan untuk Pertambangan dilakukan melalui Ijin Pinjam Pakai oleh Menhut. Pada kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

(4) Pemberian ijin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR.

9

UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pasal 5 Ayat (2) Penataan Ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Pasal 7 Ayat (2) dalam melaksanakan tugas penataan ruang, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 23 Ayat (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

Penjelasan Pasal 23 Ayat (4):

Peninjauan kembali dan Revisi RTRW Provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang

Penjelasan Pasal 26 Ayat (5):

Peninjauan kembali dan revisi RTRW Kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang

Pelanggaran tersebut di atas dipidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda Rp 500 juta (Pasal 69)

10

Hutan Konservasi

(16%)

Hutan Lindung (25%)

Hutan Produksi

(59%)

KAWASAN HUTAN NASIONAL(130.6 juta Ha)

1 Hutan Konservasi 21.172 Hutan Lindung 32.06 3 Hutan Produksi 77.37

Total 130.60

11

Hutan KonservasiPenekanan: Konservasi Sumberdaya Hutan

Sumberdaya alam hayati meliputi:o Ekosistemo Spesieso Genetik

Penetapan dan pengelolaan yang efektif kawasan konservasi (50 TN, 247 CA, 77 Suaka Marga Satwa)

Perlindungan dan pemanfaatan lestari species

Kemudahan akses dan prinsip keadilan atas pemanfaatan sumberdaya genetik

Contoh: Keterwakilan Ekosistem Dominan

Ekosestem Gambut, TN Berbak

Ekosistem HT Hujan Tropis dat. Tinggi, TN GPEkosestem Marine, TN Bunaken

Ekosestem Pegunungan, TN Bromo Tengger

1212

Contoh: Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi

13

14

Pemanfaatan Sumberdaya Genetik

Gaharu

Salak hutanPotensi obat dan kosmetik

ArwanaPemanfaatan getah Pinus

Sumber bibit phon endemik

Rotan

Tengkawang

15

Hutan Lindung (25%)

Hutan Produksi

(59%)

KAWASAN HUTAN NASIONAL(130.6 juta Ha)

1 Hutan Konservasi 21.172 Hutan Lindung 32.06 3 Hutan Produksi 77.37

Total 130.60

16

Hutan Lindung• Mempertahankan fungsi Hutan Lindung sebagai

pengatur tata air (Hidro-orologis), mencegah banjir, mencegah intrusi air laut

• Pemberian akses kepada masyarakat dalam bentuk HKm dan Hutan Desa (pemanfaatan non kayu)

17

Hutan Produ

ksi (59%)

KAWASAN HUTAN NASIONAL(130.6 juta Ha)

1 Hutan Konservasi 21.172 Hutan Lindung 32.06 3 Hutan Produksi 77.37

Total 130.60

18

1. Hutan Alam Sistem Silvikultur sesuai dengan karakteristik Sumberdaya

hutan dan lingkungannya (TPTI dan TPTJ).

2. Hutan Tanaman Konsesi hutan tanaman termasuk HTR, HKm

diberikan pada areal yang tidak produktif Penataan areal mengikuti skema Deliniasi

Makro dan Mikro termasuk penentuan areal High Conservation Value Forest (HCVF)

3. Restorasi EkosistemTujuan: Mengembalikan fungsi ekosistem hutan produksi

Skema Pengelolaan Hutan Produksi

19

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pembagian Urusan Pemerintahan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang:

Mengatur:Pelaksanaan penyelenggaraan (perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan) di Tahura, Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

19

20

PENILAIAN AWAL KAWASAN HUTAN

* PETA AREAL KERJA* CITRA SATELIT* PETA HT. TANAMAN

HUTAN ALAM PRIMER TANAH KOSONGKAWASAN HT. TNM

PELAPORAN & PETA

KAJIAN

SURVEI

Kebijakan Deliniasi

YA

TIDAK

Hutan Alam

(Lindung)

Jenis Lokal

Hutan Tanaman

21

22

Tantangan Indonesia 35 juta penduduk Indonesia termasuk

kategori miskin

Pekerjaan kehutanan dan industri terkait di Indonesia3 juta

Kontribusi GDP oleh kehutanan dan industri pengolahan terkait.

Persen populasi tinggal di daerah pedesaan di mana kehutanan dan/atau pertanian menjadi sumber penghidupan.60%

5.5%

23

Konflik Lahan Tumpang tindih Izin

Keberpihakan masyarakat setempat dan adat

Perbedaan persepsi Sumberdaya Manusia

Kebakaran Lahan dan Hutan

Masalah Riil

Reformasi Kebijakan

5 6

PP 7/’90HTI

PP 28/’11

PenundaanIzin HA Primer, Gambut

Otonomi DaerahMeletakkan kewenangan perizinan HPH, HTI, Pinjam pakai, pelepasan kawasan hutan di Bupati

Meletakkan kembali

kewenangan HPH, HTI, pinjam

pakai, dan pelepasan di

Pusat, kecuali HHBK tetap di

Bupati)

Perlindungan dan pemanfaatan lestari

hutan konservasi (tata air ekowisata,

karbon hutan, biodiversitas)

• Kehutanan yang lebih inklusif

• Berkelanjutan dan lebih adil (sustainable growth with equity)

• Peningkatan governance (pelayanan online), law enforcement.

• Penurunan GRK 26% dan econ. Growth 7%

PP 34/’02PP 6/’07

jo PP 3/’08

UU 22/’99 jo 32/’04PP 38/’07

PP 68/’98

UU 5/’67 UU 41/’99

Ketentuan Pokok

Kehutanan

Konservasi Keanekara-

gaman Hayati dan Ekosistem

UU 5/’90

Mengatur tentang

pengelolaan kawasan

konservasi

1 2 3 4

1997/1998

Arah perubahan

2009 Komitmen Penurunan GRK 2020 26% (41%)

7

INPRES10/’11

R e f o r m a s i

PP 21/’70HPH & HPHH Pro poor + Pro LH:

Akses legal rakyat ke hutan produksi (HTR, HKm, HD,

BLU, tata air ekowisata, karbon

hutan, biodiversitas)

PP 10/’10 jo PP 60/’12PP 24/’10 jo

PP 61/’12

24

25

Tingkat Deforestasi

00.5

11.5

22.5

33.5

4

0.50.68000000

00000010.3 0.41 0.22

0.13

1.37

2.83

0.780.76000000

00000040.61000000

0000001 0.320000000000002

1.87

3.51

1.08 1.17 0.830000000000001 0.45

Seluruh Indonesia Di dalam Kawasan Hutan Di luar Kawasan Hutan (APL)1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011

Deforestasi 1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011*

National 1,87 3,51 1,08 1,17 0,83 0,45

Kawasan Hutan* 1,37 2,83 0,78 0,76 0,61 0,32

Di Luar Kawasan 0,5 0,68 0,3 0,41 0,22 0,13

Source: Ministry of Forestry

26

Penegakan Hukum dan Kerjasama Internasional

• PHPL• SVLK-FLEGT VPA

• LACEY ACT: Perlu negosiasi terkait identifikasi komposisi species produk

• MoU Illegal Logging: Cina, Jepang, Inggris, Amerika

PHL SVLK

HutanAlam

Hutan Tanaman

Hutan Alam

Hutan Tanaman

Hutan Rakyat Industri

UNIT 40 38 12 1 7 233

LUAS 4.801.262 3.475.931 924.419 350.165 3.500

Perkembangan PHL dan TLAS/SVLK(per Januari 2011, sesuai P.38/2009 & P.68/2011)

PHL

Hutan Alam

Hutan Tanaman

UNIT 123 24

LUAS 12.138.468 2.745.509

Perkembangan PHL sebelum P.38/2009 dan

P.68/2011

27

Proses Negosiasi VPA

28

PENAN

DATANG

ANAN

?

Joint Statement : Menhut RI – Komisioner

Lingkungan, Komisioner Pembangunan- 8 Jan 2007

SOM 3x ; TWG 7x; JEM 7x; DVC 7x

Kerjasama Internasional Pemberantasan Pembalakan dan Perdagangan Liar - 2002

Joint Statement : Menhut RI– Commissioner Perdagangan EU

4 Mei 2011

Pembalakan Liar, Kalimantan Dok. Maret, 2003

29

Data-data tersebut memberi indikasi :

• Upaya-upaya pemberantasan TIPIHUT yang dilakukan pemerintah berhasil menekan tekanan terhadap hutan

• Bahwa upaya-upaya tersebut tidak lepas dari peran aktif masyarakat sekitar hutan dalam pemberatasan mafia kehutanan.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

200 400 600 800

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Illegal LoggingPerambahanTSLPenambangan Ilegal

Tahun

Jum

lah

kasu

s

Tren Kasus TIPIHUT

30

Tindak Lanjut Setelah Pemarafan VPA4 Mei 2011

Indonesia:Menyempurnakan Peraturan Menhut (P68/Menhut-II/2011, Desember 2011)Membangun License Information Unit (LIU) – sedang berjalanMerevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan – sedang berjalan

Uni Eropa:Negara Anggota menyiapkan peraturan sanksi atas pelanggaran terhadap EU Timber Regulation (mandatory)Menerjemahkan VPA ke dalam 27 bahasa EU

Indonesia & Uni Eropa (bersama-sama):Membangun Joint Implementation CommitteeMenyiapkan Penandatanganan VPA (Okt 2012)

31

32

Hutan & Perubahan Iklim

33

President Susilo Bambang Yudhoyono

1. Kebijakan campuran energi termasuk LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Forestry).

2. Menurunkan emisi 26 persen pada 2020 dari BAU (Business As Usual). Dengan dukungan Internasional 41 persen.

Pidato Presiden pada G20 Pittsburgh dan COP 15

Copenhagen

Terkait dengn Copenhagen Accord

Komitmen Indonesia Kredit Karbon

26% 41%

Unilateral Unilateral & Dukungan

International

RAN-GRK (National Action Plan)

STRATEGI NASIONAL REDD+

> 41%

Kredit Karbon

DENGAN PERTUMBUHAN

EKONOMI 7%

Program Reduksi Emisi Nasional

34

Emission BAU 500.000 Ha Forestry Strategic Plan

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000 1,241,006

707,000

893,000

1,308,594

Perbandingan Antara Emisi dan Serapan Tiga Skenario (GT CO2e) Th 2020

Skenario

GT C

O2e

Program dan Kebijakan ke Depan1. Program rehabilitasi dan reforestasi :

Reklamasi bekas tambang dan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS oleh pemegang izin tambangRehabilitasi lahan kritis dan restorasi kawasan hutanPengembangan hutan rakyat

2. Pembangunan rendah karbon (Green Economy) meliputi:

Moratorium pada hutan primer dan lahan gambut (rev. kedua 65.282 juta Ha)Mengoptimalkan lahan terdegradasi sekitar 35 juta ha > 23.8 juta haMemberantas pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Reduced Impact Logging (RIL)

35

One Billion Indonesian Trees

for the world

35

3. Revitalisasi Industri dan Devisa

• Industri• Membangun hutan tanaman, (Net) seluas 15 jt Ha• Memproduksi 362,5 jt M3 per tahun untuk Industri Pulp & Paper,

Playwood, Kayu Gergajian ( Wood Working, Furniture), Bioenergi• Memanfaatkan kayu hutan alam pada tingkat kelestarian sebesar

14 jt M3 per tahun dari luas konsesi 28 jt Ha (MAI 0.5)• Devisa

• Menghasilkan devisa Negara sebesar US $ 76,45 Milyar:o Hutan tanaman : US $ 71,88 Milyaro Hutan Alam US $ 4.57 Milyar

• Taman Nasional US $ 35 Milyar

36

Program dan Kebijakan ke Depan (Lanjutan)

4. Resolusi Konflik Tenurial: Pemantapan kawasan hutan, Pembangunan KPH, dan Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dan pembuatan Roadmap penyelesaian konflik tenurial

37

38

5. Pemanfaatan Lestari dan Perlindungan species dan genetik: Pemanfaatan jasa lingkungan, Pengembangan Koridor, Rehabilitasi dan reintroduksi satwa, dan Perbaikan habitat

6. Litbang Kehutanan: Peningkatan Produktivitas Hutan, Konservasi SDH, Kebijakan Perubahan iklim, dan Penelitian terpadu

Program dan Kebijakan ke Depan (Lanjutan)

39

Tingkat Deforestasi

00.5

11.5

22.5

33.5

4

0.50.68000000

00000010.3 0.41 0.22

0.13

1.37

2.83

0.780.76000000

00000040.61000000

0000001 0.320000000000002

1.87

3.51

1.08 1.17 0.830000000000001 0.45

Seluruh Indonesia Di dalam Kawasan Hutan Di luar Kawasan Hutan (APL)1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011

Deforestasi 1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011*

National 1,87 3,51 1,08 1,17 0,83 0,45

Kawasan Hutan* 1,37 2,83 0,78 0,76 0,61 0,32

Di Luar Kawasan 0,5 0,68 0,3 0,41 0,22 0,13

Source: Ministry of Forestry

40

terimakasih