UNDANG-UNDANG RIUNDANG-UNDANG RI

NOMOR 29 TAHUN 2004NOMOR 29 TAHUN 2004

Tentang PRAKTIK KEDOKTERANTentang PRAKTIK KEDOKTERAN

Dan BERBAGAI MASALAHDan BERBAGAI MASALAH

Dan USULAN PERUBAHANDan USULAN PERUBAHAN

Serta KOMENTARSerta KOMENTAR

AZAS UU PRADOK

PASAL 2

Praktik Kedokteran dilaksanakan berazaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusian, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien

Komentar :

Indonesia dan luar negeri sangat berbeda dalam segala Hal : sebaiknya buat Referendum saja apa mau rakyat

ERA BARU

UU 29/2004 TTG PRAKTIK KEDOKTERAN :

STANDAR PENDIDIKAN

SERTIFIKAT KOMPETENSI

REGISTRASI DAN IJIN PRAKTIK

PENYELENGGARAAN PRAKTIK

REKAM MEDIS, INFORMED CONSENT, RAHASIA KEDOKTERAN, KENDALI MUTU & BIAYA, STANDAR PROFESI DAN PELAYANAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KEWAJIBAN DOKTER

HAK PASIEN

Konsil Kedokteran Indonesia(UU Paradok Bab III Pasal 7)

(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :a. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigib. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter

gigic. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik

kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi

(2) Standar pedidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh KKI dengan kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan

REGISTRASI DOKTER PASAL 29

DR/DRG YANG PRAKTIK HARUS MEMILIKI S.T.RS.T.R DITERBITKAN K.K.ISYARAT MEMPEROLEH S.T.R :

IJASAH SURAT ANGKAT SUMPAH/JANJI KETERANGAN SEHAT FISIK/MENTAL SERTIFIKAT KOMPETENSI PERNYATAAN AKAN MEMATUHI ETIKA PROFESI KTP

RE-REGISTRASI : 5 TAHUNPERTIMBANGAN : DIV REGISTR & DIV PEMBINAANTATA CARA REG, REG ULANG,REG BERSYARAT, REG SEMENTARA DIATUR OLEH PERATURAN K.K.I

REGISTRASI DOKTER USUL PASAL 29

SEBAIKNYA UNTUK MENDAPATKAN REGISTRASI TIDAK PERLU SURAT PENGANTAR DARI DINKES TIK II/TK I, DEPKES – ROPEG LANGSUNG DITUJUKAN KE KKI PERORANGAN/KOLEKTIF

SK DIKIRIM DAN BOLEH MENGAMBIL SENDIRI TEMBUSAN DINKES TK I PROPINSI ASAL PENGUSUL SESUAI KTP TIDAK PERLU KE DINAS TK II OK SEWAKTU MEMBUAT SIP DILAMPIRKAN STR

PENGERTIAN PRAKTIK

PASAL 1 UU PRADOKPRAKTIK KEDOKTERAN ADALAH RANGKAIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN DALAM MELAKSANAKAN UPAYA KESEHATAN

PASAL 39 UU PRADOKPRAKTIK KEDOKTERAN … DALAM UPAYA UNTUK PEMELIHARAAN KESEHATAN, PENCEGAHAN PENYAKIT, PENINGKATAN KESEHATAN, PENGOBATAN PENYAKIT DAN PEMULIHAN KESEHATAN

SURAT IJIN PRAKTIK PASAL 36 - 38

PRAKTIK WAJIB MEMILIKI S.I.P

SIP DITERBITKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

MAKSIMUM 3 TEMPAT, SATU SIP SATU TEMPAT

SYARAT :- MEMILIKI S.T.R

- MEMILIKI TEMPAT PRAKTIK

- REKOMENDASI ORG PROFESI

LEBIH LANJUT DIATUR PERATURAN MENTERI

Penjelasan UUPK Pasal 37 Ayat (2)

“ Dokter atau dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil tidak memerlukan SIP, tetapi harus memberitahukan kepada dinkes kabupaten / kota tempat kegiatan dilakukan”

PERMENKES 1419/MENKES/PERIX/2005 Pasal 6 ayat (1) (2)

Disiplin Dokter dan Dokter Gigi(UU Pradok Bab VII ps 55 -70)

… Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), beranggotakan dokter dan dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, dan Sarjana hukum yang pernah praktik dibidang hukum, serta berpengetahuan di bidang hukum kesehatan

….Jika ada dugaan malpraktik, pasien bisa melaporkan ke MKDKI atau melaporkan ke polisi, dan dapat juga melaporka ke MKDKI ke Kepolisian

Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

(UU Pradok Bab VIII ps 55-70)

….. Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), beranggotakan dokter dan dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, dan sarjana hukum yang pernah praktik dibidang hukun, serta berpengaetahuan dibidang hukum kesehatan

….. Jika ada dugaan malpraktik, pasien bisa melapor ke MKDKI atau melapor ke PENYIDIK SIPIL (PPNS), dan dapat juga melaporkan ke MKDKI dan ke PENYIDIK SIPIL (YANG SUDAH MENGERTI KEDOKTERAN)

KOMENTAR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (sesuai pasal 71 – 74 UU Pradok)

Pasal 71Pemerintah pusat, KKI, Pemda, organisasi profesi membina serta mengawasi …. Sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing

Empat institusi secara bersama ataukah masing-masing sesuai fungsi dan tugas ?

MASALAH IZIN PRAKTIK

S.I.P 3 TEMPAT PRAKTIK :RUMKIT YANG KURANG POPULER (PEMERINTAH) AKAN KEHILANGAN DOKTER, TERUTAMA SPESIALIS LANGKA

PERLU PENGATURAN :

SPESIALISASI YANG MASIH JARANG / LANGKA ATAU DI DAERAH BOLEH > 3 ?DOKTER KONSULTAN BEKERJA TANPA SIP ?DOKTER PENGGANTI TANPA SIP ?PENGATURAN TRANS – KAB/KOTA?

MASALAH IZIN PRAKTIK

SIP DIKAITKAN DENGAN JAM PRAKTEK ?BAGAIMANA DENGAN TINDAKAN MEDIS PADA KEADAAN DARURAT DAN DI LUAR WAKTU PRAKTIK ?

APAKAH PERLU REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI ?

CUKUP IDI ATAUKAH JUGA PDSp ?

M A S A L A H :

DAERAH

IZIN PRAKTEK 3 TEMPAT/SARANA

DOKTER SPESIALIS KURANG & SARANA KESEHATAN SANGAT KURANG SIKAP ?

MARI LIHAT SECARA OBJEKTIF BAGAIMANA SARKES DIDAERAH IZIN TERUS DIKELUARKAN WALAU STATUS PERSYARATAN TAK JELAS

MASALAH SARANA KESEHATAN

SYARAT IZIN DIPERJELASPERLU PENGATURAN IZIN SARKES :HAK/KEWAJIBAN/TANGGUNG JAWABBPUKLINIKRSU PEMBANTURSU TIPE DRSU TIPE CRSU TIPE BRSU TIPE A

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Sesuai Pasal 71 – 74 UU Pradok)

PASAL 71PEMERINTAH PUSAT, KKI, PEMDA, ORGANISASI PROFESI MEMBINA SERTA MENGAWAASI …., SESUAI DENGAN FUNGSI DAN TUGAS MASING-MASING

Harus jelas fungsi masing-masing

INFORMR CONCENTDOKTER MELANGGAR KENA SANKSI

PASIEN MELANGGAR SANKSI ?

KLINIK/PRAKTEK BIDAN/PRAKTEK PERAWATDOKTER PENGAWAS / PENANGGUNG JAWAB HUKUMNYA ?KLINIK DOKTERNYA TIDAK PERNAH ADA

UUPK KERAS/TEGAS MENINGKATKAN PROFESIONALITASFUNGSI SOSIAL BERKURANGPASIEN PASIEN SUSAH ASKESKINPASIEN TIDAK BAYAR TANGGUNG JAWAB SIAPA ?

UUPK INI MENGHARUSKAN KITA MEMPERKUAT ORGANISASI PROFESI

SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DAN MEMPERKUAT LEGALITAS PROFESI

MEMPERMUDAH PENYELESAIAN MASALAH ?

UUPK BELUM MELINDUNGI DOKTER ?BILA PASIEN MENUNTUT MILYARAN BERHASILDOKTERNYA BANGKRUT / MELARAT

BILA DOKTERNYA MENANG DAPAT APA ??NAMA BAIK TERCEMAR / BIAYA BESAR DOKTERNYA BANGKRUT JUGASIAPA YANG MENGANGGUNG BILA PASIEN TIDAK PUNYA UANG ?

APA PERAN PEMERINTAH

PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PAKAI UANG GAJI APA CUKUP UNTUK BELAJAR BELI BUKU TEKS APA BANYAK PRAKTEK YANG MENGHASILKAN UANG BANYAK DIDAERAH LEBIH BANYAK PRAKTEK SEPERTI PRAKTEK PERAWAT

ERA BARU

UU 29/2004 TTG PRAKTIK KEDOKTERANSTANDAR PENDIDIKANSERTIFIKAT KOMPETENSIREGISTRASI DAN IJIN PRAKTIKPENYELENGGARAAN PRAKTIKPEMBINAAN DAN PENGAWASANKEWAJIBAN DOKTERHAK PASIEN

UU 29/2004 PRAKTIK KEDOKTERAN :LIBERALISASI/KAPITALISASI FUNGSIONAL

SAYANGNYA RAKYAT MASIH MISKIN DAN BERPENGATAHUAN RENDAH

ERA BARU

SEBAIKNYA DILARANG PRAKTEK DILUAR JAM KERJA PADA SELURUH DOKTER PEGAWAI NEGERI

TINGKATKAN PENGHASIL DOKTER MENJADI LAYAK DAN SEBANDING DENGAN TEMPAT KITA MENGADOPSI UNDANG-UNDANG TERSEBUT