PRAKTIK HUKUM IBIDANG PERADILAN PAJAK

BANDAR LAMPUNG, 24 MARET 2012

PROFIL PEMATERI I

Nama Agus Sigit Santoso, SST, MMTTL Yogyakarta, 20 Agustus 1977Alamat Jl. Sukardi Hamdani,

Labuhan Ratu, KedatonBandar Lampung

Status 1 istri, 2 anakRiwayat Pendidikan STAN PRODIP III KEUANGAN

STAN PRODIP IV KEUANGANS2 MM UBL

Jabatan Penelaah Keberatan

PROFIL PEMATERI II

Nama Hery Prabowo, SE, MMTTL Boyolali , 14 November 1979Alamat Jl. W. Monginsidi Gg Sawo IV

No 42 A, Pengajaran, TBUBandar Lampung

Status 1 istri, 2 anakRiwayat Pendidikan STAN PRODIP III KEUANGAN

S1 FE Universitas DiponegoroS2 MM UBL

Jabatan Penelaah Keberatan

PROFIL PEMATERI III

Nama Widanarko, STTTL Sukoharjo , 4 Agustus 1982Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan

Kotabaru, Tj Karang TimurBandar Lampung

Status 1 istriRiwayat Pendidikan STAN PRODIP III KEUANGAN

S1 FT UGMJabatan Penelaah Keberatan

Materi yang disampaikan

NO MATERI KETERANGAN

1 Dasar Pembentukan Pengadilan Pajak, Alasan dibentuknya pengadilan Pajak, Kompetensi Pengadilan Pajak

2 Kedudukan Pengadilan Pajak, Susunan Pengadilan Pajak, tugas dan wewenang Pengadilan Pajak

3 Sengketa pajak : Pengertian, Objek dan Contoh Sengketa Pajak

Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak : Teknik Membuat surat Keberatan

4 Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak : Banding : Jenis, jangka Waktu, unsur-unsur surat banding

Surat Uraian Banding : Unsur-unsur SUB

Surat Bantahan : Unsur-unsur Surat Bantahan

Surat Tanggapan : Unsur-Unsur Surat Tanggapan

Putusan Banding : Unsur-unsur Putusan Banding

Materi yang disampaikan

NO MATERI KETERANGAN

5 Gugatan : Jenis, Objek dan Unsur-unsur GugatanSurat Bantahan : Unsur-unsur Surat BantahanSurat Tanggapan : Unsur-Unsur Surat Tanggapan

6 Pemeriksaan Acara Biasa : Jenis Perkara, Majelis Hakim, dan Prosedur Acara Biasa

Pemeriksaan Acara Cepat : Jenis Perkara, Majelis Hakim, dan Prosedur Acara Cepat

7 Pembuktian : Jenis alat Bukti dalam persidanganPutusan : Putusan acara Biasa, Putusan acara cepat, Format putusan PP

8 Upaya Hukum Terhadap Putusan PP

Pelaksanaan Putusan PP : Siapa dan Cara Melaksanakan putusan PP

SENGKETA PAJAK

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 angka 5: “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

PENYEBAB SENGKETA PAJAK

Perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan atau tidak dilakukannya ketentuan perpajakan tertentu (sengketa yuridis) ;

Karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian (sengketa pembuktian);

Selain sengketa di atas, dimungkinkan terdapat sengketa atas hal pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Keberatan

Pengurangan& Pembatalan

Sengketa Pajak

Pengurangan Sanksi

(Ps.36(1a))

Pembatalan Ketetapan

(Ps.36 (1b))

Peninjauan Kembali ke MA

Banding

DJP

Pembatalan STP

(Ps. 36 (1c))

Pembatalan Hasil Pemeriksaan (Ps.36 (1d))

Gugatan

Pengadilan Pajak

Obyek Gugatan

Psl.23

Jenis dan Skema Proses Penyelesaian Sengketa Pajak

KEBERATANApabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; ataue. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(Pasal 25 UU KUP)

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Demikian juga, atas Surat Tagihain Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

BANDING Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. (Pasal 27 ayat 1 UU KUP)

Atas keputusan keberatan, apabila tidak puas, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan tujuan Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

GUGATANGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

atau Pengumuman Lelang; keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,

selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan

yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

PENINJAUAN KEMBALI Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh

oleh pihak-pihak yang bersengketa apabila dalam Putusan Pengadilan Pajak terdapat alasan-alasan limitatif yang memungkinkan untuk diajukannya peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU PP.

Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1(satu) kali.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut, meskipun demikian tidak dapat diajukan kembali.

Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak.

CONTOH KASUS SENGKETA PAJAK

Perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan atau tidak dilakukannya ketentuan perpajakan tertentu (sengketa yuridis)

MisalnyaTerbit SKPKB PPN, pokok sengketa : Menurut Wajib Pajak

Penjualan CPO ke pabrik pakan ternak tidak terutang PPN

Menurut Pemeriksa Pajak Penjualan CPO ke pabrik pakan ternak terutang PPN

Karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian (sengketa pembuktian Terbit SKPKB PPh Psl 25 Badan, pokok sengketa :

Menurut Wajib PajakWajib Pajak telah melaporkan semua penjualan yang ada

Menurut Pemeriksa Pajak Terdapat penjualan yang belum dilaporkan oleh Wajib

Pajak berdasarkan Buku Besar Kas dan Buku Besar Penjualan

CONTOH KASUS SENGKETA PAJAK

TERIMA KASIH

Next session

Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak….

Subjek dan Objek Subjek

1) Pemohon Banding (Pasal 37 UU No.14 Tahun 2002)Adalah Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

2) Terbanding (Pasal 1 UU No.14 Tahun 2002)Adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/ Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Penggugat (Pasal 41 UU No.14 Tahun 2002)Adalah Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

4) Tergugat (Pasal 1 UU No.14 Tahun 2002)Adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/ Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

…Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak…

Objek Sengketa Pengadilan Pajak (Pasal 1 angka 5 UU No.14 Tahun 2002)Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

….Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak

SENGKETA YANG BUKAN MERUPAKAN WEWENANG PENGADILAN PAJAK {Pasal 66 ayat (1) UU No.14 Tahun 2002}Misalnya, Gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita.

KEBERATAN DAN BANDING PAJAK

SPT(1)

Pemeriksaan(2)

(Pajak): SKPLB

SKPN

SKPKB

SKPKBT(PBB): SPPT SKPPBB(BPHTB): SKBKB SKBKBT SKBLB SKBN (3)

Permohonan Keberatan

(4)

Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga

(3)

Keputusan Keberatan:-Menolak• Menerima Sebagian• Menerima Seluruhnya• Menambah

(5)

PermohonanBanding

(6)

Keputusan Banding:-Menolak• Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya• Menambah• Tidak Dapat Diterima• Membetulkan Salah Hitung/Tulis• Membatalkan

(7)

Pelaksanaan Putusan Banding

(6)

KEBERATAN DAN BANDING BEA DAN CUKAI

Penetapan Tarif dan atau Nilai Pabean dalam

penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI (SPTNP)

Permohonan Keberatan

(2)

Kekurangan Cukai (STCK-1)

Ps.16 (1), (2)

Keputusan Keberatan:• Menolak

(3)

PermohonanBanding

(4)

Keputusan Banding:-Menolak• Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya• Menambah• Tidak Dapat Diterima• Membetulkan Salah Hitung/Tulis• Membatalkan

(5)

Pelaksanaan Putusan Banding

(6)

Sanksi Administrasi berupa Denda (SPSA)

Ps.17 (1)(SPKTNP)

Penetapan Selain Tarif dan Nilai Pabean (SPP, SPPBK)

Ps.93 A

Ps.41(2)

Ps.94

KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DAERAH

Permohonan Keberatan kepada

Kepala Daerah(2)

Keputusan Keberatan:• Menerima seluruhnya atau sebagian• Menolak• Menambah besarnya pajak yang terutang

(3)

PermohonanBanding

(4)

Keputusan Banding:-Menolak• Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya• Menambah• Tidak Dapat Diterima• Membetulkan Salah Hitung/Tulis• Membatalkan

(5)

Pelaksanaan Putusan Banding

(6)

• SPPT• SKPD• SKPDKB• SKPDKBT• SKPDLB• SKPDN• Pemotongan atau pemungutan

olehpihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

(1)

GUGATAN PAJAK

Dir.Jend. Pajak Wajib Pajak

Pengadilan Pajak

• Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.

• Keputusan Pencegahan Dalam Rangka Penagihan Pajak• Keputusan yang berkaitan dengan keputusan perpajakan selain

yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.• Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan

yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pengadilan Pajak

Pencabutan izin sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena pajak, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran bukan atas permohonan sendiri

Dir.Jend. Bea & Cukai Orang Pribadi / Badan Hukum

GUGATAN CUKAI

Mahkamah Agung

Pengadilan Pajak

DJP/ DJBC

Kanwil DJP

KPP KPBC

WP/ Importir

KPU BC

KeberatanKeputusan Keberatan

Gugatan

Peninjauan Kembali

Putusan Banding

Banding

SKEMA PENGAJUAN KEBERATAN, BANDING, DAN PENINJAUAN KEMBALI