Upload
hafidh-wahyu-purnomo
View
214
Download
19
Embed Size (px)
Citation preview
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAKKelompok 5Bondan Wigati Erita Setyarini P. Hafidh Wahyu P. F0310016 F0310029 F0310037
Daftar IsiA. Upaya Hukum Keberatan
SLIDE
02
B. Upaya Hukum Banding
C. Upaya Hukum Gugatan
D. Upaya Hukum Peninjauan Kembali
E. Proses Pemeriksaan di Pengadilan Pajak
A. Upaya Hukum Keberatan
SLIDE
03
Terjadinya KEBERATAN karena ketidakpuasan WP (Wajib Pajak) terhadap ketetapan pajak yang diterimanya. Yang dapat mengajukan : A. WP Badan oleh Pengurus B. WP Pribadi oleh WP yang bersangkutan C. Pihak ketiga D. Kuasa
KEBERATAN diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai pasal 25 UU KUP atas suatu : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; Surat Ketetapan Pajak Nihil; Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
SLIDE
04
Syarat yang ditentukan untuk pengajuan KEBERATAN :1. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 3. Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. 4. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan WP.
SLIDE
05
SLIDE
Jangka
waktu
pengajuan
KEBERATAN
06
adalah 3 bulan sejak tanggal SKPKB,
SKPKBT, SKPLB, SKPN.Ini berlaku untuk surat keberatan yang diajukan melalui pos atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
Keputusan KEBERATAN Ditolak; Diterima sebagian; Diterima seluruhnya; Menambah ketetapan pajak
SLIDEDaftar isi
07
SLIDE
B. Upaya Hukum Banding
08
Akan terjadi jika surat keputusan keberatantidak memuaskan bagi WP.
Diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.
SLIDE
Syarat Banding
09
Permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia ; Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan perpajakan yang diajukan banding atau 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan kepabeanan dan cukai. Pengajuan banding 3 (tiga) bulan tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding;
Tehadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding; Mencantumkan alasan-alasan yang jelas dan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding; Melampirkan salinan keputusan yang dibanding dan bukti-bukti pendukung lainnya, termasuk melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP); Melunasi 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang terutang atas keputusan yang dibanding.
SLIDE
10
SLIDE
11Banding diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukumnya Pemohon banding juga memiliki hak hak tertentu
SLIDEDaftar isi
12
Banding yang telah
diajukan dengan Surat
Banding dapat diajukan pencabutan dengan surat pernyataan pencabutan yang diajukan kepada Pengadilan Pajak.
SLIDE
C. Upaya Hukum Gugatan
13
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap
keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yangberlaku.
SLIDE
Persyaratan Gugatan
14
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka waktu untuk gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, sedangkan untuk gugatan terhadap Keputusan adalah 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu Surat Gugatan.
SLIDE
Pemrosesan Gugatan
15
1. Gugatan diajukan dengan Surat Gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. 2. Ditujukan kepada Pengadilan Pajak dengan melampirkan: a. Salinan keputusan yang digugat; b. Data dan bukti-bukti pendukung lainnya; c. Surat Kuasa bermeterai cukup, bila diwakili oleh kuasanya.
SLIDE
Pihak yang Mengajukan Gugatan1. Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. 2. Apabila selama proses Gugatan, pemohon Gugatan meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Gugatan pailit.
16
SLIDE
3. Apabila selama proses Gugatan pemohon Gugatan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan / pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.
17
SLIDE
Pencabutan Gugatan
Daftar isi
18
1. Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. 2. Gugatan yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat. 3. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.
D. Upaya Hukum Peninjauan Kembali
SLIDE
19
Ada dua pengertian dari peninjauan kembali : Pertama, peninjauan kembali yang berkaitan dengan keberatan yang diajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak, tetapi ditolak secara formal karena belum melunasi utang pajaknya. WP ,melakukan peninjauan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak, dan selanjutnya diproses sesuai dengan Keputusan Direkturat Jenderal Pajak. Kedua, peninjauan kembali dalam arti apabila WP mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung karena upaya hukum banding ke pengadilan pajak dikalahkan.
SLIDE
Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan lima alasan, yaitu : Apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
20
Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf b dan c. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya atau Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SLIDE
21
Pasal 36 ayat 1 huruf b mengatur adanya upaya hukum peninjauan kembali untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Misalnya, terhadap WP yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material dipenuhi.
SLIDE
22
SLIDE
Bahkan dalam praktiknya, WP yang ditolak dalam pengajuan upaya hukum banding karena tidak memenuhi persyaratan formal banding yaitu tidak adanya bukti pelunasan 50% dari jumlah pajak terutang, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak atas dasar ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf b tersebut.
Daftar isi
23
E. Proses Pemeriksaan di Pengadilan PajakProses Pemeriksaan di Pengadilan Pajak
SLIDE
24
Persiapan persidangan Pemeriksaan
Pembuktian dan saksi Putusan dan Jangka Waktu Pelaksanaan Putusan
SLIDE
PemeriksaanPP menerima Surat Banding atau Surat Gugatan
14 hari
PP meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan kepada terbanding/tergugat
25* 3 bulan (Surat Uraian Banding) * 1 bulan (Surat Tanggapan)
Terbanding/Tergugat Menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan
14 hariSalinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dikirim PP ke pemohon banding atau penggugat
Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding / tergugat
14 hari
Pemohon banding atau penggugat menyerahkan Surat Bantahan kepada PP
30 hari
SLIDE
26 Pemeriksaan Persidangan di pengadilan pajak untuk memeriksa sengketa pajak baik banding maupun gugatan ke pengadilan pajak. Dibagi menjadi dua: a. Pemeriksaan dengan Acara Biasa b. Pemeriksaan dengan Acara Cepat
SLIDE
27 Pembuktian dan saksi Alat bukti Saksi Yang Tidak Boleh Didengar Keterangannya sebagai Saksi (Dasar Hukum: pasal 55-76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.)
SLIDE
Putusan dan Jangka Waktu Merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis putusan Dasar pengambilan putusan Jangka Waktu Pengambilan Keputusan (Dasar Hukum pasal 77-88 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.)
28
Pelaksanaan Putusan Putusan Pengadilan Pajak dapat langsung dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang. Salinan putusan atau penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan diucapkan. Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima putusan.
SLIDEDaftar isi
29
Sekian & Terima Kasih