ian Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta Pembuktian

5/7/2018 ian Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta Pembuktian - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ian-sengketa-dalam-hukum-bisnis-serta-pembuktian 1/23

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM BISNIS SERTA PEMBUKTIAN

PENDAHULUAN

Semakin maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin di hindari adanya sengketa

diantara para pihak-pihak yang terlibat. Secara konvensional penyelesaian sengketa

dilakukan secara ligitasi (pengadilan), dimana posisi para pihak berlawanan satu

sama lain. Proses ini oleh kalangan bisnis dianggap tidak efektif dan tidak efesien,

terlalu formalistic, berbelit-belit, penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama

dan biayanya relative mahal. Apalagi putusan pengadilan bersifat win-lose solution

(menang kalah), sehingga dapat merenggangkan hubungan kedua belah pihak di

masa-masa yang akan datang. Sebagai solusinya, kemudian berkembanglah model

penyelesaian sengketa non litigasi, yang dianggap lebih bisa mengakomodir

kelemahan-kelemahan model litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik.

Proses diluar litigasi dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang win-win

solution, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan

yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah

secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.

MACAM-MACAM CARA PENYELESAIAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam

bentuk kerjasama bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya

kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara para

pihak yang terlibat didalamnya. Penyelesaian sengketa dapat berupa :

1. Litigasi

2. Non Litigasi

LITIGASI

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Adapun sisi positif menyelesaikan sengketa di jalur pengadilan adalah :

a. Hukum yang berlaku adalah sistem hukum Indonesia



b. Berlangsung di wilayah Republik Indonesia

Sedangkan sisi negatifnya adalah :

1 Partner asing belum memberikan kepercayaan kepada efektivitas hukum di

Indonesia

2 Proses peradilan memakan waktu yang lama. Karena terbukanya kesempatan

untuk mengajukan upaya hukum atas putusan hakim, melalui banding, kasasi

dan peninjauan kembali.

3 Proses dilakukan terbuka untuk umum

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan dilaksanakan di

lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Di indonesia ada dua lembaga penyelesaiansengketa bisnis yaitu

1. Pengadilan Umum

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai

karakteristik :

1. Prosesnya sangat formal

2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)

3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan

4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)

5. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)

6. Persidangan bersifat terbuka

2. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan

pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan

memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI. Pengadilan Niaga mempunyai

karakteristik sebagai berikut :



1. Prosesnya sangat formal

2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)

3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan

4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding

5. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)

6. Proses persidangan bersifat terbuka

7. Waktu singkat.

NON-LITIGASI

Non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada

masa sekarang ini masyarakat mulai beralih ke metode alternative penyelesaian

sengketa diluar pengadilan yang sering dikenal dengan istilah ADR (Alternative

Dispute Resolution).

Menurut Yahya Harahap dkk, ada faktor-faktor yang menjadi alasan perlunya

alternative penyelesaian sengketa (ADR) sebagai berikut :

a. Adanya tuntutan dunia bisnis.

b. Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan.

c. Peradilan pada umumnya tidak responsif.

d. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

e. Kemampuan para hakim bersifat generalis.

f. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.

g. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.

Dasar hukum Alternativ Dispute Resolution/ADR sebagai berikut :

1. Dasar filosofi yaitu pancasila.

2. Reglement op de Burgerlijke Rechvordering (RV) atau pengaturan

Arbitrase.

3. Konvensi Washinton/dengan UU No 5/1968.

4. Konvensi New York dan Keppres No : 34/1981.



5. UU No : 14/1970 sekarang UU No : 4/2004.

6. Tahun 1977 didirikan BANI.

7. UU Nomor 30/1999 tentang Arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) dapat diberi batasan sebagai

sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau

pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk arbitrase agar

memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu

dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independent yang

diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut” (Abdulrasyid,

2002).

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan ADR ( Alternative Dispute

Resolution) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata

penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak

dengan menyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, dapat kita temui sekurangnya ada lima macam cara

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu

1 Konsultasi

2 Negosiasi.

3 Mediasi.

4 Konsiliasi.

5 Arbitrase.

KONSULTASI

Dalam Black’s Law Dictionary yang dikutip oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya

konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak

tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak

konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada kliennya untuk memenuhi

keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut (Widjaya, 2001). Peran konsultan dalam

menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali.

Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh

kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa

tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak

konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk



penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa

tersebut.

NEGOSIASI

Istilah negosiasi berasal dari bahasa Inggris “Negotiation” yang berarti perundingan,

sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut dengan “negosiator”.

Pengertian negosiasia secara umum “adalah : suatu upaya penyelesaian sengketa

pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan

bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif”.

Menurut Alan Fowler menjelaskan bahwa negosiasi terdiri dari beberapa elemen

yang merupakan prinsip-prinsip umum, yaitu :

1) Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih.

2) Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam

mencapai hasil yang diinginkan bersama.

3) Pihak-pihak yang bersangkutan setidak-tidaknya pada awalnya menganggap

negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan

perbedaan mereka dibandingkan dengan metode lain.

4) Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk

membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka.

5) Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka

terima dan suatu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu.

6) Masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan

pihak lain untuk bertindak.

7) Proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi

diantara orang-orang, terutama antar komunikasi lisan yang langsung,

walaupun kadang dengan elemen tertulis yang penting.

Ada 2 Model Negosiasi yaitu :

1. Positional

2. Interest Based

Positional, dalam model positional ada 2 hal yang penting yaitu



a. Hard Negosiator (kompetetitif); Masing-masing pihak berusaha untuk

mendapatkan bagian yang terbesar dan memenangkan negosiasi tersebut.

b. Soft Negosiator; Selalu memberikan konsesi atau mengikuti kemauan yang

diminta pihak lain, karena ia lebih mementingkan hubungan baik dan

dinomorsatukan.

Model perundingan positional memiliki ciri-ciri berikut ini :

• Dimulai dengan menawarkan sebuah solusi

• Sikap dan perilaku negosiator seperti membagi kue

• Tujuannya bagaimana memperoleh potongan kue yang terbesar

• Mereka memposisikan pihak sebagai musuh yang harus dikalahkan bukan

sebagai teman untuk menyelesaikan masalah

• Solusi hanya satu, yakni solusi saya

• Memberikan konsesi adalah suatu kekalahan

Interest Based, Perundingan interest based ini didasarkan pada kepentingan

bersama ( joint problem solving). Para pihak melihat permasalahan yang ada tidak

hanya milik satu orang, tetapi permasalahan bersama, sehingga dicari bagaimana

cara menyelesaikan persoalan yang ada.

Perundingan berdasar kepentingan dimulai dengan:

1. Mengembangkan dan menjaga hubungan

2. Para pihak berusaha mendidik satu dengan yang lain akan kebutuhan mereka

3. Mereka akan selalu mencoba menyelesaikan masalah berdasarkan pada

kepentingan atau kebutuhan belah pihak

Ciri-Ciri Perundingan Berdasarkan Kepentingan

• Tujuannya adalah win-win

• Kebutuhan para pihak harus dibahas dalam rangka mencapai tujuan



• Para negosiator adalah adalah individu yang menyelesaikan masalah secara

kooperatif

• Menjaga pola hubungan positif selama perundingan

• Mencoba mencari solusi, sehingga didapat penyelesaian yang memuaskan

• Bagaimana mereka saling menjaga kepercayaan diri dan kepercayaan pihak

lain. Kunci negosiasi adalah trust .

Tahap-tahap dalam bernegosiasi, ada 3 tahapan antara lain :

1) Tahapan sebelum negosiasi dimulai

Dalam tahap sebelum negosiasi dimulai maka berlaku prinsip-prinsip dasar

tahap pra negosiasi, prinsip dasar tersebut sebagai berikut :

a. Pokok persoalan apa yang cenderung timbul dalam konteks kerja yang

umum yang memerlukan negosiasi.

b. Siapa yang terlibat dalam negosiasi ?

c. Apakah negosiasi itu perlu ?

d. Bagaimana kualitas hubungan diantara pihak-pihak itu?

2) Tahap berlangsungnya negosiasi

Pada tahap ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh negosiasi, yaitu :

a. Menetapkan persoalan.

b. Menetapkan posisi awal.

c. Argumentasi.

d. Menyelidiki kemungkinan.

e. Menetapkan proposal.

f. Menetapkan dann menanda tangani persetujuan.

3) Tahap setelah negosiasi disimpulkan

Pada tahap negosiasi disimpulkan ini, hasil persetujuan tersebut harus

ditindak lanjuti, maka para pihak perlu melakukan beberapa langkah sebagai

berikut :

a. Memasukkan program pelaksanaan kedalam persetujuan itu.



b. Adakan tim bersama untuk meninjau pelaksanaan.

c. Pastikan informasi dan penjelasan yang memadai.

Faktor-Faktor Negosiasi, m enurut garry Goodp aster terdapat beberapa hal yang

sangat mempengaruhi jalannya negosiasi, antara lain :

1 Kekuatan tawar menawar.

2 Pola tawar menawar.

3 Strategi dalam tawar menawar.

Dalam negosiasi akan selalu terdapat tawar menawar diantara para pihak, tawar

menawar tersebut bersifat relatif yang tergantung pada beberapa hal, yaitu :

1) Bagaimana kebutuhan anda terhadap pihak lain.

2) Bagaimana kebutuhan pihak lain terhadap anda.

3) Bagaimana alternatif kedua belah pihak.

4) Apa persepsi para pihak mengenai kebutuhann serta pilihan-pilihannya.

Strategi dan Taktik Bernegosiasi

a. Menurut Garry Goodparter. Agar suatu negosiasi dapat berhasil dengan baik

setiap negosiator harus menggunakan strategi atau taktik bernegosiasi,

antara lain :

1) Bersaing (competing).

2) Berkompromi (compromising).

3) Pemecahan masalah (problem solving).

b. Menurut James G. Patterson, strategi bernegosiasi ada lima cara antara lain:

1) Withdrawal/Avoidance

Yaitu : strategi menghindar atau melarikan diri, strategi ini sangat baik

dipergunakan bila :

a) Permasalahan tersebut sederhana atau sepele.

b) Bila pihak-pihak dalam suatu konflik kurang mampu menawarkan

solution.



c) Bila potensi kekalahan dalam konflik lebih berat berdasarkan analisis

Cost Benefit.

d) Bila tidak cukup waktu untuk menyelesaikan konflik.

2) Smoothing/Accommodation

Pengikut strategi ini merasa peduli terhadap orang dan mereka mencoba

menyelesaikan konflik dengan menjaga agar setiap orang senang.

Strategi ini baik digunakan bila :

a. Permasalahannya kecil.

b. Kerugian yang berhubungan akan diderita oleh semua pihak yang

terlibat dalam konflik.

c. Ada pengurangan tingkat konflik agar mendapatkan informasi yang

lebih banyak.d. Sifat melembut juga berkembang.

3) Compromise, yaakni dimana para pihak mendapatkan hak yang sama

untuk mengekspresikan pendapat. Strategi ini sering digunakan untuk

mendapatkan solusi. Kompromi ini dapat dilakukan bila

a) Kedua belah pihak berkemungkinan mendapatkan keuntungan dalam

kompromi tersebut.

b) Bila solusi idela tidak diperlukan.

c) Bila anda perlu solusi sementara untuk masalah yang komplek.d) Bila kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama.

4) Force/Competition. Para pihak hanya melihat konflik sebagai suatu

keadaan menang-kalah (win-lose), dimana pihak lawan mereka harus

kalah.

Strategi ini dapat digunakan bila :

a) Anda atau group perlu tindakan atau keputusan segera.

b) Semua pihak dalam konflik mengharapkan dan senang dengan

penggunaan kekuasaan/kekuatan.

c) Semua pihak dalam konflik mengerti dan menerima hubungan

kekuasaan diantara mereka.

5) Problem Solving. Strategi ini memberikan dasar pertimbangan bahwa

dengan strategi akan dapat dihasilkan keuntungan jika diselesaikan

dengan cara terbuka.



Strategi ini dapat efektif digunakan oleh para pihak yang tengah

menyelesaikan konflik bila :

a. Setiap orang dalam konflik terlatih menggunakan metode pemecahan

masalah.

b. Para pihak memiliki tujuan yang sama.

c. Konflik menghasilkan masalah pahaman.

MEDIASI

Istilah mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation” artinya adalah penyelesaian

sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah.

Pengertian Mediasi Adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan

kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuatkeputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dann

tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Dengan kata lain proses negosiasi pemecahan masalah adalah : proses dimana

pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara

memuaskan.

Beberapa elemen mediasi antara lain :1. Penyelesaian sengketa sukarela.

2. Intervensi/bantuan.

3. Pihak ketiga yang tidak berpihak.

4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsesus.

5. Partisipasi aktif.

Keuntungan-keuntungan dari metode penyelesaian melalui mediasi sebagai

berikut :

1. Keputusan yang hemat.2. Penyelesaian secara cepat.

3. Hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak.

4. Kesepakatan komprehensif dan customizea.

5. Praktek dan belajar prosedur penyelesaian masalah secara kreatif.

6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa didengar.



7. Pemberdayaan individu.

8. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan.

9. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan.

10.Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

Tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan suatu rencana/kesepakatan kedepan yang dapat

diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.

2. Untuk mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima

konsekuensi dari keputusan yang mereka buat.

3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik.

Mediator yang dipilih atau yang ditunjuk akan membantu penyelesaian konflik,seperti :

a. Sebagai katalisator (mendorong suasana yang kondusif).

b. Sebagai pendidik (memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, dan

kendala usaha para pihak).

c. Sebagai penerjemah (harus berusaha menyampaikan dan merumuskan

usulan pihak yang satu kepada pihak yang lain).

d. Sebagai nara sumber (mendaya gunakan informasi).

e. Sebagai penyandang berita jelek (para pihak dapat emosional).

f. Sebagai agen realitas (terus terang dijelaskan bahwa sasarannya tidak

mungkin dicapai melalui suatu proses perundingan).

g. Sebagai kambing hitam (pihak yang dipersalahkan)

Selain hal diatas seorang mediator juga berperan sebagai :

1. Pembuka jalur komunikasi.

2. Legitimizer/orang yang berwenang untuk mengesahkan.

3. Fasilitator proses.

4. Nara sumber.



5. Pelatih.

6. Pembahas masalah.

7. Perantara untuk melihat kenyataan.

8. Pemimpin.

Dalam menjalankan tugasnya seorang mediator dapat melakukan 2 macam peran,

yaitu :

1. Peran lemah/pasif.

2. Peran kuat/aktif.

Tipe-Tipe Mediator

1. Mediator hubungan sosial.

2. Mediator autoritatif.

3. Mediator mandiri.

Tahap-tahap mediasi, Garis besar pentahapan proses mediasi adalah sebagai

berikut :

1. Tahap pertama, pembentukan forum.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

• Rapat gabungan.

• Pernyataan pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan

adalah:

• mendidik para pihak;

• menentukan pokok-pokok aturan main;

• membina hubungan dan kepercayaan.

• Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah:

• dengar pendapat (hearing);

• menyampaikan dan klarifikasi informasi;

• cara-cara interaksi.

2. Tahap kedua, saling mengumpulkan dan membagi informasi.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan

rapat-rapat terpisah yang bertujuan untuk:

a. Mengembangkan informasi selanjutnya;

b. Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak ;



c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya ;

d. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian

masalah.

3. Tahap ketiga, tawar menawar penyelesaian masalah.

Dalam tahap ketiga yang dilakukan mediator mengadakan rapat bersama

atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk:

a. Menetapkan agenda.

b. Kegiatan pemecahan masalah.

c. Menfasilitasi kerja sama.

d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.

e. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan.

f. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.

g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan

memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

4. Tahap keempat pengambilan keputusan.

Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Rapat-rapat bersama.

b. Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan

masalah.

c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.

d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.

e. Membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal

penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak.

f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan

masalah.

g. Mengusahakan formula pemecahan masalah berdasarkan “win-win

solution” dan tidak ada satu pihakpun yang merasa kehilangan muka.

h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.

i. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

Taktik Mediator , Dalam memimpin penyelesaian sengketa, seorang mediator harus

memiliki taktik yang dapat membantu penyelesaian konflik, yaitu :

a. Taktik menyusun rangka/keputusan.

b. Taktik untuk mendapatkan wewenang dan kerja sama.



c. Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat.

d. Taktik yang bersifat informatif.

e. Taktik pemecahan masalah.

f. Taktik menghindarkan rasa malu.

g. Taktik pemaksaan.

Teknik-Teknik Mediator , Untuk membantu proses penyelesaian sengketa, seorang

mediator dapat menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Membangun kepercayaan.

2. Menganalisis konflik.

3. Mengumpulkan informasi.

4. Berbicara secara jelas.

5. Mendengarkan dengan penuh perhatian.6. Meringkas/merumuskan ulang pembicaraan para pihak.

7. Menyusun aturan perundingan.

8. Mengorganisir pertemuan perundingan.

9. Mengatasi emosi para pihak.

10.Memanfaatkan “Causus/bilik kecil.

11.Mengungkapkan kepentingan yang masih tersembunyi.

12.Membujuk salah satu pihak/para pihak “BATNA”.

13.Menyusun kesepakatan.

KONSILIASI

Jika mengacu kepada asal kata konsiliasi yaitu “conciliation” dalam bahasa Inggris

yang berarti perdamaian dalam bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa

pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian. Konsiliasi sebagai proses

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak

memihak dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak agar dapat

dilakukan penyelesaian sengketa. Konsiliator dalam menjalankan tugasnya harusmengetahui hak dan kewajiban para pihak, kebiasaan bisnis, sehingga dapat

mengarahkan penyelesaian sengeta dengan berpegang kepada prinsip keadilan,

kepastian dan objektivitas dari setiap kasus tertentu.

Tugas dari konsiliator seperti juga mediator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk

melakukan komunikasi diantara pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para



pihak. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan- tindakan seperti mengatur

waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan,

membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersbut tidak mungkin

disampaikan langsung, dan lain-lain. Sementara pihak mediator melakukan lebih

jauh dari itu. Namun, keputusan dan persetujuan terhadap keputusan perkara tetap

terletak penuh di tangan para pihak yang bersengketa.

ARBITRASE

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare yang artinya kekuasaan untuk

menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan“. Dikaitkannya istilah arbitrase

dengan kebijaksanaan seolah – olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase

tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi

cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter

juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Secara umum arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih

menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial

(disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari

pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu : adanya suatu

sengketa; kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan putusan final dan

mengikat akan dijatuhkan.

Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di

luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk

menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh

para pihak yang bersengketa“. Dari pengertian Pasal 1 butir 1 tersebut diketahui

pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak sendiri, yang

didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apa yang telah

diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang – undang.

Pada tanggal 12 Agustus 1999, telah disahkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun

1999. Undang – Undang ini merupakan perubahan atas pengaturan mengenai

arbitrase yang sudah tidak memadai lagi



dengan tuntutan perdagangan Internasional.

JENIS ARBITRASE, Jenis – jenis arbitrase menurut Rv yaitu :

a. Arbitrase Ad Hoc (Volunter Arbitrase)

b. Arbitrase Institusional (Lembaga Arbitrase)

Arbitrase Ad Hoc (Volunter Arbitrase); Disebut dengan arbitrase ad hoc atau

volunteer arbitrase karena sifat dari arbitrase ini yang tidak permanan atau

insidentil. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutuskan dan

menyelesaikan suatu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai

diputus, maka keberadaan arbitrase ad hoc inipun lenyap dan berakhir dengan

sendirinya. (para) arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan

dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa; demikian pula tata cara

pengangkatan (para) arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang

waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya saja dapat

dijadikan patokan bahwa pemilihan-pemilihan dan penentuan hal–hal tersebut

terdahulu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh undang –

undang.

Arbitrase Institusional (Lembaga Arbitrase); Arbitrase Institusional ini merupakan

suatu lembaga arbitrase yang khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang

terbit dari kalangan dunia usaha. Hampir pada semua negara – negara maju

terdapat lembaga arbitrase ini, yang pada umumnya pendiriannya diprakarsai oleh

Kamar Dagang dan Industri Negara tersebut. Lembaga arbitrase ini mempunyai

aturan main sendiri – sendiri yang telah dibakukan. Secara umum dapat dikatakan

bahwa penunjukan lembaga ini berarti menundukkan diri pada aturan –aturan main

dari dan dalam lembaga ini. Untuk jelasnya, hal ini dapat dilihat dari peraturan –

peraturan yang berlaku untuk masing–masing lembaga tersebut.

Arbitrase Institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan

melekat pada suatu badan (body ) atau lembaga (Institution) tertentu. Sifatnya

permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai

akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase

institusional tidak berakhir. Pada umumnya, arbitrase institusional memiliki

prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan

diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.



SYARAT – SYARAT ARBITRASE

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dapat

diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif penyelesaian Sengketa adalah

sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul antar para

pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya

bahwa penyelesaiannya akan ditentukan dengan cara arbitrase atau Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang

Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan perjanjian tertulis arbitrase harus memuat :

a. Masalah yang dipersengketakan

b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter;

d. Tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan;

e. Nama lengkap Sekretaris;

f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;

g. Pernyataan kesediaan dari arbiter, dan

h. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung

segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Apabila perjanjian yang dibuat tidak memuat syarat– syarat seperti yang disebutkan

di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam Pasal 10

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi

batal dengan alasan – alasan sebagai berikut :

a. Meninggalkan salah satu pihak;

b. Bangkrutnya salah satu pihak;

c. Novasi;

d. Insolvensi salah satu pihak;

e. Pewarisan;

f. Berlakunya syarat – syarat hapusnya perikatan pokok

g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak

ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase

tersebut; atau

h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Dalam hal para pihak sudah memperjanjikan bahwa sengketa yang terjadi atau

yang akan terjadi antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase, maka apabila

timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram,



teleks, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat

arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Surat

pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut harus memuat dengan jelas;

1 Nama dan alamat

2 Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku

3 Perjanjian atau masalah yang terjadi sengketa;

4 Dasar gugatan dan jumlah yang digugat, apabila ada;

5 cara penyelesaian yang dikehendaki; dan

6 Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbitrase atau

apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat

mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah

ganjil.

MEKANISME ARBITRASE

Pada prinsipnya para pihak yang bersengketa bebas untuk menentukan acara

arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999,

penentuan acara arbitrase ini harus diperjanjikan secara tegas dan tertulis.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan

lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

Apabila sudah ditentukan lembaga yang dipilih, maka penyelesaian sengketa

dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali

ditetapkan lain oleh para pihak. Dalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan

mengebnai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase. Apabila

jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, maka arbiter atau majelis

arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila.

1) Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus

tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil

di luar pokok sengketa, seperti permohonan jaminan;

2) Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela

lainnya, atau

3) Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan

pemeriksaan.



Sebaliknya apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara

arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter atau majelis

arbitrase telah terbentuk baik yang ditunjuk oleh para pihak, atau diperiksa dan

diputus menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemeriksaan

sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis tetapi tidak menutup

kemungkinan pemeriksaan sengketa dilakukan secara lisan apabila hal ini disetujui

oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti

disertai dengan terjemahan dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis

arbitrase . dalam pemeriksaan sengketa, para pihak yang bersengketa diberi

kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing – masing dan para

pihak dapat diwakili oleh kuasanya yang dikuasakan dengan kuasa khusus.

Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon

harus menyampaikan surat gugatannya kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat

gugatan tersebut harus memuat sekurang–kurangnya :

Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak ;

Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti – bukti

; dalam hal ini salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai

lampiran ;

Isi gugatan yang jelas. Apabila isi gugatan berupa uang, harus

disebutkan jumlahnya yang pasti.

Setelah menerima surat gugatan dari pemohon, arbiter atau majelis arbitrase

menyampaikan satu salinan gugatan tersebut kepada termohon dengan disertai

perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara

tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan

gugatan tersebut oleh termohon. Apabila setelah 14 (empat belas) hari, termohon

tidak menyampaikan jawabannya, maka termohon akan dipanggil untuk

menghadap dimuka sidang arbitrase selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari

sejak dikeluarkannya perintah itu. Kepada termohon akan diperintahkan untuk

menyerahkan salinan jawaban kepada pemohon, arbiter atau majelis arbitrase

memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap dimuka sidang

arbitrase selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak

dikeluarkannya perintah itu. Apabila selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari



setelah pemanggilan dilakukan, termohon masih juga tidak datang kemuka

persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa

kehadiran termohon dan gugatan pemohon dikabulkan seluruhnya kecuali apabila

gugatan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Apabila para pihak datang

menghadap pada hari sidang yang

telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase akan mengusahakan perdamaian

dan apabila usaha perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase akan

membuat akta perdamaian . akta perdamaian yang dikeluarkan oleh arbiter atau

majelis arbitrase, bersifat final dan mengikat para pihak. Sebaliknya apabilla usaha

perdamaian yang dilakukan arbiter atau majelis arbitrase tidak berhasil, maka

pemeriksaan terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan.

Kepada para pihak akan diberi kesempatan terakhir untuk menjelaskan secara

tertulis pendirian masing–masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu

untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka wakyu yang ditetapkan oleh arbiter

atau majelis arbitrase. Arbiter atau arbitrase juga berhak untuk meminta kepada

para pihak guna mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau

bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter

atau majelis arbitrase.

Selama pemeriksaan sengketa, pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut

serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui

arbitrase, apabila terdapat unsure kepentingan yang terkait dan keturutsertaanya

disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau

majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan. Selama

pemeriksaan sengketa atas permohonan satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase

dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur

ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa tersebut :

- Penetapan sita jaminan;

- Memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga;

- Menjual barang yang mudah rusak.

Pemeriksaan atau sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180

( seratus delapan puluh ) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk, namun

dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan, jangka waktu tersebut

dapat diperpanjang,



BIAYA ARBITRASE

Pasal 76 dan Pasal 77 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengatur

ketentuan biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter dan pihak yang membayar

biaya arbitrase tersebut. Dikatakan bahwa arbiter bertugas menentukan biaya

arbitrase yang meliputi biaya–biaya sebagai berikut :

a. honorarium arbiter;

b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter ;

c. biaya saksi dan / atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa;

d. biaya administrasi.

Beban biaya arbitrase dipikul pihak yang kalah, kecuali dalam hal tuntutan hanya

dikabulkan sebagian, maka beban biaya arbitrase dipikul kepada para pihak secara

berimbang.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ARBITRASE

KELEBIHAN ARBITRASE

Badan arbitrase komersial Internasional ini sekarang menjadi cara penyelesaian

sengketa bisnis yang paling disukai. Alasan–alasan para pengusaha menyukai

badan ini daripada pengadilan nasional bermacam – macam. Yakni :

umumnya pengadilan nasional kurang mendapat kepercayaan dari

masyarakat penguasa (bisnis), sedangkan arbitrase komersial internasional

merupakan pengadilan pengusaha yang eksis untuk menyelesaikan

sengketa–sengketa di antara mereka (kalangan bisnis) dan sesuai kebutuhan

mereka.

Banyak pengadilan negara tidak mempunyai hakim–hakim yang

berkompeten atau yang berspesialisasi hukum komersial internasional,

sehingga karena keadaan ini pula mengapa para pihak lebih suka cara

arbitrase.

Berperkara melalui arbitrase lebih murah. Sebagai contoh, biaya administratif

(untuk pendaftaran) yang di dalam kerangka arbitrase ICSID adalah US$ 100.

Biaya untuk arbitrator adalah US$ 650 per hari plus biaya – biaya perjalanan

dan biaya hidup lainnya.



Berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan lebih fleksibel.

Hakim, dalam hal ini arbitratornya, tidak perlu terikat dengan aturan – aturan

proses berperkara seperti halnya yang terjadi pada pengadilan nasional.

Karena sifat fleksibilitas dan tidak adanya acara formil–formilan ini nantinya

berpengaruh pula pada para pihak yang bersengketa. Yakni, mereka menjadi

tidak terlalu bersitegang di dalam proses penyelesaian perkara.

Melalui badan arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan

untuk memilih hakim (arbitrator) yang mereka anggap dapat memenuhi

harapan mereka baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu

bidang tertentu.

Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan

merupakan alasan utama mengapa badan arbitrase ini menjadi primadona

para pengusaha.

Tidak adanya pilihan hukum yang kaku dan tidak ditentukan sebelumnya.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini tidak harus melulu diselesaikan

menurut proses hukum (tertentu saja), tetapi juga dimungkinkan suatu

penyelesaian secara kompromi di antara para pihak.

KEKURANGAN ARBITRASE

Meskipun arbitrase menyandang berbagai keuntungan seperti telah dikemukakan di

atas, namun di dalam prakteknya pun ternyata arbitrase memiliki kelemahan–

kelemahan yakni :

Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan

untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak

harus sepakat. Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau

persetujuan itu kadang-kadang memang sulit.

Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, di

banyak negara masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusanarbitrase asing ini masih menjadi soal yang sulit.

Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan

kepada putusan – putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa

yang telah diputus dibuang begitu saja, meski di dalam putusan tersebut



mengandung argumentasi-argumentasi hukum para ahli – ahli hukum

kenamaaan.

Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif

terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya

konsep yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Bagaimanapun

juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator

mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak.

Menurut Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH.,LLM ternyata arbitrase pun

dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang

tinggi, terutama dalam hal arbitrase luar negeri.

PERBANDINGAN ANTARA KONSULTASI, NEGOSIASI, MEDIASI, KONSILIASI,

ARBITRASE AD HOC, ARBITRASE INSTITUSIONAL, DAN LITIGASI

PEMBUKTIAN SECARA PERDATA

Documents

ian Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta Pembuktian