2
Apa itu Penagihan Seketika dan Sekaligus? >>Menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 angka 11, Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. Apa dasar hukum penagihan seketika dan sekaligus? >>Dasar hukum penagihan seketika dan sekaligus: 1. UU KUP Pasal 20 2. UU PPSP Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Apa yang menyebabkan dilakukannya penagihan seketika dan sekaligus? >>Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila: a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya atau berniat untuk itu; b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau e. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. >>Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

ppsp

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.,,.,

Citation preview

Page 1: ppsp

Apa itu Penagihan Seketika dan Sekaligus?

>>Menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 angka 11, Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Apa dasar hukum penagihan seketika dan sekaligus?

>>Dasar hukum penagihan seketika dan sekaligus:

1. UU KUP Pasal 202. UU PPSP Pasal 1 angka 11 dan Pasal 63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

Apa yang menyebabkan dilakukannya penagihan seketika dan sekaligus?

>>Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; ataue. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-

tanda kepailitan.

>>Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;b. Besarnya utang pajak;c. Perintah untuk membayar; dand. Saat pelunasan pajak.

Bagaimana proses dilakukannya penagihan seketika dan sekaligus?

>>

Page 2: ppsp

Contoh kasus penagihan seketika dan sekaligus

>>

Sumber:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Buku Penagihan dan Sengketa penulis Ida Zuraida

PPSP edisi kedua Muhammad Rusdji