SK PPSP 2013 Badung

1

BUPATI BADUNG

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 1193 / 03 / HK / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa pada Tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten

Badung sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Badung untuk

memperbaiki kondisi sanitasi dengan mengarusutamakan percepatan

pembangunan sektor sanitasi ;

b. bahwa pada Tahun 2012 telah disusun Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Badung sebagai cetak biru

perencanaan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Badung

sehingga diharapkan pembangunan sektor sanitasi dapat dilaksanakan

secara berkelanjutan ;

c. bahwa sebagai tindak lanjut dari tersusunnya Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) maka pada Tahun 2013

Pemerintah Kabupaten Badung wajib menyusun Memorandum Program

Sanitasi (MPS) sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kegiatan

yang telah ditetapkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman di Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4377) ;

- 2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,


5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,


6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI

Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI

Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah

Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081) ;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan

Persampahan (KSNP-SPP) ;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP) ;

- 3-

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan

Jaringan Perpipaan ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2005-2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU adalah :

a. memfasilitasi dan melaksanakan upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan dukungan seluruh stakeholder di tingkat Kabupaten

dalam proses percepatan pembangunan sanitasi permukiman di

Kabupaten Badung ;

b. menyusun dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) ;

c. melakukan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, stakeholder terkait lainnya ditingkat Kabupaten,

Pokja Propinsi, Program Management Unit (PMU), Program

Implementation Unit (PIU), Kelompok Kerja program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Nasional terkait

penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ;

d. memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan sanitasi Kabupaten Badung ;

e. memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi di tingkat Kabupaten Badung ;

f. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Propinsi dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman serta dalam rangka

mencari masukan bagi penyempurnaan Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman;

g. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawal proses penyusunan dokumen pembangunan air minum dan sanitasi, termasuk diantaranya

memfasilitasi penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi

(MPS) atau dokumen sejenis terkait air minum dan sanitasi ;

h. memberikan input strategis pada pemerintah Propinsi dan stakeholder terkait dalam proses investasi dan implementasi program air minum

dan sanitasi ;

i. memfasilitasi proses pelaksanaan dan pengembangan sistem pemantauan evaluasi air minum dan sanitasi di tingkat Propinsi dan

Kabupaten ;

j. melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi air minum dan sanitasi di tingkat Kabupaten ;

k. memberikan masukan dan melakukan koordinasi dengan pengelola program air minum dan sanitasi baik di tingkat Nasional, Propinsi

maupun di tingkat Kabupaten ;

- 4-

l. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati.

m. bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP) Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud dalam diktum KEDUA dapat:

a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan ; b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah

yang bersifat khusus ;

c. meminta bahan yang diperlukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dibentuk Sektretariat

Kelompok Kerja program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU adalah:

a. Ketua: 1. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran,

fungsi, dan tugas tim;

2. mengendalikan pengelolaan kerja tim agar tetap sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Badung dan arahan strategis dari Kelompok

Kerja;

3. memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan fungsi tim pelaksana Kelompok Kerja ;

4. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya tim pelaksana Kelompok Kerja ;

5. melaporkan hasil pelaksanaan kerja tim pelaksana secara berkala kepada Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Badung.

b. Sekretaris: 1. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program

kerja;

2. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang pelaksana;

3. memastikan optimalisasi dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program kerja;

4. menghimpun laporan pelaksanaan tugas bidang secara berkala; 5. bertanggung jawab melaporkan pelaksanan tugasnya kepada ketua

tim.

c. Bidang Perencanaan : 1. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Memorandum

Program Sanitasi (MPS) ;

2. memastkan bahwa Memorandum Program Sanitasi (MPS) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP) yang dirumuskan kedalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;

- 5-

3. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang

dituangkan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) telah

selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) ;

4. menyusun program dan kegiatan prioritas program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) bersama-sama dengan

bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana

Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

dalam rangka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) ;

5. menyiapkan draft Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala

komunal, kawasan dan kabupaten untuk disampaikan kepada

Kelompok Kerja Sanitasi Propinsi ;

6. membuat laporan kerja terkait bidang perencanaan secara berkala ; 7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang

ditugaskan oleh ketua;

8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris tim.

d. Bidang Pendanaan : 1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan

Memorandum Program Sanitasi (MPS) ;

2. memberikan masukan terhadap terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama

terkait dengan pendanaan di Kabupaten Badung ;

3. memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) dari hasil

review Kelompok Kerja Sanitasi Propinsi ;

4. menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Kelompok Kerja Sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ;

5. meneliti Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan

program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

yang dialokasikan dalam APBD ;

6. membuat laporan kerja terkait dengan bidang pendanaan secara berkala ;

7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten

Badung ;

8. memastikan kebutuhan, optimalisasi, dan mobilisasi dukungan sumber daya pendanaan baik yang bersumber dari kabupaten

maupun dari luar yang sah untuk digunakan dalam pencapaian

Program program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP) dan sejenisnya;


e. Bidang Teknis : 1. menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka

penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ;

2. menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) agar sesuai

dengan rencana yang ditetapkan;

- 6-

3. membuat laporan kerja terkait bidang teknis secara berkala. 4. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang

ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi Kabupaten Badung;


f. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat : 1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan

Memorandum Program Sanitasi (MPS);

2. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);

3. menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat

yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat;

4. membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi;

5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh

ketua;


g. Bidang Pemantauan dan Evaluasi : 1. menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan

Memorandum Program Sanitasi (MPS) ;

2. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman (PPSP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) terkait ;

3. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di

Kabupaten Badung untuk dilakukan perbaikan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) terkait ;

4. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua;


h. Sekretariat Pokja Sanitasi : 1. menyiapkan pelaksanaan rapat- rapat internal, lokakarya, dan

pelatihan- pelatihan;

2. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP melalui web ppsp.nawasis.info;

3. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja dan laporan sekretariat serta menyusun laporan program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);

4. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada

sekretaris tim.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Badung Tahun Anggaran 2013.

- 7-

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Badung

Nomor 1915/03/HK/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung 2. Kepala SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Mangupura

Pada Tanggal 20 Maret 2013

- 8-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 1193 / 03 / HK / 2013

TANGGAL : 20 MARET 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN

PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

KABUPATEN BADUNG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN

SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung

2. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kabupaten Badung

3. Bidang Perencanaan Ketua : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Wakil Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada

Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Anggota : 1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

2. Kepala Bagian Hukum dan HAM, Setda Kabupaten Badung

3. Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung

4. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung

5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung

4. Bidang Pendanaan Ketua : Kepala Bagian Keuangan, Setda Kabupaten Badung

Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan, Setda

Kabupaten Badung

Anggota : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Aset Daerah

pada Bagian Aset, Setda Kabupaten Badung

5. Bidang Teknis Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan

pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten

Badung

2. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung

3. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung

4. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung

- 9-

5. Kepala Seksi Konstruksi dan Pemeliharaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung

6. Kepala Seksi Permukiman pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

7. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

6. Bidang Penyehatan, Komunikasi, dan Pemberdayaan Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

2. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

3. Kepala Bagian Humas dan Protokol, Setda Kabupaten Badung

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung

5. Kepala Bidang Informasi dan Telematika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

7. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

8. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Badung

9. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung

7. Bidang Monitoring dan Evaluasi Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Badung

Anggota : 1. Kepala Bidang Statistik Monitoring dan Evaluasi pada


2. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Badung

3. Kepala Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung

4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Setda Kabupaten Badung

- 10-

8. Sekretariat Anggota : 1. Staf Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada


2. Staf Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Setda Kabupaten Badung

- 16-

NOTULEN KICK OFF MEETING PROGRAM PPSP KAB. BADUNG

Perihal : Kick Off Meeting Pokja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) Kabupaten Badung

Hari/tanggal : Rabu, 10 April 2013

Waktu : Pukul 09.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Teratai Bappeda Litbang Kab. Badung

Peserta/Undangan : Terlampir dalam surat undangan

NOTULEN:

A. PEMBUKAAN

Acara dipimpin oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten

Badung selaku Sekretaris Pokja PPSP Kabupaten Badung, dan Kepala Bidang Sarana Prasarana

Wilayah Bappeda Litbang Kabupaten Badung selaku Wakil Ketua Bidang Perencanaan Pokja PPSP

Kabupaten Badung, yang sekaligus membuka acara kick off meeting Program PPSP Kabupaten

Badung.

Dijelaskan bahwa Program PPSP sudah dimulai sejak Tahun 2011 yang diawali dengan

pernyataan minat dari Bupati, yang menyatakan bahwa Kabupaten Badung berminat mengikuti

Program PPSP.

Pada tahun 2012 Pokja PPSP Kabupaten Badung telah menyusun dokumen Buku Putih Sanitasi

(BPS) yang berisikan profil sanitasi, isu strategis dan permasalahan mendesak sanitasi, serta

Area Berisiko dan posisi pengelolaan sanitasi di Kabupaten Badung saat ini serta dokumen

Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) yang memuat visi misi sanitasi, Sistem pengelolaan sanitasi

serta kemampuan pendanaan sanitasi, strategi pengembangan sanitasi, indikasi program &

kegiatan, kebutuhan dan sumber pendanaan 5 tahun kedepan.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan 2 dokumen tersebut, maka pada tahun 2013 ini akan

disusun dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS), yaitu menyusun Memorandum

Program-Program Prioritas sektor Sanitasi untuk 5 tahun ke depan (sebagai roadmap).

Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan bagi Kabupaten Badung dalam menyusun

program dan kegiatan baik yang dengan pendanaan APBD, APBD-Prov, dan APBN.

Saat ini pendanaan dari APBN rata-rata memang mensyaratkan ketersediaan dokumen

sebelum diajukan untuk didanai oleh APBN, baik itu MPS, MasterPlan, RPIJM yang kemudian

dibahas dalam Konreg dan Musrembang di tingkat Provinsi dan Nasional.

Dokumen Buku Putih Sanitasi yang telah disusun oleh POKJA PPSP Kabupaten Badung

mendapatkan nilai 95. Sedangkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Badung mendapatkan

nilai 96 berdasarkan penialaian dari POKJA AMPL Provinsi Bali sesuai dengan tahapan dan

petunjuk penyusunan yang sudah ada. Dan dokumen ini sedang dalam proses penandatangan

oleh Bupati.

Untuk penanganan pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan (terpusat):

Pada tahun 2013, untuk sub sektor air limbah, Kabupaten Badung memprioritaskan penanganan air limbah untuk wilayah Kuta, Jimbaran dan Nusa Dua.

Pada tahun 2010, sudah ada DED pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan di

wilayah Mangupura. Sebaiknya dilakukan review ulang terhadap dokumen tersebut agar dapat dilakukan tindak lanjut.

Untuk Badung, saatnya untuk berpikir tentang Sanitasi tidak hanya infrastruktur Jalan dan

Bangunan. Melalui kegiatan kick-off Meeting ini diharapkan dapat memahami mengenai

program PPSP dan sektor-sektor apa saja yang masuk dalam program ini.

- 17-

B. PAPARAN

Penjelasan oleh Fasilitator Propinsi (Ir. Gede Made Sudarsana)

Materi:

- Gambaran Umum Program PPSP

- Pengantar MPS

- Monev NAWASIS

Kick-Off Meeting kali ini lebih ke brain-storming atau mengingat kembali kegiatan PPSP yang

telah dilakukan oleh anggota POKJA PPSP Kabupaten Badung.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program untuk

meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor sanitasi yang dilaksanakan

selama periode tahun 2010 2014.

Adapun titik berat yang menjadi sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014, adalah

sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 2014 yaitu:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABs), baik di wilayah perkotaan maupun

perdesaan, melalui penyediaan akses ke sistem saluran limbah terpusat sebesar 10%,

dan sistem pengolahan setempat sebesar 90% dari populasi Indonesia.

2. Pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan pengelolaan persampahan yang

ramah lingkungan seperti penerapan sanitary landfill atau controlled landfill untuk TPA

dan teknologi yang aman bagi 80% rumah tangga di wilayah perkotaan (3R)

3. Pengurangan genangan air di 100 (seratus) kawasan strategis perkotaan yang rawan

banjir dengan cakupan seluas 22.500 Ha.

Tahapan PPSP:

1. Kampanye, Edukasi, dan Advokasi

2. Pengembangan Kelembagaan dan Penganturan

3. Kelembagaan POKJA PPSP Kabupaten Badung sudah berdasarkan SE Menteri Dalam

Negeri NOMOR 660/4919/SJ, Tanggal 30 November 2012, Tentang Pedoman Pengelolaan

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Di Daerah

4. Penyusunan Buku Putih dan SSK

5. Penyusunan Memorandum Program Sanitasi

6. Implementasi

7. Pemantauan dan Evaluasi.

Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan kelanjutan dari dokumen Buku

Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan merupakan dokumen terbuka yang dapat

di-review setiap tahun. Dalam dokumen MPS seharusnya memuat program dan kegiatan

prioritas (fisik dan non fisik) termasuk sumber pendanaannya baik dari APBD, APBD-Provinsi,

APBN, maupun dana lain berupa hibah atau pinjaman dari NGO maupun dana CSR.

Dokumen MPS terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan (Kesepakatan Program Prioritas)

BAB 2 Memorandum Program Jangka Menengah (Kesepakatan Pendanaan)

BAB 3 Rencana Implementasi dan Pengelolaan Program

LAMPIRAN (Tabel Program Yang Disepakati dan Proposal Pendanaan)

Pemantauan proses penyusunan dokumen MPS melalui sistem NAWASIS (National Water &

Sanitation Services)

C. TANYA JAWAB

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung Sehubungan dengan pengelolaan drainase, drainase lingkungan yang merupakan bagian dari

sub sektor dalam sanitasi, merupakan bagian dari sistem drainase yang tidak terpisahkan dari drainase primer dan drainase sekunder.

Permasalahan pengelolaan drainase, sebagai contoh di Jalan Arjuna Legian, kondisinya tidak baik. Masyarakat meminta agar arah aliran pembuangannya tidak menuju ke Pantai tetapi menuju ke Tukad Mati, namun hal ini secara teknis tidak mungkin kecuali menggunakan sistem pompa. Namun setelah tim dari DBMP turun ke lapangan, ternyata masih banyak

masyarakat yang membuang limbah rumah tangga nya ke saluran drainase tersebut, padahal di sana sudah terdapat saluran DSDP. Sehingga diharapkan BLH bisa menyusun program untuk melakukan pengawasan dan juga pembinaan sehingga bukan hanya DBMP yang

bertindak untuk menutup saluran pembuangan tersebut.

- 18-

Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung Perlu ada penegakan hukum yang lebih atau pembuatan peraturan dan sosialisasi mengenai

larangan pembuangan air limbah rumah tangga ke saluran drainase. Sehingga saluran drainase tetap berfungsi untuk mengalirkan air hujan

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Badan Lingkungan Hidup Kab. Badung Permasalahan sanitasi tidak hanya di wilayah Selatan Bali, tetapi juga di wilayah Utara yang

merupakan hulunya, sebab sebagian besar sungai ada di hulu.

BLH memang telah koordinasi dengan DBMP bahwa ketika ditemukan terdapat saluran limbah menuju ke drainase khusunya yang sudah dilayani oleh DSDP, maka sebaiknya

saluran tersebut ditutup, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011. Namun apabila sesuai dengan baku mutu, maka bisa dibuang ke drainase.

Kepala Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Cipta Karya Kab. Badung Dengan adanya program PPSP ini diharapkan sanitasi lebih tertata di kawasan permukiman.

Terlebih lagi untuk lokasi-lokasi yang rencananya akan dikembangan sistem pengelolaan air limbahnya dengan sistem terpusat. Maka harus ada peraturan yang pada saat terdapat ijin mendirikan bangunan, bahwa rumah tersebut akan menyediakan tempat untuk pemasangan

Sambungan Rumah. Sehingga ketika ada program masuk, masyarakat tidak bingung. Perlu ada peraturan mengenai pengelolaan sanitasi untuk lahan yang disewakan. Sebab

ketika lahan disewakan, biasanya penyewa tidak bertanggung jawab sehingga daerah tersebut nampah kumuh dan tidak tertata.

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kab. Badung Pengelolaan limbah di puskesmas apakah dapat digabungkan dengan pengelolaan limbah

DSDP?

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, Bappeda Litbang Kab Badung Permasalahan pembuangan air limbah domestic ke saluran drainase terutama pada lokasi

yang sudah terdapat saluran DSDP merupakan yang penting, apalagi ketika pengusaha berdalih tidak mau membuang ke saluran DSDP karena retribusi bulanannya mahal. Padahal

ini tidak sebanding dengan biaya perbaikan lingkungan yang harus dikeluarkan apabila terjadi pencemaran. BLH perlu melakukan atau menyusun program untuk penyusunan database hasil investigasi lokasi-lokasi mana yang terdapat pencemaran air limbah ini.

Fasilitator Provinsi Pengelolaan air limbah di puskesmas merupakan limbah medis B3, sehingga tidak dapat

digabungkan dengan sistem di DSDP. Fasilitator Kabupaten Sebagai tindak lanjut dari kegiatan kick-off meeting program PPSP di Kabupaten Badung ini,

sebaiknya dilaksanakan LOKALATIH Penyusunan MPS sehingga anggota Pokja PPSP

Kabupaten Badung nantinya dapat mengetahui cara penyusunan dokumen secara teknis sesuai tahapan-tahapan yang ada.

D. PENUTUPAN

Acara kick off meeting ditutup oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Setda. Kabupaten Badung, diharapkan Pokja PPSP Kabupaten Badung mampu merampungkan

dokumen MPS yang berkualitas di Tahun Anggaran 2013. Sehingga Kabupaten Badung

mempunyai dokumen perencanaan dalam menangani masalah sanitasi kedepannya.

- 19-

LAMPIRAN DOKUMENTASI KICK OFF MEETING PROGRAM PPSP KAB BADUNG

TGL 10 APRIL 2013

Pimpinan Kick Off Meeting POKJA PPSP Kabupaten Badung

Peserta Kick Off Meeting POKJA PPSP Kabupaten Badung

Documents

SK PPSP 2013 Badung