Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

PPMK

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Ketentuan pidana pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan se-bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling ban-yak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelangga-ran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipi-dana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Team Mirah Sakethi

PT MIRAH SAKETHIJakarta, 2010

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

PPMK

ii Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

DAfTAR ISI

Latar Belakang: Krisis Moneter 1998

Mengapa PPMK?

Disusun oleh:Team Mirah Sakethi

Copyright © oleh PT Mirah SakethiJl. Dato Tonggara No.8 Kramat JatiJakarta Timur 13510

Desain buku: Andi Prasetya

Diterbitkan pertama kali oleh PT Mirah Sakethi,Jakarta, 2010

Hak cipta dilindungi oleh undang-undangDilarang memperbanyak sebagian atau seluruhisi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-96805-2-2

Pengantar Gubernur DKI Jakarta

PPMK Sejak Tahun 20095Awal PPMK4

123

2

4

1

8

16

18Proses demokratisasi6

iv Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan v

20Warga Jakarta Angkat Suara7

Gubernur DKI Jakarta

Dr. Ing H Fauzi Bowo

1Pengantar Gubernur DKI Jakarta

vi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dalam sembilan tahun terakhir sejak diperkenalkan pada tahun 2001 telah melewati suatu proses pembelajaran

yang mengikutsertakan seluruh warga DKI Jakarta. Proses pembelajaran ini merupakan hasil penting tidak saja bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi juga bagi warga Jakarta yang berpartisipasi dalam PPMK. Bersama-sama kita telah belajar dan berupaya untuk lebih saling mengenal.

PPMK merupakan bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga masyarakat Jakarta yang ingin mendapatkan modal usaha mikro tetapi tidak dapat menembus birokrasi lembaga perbankan. Program ini merupakan wujud dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus mengentaskan kemiskinan di ibukota melalui pemberdayaan warga ekonomi lemah, dengan membangun kemandirian agar warga masyarakat mampu meningkatkan kesejahterahan mereka sendiri.

Sejak awal bergulir pada tahun 2001, PPMK telah melewati berbagai tantangan, mulai dari tuntutan reformasi di mana warga menuntut tidak saja keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan, tetapi juga partisipasi mereka sebagai warga Jakarta, sampai pada bencana banjir tahun 2002, di mana banyak warga ekonomi lemah Jakarta kian terpukul oleh beratnya kehidupan sehari-hari.

PPMK adalah program pertama di antara yang semacamnya, yang dijalankan warga dengan dukungan pemerintah. Tujuan program ini adalah untuk mendidik masyarakat pada tingkat akar rumput, untuk bermusyawarah dan bermufakat menentukan kepentingan mereka bersama untuk kemudian melaksanakan keputusan bersama tersebut. Salah satu keberhasilan PPMK adalah kemampuannya memfasilitasi masyarakat di tingkat kelurahan untuk mengembangkan kegiatan yang dinamis, baik kegiatan ekonomi, sosial, maupun fisik melalui pengembangan infrastruktur.

Setelah diaudit pada tahun 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh kesempatan untuk meninjau ulang efektivitas PPMK. Salah satu temuan penting audit adalah bahwa pengelolaan dana bergulir PPMK tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Agar program dana bergulir ini dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang, pengelolaan dana harus dilakukan di bawah suatu badan hukum, dan diputuskan untuk mengambil bentuk koperasi.

Perubahan dari sistem PPMK lama ke koperasi membutuhkan waktu untuk disosialisasikan kepada warga. Setelah berjalan hampir satu tahun sistem ini mendapat sambutan hangat dari warga Jakarta. Menurut warga, sistem koperasi jauh lebih terbuka, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menyempurnakan sistem koperasi ini sehingga keberadaan bantuan modal usaha dari pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2Mengapa PPMK?

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) diciptakan pada tahun 2001 untuk merespons krisis moneter tahun 1998. Sebuah studi atas krisis menunjukkan

bahwa penduduk perkotaan jauh lebih rawan terhadap pengaruh krisis moneter 1998 dibandingkan dengan penduduk pedesaan, karena krisis berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan harga kebutuhan pokok di kota. Penelitian juga menunjukkan bahwa krisis telah meningkatkan tingkat kerawanan terhadap kemiskinan di antara warga Indonesia sebanyak tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan sebelum krisis. Karena alasan-alasan inilah, para pembuat kebijakan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan PPMK.

Tujuan awal PPMK adalah untuk memberdayakan warga Jakarta yang kurang mampu dengan memberikan pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro. Program diperkuat dengan dua jenis hibah (Bina Fisik dan Bina Sosial) yang bertujuan untuk memperkuat jaringan masyarakat di tingkat kelurahan dengan mendorong kerja sama antar individu demi menumbuhkan “modal sosial” atau rasa saling percaya antar warga. Dengan PPMK masyarakat kelurahan lambat laun akan belajar untuk bertanggung jawab, dan dapat berorganisasi serta berinteraksi dalam suatu wadah yang terlembagakan. Selain itu, para anggota masyarakat juga mendapat kesempatan untuk berlatih mengidentifikasi masalah, menyusun rencana dan melaksanakan program.

Program PPMK sedari awal dirancang sebagai sebuah program pemerintah yang “mendukung kaum miskin” (pro poor) dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dengan penekanan kuat pada kepedulian terhadap mereka yang lemah. Rancangan yang seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan potensi bangsa dan memberi kesempatan, perlindungan dan hak bagi kaum miskin untuk meningkatkan taraf hidup, partisipasi dan pemberdayaan diri dalam pembangunan ekonomi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sadar bahwa masih banyak warga ibukota yang hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui PPMK. Program ini juga merupakan bagian dari pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) yang merupakan komitmen 187 pemimpin negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membebaskan seluruh umat manusia dari kemiskinan ekstrim dalam KTT Millenium tahun 2000, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi.

Banjir pada tahun 2002 telah melumpuhkan kegiatan di kota Jakarta. Berbeda dengan banjir pada tahun-tahun sebelumnya, waktu itu keadaan perekonomian Jakarta dan Indonesia belum sepenuhnya pulih. Bagi rakyat bawah yang masih menghadapi kesulitan hidup akibat krisis moneter, banjir tahun 2002 membuat mereka terjerumus lebih dalam lagi ke dalam kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari perlunya suatu program yang dapat memulihkan kondisi masyarakat akibat banjir sekaligus memperluas prospek dan pilihan bagi masyarakat untuk dapat hidup dan berkembang di masa depan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 42 Tahun 2002 tentang PPMK Paska Banjir. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paska Banjir diluncurkan guna menanggulangi kerugian yang diderita warga akibat banjir tahun 2002.

Ketika diadakan audit atas PPMK di seluruh kelurahan untuk mengevaluasi perkembangan serta efektivitas dana bergulir PPMK, ditemukan bahwa payung hukum PPMK masih tidak lengkap menunggu perumusan peraturan yang memerlukan waktu. Selain itu, untuk memberi landasan operasional keuangan yang kuat, program membutuhkan suatu bentuk kelembagaan, yang selanjutnya diputuskan akan mengambil bentuk koperasi. Sejak bulan Oktober tahun 2009 dana bergulir PPMK dikelola oleh Dinas Koperasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rupanya berubahan pengelolaan ini disambut baik oleh warga Jakarta yang memanfaatkan dana bergulir ini seperti dapat dilihat pada bagian akhir buku ini, Warga Jakarta Angkat Suara.

2 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan �

Krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1998 dan berkepanjangan sampai beberapa tahun sesudahnya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis. Meskipun krisis menimpa seluruh Indonesia, tetapi fokus pada waktu itu diletakkan di ibukota Jakarta karena kota ini merupakan barometer krisis yang melanda seluruh negeri.

Studi-studi atas krisis moneter Indonesia menunjukkan bahwa yang paling terpukul keras oleh krisis justru daerah-daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan. Jakarta, kota yang menjadi tujuan banyak orang daerah untuk mencari nafkah, waktu itu terpukul berat.1 Tiba-tiba saja warga masyarakat yang tadinya mampu membayar sewa tempat tinggal, karena dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja berubah menjadi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Walikota Jakarta Selatan pada waktu itu terpaksa menyediakan sejumlah tenda sementara di Taman Puring bagi warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).2

Krisis tahun 1998 yang berawal dari krisis moneter berkembang menjadi krisis multi dimensi, dan hampir semua orang Indonesia terkena imbasnya. Puncak dari krisis adalah kerusuhan yang meledak pada tanggal 13 Mei 1998, di mana Kota Jakarta “terbakar” dalam arti fisik maupun non-fisik. Keutuhan kehidupan bangsa Indonesia turut tercabik-cabik oleh krisis yang berlangsung dan ini paling dapat dilihat dengan nyata di Jakarta yang menjadi ibukota Indonesia. Puluhan bahkan ratusan perusahaan, mulai dari yang berskala kecil sampai milik konglomerat bertumbangan. Lebih dari 70 persen perusahaan yang tercatat di pasar modal mengalami kebangkrutan.

Sektor yang paling terpukul oleh krisis terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur dan perbankan. Terjadi gelombang besar pemutusan hubungan kerja dalam sektor-sektor ini. Pengangguran melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak akhir tahun 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.3

Akibat maraknya pemutusan hubungan kerja dan naiknya harga-harga dengan drastis, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan juga meningkat sampai sekitar 50 persen4 dari keseluruhan populasi penduduk. Rasa panik melanda seluruh warga akibat harga-harga kebutuhan pokok yang tidak menentu. Kepanikan ini lama-kelamaan berkembang dan membuat banyak orang menyerbu toko-toko sembako karena khawatir harga akan terus melonjak.5 Hal ini selanjutnya malah semakin memicu kenaikan harga yang menggila.

� SudarnoSumarto,AnnaWtterberg,lantPritchett,“TheSocialImpactoftheCrisisinIndonesia:ResultsformanationwideKecamatanSurvey”http://www.smeru.or.id/report/workpaper/crisimpactkecsurv/kecsur�.pdf

� http://www.jakarta.go.id/jakv�/encyclopedia/detail/3�673 Kompas,��Desember�998artikelberjudul“LaporanAkhir

TahunBidangEkonomi:KrisisEkonomi�998TragediTakTerlupakan”

� Ibid� Ibid

Latar Belakang: Krisis Moneter 1998

3

� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan �

Pendapatan per kapita Indonesia yang sempat mencapai 1.155 dollar/kapita pada tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita pada tahun 1997, anjlok menjadi hanya 610 dollar/kapita pada tahun 1998, dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berada dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999. Rupiah saat itu terdevaluasi sampai 90% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi – 13,7 persen.6 Inflasi mencapai 78 persen dan harga-harga makanan melambung sampai sekitar 118 persen.7

Krisis moneter terjadi pada tahun 1998, tetapi dampaknya tidak hanya dirasakan pada tahun itu saja melainkan sampai beberapa tahun setelahnya. Penelitian menunjukkan bahwa sesudah krisis moneter tingkat kerawanan terhadap kemiskinan di antara orang Indonesia meningkat tinggi dibandingkan dengan sebelum krisis. Proporsi penduduk Indonesia yang rawan terhadap kemiskinan naik dari kurang dari seperlima sebelum krisis menjadi lebih dari sepertiga sesudah krisis.

Jenis kemiskinan yang paling rawan adalah kemiskinan kronis. Kemiskinan kronis mendapat perhatian khusus dari para pakar dan juga pembuat kebijakan, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Kemiskinan kronis8 (chronic poor) dialami oleh mereka yang terperangkap dalam kemiskinan dalam jangka panjang. Di dunia internasional ada standar umum dalam hal kemiskinan, yakni bahwa warga yang miskin adalah mereka yang hidup dengan atau di bawah $ 1 AS per hari. Sementara itu program Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium berupaya untuk mengurangi sampai lima puluh persen jumlah mereka yang hidup di bawah $ 1 AS per hari antara tahun 1990 dan 2015.9

Di Jakarta selain kemiskinan kronis, jenis kemiskinan yang ditemukan adalah kemiskinan perkotaan (urban poverty). Tingkat urbanisasi Indonesia seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya terus melaju pesat. Tahun 2025 diperkirakan 65 persen dari penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan.10 Tidak lama lagi Jakarta akan menjadi sebuah Mega City (kota yang ditinggali oleh penduduk lebih dari 10 juta jiwa). Terbentuknya Mega City merupakan kecenderungan yang ditemukan di kota-kota besar di Kawasan Asia Timur dan Pasifik.

6 FransSeda,dalamartikelberjudul“KrisisMoneterIndonesia’diJurnalEkonomiRakyat3Mei�00�

7 AsepSuryahadiandSudarnoSumarto,dalamartikelberjudul“MeasuringVulnerabilitytoPovertyinIndonesiaBeforeandAftertheEconomicCrisis”kertaskerjauntukKonferensike-�GDN,IPALOMO,��January�003,Cairo.

8 JohnWeiss,HeatherMontgomeryandElviraKurmanalieve:“MicroFinanceandPovertyReductioninAsia:Whatistheevidence”,ADBresearchpaperseriesnumber�3,December�003

9 MillenniumDevelopmentGoalreport�0�0,UnitedNations,NewYork�0�0

�0“CountryProgrammeDocument�008-�009:Indonesia”diterbitkanolehUnitedNationsHumanSettlementsProgramme Regional office for Asia and the Pacific

Penduduk Kota Jakarta saat ini mencapai sekitar 9,58 juta jiwa. Jumlah ini adalah penduduk yang terdaftar resmi dan mempunyai kartu tanda penduduk.11 Sementara itu, laju pertambahan penduduk diperkirakan sebesar 1,06 persen. Tingkat kepadatan penduduk kota Jakarta rata-rata 13.000 jiwa per kilometer persegi, walau di Jakarta Pusat mencapai 19.000 jiwa per kilometer persegi. Bila ditambah dengan jumlah penduduk yang tidak terdaftar diperkirakan penduduk Jakarta mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Setiap tahun kota ini menerima 138.000 orang tambahan pendatang baru. Penduduk yang tidak terdaftar ini secara tidak langsung turut memberikan tekanan tambahan pada layanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan terkait lainnya di Jakarta.

Jakarta adalah sebuah kota yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Ini merupakan sesuatu yang wajar karena daerah perkotaaan dapat memberikan peluang kerja dan juga akses kepada layanan-layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan di pedesaan. Kawasan perkotaan biasanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan warga yang tinggal di daerah tersebut dengan sendirinya akan menikmati tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi daripada di pedesaan.

Meskipun demikian, seperti terlihat pada krisis moneter tahun 1998, penduduk perkotaan ternyata jauh lebih rawan terhadap guncangan ekonomi makro yang berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan harga bahan-bahan pokok. Ketika ekonomi makro nasional goyah, perusahaan-perusahaan besar biasanya mengurangi tenaga kerja untuk menghemat ongkos usaha dan demi keberlangsungan jangka panjang usaha. Pokok permasalahan yang dihadapi Kota Jakarta bukan hanya pada besarnya kota tetapi juga pesatnya pertumbuhan kota ini. Kesejahteraan warga kota bergantung pada kemampuan pemerintah kota untuk menyediakan layanan-layanan dasar bagi seluruh warga, mengelola penataan ruang kota dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil pada saat yang sama mengurangi ekses-ekses negatif yang dibawa oleh pertumbuhan kota.

Kemiskinan perkotaan12 seperti yang ditemukan di Jakarta mempunyai beberapa ciri khas yang berbeda dengan kemiskinan di pedesaan. Selain menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan diri dan komunitasnya, kaum miskin perkotaan juga menghadapi tantangan ekonomi yang bersumber dari ketidakpastian tempat tinggal dan guncangan ekonomi makro (seperti krisis moneter 1998). Tambahan pula, meskipun secara fisik berada dekat pusat kekuasaan dan pembuat kebijakan, kaum miskin perkotaaan tidak memiliki akses terhadap penyusunan kebijakan. Selain itu, suara kaum miskin umumnya kurang dipertimbangkan dalam arena penyusunan kebijakan sehingga kebutuhan mereka sering terabaikan.

��http://www.kependudukancapil.go.id,JumlahPendudukJakartaMei�0�0

��“UrbanpovertyineastAsia:AreviewofIndonesia,thePhilippinesandVietnam”diterbitkanBankDunia,UrbanSectorDevelopmentUnit,EastAsiaInfrastructureDepartment,September�003

� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan �

Tahun Macan 1998: Kapan Akhir Lorong Gelap Ini?

Edisi��/0�-0�/Jan/�998

Analisa&Peristiwa

PESIMIS.Itulah“nada”semuapakarekonomiketikadiwawancaraisoalkondisiekonomitahun�998.Sepertikooryangkompak,merekamenyatakanbahwanyaristakkelihatan“cahayaterang”diTahunMacanini.KrisismonetersejakJuli�997lalumembawaekonomiRepublikinibagaiberjalandilorongyanggelap.Entahkapanakantampaksetitikapiterangdidepan.Dan��bulankedepandipercayaisemuapakarsebagaimasa-masapalingmendebarkandalamsejarahOrdeBaru.

Krisismoneteryangmelandanegeri

inibelumjugamauberhenti.Hinggaakhirtahun,krisisnilaitukarrupiahmasihsajaberlangsung.Padahalsudahhampirlimabulanlebihkrisismoneterberlangsung.Selamaitu,rupiahterkoreksihinggalebihdari�00persendanbursasahamterkoreksihingga�0persen.Bayangkansaja,kalauawalJulikursrupiahmasihbertenggerpadaangkaRp��00persatudollarAS.KinisudahmelebihiangkaRp�000persatudollarAS.BahkanminggupertamadankeduaDesember,posisirupiahmelorotmenembusangkaRp6000.“

Pemerintah DKI Jakarta menciptakan Program Pemberda-yaan Masyarakat Kelurahan terutama untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Program ini dirancang sedemikian rupa

agar warga Jakarta menjadi berdaya dan tidak tergantung pada pe-merintah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pen-gentasan kemiskinan di Jakarta hanya akan berhasil melalui pem-berdayaan warga miskin, dengan mendorong kemandirian mereka untuk menolong diri sendiri. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa masalah kemiskinan adalah sesuatu yang kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program, pemberian pinjaman bergulir bagi para pengusaha ke-cil dibarengi dengan latihan ketrampilan yang akan meningkatkan daya saing mereka di pasaran.

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dikembangkan untuk membekali warga miskin Jakarta agar mampu memperbaiki nasib mereka sendiri dan komunitas di sekitarnya. PPMK memiliki tiga pilar utama yang disebut Tri Bina yang terdiri dari Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial. Bina Ekonomi memberikan dana pinjaman bergulir kepada warga yang membutuhkan, sementara Bina Fisik Lingkungan adalah dana hibah yang disalurkan kepada warga untuk memperbaiki sarana-prasarana di RW mereka, dengan gotong royong dan saling membantu. Sedangkan Bina Sosial adalah juga hibah yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan ketrampilan bagi para warga yang belum mempunyai pekerjaan tetap atau mereka yang membutuhkan ketrampilan untuk meningkatkan perekonomian dan hidup mereka.

PPMK dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa masyarakat diakar rumputlah yang paling mengetahui apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berlandaskan pemikiran ini, maka PPMK menyerahkan keputusan-keputusan dalam program PPMK ini kepada masyarakat sendiri. Masyarakat tidak hanya membuat keputusan saja, tetapi juga melaksanakan keputusan-keputusan tersebut bersama dan juga memonitor.

Ketika PPMK diperkenalkan tahun 2001, Indonesia baru saja memulai proses demokratisasi. Bagi warga Jakarta yang menjadi saksi kerusuhan Mei 1998, reformasi politik dan sosial yang sedang terjadi merupakan suatu hal yang baru. Mengemukakan pendapat dan kritik secara terbuka pada tahun-tahun itu merupakan suatu cara hidup yang sebelumnya tidak dikenal. Dari proses keterbukaan ini warga Jakarta belajar bahwa ada tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Dalam rapat-rapat PPMK warga yang kaya dan yang miskin bertemu, dan semua mempunyai hak bicara dan berpendapat yang sama.

Dalam pelaksanaan PPMK Dewan Kelurahan dibantu oleh Lurah setempat. Anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh seluruh warga kelurahan yang terdiri dari para tokoh di tingkat RW yang dikenal masyarakat. Dewan yang sering disebut Dekel ini memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK), Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPK-RW), Tim seleksi Proposal dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).

Dalam mengelola keuangan PPMK, Dewan Kelurahan diharuskan membuka dua rekening.13 Rekening Pertama untuk menampung dana yang disalurkan Pemda DKI Jakarta dan Rekening Kedua untuk menampung pengembalian dana bergulir dari masyarakat. Dana Bantuan di rekening Dewan Kelurahan yang pertama digunakan untuk membiayai proposal yang telah disetujui. Dana tersebut hanya dapat dicairkan oleh Kelompok Masyarakat Pemanfaat dengan tanda tangan dari Dewan Kelurahan beserta LSM Pendamping. Rekening Pertama Dewan Kelurahan ini berfungsi untuk memantau tingkat penyerapan dana di masyarakat. Untuk menampung pengembalian dana bergulir dari masyarakat, Dewan Kelurahan menggunakan Rekening Kedua guna memantau pengguliran dana di tingkat RW dan Kelurahan.

�3http://www.beritajakarta.com/Dinas/PPMK/apappmk/default.html

Awal PPMK

4

� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan �

Struktur OrganiSaSi PelakSanaan PPMk�

� SesuaidenganPeraturanKepalaBadanPemberdayaanMasyarakatProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaNomor�0Tahun�008

Prinsip-prinsip PPMK adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi: Partisipasi menyeluruh dibangun atas persamaan hak dan kewajiban, berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, dan berpegang teguh pada musya-warah sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

2. Partisipasi: Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan.

3. Transparansi: Semua kegiatan dari awal (perencanaan), pelak-sanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Seluruh proses PPMK dan informasinya dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di-mengerti dan dipantau.

4. Akuntabilitas: Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkan baik secara teknis maupun administratif.

5. Desentralisasi: Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam mengelola pembangunan wilayah mereka melalui insti-tusi lokal.

6. Keberlanjutan: Hasil-hasil kegiatan dapat dilestarikan dan di-tumbuhkembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah in-stitusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional

Ketiga pilar dalam Tri Bina masing-masing mempunyai bobot yang berbeda-beda dalam hal alokasi anggaran PPMK secara keseluruhan.

�. Bina ekOnOMi dengan BOBOt 60%

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengunaan jasa keuangan merupakan isu penting dalam agenda kebijakan di banyak negara berkembang yang memiliki sistem perbankan dan keuangan yang belum maju. Perbankan di negara-negara ini seringkali hanya mau melayani nasabah yang berpenghasilan tinggi atau perusahaan besar. Penyebaran jasa keuangan yang tidak merata akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil milik keluarga miskin. Perluasan jangkauan layanan keuangan akan membantu pertumbuhan ekonomi dan dapat turut memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan.14 Hal ini pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Bina Ekonomi adalah pinjaman bergulir untuk modal usaha

dan modal kerja bagi warga masyarakat kelurahan khusus untuk usaha kecil dan mikro. Program ini menggunakan mekanisme

�� “Improving Access to financial Services in Indonesia”, World bankpublicationDecember�009

Program Bina Ekonomi, Kelurahan Kamal, Jakarta Barat

10 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 11

Pengarah :1. Gubernur2. Wakil Gubernur3. Sekda4. Askesmas5. Bapeda

Pengarah :1. Walikota/Bupadi Adm2. Wakil Walikotabupati3. Askesmasko/Kab4. Bapeko/Bapekab Adm

Walikota/Kabupaten Adm

Provinsi

Pembina :

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota/Kabupaten

Pembina :

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi

Kecamatan / KelurahanPelaksana :

1. Lurah2. Dekel3. TPKK4. UPKMK

Pelaksana :Tim Pelaksana KegiatanRW(TPKRW)

Unit Pengaduan Masyarakat

(UPM)

Komunitas/RW

Kelompok Pemanfaat/komat

Pengarah / Pembina :

Camat

Tim Seleksi

yang hampir sama dengan mekanisme program Bank Grameen di Bangladesh. Banyak studi menunjukan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap jasa keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Penyediaan akses terhadap jasa keuangan dapat memperbaiki kondisi seseorang dalam berbagai aspek. Oleh karena itu penting untuk mengupayakan adanya akses terhadap layanan jasa keuangan. Banyak warga masyarakat Jakarta pun telah menyadari pentingnya akses terhadap kredit mikro dalam berupaya memperbaiki nasib mereka sendiri. Antara tahun 2001 sampai 2007 dana bergulir PPMK ini dimanfaatkan oleh 413.073 warga.

Dana yang dipinjam dari PPMK digunakan untuk berbagai macam usaha kecil, mulai dari jasa catering, warung klontong,

pedagang bakso sampai dengan penyewaan komputer dan bengkel motor. Sebuah evaluasi diadakan untuk meninjau pelaksanaan PPMK antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, antara lain dengan mewawancarai para pemanfaat dana PPMK.15 Ada beberapa temuan menarik dari evaluasi PPMK ini, antara lain:

n Pendapatan para pemanfaat program meningkat sekitar 28,6 persen lebih tinggi dari sebelum menerima dana PPMK

n Aset usaha (di luar rumah dan bangunan) para pemanfaat program meningkat sekitar 12,5 persen lebih tinggi dari sebelum menerima dana PPMK

n Jumlah karyawan para pemanfaat program meningkat sekitar 40 persen lebih tinggi dari sebelum melaksanakan PPMK

n Omset usaha pemanfaat program umumnya meningkat 50 persen lebih tinggi dari sebelum melaksanakan PPMK

n Pemanfaat program mengambil pinjaman umumnya untuk memperluas usaha (89 persen) dan sisanya untuk membuka usaha baru Evaluasi program PPMK antara tahun 2001 sampai dengan

2005 menemukan bahwa dari semua responden yang berada di 267 kelurahan, mayoritas (92,55 persen) menyatakan pendapatannya meningkat setelah memanfaatkan dana PPMK. Semakin besar dana pinjaman yang diberikan, semakin meningkat pula pendapatan mereka. Bahkan ada pemanfaat yang mengajukan pinjaman Rp 5 juta mengalami peningkatan pendapatan hampir 100 persen.16

��LaporanakhirEvaluasiPPMKProvinsiDKIJakartatahun�00�-�00�olehUKMCenterFakultasEkonomi,UniversitasIndonesia(�006)

�6LaporanakhirEvaluasiPPMKProvinsiDKIJakartatahun

2. Bina FiSik lingkungan dengan BOBOt 20%

Bina Fisik lingkungan bertujuan untuk menumbuhkan kembali kerjasama spontan di antara warga untuk kepentingan bersama. Dalam bahasa akademis yang digunakan oleh Francis Fukuyama, hal ini disebut “modal sosial” yang dibangun atas dasar rasa saling percaya para pihak yang berkomitmen dalam jaringan sosial tertentu.17 Rukun Warga (RW) yang seharusnya menjalin jaringan sosial yang mengikat sebuah komunitas berdasarkan rasa saling percaya, telah lama kurang berfungsi optimal. Sebelum reformasi Rukun Warga dikelola dengan birokratis dan tidak melibatkan partisipasi warga. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan RW selalu datang dari atas (top-down) dan warga jarang dimintai pendapat mengenai hal-hal menyangkut pengelolaan RW mereka.

Dengan program Bina Fisik Lingkungan ini warga RW yang membutuhkan perbaikan sarana atau pembuatan infrastruktur kecil

�00�-�00�olehUKMCenterFakultasEkonomi,UniversitasIndonesia(�006)

�7“SocialCapitalandCivilSociety”olehFrancisFukuyama,TheInstituteofPublicPolicyGeorgeMasonUniversity,October�999

akan bertemu dan mendiskusikan kebutuhan bersama ini seperti perbaikan gang atau penyediaan tempat sampah. Dalam diskusi warga akan mengambil keputusan bersama demi kepentingan bersama. Pengambilan keputusan berada di tangan warga dan bukan di tangan Dewan Kelurahan ataupun Lurah. Dalam hal ini yang berkepentingan bukan saja warga yang kurang mampu

Pengguna PPMK Program Bina Ekonomi, Kelurahan Pulau Panggang

Pengguna PPMK Program Bina Ekonomi, Kelurahan lagoa, Jakarta Utara

Program Bina Fisik, pembuatan kompos, Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Program Bina Fisik, Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara

12 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1�

tetapi seluruh masyarakat warga RW. Sebuah proses demokratisasi yang tidak saja transparan, adil dan partisipatif bergulir. Warga RW yang semula tidak saling kenal dapat berjumpa melalui program Bina Fisik Lingkungan. Suatu jejaring sosial di tingkat RW mulai terbentuk dan ini dapat dijadikan landasan untuk lebih memberdayakan warga RW. Pendekatan Bina Fisik Lingkungan sangat partisipatif (bottom-up), segala pemikiran maupun gagasan datang dari masyarakat dan tidak diturunkan dari pemerintah.

Program Bina Fisik Lingkungan bersifat hibah dan penggunaannya harus disetujui oleh komunitas RW yang mengajukan proposal ke Dewan Kelurahan. Melalui program Bina Fisik Lingkungan pemerintah juga mendorong perbaikan infrastruktur berskala mikro di lingkungan RW yang tidak terlayani karena skalanya yang kecil. Dinas Pekerjaan Umum memiliki prosedur administrasi baku dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Perbaikan yang terlalu kecil justru akan menelan biaya lebih besar jika dilaksanakan sendiri-sendiri dan perbaikan kecil biasanya menunggu perbaikan skala besar yang letaknya tidak jauh dari kerusakan kecil tersebut. Dengan program Bina Fisik Lingkungan perbaikan skala kecil langsung tertangani oleh RW, melalui pengajuan proposal perbaikan fisik dan anggarannya.

Program Bina Fisik Lingkungan meliputi kegiatan-kegiatan seperti pembangunan prasarana perhubungan, sanitasi, sarana kebersihan, fasilitas umum, sarana pendukung posyandu, fasilitas olah raga, peralatan dan pelatihan budaya dan kesenian serta fasilitas lingkungan. Untuk tahun 2009 jenis kegiatan yang paling banyak dibiayai adalah perbaikan jalan kemudian disusul oleh perbaikan saluran air dan sarana kebersihan.

3. Bina SOSial dengan BOBOt 20%

Jika program Bina Fisik Lingkungan diarahkan juga untuk membangun modal sosial di komunitas RW melalui pembangunan infrastruktur skala kecil, program Bina Sosial juga diarahkan untuk tujuan yang sama tetapi melalui kegiatan sosial. Program mencakup kegiatan seperti penguatan kelembagaan dan forum masyarakat,

pembinaan dan penyuluhan di tingkat RW dan kelurahan serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Program juga memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi warga yang belum memperoleh pekerjaan atau mereka yang menginginkan peningkatan ketrampilan. Untuk tahun 2009 kegiatan yang paling banyak diadakan adalah pelatihan merakit komputer dan kursus stir mobil. Pelatihan tata boga juga termasuk salah satu pelatihan ketrampilan yang digemari oleh banyak warga, selain juga pelatihan Satpam dan kursus menjahit.

PPMK dimulai pada tahun 2001 sebagai proyek percontohan (pilot project) yang dilaksanakan di 25 kelurahan (5 kelurahan per kotamadya). Program selanjutnya diteruskan dengan 242 kelurahan yang belum memperoleh dana PPMK pada tahun 2001. Setiap kelurahan menerima Rp 250 juta. Pada tahun 2003 dana yang disalurkan ditingkatkan menjadi Rp 500 juta. Tahun 2004 ditingkatkan lagi menjadi Rp 700 juta. Pada tahun 2005 dilakukan penyaluran dana yang berbeda-beda jumlahnya untuk setiap kelurahan, yang dihitung dengan pembobotan tertentu dan masing-masing kelurahan menerima dana yang berkisar antara Rp 850 juta sampai dengan Rp 1,6 milyar.

tantangan Banjir 2002

Setahun setelah PPMK berjalan terjadi bencana banjir. Banjir tahun 2002 itu melumpuhkan banyak kegiatan di kota Jakarta. Berbeda dengan banjir pada tahun-tahun sebelumnya, saat itu keadaan perekonomian Jakarta dan Indonesia pada umumnya belum sepenuhnya pulih. Bagi rakyat bawah yang hidupnya masih sulit akibat tertimpa dampak krisis moneter, banjir 2002 menyebabkan mereka terjerumus lebih dalam lagi ke dalam kemiskinan. Di DKI Jakarta terdapat 167 Kelurahan lokasi banjir yang harus diberi bantuan khusus, di antaranya 26 kelurahan di Kotamadya Jakarta Timur, dan ini menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini terutama terjadi pada mereka yang khususnya yang tinggal di kawasan bantaran kali. Musibah banjir menimbulkan banyak kerugian:18

1. Sarana dan prasarana lingkungan seperti selokan dan jalan rusak.

2. Wabah penyakit seperti diare dan demam berdarah berkembang dengan sangat cepat.

3. Kegiatan perekonomian, khususnya masyarakat bawah, terganggu karena banyak tempat usaha warga hanyut atau rusak akibat banjir.

4. Program-program pemberdayaan yang sudah ada terganggu dan bahkan terancam gagal karena ikut rusak akibat banjir.

�8http://www.beritajakarta.com/Dinas/PPMK/kegiatan/�00�/PaskaBanjir/latarbelakang.html

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lambat laun menyadari kebutuhan akan adanya program yang dapat memulihkan kondisi masyarakat akibat banjir sekaligus memperluas peluang bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan penghidupannya di masa depan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Dewan Kelurahan, dan Instruksi Gubernur No. 42 Tahun 2002 tentang PPMK Paska Banjir, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paska Banjir (PPMK Paska Banjir) diluncurkan. PPMK Paska Banjir merupakan program untuk menanggulangi kerugian yang diderita warga akibat banjir tahun 2002 serta pada saat yang sama mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Sebagian dana PPMK tahun 2002 dialokasikan sebagai dana PPMK Paska Banjir.

PPMK Paska Banjir diharapkan dapat mengurangi kecenderungan penurunan kondisi kehidupan masyarakat paska banjir. Program ini juga bertujuan untuk mendorong keterlibatan warga masyarakat dari semua lapisan untuk turut mengatasi dampak ekonomi dari banjir. Sayangnya sebagian masyarakat yang terkena banjir menganggap dana itu sebagai dana bantuan banjir dan bukan dana bergulir yang bersifat pinjaman dan harus dikembalikan. Sebagai akibatnya, tingkat pengembalian dana pinjaman bergulir untuk tahun 2002-2003 relatif lebih rendah dari tahun-tahun lainnya. Dalam audit juga tercatat adanya tingkat penunggakan yang tinggi untuk tahun-tahun ini, walau sebenarnya dana itu harus dikembalikan agar dapat dimanfaatkan oleh para warga lainnya yang membutuhkan suntikan modal.19

�9http://www.beritajakarta.com,�9July�009artikelberjudul“AuditPPMK�00�–�008harustuntasdalamseminggu”

Pembuatan parit, bagian dari Bina Fisik, Kelurahan Panggang, Kepulauan Seribu

Program Bina sosial, Kelurahan Kebon Sirih

1� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1�

PPMK Sejak Tahun 2009

5Perdebatan tentang efektivitas program kredit mikro dalam

pengentasan kemiskinan telah lama berlangsung. Walau bagaimanapun, studi di banyak negara berkembang

menunjukkan bahwa akses terhadap jasa keuangan bagi kaum miskin potensial untuk membantu mengurangi kemiskinan. Program kredit mikro di Uganda, misalkan saja, menunjukkan bahwa setelah dua tahun para pengguna jasa keuangan lebih mampu meningkatkan aset dan tabungan mereka dibandingkan dengan mereka yang tidak berpartisipasi dalam program kredit mikro. Sementara itu di Pakistan sebuah studi tentang program kredit mikro menemukan bahwa program berhasil menurunkan kemiskinan sampai 18 persen di desa-desa yang ikut ambil bagian dalam program. Sedangkan di desa-desa yang tidak ikut program kredit mikro tersebut kemiskinan hanya turun sebesar 13 persen.20

Menurut sebuah penelitian yang diadakan pada tahun 2009, akses terhadap jasa keuangan formal hanya tersedia bagi setengah penduduk Indonesia saja. Bank Umum yang mendominasi sektor keuangan hanya melayani sebagian kecil keluarga di indonesia. Sepertiga dari penduduk Indonesia bahkan tidak memiliki tabungan21 dan masuk ke dalam kategori terpinggirkan dari jasa tabungan. Kurang dari setengah penduduk Indonesia menabung di bank, dan dua pertiga dari jumlah penabung di bank juga menabung ke institusi keuangan lainnya. Dengan data-data ini jelas bahwa sebenarnya sektor informal melayani lebih banyak nasabah bila dibandingkan dengan sektor perbankan.

�0“FinancingHealthierLives”UnitedNationPopulationFundsandtheMicrocreditSummitCampaignpublication,�008

�� “Improving Access to financial Services in Indonesia”, WorldbankpublicationDecember�009

Berdasarkan studi-studi semacam inilah Pemerintah DKI Jakarta mempertajam program Bina Ekonomi. Langkah pertama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo adalah mengadakan audit atas semua program PPMK di 267 Kelurahan yang selesai pada pertengahan tahun 2009. Audit diadakan tiga kali, yang pertama oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta, dan yang kedua dan ketiga oleh Auditor independen. Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Promosi dan Badan Pengelola DKI Jakarta, sejak tahun 2001-2007, dana PPMK yang telah digelontorkan adalah Rp 567 milyar dengan pemanfaat sebanyak 413 ribu orang.

Hasil audit dengan jelas memperlihatkan bahwa kredit mikro ini membutuhkan penanganan tersendiri dengan payung hukum yang sesuai. Selanjutnya terjadi peralihan Bina Ekonomi dari PPMK ke lembaga kredit mikro (LKM) berbadan hukum koperasi. Mulai Oktober 2009 program Bina Ekonomi berdiri sendiri dan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJKPEMK) yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Koperasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu di bawah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan atau UPDB PEMK

Warga Kelurahan membentuk dan mengelola koperasi mereka yaitu koperasi kelurahan, yang masing-masing memiliki empat pengurus dan empat pengelola. Koperasi yang mendapatkan dana bergulir adalah koperasi yang pengurusnya sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Jumlah pinjaman individu dalam program yang lebih

terpadu dan terarah ini maksimum adalah sebesar Rp 5 juta dan Rp 25 juta per kelompok. Jangka waktu pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara peminjam dan pengurus koperasi.

Koperasi yang mau mengakes dana harus mempunyai rencana usaha (bisnis plan), sehingga bantuan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para pengurus yang telah diberi pelatihan dan pembinaan. Bagi warga yang ingin meminjam uang, selain syarat menjadi warga setempat dan memiliki KTP DKI, syaratnya adalah bahwa peminjam harus sudah mempunyai usaha produktif sebelum mengajukan pinjaman.

Sebagai modal awal setiap koperasi kelurahan memperoleh

kucuran dana secara merata sebesar Rp 540 juta. Modal tersebut adalah modal dasar dan koperasi yang berprestasi baik akan memperoleh dana pinjaman yang lebih besar lagi. Sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Agustus 2010, sudah terbentuk 156 Koperasi di 156 Kelurahan yang mencakup 36.000 lebih penerima manfaat dan dana yang diturunkan sudah mencapai Rp 91 milyar. Koperasi tidak menerapkan suku bunga formal, tetapi sistem bagi hasil antara koperasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dua program PPMK yang lain, program Bina Fisik dan Bina Sosial tetap berada di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana. Kedua program ini tidak mengalami perubahan dan dikelola seperti semula. Alokasi dana untuk kedua program ini untuk tahun 2010 mencapai Rp 88 milyar.

1� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1�

1� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1�

Setelah program PPMK berjalan hampir sepuluh tahun, salah satu kemajuan yang tidak kasat mata adalah proses pembelajaran berdemokrasi yang didapat oleh warga

Jakarta. Ketika Reformasi bergulir pada tahun 1998, tuntutan perubahan politik dari rakyat diungkapkan dengan gamblang dan keras pertama kalinya di Kota Jakarta. Warga Jakarta menjadi saksi sejarah langsung peristiwa besar tersebut, dan sekaligus merasakan guncangan politik yang menyertainya. Warga Jakarta mau tidak mau diajak untuk turut terlibat dalam awal proses demokratisasi karena merekalah yang pertama mengalami langsung dampak Reformasi. Proses Reformasi yang terjadi di ibukota disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia dan juga dunia internasional.

Tidak lama setelah Reformasi bergulir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program PPMK. Meskipun tujuan awalnya

adalah untuk mengatasi krisis ekonomi yang tengah berlangsung, dalam perkembangannya Pemerintah sadar bahwa dinamika perubahan politik yang terjadi menuntut partisipasi aktif warga Jakarta. Setelah mempelajari reaksi yang mungkin timbul dengan seksama, Pemerintah DKI Jakarta menyerahkan kepada warga keputusan-keputusan menyangkut kehidupan mereka di tingkat RW yang perlu ditentukan dalam PPMK. Hal ini memperoleh sambutan yang hangat dari para warga Jakarta.

Warga Jakarta di setiap kelurahan yang berpartisipasi dalam PPMK dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama dalam kelompok. Semua perbaikan di lingkungan RW menjadi urusan dan perhatian seluruh warga, karena keputusan harus diambil dan disetujui oleh semua warga RW. Proses demokratisasi yang didorong dalam PPMK membuat warga duduk bersama dan

Proses Demokratisasi

6 mengadakan musyawarah untuk bermufakat serta memaksa warga untuk menentukan prioritas-proritas utama yang perlu dilaksanakan demi lingkungan mereka. Awalnya hal ini merupakan suatu proses yang sangat baru, dan setiap individu datang dengan prioritas masing-masing. Melalui pertemuan-pertemuan PPMK, warga akhirnya menyetujui bersama apa yang menjadi prioritas bersama seluruh warga RW. Dalam proses pembelajaran tersebut, warga Jakarta disadarkan bahwa demokrasi menuntut keterbukaan, transparansi dan tanggung jawab.

Selain itu dalam proses pembelajaran ini, warga juga belajar untuk membuat anggaran bersama untuk program-prorgam yang mereka ajukan ke Dewan Kelurahan dan mereka turut bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran tersebut. Mau tidak mau warga yang aktif dalam Program PPMK ini akhirnya mulai belajar mengelola keuangan secara terbuka dan profesional.

Proses pembelajaran ini juga mempertemukan anggota warga yang tadinya tidak pernah bertemu atau saling kenal. Seperti disebutkan di muka, Rukun Warga yang seharusnya berfungsi sebagai jaringan sosial yang mengikat seluruh komunitas, yang telah lama lumpuh, dihidupkan kembali oleh program ini. Pertemuan-pertemuan RW selanjutnya menumbuhkan rasa saling percaya dan menuntut warga agar saling menghormati pendapat orang lain tanpa pandang bulu. Tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam program PPMK mampu menampung aspirasi warga dan mewujudkan aspirasi tersebut, serta merajut berbagai pendapat warga guna mencapai persetujuan bersama. Dalam proses ini tidak ada lagi pendekatan birokrasi, dan keberhasilan PPMK sangat tergantung pada partisipasi dan kerjasama antar warga RW.

Proses pembelajaran berdemokrasi itu diuji pertama kali melalui pemilihan gubernur secara langsung pada tahun 2007. Seluruh warga berpartisipasi aktif dan pemilihan berlangsung dengan aman dan lancar. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini juga meningkatkan rasa memiliki terhadap sistem politik yang ada. Setelah mengalami dan menjalankan demokrasi, warga Jakarta akan mempertahankannya karena mereka dapat melihat secara langsung perubahan-perubahan yang terjadi berkat demokrasi.

7Abdul Kadir menjabat sebagai

Ketua Dewan Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan

Seribu, sejak tahun 2006. Beliau akan memangku jabatan ini sampai dengan tahun 2011. Proses pemilihannya sebagai ketua Dewan Kelurahan cukup panjang, dimulai dari tingkat RT, kemudian maju dipilih menjadi perwakilan RW, dan untuk tahap akhir di tingkat dua pulau, karena Ketua Dewan Kelurahan Pulau Panggang juga menangani pulau terdekat yaitu

Pulau Pramuka. Setelah terjadi musyawarah dan disetujui oleh kelima RW di kedua pulau, Abdul Kadir terpilih menjadi ketua Dewan Kelurahan. Sehari-harinya Abdul Kadir hidup sebagai nelayan budidaya karang hias dan menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah di Pulau Panggang.

Pulau Panggang sendiri adalah sebuah pulau kecil yang merupakan salah satu kelurahan di Kepulauan Seribu dengan luas 62,10 hektar dan dihuni oleh 5.344 penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Jarak ke Pulau Panggang dari daratan Jakarta sejauh 74 kilometer dan dapat dicapai dengan menggunakan perahu motor. Hamnpir semua penduduk Pulau Panggang dan Pulau Pramuka

Warga Jakarta Angkat Suara

hidup bergantung pada laut entah itu sebagai nelayan atau penyedia layanan yang berhubungan dengan laut.

Abdul Kadir menyatakan bahwa menjadi Ketua Dewan Kelurahan tidak sulit sebab semua mekanisme pembuatan keputusan sudah ditentukan, tuturnya “saya tidak membuat keputusan sendiri karena semua sudah ada tahapannya dan ketika dana dikucurkan semua transaksi dilakukan melalui bank”

Abdul Kadir menyadari bahwa tingkat kemiskinan di Pulau Panggang termasuk tinggi karena warga sangat tergantung pada alam untuk mata pencaharian mereka. PPMK membantu mengembangkan usaha-usaha kecil yang mampu menyerap tenaga kerja. Dana Bina Fisik dipergunakan warga untuk membuat gorong-gorong dan tempat pembuangan sampah. Pembuatan tempat sampah (TPA) tidaklah mudah karena pulau ini sangat kecil sehingga perlu diadakan reklamasi dulu. Untuk membangun dipekerjakan kurang lebih 20 orang lokal

Dana bergulir PPMK serta dana Bina Sosial dan Bina Fisik yang diturunkan sejak tahun 2001 telah mampu menggerakkan ekonomi pulau kecil ini. Abdul Kadir menuturkan bahwa program Bina Fisik dan Bina Sosial penting dalam membangun hubungan antar para warga, karena dalam program seperti inilah warga dapat bertemu dan menentukan bersama apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Kunci keberhasilan PPMK di Pulau Panggang, menurut Abdul kadir, adalah adanya sosialisasi yang merata sehingga warga dapat memahami mekanisme program dan ketiga unsur utama dalam PPMK. Dalam menyalurkan pinjaman Abdul Kadir menekankan agar tim yang bertugas menyeleksi proposal turun untuk melihat sendiri keadaan calon peminjam di lapangan. Calon peminjam juga dapat langsung berdialog dengan tim seleksi yang terdiri dari warga Pulau Panggang sendiri. Tim seleksi proposal juga dapat melihat langsung berapa besar dana yang dibutuhkan calon peminjam untuk usahanya.

Berkaitan dengan warga yang menunggak dan tidak membayar cicilan pinjaman, Abdul Kadir mengatakan bahwa sedari awal calon peminjam sudah diberi pemahaman bahwa dana yang disalurkan bukan dana hibah melainkan pinjaman yang harus dikembalikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman. Setelah dana dikucurkan, pengawasan dilakukan dengan ketat dan sedari dini penertiban dilakukan pada mereka yang menunggak. Hal ini merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan PPMK. Selain itu, warga juga akan menilai apakah Dewan Kelurahan mampu menegakkan keadilan atau tidak. Ada pemahaman bersama di antara warga Pulau Panggang bahwa dana PPMK adalah dana bersama yang dikelola dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga bila terjadi hal-hal negatif seperti adanya tunggakan akan berdampak pada komunitas Pulau Panggang secara keseluruhan.

Abdul Kadir: Mengurangi kemiskinan

20 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 21

Sebagai ketua Koperasi Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat,

Haji Tugimin Simamora, 72 tahun, merupakan ketua yang tertua di antara para Ketua Koperasi Kelurahan di Jakarta. Warga setempat memilih Pak Tugimin sebagai ketua Koperasi Kelurahan Kebon Kosong bukan karena usianya, tetapi karena pengalaman

yang ia bawa dengan usia tersebut. Bersama dengan tokoh-tokoh dan unsur-unsur masyarakat lain yang berjumlah 25 orang, Haji Tugimin membangun Koperasi Kelurahan Kebon Kosong. Banyak di antara anggota pendiri koperasi ini juga merupakan anggota Dewan Kelurahan.

Haji Tugimin adalah pensiunan karyawan Angkasa Pura yang sudah mempunyai tiga orang cucu. Menurut Tugimin tantangan terberat dalam membentuk Koperasi Kelurahan Kebon Kosong adalah merubah cara berpikir warga setempat yang pada awalnya cenderung menolak ide koperasi. Bagi banyak warga program PPMK lebih disukai karena di dalamnya ada dana hibah, sedangkan koperasi sifatnya pinjaman bergulir dan harus dikembalikan. Lebih-lebih ketika pada awal PPMK terjadi banjir 2002 di mana terjadi kesimpang-siuran dalam hal pengembalian dana pinjaman di antara banyak warga.

Para pendiri Koperasi Kelurahan Kebon Kosong menyadari pentingnya sosialisasi di antara para warga. Mereka memberi penjelasan bahwa koperasi memberikan akses terhadap pinjaman dana yang dapat dipergunakan untuk usaha kecil yang nantinya dapat meningkatkan kesejahterahan peminjam. Tugimin dan rekan-rekannya aktif mendatangi arisan ibu-ibu, pertemuan PKK dan melakukan kunjungan dari satu rumah ke rumah lainnya guna menjelaskan perbedaan PPMK dan Koperasi. Mereka memberi penjelasan bahwa sedari awal program Bina Ekonomi merupakan pinjaman bergulir dalam PPMK yang harus dikembalikan dan tidak pernah menjadi hibah.

Tugimin dengan sabar menjelaskan pada warga kesalahpahaman yang telah terjadi berkaitan dengan dana hibah, dan dana hibah hanya berlaku dalam program Bina Fisik dan Bina Sosial serta tidak pernah untuk program Bina Ekonomi. Ia juga juga menjelaskan sebenarnya tidak banyak perbedaan antara pinjaman pada program Bina Ekonomi dan koperasi, hanya saja pinjaman tersebut dikelola oleh badan yang mempunyai bentuk hukum pasti yaitu koperasi, sedangkan dana Bina Ekonomi dulu tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Perbedaan lain adalah bahwa pinjaman saat ini harus dipergunakan untuk usaha mikro yang sudah berjalan. Tentunya peminjam haruslah warga yang

berdomisili di Kelurahan bersangkutan.

Bagi mereka yang hendak menjadi anggota koperasi dan mengajukan pinjaman, setelah diyakini mereka bukanlah salah satu penunggak dana PPMK, calon peminjam dikenai iuran pokok Rp 100.000 dan iuran per bulan Rp 5000. Selain itu ada biaya administrasi bagi anggota baru sebesar Rp 15.000. Anggota baru akan bergabung dalam satu kelompok. Kelompok akan mengikuti Latihan Wajib Kelompok sebelum diperbolehkan mengajukan pinjaman. Latihan yang diberikan adalah latihan tata kelola koperasi agar anggota kelompok dapat mengerti cara kerja dana bergulir dan mengelolanya dengan baik.

Pak Tugimin dan rekan menanggapi masalah tunggakan dengan serius. Bila warga yang telah mengembalikan pinjaman melihat warga lain menunggak dan didiamkan saja, mereka akan merasa dirugikan. Ini merupakan bagian penting dari pembelajaran warga Koperasi Kelurahan Kebon Kosong. Semua pengurus Koperasi Kelurahan Kebon Kosong sadar bahwa di masa lampau banyak penunggak-penunggak yang menolak membayar pinjaman dari program Bina Ekonomi PPMK. Bila ada penunggak PPMK yang belum membayar tunggakan, usulan pinjaman ke koperasi tidak akan diberikan sampai tunggakan lunas dibayar. Koperasi Kelurahan Kebon Kosong bekerja dengan Dewan Kelurahan untuk mengetahui siapa saja yang belum mengembalikan dana pinjaman PPMK. Pak Tugimin merasa hal ini penting karena ini merupakan proses pembelajaran bersama bagi seluruh warga kelurahannya.

Selain ada tekanan sosial dari warga lainnya kepada para penunggak, ada juga tekanan dari kelompok, karena untuk meminjam harus membentuk kelompok dan setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas anggota-anggota lainnya dalam mengembalikan pinjaman. Pengurus Koperasi Kelurahan Kebon Kosong juga turun tangan memberikan pengertian langsung pada para penunggak, meminta mereka untuk bertanggung jawab dengan cara-cara persuasif. Bila ada anggota yang tidak mengembalikan pinjaman maka seluruh anggota kelompok harus turut membayar pinjaman tersebut. Besaran pinjaman perorang di setiap kelompok adalah antara Rp 2 juta sampai dengan Rp 5 juta dan besaran ini ditentukan oleh seberapa besar volume usaha peminjam.

Dalam rencana usahanya Koperasi Kelurahan Kebon Kosong mengajukan permintaan pinjaman sebesar Rp 2,4 milyar kepada Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta. Saat ini total pencairan dana pada Koperasi Kelurahan Kebon Kosong sejak berdiri pada bulan Oktober 2009 sampai sekarang adalah sebesar Rp 1,5 milyar, dan pengucuran dana dilakukan secara bertahap sesuai pengembalian dana pinjaman tersebut. Sebagai salah satu bukti keberhasilannya, Koperasi Kelurahan Kebon Kosong pada bulan Juli 2010 telah mampu menyewa kantor khusus untuk urusan koperasi. Saat ini ada sekitar 300 orang yang tengah menunggu giliran untuk mendapatkan kesempatan meminjam dana dari Koperasi Kelurahan Kebon Kosong

Haji Tugimin Simamora: Berbagi pengalaman hidup

22 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 2�

Awalnya Ibu Kulsum yang hanya berpendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar ini memperoleh nafkahnya dari komisi penjualan ikan ekor kuning milik saudagar ikan

setempat. Hasilnya tidak seberapa, terlebih bila cuaca buruk datang dan para nelayan tidak dapat mendatangi keramba ikan mereka di laut. Bila hal itu terjadi, Ibu Kulsum tidak memperoleh penghasilan sama sekali. Pekerjaan ini ia tekuni selama tiga tahun. Keadaan keuangan Ibu Kulsum menjadi kritis ketika suaminya, Pak Muhayar yang dikenal dengan sebutan Pak Gonyor sakit dan tidak dapat melaut lagi. Ibu Kulsum dan suaminya tinggal di Pulau Pramuka yang bersebelahan dengan Pulau Panggang. Kedua pulau ini merupakan bagian dari Kelurahan Panggang.

Ibu Kulsum kebetulan mendengar adanya peluang meminjam uang untuk usaha melalui PPMK. Ketika berjumpa dengan Kepala Dewan Kelurahan, perempuan ini memperoleh penjelasan tentang mekanisme peminjaman dana tersebut. Ibu Kulsum ingin mempunyai keramba ikan kuning sendiri agar penghasilannya meningkat dan ia dapat menjadi saudagar ikan di Pulau Pramuka. Hanya saja, bila Ibu Kulsum meminjam sendiri secara perorangan, jumlah dana yang dapat dipinjamnya terlalu kecil untuk membeli keramba ikan yang ia inginkan.

Akhirnya, Ibu Kulsum membentuk kelompok yang terdiri dari tujuh orang agar dapat memperoleh pinjaman yang agak besar. Kelompok usaha ikan kuning ini mempekerjakan dua puluh pegawai lokal. Ibu Kulsum dan kelompoknya mendapat pinjaman sebesar Rp 20 juta dan diberi waktu dua tahun untuk pengembaliannya. “Dari awal proses peminjaman sampai unag ditransfer ke rekening bank saya, semua berjalan lancar. Saya juga tidak dipungut uang rokok dalam proses administrasinya,” tutur Ibu Kulsum.

Ibu Kulsum dan kelompoknya berhasil mengembalikan uang pinjaman tepat waktu. Tak lama setelah itu mesin perahu kelompoknya yang telah bertahun-tahun dipakai rusak dan tidak dapat dipakai melaut untuk mendatangi keramba-keramba ikan di laut. Ibu Kulsum bersama kelompoknya kemudian mengajukan pinjaman kembali kepada PPMK dan mereka sekali lagi diberi kredit berjangka waktu pengembalian dua tahun. Sedari awal semua keuntungan yang didapatkan kelompok ini selalu dibagi rata di antara ketujuh anggota kelompok. Pemasukan Ibu Kulsum di tahun keempat berpartispasi dalam PPMK sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika ia hanya mendapatkan komisi dari menjual ikan kuning. Sekarang ini keuntungan dari usaha keramba ikan ini mencapai Rp 35 juta per bulan, dan setiap anggota kelompok mendapat bagian Rp 5 juta.

Ibu Kulsum: Dari Penjual Ikan Menjadi Saudagar Ikan dan Pemilik Losmen

Tahun 2009 tata kelola peminjaman dana melalui program Bina Ekonomi dalam PPMK dirubah. Program Bina Ekonomi selanjutnya dikelola oleh Dinas Koperasi. Sistemnya agak berbeda karena peminjaman tidak lagi berada di bawah tanggung jawab Dewan Kelurahan, tetapi di bawah koperasi kelurahan yang harus dibentuk di setiap kelurahan. Dengan sistem baru ini, Ibu Kulsum harus

menjadi anggota Koperasi Kelurahan Pulau Panggang, di mana ia harus membayar iuran pokok anggota dan iuran bulanan. Dengan sistem koperasi ini, Ibu Kulsum memberanikan diri meminjam Rp 25 juta. Kali ini pinjamanan dana ia tanggung sendiri dan ia ajukan untuk membuka toko penyewaan peralatan renang (diving dan snorkeling) dan memperbaiki tiga kamar di rumahnya untuk dijadikan kamar yang dapat disewa oleh wisatawan yang datang ke Pulau Pramuka, atau sering disebut home stay. Usaha keramba ikan kelompok masih terus berjalan. Sekarang setiap hari paling sedikit satu dari tiga kamarnya selaku terisi oleh tamu. Tarif sewa kamar Ibu Kulsum adalah Rp 350.000 per hari. Di akhir minggu ketiga kamarnya selalu laku disewa tamu dari Jakarta yang ingin melepas lelah di Pulau Pramuka.

Hari-hari ini Ibu Kulsum bangga karena berkat jerih payahnya ia berhasil menyekolahkan dua anaknya ke perguruan tinggi di Jakarta. Salah satu anaknya sudah berada di semester tujuh di Universitas Islam 45 di Bekasi. Anaknya yang paling kecil masih di Sekolah Dasar dan Ibu Kulsum berniat menyekolahkan si bungsu sampai perguruan tinggi juga.

2� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 2�

Meskipun usianya baru 26 tahun, Dodi sudah menjadi pedagang bawang

sejak tahun 1997. Pedagang yang tinggal di Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur ini lahir di Jakarta. Jualannya ada dua macam, bawang merah yang belum dikupas dan yang sudah dikupas. Bawang tersebut ia beli tidak jauh dari rumahnya di Pasar Induk Kramat Jati. Setiap hari Dodi mengendarai mobilnya menjemput barang dagangan dari agen di pasar, yang jumlahnya tergantung pesanan

pembeli. Sering kali bawang yang ia bawa pulang dari Pasar Induk sampai lebih dari satu kwintal. Toko bawangnya buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam.

Sudah lama Dodi berniat mengembangkan usahanya, tetapi ia membutuhkan akses pada modal. Ketika tahun 2009 pihak RT dan Koperasi Kelurahannya mengadakan sosialisasi tentang kredit lunak untuk para warga RT, Dodi tertarik. Untuk ikut dalam Koperasi Kelurahan Tengah, ia wajib membayar iuran pokok Rp 100.000 dan iuran bulanan Rp 10.000. Dodi pun mengajukan pinjaman dana sebesar Rp 5 juta. Pihak Koperasi Kelurahan mendatangi toko bawang Dodi untuk memastikan dana akan digunakan untuk peningkatan usaha. Tidak lama kemudian dana dari Koperasi Kelurahan cair dan Dodi memperoleh pinjaman Rp 5 juta dengan jangka waktu satu tahun.

Sejak mendapat suntikan dana dari Koperasi Kelurahan, usaha penjualan bawang Dodi berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan bawang yang telah dikupas, Dodi sekarang mampu mengupah 30 orang ibu-ibu yang tinggal di sekitar toko bawangnya. Dodi tidak kesulitan mendapatkan ibu-ibu yang mau mengupas bawang di tokonya, karena banyak ibu yang memerlukan tambahan penghasilan. Seharinya para ibu ini mendapat upah Rp 50.000. Penghasilan kotor Dodi per hari saat ini mencapai Rp 3 juta. Sekarang Dodi hanya melayani pembelian bawang partai besar di atas lima kilogram.

Menurut Dodi pengurus Koperasi Kelurahan Tengah sangat kooperatif tidak saja dalam memberi penjelasan tentang program pinjaman, tetapi juga dalam memperlakukan para peminjam secara setara dan adil. Ia merasa dirangkul oleh pengurus koperasi. Setiap bulan Dodi mengembalikan Rp 516.000. Nanti bila ia telah melunasi pinjaman ini, Dodi akan mengajukan permohonan pinjaman lagi sebesar Rp 10 juta untuk mengembangkan usaha dagang bawangnya ini.

Dodi: Penjual Bawang dan Majikan dengan �0 Pegawai

2� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 2�

Abdullah Syafei: Sarjana Penjual Barang Kelontong dengan 1� Pegawai

Sejak masih menjadi mahasiswa Abdullah Syafei sudah berwirausaha sebagai distributor barang-barang kelontong kecil di Kelurahan Tengah, Kramat Jati. Barang dagangannya

antara lain berupa alat tulis kantor, silet, pisau cukur, spon cuci piring, tali rafia, sumbu kompor, mainan anak-anak dan banyak lagi barang-barang yang tidak terlalu besar dan dapat diangkut dengan gerobak keliling.

Biaya pendidikan tidaklah murah apalagi di kota besar seperti Jakarta. Abdullah berhasil menamatkan kuliahnya di Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia, jurusan Administrasi Negara. Berbekal gelar S1-nya Abdullah berusaha mencari pekerjaan di kantor atau perusahaan, tetapi hingga kini belum berhasil. Bagaimanapun juga Abdullah harus menghidupi keluarganya, oleh karena itu pria ini pun akhirnya berketetapan untuk terus mengembangkan wirausaha yang telah lama dirintisnya ini.

Sejak lulus Abdullah mempunyai lebih banyak waktu untuk mengembangkan usahanya. Barang-barang dagangannya dibeli dari Pasar Asemka atau sering dikenal sebagai pasar Pagi Lama, yang adalah salah satu pasar grosir terkenal di Jakarta, terutama bagi para pengusaha mulai dari pedagang kaki lima sampai pemilik waralaba yang cabangnya di mana-mana. Menurut para pedagang grosir di sana, Pasar Asemka adalah pasar grosir terbesar di Indonesia untuk barang-barang pernik, tas, sepatu sampai ATK. Letaknya persis di belakang Pasar Glodok Jakarta Pusat. Untuk menjangkaunya tidak terlalu sulit karena pasar ini berada dekat stasiun Kota.

Awalnya ketika kuliah barang-barang yang dibeli Abdullah hanya sedikit karena ia hanya berjualan seorang diri. Namun,

sekarang berkat bantuan Koperasi Kelurahan Tengah yang memberinya pinjaman sebesar Rp 5 juta, usaha keliling Abdullah berkembang dan kini ia mempunyai 14 pegawai dengan gerobak yang menjajakan barang-barangnya berkeliling dari kampung ke kampung di kawasan Jakarta Timur. Para pedagangnya berjualan dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Setiap pagi para pedagang Abdullah akan memuat barang ke dalam gerobak-gerobak mereka, dan menyetorkan penghasilan mereka hari itu pada malam harinya. Ke 14 pedagang Abdullah bekerja bergantian, ada yang pagi, sore atau terkadang malam hari.

Abdullah mendapatkan pinjaman dari Koperasi Kelurahan Tengah pada bulan Juli 2010. Usaha untuk mendapatkan pinjaman telah dilakukan beberapa kali oleh pria ini, karena ia sadar bahwa usaha gerobak kelilingnya ini perlu mendapat suntikan modal. Beberapa kali Abdullah berusaha mendapatkan pinjaman ketika sistemnya masih berada di bawah pengelolaan Dewan Kelurahan, tetapi tidak berhasil. Ketika Koperasi Kelurahan Tengah berkeliling sosialisasi program pinjaman dana bergulir bagi pengusaha kecil, Abdullah langsung mendaftarkan diri sebagai anggota. Pengurus Koperasi Kelurahan Tengah sengaja berkeliling mencari anggota agar dapat mengakses dana bergulir yang disediakan Dinas Koperasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI. Abdullah dikunjungi pengurus koperasi yang melakukan pengecekan lapangan untuk membuktikan bahwa dana yang hendak dipinjam akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan tidak untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Dalam waktu seminggu pinjaman Abdullah cair.

Abdullah tidak membayar para pedagangnya dengan gaji bulanan, tetapi dengan sistem insentif. Ia mematok harga barang-barang dagangannya dan ia serahkan kepada para pedagang sendiri untuk menentukan berapa harga yang akan dikenakan kepada para pembeli. Sebelumnya Abdullah pernah menerapkan sistem gaji tetap, tetapi para pedagang merasa keberatan dengan sistem ini karena dengan sistem gaji ada target barang-barang yang harus terjual setiap harinya.

Dari ke 14 pedagangnya dalam sehari Abdullah rata-rata memperoleh pemasukan kotor sebesar Rp 2 juta, dengan keuntungan berkisar antara Rp 200.000 sampai dengan Rp 300.000 per harinya. Sementara itu cicilan Abdullah setiap bulan kepada Koperasi Kelurahan adalah Rp 147.000. Bila kelak pinjamannya telah lunas, Abdullah berkeinginan meminjam Rp 5 juta lagi dari Koperasi Kelurahan untuk mengembangkan usaha dengan mulai menjual sandal. Tetapi jual beli sandal membutuhkan modal yang tidak sedikit, karena untuk dua karung sandal saja Abdullah harus mengeluarkan uang sebesar Rp 5 juta. Sampai sekarang pria ini belum mampu membeli sandal di Pasar Asemka.

2� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 2�

Ibu Sumitro: Jualan Jamu Sampai Anak-Anak Menjadi Sarjana

Siti Chotimah atau Ibu Sumitro sudah lama berdagang untuk membantu pemasukan keluarga. Ia dan suaminya tinggal di Rumah Susun Dakota,

Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Ibu Sumitro sudah menjadi pengurus RW sejak tahun 1995 dan ia juga aktif menjadi bendara RT selama enam tahun terakhir. Selain itu wanita ini adalah Ketua PKK Rumah Susun Dakota dan Ketua Kelompok Koperasinya. Ia datang ke Jakarta dari Purworejo, Jawa Tengah karena meskipun di kampung halamannya ia memiliki sepetak sawah yang kecil, penghasilan dari sawah tersebut tidak cukup untuk menghidupi keluarganya apalagi sampai menjadikan anak-anaknya sarjana.

Rupanya Ibu Sumitro mempunyai bakat berdagang. Ketika baru menikah, ia membuka bisnis jual beli motor Vespa. Dari pengalamannya ini ia terus mencari bentuk dagangan yang dapat diperjualbelikan dengan cepat. Paham berdagang yang dianutnya adalah “ada barang ada uang” dan ia selalu berupaya untuk cepat menjual barang di tangannya, sehingga di rumahnya tidak pernah terlihat ada stok atau timbunan barang. Menyimpan barang lama-lama menurut ibu yang gesit ini dapat mengurangi keuntungan karena barang harus segera diuangkan lagi, dan usaha dagangnya harus terus-menerus bergulir.

Selain berdagang aneka barang, sampai sekarang Ibu Sumitro sudah sepuluh tahun berjualan jamu. Setelah mendengar tentang PPMK, ia mengajukan pinjaman dana untuk mengembangkan usaha jamunya. Dana yang pertama kali dipinjam Ibu Sumitro sebesar Rp 3 juta dan dikembalikan dalam jangka waktu 200 hari. Jamu Ibu Sumitro sekarang terkenal di kalangan ibu-ibu di rumah susunnya. Berkat berjualan jamu perempuan ini pernah memiliki tujuh rumah susun (tujuh pintu) di gedung yang ditempatinya sekarang. Saat ini tiga pintu telah dijual untuk keperluan sekolah anaknya, dan dari empat sisanya, dua ditinggalinya sendiri bersama keluarga dan dua lainnya disewakan.

Ibu Sumitro juga bergabung dengan Koperasi Kelurahan yang mengelola PPMK. Ia merasa sistem koperasi lebih adil karena penunggak pasti akan ditindak, tidak seperti sebelumnya. Dengan sistem koperasi bila membayar pinjaman tepat waktu, ibu ini bisa mendapatkan pinjaman lebih besar. Menurutnya Koperasi Kebon Kosong sangat transparan dalam hal dana yang dikelolanya. Bahkan nama pemohon dipampangkan di white board di kantor koperasi sehingga seluruh warga tahu siapa saja yang belum mendapatkan pencairan dana. Sekarang ini ada 300

pemohon yang masih antri tunggu giliran mendapatkan pinjaman. Koperasi tegas dan adil, pencairan dana dilakukan sesuai dengan nomor urut tunggu.

Dari rumah susun Dakota pemanfaat dana koperasi terbanyak adalah kaum ibu yang mempergunakannya untuk berdagang, sementara para bapak lebih memilih bekerja formal. Kelompok koperasi Ibu Sumitro terdiri dari lima orang, tetapi tidak semua berjalan lancar sesuai harapan karena salah seorang anggota sering menunggak pembayaran cicilan ke koperasi. Anggota yang menunggak tersebut akhirnya dikeluarkan dan tidak akan dapat meminjam lagi. Dalam meminjam uang dari koperasi Ibu Sumitro berkata, ”Semuanya tergantung kita dan komitmen dalam perjanjian ketika menjadi anggota koperasi. Meminjam dana harus enak dan mengembalikannya pun harus enak juga.”

Dari koperasi Ibu Sumitro sudah meminjam dua kali. Pertama sebesar Rp 3 juta yang dicicil Rp 18.000 selama dua ratus hari. Dengan pinjaman ini Ibu Sumitro berhasil mendapatkan keuntungan Rp 2 juta dalam waktu enam bulan. Untuk pinjaman kedua Ibu Sumitro meminjam Rp 4,5 juta dengan masa cicilan juga 200 hari dan setiap harinya ia harus mencicil Rp 28.000. Dengan pinjaman kedua ini Ibu Sumitro mendapatkan keuntungan Rp 500.000 setiap bulannya.

Saat ini Ibu Sumitro telah berhasil mengembangkan usahanya. Perempuan ini juga telah mulai berjualan pakaian wanita, hanya saja ia tidak membuka toko khusus, tetapi menjajakan barang dagangannya melalui tilpun kepada para ibu yang menjadi pelanggan jamunya. Sesuai dengan prinsip dagangnya, Ibu Sumitro tidak pernah menimbun barang dagangan di rumah. Ia akan menanyakan kepada pembeli melalui tilpun barang-barang apa saja yang mereka butuhkan, membeli dan hari itu juga langsung dibayar. Saking ramainya usaha baru ini, Ibu Sumitro sampai harus memperkerjakan dua orang pengojek motor yang bertugas mengantarkan barang ke pembeli, yang setiap bulannya ia bayar sebesar Rp 300.000.

Disiplin berdagang dan kerja keras inilah yang lambat laun membuat Ibu Sumitro mampu menyekolahkan kedua anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Sekarang Ibu Sumitro sedang rajin menabung untuk menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Ia dan suaminya berharap cita-cita ini akan dapat terlaksana dalam empat tahun lagi. Sementara itu ia akan mencalonkan diri menjadi Ketua RT, karena ia lelah melihat lingkungan di sekitar rumah susunnya yang perlu ditata dengan lebih rapi.

�0 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan �1

Cardianto:Pedagang Gorengan yang Menjadi Ketua Koperasi dan Ketua RT

Sudah sangat jelas dari awal pembicaraan bahwa Cardianto sangat paham akan arti penting pinjaman dana bergulir dan pengaruhnya pada usahanya sebagai pedagang gorengan di

Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara. Meskipun pria asal Indramayu ini hanya tamat SMP, ia telah dua periode terpilih menjadi ketua RT. Dalam usahanya menjadi pedagangan gorengan, ia dibantu oleh isterinya yang orang Betawi asli.

Cardianto dan isterinya bahu-membahu mengembangkan usaha gorengan mereka berdua dan semua pekerjaan selalu dilakukan bersama, mulai dari belanja pagi sampai mengolah bahan mentah yang akan digoreng. Keluarga ini mempunyai empat orang anak, dua yang pertama sudah lulus SMA dan dua lainnya masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Keempat anak mereka sering membantu mengolah bahan-bahan mentah yang akan digoreng.

“Alhamdullilah anak-anak saya tidak ada yang gengsi karena saya hanya penjual gorengan,” tutur Pak Cardianto. Lelaki ini biasa menjual gorengannya di depan Sekolah Alhairyah yang berada tidak jauh dari rumahnya. Salah satu langganan tetapnya adalah Pak Lurah dan orang-orang Kelurahan Lagoa. Berjualan gorengan tidak menentu hasilnya. Dalam bulan puasa ada penurunan pembeli gorengan dan demikian pula dengan hari-hari libur karena para pembeli tidak datang ke sekolah maupun kantor.

Sejak tahun 2002 Cardianto telah meminjam dana untuk mengembangkan usaha dagangnya. Pertama kali ia meminjam

Rp 1 juta, dan setelah lunas ia meminjam kembali dengan jumlah yang sama. Selanjutnya untuk ketiga dan keempat kalinya pria ini meminjam masing-masing Rp 750.000. Cardianto selalu membayar tepat waktu dan tidak pernah menunggak pembayaran. Ia sadar bahwa meskipun usahanya tak seberapa besar, pengembalian pinjaman merupakan hal yang penting. “Masalahnya, dengan PPMK peminjam yang melanggar dan tidak membayar tidak dikenai sanksi apa-apa,” kata Cardianto. Meskipun demikian, bapak ini juga mengakui ia menggunakan sedikit dari dana pinjamannya untuk kepentingan sekolah anaknya, tetapi ia sadar sepenuhnya bahwa dana yang dipinjam dari PPMK maupun koperasi harus dipergunakan untuk pengembangan usaha.

Pengalihan program Bina Ekonomi PPMK ke bawah sistem koperasi dinilai oleh Cardianto sebagai perkembangan yang baik dan lebih adil karena dengan sistem koperasi pemanfaat yang menunggak cicilan akan mendapatkan sanksi hukum yang jelas. Cardianto mengatakan bahwa beberapa warga merasa kecewa dengan sistem koperasi karena sistem ini lebih tegas kepada penunggak, tetapi ia merasa ini justru niat mereka yang kurang baik karena bila terjadi tunggakan terus-menerus maka program dana bergulir bisa ambruk kehabisan dana.

Cardianto menjelaskan bahwa “sebelum menjadi anggota koperasi harus ada permohonan untuk menjadi anggota dan bila diterima harus mengikuti pelatihan-pelatihan kelompok mengenai sistem koperasi. Jadi semuanya jelas.” Syarat yang paling penting dan adil menurut Cardianto adalah mereka yang mengajukan pinjaman tidak boleh mempunyai tunggakan di PPMK. Ketika Cardianto diterima sebagai anggota Koperasi Kelurahan Lagoa ia tidak kenal anggota kelompoknya karena pihak koperasilah yang memilih anggota kelompok. Karena ada kepentingan bersama kelompok Cardianto dapat saling berkerja sama dengan baik. Cardianto diangkat oleh Koperasi Kelurahan Lagoa menjadi ketua kelompok dan sebagai ketua ia diberi tanggung jawab untuk menjaga agar teman-teman di dalam kelompoknya selalu membayar cicilan tepat waktu.

Dengan sistem koperasi Cardianto meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta dengan cicilan Rp 350.000 setiap bulannya. Dengan pinjaman ini Cardianto dapat menambah jenis gorengan dan juga jenis makan lainnya, dan ia juga dapat membeli peralatan memasak yang sangat dibutuhkan. Sekarang ini keuntungan bersih Pak Cardianto per harinya mencapai sekitar Rp 100.000.

�2 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ��

�� Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pemanfaat Program PPMK