PPh pasal 21

• PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri

• Apabila kegiatan dilakukan Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, Pajak Penghasilan pasal 26.

Pemotong PPh pasal 21/26

• Pemberi kerja badan dan orang pribadi baik kepada pegawai atau bukan pegawai

• Bendahara atau pemegang kas pemerintah• Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial

tenaga kerja serta badan yang membayar uang pensiun• Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain atas jasa dan/atau kegiatan, jasa tenaga ahli dan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang

• Penyelenggara kegiatan yang membayar honoraium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun.

Tidak termasuk pemberi kerja sebagai pemotong pajak

• Kantor perwakilan negara asing

• Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan MenKeu

• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26

• Pegawai• Penerima uang pesangon, pensiun,

tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya• Bukan pegawai yang menerima atau

memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan

• Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan

Penerima penghasilan ..

• Bukan Pegawai : tenaga ahli*, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, sutradara, foto model, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penyuluh, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, telekomunikasi, fotografi, agen iklan, pengawas proyek, pembawa pesanan atau menemukan pelanggan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM

* pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, penilai, aktuaris dan konsultan

Penerima penghasilan ..

• Peserta kegiatan : peserta perlombaan dalam segala bidang; peserta rapat, konfrensi, sidang; peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan; peserta pendidikan, pelatihan dan magang; peserta kegiatan lainnya

Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26

• Pejabat perwakilan diplomatik dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima penghasilan di Ind dan ada azas timbal balik

• Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan MenKeu, bukan WNI, tidak mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan lain di Ind.

Benefit in cash dan Benefit in kind PMK-252/PJ.03./2008

Pemberi Penghasilan Benefit in cash Benefit in kind

Pemerintah Obyek pajak Non obyek pjk

Non Wajib Pajak Obyek pajak Obyek pajak

WP dikenakan PPh final Obyek pajak Obyek pajak

WP dikenakan PPh dg norma penghitungan khusus(deemed profit)

Obyek pajak Obyek pajak

Wajib Pajak Lainnya Obyek pajak Non obyek pjk

Penghitungan PKP atas pegawai tetap/bukan pegawai tetap

1 Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur (PMK No.252/PMK.03/2008 pasal 9(1) huruf a angka 1

• Dasar pengenaan : PKP = Penghasilan neto* – PTKP*Penghasilan neto = penghasilan bruto – biaya jabatan

2. Untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang diperlakukan sebagai pegawai tetap, penghitungan PPh pasal 21 sama dengan pegawai tetap.

• Dasar pengenaan : PKP = Penghasilan neto* – PTKP*Penghasilan neto = penghasilan bruto – biaya jabatan

Biaya Jabatan

• Pemberian pengurang penghasilan bruto untuk karyawan tetap yang masih aktif bekerja, biaya jabatan ini merupakan biaya yang fiktif yang merupakan kebijaksanaan pemerintah karena setiap orang yang berpenghasilan , tentu ada biaya yang dikeluarkan.

• Berdasarkan Keputusan Menkeu No. 250/PMK.03/2008 sebesar 5% x penghasilan bruto atau maksimal Rp. 500.000 per bulan atau 6.000.000 pertahun, pilih yang terkecil berdasrkan masa kerja.

• Biaya jabatan melekat pada perusahaan tempat bekerja

PTKP

• Pasal 6 UU no. 7 tahun 1983 jo. UU no. 10 tahun 1994, jo UU no. 17 tahun 2000 jo UU No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa kepada WPOP diberikan pengurangan berupa PTKP

• PTKP melekat ke orang pribadi • PTKP tambahan diberikan kepada yang sudah menikah

dan mempunyai tanggungan maksimal 3 orang, yang diberikan kepada keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat

• PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak.

PTKP

• PTKP untuk karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri

• Dalam hal karyawati tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya

• Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka diberikan PTKP atas kawin dan maksimal dengan 3 tanggungan

PTKP(Pasal 7 UU No 36 tahun 2008)

PTKP Tahunan Bulanan Harian

TK / - 15.840.000 1.320.000 44.000

TK / 1 17.160.000 1.430.000 47.667

TK / 2 18.480.000 1.540.000 51.333

TK / 3 19.800.000 1.650.000 55.000

K / - 17.160.000 1.430.000 47.667

K / 1 18.480.000 1.540.000 51.333

K / 2 19.800.000 1.650.000 55.000

K / 3 21.120.000 1.760.000 58.667

Perusahaan mengikuti program Jamsostek

Uraian Pemberi kerja KaryawanJKK, JKM, JPK apabila dibayar perusahaan

Biaya bagi perusahaan

Penghasilan (digabung dg ph bruto gaji)

JKK, JKM, JPK apabila bibyar karyawan

Bukan pengurang bagi karyawan

Iuran JHT dibayar perusahaan

Biaya bagi perusahaan

Tidak menambah penghasilan bruto

Iuran JHT dibayar oleh karyawan

Biaya bagi karyawan (pengurang ph bruto)

Tarif pajak

• Lapisan Penghasilan Kena Pajak

• Sampai dengan Rp50.000.000 5%

• Diatas Rp50 jt sd Rp250 jt 15%

• Diatas Rp250 jt sd Rp500 jt 25%

• Diatas Rp500.000.000 30%

• Apabila tidak berNPWP pemotongan PPh pasal 21 menggunakan tarif diatas dengan 20% lebih besar

Kasus 1

• Tn. Ibadurrahman dengan status TK/0 bekerja pada PT. Pow-Pow sejak tahun 1999. Pada tahun 2013, setiap bulan PT. Pow-Pow membayar gaji pokok sebesar Rp4.000.000, tunjangan transport Rp400.000, dan tunjangan makan sebesar Rp400.000.PT. Pow-Pow mengikuti program jamsostek dan Dana Pensiun yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan perincian sebagai berikut :Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dari gaji pokokPremi asuransi kematian 0,3% dari gaji pokokIuran JHT 3.7% dari gaji pokokIuran pensiun Rp100.000Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Tn. Ibadurrahman adalah :Iuran JHT 2% dari gaji pokokIuran pensiun Rp50.000Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan diterima Tn. Ibadurrahman setiap bulannya

Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulanGaji Rp 4.000.000Tunjangan transport Rp 400.000Tunjangan makan Rp 400.000Premi JKK Rp 9.600Premi JKM Rp 12.000Penghasilan Bruto Rp 4.821.600Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp4.821.600)Maksimum Rp241.080Iuran JHT Rp 80.000Iuran Pensiun Rp 50.000Jumlah pengurang Rp. 371.080Penghasilan neto sebulan Rp. 4.450.520Penghasilan neto setahun Rp. 53.406.240PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 37.566.240PPh terutang5% x Rp37.566.000 Rp 1.878.300PPh pasal 21 terutang sebulan Rp. 156.525

Penghasilan tidak teratur

• PPh pasal 21 atas bonus, THR, jasa produksi, tantiem, dan penghasilan tidak teratur lainnya dihitung dengan cara mengurangkan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan (termasuk penghasilan tidak teratur lainnya misal bonus) dengan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur (tidak termasuk bonus).

• Contoh soal :Diambil dari contoh diatas, apabila Tn. Ibadurrahman, pada bulan April 2009 mendapat bonus sebesar Rp6.000.000. Berapa PPh pasal 21 yang harus dihitung atas pembayaran bonus tersebut

Gaji Rp 48.000.000Tunjangan transport Rp 4.800.000Tunjangan makan Rp 4.800.000Premi JKK Rp 115.200Premi JKM Rp 144.000Bonus Rp 6.000.000Penghasilan Bruto Rp 63.859.200Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp63.859.200) Rp3.192.960Iuran JHT Rp 960.000Iuran Pensiun Rp 600.000Jumlah pengurang Rp. 4.752.960Penghasilan neto setahun Rp. 59.106.240PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 43.266.2405% x Rp43.266.240 Rp 2.163.300PPh pasal 21 terutang setahun (termasuk bonus) Rp. 2.163.300 PPh pasal 21 yang tidak termasuk bonus Rp. 1.878.300PPh Pasal 21 atas bonus Rp. 285.000

Penghasilan atas Rapel

• Saat Pegawai mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan disuatu bulan atau masa, namun baru menerima kenaikan penghasilan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga pegawai tersebut mendapatkan uang rapel. PPh pasal 21 atas rapel dapat dihitung dengan mengurangkan PPh pasal 21 setelah kenaikan gaji dengan PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji.

• Contoh soal :apabila Tn. Ibadurrahman, pada bulan 1 Mei 2009 mendapatkan kenaikan pangkat sehingga atas gajinya juga ada kenaikan menjadi Rp5.000.000 per bulan, tetapi keputusan kenaikan pangkat tersebut baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2009. Pada bulan Oktober 2009 Tn. Ibadurrahman menerima uang rapel sebesar Rp. 5.000.000 (kenaikan gaji untuk bulan mei s/d September). Berapa PPh Pasal 21 atas rapel ?

Penghitungan PPh Pasal 21 setelah kenaikan gajiGaji Rp 5.000.000Tunjangan transport Rp 400.000Tunjangan makan Rp 400.000Premi JKK Rp 12.000Premi JKM Rp 15.000Penghasilan Bruto Rp 5.827.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp5.827.000) Rp291.350Iuran JHT Rp100.000Iuran Pensiun Rp 50.000Jumlah pengurang Rp. 441.350Penghasilan neto sebulan Rp. 5.385.650Penghasilan neto setahun Rp. 64.627.800PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 48.787.8005% x Rp48.787.000 Rp 2.439.350PPh pasal 21 terutang setahun Rp. 2.439.350 PPh pasal 21 terutang sebulan Rp. 203.279PPh pasal 21 setelah kenaikan gaji Rp. 203.279PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji Rp. 156.525PPh pasal 21 atas uang rapel Rp. 46.754PPh pasal 21 atas uang rapel keseluruhan (5 bulan) Rp. 233.770

Penghitungan Penghasilan neto

Tidak disetahunkan Disetahunkan

Karyawan yang baru bekerja di periode berjalan

Pendatang dari luar negeri dalam periode berjalan

Karyawan yang berhenti bekerja di periode berjalan

Karyawan yang berhenti karena meninggal dunia

Karyawan yang berhenti karena meninggalkan Indonesia selama-lamanya

Mutasi dari pemberi kerja yang sama

Contoh penghitungan

• Pegawai yang baru bekerja pada tahun berjalan

• Pegawai yang berhenti bekerja pada tahun berjalan

• Pegawai yang berhenti bekerja karena meninggal dunia

• Pegawai yang dimutasi pada pemberi kerja yang sama

Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai yang baru bekerja Rosati dengan status TK/0 adalah pegawai yang baru bekerja pada PT. Susila Bakti sejak tanggal 1 September 2009 dengan penghasilan sebagai berikut :Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulanGaji Rp 5.000.000Tunjangan transport Rp 250.000Tunjangan makan Rp 1.250.000Premi JKK Rp 50.000Premi JKM Rp 30.000Penghasilan Bruto Rp 6.580.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp6.580.000) Rp329.000Iuran JHT Rp100.000Iuran Pensiun Rp120.000Jumlah pengurang Rp. 549.000Penghasilan neto sebulan Rp. 6.031.000Penghasilan neto setahun(4 bulan) Rp. 24.124.000PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 8.284.0005% x Rp8.284.000 =Rp 414.200PPh pasal 21 terutang setahun (4 bulan) Rp. 414.200 PPh pasal 21 terutang sebulan Rp. 103.550

Penghitungan PPh pasal 21 tahunanGaji Rp 20.000.000Tunjangan transport Rp 1.000.000Tunjangan makan Rp 5.000.000Premi JKK Rp 200.000Premi JKM Rp 120.000Penghasilan Bruto Rp 26.320.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp26.320.000) Rp1.316.000Iuran JHT Rp 400.000Iuran Pensiun Rp 480.000Jumlah pengurang Rp. 2.196.000Penghasilan neto setahun Rp. 24.124.000PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 8.284.0005% x Rp8.284.000 =Rp 414.200PPh pasal 21 terutang setahun (4 bulan) Rp. 414.200 PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi Rp. 414.200PPh pasal 21 yang kurang (lebih) dipotong Nihil

Pegawai yang berhenti bekerja pada tahun berjalanPenghitungan PPh pasal 21 setiap bulan (januari-Juni)Gaji Rp 5.000.000Tunjangan transport Rp 300.000Tunjangan makan Rp 300.000Premi JKK Rp 20.000Premi JKM Rp 12.000Penghasilan Bruto Rp 5.632.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp5.632.000) Rp281.600Iuran JHT Rp 50.000Iuran Pensiun Rp 40.000Jumlah pengurang Rp. 371.600Penghasilan neto sebulan Rp. 5.260.400Penghasilan neto setahun Rp. 63.124.800PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 47.284.8005% x Rp47.284.000 =Rp 2.364.200PPh pasal 21 terutang setahun Rp. 2.364.200 PPh pasal 21 terutang sebulan Rp. 197.016

Penghitungan PPh pasal 21 tahunanGaji Rp 30.000.000Tunjangan transport Rp 1.800.000Tunjangan makan Rp 1.800.000Premi JKK Rp 120.000Premi JKM Rp 72.000Penghasilan Bruto Rp 33.792.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp33.792.000) Rp1.689.600Iuran JHT Rp 300.000Iuran Pensiun Rp 240.000Jumlah pengurang Rp. 2.229.600Penghasilan neto setahun(6 bulan) Rp. 31.562.400PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 15.722.400 PPh pasal 21 terutang Rp. 15.722.400 x 5% Rp. 786.120PPh pasal 21 yang telah dipotong 6 x Rp197.016 Rp. 1.182.096PPh pasal 21 yang lebih dipotong Rp. 395.976

Contoh …• Pegawai yang meninggal dunia karena kecelekaan kerja atau

sebab yang lain, penghitungan PPh pasal 21 untuk SPT tahunannya, penghasilan netonya disetahunkan. Disamping itu apabila pegawai yang bersangkutan menerima asuransi atau tunjangan pensiuan/hari tua, maka perlu diperhatikan apakah penerimaan penghasilan tersebut merupakan objek PPh pasal 21 atau tidak.

• Contoh :Mustari dengan status belum menikah, bekerja di PT. Tawakal sejak tahun 2003, dengan gaji dan penerimaan tunjangan sesuai dengan data dibawah ini. Pada tanggal 1 Juli 2009 meninggal dunia karena kecelekaan kerja. Mustari mendapat pembayaran dari pihak Jamsostek atas kejadian tersebut. Jumlah pembayarannya terdiri dari :

• 1. Asuransi jiwa Rp 65.000.0002. Asuransi hari tua Rp 60.000.000 Total asuransi Rp125.000.000Asuransi ini diterima pada tanggal 15 Juli 2009

Pegawai yang berhenti bekerja karena meninggal pada tahun berjalanPenghitungan PPh pasal 21 setiap bulan (januari-Juni)Gaji Rp 5.000.000Tunjangan transport Rp 300.000Tunjangan makan Rp 300.000Premi JKK Rp 20.000Premi JKM Rp 12.000Penghasilan Bruto Rp 5.632.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp5.632.000) Rp281.600Iuran JHT Rp 50.000Iuran Pensiun Rp 40.000Jumlah pengurang Rp. 371.600Penghasilan neto sebulan Rp. 5.260.400Penghasilan neto setahun Rp. 63.124.800PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 47.284.8005% x Rp47.284.000 =Rp 2.364.200PPh pasal 21 terutang setahun Rp. 2.364.200 PPh pasal 21 terutang sebulan Rp. 197.016

Penghitungan PPh pasal 21 tahunanGaji Rp 30.000.000Tunjangan transport Rp 1.800.000Tunjangan makan Rp 1.800.000Premi JKK Rp 120.000Premi JKM Rp 72.000Penghasilan Bruto Rp 33.792.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp33.792.000) Rp1.689.600Iuran JHT Rp 300.000Iuran Pensiun Rp 240.000Jumlah pengurang Rp. 2.229.600Penghasilan neto 6 bulan Rp. 31.562.400Penghasilan neto disetahunkan (12/6) Rp. 63.124.800PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 47.284.800 PPh pasal 21 terutang Rp. 47.284.000 x 5% Rp. 2.364.200PPh pasal 21 terutang 6 bulan Rp 1.182.100PPh pasal 21 yang telah dipotong 6 x Rp197.016 Rp. 1.182.100PPh pasal 21 Nihil

Penghitungan PPh pasal 21 atas asuransi

• Untuk asuransi jiwa, bukan merupakan objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf e UU PPh .

• Sedangkan Asuransi hari tua merupakan objek pajak, sesuai dengan PP No. 149 tahun 2000 dan Kep-DJP No.545/PJ./2000 pasal 14 dan bersifat final. Asuransi Hari Tua yang diterima secara sekaligus akan dikenakan PPh pasal 21 final dan dipotong oleh Jamsostek dengan penghitungan sebagai berikut.

• Jumlah Asuransi yang diterima Rp60.000.000• Batas tidak kena pajak Rp25.000.000• Asuransi yang kena pajak

Rp35.000.000• PPh terutang

5% x Rp25.000.000 =Rp1.250.00010% x Rp10.000.000 =Rp1.000.000Jumlah Rp2.250.000

Penghitungan PPh pasal 21 pegawai yang mutasi pada pemberi kerja yang samaPenghitungan PPh pasal 21 selama 6 bulan di kantor Jakarta.Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulanGaji Rp 5.000.000Tunjangan transport Rp 250.000Tunjangan makan Rp 250.000Premi JKK Rp 50.000Premi JKM Rp 30.000Penghasilan Bruto Rp 5.580.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp5.580.000) Rp279.000Iuran JHT Rp100.000Iuran Pensiun Rp120.000Jumlah pengurang Rp. 499.000Penghasilan neto sebulan Rp. 5.081.000Penghasilan neto setahun Rp. 60.972.000PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 45.132.000PPh Terutang5% x Rp45.132.000 =Rp2.256.600PPh pasal 21 terutang setahun Rp. 2.256.600 PPh pasal 21 terutang sebulan Rp. 188.050

Penghitungan PPh pasal 21 tahunan pada saat pindahGaji Rp 30.000.000Tunjangan transport Rp 1.500.000Tunjangan makan Rp 1.500.000Premi JKK Rp 300.000Premi JKM Rp 180.000Penghasilan Bruto Rp 33.480.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp33.480.000) Rp1.674.000Iuran JHT Rp 600.000Iuran Pensiun Rp 720.000Jumlah pengurang Rp. 2.994.000Penghasilan neto Januari-Juni Rp. 30.486.000Penghasilan neto disetahunkan Rp30.486.000 x 12/6 Rp. 60.972.000PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 45.132.000PPh Terutang5% x Rp45.132.000 =Rp2.256.600PPh pasal 21 terutang setahun Rp. 2.256.600 PPh pasal 21 terutang 6 bulan Rp. 1.128.300PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasiRp188.050 x 6 Rp. 1.128.300PPh pasal 21 yang kurang (lebih) dipotong Nihil

Penghitungan PPh pasal 21 selama 6 bulan di kantor cabang Pekanbaru.Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulan(Juli – Desember)Gaji Rp 5.000.000Tunjangan transport Rp 250.000Tunjangan makan Rp 250.000Premi JKK Rp 50.000Premi JKM Rp 30.000Penghasilan Bruto Rp 5.580.000Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp5.580.000) Rp279.000Iuran JHT Rp100.000Iuran Pensiun Rp120.000Jumlah pengurang Rp. 499.000Penghasilan neto sebulan Rp. 5.081.000Penghasilan neto 1 tahun Rp. 60.972.000PTKP (TK/-) Rp. 15.840.000Penghasilan Kena Pajak Rp. 45.132.000PPh Terutang5% x Rp45.132.000 =Rp2.256.600PPh pasal 21 terutang 1 tahun Rp. 2.256.600 PPh pasal 21 terutang 6 bulan Rp. 1.128.300PPh pasal 21 terutang 1 bulan Rp 188.050

Penghitungan PPh pasal 21 pada akhir tahunPenghasilan neto kantor Jakarta Rp 30.486.000Penghasilan neto kantor PekanbaruRp5.081.000 x 6 Rp 30.486.000Penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 Rp 60.972.000PTKP (TK/-) Rp 15.840.000Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 45.132.000PPh Terutang5% x Rp45.132.000 =Rp2.256.600PPh pasal 21 terutang setahun Rp. 2.256.600PPh pasal 21 yang telah dipotong di kantor Jakarta Rp 1.128.300PPh pasal 21 yang telah dipotong di kantor Pekanbaru Rp 1.128.300PPh pasal 21 yang kurang (lebih) dipotong Nihil

Penghitungan PKP bagi pegawai tidak tetap

• Pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan atau jumlah akumulatif dalam 1 bulan telah melebihi PTKP 1 bulan untuk diri wajib pajak sendiri

• PKP : Penghasilan bruto – PTKP*

*PTKP dihitung berdasarkan harian dan bulanan berdasarkan penghitungan penghasilannya

Lanjutan …

• Apabila jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp6.000.000, PPh pasal 21 dihitung dengan tarif pasal 17(1) UU PPh atas jumlah Penghasilan kena pajak disetahunkan

• Termasuk dalam pengertian bukan pegawai adalah 1. distributor MLM/direct selling2. petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai3. penjaja barang dagangan yang bukan pegawai4. Penerima bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 tahun

• Penerima penghasilan bukan pegawai memperoleh pengurangan PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pajak serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas upah harian yang dibayar harianPer 1 Januari 2009 (PMK No.254/PMK.03/2008)

Upah Sehari

Tidak lebih dari Rp, 150.000 Lebih dari Rp. 150.000

Dikurangi Rp. 150.000

Tidak dipotong PPh PPh Terutang 5%

Pada saat telah melebihi Rp. 1.320.000 dalam 1 bulan

dikurang ptkp harian sebenarnya PKP Tarif 5% PPh ps 21

Perhitungan pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan

Disetahunkan Dikurangi PTKP

PKP x Tarif Ps. 17

PPh setahunPPh sebulan

Contoh penghitungan PPh pasal 21

• Kasus 1• PT. Jujur memberikan Tn. X (WP status TK/0) upah sebesar Rp200.000/hari selama

10 hari atas pekerjaan mengecat ruangan.• Upah sehari Rp200.000• Batasan TKP Rp150.000• Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000• PPh terutang 5%x50.000 Rp 2.500• Pemotongan PPh tersebut dilakukan sampai dengan hari ke-6• Pada hari ke-7 dihitung PPh Pasal 21 sbb:• Penghasilan selama 7 hari Rp1.400.000• PTKP 7 hari Rp 308.000• PKP Rp1.092.000• PPh terutang Rp1.092.000 x 5% Rp 54.600• Yang telah dipotong6 x Rp2.500 Rp 15.000 • PPh yang kurang bayar Rp 39.600• PPh yang dibayar hari ke 8, 9 dan 10 masing-masing adalah :• Rp 200.000 – Rp44.000 = Rp156.000 x 5% Rp 7.800

Contoh penghitungan PPh Pasal 21

• Apabila pemberian upahnya diberikan pada akhir bulan, maka penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

• Jumlah penghasilan 1 bulan Rp 2.000.000• Penghasilan 1 tahun Rp24.000.000• PTKP (TK/0) Rp15.840.000• PKP Rp 8.160.000• PPh terutang 1 tahun x 5% Rp 408.000• PPh terutang 1 bulan Rp 34.000

Lanjutan …• Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas , yang terdiri dari pengacara, akuntan,

dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak , bintang film, bintang sinetron,

bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

3. Olahragawan;4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya,

telekomunikasi, elektronika, fotografi ekonomi dan sosial serta pemberi jasa pada suatu kepanitiaan;

7. Agen iklan;8. Pengawas atau pengelola proyek;9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;10. Petugas penjaja barang dagangan;11. Petugas dinas luar asuransi;12. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

Penghitungan PPh pasal 21 bukan pegawai

• Tarif Pasal 17 x {(50% x Ph bruto) – PTKP} (Kumulatif)1. Berkesinambungan,2. Mempunyai NPWP, dan3. Penghasilan semata-mata dari pemotong

• Tarif Pasal 17 x (50% x Ph. Bruto) Kumulatif1. Berkesinambungan,2. Tidak mempunyai NPWP, atau3. Penghasilan tidak semata-mata dari pemotong

• Tarif Pasal 17 x 50% x Ph. Bruto Tidak berkesinambungan

Contoh penghitungan PPh pasal 21

• Kasus 2• Tn. K (TK/0) bukan Wajib Pajak memberikan

jasa membersihkan AC dengan honor sebesar Rp120.000

• Penghitungan PPh pasal 21• Objek Pajak Rp120.000• PPh pasal 21 • (5% + (5% x 20%)) x Rp120.000• 6% x Rp120.000 = Rp 7.200

Contoh penghitungan PPh pasal 21 untuk tenaga ahli

• Kasus 3• Chrisman Hadi sebagai seorang notaris menerima Honor dari PT.

Keputran sebesar Rp 50.000.000 dan Rp80.000.000 masing-masing pada bulan Februari dan Agustus 2009.Honorarium Bulan Februari Rp50.000.00050% x 50.000.000 = 25.000.000Penghitungan PPh pasal 21 bulan Februari adalah Rp25.000.000 x 5% Rp1.250.000

Honorarium Bulan Agustus Rp80.000.00050% x Rp80.000.000 = Rp40.000.000

• Penghitungan PPh pasal 21 bulan Agustus adalahRp25.000.000 x 5% Rp1.250.000Rp.15.000.000 x 15% Rp2.250.000

Rp.3.500.000

Contoh penghitungan PPh pasal 21 untuk distributor MLM

• Kinclong (TK/-) mempunyai penghasilan berupa honor dari PT. Thoriq sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing dari produk peralatan rumah tangga sebesar Rp40.000.000 pada bulan Februari 2009.

• Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Februari 2009 adalah sbb:Penghasilan bruto bulan Februari 2009 Rp20.000.000PTKP (TK/0)/bulan Rp 1.320.000Penghasilan Kena Pajak Rp18.680.000PPh pasal 21 5% x Rp18.680.000 Rp 934.000

• Apabila bulan September 2009 diterima honor sebesar Rp84.000.000Penghasilan bruto bulan September 2009 Rp42.000.000PTKP (TK/0)/bulan Rp 1.320.000Penghasilan kena pajak Rp40.680.000PPh pasal 21 5% x 31.320.000 Rp1.566.000 15% x 9.360.000 Rp1.404.000Jumlah Rp1.970.000

Penghitungan PPh pasal 21 atas bukan pegawai yang mempekerjakan orang lain

• Ph Bruto tidak termasuk bagian gaji atau upah gaji dari pegawai yang di pekerjakan

• Ph bruto bagi yang melakukan penyerahan jasa dan material atau barang hanya dihitung atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan

Penghitungan PPh pasal 21 atas dokter yang praktek di RS atau klinik

• Penghitungan penghasilan bruto dari uang jasa yang diberikan pasien kepada rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil antara dokter dan pihak rumah sakit atau klinik

• Dokter Nyoman praktek di RS Tahes dengan perjanjian bagi hasil 70:30 dengan pihak rumah sakit. RS Tahes menerima uang sebesar Rp4.000.000 dari pasien. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah sebesar Rp4.000.000

Penghitungan PPh pasal 21 untuk bukan

pegawai tertentu

1. Tarif Pasal 17 x Ph. Bruto Kumulatif• Honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima

atau diperoleh Komisaris/dewan pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama

• Jasa produksi,tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai

• Penarikan Dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai dari Dapen yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu

2. Tarif Pasal 17 x Ph. Bruto• Setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak

di pecah, yang diterima oleh peserta kegiatan

Atas Penghasilan Pegawai atau karyawan yang dikenakan Pajak bersifat Final

• Penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh pejabat negara, PNS, dan anggota ABRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali dibayarkan kepada PNS golongan II d kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Peltu ke bawah. (PP no 45 tahun 1994)

• Penghasilan atas uang pensiun, pesangon, PHK dan sejenisnya yang dibayar sekaligus akan dikenakan PPh, namun ada batas tidak kena pajak apabila penghasilannya Rp50.000.000 atau kurang. (PP No. 68 tahun 2009)

Tidak termasuk dalam pengertian Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

• Berdasarkan Pasal 8 PMK no 252/PMK.03/2008 termasuk bukan penghasilan karyawan baik tetap maupun tidak tetap, antara lain :

1. Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi bea siswa

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur tersendiri dalam peraturan perpajakan yang berlaku

Tidak termasuk dalam pengertian Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriaan telah disahkan oleh menkeu serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah

5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja

6. Zakat yang diterima oleh Orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah

Tunjangan Pajak

• Penghitungan tunjangan pajak• Lapisan I

1/12 x (5% x PKP) 95%

• Lapisan II1/12 x (15% x PKP) – 5.000.000

85%• Lapisan III

1/12 x (25% x PKP) – 30.000.000 75%

• Lapisan IV1/12 x (30% x PKP) – 55.000.000

70%