PPh Pasal 23 Jasa
Jika dalam artikel sebelumnya hampir seluruh objek PPh Pasal 23
yang dibahas berupa passive income (kecuali hadiah perlombaan atau
penghargaan), maka dalam artikel kali ini akan dibahas objek
pemotongan PPh Pasal 23 yang berupa active income atau kadang
disebut dengan business profits.
Secara umum, penghasilan active income yang menjadi objek
pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan dari aktivitas pemberian
jasa (service). Itu artinya, jika dilihat dari sisi Subjek Pemotong
PPh Pasal 23, objek-objek pemotongan PPh Pasal 23 tersebut akan
selalu ada dalam akun-akun biaya jasa atau akun biaya jasa yang
masih harus dibayar (akun utang).
Ketentuan Umum
Dasar hukum mengenai kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atas
imbalan-imbalan jasa tersebut masih mengacu pada Pasal 23 UU PPh,
khususnya ketentuan pada ayat (1) huruf c.2. Pada bagian ini, UU
PPh menegaskan:
Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau
telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak
yang wajib membayarkan:... c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah
bruto atas:... 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain
jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21.
Dari redaksional Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh di
atas, jenis imbalan jasa yang ditetapkan menjadi objek pemotongan
PPh Pasal 23 adalah:
1. Jasa teknik;
2. Jasa manajemen;
3. Jasa konstruksi;
4. Jasa konsultan; dan
5. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Jasa Teknik
Mengenai istilah Jasa Teknik, Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak
Nomor SE-35/PJ/2010 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa
Teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang
berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan
ilmu pengetahuan. Pemberian jasa ini, masih menurut SE tersebut,
dapat meliputi:
1. Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu,
seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang
seismik;
2. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk
tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar,
petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau
3. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di
bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan
atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh
pengguna jasa.
Jika ditelisik lebih seksama, penjelasan pada butir ke-2
mengenai Jasa Teknik di atas nyaris tidak berbeda jauh dengan
definisi Royalti yang ada di Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh. Hal
ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan
perlakuan perpajakan terhadap Jasa Teknik dan Royalti. Apalagi jika
mengingat tarif pemotongan PPh Pasal 23-nya sangat berbeda jauh.
Jasa Teknik dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% sedangkan Royalti
dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%.
Jasa Manajemen
Jasa Manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara
langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Cukup
singkat. Tapi karena begitu singkatnya, penulis juga kesulitan
untuk memahami apa maksud sebenarnya dari definisi tersebut. Kalau
tidak salah, contoh riilnya misalnya ketika sebuah holding company
atau parent company (perusahaan induk) memberikan konsultasi kepada
subsidiaries (anak perusahaan atau perusahaan di bawah grupnya) dan
holding atau parent company tersebut ikut serta dalam pengelolaan
manajemen di anak perusahaan atau grup perusahaan.
Jasa Konstruksi
Mengenai jasa konstruksi, sebagian praktisi pajak berpendapat
bahwa jasa konstruksi tidak lagi dikenai PPh Pasal 23 melainkan PPh
Final Pasal 4 ayat (2). Sebab jasa konstruksi ini diatur secara
khusus (lex specialis) oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2008 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Di samping itu,
dalam Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 pun tidak didapati redaksional
maupun kolom untuk mencantumkan Jasa Konstruksi.
Jasa Konsultan
Jasa Konsultan merupakan pemberian jasa berupa advice (petunjuk,
pertimbangan atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha,
kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau
perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan
langsung tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya (jika ada
keterlibatan langsung, maka jasa tersebut menjadi Jasa Manajemen
red.). Dalam definisi Jasa Konsultan ini juga semestinya tidak
termasuk jasa konsultansi kontruksi. Sebab untuk jasa konsultansi
konstruksi tergolong dalam kelompok jasa perencanaan di bidang
konstruksi dan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
Jasa Lainnya
Jasa lainnya adalah imbalan atas jasa lainnya selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21. Seperti kita ketahui, PPh Pasal 21 adalah
PPh yang harus dipotong terhadap imbalan jasa untuk WP orang
pribadi. Dan karena hampir seluruh imbalan jasa WP orang pribadi
menjadi objek PPh Pasal 21, maka yang dimaksud dengan jasa lainnya
ini adalah imbalan jasa yang dibayarkan/terutang kepada WP badan
(badan usaha).
Untuk jasa lainnya, selain yang telah disebutkan di atas,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 244/PMK.03/2008 (list atau daftar jenis jasanya bisa
di-download di sini). Jika suatu jasa tidak disebutkan dalam daftar
atau list tersebut, maka terhadap imbalan jasa itu tidak dipotong
PPh Pasal 23. Itu lah sebabnya, mengapa withholding tax PPh Pasal
23 disebut bersifat positif list.
Ada banyak jasa yang imbalannya ditetapkan menjadi objek
withholding tax PPh Pasal 23. Dan karena masing-masing jasa
tersebut tidak seluruhnya didefinisikan dan juga tidak diberikan
batasan-batasan, maka saat ini nyaris semua jasa menjadi objek
pemotongan PPh Pasal 23. Apalagi menurut ketentuannya kewajiban ini
berada di pundak Subjek Pemotong yang memberikan penghasilan, dalam
praktik tidak sedikit Subjek Pemotong yang mengambil posisi safe
mode dengan cara memotong PPh Pasal 23 terhadap seluruh jenis
imbalan jasa yang mereka bayarkan.
Tarif PPh & DPP
Tarif PPh Pasal 23 untuk imbalan jasa ditetapkan sebesar 2% (dua
persen). Tetapi jika si penerima imbalan jasa tidak memiliki NPWP,
tarifnya dinaikkan 100% menjadi 4% (empat persen).
Seperti yang disebutkan pada Pasal 23 ayat (1) huruf c.2 UU PPh
di atas, nilai yang dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
adalah jumlah bruto imbalan jasa. Dan menurut SE-53/PJ/2009 tanggal
25 Mei 2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh
jumlah penghasilan (pembayaran) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, tidak termasuk:
Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh
penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan,
berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
1. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
2. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk
selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
3. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu
penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah
dikeluarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.
...Ketentuan di atas tidak berlaku untuk imbalan jasa katering
(catering atau tata boga). Artinya, khusus untuk jasa katering,
yang menjadi DPP adalah seluruh nilain tagihan yang meliputi
tagihan atas jasa maupun pengadaan barang (material)...
Untuk mempermudah penjelasan yang dimaksud oleh SE-53/PJ/2009
tersebut, misalkan PT ABC menggunakan jasa outsourcing tenaga
satuan pengamanan (satpam) dari PT XYZ. Jumlah satpam yang
ditempatkan di PT ABC sebanyak 2 orang dengan gaji masing-masing
satpam sebesar Rp 1.500.000,00. Pada bulan Maret 2013 lalu, sesuai
permintaan konsumennya, PT XYZ melengkapi kedua satpam tersebut
dengan airsoft gun (pistol mainan) lengkap dengan peluru karetnya.
Kedua senjata mainan itu dibeli oleh PT XYZ.
Pada awal bulan April 2013, PT XYZ menyampaikan tagihan
(invoice) dengan rincian: gaji satpam Rp 3.000.000,00; pembelian
airsoft gun Rp 2.000.000,00 dan management fee Rp 500.000,00. Total
yang ditagihkan Rp 5.500.000,00.
Menurut SE-53/PJ/2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto dalam
ilustrasi di atas adalah Rp 500.000,00 yaitu sebesar management
fee-nya saja. Akan tetapi, masih menurut SE-53/PJ/2009, agar dapat
dipotong PPh Pasal 23 dari fee-nya saja, maka PT XYZ harus
melengkapi tagihannya (invoice) dengan cara melampirkan:
1. Kontrak kerja kedua satpam tersebut dan daftar pembayaran
gaji yang dibayarkan kepada satpam tersebut. Jika tidak, maka nilai
gaji Rp 3.000.000,00 ikut menjadi DPP yang harus dipotong PPh Pasal
23; dan
2. Faktur, invoice, Faktur Pajak (jika ada) atas pembelian
airsoft gun. Jika tidak, maka nilai pembelian airsoft gun Rp
2.000.000,00 ikut menjadi DPP yang harus dipotong PPh Pasal 23.
Banyak yang berpendapat bahwa syarat yang diajukan oleh
SE-53/PJ/2009 itu dalam praktiknya sangat sulit untuk dipenuhi.
Sebagai contoh misalnya sebuah bengkel perbaikan mobil. Saat
melakukan perbaikan terhadap sebuah mobil, misalnya ada spare-parts
mobil yang diganti.
Menurut SE Dirjen Pajak tersebut, tagihan atas penggantian
spare-parts mobil tidak dipotong PPh Pasal 23 dengan syarat si
bengkel tadi menyerahkan bukti-bukti pembelian spare-parts mobil
tersebut kepada konsumennya. Lalu bagaimana jika bengkel melakukan
pembelian spare-parts mobil tersebut dalam partai besar (satu kali
pembelian) dan hanya menggunakan satu faktur penjualan? Dapatkah
faktur penjualan spare-parts milik bengkel itu dipecah-pecah agar
biaya penggantian spare-parts tidak ikut dipotong PPh Pasal 23 oleh
konsumen?
Saat Terutang
PPh Pasal 23 atas imbalan jasa terutang dan harus dipungut pada
bulan pembayaran atau bulan diakuinya utang dan biaya, mana yang
terjadi lebih dahulu. Jika misalnya pada bulan April 2013 imbalan
atas jasa tersebut sudah diakui sebagai biaya (atau utang), maka
PPh Pasal 23 sudah dinyatakan terutang pada bulan April 2013
meskipun pada bulan itu belum ada pembayaran. Dengan demikian, PPh
Pasal 23 harus dipotong paling lambat pada tanggal 30 April 2013
(tanggal yang tercantum dalam Bukti Potong PPh Pasal 23 maksimal
tanggal 30 April 2013).
Saat Penyetoran & Pelaporan
PPh Pasal 23 yang sudah dipotong dalam suatu bulan (Masa Pajak)
harus disetorkan ke negara paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (bulan) yang
bersangkutan. Sementara pelaporannya dilakukan dengan menyampaikan
SPT Masa PPh Pasal 23, paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh)
bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Apabila tanggal penyetoran dan pelaporan tersebut jatuh tepat
pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka
penyetoran dan pelaporan SPT dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hari libur nasional
termasuk juga: 1) hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan 2) cuti bersama
secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah [Pasal 3 dan Pasal
8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.03/2007].
Misalkan saja PT ABC pada tanggal 25 April 2013 menerima invoice
jasa konsultansi dari PT XYZ. Pada saat itu PT ABC langsung
membukukan invoice tadi sebagai biaya dan utang yang masih harus
dibayar. Pembayaran atau pelunasan terhadap invoice tersebut
dilakukan pada awal bulan Mei 2013.
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU PPh dan Pasal 15
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, PPh Pasal 23 atas jasa
konsultansi tersebut terutang pada bulan April 2013. PT ABC harus
memotong dan menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23 paling lambat
pada tanggal 30 April 2013;
2. Selanjutnya PT ABC wajib menyetorkan PPh Pasal 23 tersebut
paling lambat pada tanggal 10 Mei 2013. Penyetoran dilakukan secara
bersamaan dengan PPh Pasal 23 lainnya yang terutang di bulan April
2003;
3. Tugas terakhir PT ABC adalah melaporkan PPh Pasal 23 tersebut
dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak April 2013. SPT ini harus
disampaikan (baca: dilaporkan) ke kantor pajak paling lambat pada
tanggal 20 Mei 2013.
--ooOoo--
