Powerpoint Hukum Pemerintahan Daerah

8/18/2019 Powerpoint Hukum Pemerintahan Daerah

http://slidepdf.com/reader/full/powerpoint-hukum-pemerintahan-daerah 1/46

I Nym. Ngurah Suwarnatha, S.H.,LL.M

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari.SH.,MH



Arti dan Istilah

A. Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah ataularangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu

masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggotamasyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkantindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. (E.Utrecht)

Unsur-Unsur Hukum :) !umpulan peraturan

") #erintah

$) %arangan

&)'anksi bagi yang melanggar



Arti dan Istilah

. #emerintahan

C.F. Strong : enjelaskan pemerintahan

dalam arti luas sebagai akti*itas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekuti+, legislati+ dan yuridisdalam upaya mencapai tujuan sebuah

negara. alam arti yang sempit, beliaumengungkapkan baha pemerintahanmerupakan segala bentuk kegiatan badanpublik dan hanya terdiri dari badan eksekuti+.



Arti dan Istilah

. aerah

!esatuan masyarakat hukum yang mempunyai :

. batas ilayah tertentu". berenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat

$. atas prakarsa sendiri



Arti daerah otonom dan

pemerintahan daerahA. aerah /tonom

aerah otonom adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas-batas ilayah,

yang berenang mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkanaspirasi masyarakat dalam sistem 0!1I.

unsur-unsur daerah otonom yaitu:

) Unsur (elemen) batas ilayah

") Unsur (elemen) pemerintahan

$) Unsur asyarakat



. #emerintahan aerah#emerintahan aerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah

dan dean perakilan rakyat daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip 0egara !esatuan 1epublik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

asar 0egara 1epublik Indonesia 2ahun 3&4.asas otonomi: prinsip dasar penyelenggaraan

#emerintahan aerah berdasarkan /tonomi

aerah



Hukum #emerintahan aerah: !umpulanperaturan baik tertulis maupun tidak tertulisyang mengatur penyelenggaraanpemerintahan dari suatu kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batasilayah tertentu yang berhak mengatur danmengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat



a. A'A1 HU!U

• UU 0egara 1epublik Indonesia 2ahun 3&4

• UU 0o. $" tahun "55& tentang #emerintahan aerah

• UU 0o. "$ tahun "5& tentang #emerintahan aerah

• ## 0o. " tahun "5& tentang #emerintahan aerah

• UU 0o. 3 tahun "54 tentang #erubahan !edua AtasUndang-Undang 0omor "$ tahun "5& tentang

#emerintahan aerah.• UU 0o. $$ tahun "55& tentang #erimbangan !euangan

#usat dan aerah.



A'A'-A'A' #E06E%E077A1AA0 #EE1I02AH

a.Asas kepastian hukum

b.Asas tertib penyelenggaraan negarac.Asas keterbukaan

d.Asas proporsionalitas

e.Asas pro+esionalitas

+. Asas akuntabilitas

'elain asas-asas tersebut diatas, dalam UU#emerintahan daerah juga mengenal asas

kepentingan umum, asas e+ekti+, dan asase8sien. 'elain itu terdapat pula asasdesentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asastugas pembantuan.



#EE1I02AH A0

#EE1I02AHA0 AE1AHA. #EE1I02AH

• #emerintah 9 organalat atau aparat

yang menjalankan pemerintahan• #emerintah :

- %uas (in the broad sense) 9 semua alatkelengkapan negara

- 'empit (in the narrow sense) 9 kekuasaaneksekuti+



. #emerintahan

• #emerintahan 9 bestuurvoering 9pelaksanaan tugas pemerintah

• #emerintahan sbg fungsi (bestuur als functie)9 melaksanakan tugas" pemerintahan

• #emerintahan sbg organisasi (bestuur alsorgaan) 9 mempelajari ketentuan" susunanorganisasi, termasuk di dalamnya +ungsi,penugasan, keenangan, dan keajibanmasing" departemen, badan, dinas daninstansi pemerintahan



#E07E12IA0#EE1I02AH#emerintah adalah organisasi yang memiliki

kekuasaan untuk membuat dan menerapkanhukum serta undang-undang di ilayahtertentu.

#emerintah merupakan kegiatan yangterorganisir mengenai rakyat penduduk di

ilayah negara itu yang berdasarkan kepadadasar negara dan bersumber kepadakedaulatan untuk mencapai tujuan rakyatpenduduk di ilyah itu sendiri.



#emerintah adalah organisasi yangmempunyai kekuatan besar dalam suatu

negara, mencakup urusan masyarakat,teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangkamencapai tujuan negara.

#engertian pemerintah memiliki kaitan yang

sangat erat dengan istilah #emerintahan.!arena #emerintah dan #emerintahan adalahdua hal yang sangat dekat.



#EE1I02AHA0

Mnurut !.Ma" Ivr #7o*erment is the organi;ation o+ men underauthority...ho men can be go*erned.

(Pemerintahan adalah sebagai suatu

organisasi dari orang-orang yangmempunyai kekuasaan...bagaimanamanusia itu dapat diperintah)

$.S.% Simorang&ir

#emerintahan adalah sebagai organ (alat)negara yang menjalankan tugas (+ungsi)dan pengertian pemerintahan sebagai+ungsi daripada pemerintah.



Sya( Inu &n"ana

#emerintahan adalah ilmu yang mempelajaribagaimana melaksanakan pengurusan

(eksekuti+), pengaturan (legistlati+),kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan(baik pusat dengan daerah maupun rakyatdengan pemerintahnya) dalam berbagai

peristia dan gejala pemerintahan, secarabaik dan benar.Muh. )usnar*i

#emerintahan adalah segala urusan yang

dilakukan oleh negara dalammenyelenggarakan kesejahteraan rakyatnyadan kepentingan yang tidak hanyamenjalankan tugas eksekuti+ saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainya, termasuklegistlati+ dan yudikati+.



#E1EAA0 #EE1I02AH

A0 #EE1I02AHA0#emerintah merujuk kepada organ atau alat

perlengkapan, sedangkan pemerintahanmenunjukkan bidang tugas atau +ungsi.

alam arti sempit pemerintah hanyalahlembaga eksekuti+ saja. 'edangkan#emerintahan dalam arti sempit segala

kegiatan, +ungsi, tugas dan keajiban yangdijalankan oleh lembaga eksekuti+ untukmencapai tujuan negara.



#emerintah dalam arti luas, pemerintahmencakup aparatur negara yang meliputisemua organ-organ, badan-badan ataulembaga-lembaga, alat perlengkapan negarayang melaksanakan berbagai kegiatan untukmencapai tujuan negara (eksekuti+, legislati+dan yudisial). 'edangkan #emerintahan dalamarti luas adalah segala kegiatan yangterorganisir yang bersumber pada kedaulatandan kemerdekaan, berlandaskan pada dasarnegara, rakyat atau penduduk dan ilayahnegara itu demi tercapainya tujuan negara.



E'E021A%I'A'I,

E!/0'E021A'I A0 2U7A' #EA02UA0

E'E021A%I'A'I: #enyerahan Urusan#emerintahan oleh #emerintah #usat kepadadaerah otonom berdasarkan Asas /tonomi.(#asal angka UU "$"5&).

'egala eenang dan tanggung jaabmengenai urusan-urusan pemerintahansepenuhnya menjadi tanggung jaab daerah,

baik mengenai politik kebijaksanaan,perencanaan, dan pelaksanaannya maupunmengenai segi-segi pembiayaannya. #erangkatpelaksanaannya adalah perangkat daerahsendiri.



E!/0'E021A'I: pelimpahan sebagianUrusan #emerintahan yang menjadi

keenangan #emerintah #usat kepadagubernur sebagai akil #emerintah #usat,kepada instansi *ertikal di ilayah tertentu,danatau kepada gubernur dan bupatiali

kota sebagai penanggung jaab urusanpemerintahan umum.

2anggung jaab tetap berada di tanganpemerintah pusat.



2U7A' #EA02UA0: penugasan dari#emerintah #usat kepada daerah otonomuntuk melaksanakan sebagian Urusan

#emerintahan yang menjadi keenangan#emerintah #usat atau dari #emerintahaerah pro*insi kepada aerahkabupatenkota untuk melaksanakan sebagian

Urusan #emerintahan yang menjadikeenangan aerah pro*insi.

isal: kotamadya menarik pajak-pajaktertentu (pajak kendaraan), yang sebenarnya

menjadi urusan pemerintah pusat.



#EE1I02AHA0 #U'A2A0 #EE1I02AHA0AE1AH

#emerintah #usat adalah #residen 1epublikIndonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan negara 1epublik Indonesia yangdibantu oleh akil presiden dan menteri

sebagainama dimaksud dalam UU 01I 2ahun 3&4(#asal angka UU 0o "$"5&)

#emerintahan aerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

dean perakilan rakyat daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipnegara kesatuan republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam UU 01I 2ahun 3&4 (#asal angka " UU 0o "$"5&)



#emerintah daerah adalah kepala daerahsebagai unsur penyelenggara #emerintahan

aerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi keenangandaerah otonom. (#asal angka $ UU 0o"$"5&).

Urusan #emerintahan adalah kekuasaanpemerintahan yang menajdi keenangan#residen yang pelaksanaannya dilakukan olehkementerian negara dan penyelenggara

pemerintahan daerah untuk melindungi,melayani, memberdayakan, danmensejahterakan masyarakat. (#asal angka4 UU 0o "$"5&).

/t i h d l h h k d



/tonomi aeah adalah hak, eenang, dankeajiban daerah otonom untuk mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem

0egara !esatuan 1epublik Indonesia. (#asal angka = UU 0o "$"5&).

Asas /tonomi adalah prinsip dasarpenyelenggaraan #emerintahan aerah

berdasarkan /tonomi aerah. (#asal angka >UU 0o "$"5&).

aerah /tonom yang selanjutnya disebut daerahadalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas ilayah yang berenangmengatur dan mengurus urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem 0!1I. (#asal angka " UU 0o"$"5&).



?ilayah administrati+ adalah ilayah kerjaperangkat #emerintah #usat termasuk

7ubernur sebagai akil #emerintah #usatuntuk menyelenggarakan Urusan#emerintahan yang menjadi keenangan#emerintah #usat di aerah dan ilayah kerja

7ubernur dan upati?alikota dalammelaksanakan urusan pemerintahan umum diaerah. (#asal angka $ UU 0o "$"5&).



Urusan #emerintahan ?ajib adalah Urusan#emerintahan yang ajib diselenggarakanoleh semua daerah. (#asal angka & UU 0o"$"5&).

Urusan #emerintahan #ilihan adalah Urusaan#emerintahan yang ajib diselenggarakan

oleh daerah sesuai dengan potensi yangdimiliki aerah. (#asal angka 4 UU 0o"$"5&).

@orum !oordinasi #impinan di aerah yang

selanjutnya disebut @orkopimda adalah +orumyang digunakan untuk membahaspenyelenggaraan urusan pemerintahanumum. (#asal angka UU 0o "$"5&).



U1U'A0 #EE1I02AHA0Urusan #emerintahan terdiri dari : (#asal 3 UU 0o.

"$ 2ahun "5&)

.Urusan #emerintahan absolut : urusan#emerintahan yang sepenuhnya menjadi

keenangan #emerintahan #usat.".Urusan #emerintahan konkruen: Urusan

#emerintahan yang dibagi antara #emerintah #usatdan aerah pro*insi dan aerah kabupatenkota.

(urusan #emerintahan konkruen yang diserahkan kedarah menajdi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

$.Urusan #emerintahan Umum : Urusan pemerintahanyang menjadi keenangan #residen sebagai kepalapemerintahan.



U1U'A0 #EE1I02AHA0A'/%U2#olitik luar negeri

#ertahanan

!eamanan 6ustisi

oneter dan 8skal nasional

agama



U1U'A0 #EE1I02AHA0!/0!1UE0Urusan #emerintahan ?ajib: Urusan

pemerintahan yang berkaitan dengan#elayanan asar dan urusan pemerintahan

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.(%ihat ketentuan #asal dan " UU 0o. "$tahun "5&)

Urusan #emerintahan #ilihan (#asal " ayat($) UU 0o. "$ tahun "5&)



U1U'A0 #EE1I02AHA0UU#embinaan aasan kebangsaan dan ketahanan

nasional dalam rangka memantapkan

pengamalan #ancasila, pelaksanaan UU 01I

tahun 3&4, #elestarian hineka 2unggal Ikaserta pemeritahanan dan pemeliharaankeutuhan 0!1I

#embinaan persatuan dan kesatuan bangsa

#embinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku,umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna

meujudkan stabilitas keamanan lokal , regional

dan nasional.

#enanganan konBik sosial sesuai ketentuan



#enanganan konBik sosial sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan

koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi

pemerintahan yang ada di ilayah aerahpro*insi dan aerah kabupatenkota untukmenyelesaikan permasalahan yang timbuldengan memperhatikan prinsip demokrasi, hakasasi manusia, pemerataan, keadilan,keistimeaan dan kekhususan, potensi sertakeanekaragaman aerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganC

#engembangan kehidupan demokrasiberdasarkan #ancasilaC dan

#elaksanaan semua Urusan #emerintahanyang bukan merupakan keenangan aerah

dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Dertikal.



@U07'I #EE1I02AHA0 AE1AH

erbeda dengan penyelenggaraan pemerintahandi pusat yang terdiri atas lembaga eksekuti+,legislati+, dan yudikati+, penyelenggaraan#emerintahan aerah dilaksanakan oleh #1 dankepala daerah. engan demikian maka #1 dankepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar

yang mempunyai +ungsi yang berbeda. #1mempunyai +ungsi pembentukan #erda (legislasi),anggaran dan pengaasan, sedangkan kepaladaerah melaksanakan +ungsi pelaksanaan atas

#erda dan kebijakan aerah. alam mengatur danmengurus Urusan #emerintahan yang menjadikeenangan aerah tersebut, #1 dan kepaladaerah dibantu oleh #erangkat aerah.



/2/0/I AE1AH#asal ayat (") dan ayat (4) Undang-Undang

asar 0egara 1epublik Indonesia 2ahun 3&4menyatakan baha #emerintahan aerahberenang untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan #emerintahan menurut Asas/tonomi dan 2ugas #embantuan dan diberikanotonomi yang seluas-luasnya.

#emberian otonomi yang seluas-luasnya

kepada aerah diarahkan untuk mempercepatterujudnya kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.



i samping itu melalui otonomi luas, dalamlingkungan strategis globalisasi, aerahdiharapkan mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan, keadilan, keistimeaan dankekhususan serta potensi dan keanekaragamanaerah dalam sistem 0egara !esatuan 1epublikIndonesia.

#ada hakikatnya /tonomi aerah diberikankepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakathukum yang diberi keenangan untuk mengaturdan mengurus sendiri Urusan #emerintahan yang

diberikan oleh #emerintah #usat kepada aerahdan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepaladaerah dan #1 dengan dibantu oleh #erangkataerah.

alam melaksanakan Urusan #emerintahan yang



alam melaksanakan Urusan #emerintahan yangmenjadi keenangan aerah, kepala daerah dan#1 selaku penyelenggara #emerintahanaerah membuat #erda sebagai dasar hukum

bagi aerah dalam menyelenggarakan /tonomiaerah sesuai dengan kondisi dan aspirasimasyarakat serta kekhasan dari aerah tersebut.#erda yang dibuat oleh aerah hanya berlaku

dalam batas-batas yurisdiksi aerah yangbersangkutan. ?alaupun demikian #erda yangditetapkan oleh aerah tidak boleh bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya sesuai denganhierarki peraturan perundang-undangan.

%angkah akhir untuk memperkuat /tonomiaerah adalah adanya mekanisme pembinaan,pengaasan, pemberdayaan, serta sanksi yang

jelas dan tegas.



#E07E12IA0 /2/0/I AE1AH E0U1U2#A1A AH%IMnurut Atng Syarifu**in

/tonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapibukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatasatau kemandirian itu terujud pemberian kesempatan yang

harus dapat dipertanggungjaabkan.

Mnurut Syarif Salh

/tonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintahdaerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang

diperoleh dari pemerintah pusat.

Mnurut Mariun

/tonomi daerah adalah kebebasan (keenangan) yang

dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan merekauntuk membuat inisiati+ sendiri dalam rangka mengelola danmengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya

sendiri. /tonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapatberbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#1I0'I# #1I0'I# /2/0/I AE1AH



#1I0'I#-#1I0'I# /2/0/I AE1AH(secara umum lama)#rinsip otonomi seluas-luasnya artinya daerah

berenang mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-undang (misalnya selain bidang-bidang politik luarnegeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan8skal nasional, serta agama).

#rinsip otonomi nyata adalah baha untukmenangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas,eenang dan keajiban yang senyatanya telah adaserta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai

potensi serta kekhasan daerah.#rinsip otonomi bertanggung jaab adalah otonomi

yang penyelenggaraannya benar-benar sejalandengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

#1I0'I#-#1I0'I# /2A ( UU 0/ "$ 2AHU0



#1I0'I#-#1I0'I# /2A ( UU 0/. "$ 2AHU0"5&)Akuntabilitas :penanggungjaab penyelenggaraan suatu

Urusan #emerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannyadengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yangditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan#emerintahan.

E8siensi : penyelenggara suatu Urusan #emerintahanditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya gunayang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Eksternalitas: penyelenggara suatu Urusan #emerintahanditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauandampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan#emerintahan.

!epentingan strategis nasional: penyelenggara suatuUrusan #emerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangandalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa,menjaga kedaulatan 0egara, implementasi hubungan luarnegeri, pencapaian program strategis nasional danpertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan..



@aktor-+aktor yang

mempengaruhipelaksanaan otonomi

daerah

!emampuan 'umber aya anusia

Aparatur pemerintah daerah

'truktur /rganisasi!euangan

AA1A0 2E/1I U1U'A0 1UAH



AA1A0 2E/1I U1U'A0 1UAH 2A077A AE1AH

. 2E/1I U1U'A0 1UAH 2A077A A2E1II%

alam teori ini, tugas pemerintahan daerah ditetapkan satupersatu secara limitati+ atau terinci. iluar dari tugas yang telahditentukan, merupakan urusan pemerintahan pusat. 'istem inilebih banyak dianut oleh negara-negara Anglo 'aFon, terutamaInggris dan Amerika 'erikat. Gara ini kurang begitu Beksibel,karena setiap perubahan tugas dan eenang aerah baikyang bersi+at pengurangan maupun penambahan harus

dilakukan melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit.'istemini pernah dianut oleh 0egara 1epublik Indonesia pada saatberlakunya UU 0o. "" tahun 3& dan 'taatblad Indonesiatimur no. && tahun 345.

'elain itu dalam buku karangan 'ujamto, dikatakan bahadalam teori urusan rumah tangga materiil pemerintah #usatdan aerah ada perincian tugas yang diterapkan dalamundang-undang pembentukan daerah tersebut. 'istem ini

disebut juga dengan de drie Kringenlereer, karena dengan

mudah dipisahkan kategori urusan sesuai dengan tingkatandaerah yang ada.

". 2E/1I U1U'A0 1UAH 2A077A @/1A%



". 2E/1I U1U'A0 1UAH 2A077A @/1A%

alam sistem ini, urusan yang termasuk dalamurusan rumah tangga daerah tidak secara a prioriditetapkan dalam atau dengan undang-undang.

aerah boleh mengatur dan mengurus segalasesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya,asal saja tidak mencakup urusan yang telah diaturdan diurus oleh #emerintah #usat atau #emerintah

aerah yang lebih tinggi tingkatannya. adi urusan yang telah diatur dan diurus oleh

pemeritah #usat dan #emerintah aerah yanglebih tinggi tingkatannya tidak boleh diatur dan

diurus lagi oleh aerah. engan kata lain, urusanrumah tangga daerah dibatasi oleh peraturanperundang-undangan yang lebih tinggitingkatannya.



alam sistem ini urusan-urusan yangtermasuk ke dalam urusan rumah tangga

daerah boleh mengatur dan mengurus segalasesuatu yang dianggap berman+aat bagidaerahnya sepanjang belum tidak diatur olehdaerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Artinya baha kepentingan itu akan lebihberhasil bila diselenggarakan oleh #usat atauaerah, tegasnya +aktor daya guna dan hasilguna yang menjadi ukurannya.

$. 2E/1I U1U'A0 1UAH 2A077A 1II%



$. 2E/1I U1U'A0 1UAH 2A077A 1II%

'istem ini mengambil jalan tengah diantara duaajaran diatas yaitu dengan atau dalam bentukpenunjukan oleh #usat, urusan tertentu dalam

Undang-Undang #embentukan suatu aerah, dansetiap saat jumlah urusan-urusan tersebut akanbisa ditambah atau dikurangi sesuai dengankemampuan dan keadaan daerah tersebut.

penyerahan urusan atau tugas dan keenangankepada daerah didasarkan pada +aktor yangnyata atau riil, sesuai dnegan kebutuhan dankemampuan yang riil dari daerah maupun

#emerintah #usat serta pertumbuhan kehidupanmasyarakat yang terjadi karena pemeberiantugas dan keajiban serta eenang inididasarkan pada keadaan yang riil di dalammasyarakat

kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah



kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah

baha tugas atau urusan yang selama inimenjadi eenang #emerintah #usat dapat

diserahkan kepada #emerintah aerah dengan

melihat dengan melihat kemampuan dankeperluannya untuk diatur dan diurus sendiri.

'ebaliknya, tugas yang kini menjadi eenangdaerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang

perlu dapat diserahkan kembali kepada#emerintah #usat atau ditarik kembali dari

daerah.

'istem ini dianut oleh 0egara 1epublik Indonesia

semasa berlakunya UU 0o. 2ahun 34>,#enetapan #residen 0o. = 2ahun 343

(disempurnakan) dan #en#res 0o. 4 tahun 3=5(disempurnakan), dan UU 0o. tahun 3=4.



AE1AH I I0/0E'IA

. A'A'-A'A' UU #EE1I02AHA0 6A07 AI!:

(UU 0/. " 2AHU0 333)!E#A'2IA0 HU!U

2E12I #E06E%E077A1A 0E7A1A

!E#E02I07A0 UU

!E2E1U!AA0

#1/#/1'I/0A%I2A'

A!U02AI%I2A'

E@I'IE0'IE@E!2IDI2A'

!EAI%A0

". #EA7IA0 U1U'A0 #EE1I02AHA0 ('UAH

IE%A'!A0)



$. #E1A2U1A0 AE1AH A0 #E1A2U1A0!E#A%A AE1AH

#eraturan aerah yang selanjutnya disebut#erda atau yang disebut dengan nama lainadalah #erda #ro*insi dan #erda!abupaten!ota. (#asal angka "4 UU 0/ "$

2AHU0 "5&)#eraturan !epala aerah yang selanjutnya

disebut #erkada adalah peraturan gubernurdan peraturan bupatiali kota. . (#asal

angka "= UU 0/ "$ 2AHU0 "5&)



Documents

Powerpoint Hukum Pemerintahan Daerah