8

BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangMenurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2007) angka kematian ibu (AKI) di Indonesia adalah 265 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu penyebabnya adalah partus lama, yakni sekitar 5% (WHO,2005). Angka ini masih termasuk yang tertinggi di banding negara Asean yang lain. Tingginya AKI ini masih menunjukkan derajat kesehatan yang belum baik. Sedangkan di Medan AKI sebesar 110 per 100.000 kelahiran hidup (BPS,2006). Salah satu penyebab kematian tersebut adalah partus lama, yang seharusnya dapat dicegah dengan penanganan yang adekuat, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam pertolongan persalinan. Seiring dengan itu, perlu pula dilakukan terobosan demi terobosan, menggunakan teknologi tepat guna, meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kesehatan yang kompeten dan memberlakukan kebijakan baru dengan meninjau kembali kebijakan yang telah lewat.1,2,3,4Salah satu terobosan yang diajukan pada tulisan ini adalah penggunaan partograf yang baru (WHO yang dimodifikasi) dalam lingkup Puskesmas dan lapangan pekerjaan tenaga penolong persalinan (bidan). Peranan bidan sebagai salah satu unsur dalam sistem pelayanan Obstetri di Indonesia, khususnya pada tingkat pelayanan kesehatan primer yang tidak diragukan lagi. Wewenang bidan dalam melaksanakan tugasnya tercantum dalam peraturan Menteri kesehatan RI no.363 / MENKES / IX / 1980. Dikota-kota besar sekitar 45-80 pertolongan persalinan masih dilakukan oleh paramedis dan bidan. Hal ini tentunya akan membawa konsekuensi dan risiko yang besar pula dalam rangka menurunkan angka kematian / kesakitan ibu dan anak. Oleh karena itu pengetahuan dan keterampilan bidan merupakan bekal yang mutlak diperlukan dalam pertolongan persalinan. Karena bidan merupakan ujung tombak dari keberhasilan pemerintah dalam menurunkan AKI di Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPM) 2004-2009 menetapkan sasaran pencapaian AKI sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) menetapkan AKI pada tahun 2015 harus menjadi 2/3 dari keadaan tahun 2000, yaitu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Program MAKING PREGNANCY SAFER (MPS) menuju Indonesia sehat 2010 dalam menurunkan kesakitan dan kematian ibu, yang dimulai dari tahun 1990 menjadi sebesar 75% pada tahun 2015. Prioritas penanganan AKI difokuskan pada skill birth attendance, diharapkan semua kelahiran dibantu oleh tenaga terampil dengan target (80%) pada tahun 2005, (85%) pada tahun 2010, dan (90%) pada tahun 2015 (Oluwole, 2004). Untuk menjamin kelangsungan hidup ibu dan bayi, bidan harus menerapkan Asuhan Persalinan Normal (APN) sebagai dasar dalam melakukan pertolongan persalinan.5,6,7,8Melihat permasalahan yang kita hadapi dalam upaya mempercepat penurunan AKI dan AKB termasuk AKN yang begitu kompleks maka diperlukan upaya yang lebih keras dan dukungan komitmen dari seluruh stakeholder baik Pusat maupun daerah, seperti dukungan dari organisasi profesi dan seminat, masyarakat dan swasta serta LSM baik nasional maupun internasional. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan untuk mempercepat penurunan AKI dan AKN melalui penanganan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi di tingkat pelayanan dasar adalah melalui Upaya melaksanakan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).9

1.2.TujuanTujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk lebih mengerti dan memahami tentang pelayanan Puskesmas PONED serta penerapannya dalam penelitian dan untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior (KKS) di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara.

1.3.ManfaatMakalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca khususnya yang terlibat dalam bidang medis dan masyarakat secara umumnya agar dapat lebih mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai pelayanan Puskesmas PONED.

BAB 2PEMBAHASAN2.1. Pengertian Secara dasar, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Manakala PONED pula adalah Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.9Pelayanan Puskesmas PONED ini bertujuan untuk untuk menghindari rujukan yang lebih dari 2 jam dan untuk memutuskan mata rantai rujukan itu sendiri. Selain itu, Puskesmas PONED ini juga mempunyai fungsi sebagai sub senter rujukan, di mana melayani sekitar 50.000-100.000 penduduk dan juga jarak tempuh dari lokasi pemukiman ke Puskesmas mampu PONED paling lama 1 jam, karena waktu pertolongan hanya 2 jam untuk kasus perdarahan.9

2.2 Kriteria Hal di bawah ini adalah kriteria-kriteria khusus untuk Puskesmas PONED9: I. Mempunyai Tim inti yang terdiri atas Dokter, Perawat dan Bidan sudah dilatih PONED, bersertifikat dan mempunyai kompetensi PONED, serta tindakan mengatasi kegawat-daruratan medik umumnya dalam rangka mengkondisikan pasien emergensi/komplikasi siap dirujuk dalam kondisi stabil.II. Mempunyai cukup tenaga Dokter, Perawat dan Bidan lainnya, yang akan mendukung pelaksanaan fungsi PONED di Puskesmas/ Fasyankes tingkat dasar.III. Difungsikan sebagai Pusat rujukan antara kasus obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi, dalam satu regional wilayah rujukan kabupaten.IV. Puskesmas telah mempunyai peralatan medis, non medis, obat-obatan dan fasilitas tindakan medis serta rawat inap, minimal untuk mendukung penyelenggaraan PONED.V. Kepala Puskesmas mampu PONED sebagai penanggungjawab program harus mempunyai kemampuan manajemen penyelenggaraan PONED.VI. Puskesmas mampu PONED mempunyai komitmen untuk menerima rujukan kasus kegawat-daruratan medis kasus obstetri dan neonatal dari Fasyankes di sekitarnya.VII. Seluruh petugas Puskesmas mampu PONED melakukan pelayanan dengan nilai-nilai budaya: kepuasan pelanggan adalah kepuasan petugas Puskesmas, berkomitmen selalu memberi yang terbaik, memberi pelayanan dengan hati (dengan penuh rasa tanggung jawab untuk berkarya dan berprestasi mandiri bukan karena diawasi), peduli pada kebutuhan masyarakat, selalu memberikan yang terbaik pada setiap pelanggan.

2.3 Sarana dan PrasaranaRuangan tempat persalinan minimal berukuran 3x3 m, tempat tidur minimal 2 buah,ventilasibaik, suasana aseptic. Tersedia WC,kamar mandi, dan tersedia air bersih. Harus tersedia Kit Puskesmas PONED, dan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) emergensi obstetri & neonatal. Juga harus tersedia ambulans untuk melakukan prosesrujukan sewaktu waktu dibutuhkan.10

2.4 Contoh PelayananBerikut adalah contoh-contoh pelayanan yang ditangani oleh Puskesmas PONED10: Pemantauan kemajuan persalinan Pengendalian Infeksi Kegawatdaruratan medik maternal neonatal Perdarahan pada kehamilan muda Perdarahan post partum Hipertensi dalam kehamilan dan pre-eklampsia/eklampsia Persalinan macet Ketuban pecahsebelum waktunya, dan sepsis Infeksinifas Asfiksia pada bayi baru lahir (BBL) Gangguan nafas padaBayi BBL Bayi berat lahir rendah (BBLR) Hipotermi pada BBL Hipoglikemi pada BBL Ikterus/hiperbilirubinemia neonatus Kejang pada neonatus Infeksineonatus Stabilisasi, rujukan dan transportasi BBL

2.5 Sistem Rujukan dalam Pelayanan Puskesmas PONEDSebagaimana disebutkan dalam pengertian, sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap kasus penyakit atau masalah kesehatan baik secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horisontal dalam arti unit-unit yang setingkat kemampuannya.9Kasus yang dirujuk ke Puskesmas mampu PONED, kemungkinan berasal dari9:a. Rujukan masyarakat:1) Datang sendiri sebagai pasien perorangan atau keluarga2) Diantar/dirujuk oleh kader Posyandu, Dukun Bayi, dan lainnya 3) Dirujuk dari institusi masyarakat, seperti Poskesdes, Polindes, dll.b. Rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama dari wilayah kerja Puskesmas mampu PONED , antara lain dari: 1) Unit rawat jalan Puskesmas, Puskesmas pembantu/keliling.2) Praktek dokter atau bidan mandiri 3) Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama lainnyac. Rujukan dari Puskesmas sekitar

BAB 3KESIMPULAN Pelayanan puskesmas PONED lebih dipandang sebagai pekerjaan rutinitas karena pemberi pelayanan PONED belum mampu memahami tujuan pelayanan dengan baik serta tidak adanya dukungan reward antara lain insentif yang cukup. Sistem pendukung pelayanan puskesmas PONED cukup bagus dalam hal fasilitas dan sarana pelayanan puskesmas, namun regulasi pemerintah dalam pendampingan dan monitoring pelayanan puskesmas PONED belum maksimal sehingga kemampuan dan keinginan sumber daya manusia yang telah terlatih PONED tidak maksimal digunakan. Ketersediaan pelayanan puskesmas PONED, yang tersedia alatnya dengan lengkap, obat dengan baik, dan ketersediaan infrastruktur baik hanya satu puskesmas. Ketersediaan sarana dan prasrana tidak tersedia baik, hal ini karena jarangnya kasus komplikasi obstetri dan neonatus yang ditangani sehingga obat dan alat kadaluarsa serta rusak. Pengelolaan rujukan kasus emergency obstetri dan neonatal di puskesmas PONED belum berjalan dengan baik sesuai dengan kasus, cenderung karena adanya tekanan wajib menurunkan AKI-AKB para bidan lebih memilih melakukan rujukan dini dibandingkan dengan kolaborasi dengan dokter dengan melakukan pelayanan emergensi dasar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hariadi R. Pemakaian partogram untuk keselamatan ibu dan bayi dalam persalinan. Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia 1992 : 290 98.

2. Ajzen I, Theory of planned behavior, 1991. Available from: http://people.umass.edu/aizen/tpb.html. Read on September 2007.

3. WHO. The Partograph. A Manegerial tool for the prevention of prolonged labour. The world health oranganization maternal and child health unit, division of family health, Geneva, 2004.

4. Saifuddin A. Kematian ibu di Indonesia, dapatkah kita mencapai MDGs 2015? Dalam: Majalah Obstetri dan ginekologi Indonesia. 2006. 6-8

5. Nawangsari H, dkk. Hubungan penguasaan Kompetensi Asuhan Persalinan Normal (APN) dengan pengetahuan dan sikap bidan dalam pelaksanaan pertolongan persalinan normal di kabupaten Jombang, Jawa Timur. Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2009, 3-6.

6. Ahmad R.S. Peran petugas lini depan dalam proses persalinan. Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia 1996; vol. 20, 3.

7. Perencanaan dan Anggaran Program Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan Anak (KIBBLA) Medan, 2007.

8. Suzeta P H. Rancang bangun percepatan penurunan angka kematian ibu untuk mencapai sasaran millennium development goals. Jakarta, Mei 2007, 40 66.

9. Kementerian Kesehatan RI; Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED; 2013; Available from: http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-content/uploads/downloads/2014/03/PEDOMAN-PUSKESMAS-PONED-2013.pdf. Read on September 2013.

10. USAID Indonesia; Modul Program 1: Kebijakan Program Kesehatan Ibu dan Anak; 2011; Available from: http://manajemen-pelayanankesehatan.net/papua/images/materi/A2-1.pdf