Upload
vuongnga
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD JAWA TIMUR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2019-2024&
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.Ketua DPRD Jawa Timur
DASAR DAN SUMBER POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD JAWA TIMUR
Isu strategisdan dinamis
yang berkembang
di masyarakat
HasilPelaksanaan
kegiatanReses danKunjunganDapil DPRD
Aspirasimasyarakatberdasarkanaudiensi dandemonstrasi
Monitoring dan Evaluasi
terhadap hasilpelaksanaan
APBD danpembangunan
Hasil-hasilstudi
banding DPRD
ProvinsiJawa Timur
Tindaklanjut hasiltemuan BPK
Masukankelompok
pakar, tenaga ahli,
dll
Hasil telaahDPRD
terhadapdokumen
perencanaaneksekutif
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
RPJMD RKPD
5 Tahun 1 Tahun
TIDAK RANCU
- Pertama kalinya MusrenbangRPJMD dan Musrenbang RKPDdilaksanakan bersamaan
- Berdasarkan Permendagri nomor86 tahun 2017, maksud dantujuan Musrenbang RPJMD danMusrenbang RKPD berbeda,sejatinya memang dapatdisinergikan dengan efektivitasdan efisiensi
- Namun demikian, alasantersebut tidak boleh menguranginilai dan substansi masing-masing.
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
SasaranJanji PolitikGubernur/WakilGubernur Terpilih
tujuan
StrategiRPJMD ArahKebiajkan
KearifanLokal
Konsultasi DirjenBangdaKemendagri
Program pembangunan
Permendagri nomor 86 tahun 2017
Agar substansi-substansitersebut menjadiperhatian, agar
dokumen perencanaanini benar-benar menjadi
acuan pelaksanaanpembangunan Jawa
Timur 5 tahun kedepan.
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
- Penyajian data dan informasi pembangunan di Bab II perlu dipertajam denganmembandingkan kinerja Jawa Timur dengan daerah lainnya dan nasional, sehinggadiketahui posisi angka-angka capaian Jawa TImur dibandingkan daerah lain dannasional.
- Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah di Bab III, pada sub bab 3.3.1 menunjukkanTrend Pendapatan Daerah yang terus mengalami penurunan, dikarenakan komponen“Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah” belum dimasukkan. Tanpa adanyapenjelasan, hal ini menyebabkan gambaran mengenai kapasitas fiskal daerah kedepan tidak dapat diketahui.
- Indikator Tujuan RPJMD sebagaimana disajikan dalam Bab 5 juga masih kosong, sehingga tidak diketahui tingkat capaian yang ingin dituju.
- Tabel program Perangkat Daerah pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah di Bab 6 masih banyak yang kosong, sehingga belum dapat diketahuitarget, komitmen dan arah pembangunan untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD.
- Tabel Bab 7 juga masih banyak yang kosong, sehingga belum diketahui juga target dan komitmen Perangkat Daerah berdasarkan urusan
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
- Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana disajikan dalam Bab VIII hanya menyampaikancapaian tahun dasar 2018, masih belum dilengkapi dengan target tahun 2019 sampai tanun 2023. Mengingat bahwa target pembangunan lima tahun ke depan ini sangat penting dan bersifatperkiraan (forcasting), mestinya sudah dapat ditampilkan untuk menggambarkan bagaimanaupaya (effort) Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap ;a. Peningkatan kualitas SDM (IPM);b. Pembangunan ketentraman dan ketertiban umum serta harmoni sosial (Indeks Kesalehan
Sosial);c. Kesejahteraan Ekonomi (Laju Pertumbuhan Ekonomi);d. Penanganan terhadap permasalahan dasar di Jawa TImur (Persentase Penduduk Miskin);e. Penanggulangan Kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini);f. Komitmen terhadap reformasi birokrasi (Indeks Reformasi Birokrasi);g. Komitmen terhadap pembangunan demokrasi (Indek Demokrasi); danh. Pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat (Indeks Infrastruktur)
- Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan Indikator Sasaran RPJMD Jawa Timur 2019-2023 di Bab 8.2 juga masih menampilkan 6 target indikator saja, sedangkan sisanya 22 indikatormasih kosong, sehingga belum dapat diketahui kemana arah pengembangan 22 sasaranRPJMD.
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Optimalisasi Peran Provinsi sebagai Wakil Pemerintah (1)
• Optimalisasi peran provinsi sebagai wakil pemerintah pudat dalam halkoordinasi, integrasi, sinkronisasi serta perencanaan pembangunanProvinsi
• Penataan Kabupatan/Kota sesuai UU 23/2014, khususnya mengacu padaketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 35, dimana terdapat 5 (lima) Kota yang jumlah kecamatannya sudah tidak sesuai dengan ketentuanUndang-Undang (Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun dankota Batu)
Kota
• Penguatan Kewenangan Bakorwil dalam pelaksanaan pembangunan• Luas wilayah, budaya dan karakter masyarakat Jawa Timur menjadi alasan
urgensi penguatan peran BakorwilBakorwil
• Optimalisasi peran Kecamatan sebagai wakil pemerintahKecamatan
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Optimalisasi Peran Provinsi sebagai Wakil Pemerintah (2)
Pengembangan dan peningkatan Infrastruktur pendidikan SLTA/MA/SMK
Peningkatan Infrastruktur Kesehatan didaerah terpencil bahkan Rumahsakit Terapung
Perbaikan Infrastruktur Perhubungan, pariwisara serta sarana pertanian
“Integretad system” dalam perencanaan pembangunan.
Inovasi perencanaan pembangunan yang dapat “MengungkitPerekonomian” Jawa Timur misalkan pembangunan JembatanSuramadu, Pasar Puspa Agro meskipun sekarang puspa agro tidak seramaidulu akan tetapi pada awalnya sangat membantu mengungkitperekonomian masyarakat Jawa Timur.
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Paradigma pembangunan manusia yang sustainable;Meningkatkan Ekonomi, Menekan Kesenjangan
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
5,6
2015 2016 2017Jawa Timur 5,44 5,55 5,45Nasional 4,79 5,02 5,07
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional
0,380,380,390,390,400,40
0,41
0,41
0,42
20152016
2017
2015 2016 2017Jawa Timur 0,40 0,402 0,415Nasional 0,40 0,394 0,391
Rasio Gini Jawa Timur dan Nasional
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Potret Kemiskinan Kota-Desa Jawa Timur
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2015 2016 2017 2018
8,41 7,917,13 6,97
15,84 15,83 15,58 15,21
Persentase Kemiskinan Kota-Desa di Jawa Timur
Kota Desa
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
20152016
20172018
2015 2016 2017 2018Series2 12,28 11,85 11,2 10,58
Persentase Kemiskinan Jawa Timur
Pembangunan Kewilayahan (spasial development)MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Penduduk Miskin terbesar terdapat dibeberapa wilayah Madura (Kab. Sampangdan Sumenep) dan Tapal Kuda (Kab.Probolinggo dan Jember) serta wilayahKabupaten Malang
Penduduk miskin terendah ada di wilayahperbatasan Jateng (Kab. Pacitan, Magetan,Ponorogo, Trenggalek dan Tulungagung),sementara itu wilayah tapal kuda hanyakabupaten Situbondo.
Untuk wilayah perkotaan, semua masukdalam penduduk miskin rendah, hanya KotaSurabaya yang penduduk miskinnya cukuptinggi.
Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2018 (sumber: BPS Jatim)
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Petani
- Pertumbuhan sektor pertanian, 5 tahun terakhir mengalami stagnasi
(pada angka 1-2%)
- Pertanian merupakan sektor basis
- Karena itu, arah pembangunan 5 tahun kedepan harus memberikan
perhatian dan porsi yang lebihbesar pada Sektor pertanian
melalui
Revitalisasi lahan pertanian
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Sumber : BPS Jawa Timur
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2017
Kota Surabaya bersama Kota Malang dan KotaMadiun merupakan daerah dengan IPMberkategori “sangat tinggi”.
Kota Surabaya mempunyai IPM tertinggikarena Sarana dan prasarana kesehatan diSurabaya relatif lengkap,
Kota Malang dan Madiun, IPM tinggi karenadidukung dari segi pendidikan, Kota Malangmempunyai Harapan lama sekolah tertinggisedangkan Kota Madiun Rata-rata LamaSekolah tertinggi
Kab. Sampang satu satunya IPM Berkategorirendah, hal ini dikarenakan indeks kesehatandan indeks pendidikan yang cukup rendahserta factor budaya
Pembangunan SDM & Infrastruktur TerkonektingMUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Pembangunan SDM & Infrastruktur terkonekting
Peningkatan Kualitas SDM
Indeks Pendidikan, IndeksKesehatan dan Daya Beli
Desain Pendidikan Inkusi
Pendidikan Karakter danSpiritualitas
Sertifikasi SDM
Pendidikan Ketrampilan dan Skill melalui SMK dan BLK
Perluasan Lapangan Kerja
Intervensi kebijakan untukmendorong pembukaanlapangan kerja baru.
Pemberian insentif untukindustry, dengankemudahaan-kemudahankhusus.
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Penguatan UMKM Terdapar 6,8 juta UMKM, baru 3
% yang dapat bersaing di pasarMEA
UMKM menyerap 11 juta lebihTenaga Kerja Jawa Timur.
UMKM menyumbang 54 % PDRB
UMKM paling tahan menghadapi krisis.
Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Jalan
Menekan daerah-daerahtereksklusi (terpinggirkan)
Pemenuhan infrastruktur dasardaerah terpencil dan kepulauan(air, listrik, jalan, layananpendidikan, layanan kesehatan, dll)
Pembangunan SDM & Infrastruktur terkonektingMUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Revitalisasi Tata Ruang dan Wilayah
Dalam konteks Tata Ruang dan Wilayah, yang perlu dilakukan diantaranya adalah reklamasi wilayah pantai dan pesisir, serta reklamasi kawasan bertebing. Kedua wilayah geografis tersebut selama ini mengalami dampak paling pedih pada saat musim hujan. Wilayah tersebut sekaligus menjadi kawasan kantong kemiskinan, serta kawasan (desa) tertinggal.
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Pembangunan Inklusif untuk Mereduksi Potensi Radikalisme.
Memburuknya harmoni sosial yang salah satunya disebebkanoleh radikalisasi agama
Perlu pendekatan deradikalisasi tidak hanya melalui jalan represif (Densus 88 atau BNPT) maupun jalan persuasif (deradikalisme pemikiran), tetapi juga melalui pendekatan holistik yang meliputi inklusifitas pembangunan agar para penganut radikalisme keagamaan tersebut tidak melakukan resistensi
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Desain Pendidikan Inklusi
Di banyak daerah pedalaman dan terpencil, seperti anak –anak buruhperkebunan di Kabupaten Jember, anakburuh migran di Tulungagung dan Trenggalek, pekerja rumah rumah tangga dan anak serta anak yang dilacurkan di Surabaya, maupun anak-anak daerah kepulauan di Madura, yang mengalami keterpinggiran dari berbagai layanan sosial, baik pendidikan, kesehatan, kependudukan, serta layanan publik lainnya.
Perlu desain pendidikaninklusi, yang mengakomodasisemua anak-anak dari segalalapisan, terutama anak-anakyang tereksklusi(terpinggirkan), baik karenaketerbatasan ekonomi(kemiskinan) maupunketerbatasan fisik (anakdengan kebutuhankhusus/disable)
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
menekan Income Lost Selama 5-10 tahun terakhir APBD
Jatim mengalami peningkatanyang signifikan, baik dari sisipendapatan maupun belanja.
Tingkat kemandirian fiskal Jatimcukup tinggi
PR bersama kita adalah padatingkat perencanaan : bagaimana mendekatkan potensipendapatan dengan target pendapatan
Pusat Pertumbuhan Baru
Pemerintah harus dapat membukapusat-pusat pertumbuhan baru di daerah
Intensifikasi dan ekstentifikasisumber pendapatan lain
Kebijakan keuangan Daerah yang lebih inklusifMUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Elemen penting Kebijakan
Policies; isi kebijakan, goal kebijakan harusmerupakan jawaban problem rakyat
People; pelaksana dan sasaran kebijakan, pelaksana memahami isi dan tujuankebijakan, sasaran membutuhkan tujuankebijakan
Place; tempat, kebijakan bukan lahir dariruang hampa, yang terlepas dari tempatkebijakan dilaksanakan
Nawa Bhakti Satya harus benar-benar dilaksanakan sebagai janjipolitik gubernur dan wakilgubernur terpilih
Kebijakan dan program baru, haruslah tetapmempertimbangkan kebijakandan program lama yang sudah ada
Unsur Kearifan lokal harusmendapatkan perhatian
NAWA BHAKTI SATYA
Policies
People Place
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020
Terima Kasih
MUSRENBANG - RPJMD TAHUN 2019 - 2024 & RKPD TAHUN 2020