POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KULON PROGO

M A T E R I P R E S E N T A S I

DASAR HUKUM

• UU 6/2014

• PP 43 2014 Jo PP 47/2015 Jo PP 11/2019

• PP 60 2014 Jo PP 22 2015 Jo PP 8 2016

• Permendagri 114/2014

• Permendagri 44/2017

• Permendagri 20/2018

• Perda 4/2014 Jo Perda Nomor Tahun 2019

• Perbub Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa : 64/2018---DRAFT

• Perbub Penatausahaan Keuangan Desa : 21/2018---draft

• Perbub 11/2019 Daftar Kewenangan Desa

2

ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Membentuk Pemerintahan Desa Yang Profesional, Efisien Dan Efektif, Terbuka, Serta

Bertanggung Jawab;

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

UU 6/2014

• Demokratisasi politik : kewenangan (4kewenangan) dan sumber daya keuangan--DD

• Modernisasi kelembagaan Pemerintah Desa &Penguatan kemampuan teknokratik

• Peningkatan kualitas pelayanan dankesejahteraan masyarakat

ARAH KEBIJAKAN TEKNIS

❑ PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR (SDM& ORGANISASI)

❑ PENINGKATAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA

❑ PENINGKATAN KUALITAS REGULASI

❑ PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN :DIGITALISASI

❑ EVALUASI DAN PEMANTAUAN

❑ PENGUATAN PENGAWASAN APIP

10

15

15

1020

20

10

BOBOT ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

MANAJEMEN UMUMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDESA

TATA KELOLA PERENCANAAN DESA

TATA KELOLA KEUANGAN DESA

TATA KELOLA ASET DESA

PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN

PENGAWASAN PENGENDALIAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SINERGI DAN KOLABORASI PERAN BUPATI

OPD TERKAIT : BKAD , BAPPEDA,

KOMINFO, DLLCAMAT

DINAS TEKNIS : DINAS PMD

PEMERINTAHAN DESA

FASILITASI BINWASREGULASIPENGEMBANGANPENGENDALIAN

SEKDA

PENGAWASAN APIP

IRDA

KEUANGAN DESA

• Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapatdinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barangyang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

• Pengelolaan Keuangan Desa adala keseluruhan kegiatan yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,dan pertanggungjawaban keuangan Desa

• Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas,merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima ataudikeluarkan dari rekening kas Desa

• APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalammasa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampaidengan tanggal 31 Desember

8

9

LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

PELAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

RPJMDES

RKPDES

APBDES

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

❑ Transparan

❑ Akuntabel

❑ Partisipatif

❑ Tertib

❑ Disiplin anggaran

10

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

11

12

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKD)

PEMEGANG KEKUASAAN PKD

KEPALA DESA

PELAKSANA PKD

PERANGKAT DESA

PENGELOLA KEUANGAN DESA• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya

disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karenajabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhanpengelolaan keuangan Desa.

• Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

• Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD

• Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

• Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD

13

Kepala Desa selaku PKPKD, berwenang :

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barangmilik Desa

3. melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban APB Desa

4. menetapkan PPKD

5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL

6. menyetujui RAK Desa; dan

7. menyetujui SPP

14

Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD, bertugas :

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksa-naan kebijakanAPB Desa

2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa danrancangan perubahan APB Desa

3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desatentang APB Desa, perubahan APB Desa, danpertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepalaDesa tentang Penjabaran APB Desa dan PerubahanPenjabaran APB Desa

5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yangmenjalankan tugas PPKD; dan

6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desadalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

15

Tugas Lain Sekdes :

1. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL

2. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

3. melakukan verifikasi terhadap bukti penerima-an dan pengeluaran APB Desa

16

Kaur dan Kasi mempunyai tugas

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya

2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya

3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya

4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya

5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia ataspengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalambidang tugasnya; dan

6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidangtugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

17

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, BERTUGAS :

• menyusun RAK Desa; dan

• melakukan penatausahaan yang meliputi menerimamenyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desadan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

18

PERENCANAAN KEUANGAN DESA

19

• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desaberdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun

• Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desakepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarahBPD

• Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama palinglambat bulan Oktober tahun berjalan

• Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasarpelaksanaan kegiatan

• Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desamenyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Des

• Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desakepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasia mengenai penjabaran APBDesa

• Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ditetapkanpaling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya

20

21

STRUKTUR APBDES

PENDAPATAN DESA

BELANJA DESA

PEMBIAYAAN

22

Klasifikasi Belanja Desa

penyelenggaraanpemerintahan desa

pelaksanaanpembangunan

desa;pembinaan

kemasyarakatandesa;

pemberdayaanmasyarakat desa

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

desa

23

Klasifikasi PendapatanDesa

Pendapatan AsliDesa

PendapatanTransfer

Pendapatan lain-lain

24

Belanja Desa

belanja pegawai

belanja barangdan jasa

belanja modal

belanja tak terduga

ALOKASI BELANJA DESAPP 43/2014 JO PP

47/2015PP 11/2019

BEL

AN

JA

untuk mendanai :penyelenggaraanPemerintahan Desa,pelaksanaan pembangunanDesa, pembinaankemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakatDesa

UNTUK :1. penghasilan tetap dan

tunjangan kepala Desa danperangkat Desa

2. operasional Pemerintah Desa3. tunjangan dan operasional

Badan Permusyawaratan Desa4. Operasional rukun tetangga

dan rukun warga

70 %

BEL

AN

JA

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa

TERMASUK Belanja OperasionalPemerintahan Desa DanOperasional Rukun Tetangga DanRukunWarga

2. pelaksanaan pembangunan Desa3. pembinaan kemasyarakatan Desa;

dan4. pemberdayaan masyarakat Desa

1. penghasilan tetap dan tunjarlgankepala Desa, sekretaris Desa, danperangkat Desa lainnya; dan

2. tunjangan dan operasional BadanPermusyawaratan Desa

30 %

70 %

30 %

PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

26

PELAKSANAAN APBDES

DPA/DPPA

RAK

SPP

VERIFIKASI--PENCAIRAN

Laporan Realisasi Pelaksanaan

pernyataan tanggung jawab

belanja

bukti penerimaan barang/jasa di

tempat

• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakanpenerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melaluirekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota

• Rekening kas Desa sebagaimana dibuat oleh Pemerintah Desadengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan KaurKeuangan

• Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlahtertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahDesa

• Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatananggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga)hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa danPeraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desaditetapkan

• DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas : Rencana Kegiatandan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, RencanaAnggaran Biaya 28

• Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkanrancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desapaling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

• Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasimenyerahkan rancangan DPA

• Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasioleh Sekretaris Desa

• Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkanDPA yang telah disetujui kepala Desa

• Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telahdiverifikasi Sekretaris Desa

• RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yangdigunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untukmendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkanoleh kepala Desa

29

• Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPPdalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai denganperiode yang tercantum dalam DPA dengan nominal samabesar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

• Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dansah

• Bukti sebagaimana dimaksud mendapat persetujuan kepalaDesa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaranmaterial yang timbul dari penggunaan bukti tersebut

• Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan

• Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakanbuku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluarananggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya

30

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

31

• Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangansebagai pelaksana fungsi kebendaharaan

• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiappenerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum

• Pencataan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan

• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas : buku pembantu bank, buku pembantu pajak; dan buku pembantu panjar

32

PELAPORAN KEUANGAN DESA

33

• Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaanAPB Desa kepada Bupati melalui Camat

• Laporan realisasi meliputi : Laporan semesteran dan LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

• Laporan semester pertama periode bulan Januari sampaidengan bulan Juni paling lambat minggu kedua bulan Juli; danLaporan semester kedua/akhir tahun periode bulan Julisampai dengan bulan Desember paling lambat minggu keduabulan Januari. Laporan semesteran sebagaimana dimaksudmeliputi : Laporan pelaksanaan APB Desa; dan Laporanrealisasi kegiatan.

• Selain laporan tersebut, Kepala Desa menyampaikan laporanperkembangan APB Desa setiap triwulan.

34

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

35

• Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasiAPB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahunanggaran

• Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga)bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkandengan Peraturan Desa

• Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri : Laporan Keuangan(Laporan Realisasi APB Desa dan CALK) dan Laporan RealisasiKegiatan serta Daftar Program Sektoral, Program Daerah danProgram lainnya yang masuk ke Desa

• Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desaditetapkan dengan Peraturan Desa

• Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dintegrasikan dengan LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Desa

36

PENYEBARLUASAN INFORMASI APB DESA

• Kepala Desa wajib menyampaikan informasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi Pemerintah Desa dan website desa

37

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

• Bupati/Wali Kota membina dan mengawasipelaksanaan pengelolaan keuangan desa yangdikoordinasikan dengan APIP Daerahkabupaten/kota

38

IDENTIFIKASI POTENSI PERMASALAHAN DAN PENYIMPANGAN

• Kekurangan volume fisik

• Ketekoran kas, silpa keuangan secara fisik tidak ada dukungan

• Dokumen administratif SPP

• Kekurangan setoran pajak

• dll

39

DETERMINAN KEBERHASILAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA

• Komitmen Penegakan Integritas dan tanggungjawab

• Pemahaman dan pengetahuan regulasi

• Ketaatan mekanisme dan tata kelola

40

MATUR NUWUN