Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Pengadaan Material

Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Tahun 2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan tehadap Perkara Nomor: 57/KPPU-L/2008 yaitu Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan Pelanggaran tersebut terkait Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Tahun 2007. Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi (Ketua), Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S masing-masing sebagai anggota. Namun, pada hari ini Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S tidak dapat ikut membacakan putusan karena ada tugas lain sehingga pada kesempatan ini digantikan oleh Didik Akhmadi, A.k., M.Comm.

Perkara yang berawal dari adanya laporan ke KPPU telah melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 1 September 2008 sampai dengan 17 Oktober 2008, dilanjutkan hingga Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan tanggal 3 Maret 2009. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT Mitra Megatama Perkasa (Terlapor I); 2. CV Sumitama (Terlapor II); 3. CV Mitra Terang Abadi (Terlapor III); 4. CV Terang Terus (Terlapor IV) 5. CV Inter Dewata (Terlapor V) 6. CV Megatama (Terlapor VI) 7. CV Dinamika Diesel Electro (Terlapor VII) 8. CV Sumber Terang (Terlapor VIII) 9. CV Timor Mekar (Terlapor IX) 10. CV Anugerah Timor (Terlapor X) 11. CV Timor Perkasa (Terlapor XI) 12. Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN

(Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007 (Panitia Tender) (Terlapor XII)

13. Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang (Terlapor XIII)

Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai apakah telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, dan Terlapor XIII.

I. Persekongkolan Horizontal

1. Mengenai Afiliasi a. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya afiliasi berupa kepemilikan silang

dan kepengurusan silang diantara PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber

Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa;

b. Bahwa dalam pemeriksaan, Iwan Sugiarjo, Roy Petrus Chalim, Yanto David, Ni Nengah Karmini, dan Ni Ketut Adiani mengakui adanya kepemilikan silang dan kepengurusan silang tersebut benar terjadi;

c. Bahwa dalam pembelaannya, PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, dan CV Timor Perkasa tidak membantah terjadinya kepemilikan silang maupun kepengurusan silang tersebut, tetapi para Terlapor tersebut menyatakan tidak mengetahui apabila kepemilikan silang maupun kepengurusan silang dimaksud dilarang dalam suatu proses tender;

d. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan mengenai adanya afiliasi diantara para Terlapor PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa yang ditunjukkan dengan adanya kepemilikan silang dan kepengurusan silang diantara mereka.

2. Mengenai Komitmen Bersama a. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta adanya

komitmen bersama secara lisan diantara pemilik dari PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa yaitu: memberikan prioritas kepada PT Mitra Megatama Perkasa sebagai pemenang apabila mereka secara bersama-sama mengikuti tender yang sama dan salah satu perusahaan yang terafiliasi tidak diperbolehkan berlaku serakah atau menang sendiri apabila tender terbagi dalam banyak paket;

b. Bahwa dalam pembelaannya PT Mitra Megatama Perkasa dan CV Terang Terus tidak membantah adanya komitmen bersama tersebut dan mereka menyatakan komitmen bersama tersebut lebih didasarkan pada pengalaman dalam berusaha tidak boleh saling merugikan dan harus bersaing demi menjaga kebersamaan;

c. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan benar adanya komitmen bersama diantara para Terlapor yaitu PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa.

3. Mengenai Kesengajaan Tidak Memasukkan Penawaran a. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan adanya

kesengajaan dari beberapa perusahaan yaitu CV Inter Dewata, CV Sumber Terang, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, CV Tunggal Sejati dan CV Timor Perkasa untuk tidak memasukkan penawaran harga meskipun dinyatakan lulus dalam proses prakualifikasi dengan alasan yang berbeda;

b. Bahwa CV Inter Dewata, CV Sumber Terang, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Tunggal Sejati sengaja tidak memasukkan penawaran dengan alasan tidak memiliki modal yang cukup untuk mengerjakan proyek ini;

c. Bahwa CV Timor Perkasa tidak memasukkan penawaran tanpa alasan yang jelas;

d. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya afiliasi, komitmen bersama dan kesengajaan beberapa perusahaan untuk tidak memasukkan penawaran merupakan bukti kuat adanya kerjasama diantara para Terlapor yaitu PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender 8 (delapan) Paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007.

II. Persekongkolan Vertikal

1. Mengenai Pemecahan Paket a. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan pemecahan

paket pengadaan oleh Panitia Pengadaan dari 4 (empat) paket menjadi 8 (delapan) paket adalah untuk dapat melaksanakan metode pemilihan langsung dilakukan tanpa alasan yang cukup;

b. Bahwa pemecahan paket pengadaan dan penentuan metode pemilihan langsung tersebut dilakukan atas arahan Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang;

c. Bahwa dalam pemeriksaan, Ir. Willer Marpaung menyatakan alasan pemecahan paket dan penentuan metode pemilihan langsung didasarkan pada terbatasnya waktu hingga akhir tahun 2007, dengan tujuan MFO-nisasi dapat direalisasikan pada akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008;

d. Bahwa pada kenyataanya MFO-nisasi hingga tenggat waktu yang ditetapkan belum terealisasi dengan alasan belum tersedianya bahan bakar MFO;

e. Bahwa dalam pembelaannya, Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang menyatakan memiliki kewenangan berdasarkan SK Direksi Nomor: 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Jasa PT PLN (Persero) Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.1 umum 3.1.1 Tugas Pokok dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa, sehingga hal tersebut merupakan dasar yang kuat dari pemecahan paket dan penentuan metode pemilihan langsung;

f. Bahwa memang benar tindakan Ir. Willer Marpaung mengacu pada Keputusan Direksi No. 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) dan juga SK Direksi Nomor: 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Jasa PT PLN (Persero) namun fakta belum adanya realisasi MFO-nisasi PLTD Tenau hingga tenggat waktu menjadi bertentangan dengan alasan keterbatasan waktu untuk menentukan metode pemilihan langsung;

g. Bahwa Majelis Komisi berpendapat alasan keterbatasan waktu untuk menetapkan metode pemilihan langsung dalam Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26841 s/d 264844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang adalah tindakan yang disengaja untuk menghindari proses pengadaan melalui

tender terbuka. 2. Mengenai Terbatasnya Perusahaan Yang Diundang

a. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan alasan atau dasar yang tidak cukup dalam menentukan perusahaan-perusahaan mana saja yang akan diundang untuk mengikuti proses pemilihan langsung;

b. Bahwa dalam pemeriksaan, Panitia Tender mengakui adanya campur tangan dari Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang dan juga Bagian Pembangkitan PT PLN (Persero) Cabang Kupang dalam menentukan perusahaan-perusahaan mana saja yang akan diundang untuk mengikuti proses pemilihan langsung tersebut;

c. Bahwa memang benar Panitia Tender melaksanakan proses pemilihan langsung berdasarkan Keputusan Direksi No. 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) dan juga SK Direksi Nomor: 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Jasa PT PLN (Persero), namun di dalam kedua SK tersebut tidak menyebutkan kriteria secara jelas dalam menentukan perusahaan yang akan diundang dalam proses pemilihan langsung;

d. Bahwa dasar yang digunakan oleh Panitia Tender untuk mengundang perusahaan yang akan mengikuti proses pemilihan langsung adalah rekanan yang terdaftar di PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan SIUP mekanikal elektrikal;

e. Bahwa terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang memiliki SIUP mekanikal elektrikal dan terdaftar sebagai rekanan PT PLN (Persero) Cabang Kupang;

f. Bahwa Panitia Tender hanya mengundang 5 (lima) perusahaan pada masing-masing paket tanpa alasan atau kriteria yang jelas;

g. Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Panitia Tender memberikan kesempatan yang sama kepada 14 (empat belas) perusahaan yang memiliki SIUP mekanikal elektrikal dan terdaftar sebagai rekanan PT PLN (Persero) Cabang Kupang untuk diundang dalam proses pemilihan langsung pada setiap Paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007;

h. Bahwa Majelis Komisi berpendapat alasan atau kriteria yang tidak jelas dari Panitia Tender dalam menentukan perusahaan yang akan diundang serta adanya pengakuan dari Panitia Tender perihal campur tangan dari Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang dan juga Bagian Pembangkitan PT PLN (Persero) Cabang Kupang dalam menentukan perusahaan yang akan diundang merupakan bukti kuat adanya pengaturan untuk membagi dan menetapkan pemenang pada masing-masing paket.

Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terlapor I PT Mitra Megatama Perkasa, Terlapor II CV Sumitama, Terlapor III CV Mitra Terang Abadi, Terlapor IV CV Terang Terus, Terlapor V CV Inter Dewata, Terlapor VII CV Dinamika Diesel Electro, Terlapor VIII CV Sumber Terang, dan Terlapor XI Timor Perkasa bersikap kooperatif dalam hal kehadiran, memberikan dokumen dan mengakui adanya afiliasi, komitmen bersama dan kesengajaan tidak memasukkan penawaran;

2. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terlapor VI CV Megatama, Terlapor IX CV Timor Mekar, dan Terlapor X CV Anugerah Timor tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam pemeriksaan maupun Sidang Majelis Komisi.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pada tanggal 20 April 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I PT Mitra Megatama Perkasa, Terlapor II CV Sumitama, Terlapor III CV Mitra Terang Abadi, Terlapor IV CV Terang Terus, Terlapor V CV Inter Dewata, Terlapor VI CV Megatama, Terlapor VII CV Dinamika Diesel Electro, Terlapor VIII CV Sumber Terang, Terlapor IX CV Timor Mekar, Terlapor X CV Anugerah Timor, Terlapor XI Timor Perkasa, dan Terlapor XII Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007, dan Terlapor XIII Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Terlapor I PT Mitra Megatama Perkasa, Terlapor II CV Sumitama, Terlapor III CV Mitra Terang Abadi, Terlapor IV CV Terang Terus, Terlapor V CV Inter Dewata, Terlapor VI CV Megatama, Terlapor VII CV Dinamika Diesel Electro, Terlapor VIII CV Sumber Terang, Terlapor IX CV Timor Mekar, Terlapor X CV Anugerah Timor, dan Terlapor XI Timor Perkasa tidak diperkenankan untuk mengikuti tender selama 1 (satu) tahun di PT PLN (Persero) wilayah Nusa Tenggara Timur;

3. Menghukum Terlapor I PT Mitra Megatama Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor II CV Sumitama untuk membayar denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor III CV Mitra Terang Abadi untuk membayar denda sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor IV CV Terang Terus untuk membayar denda sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

7. Menghukum Terlapor XII Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007 membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) yang dibebankan kepada PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Kupang;

8. Menghukum Terlapor XIII Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN (Persero) cabang Kupang membayar denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima Puluh Juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap Perkara Nomor:57/KPPU-L/2008 dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi, yaitu tidak memihak siapapun karena peran KPPU sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 yang berusaha mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 April 2009 di Ruang Utama, Gedung KPPU Lt. 1, Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat.

Jakarta, 20 April 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

Keterangan Pasal:

Pasal 22: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.