BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Posisi Kasus Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi

yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia.

Adapun Putusan Perkara KPPU ini bermula dari dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh :

1. Terlapor I, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang beralamat kantor di Jalan

Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Jakarta 13920;

2. Terlapor II, PT Astra Honda Motor yang beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter I

Jakarta 14350.78

Berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat bukti awal dugaan pelanggaran terhadap

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri sepeda motor jenis

skuter matik 110-125 CC di Indonesia. Laporan tersebut berisi dugaan bahwa PT Yamaha

Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor telah melakukan perjanjian

penetapan harga (price fixing) antara sesama produsen sepeda motor.

Berdasarkan laporan hasil penelitian tersebut, Komisi merekomendasikan untuk

dilakukan penyelidikan. Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap laporan hasil

penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup jelas dan lengkap dugaan pelanggaran yang

dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan. Komisi melakukan pemberkasan laporan hasil

78 Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016, h. 1.

penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan gelar laporan dan disusun dalam bentuk

rancangan laporan dugaan pelanggaran. Komisi menyetujui rancangan laporan dugaan

pelanggaran tersebut menjadi laporan dugaan pelanggaran.

Selanjutnya, Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

26/KPPU/Pen/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara

Nomor 04/KPPU-I/2016. Bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut,

Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

43/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai

Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016.

Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan

Majelis Komisi Nomor 36/KPPU/Pen/VII/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan

Pendahuluan Perkara, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016. Komisi telah

menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan

Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor.

Pada tanggal 19 Juli 2016, Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda

Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh investigator kepada

terlapor. Sidang tersebut dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor I, sementara Terlapor II tidak

hadir dalam sidang tersebut.

Pada tanggal 26 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II

dengan agenda Penyerahan Tanggapan oleh para Terlapor terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan

atau surat dan/atau dokumen yang mendukung, namun seluruh Terlapor meminta penundaan

untuk memberikan tanggapan. Sidang tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan

Terlapor II. Komisi menyetujui permohonan para Terlapor untuk menyerahkan tanggapan

diluar sidang terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada tanggal 28 Juli 2016.

Berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat

Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor

04/KPPU-I/2016. Berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan

Penetapan Komisi Nomor 35/KPPU/Pen/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016. Untuk melaksanakan Pemeriksaan

Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 55/KPPU/Kep.3/VIII/2016 tanggal

30 Agustus 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi.

Setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan. Maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor

49/KMK/Kep/XI/2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 5

Januari 2017. Dalam Pemeriksaan Lanjutan tersebut, Komisi menerbitkan Surat Penyesuaian

Jangka Waktu yang semula sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 menjadi sampai dengan

tanggal 9 Januari 2017. Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan

Komisi Nomor 69/KPPU/Kep.3/XI/2016 tanggal 22 November 2016 tentang Penugasan

Anggota Komisi sebagai Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan.

Pada tanggal 9 Januari 2017 Komisi melaksanakan sidang dengan agenda Penyerahan

Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak

Terlapor.

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan masing-masing

Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli,

keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Persidangan yang

disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai,

menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup

tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016. Dalam

melakukan penilaian dan analisis, Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu Identitas

Para Terlapor, Dugaan Pelanggaran, Aspek Hukum Formiil, Industri Sepeda Motor Skutik,

Pasar Bersangkutan, Perilaku Terlapor, Penetapan Harga, Dampak, dan Pemenuhan Unsur

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi

memperhitungkan hal-hal sebagai berikut79 :

1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya

disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha

untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari

tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha

agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Huruf 1 jo. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa

pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

79 Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016, h. 416-417.

4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan

menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar denda dan kedua,

penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai

dasar tersebut;

5. Bahwa dalam menentukan besaran denda untuk masing-masing Terlapor, Majelis Komisi

menempuh tiga langkah. Pertama, penentuan besaran nilai dasar denda. Kedua, penentuan

proporsi dari nilai dasar denda untuk masing-masing Terlapor. Ketiga, penyesuaian

besaran denda dengan mengurangi dan/atau menambahkannya berdasarkan pertimbangan

hal-hal yang meringankan dan/atau memberatkan;

6. Bahwa Majelis Komisi memberikan penambahan denda kepada Terlapor I sebesar 50%

(lima puluh persen) dari besaran proporsi denda karena Terlapor I dalam proses

persidangan ini telah memberikan data yang dimanipulasi;

7. Bahwa Majelis Komisi memberikan pengurangan denda kepada Terlapor II sebesar 10%

(sepuluh persen) dari besaran proporsi denda karena Terlapor II yang dalam proses

persidangan ini telah kooperatif dalam memberikan data;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan

mengingat Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi

memutuskan80 :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di

bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan usaha melalui bank

80 Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016, h. 417-418.

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima

ratus juta rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda,

melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU;

B. Penalaran Hukum Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016

Penalaran hukum (legal reasoning) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis

(gesystematiseerd probleemdenken) dari subyek hukum (manusia) sebagai makhluk individu

dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai

kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek

(multidimensional dan multifaset).81

1. Alasan KPPU menerima pemeriksaan awal

Setelah membaca laporan dugaan pelanggaran, membaca tanggapan para terlapor

terhadap laporan dugaan pelanggaran, mendengar keterangan para saksi, keterangan para

ahli dan keterangan para terlapor, membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam

perkara ini, serta membaca kesimpulan hasil persidangan dari investigator dan para

terlapor.

81 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan, (Disertasi, Universitas Katolik

Parahyangan), 2004, h. 486.

Maka Komisi melakukan penelitian dan laporan hasil penelitian tersebut terdapat

bukti awal dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC di Indonesia. Berdasarkan

laporan tersebut Komisi melakukan penyelidikan terhadap laporan hasil penelitian, dan

memperoleh bukti yang cukup, jelas, dan lengkap mengenai dugaan pelanggaran.

Komisi melakukan pemberkasan, karena laporan hasil penyelidikan dinilai layak

untuk dilakukan gelar laporan dan disusun dalam bentuk rancangan laporan dugaan

pelanggaran.

2. Pemenuhan Unsur Pasal

Menimbang bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang isinya, “pelaku usaha dilarang membuat

perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang

dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan

yang sama.”

Uraian pokok unsur-unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

sebagai berikut :

a) Unsur pelaku usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I (PT Yamaha

Indonesia Motor Manufacturing) dan Terlapor II (PT Astra Honda Motor). Bahwa

para terlapor adalah produsen kendaraan bermotor roda dua yang melakukan kegiatan

usahanya di Indonesia, dan keduanya tergabung atau menjadi anggota dari AISI.

b) Unsur perjanjian

Perjanjian yang dimaksud adalah a quo bukan perjanjian yang dibuat dalam suatu

usaha patungan atau suatu perjanjian berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Bahwa terdapat pertemuan antara Presiden Direktur para terlapor dan menurut saksi

Yutaka Terada, pertemuan tersebut membahas mengenai adanya pembicaraan

kesepakatan bahwa PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti

harga jual motor PT Astra Honda Motor.

Bahwa hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui

surat elektronik yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk PT

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengikuti harga jual produk PT Astra

Honda Motor.

Bahwa ahli menyatakan, Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

ini tidak bersifat limitatif dan bisa diartikan secara luas jika dikaitkan dengan Pasal

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dimaksud dengan

kesepakatan tidak tertulis atau dilakukan secara diam-diam.

c) Unsur pelaku usaha pesaing

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4

Tahun 2011 tentang Penetapan Harga, pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain

yang berada didalam satu pasar bersangkutan. Bahwa PT Yamaha Indonesia Motor

Manufacturing dan PT Astra Honda Motor merupakan produsen motor skuter matik

dalam industri motor di Indonesia.

d) Unsur menetapkan harga

Harga yang ditetapkan dalam perkara a quo adalah harga jual sepeda motor jenis

skuter matik 110 – 125 CC produksi dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufactuing

dan PT Astra Honda Motor. Penetapan harga dapat dibuktikan dengan adanya

pergerakan harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC sesuai dengan

kesepakatan melalui surat elektronik. Bahwa perjanjian penetapan harga itu dapat

dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis (diam-diam).

e) Unsur barang

Barang menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

“barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.” Bahwa dari penjelasan tersebut

sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC termasuk benda bergerak yang

berwujud yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh

konsumen atau pelaku usaha.

f) Unsur konsumen

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “konsumen

adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan

diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.” Bahwa sepeda motor jenis skuter

matik 110 – 125 CC di pasar bersangkutan digunakan oleh pembeli untuk kepentingan

pribadi ataupun untuk orang lain atau perusahaan.

Dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

terpenuhi.

3. Pertimbangan Majelis Komisi

Setelah mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran, tanggapan masing-masing

terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran, keterangan para saksi, keterangan para ahli,

keterangan para terlapor, surat-surat dan atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan

yang disampaikan baik oleh investigator maupun masing-masing terlapor, maka Majelis

Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat

bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para terlapor dalam perkara

No.04/KPPU-I/2016 dalam harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC.

Sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan

masing-masing Terlapor sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah bersikap sopan dalam persidangan.

b. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II telah kooperatif dalam memberikan data

dan Terlapor II telah kooperatif dalam menghadirkan saksi dan Presiden Direktur.

Selain itu, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan masing-

masing Terlapor sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I manipulatif dalam menyajikan data, selain

itu Terlapor I juga tidak kooperatif dalam menghadirkan saksi, dan menghadirkan

Presiden Direktur.

b. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II tidak bersikap sopan dalam persidangan.

C. Deskripsi Putusan PN No.163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawan Persaingan Usaha (KPPU) dalam tingkat

pertama. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan setelah

mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Bahwa para Pemohon Keberatan masing-

masing telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016

pada tanggal 20 Februari 2017.

1. Alasan Para Pemohon Keberatan

Bahwa, Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II mengajukan keberatan

terhadap putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Keberatan Pemohon Keberatan I

- Putusan KPPU dibuat dengan menyalahgunakan kewenangan, melanggar asas-

asas hukum, melanggar Due Process of Law dan mengabaikan fakta-fakta

persidangan yang material;

- Putusan Termohon Keberatan cacat hukum karena didasarkan atas keterangan

pihak yaitu Yutaka Terada yang tidak dibawah sumpah dan tidak dihadirkan

dimuka persidangan;

- Termohon Keberatan telah bertindak tanpa kewenangan dalam menyelidiki dan

memeriksa perkara a quo karena Termohon Keberatan telah mendatangi dan

masuk ke dalam kantor Pemohon Keberatan untuk meminta keterangan dari salah

satu Pegawai Pemohon Keberatan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan

kepada Pemohon Kebaratan;

- Termohon Keberatan telah melanggar kode etik yang dikleuarkan oleh Termohon

Keberatan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

- Termohon Keberatan telah melanggar Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 dan Pasal 76 Ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2010 sebab telah

membuka data rahasia perusahaan Pemohon Keberatan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum;

- Putusan Termohon Keberatan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah

melainkan hanya didasarkan atas asumsi/dugaan serta tidak memenuhi prinsip

minimum pembuktian dan tidak didasarkan atas fakta-fakta persidangan serta

unsur-unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

- Termohon Keberatan tidak memahami karakteristik industri motor skutik secara

komprehensif sehingga mengakibatkan Termohon Keberatan mengeluarkan

putusan yang salah dalam perkara ini;

- Termohon Keberatan salah dalam menentukan pasar bersangkutan sehingga

seluruh analisis serta pertimbangan atas tuduhan penetapan harga menjadi tidak

berdasar;

- Keterangan yang disampaikan Yutaka Terada tidak benar, bertentangan dengan

fakta-fakta, menyesatkan, dan didasarkan atas adanya permasalahan-

permasalahan pribadi dengan Presiden Direktur Pemohon Keberatan pada saat

itu;

- Pertimbangan Termohon Keberatan tentang perilaku Pemohon Keberatan adalah

menyesatkan, tidak berdasar, dan justru bertentangan dengan fakta-fakta

persidangan;

- Amar putusan Termohon Keberatan mengenai denda sebesar 25 miliar rupiah

tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Termohon

Keberatan sendiri;

2) Keberatan Pemohon Keberatan II

- Putusan Termohon Keberatan melanggar hukum acara pemeriksaan;

- Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang

Persaingan Usaha;

- Pemohon Keberatan tidak pernah membuat perjanjian kartel dengan siapapun;

- Pemohon Keberatan tidak pernah menetapkan harga jual jenis skuter matik 110 –

125 CC dengan siapapun;

- Termohon Keberatan salah dalam menerapkan Pasal 1 Angka (10) Undang-

Undang Persaingan Usaha tentang pasar bersangkutan;

- Faktanya terdapat persaingan usaha yang kompetitif dan sehat dalam industri

skuter matik di Indonesia.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara serta putusan KPPU

No.04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017 menurut Majelis Hakim pertimbangan

hukum putusan KPPU tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi

pertimbangan hukum dalam putusan ini, dengan tambahan pertimbangan yaitu sebagai

berikut :

Bahwa mengenai saksi Yutaka Terada yang tidak dihadirkan dimuka persidangan

menurut Majelis Hakim oleh karena saksi Yutaka Terada telah diperiksa pada tahap

penyelidikan dan dibuatkan berita acara oleh Tim Penyelidik sesuai Berita Acara

Penyelidikan masing-masing tanggal 16 Januari 2015, tanggal 22 Januari 2015 dan tanggal

25 Februari 2015, maka Berita Acara Penyelidikan saksi Yutaka Terada tersebut yang

diberi kode B1, B2, dan B9 karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka Berita Acara

tersebut termasuk alat bukti dokumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakrik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon Keberatan I dan

Pemohon Keberatan II harus ditolak dan Majelis Hakim menguatkan Putusan KPPU

No.04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon

Keberatan I dan Pemohon Keberatan II ditolak, maka Pemohon Keberatan I dan Pemohon

Keberatan II dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan

dalam amar putusan.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU serta Peraturan Perundang-

Undangan yang bersangkutan, mengadili :

1. Menolak eksepsi Termohon Keberatan.

2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

3. Menguatkan Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017;

4. Menghukum Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

D. Penegakan Hukum KPPU Terhadap Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Gambar II. Proses terjadinya perjanjian penetapan harga (Price Fixing) antara PT Yamaha

Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor.

Berdasarkan gambar tersebut maka dapat diketahui proses terjadinya perjanjian

penetapan harga (price fixing) antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra

Honda Motor, yaitu awal mulanya adalah adanya pertemuan Presiden Direktur PT Yamaha

Indonesia Motor Manufacturing (Yoichiro Kojima) dan Presiden Direktur PT Astra Honda

Motor (Toshiyuki Inuma). Pertemuan itu terjadi pada tahun 2013 dan bulan November 2014.

Pada Januari 2014, terdapat bukti email bahwa Presiden Direktur Kojima telah meminta

marketing management group untuk mengikuti pola kenaikan harga PT Astra Honda Motor

PT YIMM PT AHM

Pertemuan di Lapangan Golf

Perjanjian melalui

Surat Elektronik

(Email)

Terjadi Price Fixing

mulai dari Januari 2014. Kemudian pada April 2014, terdapat bukti email lagi dari Presiden

Direktur Kojima yaitu tentang pricing issue. Pada Januari 2015, terdapat bukti email lagi

dengan subyek retail pricing issue dari Direktur Marketing PT Yamaha Indonesia Motor

Manufacturing yang ditujukan Vice Presiden PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

(Saudara Kojima menyuruh bawahannya untuk melakukan penetapan harga mengikuti pola

kenaikan harga yang dilakukan PT Astra Honda Motor). Jadi dari situlah terjadinya penetapan

harga (price fixing) antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda

Motor.

Gambar III. Kronologi Penetapan Harga oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan

PT Astra Honda Motor berdasarkan Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016.82

82 Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016, h. 12.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 terjadi pertemuan

pertama antara Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra

Honda Motor. Kemudian pada pertemuan kedua terjadi pada bulan Januari 2014 dan pada

bulan April 2014 terdapat bukti surat elektronik (email) yang sudah diakui. Pada bulan

November 2014 diakui Presiden Direktur PT Astra Honda Motor bahwa keduanya bermain

golf terakhir (bersama Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing). Dan

pada bulan Januari 2015 terdapat surat elektronik (email) dari Saudara Kojima ke Saudara

Inuma mengenai pricing issue. Sehingga sangat mungkin bahwa penetapan harga tersebut

terjadi pada tahun 2014, karena hingga bulan Januari 2015 masih ada hubungan melalui surat

elektronik (email) yang dengan jelas membahas mengenai pricing issue.

Gambar IV. Pangsa Pasar Sepeda Motor Skuter Matic 110 – 125 CC pada Tahun 2014.83

Berdasarkan data yang diperoleh dari AISI, industri kendaraan bermotor roda dua

dikuasai oleh lima pelaku usaha yaitu PT Astra Honda Motor, PT Yamaha Indonesia Motor

83 Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016, h. 39.

Manufacturing, PT Indomobil Suzuki International, PT Kawasaki Motor Indonesia, dan PT

TVS Motor. Dari penyelidikan dan pemeriksaan Majelis Komisi hanya empat pelaku usaha

yang mengeluarkan dan memasarkan produk sepeda motor skuter matik 110 – 125 CC, yaitu

Honda, Yamaha, Suzuki, dan TVS. Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa PT Astra

Honda Motor menguasai 72,88% dari pangsa pasar pada industri kendaraan bermotor roda dua.

Sedangkan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menguasai 25,60% dari pangsa pasar,

kemudian PT Indomobil Suzuki International menguasai 1,39% dari pangsa pasar, dan PT TVS

Motor 0,12% dari pangsa pasar. Jika dilihat berdasarkan pangsa pasar pada industri sepeda

motor jenis skuter matik maka pelaku usaha dominan adalah PT Astra Honda Motor dan

pesaing terdekatnya adalah PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Sehingga keduanya

dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dominan dalam industri sepeda motor matik di Indonesia.

Berikut ini adalah produk sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC dari PT Astra Honda

Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing :

1. PT Astra Honda Motor : Beat F1 CW, Beat F1 CBS, Vario Techno F1, dan Vario Techno

CBS ISS.

2. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing : Mio J CW, Mio GT, Xeon RC, dan GT 125.

Dari hasil data yang diperoleh Majelis Komisi menunjukkan bahwa terjadi hubungan

dalam harga rata-rata sepeda motor skuter matik 110 – 125 CC setelah bulan Januari 2014.

Hasil tersebut menunjukkan terjadinya kecenderungan kedua perusahaan untuk menjaga harga

yang relatif sama.

Tabel III. Kronologi terjadinya dugaan pelanggaran hingga Putusan KPPU dan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

2013 Pertemuan pertama.

28 April 2014 dan 10

Januari 2015

Surat elektronik (email) dikirimkan.

Januari 2014 dan 30

November 2015

Pertemuan kedua dan ketiga di Lapangan golf.

2015 Adanya dugaan pelanggaran.

28 Juni 2016 Penetapan pemeriksaan pendahuluan.

12 Juli 2016 Penugasan pemeriksaan pendahuluan.

Paling lama 30 hari sejak

19 Juli 2016 sampai 30

Agustus 2016

Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan.

19 Juli 2016 Sidang Majelis Komisi I (penyerahan salinan laporan

dugaan pelanggaran oleh investigator kepada terlapor).

26 Juli 2016 Sidang Majelis Komisi II (penyerahan tanggapan oleh

para terlapor kepada laporan dugaan pelanggaran

disertai alat bukti).

28 Juli 2016 Terlapor I dan II menyerahkan tanggapan laporan

dugaan pelanggaran diluar sidang.

30 Agustus 2016 Penetapan dan penugasan pemeriksaan lanjutan.

Paling lama 60 hari sejak

31 Agustus 2016 sampai

23 November 2016

Jangka waktu pemeriksaan lanjutan.

Paling lama 30 hari sejak

24 November 2016

sampai 5 Januari 2017

Perpanjangan pemeriksaan lanjutan. (waktu

pemeriksaan lanjutan diubah menjadi 24 November

2016 sampai 9 Januari 2017).

9 Januari 2017 Sidang Majelis Komisi (penyerahan kesimpulan hasil

persidangan).

20 Februari 2017 Para Pemohon Keberatan mengajukan permohonan

keberatan.

27 Maret 2017 Diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakarta

Timur.

13 Maret 2017 Pemohon Keberatan menerima salinan resmi Putusan

Termohon Keberatan.

31 Mei 2017 MA menunjuk PN Jakarta Utara untuk memeriksa

keberatan atas Putusan KPPU.

10 Oktober 2017 Menanggapi keberatan oleh Para Pemohon Keberatan.

31 Oktober 2017 Sidang I (pengajuan dokumen keberatan).

2 November 2017 Sidang II (Para Pemohon Keberatan mengajukan

permohonan pemeriksaan tambahan).

9 November 2017 Sidang III (Majelis Hakim menolak permohonan

pemeriksaan tambahan).

5 Desember 2017 Majelis Hakim menolak dan menguatkan Putusan

KPPU.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa KPPU

berwewenang untuk :

1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat.

3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku

usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana

dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.

4) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan

atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

5) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna

penyelidikan dan atau pemeriksaan.

6) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain

atau masyarakat.

7) Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

8) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar

ketentuan Undang-undang ini.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 36 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, maka Putusan Perkara No.04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017

terhadap pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU

memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di

bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan usaha melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima

ratus juta rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda,

melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU;

E. Argumentasi Hukum Oleh Hakim Terhadap Keberatan yang Diajukan

Oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda

Motor

Bahwa oleh karena keberatan terhadap Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 maka PT

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor melakukan pembelaan

yang intinya sebagai berikut :

a. Bahwa kedua industri kendaraan bermotor roda dua tersebut tidak terbukti melakukan

perjanjian penetapan harga (price fixing) sepeda motor skuter matik 110 – 125 CC.

b. Bahwa tim investigator tidak melakukan survei pada pasar yang bersangkutan untuk

produk sepeda motor skuter matik 110 – 125 CC.

Sehingga tanggal 20 Februari 2017 diajukan keberatan oleh para Pemohon Keberatan

yang tidak berada dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka Termohon Keberatan

telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada

pokoknya mohon agar pemeriksaan perkara digabung menjadi satu dan menunjuk Pengadilan

Negeri Jakarta Utara yang akan memeriksa.

Bahwa atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.113/KMA/SK/V/2017 pada tanggal 31 Mei 2017, tentang penunjukan Pengadilan Negeri

Jakarta Utara untuk memeriksa keberatan atas Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016.

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara serta Putusan KPPU,

menurut Majelis Hakim pertimbangan hukumnya adalah :

a) Bahwa tentang definisi perjanjian mengacu Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis

maupun tidak tertulis.” Bahwa tentang tindakan bersama dapat dibenarkan jika apabila

mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu dimana ada beberapa pelaku usaha melakukan

tindakan dengan cara yang sama dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

b) Bahwa tentang surat elektronik (email), telah dikonfirmasi dan diakui kebenarannya

berdasarkan keterangan yang diberikan pada saksi yang hadir dalam persidangan,

diantaranya adalah Saudara Kojima (mantan Presdir Pemohon Keberatan I), Saudara

Sutarya, Saudara Dyonisius, Saudara Hendri dan Saudara Ichsan.

c) Bahwa tentang pemenuhan unsur perjanjian dalam perkara a quo, terdapat kesesuaian

antara fakta pertemuan di lapangan golf antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon

Keberatan II, komunikasi surat elektronik serta bukti analisis penetapan harga sehingga

adanya perbuatan penetapan harga benar ditindaklanjuti dan hal tersebut membuktikan

bahwa :

1. Industri kendaraan bermotor roda dua memiliki struktur oligopoli ketat.

2. Industri ini dalam struktur yang sangat terkonsentrasi.

3. Bahwa setelah adanya koordinasi pada bulan Januari 2014, terjadi kenaikan harga

rata-rata yang signifikan pada kedua tipe 110 CC dan 125 CC motor skutik kedua

merk tersebut.

4. Harga yang relatif sama terjadi pada merk Honda dan Yamaha untuk menjaga harga

relatif yang sama antara kedua perusahaan leader (Honda) dan follower (Yamaha).

Setelah bulan Februari, hanya Honda dan Yamaha yang memiliki kenaikan harga

sedangkan harga motor Suzuki relatif konstan.

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara serta putusan KPPU

No.04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017 menurut Majelis Hakim pertimbangan hukum

putusan KPPU tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan

hukum dalam putusan ini, dengan tambahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa mengenai saksi Yutaka Terada yang tidak dihadirkan dimuka persidangan menurut

Majelis Hakim oleh karena saksi Yutaka Terada telah diperiksa pada tahap penyelidikan

dan dibuatkan berita acara oleh Tim Penyelidik sesuai Berita Acara Penyelidikan masing-

masing tanggal 16 Januari 2015, tanggal 22 Januari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015,

maka Berita Acara Penyelidikan saksi Yutaka Terada tersebut yang diberi kode B1, B2,

dan B9 karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka Berita Acara tersebut termasuk

alat bukti dokumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakrik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon Keberatan I dan

Pemohon Keberatan II harus ditolak dan Majelis Hakim menguatkan Putusan KPPU

No.04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017.

- Bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II ditolak,

maka Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II dihukum untuk membayar biaya

perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum

Keberatan terhadap Putusan KPPU serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan,

mengadili :

1. Menolak eksepsi Termohon Keberatan.

2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

3. Menguatkan Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017;

4. Menghukum Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dengan memperhatikan analisis dan ketentuan-ketentuan diatas maka penulis setuju

dengan putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara penetapan harga (price fixing) dengan

argumentasi bahwa perkara penetapan harga PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan

PT Astra Honda Motor dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis sehingga alat bukti dalam

persidangan adalah bukti tidak langsung. Dalam situasi seperti ini, hukum yang digunakan

harus mengikuti dengan bentuk pembuktian dalam pelanggarannya. Jadi dapat diterapkan

hukum yang sudah dipraktikkan diluar negeri yaitu indirect evidence (bukti tidak langsung).84

Karena dalam persaingan usaha tidak sehat khususnya praktik kartel dan penetapan harga

sangat sulit untuk memperoleh bukti langsung. Namun perlu adanya bukti lain sebagai

pendukung, berbeda dengan draft dalam Peraturan Komisi tentang Pedoman Kartel bahwa

menganggap satu bukti saja cukup.

Indirect evidence adalah bukti tidak langsung atau disebut juga circum stantial evidence

(kesimpulan dari suatu kejadian) atau aanvullend eed (tambahan) yang terdiri dari85 :

a. Catatan tentang banyaknya percakapan telepon antara para pesaing. Catatan itu bukan

mengenai substansi percakapan, tetapi beberapa kali melakukan percakapan telepon

tersebut.

b. Perjalanan menuju tujuan yang sama.

84 Contoh penggunaan indirect evidence dalam pembuktian adanya kartel kasus Steel Cartel di Brazil dan

kasus Sao Paolo Airlines di Brazil. Penerbangan Indonesia, Tesis Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2012, h. 81. 85 Erman Rajagukguk, Pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Butir-butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan

Ekonomi UI, Jakarta, 2011, h. 55.

c. Partisipasi dalam suatu pertemuan.

d. Hasil atau catatan dari pertemuan yang memperlihatkan harga, permintaan atau kapasitas

yang dibicarakan para pesaing.

e. Bukti dokumen-dokumen internal yang membuktikan pengetahuan atau saling pengertian

antara para pesaing dalam mengatur strategi harga.

f. Penafsiran atau interpretasi.

g. Logika.

h. Bukti ekonomi.