Please know that any use or reproduction of content must systematically and clearly

state the following copyright: Professor drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD.

Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia

Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.

AGENDA &

ARENA KEBIJAKAN

NASIONAL

… the list of subjects or problem to which government officials

and people outside of government (closely associated with

those officials) are paying some serious attention at any one

time …

(Kingdon, 1984)

WHAT IS THE POLICY AGENDA?

Agenda Kebijakan

Daftar subyek atau masalah, dimana

pejabat pemerintah dan masyarakat di luar

pemerintahan, memberikan perhatian

secara serius pada suatu periode

Hall et al. model

Legitimacy

Feasibility

Support

Kingdon

3-stream model

Problems

Politics (political will)

Policies (solutions)

ISU AGENDA KEBIJAKAN

HALL ET AL. MODEL

Legitimacy

• Isu-isu yang menurut pemerintah perlu diperhatikan

Feasibility

•Pertimbangan teknis, pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana

Support •Dukungan publik terhadap suatu isu

THE KINGDON MODEL

Problem Stream

indicators focusing events

feedback

Politics Stream

(political will)

visible participants

hidden participants

Policy Stream

(solutions)

window of opportunity

nilai yang dominan

aturan main yang diterima

hubungan kekuasaan yang ada diantara

kelompok

alat kekuasaan

NON DECISION MAKING

secara mandiri atau dalam

kombinasi

secara efektif mencegah kritik

ke dalam masalah yang

memerlukan keputusan

• memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan peraturan perundang-undangan & kebijakan

Pemerintah

Penentu agenda skala internasional, seperti Bank Dunia atau USAID

Penentu agenda skala nasional, seperti komunitas bisnis

Media massa

PENENTU AGENDA

KEBIJAKAN NASIONAL

Norma

Patokan/pedoman bagi

manusia untuk berperilaku

Das Sollen

apa yg seharusnya

Das Sein kenyataannya

Hirarki

Norma inferior

Norma superior

NORMA & HUKUM

NORMA & HUKUM

Norma

Tertulis/tidak

Sanksi

bagi yang melanggar

Norma Moral

•untuk masyarakat dengan budaya tertentu

Norma Adat

•untuk masyarakat adatnya

Norma Agama

•untuk masyarakat penganutnya

Norma Hukum

•untuk setiap warganegara

NORMA & HUKUM

Hukum

norma yg bertujuan untuk menjaga kehidupan

bersama yang penegakannya dipaksakan

oleh penguasa

sah apabila dibuat oleh lembaga/otoritas yang

berwenang

NORMA & HUKUM

Ka

rak

teri

sti

k

Heteronom (berasal dari luar/eksternal diri, misalnya: pajak)

Otonom (contoh: penghormatan pada orang tua)

Dapat dilekati dengan sanksi pidana/pemaksaan fisik

Sanksi pidana & pemaksaan dilaksanakan oleh aparat negara

Berlaku umum (norma hukum umum) / individual (norma hukum individual)

Bisa abstrak & kongkrit

Bisa gabungan umum abstrak, individual kongkrit dsb

NORMA HUKUM

•Pancasila

Norma Fundamental Negara

(tertinggi & paling awal ditetapkan masyarakat)

• UUD 45

•TAP MPR

•Konvensi Ketatanegaraan (tidak tertulis)

•Isi penting Aturan Dasar:

•garis besar & pokok kebijakan negara, terutama aturan yang memberlakukan & memberikan kekuatan mengikat pada norma hukum Peraturan Perundangan

Aturan Dasar / Pokok Negara

•Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok

•Produk yang dibentuk Presiden & disetujui DPR

Undang-Undang

•pelimpahan kewenangan pembuatan peraturan perundangan (sektoral & daerah)

Aturan Pelaksana & aturan otonom

NORMA HUKUM NEGARA

Sumber Hukum

Hukum Tertulis

(Peraturan Perundang-undangan)

Hukum Kebiasaan

Yurisprudensi

(kumpulan putusan hakim)

Doktrin Ilmu Hukum

Undang-Undang

(diundangkan dalam Lembaran Negara)

Konsideran

(Menimbang …, Membaca ..., Mengingat ….

Diktum (pasal-pasal)

Ketentuan Peralihan

SISTEM & TATA HUKUM NEGARA

SISTEM & TATA HUKUM NEGARA

Hukum Material

• mengatur substansi hukum tentang perbuatan apa saja yang diatur

• Contoh Makro – negara: KUHP, KUHPerd

• Contoh Mikro - perusahaan/institusi: larangan tertentu utk kepegawaian

Hukum Formal

• mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material

• Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana, KUH Acara Perdata

• Contoh Mikro – perusahaan/institusi: tata cara pemberhentian pegawai

HUKUM MATERIAL & FORMAL

• hanya berlaku 1 kali saja dan hanya untuk 1 subyek hukum

• Contoh: SK Pengangkatan Direktur, tarif Keputusan

• dapat berlaku berulang-ulang, dinamis, periode tidak ditentukan, untuk banyak subyek hukum

• isi: Larangan, Kewajiban, Kebolehan

• Contoh: Peraturan tata tertib

Peraturan

HUKUM TERTULIS

UUD 45 TAP MPR RI UU

Peraturan Pemerintah Pengganti Rakyat

Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden

Peraturan Daerah

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

(TAP MPR NO 3 TAHUN 2000)

UUD 45

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(UU NO 10 TAHUN 2004)

Lembaga Pembuat Peraturan Perundangan

MPR/DPR/DPD

Presiden

Sekretariat Negara & Kabinet

Departemen & Kementrian

Badan

Pemda Tkt I, Tkt II

Lembaga Pengesah & Pengundangan Peraturan Perundangan

Presiden (Pengesah)

Sekretariat Negara (Pengundangan)

Departemen Kehakiman & HAM (TBN)

DPR/MPR/DPD

KELEMBAGAAN

PEMBUATAN PERUNDANGAN

Penyiapan Rancangan UU:

•Presiden

•DPR

•DPD

Pembahasan Rancangan UU

•Presiden

•DPR

•DPD

Mendapatkan Persetujuan

•DPR

•Presiden

Pengesahan

•Presiden

Pengundangan

•Menteri yang tugas & tanggung jawasbnya di bidang peraturan perundang-undangan Mensesneg

PROSES PEMBENTUKAN UU

(UU NO 10 TAHUN 2004)

END