PLATFORM UNTUK UPAH YANG ADIL DAN

KOMPETITIF DI INDONESIA

Rahma IryantiStaf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

4 September 2018

KEBIJAKAN EKONOMI DAN PASAR

TENAGA KERJA

Kunci utama kebijakan ekonomi: Perekonomian terus bergulir, pasar tenaga kerja terus berjalan.

Perspektif kebijakan utama dalam kondisi ini adalah memastikan proses produksi terus bekerja, dan transaksi ekonomi terus berlangsung.

Secara teoritis, perspektif utama kebijakan ini identik dengan menjaga agar supply dan demand terus berada pada tingkat yang memungkinkan perekonomian bekerja secara efisien.

Jika proses produksi berhenti total, pendapatan dari balas jasa faktor produksi (#upah dan #gaji pekerja) akan hilang.

Proses produksi yang terhambat mendorong peningkatan harga. Akibatnya, rumah tangga kehilangan pendapatan dan daya beli.

LAPANGAN KERJA BERKUALITAS, SOLUSI

MENGATASI KESENJANGAN PENDAPATAN

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

RIB

U O

RA

NG

Perubahan KK Pertumbuhan Ekonomi

Mendapatkan perhatian

khusus: (1)Mengurangi

beban penduduk, dan

(2) Menciptakan

pendapatan

Merupakan kelas

menengah/

kelompok mandiri:

ditingkatkan

produktifitasnya

20% Kelompok:

pengenaan pajak

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Laju Pertumbuhan rata-rata pengeluaran per Kapita Penduduk

MENGURANGI KESENJANGAN MELALUI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Upah:

▪ Upah minimum

▪ Upah Hasil Negosiasi

Kompensasi/balas jasa

Bantuan: Kesehatan, tabungan, saham, pensiun, perumahan

Proteksi SDM: Imbalan langsng/tidak langsng

Perlindungan lainnya

Non-Upah

04

01 03 05

02

Manfaat &

Efisiensi

Pemenuhan

Kebutuhan

Keadilan &

Kelayakan

Peraturan Legal

Kemampuan

Perusahaan

PROTEKSI PEKERJA

Kilas Balik Kebijakan Ketenagakerjaan

2005-

20141990-

1997

1998-

20002003-

2004

2015

▪ Indonesia meratifikasi 6

konvensi dasar ILO.

(Hak berunding, berorganisasi)

▪ UU. 21/2000: Serikat

Pekerja/Buruh

▪ Perubahan kebijakan upah minimum

▪ Memperkenalkan pertamakalinya

perangkat hukum yang melandasi

peraturan ketenagakerjaan

Peraturan Pasca Reformasi:

▪ UU. 3/2003: Ketenagakerjaan

▪ UU. 2/2004: PPHI

▪ UU. 24/2004: SJSN

Ditetapkan PP. 78/2015

tentang Kebijakan

Pengupahan

▪ RPJMN 2004-2009 Penyempurnaan

Kebijakan/peraturan Ketenagakerjaan

(salah satunya pengupahan)

▪ RPJMN 2010-2014: Menyusun Payung

Hukum Kebijakan Pengupahan 5

KEBIJAKAN PENGUPAHAN

Upah Minimum

Sifatnya melindungi yang terlemah

Menjaga daya beli pekerja

Batas bawah pengupahan di sektor formal

Menjaga pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi

Pencpaian KHL secara bertahap

Dengan keputusan pemerintah

Upah Individual

Gaji

Hasil Negosiasi

Hasil Collective Bargaining

Dalam Kerangka Perjanjian Kerja

KEBIJAKAN UPAH MINIMUM

Pertama, menjamin tidak ada pekerja miskin. Upah minimum merupakan upah

terendah yang ada dalam perekonomian.

➢ Melindungi pekerja dari eksploitasi pasar kerja yang bercirikan surplus pekerja.

➢ Upah minimum merupakan mekanisme yang menjamin bahwa seseorang, apabila ia memutuskan untuk

berpartisipasi pada dunia kerja, tidak akan menjadi pekerja miskin.

Kedua, upah minimum memastikan bahwa pekerja memiliki upah untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari.

SEKILAS ANALISA PASAR TENAGA KERJA

* Periode 2000-2014 (Sebelum PP.78/2015)

* Periode 2015-2017

KONDISI PASAR TENAGA KERJA

INDONESIA

Pasar kerja

Indonesia

Sektor modern

(formal) relatif

kecil

Sektor tradisional

(informal) besar

‘Surplus tenaga kerja’

Tujuan utama pembangunan: perpindahan ‘surplus tenaga kerja’ dari

pekerjaan informal ke pekerjaan formal

(pekerjaan kurang produkif ke produktif)

Fleksibilitas pasar

kerja

kunci

Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Jumlah pekerja yang menjadi anggota

serikat pekerja terbatas, hanya

lapangan kerja formal

60%tenaga kerja

Indonesia bekerja di

sektor informal

Bukti internasional terhadap negara berkembang

menunjukkan peraturan ketenagakerjaan hanya

dapat melindungi dan memberikan manfaat

kepada pekerja formal yang memperoleh upah

teratur.

<20 jutapekerja Indonesia yang dapat

dilindungi oleh peraturan-

peraturan ketenagakerjaan

10

4 (EMPAT) CIRI UTAMA PENYEBAB

MELEMAHNYA PASAR TENAGA KERJA

1 2 3Lapangan kerja yang

memberikan upah secara teratur

(merupakan salah satu ciri dari lapangan kerja

modern/lapangan pekerjaan formal),

mengalami penurunan sejak tahun 2001-2009.

Perbandingan

pertumbuhan angkatan

kerja yang relatif tinggi

dengan hilangnya

lapangan kerja di

kegiatan ekonomi formal,

telah menyebabkan

terjadinya perluasan

lapangan pekerjaan

informal.

Lebih dari 60 persen

penganggur adalah tenaga

kerja muda berusia antara

15–24 tahun.

4Sebagai konsekuensinya,

pekerja merasa kurang

mempunyai jaminan kerja

untuk jangka menengah

dan prospek (peluang)

yang mereka miliki untuk

mendapatkan penghasilan

juga berkurang.

DAMPAK INVESTASI DAN LAPANGAN KERJA

Kontribusi Investasi (PMTB) terhadap PDB dan

Penyerapan Tenaga Kerja Formal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Periode

Kesempatan Kerja Formal (+/-)

(dalam juta)

Sektor IndustriSektor Jasa dan

Lainnya*

2015-2017 0.7 3.4

2010-2015 2.7 6.7

2005-2009 -0.9 3.6

2001-2004 -0.8 0.4

1992-1997 1.9 6.2* selain sektor pertanian

Sumber: Sakernas, BPS, diolah

Pertumbuhan Upah dan Pertumbuhan

Produktivitas

0

500

1000

1500

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015

Tri

liu

n R

up

iah

Juta

Pek

erj

a

Tenaga Kerja Industri Padat Karya

Tenaga Kerja Industri Padat Modal

Nilai Tambah Industri Padat Karya

111

152

211 211239

0

50

100

150

200

250

300

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2011 2012 2013 2014 2015

TR

ILIU

N R

UP

IAH

JUT

A P

EK

ER

JA

Tenaga Kerja Nilai Tambah

Tenaga Kerja dan Nilai Tambah

Industri Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki

Nilai Tambah dan Tenaga Kerja Industri

Padat Modal dan Padat Karya

-10%

0%

10%

20%

30%

Pertumbuhan Produktivitas Sektor IndustriPengolahan

Pertumbuhan UMP12

UPAH PEKERJA DAN PRODUKTIVITAS (Sebelum penerapan PP. 78/2015)

• Industri berproduktivitas tinggi telah

melambat, sehingga membebani diversifikasi

ekonomi

• Kendala lainnya: naiknya biaya satuan tenaga

kerja di sektor manufaktur terhadap

keseluruhan ekonomi, dicerminkan oleh unit

labor cost meningka.

Sumber: Statistik Industri, BPS

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Unskill lab-

intens

Res based

lab-intens

Res based

cap-intens

Electronics F-loose cap-

int

% pekerja Industri dan nilai tambah

Value added Employment

0

100

200

Unsk Lab-int Res-based Lab-int Res-based Cap-int Electronics F-Loose Cap-int

Rata-rata upah, Produktivitas, dan Unit Labor Cost (ULC) Statistik Industri

Labor costs Productivity ULCs

5 kelompok industri berdasarkan intensitas tenaga kerja dan

sumber daya yang ada.

1) Unskilled labor intensive Industri. Misalnya: perusahaan

tekstil, pakaian, alas kaki;

2) Resource- based labor. Misalnya: industri pengolahan

makanan;

3) Resource-based capital intensive/industri padat modal

berbasis sumber daya. Misalnya industri karet, logam dasar;

4) Footloose capital-intensive. Terdiri kelompok-kelompok

industri metal, industri plastik termasuk di dalamnya.

5) Elektronik

DAMPAK DAN RESPON DUNIA USAHA TERHADAP

KENAIKAN UMP

02468

Kond

isi u

mum

perekono

mian

…

Kerumita

nbir

okrasi

Ketid

akpa

stian

kebijak

an…

Pung

utan

liar

Kena

ikan

UMP

Infra

struk

tur

yang

buruk

Kompe

tisi

yang

ketat

Suku

bun

gaya

ng ti

nggi

Ketersed

iaan

baha

n ba

ku

Perm

intaa

npa

sar/…

Perpaja

kan

Pene

gaka

nhu

kum

Stab

ilitas

nila

ituka

r

Alas Kaki Garmen

Masalah Terberat yang Dihadapi

Langkah-langkah yang dilakukan saat terjadi kenaikan UMP

3,7

2,8

6,6

2,6

5

2,5

0,61 0,6

6,6

3,5

1,6

6

0,0

1

M ENAIKAN HARGA

PRODUK

M ENURUNKAN

M ARJIN LABA

M ENGURANGI

JUM LAH PEKERJA

M ENGURANGI

JAM KERJA

M ENGUBAH TEKNIK

PRODUKSI

M ENUTUP USAHA RELOKASI

Alas Kaki Garmen

14

Sumber: Survei CSIS

DAMPAK DAN RESPON DUNIA USAHA TERHADAP

KENAIKAN UMP

• Kenaikan UMP tidak meningkatkan

produktivitas, jika pun ada sangat kecil

• Sebagian besar (90%) mengalami

penurunan laba

• Sebesar 30-40% perusahaan mengalami

kerugian

• Menaikkan harga produk sehingga

menurunkan volume penjualan bagi 81%

perusahaan.

• Awalnya mengurangi jam kerja karyawan,

dan kemudian mengurangi karyawan

• Langkah selanjutnya menutup usaha

• Tidak mempertimbangkan realokasi

• Taraf keputus-asaan tinggi

• Kenaikan UMP tidak meningkatkan

produktivitas, jika pun ada sangat kecil

• Sebagian besar (91%) mengalami penurunan laba

• Menaikkan harga produk sehingga menurunkan

volume penjualan bagi 63% perusahaan

• Mengurangi pekerja akibat skala produksi

menyusut

• Realokasi tidak diminati, mengingat infrastruktur

dan ketersediaan bahan baku

• Menutup usaha relatif kecil

• Mengurangi karyawan menjadi pilihan sebagian

besar industri alas kaki

• Mencoba mengubah teknis produksi untuk

efisiensi, meski butuh dana besar

• UMP menekan tingkat profitabilitas perusahaan.

• Menciptakan dis-insentif bagi industri

• Menyebabkan industri belum menunjukan kinerja yang optimal

• Biaya tenaga kerja per unit produksi menjadi semakin tinggi, sekitar 20-30 persen

15

PAYUNG HUKUM KEBIJAKAN PENGUPAHAN

* Periode 2000-2014 (Sebelum PP.78/2015)

* Periode 2015-2017

PENDEKATAN YANG ADIL, SEDERHANA

DAN DAPAT DIPREDIKSI

Pekerja tetap terjamin

dayabelinya

Dunia usaha memiliki ruang

yang cukup untuk tumbuh kembang

Para pencari kerja terjamin

dengan penciptaan

lapangan kerja yang

berkelanjutan

KEBIJAKAN PENGUPAHAN YANG BERLAKU

PP. 78/ 2015, merupakan peraturan dalam penentuan “Formula” upah minimum

Pemerintah ingin memastikan bahwa besaran peningkatan upah minimum

ditetapkan secara seimbang di antara dua kebutuhan.

➢ Pertama: kebutuhan untuk menyalurkan pendapatan pada kelompok pekerja. Pendapatan ini diperlukan agar daya beli tidak menurun drastis, dan besarnya demand bisa terus dijaga.

➢ Kedua: menjaga agar iklim investasi bisa terus kondusif. Upah minimum tidak boleh naik sedemikian rupa sehingga berdampak buruk kepada iklim investasi.

➢ Untuk menjaga hal yang terakhir ini maka perubahan upah minimum tidak berbeda dengan perubahan produktivitas pekerja dan produktivitas perusahaan.

Jika upah minimum naik terlalu jauh dari produktivitas pekerja dan perusahaan, maka kenaikan tersebut akan memiliki dampak terhadap perusahaan.

PP. 78/2015: Pengupahan

Laju Pertumbuhan PDB & Inflasi sebagai Formula Kenaikan

Upah Minimum

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pertumbuhan PDB Inflasi

Pendekatan berbasis formula, memperbaiki

mekanisme penetapan upah minimum:

▪ Memperhitungkan perubahan standar

hidup karena kenaikan terkait inflasi

▪ Mengaitkan kenaikan dengan produktivitas

dan pertumbuhan ekonomi

▪ Mengurangi ketidakpastian ekonomi dan

politik pada penetapan kriteria upah

minimum

Sumber: BPS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Nu

sa T

en

gggara

Tim

ur

Nu

sa T

en

ggara

Bara

t

Malu

ku

DI

Yo

gyak

art

a

Ben

gk

ulu

Malu

ku

Uta

ra

Go

ron

talo

Su

law

esi

Bara

t

Jaw

a T

en

gah

Kali

man

tan

Bara

t

Lam

pu

ng

Aceh

Bali

Kali

man

tan

Sela

tan

Jaw

a B

ara

t

Su

mate

ra B

ara

t

Su

law

esi

Ten

gah

Su

mate

ra S

ela

tan

Su

law

esi

Ten

ggara

Kali

man

tan

Ten

gah

Jaw

a T

imu

r

Kep

ula

uan

Ban

gk

a B

eli

tun

g

Su

law

esi

Uta

ra

Su

mate

ra U

tara

Su

law

esi

Sela

tan

Ban

ten

Jam

bi

Pap

ua

Pap

ua B

ara

t

Ria

u

Kali

man

tan

Uta

ra

Kep

ula

uan

Ria

u

Kali

man

tan

Tim

ur

DK

I Ja

kart

a

Produktivitas Pekerja tahun 2017 (Rp Juta/TK)

Sumber: BPS, PDRB 2017 dan Sakernas Agustus 2017

No Provinsi Produktivitas

1 Aceh 56,70

2 Sumatera Utara 76,58

3 Sumatera Barat 66,51

4 Riau 169,51

5 Jambi 82,37

6 Sumatera Selatan 71,41

7 Bengkulu 45,10

8 Lampung 56,63

9 Kepulauan Bangka Belitung 74,35

10 Kepulauan Riau 185,30

11 DKI Jakarta 362,78

12 Jawa Barat 65,35

13 Jawa Tengah 52,02

14 DI Yogyakarta 44,96

15 Jawa Timur 73,74

16 Banten 80,74

17 Bali 60,44

18 Nusa Tenggara Barat 40,85

19 Nusa Tengggara Timur 27,06

20 Kalimantan Barat 53,97

21 Kalimantan Tengah 73,25

22 Kalimantan Selatan 61,70

23 Kalimantan Timur 293,93

24 Kalimantan Utara 174,56

25 Sulawesi Utara 76,38

26 Sulawesi Tengah 70,99

27 Sulawesi Selatan 80,28

28 Sulawesi Tenggara 71,52

29 Gorontalo 47,86

30 Sulawesi Barat 49,35

31 Maluku 43,32

32 Maluku Utara 47,49

33 Papua Barat 141,37

34 Papua 87,59

KEBIJAKAN PENGUPAHAN DI

TEMPAT KERJA YANG

KOMPETITIF

n

INDONESIA MEMASUKI TREN PASAR TENAGA KERJA DALAM ERA DIGITAL

Merubah proses bisnis,

otomatisasi, dan

hadirnya robot dapat

menggantikan

pekerjaan manusia.

Menghilangkan

jenis pekerjaan

konvensional.

Dampak terbesar

pada Industri padat

karya seperti garmen

dan tekstil.

Menciptakan ribuan

lapangan pekerjaan

baru yang sebelumnya

tidak terduga.

Bisnis jasa transportasi

online, belanja online,

industri animasi, game

online, jasa pengiriman

serta berbagai produk jasa

yang lain.

Mengubah cara

kerja dan jenis

pekerjaan

Fenomena

kesempatan

untuk bersaing

Teknologi digital

mendorong

pertumbuhan

perekonomian

nasional

menjamin kepastian

pekerja, pemberi kerja,

konsumen

Kunci: Produktivitas dan Daya Saing

Meningkatkan fungsi mekanisme pengupahan melalui perundingan

kolektif dan perjanjian kerja bersama sebagai sarana perundingan upah

Mendorong collective bargaining dan

Perjanjian kerja bersama (PKB)

pada tingkat perusahaan

( Semacam codes on acting in good faith)

Kontrak Perorangan/Individual Contract

(negosiasi bipartit mengaitkan antara

Peningkatan upah dengan peningkatan

produktivitas)

➢ Pekerja dan pemberi kerjadapat duduk sejajar.

➢ Representasi menjadi kunci.

Meningkatkan PKB yang saat ini baru

mencakup minoritas pekerja➢ Menghindari tertinggalnya pertumbuhan upah

riil pekerja

➢ Menghindari ketimpangan upah (praktik terbaik

di beberapa negara: PKB berkorelasi dengan

rendahnya ketimpangan)

1 2

Rekomendasi

Diperlukan Kepercayaan dan

Kemampuan Teknik Bernegosiasi

Sistem hubungan industrial yang

terdesentralisasi mendorong semakin banyaknya

hubungan ketenagakerjaan untuk

dinegosiasikan secara langsung.

Diperlukan Komunikasi yang Baik untuk

Mengurangi Konflik

Perusahaan yang kurang berkomunikasi dan

tertutup dengan pekerjanya cenderung akan

mengalami konflik yang merugikan masing-

masing pihak dan mengganggu proses produksi.

Diutamakan Penyelesaian Bipartit Karena

Murah Biaya

Penyelesaian konflik secara bipartit merupakan cara

yang paling efektif, relatif cepat, dan murah biaya,

sehingga pihak-pihak yang berselisih harus didorong

untuk memilih jalur ini melalui UU PPHI.

Rekomendasi

Diperlukan Pedoman Negosiasi dengan Itikad

Baik yang Disusun Secara Bersama

Diperlukan pedoman negosiasi dengan tata laku

beritikad baik (Code of Good Faith) dalam hubungan

industrial dengan proses penyusunan yang

menumbuhkan rasa memiliki, kepercayaan, dan

keterbukaan dari pihak-pihak terkait.

Diperlukan Komitmen untuk Mendukung Kondisi Kerja

Dilakukan dengan menjamin kebebasan berserikat dan menegosiasikan

upah dan kondisi kerja dengan pemberi kerja, juga komitmen terhadap

perlindungan/proteksi pekerja.

Diperlukan Fleksibilitas dan Standar

Minimum Penengah (Konsiliator,

Mediator, dan Arbiter)

Pihak-pihak yang berselisih harus memiliki

kepercayaan kepada konsiliator, mediator, dan

arbiter yang dipilih sehingga perlu standar

minimum seorang penengah.

Terimakasih