PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI - … · Program Studi Ilmu Farmasi Oleh: Yustinus Bambang Trijatmiko Isdaryatmo NIM : 038114027 FAKULTAS FARMASI ... 6. Waktu kerja di apotek

KAJIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

BERDASARKAN KEPMENKES RI NOMOR 1027/MENKES/SK/IX/2004

DI APOTEK-APOTEK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh:

Yustinus Bambang Trijatmiko Isdaryatmo

NIM : 038114027

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2008

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KAJIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

BERDASARKAN KEPMENKES RI NOMOR 1027/MENKES/SK/IX/2004


SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh:

Yustinus Bambang Trijatmiko Isdaryatmo

NIM : 038114027

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2008

i


PERSETUJUAN PEMBIMBING

KAJIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN BERDASARKAN KEPMENKES RI NOMOR 1027/MENKES/SK/IX/2004


Diajukan oleh : Yustinus Bambang Trijatmiko Isdaryatmo

NIM : 038114027

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Sulasmono, Apt. Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt.

Tanggal : 21 Januari 2008 Tanggal : 21 Januari 2008

ii



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Ketika kita benar-benar yakin bahwa kita mampu mencapai suatu target,

Tuhan akan mengalirkan kekuatanNYA ke dalam darah kita. Sehingga kita

akan berpikir, berbicara, dan bertindak layaknya kita sudah mencapainya.”

(Imam Munadhi)

“Ada kalanya cahaya dalam hidup kita padam namun dinyalakan kembali

oleh seseorang. Setiap dari kita berutang terima kasih yang terdalam bagi

mereka yang menyalakan kembali cayaha kita”.

Trima kasih kupersembahkan tuk…

Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan inspirasi kepadaku…

Kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang tanpa lelah memberikan

dukungan dan semangat kepadaku…

Sahabat-sahabat yang selalu menyalakan cahaya dalam hidupku

I love you all…

Almamaterku tercinta…

iv



PRAKATA

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan

karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian

Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Kepmenkes RI

Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 di Apotek-apotek Kabupaten

Gunungkidul”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat

untuk meraih gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.) di Fakultas Farmasi Sanata

Dharma.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Ibu Rita Suhadi, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas

Sanata Dharma, Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Sulasmono, Apt. selaku pembimbing I yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, memberikan kritik dan

saran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt selaku pembimbing II yang juga telah

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, memberikan

kritik dan saran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Ipang Djunarko, S.Si., Apt. selaku pencetus ide awal penelitian ini dan

selaku dosen penguji. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan.

v


5. Bapak Yosef Wijoyo, M.Si., Apt. selaku dosen penguji. Terima kasih atas

kritik dan saran yang telah diberikan.

6. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan izin sehingga

penelitian ini dapat terlaksana.

7. Bapak dan Ibu Apoteker Kabupaten Gunungkidul yang telah bersedia menjadi

responden dalam penelitian ini.

8. Keluarga, terutama kedua orang tua, Bapak J.A.Supangkat dan Ibu Susana

Letsoin atas segala dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan. Kakak

dan Adik atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

9. Teman-teman seperjuangan : Momon, Adi, Totok, dan Bangun atas kerjasama,

bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

10. Teman-teman Fakultas Farmasi Sanata Dharma angkatan 2003 kelas A atas

kebersamaan dan keceriaan selama empat tahun ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam kesempatan ini, penulis juga memohon maaf kepada semua pihak

atas kekurangan dan kesalahan yang mungkin dilakukan penulis. Oleh karena itu

dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang

membangun.

Yogyakarta, 21 Januari 2008

Penyusun

vi



INTISARI

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke

pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktek harus sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 di Apotek-apotek Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker Pendamping yang bersedia mengisi kuesioner yang merupakan instrumen penelitian ini. Analisis yang dilakukan adalah statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh Apoteker di apotek-apotek Kabupaten Gunungkidul.

Kata kunci : Standar Pelayanan Kefarmasian, Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, Apotek.

viii


ABSTRACT

Pharmaceutical care orientation has changed from drug oriented to patient oriented which refers to pharmaceutical care. The Pharmaceutical care activities has, which previously only focused on the drugs management as a commodity, become more focused in to a comprehensive care that aimed at increasing the quality of patient’s life. The consequences of the orientation change, pharmacist are demanded to improving their knowledge, skill and attitude in the course of direct interaction with patient. Pharmacist also have to understand and realize the possibility of medication error in Therefore the pharmacist, in their practices, has to conform with the specified standard in order to prevent injurious event.

This research aimed at knowing the description of the implementation of Pharmaceutical Care Standards based on the Kepmenkes RI Number 1027/MENKES/SK/IX/2004 in Dispensaries in Gunungkidul his respondent’s were Administrator Pharmacist or Co-Pharmacist who willing to fills the questionnaire, which was instruments of the research. The analysis performed was descriptive statistic.

Result of the study suggesting that the Pharmaceutical Care Standards based on the Kepmenkes RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 in Dispensaries Gunungkidul was not well performed yet by pharmacists in dispensaries in Gunungkidul.

Key words : Pharmaceutical Care Standard, Kepmenkes RI Number 1027/MENKES/SK/IX/2004, Dispensary.

ix


DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL………………………………………………………. i

HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………….. ii

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………… iv

PRAKATA………………………………………………………………… v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA…………………………………... vii

INTISARI………………………………………………………………….. viii

ABSTRACT……………………………………………………………….. ix

DAFTAR ISI………………………………………………………………. x

DAFTAR TABEL…………………………………………………………. xiv

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………… xvi

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………. xx

BAB I PENGANTAR

A. Latar Belakang…………………………………………………………. 1

1. Rumusan masalah………………………………………………….. 3

2. Keaslian penelitian…………………………………………………. 4

3. Manfaat penelitian………………………………………………….. 7

B. Tujuan Penelitian………………………………………………………. 8

BAB II PENELAAHAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Apotek………………………………………. 9

B. Tinjauan Umum Tentang Apoteker…………………………………….. 10

x


1. Peraturan perundang-undangan……………………………………. 10

2. Apoteker sebagai suatu profesi…………………………………….. 13

3. Peran apoteker……………………………………………………… 14

C. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek…………………………….. 17

1. Asuhan kefarmasian………………………………………………... 17

2. Akuntabilitas praktek farmasi……………………………………… 17

3. Manajemen praktis farmasi………………………………………… 17

4. Komunikasi farmasi……………………………………………….. 18

5. Pendidikan dan pelatihan farmasi…………………………………. 19

6. Penelitian dan pengembangan kefarmasian……………………….. 19

7. Peraturan perundang-undangan…………………………………… 19

D. Sumpah Apoteker……………………………………………………… 23

E. Kode Etik Apoteker……………………………………………………. 24

F. Etika Bisnis……………………………………………………………. 25

G. Keterangan Empiris……………………………………………………. 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian………………………………………… 28

B. Batasan Operasional Penelitian………………………………………… 28

C. Instrumen Penilitian…………………………………………………….. 29

D. Populasi dan Sampel……………………………………………………. 30

1. Populasi…………………………………………………………….. 30

2. Sampel……………………………………………………………… 30

xi


E. Tata Cara Penelitian………...………………………………………….. 31

1. Pembuatan kuesioner………………………………………………. 31

2. Pengujian kuesioner………………..………………………………. 31

3. Penyebaran kuesioner……………………………………………… 33

4. Pengumpulan kuesioner……………………………………………. 34

5. Wawancara………………………………………………………… 34

F. Tata Cara Analisis Data………………………………………………… 34

G. Kesulitan Penelitian……………………………………………………. 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden……...………………………………………... 36

1. Usia responden…………..…………………………………………. 36

2. Lama kerja di apotek…….…………………………………………. 37

3. Posisi responden di apotek……………………………..…………... 38

4. Pekerjaan Lain selain sebagai Apoteker …………………………… 39

5. Waktu kerja di apotek dalam seminggu……..……………......…..… 40

6. Waktu kerja di apotek dalam satu hari…..……………………......... 41

B. Pengelolaan Sumber Daya……………………………………...…….... 42

1. Sumber daya manusia……………………………………………..... 42

2. Sarana dan prasarana………………………………..…………........ 44

3. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya....... 53

4. Administrasi………………………………………………….....…. 59

C. Pelayanan…………………………………………………………........ 67

1. Skrining resep…………………………………………………........ 67

xii


2. Penyiapan obat………………………………………………......…. 72

3. Promosi, edukasi dan tindak lanjut terapi……………......…………. 80

D. Evaluasi Mutu Pelayanan…………………………………………….... 82

1. Tingkat kepuasan konsumen……………………………………….. 82

2. Dimensi waktu……………………………………………………... 83

3. Prosedur tetap………………………………………………...……. 84

E. Hasil Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Berdasarkan Karakteristik Responden…………………………………. 88

1. Usia responden…………..…………………………………………. 88

2. Lama bekerja di apotek……………………………………………. 92

3. Posisi responden di apotek……………………………..…………... 96

4. Pekerjaan lain selain sebagai apoteker ………………………….… 99

5. Waktu kerja di apotek dalam seminggu……..…………........……… 103

6. Waktu kerja di apotek dalam satu hari…..…………………............ 106

F. Rangkuman Pembahasan………………………………………………… 109

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan…………………………………………………………….. 111

B. Saran…………………………………………………………………… 111

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 114

LAMPIRAN……………………………………………………………….. 118

BIOGRAFI PENULIS…………………………………………………….. 151

xiii


DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel I Lama Kerja Responden di Apotek …………………... 37

Tabel II Pekerjaan Responden Selain Sebagai Apoteker di

Apotek……………………………………………….. 39

Tabel III Waktu Kerja Responden di Apotek dalam Satu Hari... 41

Tabel IV Ketersediaan Papan Petunjuk Apotek…….......……… 45

Tabel V Ketersediaan Ruang Tunggu Bagi Pasien……………. 47

Tabel VI Ketersediaan Informasi Bagi Pasien…………………. 48

Tabel VII Ketersediaan Tempat Khusus untuk Mendisplay

Informasi....................................................................... 48

Tabel VIII Ketersediaan Ruang Racikan di Apotek……………... 50

Tabel IX Ketersediaan Keranjang Sampah untuk Staf dan Pasien 51

Tabel X Latar Belakang Perencanaan Pengadaan Sediaan

Farmasi di Apotek…………………………………… 54

Tabel XI Sumber Perolehan Obat di Apotek………………….. 55

Tabel XII Ketersediaan Tempat Penyimpanan Khusus.............. 58

Tabel XIII Pencatatan dan Pengarsipan Transaksi Pembelian...... 60

Tabel XIV Pencatatan Transaksi Penjualan Dalam Buku

Penjualan....................................................................... 62

Tabel XV Pencatatan Penjualan Narkotika dan Psikotropika....... 63

Tabel XVI Pengisian Medication Record Secara Konstan………. 65

Tabel XVII Skrining Resep Persyaratan Administratif………........ 67

xiv


Tabel XVIII Skrining Resep Kesesuaian Farmasetik…………........ 68

Tabel XIX Skrining Pertimbangan Klinis………………………. 69

Tabel XX Konsultasi Dokter Apabila Ada Ketidakjelasan Pada

Resep...................................................................…….. 70

Tabel XXI Adanya Keluhan Tentang Etiket Oleh Pasien………... 72

Tabel XXII Pengecekan Resep Sebelum Diserahkan ke Pasien.…. 73

Tabel XXIII Informasi Obat yang Diberikan Apoteker…………… 75

Tabel XXIV Pemberian Konseling Secara Berkelanjutan…….…… 78

Tabel XXV Apoteker yang Melakukan Tindak Lanjut Terapi …… 81

Tabel XXVI Apoteker yang Pernah Melakukan Survey…………... 83

Tabel XXVII Penetapan Prosedur Tertulis dan Tetap......................... 85

xv


DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 1. Usia Responden………...………………………………… 38

Gambar 2. Posisi Responden di Apotek...……………………………... 38

Gambar 3. Waktu Kerja Responden di Apotek Dalam

Seminggu...………………………………………………… 40

Gambar 4. Pengambilan Keputusan di Apotek Selalu Berdasarkan

Persetujuan APA…………………………………………… 43

Gambar 5. Diagram Sumber Daya Manusia...........................…………. 43

Gambar 6. Pemisahan Produk Kefarmasian dengan Produk

Lainnya…….......................................................................... 46

Gambar 7. Ketersediaan Ruang Tertutup untuk Konseling….....……… 49

Gambar 8. Diagram Kelengkapan Sarana dan Prasarana di Apotek....... 52

Gambar 9. Pemindahkan Isi Obat ke Wadah Lain……….......………… 57

Gambar 10. Diagram Pelaksanaan Pengelolaan Sedian Farmasi dan

Perbekalan Kesehatan Lainnya…………………………….. 59

Gambar 11. Penyertakan Faktur/Nota Penjualan…................................... 61

Gambar 12. Penyimpan Resep Secara Urut.........….................................. 64

Gambar 13. Diagram Pelaksanaan Kegiatan Administrasi……………... 66

Gambar 14. Diagram Pelaksanaan Skrining Resep…………………….. 71

Gambar 15. Keterlibatan Apoteker Dalam Penyerapan Obat ke

Pesien.................…………………………………………… 74

xvi


Gambar 16. Ketersediaan Jam Koseling Setiap Hari di

Apotek……………………………………………............… 76

Gambar 17. Diagram Pelaksanaan Penyiapan Obat…………………….. 79

Gambar 18. Apoteker yang Pernah Melakukan Desiminasi

Informasi Kesehatan………………………………………… 80

Gambar 19. Diagram Pelaksanaan Promosi, Edukasi dan Tindak Lanjut

Terapi………………………………………………………. 82

Gambar 20. Apoteker yang Menetapkan Lama Pelayanan……………… 85

Gambar 21. Diagram Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pelayanan…………... 85

Gambar 22. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul……………....... 87


Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Usia

Responden secara umum……………...……..................... 90


Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Usia

Responden secara spesifik…………...…….......................... 91


Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Lama

Kerja di Apotek Secara Umum…………………………… 94


Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Lama

Kerja di Apotek Secara Spesifik…………………………… 95

xvii



Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan

Posisi Responden di Apotek Secara Umum.......................... 97



Posisi Responden di Apotek Secara Spesifik........................ 98

Gambar 29 Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di


Adanya Pekerjaan Lain Selain Sebagai Apoteker Secara

Umum..................................................................................... 101

Gambar 30 Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di


Adanya Pekerjaan Lain Selain Sebagai Apoteker Secara

Spesifik................................................................................... 102



Waktu Kerja Responden Dalam Satu Minggu Secara

Umum.......………….............................................................. 104

xviii




Waktu Kerja Responden Dalam Satu Minggu Secara

Spesifik......…………............................................................. 105



Waktu Kerja Responden Dalam Satu Hari Secara

Umum…............................................................................. 107



Waktu Kerja Responden Dalam Satu Hari Secara

Spesifik…............................................................................. 108

Gambar 35. Jalur Distribusi Obat………….......................................... 136

Gambar 36. Alur Pelayanan Resep….................................................... 141

xix


DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1. Surat Pengantar Kuisioner Penelitian………………………. 118

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian……………………………………….. 119

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian……………………………………….. 125

Lampiran 4. Tabulasi Data……...……………………………………….. 126

Lampiran 5. Sumpah/Janji Apoteker……………………………………. 131

Lampiran 6. Kode Etik Apoteker Indonesia…………………………….. 133

Lampiran 7. Jalur Distribusi Obat……………………............................. 136

Lampiran 8. Hasil Wawancara…………………………………………... 137

Lampiran 9. Contoh Angket/Kuesioner Mengenai Tingkat Kepuasan

Konsumen…………………………………………………. 140

Lampiran 10. Contoh Alur Pelayanan Resep.…………………………….. 141

Lampiran 11. Contoh Prosedur tetap……….…………………………….. 142

Lampiran 12. Contoh Job description……………………………………. 147

xx


BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Pelayanan kefarmasiaan pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat

ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care).

Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan

obat sebagai komoditi menjadi pelayanan komprehensif yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Konsekuensi perubahan orientasi

tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan

perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk

interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi , monitoring penggunaan

obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan

baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya

kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan. Oleh sebab

itu, apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai standar yang ada untuk

menghindari terjadinya hal tersebut. Apoteker harus mampu berkomunikasi

dengan tenaga medis dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan

obat yang rasional (Anonim, 2004a).

Pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian berdampak terhadap tugas

seorang apoteker tidak hanya meracik obat tetapi juga diharapkan mampu

memberikan informasi yang berkaitan dengan obat yang tanpa disadari profesi

1


2

apoteker harus mempunyai suatu kemampuan baru seperti communicator,

educator, serta advisor (Harding,1993).

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi

apoteker di Indonesia bersama dengan Dinas Kesehatan RI mencoba untuk

menanggapi perubahan peran apoteker dengan cara merumuskan suatu standar

pelayanan kefarmasian di apotek seperti termuat dalam KepMenKes RI nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004.

Standar tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman praktik

apoteker dalam menjalankan profesi, untuk melindungi masyarakat dari pelayanan

yang tidak profesional, dan melindungi profesi dalam menjalankan praktik

kefarmasian. Peningkatan kualitas pelayanan farmasi yang berasaskan

pharmaceutical care di apotek dibutuhkan apoteker yang profesional.

Ditetapkannya standar pelayanan kefarmasian di apotek ini diharapkan tujuan

pelayanan kefarmasian dapat dicapai secara maksimal (Anonim, 2004a).

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencoba

mewujudkan masyarakat sehat demi tercapainya Indonesia sehat 2010 dengan

menetapkan beberapa program salah satunya yaitu peningkatan mutu pelayanan

kesehatan. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan perlu

meningkatkan mutu pelayanannya dengan melaksanakan Sandar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek di seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

sesuai dengan KepMenKes RI nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004. Gunungkidul

sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran yang

sama dalam mewujudkan masyarakat sehat, sehingga apotek-apotek di Kabupaten


3

Gunungkidul perlu dilakukan standarisasi. Hal inilah yang menjadi daya tarik

bagi peneliti untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan Standar Pelayanan

Kefarmasian berdasarkan KepMenKes RI nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 di

apotek-apotek Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya diharapkan hasil penilitian

ini dapat membantu Kabupaten Gunungkidul khususnya dan Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta umumnya dalam mewujutkan masyarakat sehat.

1. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

a. Parameter manakah dari Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 telah dilaksanakan dengan baik, cukup,

dan kurang dengan persentase masing-masing?

b. Apakah Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Kepmenkes RI

Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 telah dilaksanakan secara

menyeluruh oleh apoteker di apotek-apotek Kabupaten Gunungkidul?

c. Apakah karakteristik responden memberikan perbedaan dalam

pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Kepmenkes

RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 di apotek-apotek Kabupaten

Gunungkidul?


4

2. Keaslian penelitian

Sejauh yang peneliti ketahui pernah dilakukan penelitian sejenis mengenai

Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya, yaitu :

a. Pemahaman Apoteker Tentang Pelayanan Apoteker dalam Praktek

Kefarmasian Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Apotek di

Apotek-Apotek Kota Yogyakarta (Tobondo, 2000).

Penelitian dari Tobondo ini menekankan pada pemahaman apoteker

tentang pelayanan apoteker dalam praktek kefarmasian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan apoteker

di apotek. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada penelitian

Tobondo tidak mengkhususkan diri atau berpedoman pada suatu undang-

undang tertentu, sedangkan pada penelitian ini berpedoman pada

Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004.

b. Pendapat Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah

Istimewa Yogyakarta Terhadap Peran Apoteker (Berdasarkan Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 Tentang Standar

Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit) (Regziana, 2007).

Penelitian dari Regziana ini menekankan pada penerimaan dokter umum

terhadap peran apoteker berdasarkan Kepmenkes Nomor

1197/MENKES/SK/X/2004 dan harapan dokter umum terhadap peran

apoteker di masa mendatang. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah

pada penelitian Regziana subyek penelitian merupakan dokter umum,


5

sedangkan pada penelitian ini subyek penelitian adalah apoteker di apotek.

Penelitian Regziana meneliti mengenai peran apoteker di Rumah Sakit

berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang

Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, sedangkan penelitian ini

meneliti mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004.

c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Berdasarkan

Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 di Kota Yogyakarta

(Sukmajanti, 2007).

Perbedaan penelitian Sukmajati dengan penelitian ini adalah:

• Wilayah penelitian Sukmajati (2007) berada pada Kota Yogyakarta

dengan periode September-November 2006, sedangkan wilayah

penelitian ini berada pada Kabupaten Gunungkidul dengan periode

Februari-Mei 2007.

• Penelitian Sukmajati (2007) tidak mencantumkan alasan Apoteker

belum/baru sebagian kecil dalam melaksanakan Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek, sedangkan pada penelitian ini dilengkapi

dengan alasan Apoteker belum/baru sebagian kecil dalam

melaksanakan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dengan

menitikberatkan pada persentase pelaksanaan di bawah 50% serta tiga

aspek penting yaitu ruangan tertutup untuk konseling, medication

record, dan tindak lanjut terapi.


6

• Penelitian Sukmajati (2007) belum melihat hasil pelaksanaan Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan karakteristik

responden, sedangkan penelitian ini telah menampilkan hasil

pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan

karakteristik responden.

d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Berdasarkan

Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 di Kabupaten Sleman

(Soedarsono, 2007).

Perbedaan penelitian Soedarsono dengan penelitian ini adalah:

• Wilayah penelitian Soedarsono (2007) berada pada Kabupaten Sleman

dengan periode Oktober-Desember 2006, sedangkan wilayah

penelitian ini berada pada Kabupaten Gunungkidul dengan periode

Februari-Mei 2007.

• Penelitian Soedarsono (2007) telah mencantumkan alasan Apoteker


Kefarmasian di Apotek, tetapi hanya menitikberatkan tiga aspek

penting yaitu ruangan tertutup untuk konseling, medication record, dan

tindak lanjut terapi, sedangkan penelitian ini selain menitikberatkan

tiga aspek penting yaitu ruangan tertutup untuk konseling, medication

record, dan tindak lanjut terapi, juga mencantumkan alasan Apoteker


Kefarmasian di Apotek yang persentasenya di bawah 50%.


7

• Penelitian Soedarsono (2007) belum melihat hasil pelaksanaan Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan karakteristik

responden, sedangkan penelitian ini telah menampilkan hasil

pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan

karakteristik responden.

3. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberi gambaran mengenai Pelaksanaan Standar Pelayanan

Kefarmasian berdasarkan KepMenKes RI nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 di apotek-apotek Kabupaten Gunungkidul.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai :

1) Bahan evaluasi bagi Apoteker Pengelola Apotek (APA) dalam

pengelolaan apotek

2) Bahan acuan bagi mahasiswa farmasi atau para calon apoteker yang

tertarik dalam pelayanan perapotekkan

3) Bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan

pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Apotek.


8

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui parameter manakah dari Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 telah dilaksanakan dengan baik, cukup, dan

kurang dengan persentase masing-masing.

2. Untuk mengetahui apakah Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan

Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 telah dilaksanakan secara

menyeluruh oleh apoteker di apotek-apotek Kabupaten Gunungkidul.

3. Untuk mengetahui apakah karakteristik responden memberikan perbedaan

dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Kepmenkes

RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 di apotek-apotek Kabupaten

Gunungkidul.


BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Apotek

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 pasal 1 menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan apotek ialah suatu tempat dimana dilakukan usaha-usaha

dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian. Pasal 2 menyebutkan bahwa

tugas dan fungsi apotek, ialah :

a. pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat.

b. penyaluran perbekalan kesehatan di bidang farmasi yang meliputi : obat, obat asli Indonesia, kosmetika, alat-alat kesehatan dan sebagainya.

(Anonim, 1965)

Pada perkembangannya fungsi apotek yang diatur pada Peraturan

Pemerintah tersebut mengalami perubahan. Hal ini terlihat dengan adanya

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 tahun 1965.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 menyebutkan bahwa

yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan

pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Pasal 2 mengatur

tugas dan fungsi apotek yaitu :

a. tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.

b. sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat.

c. sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

(Anonim, 1980)

9


10

Pasal 3 Permenkes tersebut menyebutkan bahwa apotek tidak lagi sebagai

badan usaha yang hanya dapat diusahakan oleh lembaga Pemerintahan atau

perusahaan milik negara saja, namun ijin apotek diberikan pada apoteker yang

telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh ijin kerja dari Menteri

Kesehatan.

Menurut Permenkes Nomor 922 tahun 1993 pasal 10 menyebutkan, yang

dimaksud dengan pengelolaan apotek adalah meliputi :

a. pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.

b. pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya.

c. layanan informasi mengenai perbekalan farmasi. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan pelayanan informasi pada butir c pasal

10 di atas adalah meliputi :

a. pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat

b. pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan atau mutu obat, dan perbekalan farmasi lainnya.

(Anonim, 1993b)

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 apotek adalah

tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan

farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Anonim, 2004a).

B. Tinjauan UmumTentang Apoteker

1. Menurut peraturan perundang-undangan

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 apoteker

adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah


11

mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan

berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker

(Anonim, 2004a).

Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan

sediaan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin. Apoteker

pengelola apotek adalah apoteker yang telah diberi surat izin apotek. Apabila

apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka

apotek, apoteker pengelola apotek harus menunjuk apoteker pendamping.

Apabila apoteker pengelola apotek dan apoteker pendamping karena hal-hal

tertentu berhalangan melakukan tugasnya, apoteker pengelola apotek

menunjuk apoteker pengganti. Apoteker pengganti adalah apoteker yang

menggantikan apoteker pengelola apotek selama apoteker pengelola apotek

tersebut tidak berada di tempat lebih dari tiga bulan secara terus-menerus dan

telah memiliki surat izin kerja serta tidak bertindak sebagai apoteker pengelola

apotek di apotek lain (Anonim, 2002).

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan

menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya

berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien

(Anonim, 1992). Hal ini juga ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32

tahun 1996 pasal 22 ayat 1 (c) yang menyebutkan bahwa bagi tenaga

kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban

untuk :

a. menghormati hak pasien b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien


12

c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan

d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan e. membuat dan memelihara rekam medis.

(Anonim, 1996)

Penjelasan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996

menyebutkan yang dimaksud dengan standar profesi tenaga kesehatan adalah

pedoman yang harus dipergunakan oleh tenaga kesehatan sebagai petunjuk

dalam menjalankan profesinya secara baik.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen menyatakan bahwa hak konsumen dalm hal ini dapt diartikan

sebagai hak pasien adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Anonim, 1999).

Berdasarkan hal tersebut maka apoteker harus memberikan informasi

yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan

terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi : cara

pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas

serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi (Anonim,

2004a).

Permenkes Nomor 922 tahun 1993 pasal 15 menyebutkan bahwa

apoteker wajib memberikan informasi :

a. yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien

b. penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat

Dalam Kode Etik Apoteker Indonesia pasal 7 juga menyatakan bahwa

seorang apoteker hendaknya menjadi sumber informasi sesuai dengan


13

profesinya, selanjutnya pada lafal sumpah/janji apoteker nomor 4

menyebutkan apoteker akan menjalankan tugasnya dengna sebaik-baiknya

sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 pasal 35 menyatakan

berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992

tentang kesehatan barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1); dipidana denda paling banyak

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Apoteker sebagai suatu profesi

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut suatu pengetahuan

dan keterampilan yang sangat khusus yang diperoleh melalui pelajaran yang

bersifat teoritis dan praktek dan diuji oleh lembaga perguruan tinggi dan

kepada yang bersangkutan diberi kewenangan guna pemberian layanan

konsumen atau kliennya (Harding, 1993). Banyak kriteria untuk menentukan

suatu pekerjaan adalah suatu profesi, menurut Sulasmono (1997) antara lain :

1. unusual learning, yaitu di didik dan menerima pengetahuan yang khas dan

merupakan lulusan dari perguruan tinggi, sehingga tidak diperoleh di

tempat lain atau bidang yang berbeda.

2. pelayanannya bersifat motivasi altruistik (tidak mementingkan diri sendiri

dan mementingkan kepentingan orang lain).

3. telah mengucapkan sumpah.

4. memiliki kode etik


14

5. memiliki standar profesi, yaitu pedoman yang harus digunakan sebagai

petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik (Anonim, 1992).

6. memiliki pengakuan hukum (adanya undang-undang maupun ketentuan

peraturan perundang-undangan lain).

7. memiliki perijinan (Surat Ijin Praktek atau Surat Ijin Kerja).

8. memiliki wadah profesi yang menunjukkan jati diri profesional

9. bersifat otonomi dan independensi.

10. bertemu dan berinteraksi dengan klien atau penderita.

11. confidential relationship dalam pelayanannya.

Menurut ISFI (2004) profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. memiliki tubuh pengetahuan yang berbatas jelas.

2. pendidikan khusus berbasis “keahlian” pada jenjang pendidikan tinggi.

3. memberi pelayanan kepada masyarakat, praktek dalam bidang keprofesian.

4. memiliki perhimpunan dalam bidang keprofesian yang bersifat otonom.

5. memberlakukan kode etik keprofesian.

6. memiliki motivasi altruistik dalam memberikan pelayanan.

7. proses pembelajaran seumur hidup.

8. mendapat jasa profesi.

3. Peran apoteker

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 bahwa

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku apotek harus dikelola oleh seorang

apoteker yang profesional dan dalam pengelolaan apotek tersebut, apoteker


15

harus senantiasa memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan

pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan

berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam

situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu

belajar sepanjang karier, membantu memberi pendidikan dan memberi

peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Anonim, 2004a).

Peran Apoteker yang digariskan oleh WHO yang dikenal dengan istilah

“Seven Star of Pharmacist” meliputi :

1. Care Giver. Apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan

klinis, analitis, teknis, sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam

memberikan pelayanan, apoteker harus berinteraksi dengan pasien secara

individu maupun kelompok, apoteker harus mengintegrasikan

pelayanannya pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan

dan pelayanan apoteker yang dihasilkan harus bermutu tinggi.

2. Decision-maker. Apoteker mendasarkan pekerjaannya pada kecukupan,

keefikasian dan biaya yang efektif dan efisien terhadap seluruh

penggunaan sumber daya misalnya sumber daya manusia, obat, bahan

kimia, peralatan, prosedur, pelayanan dan lain-lain. Untuk mencapai

tujuan tersebut kemampuan dan keterampilan apoteker perlu diukur untuk

kemudian hasilnya dijadikan dasar dalam penentuan pendidikan dan

pelatihan yang diperlukan.

3. Communicator. Apoteker mempunyai kedudukan penting dalam

berhubungan dengan pasien maupun profesi kesehatan yang lain, oleh


16

karena itu harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang cukup baik.

Komunikasi tersebut meliputi komunikasi verbal, non verbal, mendengar

dan kemampuan menulis, dengan menggunakan bahasa sesuai dengan

kebutuhan.

4. Leader. Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi

pemimpin. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian

mengambil keputusan yang empati dan efektif, serta kemampuan

mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan.

5. Manager. Apoteker harus efektif dalam mengelola sumber daya (manusia,

fisik, anggaran) dan informasi, juga harus dapat dipimpin dan memimpin

orang lain dalam tim kesehatan. Lebih jauh lagi apoteker mendatang harus

tanggap terhadap kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi

informasi mengenai obat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obat.

6. Life-long learner. Apoteker harus senang belajar sejak dari kuliah dan

semangat belajar harus selalu dijaga walaupun sudah bekerja untuk

menjamin bahwa keahlian dan keterampilannya selalu baru (up-date)

dalam melakukan praktek profesi. Apoteker juga harus mempelajari cara

belajar yang efektif.

7. Teacher. Apoteker mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan

melatih apoteker generasi mendatang. Partisipasinya tidak hanya dalam

berbagai ilmu pengetahuan baru satu sama lain, tetapi juga kesempatan

memperoleh pengalaman dan peningkatan keterampilan.

(Anonim, 2004b)


17

C. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek disusun dengan tujuan sebagai

pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi, untuk melindungi

masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional serta melindungi profesi dalam

menjalankan praktik kefamasian (Anonim, 2004a)

1. Menurut Standar Kompetensi Farmasis Indonesia hal asuhan

kefarmasian, standar prosedur operasional apoteker di apotek adalah :

a. memberikan pelayanan obat kepada pasien atas permintaan dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan baik verbal maupun non verbal

b. memberikan pelayanan kepada pasien atau masyarakat yang ingin melakukan pengobatan mandiri

c. memberikan pelayanan informasi obat d. memberikan konsultasi obat e. melakukan monitoring efek samping obat f. melakukan evaluasi penggunaan obat.

(Anonim, 2004b)

2. Menurut Standar Kompetensi Farmasis Indonesia hal akuntabilitas

praktek farmasi, standar prosedur operasional apoteker di apotek adalah :

a. menjamin praktek kefarmasian berbasis bukti ilmiah dan etika profesi b. merancang, melaksanakan, memonitor dan evaluasi dan

mengembangkan standar kerja sesuai arahan pedoman yang berlaku c. bertanggung jawab terhadap setiap keputusan profesional yang diambil d. melakukan kerjasama dengan pihak lain yang terkait atau bertindak

mandiri dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat obat e. melakukan perbaikan mutu pelayanan secara terus menerus dan

berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan “stakeholder”. (Anonim, 2004b)

3. Menurut Standar Kompetensi Farmasis Indonesia hal manajemen

praktis farmasi, standar prosedur operasional apoteker di apotek adalah :

a. merancang, membuat, mengetahui, memahami dan melaksanakan regulasi di bidang farmasi. Penjabaran dari kompetensi tersebut adalah dengan menampilkan semua kegiatan operasional kefarmasian di


18

apotek berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional

b. merancang, membuat, melakukan pengelolaan apotek yang efektif dan efisien. Penjabaran kompetensi di atas adalah dengan mendefinisikan falsafah asuhan kefarmasian, visi, misi, isu-isu pengembangan, penetapan strategi, kebijakan, program dan menerjemahkannya ke dalam rencana kerja (Plan of Action)

c. merancang, membuat ,melakukan pengelolaan obat di apotek yang efektif dan efisien. Penjabaran dari kompetensi di atas adalah dengan melakukan seleksi, perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, penyimpanan, pengamanan persediaan, perancangan dan melakukan dispensing serta evaluasi penggunaan obat dalam rangka pelayanan kepada pasien yang terintegrasi dalam asuhan kefarmasian dan sistem jaminan mutu pelayanan

d. merancang organisasi kerja yang meliputi : arah dan kerangka organisasi, sumber daya manusia, fasilitas, keuangan, termasuk sistem informasi manajemen

e. merancang, melaksanakan, memantau dan menyesuaikan struktur harga berdasarkan kemampuan bayar dan kembalian modal serta imbalan jasa praktek kefarmasian

f. memonitor dan evaluasi penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional mencakup aspek manajemen maupun asuhan kefarmasian yang mengarah kepada kepuasan konsumen.

(Anonim, 2004b)

4. Menurut Standar Kompetensi Farmasis Indonesia hal komunikasi

farmasi, standar prosedur operasional apoteker di apotek adalah :

a. memantapkan hubungan profesional antara farmasis dengan pasien dan keluarganya dengan sepenuh hati dalam suasana kemitraan untuk menyelesaikan masalah terapi obat pasien.

b. memantapkan hubungan profesional antara farmasis dengan tenaga kesehatan lain dalam rangka mencapai keluaran terapi yang optimal khususnya dalam aspek obat

c. memantapkan hubungan dengan semua tingkat/lapisan manajemen dengan bahasa manajemen berdasarkan atas semangat kefarmasian

d. memantapkan hubungan dengan sesama farmasis berdasarkan saling menghormati dan mengakui kemampuan profesi demi tegaknya martabat profesi.

(Anonim, 2004b)


19

5. Menurut Standar Kompetensi Farmasis Indonesia hal pendidikan dan

pelatihan farmasi, standar prosedur operasional apoteker di apotek adalah :

a. memotivasi, mendidik dan melatih farmasis lain dan mahasiswa farmasi dalam penerapan asuhan kefarmasian

b. merencanakan dan melakukan aktifitas pengembangan staf, bagi teknisi di bidang farmasi, pekarya dan juru resep dalam rangka peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan farmasi yang diberikan

c. berpartisipasi aktif dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas praktek kefarmasian

e. mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dalam bidang kesehatan umum, penyakit dan manajemen terapi kepada pasien, profesi kesehatan dan masyarakat.

(Anonim, 2004b)

6. Menurut Standar Kompetensi Farmasis Indonesia hal penelitian dan

pengembangan kefarmasian, standar prosedur operasional apoteker di

apotek adalah:

a. melakukan penelitian dan pengembangan, mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat dan profesi kesehatan lain

b. menggunakan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan peningkatan mutu praktek kefarmasian.

(Anonim, 2004b)

7. Menurut peraturan perundang-undangan

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menurut Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan sumber daya 1) Sumber daya manusia

Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional . Dalam pengelolaan Apotek, Apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, dan membantu


20

memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.

2) Sarana dan prasarana Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh

masyarakat. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotek. Apotek harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna untuk menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi resiko kesalahan penyerahan. Masyarakat harus diberi akses secara langsung dan mudah oleh apoteker untuk memperoleh informasi dan konseling. Lingkungan apotek harus dijaga kebersihannya. Apotek harus bebas dari hewan pengerat, serangga/pest. Apotek memiliki suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari pendingin.

Apotek harus memiliki : 1. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. 2. Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk

penempatan brosur/materi informasi. 3. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi

dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien

4. Ruang racikan. 5. Keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien.

Perabotan apotek harus tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan obat dan barang-barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu, kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi ruangan dengan temperatur yang telah ditetapkan.

3) Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya.

Pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku meliputi : perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pelayanan. Pengeluaran obat memakai sistim FIFO (first in first out) dan FEFO (first expire first out) 3.1 Perencanaan.

Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu diperhatikan : a. Pola penyakit. b. Kemampuan masyarakat. c. Budaya masyarakat.

3.2 Pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi.


21

3.3 Penyimpanan. 1.Obat / bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik.

Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru, wadah sekurang–kurangnya memuat nomor batch dan tanggal kadaluarsa.

2.Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan.

4) Administrasi.

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, perlu dilaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi : 4.1. Administrasi umum.

Pencacatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2. Administrasi pelayanan. Pengarsipan resep, pengarsipan cacatan pengobatan pasien, pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat.

b. Pelayanan

1) Pelayanan resep. 1.1. Skrining resep.

Apoteker melakukan skrining resep meliputi : 1.1.1. Persyaratan administratif :

- Nama,SIP dan alamat dokter. - Tanggal penulisan resep. - Tanda tangan/paraf dokter penulis resep. - Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. - Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang minta. - Cara pemakaian yang jelas. - Informasi lainnya.

1.1.2. Kesesuaian farmasetik : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.

1.1.3. Pertimbangan klinis : adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.

1.2. Penyiapan obat.

1.2.1. Peracikan. Merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu prosedur


22

tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.

1.2.2. Etiket. Etiket harus jelas dan dapat dibaca.

1.2.3. Kemasan obat yang diserahkan. Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.

1.2.4. Penyerahan obat. Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien dan tenaga kesehatan.

1.2.5. Informasi obat. Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi : cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi.

1.2.6. Konseling. Apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya. Untuk penderita penyakit tertentu seperti cardiovascular, diabetes, TBC, asthma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan.

1.2.7. Monitoring penggunaan obat. Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti cardiovascular, diabetes ,TBC, asthma, dan penyakit kronis lainnya.

2) Promosi dan edukasi.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi . Apoteker ikut membantu diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet / brosur, poster, penyuluhan, dan lain-lainnya.

3) Pelayanan residensial (Home Care).

Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya


23

untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Untuk aktivitas ini apoteker harus membuat catatan berupa catatan pengobatan (medication record).

c. Evaluasi mutu pelayanan

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah : 1) Tingkat kepuasan konsumen : dilakukan dengan survey berupa angket

atau wawancara langsung. 2) Dimensi waktu : lama pelayanan diukur dengan waktu (yang telah

ditetapkan). 3) Prosedur tetap : untuk menjamin mutu pelayanan sesuai standar yang

telah ditetapkan. Disamping itu prosedur tetap bermanfaat untuk : • Memastikan bahwa praktik yang baik dapat tercapai setiap saat; • Adanya pembagian tugas dan wewenang; • Memberikan pertimbangan dan panduan untuk tenaga .kesehatan

lain yang bekerja di apotek; • Dapat digunakan sebagai alat untuk melatih staf baru; • Membantu proses audit. Prosedur tetap disusun dengan format sebagai berikut: • Tujuan : merupakan tujuan protap. • Ruang lingkup : berisi pernyataan tentang pelayanan yang

dilakukan dengan kompetensi yang diharapkan. • Hasil : hal yang dicapai oleh pelayanan yang diberikan dan

dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur. • Persyaratan : hal-hal yang diperlukan untuk menunjang pelayanan. • Proses : berisi langkah-langkah pokok yang perlu diikuti untuk

penerapan standar. • Sifat protap adalah spesifik mengenai kefarmasian.

(Anonim, 2004)

D. Sumpah Apoteker

Sumpah adalah ikrar yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan akan

melaksanakannya sesuai dengan yang telah diucapkan (Salim, 1991). Menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1962 pasal 1 sebelum seorang apoteker

melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama

yang dipeluknya, atau mengucapkan janji.


24

Tujuan mengucapkan suatu sumpah atau janji adalah untuk menyadarkan

bagi yang disumpah bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban atau

pekerjaannya mengharapkan tanggung jawab yang besar terutama tanggung jawab

kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena apoteker di dalam mengamalkan

keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan-Nya,

sehingga bilamana menyalahgunakan jabatan dari pekerjaannya itu akan

membawa bahaya bagi keselamatan masyarakat yang dilayaninya dan harus

dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa baik dunia maupun

akhirat (Budiharjo, 1981). Lafal sumpah atau janji apoteker dapat dilihat pada

lampiran 5.

E. Kode Etik Apoteker

Kode Etik Apoteker Indonesia adalah suatu aturan moral sebagai rambu-

rambu yang membatasi seorang apoteker dalam menjalankan pekerjaan

keprofesiannya dari perbuatan tercela dan merugikan martabat profesi apoteker

dan organisasi profesi (Sulasmono, 1997). Berdasarkan Permenkes Nomor 184

tahun 1995 pasal 18 disebutkan bahwa apoteker dilarang melakukan perbuatan

yang melanggar Kode Etik Apoteker oleh sebab itu seorang apoteker perlu

memahami isi dari Kode Etik Apoteker (Hartini, 2006). Kode Etik Apoteker dapat

dilihat pada lampiran 6.


25

F. Etika Bisnis

Apotek mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. sebagai unit sarana kesehatan (non profit/social oriented)

Apoteker di apotek wajib memberikan pelayanan kefarmasian sesuai

dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi kepentingan

masyarakat dalam pelayanan sosial (social oriented). Apoteker dalam

menjalankan fungsi apotek ini harus patuh terhadap etika kefarmasian sebagai

penjabaran Kode Etik Apoteker dan sebagai apoteker yang telah mengucapkan

sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berhak

melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker. Apoteker juga harus

mengutamakan kepuasan konsumen (customer satisfaction) antara lain dengan

memperhatikan harga, kelengkapan sediaan farmasi dan alat kesehatan lainnya

yang dijual di apotek agar tidak ada resep atau permintaan konsumen yang

ditolak karena ketidaklengkapan sediaan farmasi maupun alat kesehatan

lainnya.

2. sebagai sarana bisnis (profit/business oriented)

Apotek berfungsi sebagai sarana bisnis yang diharapkan dapat memberi

keuntungan. Dalam hal ini apoteker harus mampu bertindak sebagai manajer

untuk mampu mengembangkan modal dan keuntungan yang diperoleh dengan

bekal ilmu manajerial demi kelangsungan “hidup” apotek itu sendiri.

(Anief, 1995)

Apotek sebagai sarana bisnis maka dalam menjalankan praktiknya apotek

senantiasa berpedoman pada etika bisnis. Menurut J.W. Weiss, etika bisnis adalah


26

seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip etika dalam mengkaji dan

memecahkan berbagai masalah moral yang kompleks. Meski belum ada definisi

terbaik dari etika bisnis, namun telah muncul konsensus bahwa etika bisnis adalah

studi yang mensyaratkan penalaran dan penilaian, baik berdasarkan atas prinsip

maupun kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan dalam

menyeimbangkan kepentingan ekonomi terhadap tuntutan sosial dan

kesejahteraan (Isdaryadi, 2005).

Bisnis mempunyai etika, dan lima prinsip yang berlaku dalam kegiatan

bisnis adalah :

1. prinsip otonomi. Yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak

berdasarkan kesadarannya sendiri, disertai kebebasan untuk mengambil

keputusan dan bertindak menurut keputusan itu dan juga harus disertai dengan

tanggung jawab, baik kepada diri sendiri/hati nuraninya, kepada pemilik

perusahaan, pihak yang dilayaninya dan kepada pemerintah dan mayarakat

yang langsung menerima dampak keputusan bisnisnya.

2. prinsip kejujuran. Yaitu pemenuhan syarat dalam perjanjian dan kontrak,

mutu produk yang ditawarkan, hubungan kerja dalam perusahaan.

3. prinsip tidak berbuat jahat (non-maleficence) dan berbuat baik (beneficence).

Hal ini mengarahkan tindakan bisnis yang baik secara aktif dan maksimal,

minimal tidak merugikan orang lain.

4. prinsip keadilan. Prinsip ini mengharuskan pelaku bisnis untuk memberikan

sesuatu yang menjadi hak orang lain/mitra.


27

5. prinsip hormat kepada diri sendiri. Artinya memperlakukan diri sendiri dan

orang lain sebagai pribadi yang memiliki nilai yang sama dengan pribadi lain.

(Isdaryadi, 2005)

Etika biasanya dirumuskan oleh asosiasi atau organisasi yang bersangkutan

dan dilaksanakan secara sukarela oleh para anggotanya. Jika ada anggota yang

melanggar etika, sanksi paling berat yang diterima adalah dikeluarkan dari

keanggotaan asosiasi tersebut (Wahyuni, 2005).

G. Keterangan Empiris

Standar pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan KepMenKes RI nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 mempunyai tiga parameter utama yaitu : pengelolaan

sumber daya, pelayanan dan evaluasi mutu pelayanan. Dari hasil penelitian

diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan standar pelayanan

kefarmasian di apotek berdasarkan KepMenKes RI nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 di Kabupaten Gunungkidul.


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental dengan rancangan

penelitian deskriptif. Penelitian non eksperimental adalah penelitian yang

observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri subyek menurut keadaan apa

adanya, tanpa ada manipulasi atau intervensi peneliti (Praktiknya, 2001).

Sedangkan rancangan penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada

perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kontour, 2003).

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau

keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk

mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada penggambaran secara

obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Nawawi, 1998).

B. Batasan Operasional Penelitian

1. Kajian adalah studi yang dilaksanakan untuk memperdalam atau mengetahui

dengan lebih jelas suatu hal.

2. Pelaksanaan adalah penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 menurut

pendapat responden.

28


29

3. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah ukuran tertentu yang digunakan

sebagai patokan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian, dalam penelitian

ini berdasarkan pada Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004.

4. Pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan

tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk

meningkatkan kualitas hidup pasien.

5. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 dikatakan telah dilaksanakan secara menyeluruh

apabila persentasenya lebih dari 50%. Bila persentasenya kurang dari 50%

maka dikatakan belum dilaksanakan secara menyeluruh.

6. Apotek adalah 9 apotek sampel yang berada di Kabupaten Gunungkidul.

7. Responden adalah Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker Pendamping

yang bersedia mengisi kuisioner.

8. Periode adalah periode penelitian untuk pengambilan data, yaitu dilakukan

selama bulan Februari – Mei 2007.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang berisi tentang :

1. karakteristik responden.

2. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan Kepmenkes RI Nomor



30

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan penelitian yang terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam

suatu penelitian (Nawawi, 1998). Populasi dari penelitian ini adalah Apoteker

Pengelola Apotek atau Apoteker Pendamping di semua apotek yang ada di

Kabupaten Gunungkidul. Pemilihan Apoteker Pengelola Apotek atau

Apoteker Pendamping sebagai responden dalam penelitian ini adalah dengan

tujuan sebagai bahan introspeksi diri atau perenungan bagi Apoteker Pengeloa

Apotek atau Apoteker Pendamping pada saat pengisian kuisioner.

Menurut data terakhir yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Gunungkidul, diketahui bahwa jumlah apotek di Kabupaten Gunungkidul

sebanyak 9 apotek (periode Februari – Mei 2007).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data

sebenarnya dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah seluruh populasi yang ada. Jadi dalam penelitian ini, tidak dilakukan

teknik sampling. Dengan kata lain, penelitian ini disebut juga dengan

penelitian populasi.

Apotek yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu : 1. Apotek

Anindita, 2. Apotek Asri Agung, 3. Apotek Saras, 4. Apotek Andayani, 5.


31

Apotek Sambipitu, 6. Apotek Farmasari, 7. Apotek Arga Nirmala, 8. Apotek

Istana, 9. Apotek Moro Sehat.

E. Tata Cara Penelitian

1. Pembuatan kuisioner

Kuisioner merupakan suatu instrumen pengumpulan data dalam

penelitian sosial. Dengan kuisioner tersebut peneliti menggali informasi dari

responden (orang yang menjadi subyek penelitian) (Adi, 2004).

Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang

di dalamnya memuat sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis

oleh responden. Kuisioner terbagi menjadi empat bagian yaitu : deskripsi

responden, pengelolaan sumber daya, pelayanan dan evaluasi mutu pelayanan.

2. Pengujian kuisioner

a. Uji pemahaman bahasa

Uji pemahaman bahasa berfungsi untuk mengetahui sejauh mana

bahasa penyusun pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner

dapat dipahami oleh responden, termasuk di dalamnya kesalahan

pengetikan, pengejaan kata-kata dan susunan kalimat. Uji pemahaman

bahasa dilakukan dengan cara menyebar kuesioner tersebut kepada apotek

di luar populasi penelitian.


32

b. Uji validitas isi

Validitas berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat

ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen

pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat

tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2003).

Suatu alat ukur dikatakan valid (benar/sahih) jika alat ukur tersebut jitu

untuk mengukur konsep/variabel yang diukur (Adi, 2004).

Validitas yang diukur dalam kuisioner ini adalah validitas isi.

Validitas isi merupakan tingkat representativitas isi atau substansi

pengukuran terhadap konsep (pengertian) variabel sebagaimana

dirumuskan (Praktiknya, 1991). Validitas isi kuesioner ini diuji dengan

analisis rasional atau lewat Professional Judgement, yaitu bahwa estimasi

validitas isi tidak melibatkan perhitungan statistik apapun, melainkan

hanya dengan analisis teoritik. Maka tidaklah diharapkan setiap orang

akan sama atau sependapat mengenai sejauh mana validitas isi kuesioner

akan tercapai.

c. Uji reliabilitas

Suatu alat ukur dikatakan reliable (dapat dipercaya) jika alat ukur

tersebut mantap, tepat dan homogen. Suatu alat ukur dikatakan mantap

apabila dalam mengukur sesuatu berulang kali, alat ukur tersebut

memberikan hasil yang sama, dengan syarat kondisi pengukuran tidak


33

berubah. Suatu pertanyaan (alat ukur) dikatakan tepat apabila pertanyaan

tersebut mudah dimengerti dan terperinci. Suatu alat ukur dikatakan

homogen apabila pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk mengukur

suatu karakteristik mempunyai kaitan yang erat satu sama lain (Adi, 2004).

Reliabilitas kuesioner penelitian ini tidak perlu diuji lagi karena

pertanyaan dalam angket/kuisioner berupa pertanyaan yang langsung

terarah pada informasi mengenai data yang hendak diungkap. Reliabilitas

data yang diperoleh terletak pada terpenuhinya asumsi bahwa responden

menjawab dengan jujur seperti apa adanya. Hal ini berkaitan dengan

asumsi dasar penggunaan kuesioner yaitu subyek merupakan orang yang

mengetahui tentang dirinya, sehingga data hasil tidak perlu diuji lagi

reliabilitas secara statistik (Azwar, 1999).

3. Penyebaran kuisioner

Kuisioner langsung disebarkan kepada responden dan peneliti akan

mendampingi dalam pengisian kuisioner agar dapat menjelaskan kepada

responden jika responden mengalami kesulitan dalam mengisi kuisioner

tersebut. Jika responden berhalangan mengisi saat itu juga, maka kuisioner

tersebut akan ditinggal selama beberapa waktu untuk kemudian diambil

kembali setelah diisi oleh responden. Periode penyebaran kuesioner dilakukan

pada bulan Februari – Mei 2007.


34

4. Pengumpulan kuisioner

Kuisioner langsung dikumpulkan saat itu juga dan ada yang diambil

setelah ditinggal selama beberapa waktu. Jumlah kuisioner yang dikembalikan

sama dengan jumlah kuisioner yang disebarkan yaitu sebanyak 9 buah sesuai

jumlah populasi yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan

sejumlah pertanyaan lisan, untuk dijawab secara lisan pula (Nawawi, 1985).

Wawancara dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh (Mardalis,

2006). Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan bertujuan untuk

mengetahui alasan Apoteker belum/baru sebagian kecil dalam melaksanakan

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dengan menitikberatkan pada

persentase pelaksanaan di bawah 50% serta tiga aspek penting yaitu ruangan

tertutup untuk konseling, medication record, dan tindak lanjut terapi.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa responden yang bersedia untuk

diwawancarai dan hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran 8.

F. Tata Cara Analisis Data

Teknik analisis yang umumnya digunakan untuk menganalisis data pada

penelitian-penelitian deskriptif ialah dengan menggunakan tabel dan grafik

(Kontour, 2003). Penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif

dalam bentuk persentase dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik/diagram.


35

Analisis data dimulai dengan mengelompokkan data berdasarkan tiga

parameter utama Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 kemudian

menghitung jumlah total untuk tiap alternatif jawaban. Dikatakan telah

melaksanakan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan Kepmenkes

RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 secara menyeluruh apabila persentasenya

lebih dari 50% dan jika kurang dari 50% maka dikatakan belum melaksanakan

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2007 secara menyeluruh..

G. Kesulitan Penelitian

Kesulitan dalam penelitian ini, yaitu tidak dilakukannya wawancara secara

mendalam kepada responden berkaitan dengan alasan responden terhadap tiap

jawaban yang diberikan. Wawancara hanya menitikberatkan pada persentase

pelaksanaan di bawah 50% serta tiga aspek penting yaitu ruangan tertutup untuk

konseling, medication record, dan tindak lanjut terapi.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengisian kuisioner dari 9 responden kemudian diolah dengan

menggunakan metode statistik-deskriptif di mana jawaban yang sama

dikelompokkan dan dihitung persentasenya kemudian hasilnya disajikan dalam

bentuk tabel atau gambar (diagram). Berikut hasil dari rekapitulasi data.

A. Karakteristik Responden.

1. Usia responden

Gambaran mengenai usia responden dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Usia Responden

78%

22%

21-35 thn>50 thn

Gambar 1. Usia Responden

Gambar di atas menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 78%

responden berusia antara 21-35 tahun dan sebanyak 22% responden berusia di atas

50 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan mereka memiliki pengetahuan dan

pengalaman kerja yang cukup dalam pelayanan kefarmasian khususnya pelayanan

kefarmasian di Apotek, sehingga akan membantu dalam pengisian kuisioner.

36


37

2. Lama kerja di apotek

Data yang diperoleh menunjukkan 11% responden telah bekerja di apotek

selama kurang dari satu tahun; 45% responden telah bekerja antara 1-5 tahun;

11% responden bekerja selama 6-10 tahun; dan sebesar 33% responden bekerja

lebih dari 10 tahun.

Tabel I. Lama Kerja Responden di Apotek

No Lama bekerja di apotek Jumlah Persentase (%) n = 9

1 < 1 tahun 1 11

2 1 - 5 tahun 4 45

3 > 6 – 10 tahun 1 11 4 > 10 tahun 3 33 Total 9 100

Terlihat bahwa sebagian besar responden baru bekerja di apotek selama 1-

5 tahun bahkan ada yang kurang dari 1 tahun. Meskipun tidak dapat dinyatakan

secara mutlak, dengan pengalaman kerja kurang dari 5 tahun belum bisa dikatakan

bahwa apoteker tersebut memahami tugas dan tanggung jawabnya sepenuhnya.

Dengan begitu Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek tidak dapat

dilakukan secara maksimal.

Persentase terbesar kedua yaitu 33% responden telah bekerja di apotek

selama lebih dari 10 tahun dan 11% responden telah bekerja selama 6-10 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki

pengalaman kerja, dengan pengalaman kerja yang dimiliki responden diharapkan


38

responden benar-benar memahami Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek dan

selanjutnya akan membantu dalam pengisian kuisioner.

3. Posisi responden di apotek

Gambaran mengenai posisi responden di apotek, dapat dilihat pada gambar

2 di bawah ini.

Posisi Responden di Apotek

11%

89%

ApotekerPengelolaApotek

ApotekerPendamping

Gambar 2. Posisi Responden di Apotek

Dari 9 responden, 89% bekerja sebagai Apoteker Pengelola Apoteker dan

11% lainnya bekerja sebagai Apoteker Pendamping di Apotek. Adanya responden

yang bekerja sebagai Apoteker Pendamping di apotek karena Apoteker

Pendamping yang menggantikan tugas Apoteker Pengelola Apotek bersedia untuk

menjadi responden menggantikan Apoteker Pengelola Apotek. Selain itu

penelitian ini pun sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada Apoteker Pengelola

Apotek saja melainkan seluruh Apoteker yang bekerja di apotek di kabupaten

Gunungkidul, jadi baik Apoteker Pengelola Apotek maupun Apoteker

Pendamping (jika di Apoteker Pengelola Apotek sedang tidak berada di tempat)

merupakan populasi dalam penelitian ini.


39

4. Pekerjaan lain selain sebagai Apoteker

Tabel II berikut memberikan gambaran mengenai jumlah responden yang

memilki pekerjaan lain selain apoteker di apotek yang bersangkutan.

Tabel II. Pekerjaan Responden Selain Sebagai Apoteker di apotek

No Pekerjaan lain selain sebagai apoteker Jumlah Persentase (%)

n = 9

1 Memiliki 4 44

2 Tidak memiliki 5 56

Total 9 100

Dari tabel II terlihat bahwa sebanyak 44% responden memiliki pekerjaan

lain selain sebagai apoteker di apotek yang bersangkutan. Pekerjaan yang digeluti

antara lain sebagai pegawai negeri, wiraswasta, apoteker pendamping di apotek

lain dan apoteker di rumah sakit. Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa apotek harus dikelola oleh

seorang apoteker yang profesional. Berdasarkan keterangan tersebut, apoteker

diharapkan dapat tetap bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai

apoteker di apotek walaupun memiliki pekerjaan lainnya sehingga tugas dan

tanggung jawabnya di apotek tidak terbengkalai atau tidak ditinggalkan.terutama

dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Tabel II juga memperlihatkan sebanyak 56% responden tidak memilki

pekerjaan lain selain sebagai apoteker di apotek yang bersangkutan. Pada

umumnya, responden ini merupakan apoteker-apoteker yang baru saja

menyelesaikan pendidikan program profesi apoteker. Dengan kondisi demikian,


40

diharapkan mereka dapat berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawabnya di

apotek sehingga Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dapat dilakukan secara

optimal.

5. Waktu kerja di apotek dalam seminggu

Waktu Kerja di Apotek Dalam Seminggu

44%

56%

3-5 hari6-7 hari

Gambar 3. Waktu Kerja Responden di Apotek dalam Seminggu

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar, yaitu sebanyak

56% responden berada di apotek dalam seminggu. Hal ini sesuai dengan

Permenkes No. 26/Menkes/Per/1/1981 bahwa Apoteker Pengelola Apotek

harus berada di Apotek selama apotek dibuka. Selain itu, menurut pasal 77

ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,

waktu kerja adalah 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari

kerja dan sebagian besar responden bekerja 6-7 hari sehingga dapat

disimpulkan bahwa responden telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Gambar 3 juga memeperlihatkan sebanyak 44% responden berada di

apotek selama 3–5 hari dalam kurun waktu satu minggu. Hal ini menunjukkan


41

bahwa ada hari-hari tertentu dimana apoteker tidak berada di apotek. Tetapi

tugas apoteker dapat digantikan oleh apoteker pendamping.

6. Waktu kerja di apotek dalam satu hari

Menurut pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, waktu kerja dalam sehari adalah 7 (tujuh) jam 1 (hari). Dari

tabel di bawah dapat dilihat bahwa kehadiran responden tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, padahal kehadiran respoden, dalam hal ini apoteker di

apotek dapat memastikan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

sepenuhnya dilaksanakan.

Tabel III. Waktu Kerja Responden di Apotek dalam Satu Hari

No

Waktu Kerja Responden di

Apotek dalam Satu hari

Jumlah Persentase (%) n = 9

1 < 4 jam 3 34

2 4 – 6 jam 3 33

3 > 6 jam 3 33 Total 9 100


42

B. Pengelolaan Sumber Daya

1.a. Sumber daya manusia

Dalam Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apoteker di apotek harus mampu

mengambil keputusan yang tepat. Salah satu peran Apoteker dalam pelayanan

kesehatan adalah sebagai leader, di mana diharapkan memiliki kemampuan

untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi

keberanian mengambil keputusan yang empati dan efektif, serta kemampuan

untuk mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan.

Menurut Standar Kompetensi Farmasis Indonesia hal akuntabilitas praktek

farmasi, standar prosedur operasional apoteker di apotek salah satunya adalah

merancang, melaksanakan, memonitor dan evaluasi dan mengembangkan

standar kerja sesuai arahan pedoman yang berlaku dan bertanggung jawab

terhadap setiap keputusan profesional yang diambil.

Berdasarkan Permenkes Nomor 922 tahun 1993 pasal 20, Apoteker

Pengelola Apotek bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh Apoteker Pendamping, Apoteker Pengganti di dalam

pengelolaan apotek. Apoteker Pengelola Apotek bertanggung jawab penuh

dalam menjalankan tugasnya di apotek serta mengawasi kinerja asisten

apoteker dan karyawan lain (Hartini dan Sulasmono, 2006). Karena itulah

sudah seharusnya keputusan yang diambil di apotek selalu berdasarkan

persetujuan Apoteker Pengelola Apotek.


43

Pengambilan Keputusan Di Apotek Selalu Berdasarkan Persetujuan APA

89%

11%

Ya

Tidak

Gambar 4. Pengambilan Keputusan di Apotek Selalu Berdasarkan

Persetujuan APA

Gambar 4 menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di Apotek

berdasarkan persetujuan APA sebesar 89% dan 11% sisanya tidak selalu

berdasarkan persetujuan APA. Keputusan yang diambil berdasarkan

persetujuan APA dalam penelitian ini mencakup perencanaan, pengadaan dan

penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya.

b Hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian

sumber daya manusia.

11%

89%

0%

50%

100%

YaTidak

Gambar 5. Diagram Sumber Daya Manusia


44

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian pengelolaan sumber daya manusia

telah dilaksanakan dengan baik karena memiliki persentase pelaksanaan di

atas 50%, yaitu sebesar 89%.

2. Sarana dan prasarana

a. Papan petunjuk apotek

Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa “Apotek berlokasi

pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada halaman

terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotek. Apotek

harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat”. Dalam

lampiran Form Apt-3 Kepmenkes Nomor 1332 tahun 2002 disebutkan

papan nama berukuran minimal panjang 60 cm, lebar 40 cm dengan

tulisan hitam di atas dasar putih; tinggi huruf minimal 5 cm, tebal 5 cm.

Pada pasal 6 ayat 1 dan 3 Kepmenkes Nomor 278 tahun 1981

tentang persyaratan apotek menyebutkan bahwa “Setiap Apotik harus

memasang papan nama pada bagian muka Apotik, yang terbuat dari papan,

seng atau bahan lain yang memadai”. Selanjutnya ayat 3 menyebutkan

“Papan nama harus memuat : nama apotek, nama Apoteker Pengelola

Apotek, nomor surat izin apotek, alamat apotek dan nomor telepon, kalau

ada”.


45

Tabel IV. Ketersediaan Papan Petunjuk Apotek

No Papan yang tertulis kata apotek Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ada 9 100

2 Tidak Ada 0 0

Total 9 100

Tabel IV menunjukkan bahwa semua apotek (100%) telah memilki

papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotek, selain itu letak

papan petunjuk cukup strategis sehingga sangat mudah dikenali dan

diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Standar Pelayanan

Kefarmasian Di Apotek seperti yang termuat dalam Kepmenkes RI Nomor


b. Tempat yang terpisah antara produk kefarmasian dengan produk lainnya

Permenkes Nomor 922 tahun 1993 pasal 6 tentang “Persyaratan

Apotek” ayat 2 disebutkan bahwa sarana apotek dapat didirikan pada

lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar

sediaan farmasi dan ayat 3 apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan

komoditi lainnya di luar sediaan farmasi. Selanjutnya pada Kepmenkes RI

Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 diberi batasan antara produk

kefarmasian dengan produk lainya dengan menyebutkan bahwa pelayanan

produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari aktivitas

pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna untuk


46

menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi resiko

kesalahan penyerahan.

Pemisahan Produk Kefarmasian dengan Produk Lainnya

78%

22%

Ya

Tidak

Gambar 6. Pemisahan Produk Kefarmasian dengan Produk Lainnya

Gambar 6 menunjukkan bahwa apoteker yang menempatkan produk

kefarmasian terpisah dari produk lainnya sesuai Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 sebesar 78% dan sisanya 22% menempatkan

produk kefarmasian tidak terpisah dari produk lainnya. Adapun penjualan

produk non kefarmasian di apotek merupakan diferensiasi usaha apotek, di

mana produk-produk tersebut masih berhubungan dengan bidang

kesehatan. Contoh produk non kefarmasian yang dijual adalah makanan

bayi, susu, dan food supplement.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

apotek di Gunungkidul telah menerapkan Standar Kefarmasian Di Apotek

khususnya mengenai pemisahan produk kefarmasian dengan produk


47

lainnya seperti yang ditetapkan dalam Kepmenkes RI Nomor


c. Ruang tunggu bagi pasien

Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan

bahwa apotek harus memiliki ruang tunggu yang nyaman bagi pasien,

yaitu yang bersih dan bebas dari hewan pengerat, serangga/pest. Hal ini

juga diatur dalam Kepmenkes Nomor 278 tahun 1981 pasal 4 ayat 2 yang

pada salah satu syaratnya menyebutkan bahwa apotek harus memiliki

ruang tunggu.

Tabel V. Ketersediaan Ruang Tunggu Bagi Pasien

No Ruang tunggu bagi pasien Jumlah Persentase (%) n = 9

1 Ada 9 100

2 Tidak Ada 0 0

Total 9 100

Tabel V menunjukkan bahwa semua apotek (100%) memiliki ruang

tunggu bagi pasien sesuai Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004. Fungsi ruang tunggu sangat penting bagi

pasien, yaitu memberikan rasa nyaman bagi pasien sambil menunggu obat

ditebus, bahkan untuk lebih memberikan rasa nyaman bagi pasien apotek

biasanya menyediakan koran, majalah maupun layanan televisi sebagai

sumber informasi dan hiburan bagi pasien.


48

d. Tempat untuk mendisplay informasi bagi pasien


bahwa apotek harus memiliki tempat untuk mendisplay informasi bagi

pasien, termasuk penempatan brosur / materi informasi. Informasi disini

contohnya berupa brosur, leaflet atau poster yang berisi informasi tentang

misalnya obat-obat baru.

Tabel VI. Ketersediaan Informasi Bagi Pasien

No Brosur/informasi mengenai kesehatan Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ada 9 100

2 Tidak Ada 0 0

Total 9 100

Tabel VII. Ketersediaan Tempat Khusus untuk Mendisplay Informasi

No Tempat khusus untuk mendisplay Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ada 9 100

2 Tidak Ada 0 0

Total 9 100

Tabel VI menunjukkan bahwa semua apotek (100%) tersedia brosur /

informasi mengenai dan selanjutnya pada tabel VII menunjukkan bahwa

dari apotek yang menyediakan informasi bagi pasien tersebut, juga telah

memiliki tempat khusus untuk mendisplay informasi tersebut. Informasi

tentang kesehatan sangat berguna bagi masyarakat karena masyarakat


49

dapat meningkatkan pengetahuannya tentang kesehatan lewat membaca

brosur-brosur tersebut.

e. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien


bahwa apotek harus memiliki ruangan tertutup untuk konseling bagi

pasien. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga privacy dan kenyaman pasien

selama melakukan konseling.

Ruang Tertutup untuk Konseling

56%

44%Ada

Tidak Ada

Gambar 7. Ketersediaan Ruang Tertutup untuk Konseling

Gambar 7 menunjukkan bahwa 56% apotek yang mempunyai

ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien dan sisanya sebesar 44%

belum mempunyai ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien. Alasan

yang dikemukakan adalah keterbatasan ruangan sehingga apotek tidak

menyediakan ruang tertutup untuk konseling bagi pasien, selanjutnya

konseling dilakukan secara langsung/bersamaan dengan penerimaan resep.


50

f. Ruang racikan


bahwa apotek harus memiliki ruang racikan. Hal ini juga diatur pada

Kepmenkes Nomor 278 tahun 1981 pasal 4 dan pada lampiran Form Apt-3

Kepmenkes Nomor 1332 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa apotek

harus memiliki ruang peracikan.

Tabel VIII. Ketersediaan Ruang Racikan di Apotek

No Ruang racikan Jumlah Persentase (%) n = 9

1 Kering 3 33 2 Basah+kering 6 67

Total 9 100

Tabel VIII menunjukkan bahwa 67% apotek memiliki ruang racikan

kering dan hanya 33% apotek yang belum memiliki ruang racikan basah.

Alasan yang dikemukan oleh Apoteker pengelola atau Apoteker

pendamping adalah hanya sedikit resep yang masuk ke apotek dengan

meminta racikan basah dan keterbatasan ruang/efisiensi tempat karena

apotek yang dikelola cukup kecil sehingga ruang racikan kering dan basah

dijadikan satu. Ruang racikan kering dan basah seharusnya dipisahkan

untuk memudahkan pencarian bahan obat berdasarkan sifat fisiknya dan

juga mempermudah proses pembersihannya.


51

g. Keranjang sampah untuk staf maupun pasien


bahwa apotek harus memiliki keranjang sampah yang tersedia untuk staf

maupun pasien. Pada lampiran Form Apt-3 Kepmenkes Nomor 1332 tahun

2002 disebutkan bahwa apotek harus memiliki sanitasi yang baik serta

memenuhi persyaratan hygiene lainnya. Keranjang sampah merupakan

salah satu fasilitas untuk menjaga sanitasi di apotek agar dapat terjaga

dengan baik.

Tabel IX. Ketersediaan Keranjang Sampah untuk Staf dan Pasien

No Keranjang sampah Jumlah Persentase (%) n = 9

1 Staf saja 0 0 2 Pasien saja 0 0 3 Staf +pasien 9 100

Total 9 100

Tabel IX menunjukkan bahwa semua apotek (100%) mempunyai

keranjang sampah untuk staf dan pasien sesuai Kepmenkes RI Nomor



52

h. Hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian sarana

dan prasarana

100% 78% 100% 100%56% 67%

100%

0%

50%

100%

papan petunjuk apotektempat produk kefarmasian yang terpisah dengan produk lainnyaruang tunggutempat display informasiruang konseling tertutupruang racikankeranjang sampah untuk staf+pasien

Gambar 8. Diagram Kelengkapan Sarana dan Prasarana di Apotek


Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian pengelolaan sarana dan

prasarana sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan

sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan dengan baik memiliki

persentase pelaksanaan di atas 50%, meliputi adanya papan petunjuk

apotek (100%), tersedianya ruang tunggu (100%), tersedianya tempat

display informasi (100%), tersedianya ruang konseling tertutup (56%),

tersedianya ruang racikan (67%) dan tersedianya keranjang sampah untuk

staf dan pasien (100%). Walaupun persentase pelaksanaan Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek lebih dari 50% tetapi tetap perlu

ditingkatkan lagi terutama dalam penyediaan ruang konseling tertutup.

Karena dengan peningkatan persentase penyediaan ruang konseling

diharapkan masyarakat dapat benar-benar merasakan pelayanan keeshatan

dari seorang apoteker.


53

3. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya


bahwa pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya

dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku meliputi : perencanaan,

pengadaan, penyimpanan dan pelayanan.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan

harga dalam rangka pengadaan dengan tujuan mendapatkan jenis dan

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta menghindari

kekosongan obat (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Sesuai Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 dalam

membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi yang perlu diperhatikan

adalah pola penyakit, kemampuan masyarakat dan budaya masyarakat.

1) Pola penyakit. Perlu memperhatikan dan mencermati pola penyakit

yang timbul di sekitar masyarakat sehingga apotek dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat tentang obat-obat untuk penyakit tersebut.

2) Tingkat perekonomian masyarakat. Tingkat ekonomi masyarakat di

sekitar apotek juga akan mempengaruhi daya beli terhadap obat-

obatan. Jika masyarakat sekitar memiliki tingkat perekonomian

menengah ke bawah, maka apotek perlu menyediakan obat-obat yang

harganya terjangkau seperti obat generik berlogo. Demikian pula

sebaliknya, jika masyarakat sekitar memiliki tingkat perekonomian

menengah keatas yang cenderung memilih membeli obat-obat paten,


54

maka apotek juga harus menyediakan obat-obat paten yang sering

diresepkan.

3) Budaya masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap obat, pabrik obat,

bahkan iklan obat dapat mempengaruhi dalam hal pemilihan obat-

obatan khususnya obat-obat tanpa resep. Demikian juga dengan

budaya masyarakat yang lebih senang berobat ke dokter, maka apotek

perlu memperhatikan obat-obat yang sering diresepkan oleh dokter

tersebut (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Tabel X. Latar Belakang Perencanaan Pengadaan Sediaan Farmasi di Apotek

No Latar Belakang Perencanaan Jumlah Persentase (%) n = 9

1 Pola penyakit dan kemampuan masyarakat 1 11

2 Pola penyakit, kemampuan masyarakat dan budaya masyarakat

8 89

Total 9 100

Tabel X menunjukkan bahwa apoteker yang memperhatikan pola

penyakit, kemampuan masyarakat dan budaya masyarakat dalam

perencanaan pengadaan sediaan farmasi sesuai Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 sebesar 89%, sisanya sebesar 11% hanya

memperhatikan pola penyakit dan kemampuan masyarakat, tanpa melihat

budaya masyarakat sekitar apotek.


55

b. Pengadaan

Persediaan barang di apotek dilakukan berdasarkan perencanaan

yang telah dibuat dan disesuaikan dengan anggaran keuangan yang ada.

Pengadaan barang meliputi proses pemesanan, pembelian dan penerimaan

barang (Hartini dan Sulasmono, 2006). Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa untuk menjamin

kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus

melalui jalur resmi.

Pengadaan sediaan farmasi apotek termasuk di dalamnya golongan

obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika

dapat berasal langsung dari pabrik farmasi, Pedagang Besar Farmasi (pasal

3 Permenkes 918 Nomor 918 tahun 1993 tentang Pedagang Besar

Farmasi) maupun apotek lain (Hartini dan Sulasmono, 2006). Berdasarkan

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jalur pengadaan sediaan

farmasi yang resmi hanya melalui pabrik farmasi, PBF dan apotek lain.

Tabel XI. Sumber Perolehan Obat di Apotek

No Sumber Perolehan Obat Jumlah Persentase (%) n = 9

1 PBF+apotek lain 3 34 2 PBF+pabrik farmasi+apotek lain 2 22 3 PBF+apotek lain+toko obat 2 22

4 PBF+apotek lain+toko obat+swalayan 1 11

5 PBF+pabrik farmasi+apotek lain+toko obat+swalayan 1 11

Total 9 100


56

Tabel XI menunjukkan bahwa apotek yang memperoleh obat-obatan

melalui jalur resmi sesuai Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 sebesar 56%, sisanya memperoleh obat

melalui jalur tidak resmi Obat yang diperoleh melalui jalur tidak resmi,

pada umumnya adalah obat bebas. Bagan jalur distribusi obat dapat dilihat

pada lampiran 7.

c. Penyimpanan


bahwa obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik.

Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah

lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis

informasi yang jelas pada wadah baru, wadah sekurang–kurangnya

memuat nomor batch dan tanggal kadaluarsa.

Pencantuman nomor batch bertujuan untuk penelusuran obat, apabila

ada obat yang sudah beredar namun tidak memenuhi syarat, sehingga

mempermudah penarikan dari peredaran untuk segera dimusnahkan.

Sedangkan pencantuman tanggal kadaluarsa bertujuan untuk menjamin

kepercayaan masyarakat terhadap apoteker, bahwa obat yang dibelinya

dari apotek tersebut bermutu baik, dalam hal ini belum melewati tanggal

kadaluwarsanya.


57

Pemindahan Isi Obat ke Wadah Lain

11%

89%

Ya Tidak

Gambar 9. Pemindahan Isi Obat ke Wadah Lain

Gambar 9 menunjukkan bahwa 89% apoteker selalu menyimpan

obat/bahan obat dalam wadah asli dari pabrik, dan hanya 11% apotek yang

pernah memindahkan isi obat dari wadah asli ke wadah lain. Pada

umumnya, apotek memindahkan obat ke wadah baru dalam jumlah

tertentu, di mana jumlah tertentu tersebut berdasarkan kebiasaan dokter

meresepkan suatu obat dalam jumlah tertentu. Hal ini akan mempercepat

pelayanan kepada pasien dengan hanya mengambil dari wadah baru

tersebut. Pasien juga lebih efisien karena dapat membeli obat dalam

jumlah yang dibutuhkan dan tidak harus membeli seluruh obat dalam

wadah asli. Pemindahan yang dilakukan apotek juga telah menyertakan

informasi yang jelas pada wadah baru yaitu produsen (pabrik), nomor

Batch, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, dan cara penyimpanan.

Selanjutnya Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 juga

menyebutkan bahwa semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang

sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan. Kepmenkes Nomor 278


58

tahun 1981 pasal 4 menyebutkan bahwa apotek harus mempunyai ruang

penyimpan obat.

Tabel XII. Ketersediaan Tempat Penyimpanan Khusus

No Tempat penyimpanan khusus Jumlah Persentase (%) n = 9

1 Ada 9 100

2 Tidak Ada 0 0

Total 9 100

Tabel XII menunjukkan bahwa semua apotek (100%) memiliki

tempat penyimpanan khusus untuk obat-obat tertentu. Tempat

penyimpanan khusus yang dimaksud dalam penelitian ini contohnya

adalah tempat penyimpanan khusus untuk narkotika (pasal 7 Kepmenkes

Nomor 278 tahun 1981) dan lemari pendingin yang digunakan untuk

menyimpan obat-obat tertentu yang mudah rusak atau meleleh pada suhu

kamar seperti serum dan vaksin (pasal 9 Kepmenkes RI Nomor 278 tahun

1981). Dengan mengetahui adanya tempat penyimpanan khusus di apotek

tersebut secara tidak langsung dapat menggambarkan apakah apotek

tersebut memperhatikan kesesuaian dan kelayakan tempat dengan

kestabilan obat pada saat penyimpanan.


59

d. Hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian

pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya

89%56%

89%

0%

50%

100%

perencanaan meliputi : pola penyakit+kemampuan masyarakat+budayamasyarakatpengadaan melalui jalur resmi

penyimpanan dalam wadah asli pabrik

Gambar 10. Diagram Pelaksanaan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Lainnya


Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian pengelolaan sediaan farmasi dan

perbekalan kesehatan lainnya sebagian besar telah dilaksanakan dengan

baik. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya yang

telah dilaksanakan, yaitu yang memiliki persentase pelaksanaan di atas

50%, meliputi perencanaan (89%), pengadaan (56%), dan penyimpanan

dalam wadah asli pabrik (89%).

4. Administrasi


bahwa dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, perlu

dilaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi administrasi umum dan

administrasi pelayanan.


60

a) Administrasi umum

Administrasi umum ini meliputi pencacatan, pengarsipan, pelaporan

narkotika, psikotropika dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

1. Pencatatan dan pengarsipan transaksi pembelian

Kepmenkes Nomor 278 tahun 1981 pasal 13 (e) menyebutkan

bahwa dalam apotek harus tersedia buku pembelian dan penerimaan.

Tabel XIII. Pencatatan dan Pengarsipan Transaksi Pembelian

No Selalu disertai bukti/faktur pembelian dan dicatat Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ya 9 100

2 Tidak 0 0

Total 9 100

Tabel XIII menunjukkan bahwa semua apoteker (100%) selalu

menyertakan bukti/faktur pembelian untuk setiap obat yang mereka

pesan/beli dan selalu dicatat dalam buku penerimaan.

Faktur pembelian harus disertakan pada saat transaksi obat. Hal

ini berfungsi untuk menghindari kemungkinan adanya pemalsuan obat

bila pembelian obat tidak melalui jalur distribusi yang resmi. Faktur

tersebut akan menjamin keaslian obat sehingga khasiat dan keamanan

obat terjamin. Selain itu, adanya faktur pembelian akan mempermudah

proses pengecekan jika terjadi keraguan terhadap obat yang telah

dibelinya. Apabila obat yang sudah diterima tidak sesuai dengan

permintaan apotek, maka dengan adanya faktur pembelian akan


61

mempermudah komplain dan meretur obat tersebut kembali,

sedangkan buku penerimaan berfungsi untuk kelengkapan administrasi

apotek, jadi apotek mengetahui obat apa saja yang sudah masuk ke

dalam apotek.

2. Pencatatan dan pengarsipan transaksi penjualan

KepMenKes Nomor 278 yahun 1981 pasal 13(d) menyatakan

bahwa dalam apotek harus tersedia blangko faktur dan blangko nota

penjualan. KepMenKes RI Nomor 280 tahun 1981 Pasal 12 ayat (2)

menyatakan bahwa setiap penjualan harus disertai dengan nota

penjualan. ayat (3) menyatakan bahwa dalam nota penjualan, harus

dicantumkan jenis, jumlah, harga, tanggal penyerahan, dan paraf yang

menyerahkan. Nota penjualan berfungsi sebagai bukti resmi bahwa

obat sudah diterima oleh pasien dan pasien sudah membayar dengan

lunas.

Gambar 11. Penyertaan Faktur/Nota Penjualan

Penyertakan Faktur/Nota Penjualan

89%

11%

Ya Tidak


62

Gambar 11 menunjukkan bahwa apoteker yang selalu

menyertakan faktur atau nota penjualan pada setiap transaksi penjualan

yang mereka lakukan sebanyak 89% dan 11% sisanya tidak selalu

menyertakan faktur atau nota penjualan pada setiap transaksi penjualan

yang mereka lakukan. Dalam hal pemberian nota tiap penjualan, masih

terdapat apotek yang hanya memberikan nota apabila pasien

memintanya.

Kepmenkes Nomor 278 tahun 1981 pasal 13 (e) menyebutkan

bahwa dalam apotek harus tersedia buku penjualan dan penerimaan

obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap transaksi

penjualan selalu dicatat dalam buku penjualan.

Tabel XIV. Pencatatan Transaksi Penjualan Dalam Buku Penjualan

No Dicatat dalam buku penjualan Jumlah Persentase (%) n = 9

1 Ya 9 100

2 Tidak 0 0

Total 9 100 Tabel XIV menunjukkan bahwa semua apoteker (100%) selalu

mencatat setiap transaksi penjualan yang terjadi. Pencatatan ini

berguna untuk kelengkapan administrasi, yaitu untuk mengetahui obat

apa saja yang telah terjual dan untuk melacak kembali apabila ada

pihak-pihak yang berkepentingan membutuhkannya di kemudian hari.


63

3. Pengeluaran narkotika dan psikotropika

Kepmenkes Nomor 278 tahun 1981 pasal 13 (g) menyebutkan

bahwa dalam apotek harus tersedia buku pencatatan obat narkotika dan

psikotropika. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997

menyebutkan bahwa apotek wajib membuat dan menyimpan catatan

mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika dan pada

pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 disebutkan bahwa

apotek wajib membuat laporan berkala mengenai pengeluaran

narkotika. Undang-Undang No. 9 tahun 1976 menyebutkan bahwa

pencatatan narkotika dilakukan dengan menggunakan buku register

narkotika (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Tabel XV. Pencatatan Penjualan Narkotika dan Psikotropika

No Dicatat dalam buku pencatatan Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ya 9 100

2 Tidak 0 0

Total 9 100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua apoteker (100%)

selalu melakukan pencatatan setiap pengeluaran narkotika dan

psikotropika dalam buku pencatatan narkotika dan psikotropika, 2006).


64

b) Administrasi pelayanan

Administrasi pelayanan ini meliputi pengarsipan resep, pengarsipan

cacatan pengobatan pasien dan pengarsipan hasil monitoring penggunaan

obat.

1. Pengarsipan resep

Permenkes Nomor 922 tahun 1993 Pasal 17 ayat (2)

menyebutkan bahwa resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek

dengan baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pasal 7 Kepmenkes

Nomor 280 tahun 1981 menyebutkan bahwa Apoteker Pengelola

Apotek mengatur resep yang telah dikerjakan menurut urutan tanggal

dan nomor urut penerimaan resep dan harus disimpan sekurang-

kurangnya selama tiga tahun. Gambaran mengenai pengarsipan resep

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 12. Penyimpanan Resep Secara Urut

Penyimpanan Resep Secara Urut

89%

11%

Ya Tidak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 89% apoteker selalu

menyimpan resep menurut urutan tanggal dan nomor resep dan hanya


65

11% apoteker yang tidak selalu menyimpan resep menurut urutan

tanggal dan nomor resep.

2. Medication record

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004

medication record adalah catatan pengobatan setiap pasien. Pencatatan

pengobatan setiap pasien ini bertujuan apabila sewaktu-waktu

dibutuhkan informasi mengenai riwayat pengobatannya dan sumber

bagi apoteker untuk melaksanakan pelayanan residensial (home care).

Tabel XVI. Pengisian MedicationRecord Secara Konstan

No Selalu melakukan pengisian medication record Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ya 3 33

2 Tidak 6 67

Total 9 100

Hasil penelitian menunjukkan hanya 33% apoteker yang selalu

melakukan pengisian medication record dan selebihnya sebesar 67%

apoteker yang tidak selalu melakukan pengisian medication record.

Alasan yang dikemukan adalah keterbatasan waktu dan tenaga.

Responden menjelaskan sebelumnya medication record selalu

dilakukan, tetapi dengan semakin banyaknya pasien dan keterbatasan

tenaga pengisian medication record tidak dilakukan lagi.


66

3) Hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian

administrasi

100% 89% 100% 100% 89%33%

0%50%

100%

pencatatan&pengarsipan pembelianpenyertaan bukti/faktur penjualanpencatatan penjualanpencatatan narkotika&psikotropikapengarsipan reseppelaksanaan pengisian medication record

Gambar 13. Diagram Pelaksanaan Kegiatan Administrasi


Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian administrasi, meliputi

administrasi umum dan administrasi pelayanan sebagian besar telah

dilaksanakan dengan baik. Kegiatan administrasi yang telah dilaksanakan,

dengan baik memiliki persentase pelaksanaan di atas 50%, meliputi

pencatatan dan pengarsipan pembelian (100%), pencatatan narkotika dan

psikotropika (100%), pencatatan penjualan (100%), pengarsipan resep

(899%), penyertaan bukti/faktur penjualan (89%). Namun demikian, masih

terdapat kegiatan administrasi yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu

persentase pelaksanaan di bawah 50%, meliputi pengisian medication

record (33%) sehingga perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya.


67

C. Pelayanan

1. Skrining resep

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 apoteker

melakukan skrining resep meliputi persyaratan administratif, kesesuaian

farmasetik dan pertimbangan klinis. Skrining resep dilakukan dengan tujuan

untuk melihat keabsahan resep. Di apotek ada prosedur tetap untuk pelayanan

resep, ketika resep datang kemudian dilakukan skrining untuk melihat apakah

resep asli atau palsu. Selain itu juga skrining resep dilakukan untuk

meminimalisasi terjadinya medication error. Menurut Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 medication error adalah kejadian yang

merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga

kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah.

a. Persyaratan administratif

Hasil penelitian menunjukkan 100% apoteker selalu melakukan

skrining resep persyaratan administratif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel

XVII berikut.

Tabel XVII. Skrining Resep Persyaratan Administratif

No Persyaratan administratif Jumlah Persentase (%) n = 9

1 Ya 9 100

2 Tidak 0 0

Total 0 100


68


persyaratan administratif meliputi : nama, SIP dan alamat dokter; tanggal

penulisan resep; tanda tangan/paraf dokter penulis resep; nama, alamat,

umur, jenis kelamin dan berat badan pasien; nama obat, potensi, dosis,

jumlah yang minta; cara pemakaian yang jelas dan informasi lainnya.

b. Kesesuaian farmasetik


kesesuaian farmasetik meliputi : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,

inkompatibilitas, cara dan lama pemberian. Gambaran mengenai

pelaksanaan skrining resep kesesuaian farmasetik dapat dilihat pada Tabel

XVIII berikut.

Tabel XVIII. Skrining Resep Kesesuaian Farmasetik

No Skrining kesesuaian farmasetik yang dilakukan Jumlah

Persentase (%) n=9

1 Bentuk sediaan+dosis+potensi+cara pemberian+lama pemberian 2 22

2 Bentuk

sediaan+dosis+potensi+stabilitas+inkompatibilitas+cara pemberian+lama pemberian

7 78

Total 9 100

Tabel XVIII menunjukkan bahwa apoteker yang melakukan skrining

resep kesesuaian farmasetik meliputi bentuk sediaan, dosis, potensi,

stabilitas, inkompatibilitas, cara pemberian dan lama pemberian sesuai

Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 sebesar 78%, dan


69

sisanya sebesar 22% belum melakukan skrining resep kesesuaian

farmasetik secara keseluruhan yaitu pada item stabilitas dan

inkompatibilitas.

c. Pertimbangan klinis


pertimbangan klinis meliputi alergi, efek samping, interaksi, durasi dan

jumlah obat.

Tabel XIX. Skrining Pertimbangan Klinis

No Skrining pertimbangan klinis yang dilakukan Jumlah

Persentase (%)

n = 9

1 Alergi+efek samping+ dosis+ jumlah obat 1 11

2 Alergi+efek samping +dosis+durasi+jumlah obat 1 11

3 Alergi+efek

samping+interaksi+dosis+durasi+jumlah obat

7 78

Total 9 100

Tabel XIX menunjukkan bahwa apoteker yang melakukan skrining

resep pertimbangan klinis meliputi alergi, efek samping, interaksi , durasi

dan jumlah obat sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 sebesar 78%, dan sisanya sebesar 22% belum

melakukan skrining resep pertimbangan klinis yaitu pada item interaksi

dan durasi.


70

d. Konsultasi dengan dokter penulis resep

Permenkes Nomor 922 tahun 1993 pasal 16 ayat 1 “Apabila

Apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau

penulisan resep yang tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada

dokter penulis resep”.

Selanjutnya Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004

menyatakan bahwa jika ada keraguan terhadap resep hendaknya

dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan

pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan

persetujuan setelah pemberitahuan. Hal ini bertujuan untuk

meminimalisasi terjadinya medication error. Konsultasi dengan dokter

penulis resep juga dapat dimanfaatkan untuk membangun dan

meningkatkan hubungan dengan rekan sejawat petugas kesehatan. Hal ini

sesuai dengan pasal 13 Kode Etik Apoteker Indonesia.

Tabel XX. Konsultasi Dokter Apabila Ada Ketidakjelasan Pada Resep

No Selalu melakukan konsultasi dengan

dokter penulis resep Jumlah

Persentase (%)

n = 9

1 Ya 9 100

2 Tidak 0 0

Total 9 100

Tabel XX menunjukkan bahwa semua apoteker (100%) selalu

melakukan konsultasi dengan dokter penulis resep apabila ada


71

ketidakjelasan dalam penulisan resep. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes

RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004.

e. Hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian

skrining resep

100%78% 78%

100%

0%

50%

100%

persyaratan administratif

kesesuaian farmasetik meliputi : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,inkompatibilitas, cara pemberian dan lama pemberianpertimbangan klinis meliputi : alergi, efek samping, interaksi, durasi danjumlah obatkonsultasi dengan dokter penulis resep

Gambar 14. Diagram Pelaksanaan Skrining Resep


Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian skrining resep sebagian besar

telah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan skrining resep yang telah

dilaksanakan, yaitu yang memiliki persentase pelaksanaan di atas 50%,

meliputi skrining resep persyaratan administratif (100%), konsultasi

dengan dokter penulis resep (100%), skrining resep kesesuaian farmasetik

(78%) dan. skrining resep pertimbangan klinis (78%).


72

2. Penyiapan obat

a. Etiket

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 bahwa

etiket harus jelas dan dapat dibaca. Etiket yang tidak jelas dapat

menyebabkan kesalahan pasien dalam membaca atau mengartikan isi

etiket, sehingga dapat terjadi medication error.

Tabel XXI. Adanya Keluhan Tentang Etiket Oleh Pasien

No Pernah terjadi keluhan tentang etiket Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ya 0 0

2 Tidak 9 100

Total 9 100

Tabel XXI menunjukkan bahwa semua apoteker (100%) tidak pernah

menerima keluhan tentang etiket oleh pasien sehingga dapat disimpulkan

bahwa etiket yang dibuat jelas dan dapat dibaca.

b. Penyerahan obat


sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir

terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Pemeriksaan akhir

(medication review) dilakukan dengan tujuan untuk menghindari

terjadinya medication error terutama dispensing error yang merupakan

tanggung jawab pihak farmasis.


73

Tabel XXII. Pengecekan Resep Sebelum Diserahkan ke Pasien

No Selalu melakukan pengecekan sebelum diserahkan ke pasien Jumlah

Persentase (%)

n = 9

1 Ya 9 100

2 Tidak 0 0

Total 9 100

Tabel XXII menunjukkan bahwa semua apoteker (100%) selalu

melakukan pengecekan terhadap kesesuaian obat dan etiket terhadap resep

sebelum diserahkan kepada pasien.


bahwa penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian

informasi obat dan konseling kepada pasien dan tenaga kesehatan. Hal ini

juga tertera pada Standar Kompetensi Farmasis Indonesia hal asuhan

kefarmasian yang menyebutkan bahwa salah satu standar prosedur

operasional apoteker di apotek adalah memberikan pelayanan informasi

obat dan memberikan konsultasi obat. Menurut WHO, salah satu peran

Apoteker dalam pelayanan kesehatan adalah care-giver, yaitu Apoteker

bertindak sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan klinis,

analisis, dan teknis. Dalam memberikan pelayanan, Apoteker harus

berinteraksi langsung dengan pasien secara individu maupun kelompok

(Hartini dan Sulasmono, 2006).


74

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu

kewajiban apoteker adalah memberikan informasi mengenai obat kepada

pasien sehingga apoteker sebaiknya selalu terlibat langsung dalam

penyerahan obat kepada pasien agar dapat menjalankan kewajiban

tersebut.

Gambar 15. Keterlibatan Apoteker Dalam Penyerahan Obat ke Pasien

Keterlibatan Apoteker Dalam Penyerahan Obat Ke Pasien

78%

22%

Ya

Tidak

Gambar 15 menunjukkan bahwa apoteker yang selalu terlibat

langsung dalam penyerahan obat ke pasien sebesar 78% dan 22% sisanya

tidak selalu terlibat langsung dalam penyerahan obat. Untuk responden

yang tidak selalu terlibat langsung dalam penyerahan obat, tanggung

jawab penyerahan obat diserahkan kepada apoteker pendamping.

Penyerahan obat yang dilakukan apoteker pendamping juga disertai

informasi kepada pasien. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor

1332 tahun 2002 bahwa apabila APA behalangan melakukan tugasnya

pada jam buka apotek, maka APA harus menunjuk seorang Pendamping.


75

c. Informasi obat


bahwa informasi obat yang harus diberikan kepada pasien sekurang-

kurangnya meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka

waktu pengobatan, makanan dan minuman yang harus dihindari dan

aktivitas yang harus dihindari.

Dalam Permenkes Nomor 922 tahun 1993 Pasal 15 ayat (4),

disebutkan bahwa Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan

dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien dan penggunaan

obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat. Pasal 7

Kode Etik Apoteker Indonesia menyatakan bahwa seorang Apoteker harus

menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Peraturan Pemerintah

Nomor 32 tahun 1996 pasal 35 juga menyebutkan bahwa jika apoteker

tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi kepada

pasien maka akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tabel XXIII. Informasi Obat yang Diberikan Apoteker

No Informasi Obat yang diberikan Jumlah Persentase (%) n = 9

1

Cara pemakaian obat+cara penyimpanan obat+jangka waktu pengobatan+aktivitas yang harus

dihindari

1 11

2

Cara pemakaian obat+cara penyimpanan obat+jangka waktu

pengobatan+ makanan dan minuman yang harus

dihindari+aktivitas yang harus dihindari

8 89

Total 9 100


76

Tabel XXIII menunjukkan bahwa apoteker yang memberikan

informasi kepada pasien meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan

obat, jangka waktu pengobatan, makanan dan minuman yang harus

dihindari dan aktivitas yang harus dihindari sesuai Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 sebesar 89%, sisanya sebesar 11% belum

memberikan informasi secara menyeluruh kepada pasien.

Pemberian informasi ini seharusnya lebih diperhatikan oleh apoteker

karena melalui pemberian informasi apoteker dapat meminimalisasi

terjadinya medication error yang mungkin dilakukan oleh pasien pada saat

pasien mengkonsumsi obat.

d. Konseling


bahwa apoteker harus memberikan konseling mengenai sediaan farmasi,

pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat

memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari

bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau

perbekalan kesehatan lainnya.

Selain konseling kita mengenal pula konsultasi. Kedua kata ini

memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 Konseling adalah suatu proses komunikasi

dua arah yang sistematik antara apoteker dan pasien untuk

mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat


77

dan pengobatan, sedangkan konsultasi merupakan proses komunikasi satu

arah.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak memberikan batasan mengenai

pengertian konseling. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian

antara pemahaman apoteker dengan Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 mengenai pengertian konseling. Dari hasil

wawancara sebagian besar responden berpendapat bahwa konseling dan

konsultasi mempunyai pengertian yang sama. Dari sini terlihat bahwa

apoteker mempunyai pemahaman yang berbeda/tidak sesuai dengan yang

tertera pada Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004.

Gambar 16. Ketersediaan Jam Konseling di Apotek

Gambar 16 di atas menunjukkan bahwa apoteker yang menyatakan

bahwa mereka selalu menyediakan jam konseling bagi pasien setiap

harinya di apotek sebesar 89%, sisanya sebesar 11% belum menyediakan

jam konseling setiap hari.

Ketersediaan Jam Konseling Setiap Hari Di Apotek

89%

11%

Ya

Tidak


78


bahwa untuk penderita penyakit tertentu seperti cardiovascular, diabetes,

TBC, asthma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan

konseling secara berkelanjutan. Gambaran mengenai pelaksanaan

pemberian konseling secara berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel XXIV

berikut.

Tabel XXIV. Pemberian Konseling Secara Berkelanjutan

No Memberikan konseling secara berkelanjutan Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ya 5 56

2 Tidak 4 44

Total 9 100

Tabel XXIV menunjukkan bahwa apoteker yang memberikan

konseling secara berkelanjutan untuk penderita penyakit tertentu seperti

cardiovascular, diabetes, TBC, asthma dan penyakit kronis lainnya hanya

sebesar 56% dan apoteker yang tidak memberikan konseling secara

berkelanjutan sebesar 44%. Pemberian konseling secara berkelanjutan

bertujuan untuk mengontrol kepatuhan pasien dalam meminum obat yang

diberikan, karena penyakit yang diderita membutuhkan jangka waktu

pengobatan yang cukup panjang.


79

e. Hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian

penyiapan obat

100% 100%78% 89%

56%89%

0%

50%

100%

etiket jelas&dapat dibaca

pengecekan resep sebelum diserahkan

keterlibatan apoteker dalam penyerahan obat

jam konseling setiap hari

konseling secara berkelanjutan

informasi yang diberikan meliputi : cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat,jangka waktu pengobatan, makanan dan minuman yang harus dihindari dan aktivitasyang harus dihindari

Gambar 17. Diagram Pelaksanaan Penyiapan Obat

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan

penyiapan obat telah dilaksanakan dengan baik karena memiliki persentase

pelaksanaan di atas 50%, maliputi penulisan etiket yang jelas dan dapat

dibaca (100%), pengecekan resep sebelum diserahkan kepada pasien

(100%), adanya jam konseling setiap hari (89%), pemberian informasi

oleh apoteker kepada pasien (89%), keterlibatan apoteker secara langsung

dalam penyerahan obat (78%), dan konseling secara berkelanjutan (56%).

3. Promosi, edukasi dan tindak lanjut terapi


80

a. Diseminasi informasi kesehatan

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, dalam

rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker harus berpartisipasi secara

aktif dalam promosi dan edukasi. Apoteker ikut membantu diseminasi

informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet/brosur, poster,

penyuluhan dan lain-lainnya.

Diseminasi informasi kesehatan ini sangat berguna untuk

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, di mana masyarakat dapat

mengetahui informasi lebih banyak tentang kesehatan.

Gambar 18. Apoteker yang Pernah Melakukan Diseminasi Informasi Kesehatan

Apoteker yang Pernah Melakukan Diseminasi Informasi Kesehatan

33%

67%

Ya

Tidak

Gambar 18 menunjukkan bahwa sebagian besar (67%) apoteker

belum pernah melakukan diseminasi (penyebaran) informasi kesehatan.

dan hanya 33 % yang pernah melakukan diseminasi (penyebaran)

informasi kesehatan.

b. Tindak lanjut terapi


81


Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan

kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah (pelayanan residensial),

khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit

kronis lainnya.

Tabel XXV. Apoteker yang Melakukan Tindak Lanjut Terapi

No Melakukan tindak lanjut terapi Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ya 3 33

2 Tidak 6 67

Total 9 100

Tabel XXV menunjukkan bahwa sebagian besar (67%) apoteker

tidak melakukan tindak lanjut terapi, misalnya dengan mengunjungi pasien

atau komunikasi melalui telepon untuk memantau keadaan pasien dan

hanya 33% yang melakukan tindak lanjut terapi.

Tindak lanjut terapi merupakan salah satu bentuk perhatian yang

seharusnya dilakukan oleh seorang apoteker. Tindak lanjut terapi dengan

kunjungan rumah atau komunikasi dengan telepon akan sangat banyak

membantu pasien, terutama bagi pasien lansia atau pasien yang karena

penyakit yang dideritanya tidak memungkinkan untuk datang dan

melakukan konseling secara langsung ke apotek.


82

c. Hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian

promosi, edukasi dan tindak lanjut terapi

Gambar 19. Diagram Pelaksanaan Promosi, Edukasi dan Tindak Lanjut Terapi

33% 33%

0%

50%

100%


Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian promosi, edukasi dan tindak

lanjut terapi belum dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh.

Pelayanan promosi, edukasi dan tindak lanjut terapi yang belum

dilaksanakan dengan baik memiliki persentase pelaksanaan di bawah 50%,

meliputi diseminasi informasi kesehatan (33%) dan pelayanan tindak

lanjut terapi (33%) sehingga perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya.

D. Evaluasi Mutu Pelayanan

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 indikator yang

digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah :

1. Tingkat kepuasan konsumen : dilakukan dengan survey berupa angket atau

wawancara langsung.

diseminasi informasi kesehatan tindak lanjut terapi


83

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apotek belum pernah melakukan

survey mengenai tingkat kepuasan konsumen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel

XXVI berikut.

Tabel XXVI. Apoteker yang Pernah Melakukan Survey

No Pernah melakukan survey tingkat kepuasan konsumen Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ya 0 0

2 Tidak 9 100

Total 9 100

Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat pasien/pengunjung

apotek mengenai kinerja di apotek dan dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi oleh APA agar dapat meningkatkan mutu pelayanan di apotek

mereka. Contoh angket/kuisioner mengenai tingkat kepuasan konsumen dapat

dilihat pada lampiran 9.

2. Dimensi waktu : lama pelayanan diukur dengan waktu (yang telah ditetapkan).

Penetapan lama pelayanan (waktu pelayanan maksimal per pasien)

bertujuan agar apoteker cepat tanggap dalam melayani pasien sehingga pasien

tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan obat. Salah satu caranya

adalah dengan menetapkan lama waktu untuk tiap pembuatan dan

pengambilan setiap sediaan, misalnya salep, puyer, kapsul, sirup, baik dalam

sediaan tunggal maupun campuran sehingga pasien mendapatkan kepastian

waktu.


84

Apoteker yang Menetapkan Lama Pelayanan

89%

11%

Ya

Tidak

Gambar 20. Apoteker yang Menetapkan Lama Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 11% apoteker yang

menetapkan lama pelayanan (waktu pelayanan maksimal per pasien) dan 89%

sisanya belum menetapkan lama pelayanan per pasien.

3. Prosedur tetap : untuk menjamin mutu pelayanan sesuai standar yang telah

ditetapkan.

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 prosedur

tetap ini antara lain bermanfaat untuk memastikan bahwa praktek yang baik

dapat tercapai setiap saat dan adanya pembagian tugas dan wewenang di

apotek (contoh job description dapat dilihat pada lampiran 12), sehingga

pelayanan dapat berjalan dengan baik karena tidak terjadi tumpang tindih

tugas dan wewenang.


85

Tabel XXVII. Penetapan Prosedur Tertulis dan Tetap

No Ada prosedur tertulis dan tetap dalam pelayanan pasien Jumlah Persentase (%)

n = 9 1 Ada 3 33

2 Tidak ada 6 67

Total 9 100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 33% apoteker yang

mempunyai prosedur tertulis dan tetap dalam pelayanan pasien dan 67%

sisanya belum mempunyai prosedur tertulis dan tetap dalam pelayanan pasien.

Contoh prosedur tetap dapa dilihat pada lampiran 11.

4. Hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian evaluasi

mutu pelayanan

Gambar 21. Diagram Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pelayanan

0%11%

33%

0%

50%

100%

survey tingkat kepuasan konsumenwaktu pelayanan per pasienprosedur tetap


86


Pelayanan Kefarmasian di Apotek bagian evaluasi mutu pelayanan belum

dilaksanakan dengan baik karena memiliki persentase pelaksanaan di bawah

50%, yaitu untuk pelaksanaan survey tingkat kepuasan konsumen belum

pernah dilaksanakan, penetapan waktu pelayanan per pasien sebesar 11% dan

untuk penetapan prosedur tetap sebesar 33%, sehingga perlu ditingkatkan

pelaksanaannya.


Hasil Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul

0%

50%

100%

Pengelolaan Sumber Daya Pelayanan Evaluasi Mutu Pelayanan

pengambilan keputusan di apotek (89%)papan petunjuk apotek (100%)penempatan produk yang terpisah (78%)ruang tunggu (100%)tempat display informasi (100%)ruang konseling tertutup (56%)ruang racikan (67%)keranjang sampah (100%)perencanaan (89%)pengadaan (56%)penyimpanan (89%)informasi pada wdah baru (100%)pencatatan&pengarsipan pembelian (100%)penyertaan bukti/faktur penjualan (89%)pencatatan penjualan (100%)pencatatan narkotika&psikotropika (100%)pengarsipan resep (89%)pengisian medication record (33%)persyaratan administratif (100%)kesesuaian farmasetik (78%)pertimbangan klinis (78%)konsultasi dengan dokter (100%)etiket jelas dan dapat dibaca (100%)pengecekan resep sebelum diserahkan (100%)keterlibatan apoteker dalam penyerahan obat (78%)jam konseling setipa hari (89%)konseling secara berkelanjutan (89%)informasi yang diberikan kepada pasien (56%)desiminasi informasi kesehatan (33%)tindak lanjut terapi (33%)survei tingkat kepuasan pasien (0%)waktu pelayanan per pasien (11%)prosedur tetap (33%)

Gambar 22. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefamasian di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul

87


88

E. Hasil Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Karakteristik Responden

1. Usia responden

Menurut penelitian yang dilakukan Harvard Growth Study, proses

pertumbuhan dan perkembangan intelegensi diawali pada usia remaja dan

mencapai puncaknya pada usia 30 tahun. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa

sebagian besar responden berada pada usia 21-35 tahun Pada usia tersebut

seseorang mampu berpikir hipotetik dan dapat menguji secara sistematik berbagai

penjelasan mengenai kejadian-kejadian tertentu dan dapat memahami prinsip-

prinsip abstrak yang berlaku (Azwar, 1999). Sisanya responden berada pada usia

lebih dari 50 tahun.

Jika dilihat secara umum pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek untuk responden yang berusia 21-35 tahun lebih baik dibandingkan

dengan responden yang berusia lebih dari 50 tahun. Pelaksanaan pengelolaan

sumber daya untuk responden yang berusia 21-35 tahun sebesar 86,51%,

sedangkan untuk responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebesar 83%,

pelaksanaan pelayanan untuk responden yang berusia 21-35 tahun sebesar 79%,

sedangkan untuk responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebesar 79%,

pelaksanaan evaluasi mutu pelayanan untuk responden yang berusia 21-35 tahun

sebesar 19,23%, sedangkan untuk responden yang berusia lebih dari 50 tahun

belum dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa semakin tingginya usia tidak menjamin Pelaksanaan Standar


89

Pelayanan kefarmasian di Apotek lebih baik, walaupun jika dilihat dari segi usia

kelompok ini memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman kerja di bidangnya.

Jika dilihat secara spesifik pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian,

responden dengan usia lebih dari 50 tahun pelaksanaan Standar Pelayanan

Kefarmasiannya labih baik dibandingkan dengan responden yang berusia 21-35

tahun. Gambar juga menunjukkan pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek oleh responden yang berumur lebih dari 50 tahun lebih merata

dibandingkan dengan responden yang berusia 21-35 tahun. Namun jika dilihat

dari pelaksanaan evaluasi mutu pelayanan, responden yang berusia 21- 35 tahun

lebih baik dibandingkan responden yang berusia lebih dari 50 tahun.


Usia Responden

86.51%79%

19.23%

83% 79%

0.00%0%

50%

100%

PengelolaanSumber

Daya

Pelayanan EvaluasiMutu

Pelayanan

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

21 - 35 tahun (n=7) > 50 tahun (n=2)

Gambar 23 Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Usia Responden Secara Umum

90


Usia Responden

0%

50%

100%

Pengelolaan SumberDaya

Pelayanan Evaluasi MutuPelayanan



21 - 35 tahun (n=7) > 50 tahun (n=2)

pengambilan keputusan di apotek papan petunjuk apotek penempatan produk yg terpisah ruang tunggutempat display informasiruang konseling tertutup ruang racikan keranjang sampah perencanaan pengadaan penyimpanan informasi pada w adah baru pencatatan&pengarsipan pembelian penyertaan bukti/faktur penjualan pencatatan penjualan pencatatan narkotika&psikotropika pengarsipan reseppengisian medication recordpersyaratan administratif kesesuaian farmasetik pertimbangan klinis konsultasi dengan dokter etiket jelas&dapat dibaca pengecekan resep sebelum diserahkan keterlibatan apoteker dalam penyerahan obat jam konseling setiap hari konseling secara berkelanjutan informasi yg diberikan pada pasien diseminasi informasi kesehatan tindak lanjut terapi survey tingkat kepuasan konsumen w aktu pelayanan per pasienprosedur tetap

Gambar 24. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan

Usia Responden Secara Spesifik

91


92

2. Lama kerja di apotek

Secara umum pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

untuk responden dengan pengalaman kerja 6-10 tahun lebih baik dibandingkan

dengan kelompok pengalaman kerja yang lain. Pelaksanaan pengelolaan sumber

daya untuk responden dengan pengalaman kerja kurang dari 1 tahun sebesar

100%, untuk responden dengan pengalaman kerja 1-5 tahun sebesar 79%, untuk

responden dengan pengalaman kerja 6-10 tahun sebesar 94%, dan untuk

responden dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun sebesar 91%. Pelaksanaan

pelayanan untuk responden dengan pengalaman kerja kurang dari 1 tahun sebesar

83%, untuk responden dengan pengalaman kerja 1-5 tahun sebesar 67%, untuk

responden dengan pengalaman kerja 6-10 tahun sebesar 92%, dan untuk

responden dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun sebesar 83%. Pelaksanaan

evaluasi mutu pelayanan untuk responden dengan pengalaman kerja kurang dari 1

tahun belum dilaksanakan, untuk responden dengan pengalaman kerja 1-5 tahun

sebesar 8,33%, untuk responden dengan pengalaman kerja 6-10 tahun sebesar

66,67%, dan untuk responden dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun

sebesar 11%. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan

bahwa semakin tinggi pengalaman kerja tidak menjamin Pelaksanaan Standar

Pelayanan kefarmasian di Apotek lebih baik, walaupun jika dilihat dari segi

pengalaman kerja kelompok ini memiliki banyak pengetahuan dan telah

menguasai bidangnya.

Jika dilihat secara spesifik, pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek berdasarkan pengalaman kerja responden, responden dengan pengalamam


93

kerja 6-10 tahun lebih baik dibandingkan dengan kelompok pengalaman kerja

yang lain. Dilihat dari pengalaman kerja seharusnya responden dengan

pengalaman kerja lebih dari 10 tahun, pelaksanaan Standar Pelayanan

Kefarmasiannya lebih baik. Tetapi dari gambar, pelaksanaan Standar Pelayanan

Kefarmasian untuk kelompok pengalaman kerja lebih dari 10 tahun tidak lebih

baik dibandingkan dengan kelompok pengalaman kerja 6-10 tahun. Dari data

diketahui bahwa kelompok pengalaman kerja lebih dari 10 tahun , pada umumnya

berada pada usia lebih dari 50 tahun.


Lama Kerja di Apotek100%

83%

0.00%

79%67%

8.33%

94% 92%

66.67%

91%83%

11.00%

0%

50%

100%

PengelolaanSumber Daya








< 1 tahun (n=1) 1 - 5 tahun (n=4) 6 - 10 tahun (n=1) > 10 tahun (n=3)

Gambar 25. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Lama Kerja di Apotek Secara Umum

94


Lama Kerja di Apotek

0%

50%

100%

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

< 1 tahun (n=1) 1 - 5 tahun (n=4) 6 - 10 tahun (n=1) > 10 tahun (n=3)


Gambar 26. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan

Lama Kerja di Apotek Secara Spesifik

95


96

3. Posisi responden di apotek

Menurut Permenkes Nomor 922 tahun 1993, apoteker di apotek ada yang

disebut Apoteker Pengelola Apotek (APA), Apoteker Pendamping dan Apoteker

Pengganti. Secara umum pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian oleh

Apoteker Pendamping lebih baik dibandingkan Apoteker Pengelola Apotek.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya oleh Apoteker Pendamping sebesar 100%,

sedangkan pengelolaan sumber daya oleh Apoteker Pengelola Apotek sebesar

85,42%. Pelaksanaan Pelayanan oleh Apoteker Pendamping sebesar 92%,

sedangkan pelayanan oleh Apoteker Pengelola Apotek sebesar 77%. Pelaksanaan

evaluasi mutu pelayanan oleh Apoteker Pendamping belum dilaksanakan,

sedangkan pengelolaan evaluasi mutu pelayanan oleh Apoteker Pengelola Apotek

sebesar 16,67%.

Secara spesifik, pelakanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping lebih baik dibandingkan Apoteker

Pengelola Apotek. Hal ini disebabkan karena Apoteker Pengelola Apotek

memiliki pekerjaan lain selain apoteker sehingga dapat menyebabkan terlalu lelah,

berkurangnya konsentrasi sehingga tidak optimal dalam pelaksanaan Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Gambaran hubungan adanya pekerjaan lain

dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dapat dilihat pada

gambar berikutnya). Namun pelaksanaan evaluasi mutu pelayanan oleh Apoteker

Pengelola Apotek lebih baik dibandingkan Apoteker Pendamping. Hal ini

disebabkan Apoteker Pengelola Apotek Lebih memiliki tanggungjawab terhadap

perkembangan dan kemajuan apotek yang dikelolanya.



85.42%77%

16.67%

100%92%

0.00%0%

50%

100%

PengelolaanSumberDaya


Pelayanan

PengelolaanSumberDaya


Pelayanan

Apoteker Pengelola Apotek (n=8) Apoteker Pendamping (n=1)

Gambar 27. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Posisi Responden di Apotek Secara Umum

97



0%

50%

100%





Apoteker Pengelola Apotek (n=8) Apoteker Pendamping (n=1)


Gambar 28. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan

Posisi Responden di Apotek Secara Spesifik

98


99

4. Adanya pekerjaan lain selain sebagai Apoteker

Ada tidaknya pekerjaan lain selain sebagai apoteker di apotek, apa pun

jenis pekerjaannya, sedikit banyak akan berpengaruh pada jam kehadiran dan

kinerja apoteker di apotek. Menurut Surat Kepmenkes RI Nomor 831/Ph/64/b

apotek-apotek yang didirikan berdasarkan ijin Departemen Kesehatan yang

dikeluarkan sesudah tanggal 1 September 1964 harus dipimpin oleh seorang

apoteker yang bekerja penuh (full-time). Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa apotek harus dikelola oleh

seorang apoteker yang profesional. Berdasarkan keterangan tersebut, apoteker

diharapkan dapat tetap bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai

apoteker di apotek walaupun memiliki pekerjaan lainnya.

Secara umum, pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian oleh

apoteker yang tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai apoteker lebih baik

dibandingkan dengan apoteker yang memiliki pekerjaan lain. Pelaksanaan

pengelolaan sumber daya oleh apoteker yang tidak memiliki pekerjaan lain selain

sebagai apoteker sebesar 90%, sedangkan apoteker yang memiliki pekerjaan

sebesar 83%. Pelaksanaan pelayanan oleh apoteker yang tidak memiliki pekerjaan

lain selain sebagai apoteker sebesar 82%, sedangkan apoteker yang memiliki

pekerjaan sebesar 73%. Pelaksanaan evaluasi mutu pelayanan oleh apoteker yang

tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai apoteker sebesar 20%, sedangkan

apoteker yang memiliki pekerjaan sebesar 8,33%.

Secara spesifik, pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

oleh apoteker yang tidak memiliki pekerjaan lain selain apoteker lebih baik


100

dibandingkan apateker yang mempunyai pekerjaan lain. Hal ini dikarenakan,

dengan tidak adanya pekerjaan lain, fokus perhatian responden terpusat pada satu

objek yaitu apotek dan segala aspek di dalamnya. Selain itu, apoteker yang tidak

memiliki pekerjaan lain pada umumnya berada pada kelompok umur 21-35 tahun

dan memiliki pengalaman kerja 1-5 tahun dan responden ini merupakan apoteker-

apoteker yang baru saja menyelesaikan pendidikan program profesi apoteker.

Dengan demikian mereka dapat berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawabnya

di apotek.


Adanya Pekerjaan Lain Selain Sebagai Apoteker

83%73%

8.33%

90%82%

20%

0%

50%

100%

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

Ada Pekerjaan Lain (n=4) Tidak Ada Pekerjaan Lain (n=5)

Gambar 29. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Adanya Pekerjaan Lain selain sebagai Apoteker Secara Umum

101


Adanya Pekerjaan Lain Selain Sebagai Apoteker

0%

50%

100%





Ada Pekerjaan Lain (n=4) Tidak Ada Pekerjaan Lain (n=5)



Adanya Pekerjaan Lain selain sebagai Apoteker Secara Spesifik

102


103

5. Waktu kerja di apotek dalam seminggu

Secara umum, pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian oleh

responden dengan waktu kerja 3-5 hari lebih baik dibandingkan dengan responden

dengan waktu kerja 6-7 hari. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya oleh

responden dengan waktu kerja 3-5 hari sebesar 88%, sedangkan responden dengan

waktu kerja 6-7 hari sebesar 81%. Pelaksanaan pelayanan oleh responden dengan

waktu kerja 3-5 hari sebesar 79%, sedangkan responden dengan waktu kerja 6-7

hari sebesar 75%. Pelaksanaan evaluasi mutu pelayanan oleh responden dengan

waktu kerja 3-5 hari sebesar 8,33%, sedangkan responden dengan waktu kerja 6-7

hari sebesar 20%.

Secara spesifik tidak ada perbedaan yang begitu besar antara dua

kelompok perbedaan waktu kerja dalam satu minggu. Pelaksanaan Standar

Pelayanan Kefarmasian untuk parameter sumber daya dan pelayanan tidak terlalu

berbeda jauh, sedangkan untuk parameter evaluasi mutu pelayanan, responden

dengan waktu kerja 6-7 hari dalam seminggu lebih baik dibandingkan responden

dengan waktu kerja 3-5 hari. Selain itu responden dengan waktu kerja 6-7 hari

dalam seminggu pada umumnya bekerja dalam sehari lebih panjang (rata-rata

waktu kerja dalam sehari lebih dari 6 jam). Gambaran hubungan pelaksanaan

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dengan perbedaan waktu kerja dalam

sehari dapat dilihat pada gambar berikutnya.



88%79%

8.33%

81%75%

20%

0%

50%

100%

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

3 - 5 hari (n=4) 6 - 7 hari (n=5)

Gambar 31. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Waktu Kerja di Apotek dalam Seminggu Secara Umum

104



0%

50%

100%





3 - 5 hari (n=4) 6 - 7 hari (n=5)



Waktu Kerja di Apotek dalam Seminggu Secara Spesifik

105


106

6.Waktu kerja di apotek dalam satu hari

Secara umum, pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian untuk

responden dengan waktu kerja lebih dari 6 jam dalam 1 hari lebih baik

dibandingkan dengan responden dengan waktu kerja yang lain. Pelaksanaan

pengelolaan sumber daya untuk responden dengan waktu kerja lebih dari 6 jam

sebesar 89%, responden dengan waktu kerja 4-6 jam sebesar 85%, dan responden

dengan waktu kerja kurang dari 4 jam sebesar 87%. Pelaksanaan pelayanan untuk

responden dengan waktu kerja lebih dari 6 jam sebesar 88,89%, responden

dengan waktu kerja 4-6 jam sebesar 70%, dan responden dengan waktu kerja

kurang dari 4 jam sebesar 81%. Pelaksanaan evaluasi mutu pelayanan untuk

responden dengan waktu kerja lebih dari 6 jam sebesar 11%, responden dengan

waktu kerja 4-6 jam sebesar 22%, dan responden dengan waktu kerja kurang dari

4 jam sebesar 11%.

Secara spesifik dapat disimpulkan bahwa apoteker dengan waktu kerja lebih

dari 6 jam dalam 1 hari lebih baik dibandingkan apoteker dengan waktu kerja

dibawah 6 jam dalam 1 hari. Hal ini disebabkan karena apoteker tersebut tidak

memiliki pekerjaan lain atau secara full time bekerja di apotek, sehingga

pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian dapat dilakukan secara optimal.


Waktu Kerja di Apotek Dalam Satu Hari

87%81%

11%

85%

70%

22%

89% 88.89%

11%

0%

50%

100%

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

PengelolaanSumber

Daya


Pelayanan

< 4 jam (n=3) 4 - 6 jam (n=3) > 6 jam (n=3)

Gambar 33. Diagram Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek-Apotek Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Waktu Kerja di Apotek dalam Satu Hari Secara Umum

107


Waktu Kerja di Apotek Dalam Satu Hari

0%

50%

100%







< 4 jam (n=3) 4 - 6 jam (n=3) > 6 jam (n=3)



Waktu Kerja di Apotek dalam Satu Hari Secara Spesifik

108


109

F. Rangkuman Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek berdasarkan Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh

apoteker di apotek-apotek Kabupaten Gunungkidul karena masih terdapatnya

persentase pelaksanaan di bawah 50%. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya

yang masih di bawah 50% yaitu pengisian medication record (34%). Pelaksanaan

pelayanan yang masih di bawah 50% yaitu diseminasi informasi kesehatan (34%),

dan pelaksanaan tindak lanjut terapi (33%). Semua aspek dalam pelaksanaan

evaluasi mutu pelayanan masih memiliki persentase di bawah 50%, yaitu

pelaksanaan survei tingkat kepuasan konsumen tidak dilaksanakan, penetapan

lama pelayanan tiap pasien (11%), dan adanya prosedur tertulis dan tetap (34%).

Urutan persentase pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek

berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 dari persentase

terbesar ke persentase terkecil yaitu pelaksanaan pengelolaan sumber daya,

pelaksanaan pelayanan, dan pelaksanaan evaluasi mutu pelayanan. Persentase

terbesar dimiliki oleh pengelolaan sumber daya sedangkan persentase terkecil

dimiliki oleh evaluasi mutu pelayanan, sehingga evaluasi mutu pelayanan perlu

diberi perhatian yang lebih agar dapat ditingkatkan lagi pelaksanaannya.

Selain itu juga dapat dilihat bahwa usia, pengalaman kerja, posisi, adanya

pekerjaan lain, waktu kerja dalam sehari maupun dalam seminggu berpengaruh

dalam pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian. Dari parameter tersebut dapat


110

disimpulkan apoteker dengan usia muda atau apoteker-apoteker yang baru

menyelesaikan program studi apoteker dengan pengalaman kerja yang minim

melaksanakan Standar Pelayanan Kefarmasain di Apotek lebih baik dibandingkan

dengan apoteker yang memiliki usia dan pengalaman kerja yang lama.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan introspeksi/perenungan diri

bagi Apoteker baik Apoteker Pengelola Apotek maupun Apoteker Pendamping

dalam meningkatkan kinerja pelayanan kefarmasian, juga Dinas Kesehatan

Kabupaten Gunungkidul, ISFI sebagai organisasi sarjana farmasi serta BPOM

sebagai instansi pengawasan dan pembinaan mampu meningkatkan kinerjanya

sehingga dapat melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

1. Parameter dari Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 yang telah

terlaksana dengan baik, cukup dan kurang secara berurutan adalah

pengelolaan sumber daya manusia (85%), pelayanan (77,83%) dan evaluasi

mutu pelayanan (14,67%).

2. Apoteker di apotek-apotek di Kabupaten Gunungkidul belum melaksanakan

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 secara menyeluruh.

3. Karakteristik responden memberikan perbedaan dalam pelaksanaan Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 di apotek-apotek Kabupaten Gunungkidul.

Perbedaan itu terletak pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia,

pelayanan.serta belum dilaksanakannya evaluasi mutu pelayanan.

4. Standar Pelayanan Kefamasian yang telah dilaksanakan sepenuhnya adalah

papan petunjuk apotek, ruang tunggu, tempat display informasi, keranjang

sampah, informasi pada wadah baru, pencatatan dan pengarsipan pembelian,

pencatatan penjualan, pencatatan narkotika dan psikotropika, persyaratan

administrasi, konsultasi dengan dokter, etiket jelas dan mudah dibaca, serta

111


112

pengecekan resep, sedangkan Standar Pelayanan Kefamasian yang belum

dilaksanakan sepenuhnya adalah survey tingkat kepuasan pasien.

B. Saran

1. Dalam rangka menindak lanjuti hasil penelitian ini, diharapkan adanya respon

positif dari pihak Departemen Kesehatan, ISFI dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Gunungkidul untuk mensosialisasikan pelaksanaan Kepmenkes RI

Nomor 1027/MENKES/IX/2004 dengan mengadakan penyuluhan dan seminar

sehingga Apoteker Pengelola Apotek di Kabupaten Gunungkidul dapat

melaksanakan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menurut Kepmenkes

RI Nomor 1027/MENKES/IX/2004.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul bekerja sama dengan ISFI serta

BPOM melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek menurut Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/IX/2004.

3. Perlu peningkatan kesadaran Apoteker di apotek-apotek Kabupaten

Gunungkidul akan pentingnya pemahaman perundang-undangan mengenai

Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

terutama pengisian medication record, desiminasi informasi kesehatan, tindak

lanjut terapi dan evaluasi mutu pelayanan.

4. Perlu adanya peran dari Perguruan Tinggi dalam mempersiapkan calon

apoteker sehingga lulusan apoteker memiliki kualitas yang bisa diandalkan

terutama dalam medication record dan pelayanan residensial (Home Care).


113

5. Perlu dilakukan penelitian sejenis pada tingkat populasi yang lebih besar

seperti penelitian pada tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengacu pada pelaksanaan Standar

Pelayanan Kefarmasian dengan responden yang berbeda yaitu Apoteker di

Rumah Sakit.

7. Perlu diadakannya wawancara yang lebih mendalam pada penelitian

selanjutnya, mengenai alasan responden untuk tiap jawaban yang diberikan

sehingga dapat diketahui latar belakang sudah dilaksanakan maupun belum

dilaksanakannya Standar Pelayanan Kefarmasian tersebut.

8. Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan responden adalah pengguna jasa

apotek, misalnya pasien atau pengunjung apotek.


114

DAFTAR PUSTAKA

Adi, R., 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, 79-82, Granit, Jakarta

Anief, M., 1995, Manajemen Farmasi, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta

Anonim, 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 Tentang Lafal Sumpah/Janji Apoteker, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1965, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotek, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1980, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotek, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1981a, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 278/MENKES/SK/V/1981 Tentang Persyaratan Apotik, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1981b, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/MENKES/SK/V/1981 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotik, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1981c, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26/MENKES/ PER/I/1981, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta

Anonim, 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1993a, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 Tentang Pedagang Besar Farmasi, Depkes RI, Jakarta


115

Anonim, 1993b, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotek, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1995, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 184/MENKES/PER/II/1995 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti da Izin Kerja Apoteker, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1996, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1997a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1997b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 2001, Draft Hasil Rapat Kerja Nasional I, Badan Pimpinan Pusat Ikatan

Sarjana Farmasi Indonesia, Semarang

Anonim, 2002, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotek, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 2004a, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Depkes RI, Jakarta

Anonim, 2004b, Standar Kompetensi Farmasis Indonesia, Badan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Jakarta

Azwar, S., 1999, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Azwar, S., 2003, Reliabilitas dan Validitas, 4-8, Pustaka Pelajar, Yogyakarta


116

Budiharjo, 1981, Kode Etik Kefarmasian, Pembinaan Profesi Apoteker Pengelola Apotek, Jilid B, 4-5, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Pelaksanaan Departemen Kesehatan Republik Indonesua, Jakarta

Harding, 1993, Sociology for Pharmacists; an Introduction, The Macmillan, London

Hartono, 2003, Manajemen Apotek, edisi baru, Depot Informasi Obat, Jakarta.

Hartini, Y.S. dan Sulasmono, 2006, Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotek, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Isdaryadi, F. Wisnu., 2005, Bisnis Berwawasan Etika, Ombudsman, No.II, 10-11

Kontour, R., 2003, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, 105, PPM, Yogyakarta

Mardalis, 2006, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 24-69, Bumi Aksara, Jakarta.

Nawawi, H., 1998, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Pratiknya, A.W., 2001, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, 67-68, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salim, P. dan Yenny Salim, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi III, Modern English Press, Jakarta

Sulasmono, 1997, Profesi di Apotek Sekarang dan Masa Depan dengan Analisis SWOT, Diskusi Kuliah Pengantar Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Sukmajati, M.A., 2007, Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

berdasarkan KepMenKes RI Nomor 1027/MenKes/SK/IX/2004 di Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Farmasi USD, Yogyakarta


117

Soedarsono, A.K., 2007, Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Berdasarkan KepMenKes RI Nomor 1027/MenKes/SK/IX/2004 di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Farmasi USD, Yogyakarta

Trisna, Y., 2007, Mencegah Medication Error, Makalah Seminar Patient Safety

and Drug Information, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Wahyuni, B., 2005, Publik Tidak Boleh Ditipu Lagi, Ombudsman, No.II, 25


118

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Kuesioner Penelitian

Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Kepada Yth

Apoteker Pengelola Apotek

Kabupaten Gunungkidul

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan jenjang studi S-1, saya bermaksud

mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 di Kabupaten Gunungkidul”.

Sehubungan dengan hal itu, saya mohon kerelaan Bapak/Ibu untuk

menjawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan sesuai dengan hati nurani

Bapak/Ibu. Karena jawaban yang saya butuhkan adalah jawaban yang paling

sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu, dan jawaban tidak mendapat penilaian benar

atau salah. Semua informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiannya

demi kepentingan ilmiah.

Atas bantuan Bapak/Ibu mengisi daftar pertanyaaan berikut saya

mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Yustinus Bambang T.I

NIM: 038114027


119

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

KAJIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK BERDASARKAN KEPMENKES RI NOMOR 1027/MENKES/SK/IX/2004

DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I. Data Responden Petunjuk Pengisian : Lingkarilah jawaban yang benar

No Pertanyaan Jawaban

1. Berapakah umur Anda? a. 21-35 tahun

b. 36-50 tahun

c. >50 tahun

2. Apakah posisi Anda di apotek ? a. APA

b. Apoteker Pendamping

c. Apoteker Pengganti

3. Berapa lama pengalaman Anda bekerja sebagai

Apoteker di apotek yang sekarang?

a. <1 tahun

b. 1-5 tahun

c. 6-10 tahun

d. >10 tahun

4. Apakah Anda memiliki pekerjaan yang lain? a. Ya

b. Tidak

5. Berapa hari rata-rata Anda bekerja di apotek

dalam seminggu?

a. <3 hari

b. 3-5 hari

c. 6-7 hari

6. Berapa lama rata-rata Anda bekerja di apotek

dalam satu hari?

a. <4 jam

b. 4-6 jam

c. >6 jam


120

II. Kuesioner Tentang Pengelolaan Sumber Daya

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda ╳ pada jawaban yang sesuai

No Pertanyaan YA TIDAK

1 Apakah pada halaman depan apotek Anda terdapat

papan yang tertulis kata apotek?

2 Apakah apotek Anda memiliki ruang tunggu bagi

pasien?

a. Apakah di apotek Anda tersedia informasi berupa

brosur, leaflet atau poster mengenai kesehatan

(misalnya obat-obat baru)?

3 b. Jika ya, apakah ada tempat khusus untuk

mendisplay informasi tersebut (misalnya

penempatan brosur dalam suatu wadah)?

4 Apakah apotek Anda memiliki ruangan tertutup untuk

konseling bagi pasien?

Apakah apotek Anda memiliki :

a. ruang racikan kering? 5

b. ruang racikan basah?

6 Apakah apotek Anda memiliki keranjang sampah yang

tersedia untuk staf?

7 Apakah apotek Anda memiliki keranjang sampah yang

tersedia untuk pasien?

Apakah dalam perencanaan pengadaan sediaan

farmasi Anda memperhatikan :

a. pola penyakit?

b. kemampuan masyarakat?

8

c. budaya masyarakat?


121

1. Dari manakah Anda memperoleh obat-obatan?

a. PBF

b. Pabrik farmasi

c. Apotek lain

d. Toko obat

e. Swalayan

2. Apakah setiap obat yang dipesan/dibeli, selalu

disertai bukti/faktur pembelian?

9

3. Apakah setiap obat yang dipesan/dibeli, selalu

dicatat dalam buku penerimaan?

10

Adakah tempat penyimpanan khusus (misalnya lemari

pendingin atau tempat penyimpanan narkotika dan

psikotropika) untuk obat tertentu (misalnya serum,

vaksin)?

1. Apakah apotek Anda pernah memindahkan isi obat

dari wadah asli ke wadah lain?

2. Jika ya, apakah informasi di bawah ini Anda sertakan

pada wadah baru tersebut?

a.Produsen (pabrik)

b.Nomor batch

c.Tanggal kadaluarsa

d.Aturan pakai

11

e.Cara penyimpanan

12

Apakah pelayanan produk kefarmasian (misalnya

obat, kosmetik, makanan) diberikan pada tempat yang

terpisah dari aktivitas pelayanan dan penjualan

produk lainnya (misalnya pembalut wanita, alat


122

kontrasepsi, popok bayi)?

13 Apakah setiap penjualan selalu dilengkapi dengan

faktur atau nota penjualan?

14 Apakah setiap penjualan selalu dicatat dalam buku

penjualan?

15

Apakah setiap pengeluaran narkotika dan psikotropika

selalu dicatat dalam buku pencatatan narkotika dan

psikotropika?

16 Apakah setiap resep selalu disimpan menurut urutan

tanggal dan nomor urut resep?

17 Apakah Anda selalu melakukan medication record?

III. Kuesioner Tentang Pelayanan



Apakah Anda selalu melakukan skrining resep, meliputi :

1. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

2. KESESUAIAN FARMASETIK :

a. Bentuk sediaan

b. Dosis

c. Potensi

d. Stabilitas

e. Inkompatibilitas

f. Cara pemberian

g. Lama pemberian

3. PERTIMBANGAN KLINIS :

18

a. Alergi


123

b. Efek samping

c. Interaksi

e. Durasi

f. Jumlah obat

19

Apakah Anda selalu melakukan konsultasi dengan

dokter penulis resep apabila ada ketidakjelasan dalam

penulisan resep?

20

Apakah anda selalu melakukan pengecekan

kesesuaian antara obat dan etiket terhadap resep

sebelum diserahkan kepada pasien?

21 Apakah apoteker selalu terlibat langsung dalam

penyerahan obat kepada pasien?

Apakah Anda selalu memberikan infomasi mengenai:

a. Cara pemakaian obat

b. Cara penyimpanan obat

c. Jangka waktu pengobatan

d. Makanan dan minuman yang harus dihindari

22

e. Aktivitas yang harus dihindari

23 Apakah pernah terjadi keluhan dari pasien mengenai

etiket (tidak jelas/sulit dibaca)?

24

Apakah keputusan yang diambil di apotek (mencakup

perencanaan, pegadaan dan penyimpanan sediaan

farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya) selalu

berdasarkan persetujuan APA ?

25 Apakah Anda menyediakan jam konseling setiap hari

bagi pasien?


124

26

Apakah Anda juga menyediakan jam konseling secara

berkelanjutan, terutama untuk penderita penyakit

tertentu seperti cardiovascular, diabetes, TBC,

asthma, dan penyakit kronis lainnya?

27

Apakah Anda melakukan tindak lanjut terapi (misalnya

melalui komunikasi telepon dengan pasien atau

mengunjungi pasien)?

28

Apakah Anda pernah melakukan diseminasi

(penyebaran) informasi kesehatan (misalnya

penyebaran brosur dan poster, melakukan

penyuluhan)?

IV. Kuesioner Tentang Evaluasi Mutu Pelayanan



29 1. Apakah pernah dilakukan survey mengenai tingkat

kepuasan konsumen?

2. Jika ya, apakah survey tersebut berupa:

a.Angket

b.Wawancara

30 Apakah Anda menetapkan lama pelayanan (waktu

pelayanan maksimal per pasien)?

31 Apakah ada prosedur yang tertulis dan tetap dalam

pelayanan pasien?


125

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian


126

Lampiran 4. Tabulasi Data

DATA RESPONDEN

NO DATA RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH %

a 21-35 tahun √ √ √ √ √ √ √ 7 77,77778 b 36-50 tahun - - 1 c > 50 tahun √ √ 2 22,22222 a < 1 tahun √ 1 11,11111 b 1-5 tahun √ √ √ √ 4 44,44444 c 6-10 tahun √ 1 11,11111 2

d > 10 tahun √ √ √ 3 33,33333

a Apoteker Pengelola

Apotik √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,88889

b Apoteker Pendamping √ 1 11.11111 3

c Apoteker Pengganti - -

a Ya √ √ √ √ 4 44,44444 4 b Tidak √ √ √ √ √ 5 55,55556 a < 3 hari - - b 3-5 hari √ √ √ √ 4 44,44444 5 c 6-7 hari √ √ √ √ √ 5 55,55556 a < 4 jam √ √ √ 3 33,33333 b 4-6 jam √ √ √ 3 33,33333 6 c > 6 jam √ √ √ 3 33,33333


127

DATA PENGELOLAAN SUMBER DAYA

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH % YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

1 TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 2

TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

a TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 3

b TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ 5 55,564

TIDAK √ √ √ √ 4 44,44YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

a TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ 6 66,675

b TIDAK √ √ √ 3 33,33

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 6

TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

7 TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 a

TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

b TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,89

8

c TIDAK √ 1 11,11

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 a

TIDAK - - YA √ √ √ 3 33,33

b TIDAK √ √ √ √ √ √ 6 66,67

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 c

TIDAK - - YA √ √ √ √ 4 44,44

d TIDAK √ √ √ √ √ 5 55,56

YA √ √ 2 22,22

9 1

e TIDAK √ √ √ √ √ √ √ 7 77,78


128

2 YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 3

TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

10 TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 1

TIDAK - - YA √ 1 11,11

2 TIDAK √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,89

YA √ 1 11,11 a

TIDAK - - YA √ 1 11,11

b TIDAK - -

YA √ 1 11,11 c

TIDAK - - YA √ 1 11,11

d TIDAK - -

YA √ 1 11,11

11

3

e TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ √ 7 77,78 12

TIDAK √ √ 2 22,22 YA √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,89

13 TIDAK √ 1 11,11

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 14

TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

15 TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,89 16

TIDAK √ 1 11,11 YA √ √ √ 3 33,33

17 TIDAK √ √ √ √ √ √ 6 66,67


129

DATA PELAYANAN

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH % YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 1 TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 a TIDAK -- - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 b TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 c TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ 7 77,78 d TIDAK √ √ 2 22,22 YA √ √ √ √ √ √ √ 7 77,78 e TIDAK √ √ 2 22,22 YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 f TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

2

g TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 a TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

3 b TIDAK - -

YA √ √ √ √ √ √ √ 7 77,78 c TIDAK √ √ 2 22,22 YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 d TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,89 e TIDAK √ 1 11,11 YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

18

f TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 19 TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 20 TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ 7 77,78 21 TIDAK √ √ 2 22,22 YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 a TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 b TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

22

c TIDAK - - YA √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,89 d TIDAK √ 1 11,11


130

YA √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 e TIDAK - - YA - - 23 TIDAK √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 YA √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,89 24 TIDAK √ 1 11,11 YA √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,89 25 TIDAK √ 1 11,11 YA √ √ √ √ √ 5 66,67 26 TIDAK √ √ √ √ 4 44,44 YA √ √ √ 3 33,33 27 TIDAK √ √ √ √ √ √ 6 55,56 YA √ √ √ 3 33,33 28 TIDAK √ √ √ √ √ √ 6 66,67

DATA EVALUASI MUTU PELAYANAN

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH %

YA - - TIDAK √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100

YA - - a TIDAK - - YA - -

29

b TIDAK - - YA √ 1 11,11 30

TIDAK √ √ √ √ √ √ √ √ 8 88,88 YA √ √ √ 3 33,33 31

TIDAK √ √ √ √ √ √ 6 66,66


131

Lampiran 5. Sumpah/Janji Apoteker

LAFAL SUMPAH/JANJI APOTEKER

PERATURAN PEMERINTAH NO.20 TAHUN 1962 TANGGAL 20

SEPTEMBER 1962

Pasal 1

(1) Sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus

mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau

mengucapkan janji. Ucapan sumpah dimulai dengan, kata-kata “Demi Allah”

bagi mereka yang beragama Islam, dan sumpah untuk agama lain, pemakaian

kata-kata “Demi Allah”…..disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-

masing.

(2) Sumpah/Janji itu berbunyi sebagai berikut :

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan,

terutama dalam bidang kesehatan;

2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan

saya dan keilmuan saya sebagai apoteker;

3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan

kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum

perikemanusiaan;

4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;


132

5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-

sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan,

kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial;

6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh

keinsyafan.


133

Lampiran 6. Kode Etik Apoteker Indonesia

KODE ETIK APOTEKER/FARMASIS INDONESIA

KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL XVII ISFI NO.007/KONGRES

XVII/ISFI/2005 TANGGAL 18 JUNI 2005

Mukadimah

Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa.

Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.

Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu :

BAB I

Kewajiban Umum

Pasal 1 : sumpah/janji Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker.

Pasal 2 Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.

Pasal 3 Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 4 Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Pasal 5 Didalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.


134

Pasal 6

Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

Pasal 7 Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.

Pasal 8 Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi khususnya.

BAB II Kewajiban Apoteker Terhadap Penderita

Pasal 9

Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarkat dan menghormati hak azasi penderita dan melindungi mahluk hidup insani.

BAB III Kewajiban Apoteker Terhadap Teman Sejawat

Pasal 10

Setiap Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 11 Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik.

Pasal 12 Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.


135

BAB IV Kewajiban Apoteker Terhadap Teman Sejawat Petugas Kesehatan

Lainnya

Pasal 13 Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan.

Pasal 14 Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.

BAB V Penutup

Pasal 15

Setiap Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasian sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (ISFI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.


136

Lampiran 7. Jalur Distribusi Obat

JALUR DISTRIBUSI OBATJALUR DISTRIBUSI OBAT

INDUSTRI FARMASI

PBF/DISTRIBUTOR

SUB-DISTRIBUTOR

RS TANPA INSTALASI FARMASI

APOTEK INSTALASI FARMASI RS

TOKO OBAT BERIJIN

OBAT KERAS OBAT BEBAS VAKSIN

Gambar 35. Jalur Distribusi Obat


137

Lampiran 8. Hasil Wawancara

(P) : Peneliti

(R) : Responden

Responden 1

P : menurut Anda, apakah pengertian dari medication record?

R : medication record itu adalah catatan pengobatan pasien.

P : setiap pasien atau hanya pasien tertentu saja?

R : Seharusnya setiap pasien, tetapi disini kami baru melakukan pada pasien

tertentu saja kayak yang udah lansia atau yang punya penyakit tertentu yang butuh

dikontrol, selain itu juga bagi paien tetap (langganan). Untuk pasien yang tidak

tetap (tidak langganan) dalam arti tidak sering membeli obat di apotek ini, tidak

kami masukkan dalam medication record.

P : keterangan apa saja yang terdapat dalam medication record?

R : semuanya tentang pasien. Nama pasien, macam-macam obat yang rutin di

pakai, terutama untuk pasien yang lansia, yang punya penyakit seperti TBC itu

harus dikontrol, misalnya dengan di telepon pada akhir bulan untuk mengetahui

perkembangannya.

P : menurut Anda, apakah pengertian dari konseling?

R : konseling itu proses tanya jawab antara pasien dengan apoteker.

P : pasien tanya dan anda menjawab?

R : iya.


138

P : menurut Anda, konseling dan konsultasi memiliki pengertian yang sama atau

berbeda?

R : kalau konseling itu lebih spesifik, kita memberi tahu mereka tentang

semuanya.

P : maksud Anda prosesnya searah?bagaimana dengan konsultasi?

R : iya. Kalau konsultasi itu dua arah,

P : Apakah ada ruang terpisah antara ruang konseling dengan ruang konsultasi?

R : iya.

Responden 2


R : medication record itu catatan mengenai data-data tentang pasien, penyakitnya,

pola pengobatannya.

P : setiap pasien? keterangan apa saja yang terdapat dalam medication record?

R : iya, setiap pasien. Ada nama pasien, nomor resep, alamat pasien, alamat

dokter terutama untuk resep yang ada narkotikanya, riwayat penyakit.


R : konseling itu proses dimana kalau pasien tanya mengenai obat-obatan dan

penyakit.

P : maksud Anda proses tanya jawab?

R : iya. Jika pasien bingung bisa tanya terus kita beri penjelasan.

P : hanya pasien saja yang bertanya dan Anda hanya menjawab?

R : gak juga. Kadang kita juga harus bertanya untuk mengetahui kondisi pasien

yang sebenarnya.


139


berbeda?

R : menurut saya konseling dan konsultasi berbeda tetapi biasanya pada saat

pasien melakukan konseling, bisanya dibarengi dengan konsultasi, atas dasar itu

kami tidak menyediakan tempat/ruang terpisah. Jadi proses konseling dan

konsultasi terjadi dalm satu ruang/ruangnya jadi satu.

Responden 3


R : medication record itu data atau catatan yang memuat data pasien.

P : setiap pasien atau hanya pasien tertentu saja?

R : setiap pasien yang datang.

P : keterangan apa saja yang terdapat dalam medication record?

R : data pribadi pasien ; nama, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, terus obat yang

dikonsumsi, data dokter, pemberian obat. Tetapi untuk saat ini kami tidak

melakukan secara full, karena keterbatasan tenaga.


R : konseling itu penyebaran informasi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang

ditanyakan pasien, penyakit, obat, efek samping.


berbeda?

R : sama, hanya beda istilah. Kai tidak menyediakan tempat khusus untuk proses

ini, karena keterbatasan ruang/ tempat


140

Lampiran 9. Contoh Angket/Kuesioner Mengenai Tingkat Kepuasan Konsumen



142

Lampiran 11. Contoh Prosedur Tetap

PROSEDUR TETAP

Tujuan : Untuk Menjamin mutu pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.

Ruang Lingkup :

• Pengadaan dan Penyimpanan barang

• Pelayanan resep

• Pelayanan OWA

• Pelayanan OTR

Hasil :

• Pelayanan memuaskan konsumen dengan waktu yang relatif singkat.

• Pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.

Indikator :

• Lama waktu pelayanan resep obat jadi ± 10 menit.

• Lama waktu pelayanan resep obat racikan/ramuan ± 25 menit (untuk racikan per

30 puyer atau 30 kapsul)

• Survei berupa angket atau wawancara langsung untuk melihat Customer

satisfication.

Persyaratan :

• Karyawan yang terdidik, yang selalu belajar/menambah ilmu, baik yang

diperolehnya sendiri maupun dari orang lain (penyuluhan,seminar,dll).

• Ketersediaan barang/obat, tidak berlebihan, tidak banyak yang kadarluarsa.

• Ketersediaan peralatan penunjang, dengan penambahan jenis produk penjualan

seperti jamu, kosmetik dan alat kesehatan rumah tangga.


143

1. Pengadaan dan Penyimpanan Barang

Perancanaan pengadaan barang (dengan melihat buku defacta)

↓

Membuat surat pesanan/ pengadaan barang yang ditandatangani oleh Apoteker

↓

Melakukan pemesanan melalui telepon atau lewat sales dari Pedagang Besar Farmasi

(PBF) resmi yang datang ke apotek dengan memberikan surat pesanan

↓

Barang datang dari PBF, Apoteker atau AA menerima barang sekaligus mengecek

kesesuaian barang dengan pesanan

↓

Dilakukan pembayaran jika pesanan cash on delivery (COD), atau akan ditagih saat

tanggal jatuh tempo

↓

Barang dan faktur didokumentasi :

• Barang diberi etiket nama PBF dan tanggal penerimaan barang

• Barang distok dalam kartu stok dan atau kartu stelling

• Tanggal kadaluarsa (ED) barang dicatat dalam buku ED

• Cek harga obat dengan daftar harga

• Barang dicatat dalam buku pembelian

↓

Barang disimpan sesuai dengan :

• Aturan penyimpanan

• Bentuk sediaan

• Urutan alfabetis dan golongan

↓

Faktur disimpan


144

2. Skema Mekanisme Alur Pelayanan Resep

Petugas (Apoteker atau Asisten Apoteker) tersenyum dan memberi ucapan sambutan saat pasien datang sebelum pasien mendahului

↓ Resep diterima oleh Apoteker atau AA dan dilakukan pengecekan keabsahan resep

↓ Apoteker melakukan skrining resep jika resep tersebut sah

• Mengecek persyaratan administratif • Mengecek kesesuaian farmasetik obat

• Pertimbangan klinis antara obat dengan pasien ↓

Jika ada keraguan dari hasil skrining resep, Apoteker melakukan konsultasi dengan dokter penulis resep

↓ Pengecekan/penyipanan ketersediaan barang/obat oleh Apoteker atau AA

↓ Resep diberi nomor dan obat dalam resep dihitung/diberi harga

↓ Jika pasien menyetujui dan selanjutnya melakukan pembayaran obat, dilakukan

penyiapan obat • Peracikan • Etiket • Pengemasan • Pemeriksaan akhir (dapat dilakukan oleh AA atu petugas lain (cross check))

↓ Apoteker melakukan penyerahan obat yang disertai konseling dan pemberian

informasi ↓

Apoteker menanyakan alamat jelas dan nomor telepon yang bisa dihubungi jika ada untuk mengatisipasi adanya kesalahan pelayanan dan untuk kepentingan monitoring

atau home care ↓

Apoteker atau petugas lain membuatkan copy resep, kuitansi, dan atau nota jika pasien meminta/membutuhkan

↓ Saat pasien telah jelas dan mohon diri, Apoteker dan petugas lain memberikan ucapan

“terimakasih”,”semoga lekas sembuh”, atau “selamat jalan” yang tulus ↓

Resep didokumentansi ↓

Monitoring penggunaan obat atau home care


145

3. Skema Mekanisme Alur Pelayanan Obat Wajib Apotek (OWA)

Petugas (Apoteker atau Asisten Apoteker) tersenyum dan memberi ucapan sambutan

saat pasien datang sebelum pasien mendahului

↓

Pelayanan OWA dilakukan oleh Apoteker

↓

Apoteker melakukan konseling serta pengumpulan informasi dari pasien

↓

Apoteker melakukan assessment dan memberikan alternatif pilihan obat dengan

mempertimbangkan 4TIW (tepat indikasi, tepat dosis, tepat obat, tepat pasien, dan

waspada efek samping obat)

↓

Setelah disepakati, petugas melakukan kalkulasi harga obat yang dibeli dan pasien

melakukan pembayaran

↓

Obat dikemas dan Apoteker menyerahkan kepada pasien dengan disertai pemberian

informasi

↓

Apoteker melakukan pendokumentasi OWA sesuai peraturan perundang-undangan

(sekurang-kurangnya nama pasien, alamat pasien, keluhan pasien, obat dan jumlah

obat yang diberikan)

↓

Saat pasien telah jelas dan mohon diri, Apoteker dan petugas lain memberikan ucapan

“terimakasih”,”semoga lekas sembuh”, atau “selamat jalan” yang tulus


146

4. Skema Mekanisme Alur Pelayanan Obat Bebas (Over the Counter/ OTC)

Petugas (Apoteker atau Asisten Apoteker) tersenyum dan memberi ucapan sambutan

saat pasien datang sebelum pasien mendahului

↓

Petugas mengambil obat sesuai dengan permintaan pasien dan dilakukan diagnosa

sederhana

↓

Petugas memberikan informasi mengenai obat, minimal mengenai aturan pakai,

kontra indikasi, serta pantangan yang harus dihindari jika ada

↓

Petugas menginformasikan harga obat serta memberikan alternatif pilihan obat lain

jika diminta atau diperlukan oleh pasien dengan sepengetahuan/pengawasan Apoteker

↓

Petugas mengemas obat dan pasien membayar obat

Obat diserahkan kepada pasien dengan ucapan “terimakasih”,”semoga lekas

sembuh”, atau “selamat jalan” yang tulus

↓

Petugas melakukan pendokumentasian penjualan obat bebas


147

Lampiran 12. Contoh Job Description

JOB DESCRIPTION

Tujuan : Untuk mendeskripsikan tugas dan tanggungjawab setipa karyawan

apotek. Ruang Lingkup :

• Apoteker Pengelola Apotek (APA) • Apoteker Pendamping • Asisten Apoteker (AA) • Juru resep (Reseptir) • Bagian Keuangan • Bagian Administrasi • Bagian Gudang

Hasil : Setiap karyawan melkukan tugas dan tanggungjawab sesuai jobdescription masing-masing.

A. APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA)

1. Tugas dan tanggungjawab APA adalah : a. Memimpin seluruh jalannya kegiatan apotek, termasuk mengkoordinir dan

mengawasi pekerjaan pada karyawan di bawahnya, mengatur daftar jaga dinas termasuk mengatur pembagian tugas dan tanggungjawab sekaligus wewenang tiap bidang pekerjaan.

b. Meningkatkan semua bidang yang ada dalam apotek dalam rangka meningkatkan hasil usaha apotek sesuai dengan rencana kerja yaitu peningkatan omzet dan pengadaan barang yang sehat.

c. Mengatur dan mengawasi penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengan syarat-syarat teknis farmasi terutama di ruang racikan.

d. Melakukan kalkulasi harga obat yang akan dijual sesuai dengan kebijakan harga yang telah ditetapkan.

e. Membina serta memberikan petunjuk teknis kefarmasian kepada karyawan, terutama dalam memberikan informasi kepada pasien.

f. Menyusun laporan manajemen dan pertanggungjawaban bersama bagian administrasi.

g. Memperbaiki pelayanan dan kemajuan apotek serta mempertimbangkan usul dan saran dari karyawan.

h. Pengadaan dan penyediaan barang termasuk diantaranya kerapian, kebersihan, ketertiban, penyimpanan, pemeliharaan, dan keamanannya dalam rangka suplai barang.

i. Melakukan konseling kepada pasien. j. Pencatatan Medication Record yang sementara disusun oleh Apoteker

Pendamping.


148

k. Melayani pasien dengan pengobatan Obat Wajib Apotek (OWA) dan melakukan pencatatannya.

l. Melakukan pembayaran pajak yang berhubungan dengan perapotekan sesuai dengan Undang-Undang.

m. Bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan RI berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

2. Wewenang APA adalah :

a. Memimpin sejumlah karyawan. b. Menambah dan melakukan pengurangan karyawan. c. Melakukan komunikasi dengan pihak luar demi kepentingan kemajuan

apotek. d. Memimpin seluruh kegiatan apotek.

B. APOTEKER PENDAMPING

1. Tugas dan tanggungjawab Apoteker Pendamping adalah : a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/1993

Pasal 21 yang menyebutkan bahwa Apoteker Pendamping bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pelayanan kefarmasian selama yang bersangkutan bertugas menggantikan Apoteker Pengelola Apotek.

b. Tugas dan tanggungjawab Apoteker Pendamping sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/1993 BAB VI tentang Pelayanan Kefarmasian di apotek.

c. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kefarmasian, sumber daya manusia (SDM) di apotek, administrasi dan kemajuan apotek.

d. Melakukan konseling kepada pasien. e. Melakukan pencatatan Medication Record. f. Melayani pasien dengan pengobatan Obat Wajib Apoteker (OWA) dan

melakukan pencatatannya. g. Bertanggungjawab kepada APA, dan melakukan pembelian (nempil), serta

menandatangani surat pesanan obat atas persetujuan atau permintaan APA. h. Bertanggungjawab terhadap pencatatan obat kadaluarsa (seperti saat stock

opname).

2. Wewenang Apoteker Pendamping adalah : Berwenang mengelola seluruh kegiatan di apotek sesuai dengan petunjuk dan atau instruksi dari APA.

C. ASISTEN APOTEKER (AA)

Tugas dan tanggungjawab AA adalah : a. Membantu APA dalam kegiatan pelayanan resep, serta pelayanan OWA di

bawah pengawasan APA/Apoteker Pendamping dan pelayanan obat bebas. b. Melakukan pencatatan dan laporan keluar masuknya obat generik dan

psikotropika. c. Melaporkan obat habis dengan mencatat dalam buku defecta (buku barang

habis)


149

d. Mencatat keluar masuknya obat dan menyusun obat-obatan di gudang secara alfabetis.

e. Dalam keadaan darurat dapat menggatikan posisi petugas lain seperti kasir atau resep.

f. AA bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan tugas kefarmasain dan membantu APA dalam mengelola keuangan, kegiatan penjualan, dan pengelolaan barang.

g. AA bertanggungjawab atas pencatatan obat yang hampir kadaluarsa sesuai saat stock opname.

h. Melakukan pembukuan resep. i. Mempertanggungjawabkan kepada APA atas seluruh tugas yang diserahkan

tanpa ada kesalahan, kehilangan atau pun kerusakan.

D. JURU RESEP (RESEPTIR) Tugas dan tanggungjawab reseptir adalah : a. Menyelesaikan pelayanan obat racikan sesuai petunjuk APA atau Apoteker

Pendamping atau AA b. Membantu monitoring, bertanggungjawab terhadap obat yang kadaluarsa

sesuai saat stock opname. c. Mengirim laporan bulanan (laporan narkotik, psikotropika, statistik resep, dll). d. Membantu pembayaran pajak, rekening listrik, air, dll. e. Bertanggungjawab terhadap kebersihan ruang racikan dan almari obat.

E. BAGIAN KEUANGAN 1. Tugas dan tanggungjawab bagian keuangan adalah :

a. Mencatat pengeluaran uang setelah terlebih dahulu di kalkulasi disertai dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan seperti kuitansi, nota, tanda setoran ataupun lampiran lain yang diperlukan dengan disertai paraf APA/pejabat lain telah ditunjuk.

b. Menyetorkan uang/mengambil uang dari kasir maupun bank. c. Melakukan kegiatan yang menyakut masalah keuangan dan tidak terlepas dari

petunjuk APA. d. Membuat laporan bulanan mengenai realisasi data kepada APA, membuat

daftar gaji, upah dan pajak. e. Membuat laporan tahunan pembukuan dan administrasi dan keuangan (neraca

rugi-laba). f. Membuat laporan hasil penjualan, penjualan kredit dan tagihan serta

pengeluaran setip hari.

2. Wewenang bagian keuangan adalah : Melaksanakan kegiatan keuangan sesuai dengan petunjuk APA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


150

F. BAGIAN ADMINISTRASI 1. Tugas dan tanggungjawab bagian administrasi adalah :

a. Membuat laporan harian mengenai pembelian barang yang dicocokkan dengan penerimaan barang di gudang, hasil penjualan, penjualan kredit, dan tagihan serta pengeluaran setiap hari.

b. Bertanggungjawab terhadap administrasi surat menyurat berupa laporan bulanan psikotropika, narkotika, obat generik berlogo, dll.

c. Mengurus perpajakan. d. Membuat laporan bulanan mengenai realisasi data untuk APA, membuat

daftar gaji, upah dan pajak. e. Membuat laporan tahunan tutup tahun (neraca rugi laba) f. Melakukan surat-menyurat mengenai tagihan piutang g. Bertanggungjawab terhadap APA sesuai tugas yang diberikan kepadanya. h. Mengikuti dan memantau harga obat terbaru dari PBF.

2. Wewenang bagian administrasi adalah :

Melaksanakan kegiatan administrasi, pembukuan sesuai dengan petunjuk APA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. BAGIAN GUDANG Tugas dan tanggungjawab bagian gudang adalah : a. Mencatat keluar masuknya barang b. Melakukan pengecekan terhadap obat-obatan yang mendekati tanggal

kadaluarsa. c. Melakukan realisasi pengambilan obat d. Menyusun rencana pengadaaan dan pembelian obat sesuai kebutuhan untuk

diajukan kepada APA (dengan menulis di buku defacta). e. Bertanggungjawab terhadap kebersihan ruang, kerapian penyimpanan dan

penataan produk di ruangan. f. Bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan kebersihan fasilitas pelayanan

resep terutama resep racikan seperti : botol, alkohol, kapas, mortar, dll.


151

BIOGRAFI PENULIS

Penulis yang mempunyai nama lengkap Yustinus

Bambang Trijatmiko Isdaryatmo ini dilahirkan di

Manokwari pada tanggal 7 Oktober 1985. Terlahir dari

pasangan Johanes Avila Supangkat S.H dan Susana Letsoin

S.Pd sebagai anak kedua dari empat bersaudara.

Penulis mengawali masa pendidikan di TK Kurcaci Manokwari. Mengenyam

pendidikan Sekolah Dasar di SD YPPK Padma I Manokwari dan lulus pada tahun

1997. menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5

Manokwari, kemudian melanjutkan pendidikan di SMU Stella Duce Bantul.

Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta (2003-2008).


Documents

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI - … · Program Studi Ilmu Farmasi Oleh: Yustinus Bambang Trijatmiko Isdaryatmo NIM : 038114027 FAKULTAS FARMASI ... 6. Waktu kerja di apotek