PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI mau menjadi pendengar, penasehat, dan memberikan masukan dan tips saat penulis menemukan kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini. k. Kakakku

EVALStudi Ka

PROGR

LUASI PEasus pada PT

Diaju

M

RAM STU

UNIV

ENGENDAT (Persero) S

S

ukan untuk M

Memperoleh

Program

Derivati

NIM

UDI AKUN

FAKUL

VERSITA

YOG

ALIAN INSUCOFIND

K R I P S I

Memenuhi Sa

Gelar Sarjan

m Studi Aku

Oleh :

f Dwirora G

M : 0421141

NTANSI J

TAS EKO

AS SANAT

GYAKAR

2010

NTERN PEO Cabang M

I

alah Satu Sy

na Ekonomi

untansi

Girsang

154

JURUSAN

ONOMI

TA DHAR

RTA

ENGGAJMadya Banja

yarat

N AKUNT

RMA

JIAN armasin

TANSI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EVALStudi Ka

PROGR

LUASI PEasus pada PT

Diaju

M

RAM STU

UNIV

ENGENDAT (Persero) S

S

ukan untuk M

Memperoleh

Program

Derivati

NIM

UDI AKUN

FAKUL

VERSITA

YOG

i

ALIAN INSUCOFIND

K R I P S I

Memenuhi Sa

Gelar Sarjan

m Studi Aku

Oleh :

f Dwirora G

M : 0421141

NTANSI J

TAS EKO

AS SANAT

GYAKAR

2010

NTERN PEO Cabang M

I

alah Satu Sy

na Ekonomi

untansi

Girsang

154

JURUSAN

ONOMI

TA DHAR

RTA

ENGGAJMadya Banja

yarat

N AKUNT

RMA

JIAN armasin

TANSI


ii


iii


iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Derivatif Dwirora Girsang

Nomor Mahasiswa : 042114154

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul : Evaluasi Pengendalian Intern Penggajian Studi Kasus pada PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal : 14 Oktober 2010 Yang menyatakan,

(Derivatif Dwirora Girsang)


YESA

kmmakl

dttst

JUR

Yang bertanEvaluasi PeSUCOFINDAgustus 201

Deng

keseluruhan menyalin, amenunjukkaaku seolah-okeseluruhan lain tanpa m

Apab

dengan ini tulisan saya tindakan mesendiri, beraterima.

UN

RUSAN AKU

PERNY

nda tangan diengendalian

DO Cabang10 adalah ha

gan ini sayatau sebag

atau meniruan gagasan aolah sebagaitulisan yan

memberikan p

bila saya mesaya menyasendiri ini.

enyalin atau arti gelar da

NIVERSITAFAKUL

UNTANSI –

YATAAN K

i bawah ini, n Intern Peg Madya Basil karya say

ya menyatakgian tulisanu dalam beatau pendapi tulisan sayg saya salinpengakuan p

elakukan halatakan men Bila kemudmeniru tulis

an ijasah yan

v

AS SANATALTAS EKON– PROGRA

KEASLIAN

saya menyaenggajian Sanjarmasinya.

kan bahwa n orang lainentuk rangkat atau pem

ya sendiri dan, tiru, atau ypada penulis

l tersebut dinarik skripsidian terbukt

san orang laing telah dib

A DHARMANOMI

AM STUDI

N KARYA T

atakan bahwaStudi Kasu

yang dimaj

dalam skripn yang saykaian kalim

mikiran dari pan atau tidakyang saya amaslinya.

i atas, baik yang sayati bahwa sayin seolah-olaberikan oleh

YogyakYang

(Deriv

A

AKUNTAN

TULIS

a Skripsi dens pada PT jukan pada

psi ini tidaya ambil de

mat atau simpenulis lain k terdapat bmbil dari tul

sengaja maua ajukan sebya ternyata ah hasil pem

universitas

karta, 30 Agg membuat p

vatif Dwiror

NSI

ngan judul (Persero)

tanggal 30

ak terdapat engan cara mbol yang

yang saya bagian atau lisan orang

upun tidak, bagai hasil melakukan

mikiran saya batal saya

gustus 2010pernyataan,

a Girsang)


vi

“ Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk TUHAN.”

(Kolose 3: 23) “ Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.” (Filipi 1: 22)

Skripsi ini kupersembahkan sepenuhnya untuk:

- ALLAH BAPA, YESUS, dan ROH KUDUS -

♥ Bapak (A.T. Girsang) dan Mama (Shakila L.M. Nainggolan)

♥ Kakak (Grisna Bulana .G.) ♥ Adik (Yastriana L.G., Lian R.G., & Merta P.G)

♥ Opung (Celina T. Situmorang) ♥ Tante (Surya D. Nainggolan) ♥ Dosen (Bu Gien & Pak Nicko)

♥ Semua saudara dan teman


vii

MOTTO

Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya

berkenan kepada-Nya.

(Mzm 37: 23)

The first and the most important step towards success is the feeling that we can succeed.

- Nelson Boswell -

“ Masalah adalah hal yang membuat kita senantiasa bersyukur

sehingga kita dapat lebih dewasa lagi dalam menghadapinya. ”

.Riri.


viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan

arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih

kepada:

a. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, SJ. selaku Rektor Universitas

Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis.

b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi


c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Jurusan Akuntansi


d. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt selaku pembimbing yang telah

sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

e. Nicko Kornelius Putra, S.E. selaku pembimbing yang telah sabar

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

f. Ir. Imam Hidajat selaku pimpinan PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian.


ix

g. Azhar Lubis selaku manajer keuangan dan administrasi, Ramlan Kamberani

selaku kepala bagian PSDM, Rizaludin selaku kepala bagian Akuntansi dan

Keuangan serta seluruh staf dan karyawan yang telah meluangkan waktu

untuk memberikan informasi, masukan, serta data yang dibutuhkan untuk

penyelesaian skripsi ini.

h. Ayahku tercinta, atas doa, cinta, perjuangan, pengorbanan, motivasi,

kesabaran, serta dukungan spiritual dan material. Keringat dan air mata beliau

menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

i. Mamaku tersayang, atas doa, cinta dan kasih sayang, perhatian, kesabaran

yang membuat penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

j. Opung dan tante anie terkasih, atas doa, penghiburan, bimbingan. Terimakasih

sudah mau menjadi pendengar, penasehat, dan memberikan masukan dan tips

saat penulis menemukan kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.

k. Kakakku terkasih ‘Kak Grisna’, atas doa, kasih sayang, nasehat, pengorbanan,

semua yang ada pada dirimu telah kurasakan dalam hidupku. Kasihmu selalu

terpatri dalam hatiku.

l. Adik-adikku tersayang, Astri, Lian, dan Merta atas penghiburan, perhatian

yang selalu membuat penulis ceria dan tidak berputus asa dalam

menyelesaikan skripsi ini.

m. Teman-teman terdekat yang sudah memberikan doa, semangat, masukan, dan

menjadi tempat berbagi suka dan duka, antara lain teman- teman kost Patra

Indah (Mbak Febby, dkk), Narpace (adhist, etha, yaya, kak esther), dan Surya

6 (Renta, Vera, Yessie, Dian, Mei, Happy, Ci Linda, Ci Vita, Kak Ellen,dll).


x

n. Teman-teman seperjuangan MPT bimbingan ibu Gien, antara lain Yulia, Tian,

Vita, Upu, Dian, Ariel, Willy, Thomas.

o. Teman-teman kuliah, khususnya Prodi Akuntansi angkatan 2004 kelas D.

p. Teman-teman KKP angkatan XIV (Januari 2008) lokasi Cebongan, Sleman

kelompok 9: Caecilia Thiakanita (Man), Maria Deasy (Akt), Edo (Man).

q. Teman-teman dari PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) Efata, GKPS, GKI

Gejayan, GBI Rock, NHKBP Yogyakarta.

r. Mas Mbong selaku pelatih PSM (Paduan Suara Mahasiswa) Cantus Firmus

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan anggota PSM CF angkatan ’05.

s. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 20 Juni 2010

Penulis


xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL……………………………………………...……….…........i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………..ii

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………iii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI……………………………………..iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS………………….....v

HALAMAN PERSEMBAHAN …………………………………………...…….vi

HALAMAN MOTTO …………………………………………………………..vii

KATA PENGANTAR…………………………………………………………..viii

HALAMAN DAFTAR ISI……………….………………………………...….....xi

HALAMAN DAFTAR TABEL…………...……………………………….…...xiv

HALAMAN DAFTAR GAMBAR…………...…………………………..……...xv

ABSTRAK……………………………………………………………………….xv

ABSTRACT……………………………………………………………………..xvi

BAB I PENDAHULUAN……………………….………………….…...............1

A. Latar Belakang Masalah……………......………………….……….1

B. Rumusan Masalah………………………..………………..………..2

C. Batasan Masalah…………………………..……………..….……...3

D. Tujuan Penelitian………………………..……………...……..……3

E. Manfaat Penelitian………………………..…………...……...….....4

F. Sistematika Penulisan……………………..…………...…….…......5

BAB II LANDASAN TEORI……………….......................................................6


xii

A. Evaluasi………………………..……………..………………….....6

B. Pengendalian Intern……………....……………..………….…........6

C. Sistem Penggajian…………………...…………….…………........14

D. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Intern Penggajian.……..........29

E. Attribute Sampling Dalam Pengujian Kepatuhan…….……..…….29

F. Stop-or-go Sampling ……………………………………………...30

G. Hasil Penelitian Terdahulu…………………………….…….........33

BAB III METODE PENELITIAN………………………………………...……35

A. Jenis Penelitian………………………………………….…….…..35

B. Tempat dan Waktu Penelitian…………………………..…….…...35

C. Subjek dan Objek Penelitian……………………….….……...…...35

D. Data yang Dikumpulkan…………………………….…....….........35

E. Teknik Pengumpulan Data………………………….…….…........36

F. Teknik Analisis Data………………………………….......………37

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN………………..……...…......44

A. Sejarah Perusahaan……………….…………………...…..............44

B. Lokasi Perusahaan ………………………………….…..….…......46

C. Bidang Usaha………………………..……………….…….….......47

D. Struktur Organisasi Perusahaan ……..………………...….…........54

E. Personalia………………………………..…….………….….........67

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN……..……………....…......71

A. Deskripsi Data………………………………..……………...........71

B. Pengujian Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern pada


xiii

Sistem Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO……….………...104

C. Pembahasan……………………………………………………...113

BAB VI PENUTUP…………………………………………………..….…..117

A. Kesimpulan………………………………………….…….……117

B. Keterbatasan Penelitian……………………………..…….........119

C. Saran………………………………………………….……......120

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………….....…...

LAMPIRAN………………………………………………………………......


xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Stop-or-Go Decision………………………………………..……........32

Tabel 2 : Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurance)………………….. ……………………………..40

Tabel 3 : Attribute Sampling Table for Determining Stop-Or-Go Sampling Sizes and Upper Precision Limit Population Occurance Rate Based on Sample Results……………………………………………..………43

Tabel 4 : Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin………………………......71

Tabel 5 : Perbandingan Struktur Organisasi………………………………….....92

Tabel 6 : Perbandingan Sistem Otorisasi…………………………......................98

Tabel 7 : Perbandingan Prosedur Pencatatan ……….…...……………………..99

Tabel 8 : Perbandingan Praktik yang Sehat………….……………...................103

Tabel 9 : Besarnya Sampel Minimum Untuk Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurance)…………………………………...…………. .105

Tabel 10: Stop-Or-Go Decision untuk atribut kelengkapan dokumen pendukung…………………………………………………………..106

Tabel 11: Stop-Or-Go Decision untuk atribut kelengkapan otorisasi pada dokumen...…………………………………………………………...107

Tabel 12: Stop-Or-Go Decision untuk atribut kesesuaian informasi antar dokumen..…………………………………………………………....107

Tabel 13: Hasil Pemeriksaan Atribut terhadap Sampel Dokumen Penggajian...108

Tabel 14: Ringkasan Hasil Pengujian Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Banjarmasin……….115


xv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Flowchart Sistem Penggajian………………………….………......20

Gambar 2 : Struktur Organisasi PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin……………………………………………………......55

Gambar 3 : Flowchart Sistem Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin……………………....………………….…….82


xvi

ABSTRAK

EVALUASI PENGENDALIAN INTERN PENGGAJIAN Studi kasus pada PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

Derivatif Dwirora Girsang

NIM : 042114154 Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta 2010

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apakah pengendalian intern

penggajian yang diterapkan pada PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin sudah dilaksanakan dengan baik, (2) mengetahui apakah pengendalian intern penggajian yang diterapkan pada PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin sudah efektif.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Objek penelitian adalah pengendalian intern penggajian pada PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin yang berlokasi di Jl. Jend A. Yani. No.21A. Km 7,8 Banjarmasin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan pengujian kepatuhan.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengendalian intern penggajian pada PT(Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin sudah baik, hal ini terlihat dari hasil jawaban kuesioner mengenai unsur pengendalian intern penggajian sebagian besar adalah “Ya”. Pengendalian intern penggajian untuk atribut kelengkapan dokumen pendukung dan kesesuaian informasi antar dokumen adalah efektif dan untuk atribut kelengkapan otorisasi pada dokumen penggajian dapat disimpulkan tidak efektif.


xvii

ABSTRACT

THE EVALUATION OF PAYROLL INTERNAL CONTROL A case study at PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

Derivatif Dwirora Girsang Sanata Dharma University

Yogyakarta 2010

The aims of this research were (1) to determine whether the payroll

internal control applied by PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin had been implemented properly, (2) to determine whether the payroll internal control applied by PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin had been effective.

The type of this research was a case study. The object of research was payroll internal control at PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin located on Jl. Jend A. Yani. No.21A. Banjarmasin 7.8 km. The data analysis techniques used in this research were descriptive analysis and compliance test.

The results of data analysis showed that the internal control of payroll in PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin was already good, it was seen from the results of answers to questionnaires on the payroll internal control elements that were mostly “Ya”. The payroll internal control for completeness of supporting documents attributes and the suitability of information among the documents was effective and for the attribute of completeness of the payroll authorization in the document could be concluded to be ineffective.


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis di era globalisasi ini sangatlah ketat. Banyaknya

perusahaan baru yang bermunculan menambah ketatnya persaingan. Salah

satu upaya yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat

memenangkan persaingan yaitu dengan menarik perhatian publik melalui

hasil kinerja perusahaan yang baik. Gambaran dari kinerja perusahaan

tersebut dituangkan dalam bentuk laporan keuangan.

Sebuah laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang

terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. Laporan keuangan

harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga para pengambil keputusan yang

mendasarkan diri pada laporan keuangan tidak akan tersesat. Salah satu faktor

yang menentukan dapat dipercaya tidaknya laporan keuangan yang dihasilkan

oleh perusahaan adalah pengendalian intern yang terdapat dalam suatu

perusahaan. Semakin efektif pengendalian intern yang berlaku maka laporan

keuangan yang dihasilkan semakin dapat dipercaya. (Mulyadi, 1993: 51)

Pengendalian intern memang bukan dimaksudkan untuk menghilangkan

semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan. Pengendalian

intern yang kuat dapat menekan terjadinya kesalahan atau penyelewengan

dalam batas-batas yang layak dan kalaupun kesalahan atau penyelewengan

terjadi, hal ini dapat diketahui dan diatasi dengan cepat. (Nugroho, 2000: 138)


2

Dalam sebuah perusahaan, manajer puncak bertanggung jawab untuk

mengembangkan dan mengoperasikan pengendalian intern yang baik.

Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan

diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam

laporan keuangan. Di samping itu, manajemen juga harus menguji efektivitas

pelaksanaan pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian telah

berjalan seperti yang dirancang, dan apakah orang yang melaksanakan

memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan

pengendalian itu secara efektif. (Arens, 2006: 372)

Penggajian merupakan salah satu biaya perusahaan yang harus

dilaporkan dalam laporan keuangan. Pengendalian intern penggajian yang

tepat dan efektif membuat perusahaan akan dapat mengatasi dan menghindari

hal- hal yang dapat merugikan perusahaan dan karyawan. Pengendalian intern

merupakan alat bantu yang digunakan sebagai pedoman kerja untuk

mengawasi pelaksanaan penggajian. (Istiawan, 2003: 2)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “Evaluasi

Pengendalian Intern Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin”.


3

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengendalian intern penggajian yang diterapkan pada PT

(Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin sudah dilaksanakan

dengan baik?

2. Apakah pengendalian intern penggajian yang diterapkan pada PT

(Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin sudah efektif?

C. Batasan Masalah

Unsur pengendalian intern dalam sistem penggajian yang akan dibahas

dalam penelitian ini meliputi:

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas.

b. Sistem otorisasi oleh pejabat yang berwenang.

c. Prosedur pencatatan.

d. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern penggajian yang

diterapkan pada PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

sudah dilaksanakan dengan baik.

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengendalian intern penggajian

yang diterapkan pada PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin sudah efektif.


4

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau

masukan bagi perusahaan tentang kebaikan dan kelemahan pengendalian

intern dalam sistem penggajian dan dapat membantu perusahaan untuk

mengetahui efektifitas pengendalian intern terhadap sistem penggajian.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai

sistem penggajian dan menerapkan teori yang telah dipelajari pada saat

kuliah ke dalam praktik.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan

memberikan masukan dalam bidang akuntansi khususnya pengendalian

intern penggajian.


5

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori mengenai pengendalian intern, sistem

penggajian dan pengujian kepatuhan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi informasi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang dikumpulkan,

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi penjelasan mengenai sejarah perkembangan perusahaan,

organisasi perusahaan, bidang usaha, lokasi perusahaan, personalia.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan mengenai pengendalian intern penggajian.

Bab VI Penutup

Kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dan saran akan dijelaskan

dalam bab ini.


6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Evaluasi

Secara garis besar pengertian evaluasi adalah penilaian. Pengertian

evaluasi dan penilaian menurut Peter Salim (1991: 411), yaitu:

1. Evaluasi adalah kegiatan dengan sungguh-sungguh mengamati, mengoreksi, menimbang baik buruknya suatu masalah yang dilakukan oleh suatu tim secara formal, dengan dasar-dasar tertentu kemudian memberikan penghargaan seberapa besar bobotnya, kualitasnya, dan kemampuannya.

2. Penilaian adalah kegiatan dengan sungguh-sungguh mengamati, mengoreksi, menimbang baik buruknya suatu masalah yang dilakukan perorangan, dengan dasar-dasar tertentu kemudian memberi penghargaan seberapa besar bobotnya, kualitasnya, atau kemampuannya.

B. Pengendalian Intern

1. Pengertian pengendalian intern

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” (SA 319.2)

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode,

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” (Mulyadi, 2001: 163)

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi

oleh dewan komisaris, manajemen dan personil usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan.” (Jusup, 2001: 252)


7

2. Tujuan pengendalian intern

Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2001: 178), yaitu:

a. Menjaga kekayaan perusahaan atau organisasi

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan,

atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan dilindungi

dengan pengendalian yang memadai.

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data

Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan

proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan laporan

keuangan yang teliti dan andal.

c. Mendorong efisiensi

Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha

yang tidak perlu dalam kegiatan bisnis perusahaan dan mencegah

penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

3. Komponen pengendalian intern

Komponen pengendalian intern menurut Standar Profesional

Akuntan Publik, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu

entitas yang diantaranya adalah integritas dan nilai etika, komitmen


8

terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, filosofi dan

gaya operasi manajemen, struktur organisasi, penetapan wewenang

dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

b. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis

terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk

suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang

membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa

tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan

perusahaan.

d. Informasi dan Komunikasi

“Informasi dan komunikasi adalah pengidentikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.” (SA 319.2)

e. Pemantauan

“Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian intern. Manajemen memantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.” (SA 319.11)


9

4. Unsur pengendalian intern

Pengendalian intern suatu perusahaan terdiri dari empat unsur

pokok (Mulyadi, 2001: 164), yaitu:

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional

secara tegas.

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi

didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari

fungsi akuntansi.

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk

melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan

biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus

dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi

atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik


10

akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam

catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi.

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi.

Praktik yang sehat dalam organisasi perusahaan dapat

diciptakan dengan cara-cara berikut:

1) Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak yang

pemakaiannnya harus dipertanggungjawabkan.

2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit).

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir

oleh satu orang atau satu unit organisasi.

4) Perputaran jabatan (job rotation).

5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.

6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan

catatannya.

7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek

efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat

dipercaya, berbagai cara berikut dapat ditempuh:

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut

oleh pekerjaannya.


11

2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

5. Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern

a. Pengajuan pertanyaan yang berhubungan dengan tugas-tugas personil

perusahaan tersebut.

Aktivitas ini dilakukan untuk menetapkan pemahaman para

pegawai tentang tugas-tugasnya, mengetahui kinerja masing-masing

pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan mengetahui frekuensi,

penyebab serta sifat penyimpangan.

b. Observasi pelaksanaan tugas para personil.

c. Inspeksi atas dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang

menunjukkan pelaksanaan pengendalian.

Aktivitas ini dilakukan apabila terdapat alur pelaksanaan

transaksi, misalnya dalam pembubuhan tanda tangan dan cap apakah

pengendalian telah dilaksanakan dan siapa yang melaksanakannya.

d. Pengerjaan ulang pengendalian oleh auditor.

6. Pelaksanaan penilaian pendahuluan

Menurut Sugiarto (1983:130) cara yang digunakan untuk

melaksanakan penilaian pendahuluan adalah melakukan penelitian

pendahuluan, yaitu:

a. Mempelajari bagan organisasi

b. Mempelajari deskripsi jabatan

c. Mempelajari pedoman prosedur


12

Menurut Munawir (1999: 238), cara yang digunakan untuk

melengkapi pelaksanaan penilaian pendahuluan, yaitu:

a. Mempelajari bagan alir (flowchart)

Flowchart merupakan teknik untuk menjelaskan struktur

pengendalian intern dengan menggunakan simbol-simbol. Flowchart

menunjukkan urut-urutan proses atau aliran dokumen dalam

pencatatan dalan suatu struktur, pemisahan tugas, otorisasi,

pengesahan dan verifikasi itern dalam struktur tersebut.

b. Mengisi kuesioner pengendalian intern

Kuesioner pengendalian intern adalah suatu rangkaian

pernyataan mengenai pengendalian dalam suatu siklus pemeriksaan.

Hasil kuesioner memberikan jawaban “ya” atau “tidak” dimana “ya”

berarti menunjukkan kekuatan pengendalian intern, sebaliknya

jawaban “tidak” menunjukkan potensi kelemahan pengendalian

intern.

c. Melakukan pengisian uraian tertulis untuk memperoleh kelemahan

tentang gambaran perusahaan melalui penjelasan-penjelasan lisan

dari pejabat perusahaan.

Menurut Mulyadi (2002: 200), pemahaman atas pengendalian

intern menggunakan tiga macam cara:

a. Kuesioner pengendalian intern (Internal control quetionaires)

b. Uraian tertulis (written description)

c. Bagan alir sistem (system flowchart)


13

Setelah melakukan penelitian pendahuluan, maka dapat

diketahui kelemahan dan kekuatan pengendalian intern.

Menurut Standar Akuntan Publik, ada tiga cara yang bisa

digunakan akuntan publik dalam melakukan pemahaman dan evaluasi

pengendalian intern:

a. Internal Control Quetionaires (ICQ)

Internal control quetionaires atau kuesioner berisi pertanyaan-

pertanyaan mengenai operasi kebijakan dan prosedur pengendalian

intern. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dibuat sedemikian rupa

sehingga jawaban yang diperlukan cukup dengan kata Ya (Y) dan

Tidak (T). Jika jawaban yang ditulis mayoritas “Ya” maka

menunjukkan pengendalian intern yang baik dan jika jawaban

mayoritas “Tidak” berarti pengendalian intern yang dimiliki

organisasi tersebut tidak baik.

b. Flowchart

Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan

dokumen-dokumen suatu mata usaha.

c. Narrative

Deskripsi narrative adalah deskripsi tertulis yang berisi

komentar-komentar tentang pertimbangan atau penilaian mengenai

pengendalian intern.


14

C. Sistem Penggajian

1. Pengertian gaji

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan.” (Mulyadi, 2000: 373)

2. Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian

a. Fungsi penerima pegawai (bagian kepegawaian)

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru,

menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan calon

karyawan, memutuskan penempatan calon karyawan baru, membuat

surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan

gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan.

b. Fungsi pencatat waktu (bagian pencatat waktu)

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan

waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Pengendalian intern

yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan

tidak boleh dilaksanakan oleh penyelia (supervisor) atau oleh

karyawan yang bertanggung jawab atas pembuatan daftar gaji dan

upah.

c. Fungsi pembuat daftar gaji (bagian gaji)

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menghitung penghasilan

setiap karyawan selama waktu pembayaran gaji. Hasil perhitungan

ini dituangkan dalam daftar gaji kemudian diserahkan kepada fungsi


15

pembuat bukti kas keluar guna pembuatan bukti kas keluar yang

dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada karyawan.

d. Fungsi pembuat bukti kas keluar (bagian utang)

Fungsi ini bertanggung jawab membuat perintah pengeluaran

kas untuk pembayaran gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji.

Fungsi ini membuat bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada

bagian kasa untuk membayarkan gaji kepada karyawan seperti yang

tercantum dalam daftar gaji tersebut.

e. Fungsi pembayar gaji (bagian kasa)

Fungsi ini bertanggung jawab mengisi cek guna pembayaran

gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Kemudian uang tunai

tersebut dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan untuk

selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak.

f. Fungsi akuntansi umum (bagian jurnal, buku besar, laporan)

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat gaji dalam jurnal

umum.

3. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian

Dokumen lengkap yang digunakan dalam sistem penggajian

(Mulyadi, 2001: 335), yaitu:

a. Dokumen pendukung perubahan gaji

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan,

seperti surat keputusan pengangkatan pegawai baru, surat keputusan


16

kenaikan/ penurunan pangkat, perubahan tarif upah, pemberhentian

sementara dari pekerjaan, pemindahan, dan lain sebagainya.

b. Kartu jam hadir

Kartu jam hadir merupakan dokumen yang digunakan oleh

fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di

perusahaan. Catatan jam hadir karyawan dapat berupa daftar hadir

biasa atau kartu hadir yang di cap dengan mesin pencatat waktu.

c. Daftar gaji

Daftar gaji merupakan dokumen yang berisi jumlah gaji dan

upah bruto setiap karyawan dikurangi dengan potongan-potongan

berupa PPh pasal 21, utang, dan iuran karyawan.

d. Rekap daftar gaji

Rekap daftar gaji merupakan ringkasan gaji per departemen

yang dibuat berdasarkan daftar gaji.

e. Surat pernyataan gaji

Dokumen ini dibuat sebagai suatu catatan bagi karyawan

mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan.

f. Amplop gaji

Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam

amplop gaji.


17

g. Bukti kas keluar

Bukti kas keluar merupakan dokumen yang berisi perintah

pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi

keuangan.

4. Catatan akuntansi dalam sistem penggajian

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian

(Mulyadi, 2001: 292), yaitu:

a. Jurnal umum

Jurnal ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga

kerja ke dalam setiap pesanan dan departemen dalam perusahaan

yang memakai jasa tenaga kerja. Dokumen sumber untuk pencatatan

ke dalam jurnal ini adalah bukti kas keluar.

b. Kartu kos produk

Catatan ini merupakan buku pembantu yang digunakan untuk

mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk

pesanan tertentu. Dokumen sumber untuk pencatatan ke dalam buku

pembantu ini adalah rekap daftar upah.

c. Buku pembantu biaya

Catatan ini merupakan buku pembantu yang digunakan untuk

mencatat biaya tenaga kerja (selain biaya tenaga kerja langsung)

setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk

pencatatan dalam kartu biaya ini adalah jurnal umum atau rekap

daftar gaji dan upah.


18

d. Kartu penghasilan karyawan

Merupakan catatan mengenai penghasilan dan berbagai

potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam

kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar penghitungan PPh pasal

21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu

penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan

upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh

karyawan yang bersangkutan.

Dokumen dan catatan dalam sistem penggajian menurut

Haryono Jusup (2002: 191) adalah sebagai berikut:

a. Otorisasi personil

Memo yang diterbitkan oleh departemen personalia

tentang pengangkatan pegawai beserta semua perubahan status

pegawai untuk keperluan pembuatan daftar gaji.

b. Kartu waktu hadir

Kartu yang digunakan bagi setiap pegawai untuk mencatat

jam kerja yang telah dilakukan pegawai yang bersangkutan

setiap hari selama periode pembayaran (mingguan, dua

mingguan, atau bulanan). Pencatatan ke dalam kartu ini

dilakukan dengan menggunakan mesin pencatat waktu kerja

(time clock). Dalam sistem yang lebih modern, kartu ini tidak

digunakan lagi dan diganti dengan kartu elektronik (badge) yang


19

bila diselipkan pada terminal akan menghasilkan pencatatan

waktu secara elektronis.

c. Catatan waktu kerja

Formulir yang digunakan untuk mencatat waktu kerja

seorang pegawai pada suatu pekerjaan (job) tertentu. Jumlah jam

kerja ini seringkali dicetak dengan mesin.

d. Daftar gaji

Daftar yang menunjukkan nama para pegawai, pendapatan

kotor, potongan-potongan, dan pembayaran bersih untuk suatu

periode. Daftar ini merupakan dasar untuk pembayaran kepada

para pegawai dan pencatatan gaji.

e. Rekening bank-gaji

Rekening giro yang dibuka di bank, khusus untuk

keperluan pembayaran gaji. Pada setiap periode pembayaran,

rekening ini diisi sebesar jumlah bersih gaji yang harus dibayar,

dan bank akan mengurangi rekening ini sebesar cek-cek yang

diuangkan para pegawai di bank tersebut.

f. Cek gaji

Perintah tertulis kepada bank untuk membayar sejumlah

tertentu kepada pegawai yang menunjukkan cek tersebut di

bank. Cek ini biasanya juga dilampiri dengan informasi tentang

pendapatan kotor pegawai serta potongan-potongan atas

pendapatan pegawai yang bersangkutan.


20

g. Ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja

Laporan yang menunjukkan pengklasifikasian rekening

dari pendapatan kotor para pegawai pabrik untuk setiap periode

pembayaran.

h. Formulir pajak penghasilan karyawan

Formulir-formulir yang disediakan oleh Direktorat

Jendral Pajak (departemen keuangan) untuk pembayaran pajak

atas gaji pegawai yang telah dipotong perusahaan dari

pendapatan kotor setiap pegawai sesuai dengan undang-undang

yang berlaku.

i. Arsip pegawai

Berisi data kepegawaian untuk setiap pegawai yang

meliputi informasi pengangkatan pegawai yang bersangkutan,

evaluasi jabatan, tindakan indispliner (jika ada), dan sebagainya.

j. File induk data personil

File komputer yang berisi data terkini semua karyawan

yang diperlukan untuk menghitung gaji, seperti klasifikasi

jabatan, dan potongan- potongan.

k. File induk pendapatan karyawan

File komputer yang berisi pendapatan kotor, potongan-

potongan, dan pendapatan bersih setiap pegawai yang dihimpun

dari pembayaran gaji per periode pembayaran sejak awal tahun

sampai saat ini.


21

5. Bagan alir penggajian

Menurut Mulyadi, gambaran sistem penggajian dapat disajikan dalam

bagan alir (flowchart) sebagai berikut:

Bagian Pencatat Waktu

KJH : Kartu Jam Hadir

Gambar 1: Flowchart Sistem Penggajian

Sumber: Sistem Akuntansi, (Mulyadi: 2001, 392-395)

Mencatat jam hadir karyawan

Mulai

Membuat daftar hadir

KJH

Daftar Hadir Karyawan

1

KJH


22

Gambar 1: Flowchart Sistem Penggajian (lanjutan 1)

Bagian Gaji

KJH = Kartu Jam Hadir SPG = Surat Pernyataan Gaji RDG = Rekap Daftar Gaji KPK = Kartu Penghasilan Karyawan

KPK

Daftar gaji 2

KJH

Daftar Hadir

Membuat daftar gaji

Membuat rekap gaji

SPG 2

RDG 1 2

1 Daftar Gaji

T

Kartu Penghasilan Karyawan

1 6

3 Bukti kas keluar

T A

2


23


Bagian Utang

Mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar

KJH = Kartu Jam Hadir

SPG = Surat Pernyataan Gaji RDG = Rekap Daftar Gaji DG = Daftar Gaji KPK = Kartu Penghasilan Kary.

RDG 2

DG 1

KPK

SPG 2

RDG 1 2

1 Daftar Gaji

KPK

SPG 2

RDG 1 2

2

Membuat bukti kas

keluar

DG 1 3

2 1

Bukti Kas Keluar

Register bukti kas

keluar

3 4

7

Bukti kas 1keluar

8


24


Bagian Kasa

Dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji

DG = Daftar gaji RDG = Rekap Daftar Gaji SPG = Surat Pernyataan Gaji KPK = Kartu Penghasilan Karyawan

KPK

SPG RDG 2

2DG 1

3

KPK

SPG RDG 2

2DG 1

3

4

Bukti kas 1 keluar

Mengisi cek & meminta

tanda tangan atas cek

Menguangkan cek ke bank &

memasukkan uang ke amplop gaji

Membayarkan gaji kpd karyawan &

meminta tanda tangan atas kartu penghasilan

karyawan

Membubuhkan cap lunas pada bukti

dan dokumen pendukungnya

1

1

Bukti kas 1keluar

6 7


25


Bagian Akuntansi Umum

DG = Daftar Gaji RDG = Rekap Daftar Gaji BKK = Bukti Kas Keluar

RDG 2 DG 1

RDG 1

BKK 2

3

RDG 1 2

Bukti kas keluar

Membuat bukti

memorial

Bukti memorial

Jurnal Umum

7

Bukti kas 1keluar

Register cek

selesai

N

5


26

6. Prosedur penggajian

a. Prosedur pencatat waktu hadir

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan

yang diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu hadir dengan

menggunakan daftar hadir pada pintu masuk perusahaan. Bentuk

pencatatan waktu dapat menggunakan daftar hadir biasa atau clock

card yang berguna untuk menentukan gaji karyawan yang

bersangkutan. Bagi karyawan yang digaji bulanan, daftar hadir

digunakan untuk menentukan apakah karyawan dapat memperoleh

gaji penuh atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. Daftar

hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan

bekerja di perusahaan dalam jam biasa atau jam lembur (overtime),

sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan akan

menerima gaji saja atau menerima tunjangan lembur (umumnya

bertarif di atas tarif gaji biasa).

b. Prosedur pembuatan daftar gaji

Pembuatan daftar gaji dilakukan oleh fungsi pembuat daftar

gaji. Data yang digunakan adalah surat keputusan mengenai

pengangkatan karyawan baru, kenaikan atau penurunan pangkat,

penghentian karyawan, daftar gaji sebelumnya, dan daftar hadir.

c. Prosedur distribusi biaya gaji

Distribusi biaya gaji dilakukan pada bagian-bagian yang

menikmati manfaat tenaga kerja.


27

d. Prosedur pembuatan bukti kas keluar

Bukti kas keluar merupakan suatu perintah mengeluarkan

sejumlah uang untuk keperluan seperti yang tercantum dalam

dokumen yang dimaksud.

e. Prosedur pembayaran gaji

Fungsi pencatatan utang membuat perintah mengeluarkan kas

kepada fungsi pembayaran gaji untuk menuliskan cek yang akan

ditransfer pada nomor rekening karyawan untuk pembayaran gaji.

7. Unsur pengendalian intern sistem penggajian

Unsur pengendalian intern dalam sistem penggajian menurut

Mulyadi (2001: 345), yaitu:

a. Organisasi

1) Fungsi pembuatan daftar gaji harus terpisah dari fungsi

pembayaran gaji.

2) Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi.

b. Sistem Otorisasi

1) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus

memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan

perusahaan yang ditandatangani oleh direksi.

2) Setiap perubahan gaji karena perubahan pangkat, perubahan tarif

gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan

direksi.


28

3) Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan

karyawan harus didasarkan surat potongan gaji yang diotorisasi

oleh kepala fungsi personalia.

4) Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu.

5) Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen

karyawan yang bersangkutan.

6) Daftar gaji harus diotorisasi oleh kepala fungsi personalia.

7) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh

kepala fungsi akuntansi.

c. Prosedur pencatatan

1) Perubahan dalam kartu penghasilan karyawan direkonsiliasi

dengan daftar gaji karyawan.

2) Tarif gaji yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi

ketelitiannya oleh fungsi akuntansi.

d. Praktik yang sehat

1) Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus

diawasi oleh fungsi pencatat waktu.

2) Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian

perhitungannya oleh fungsi pembuat bukti kas keluar sebelum

dilakukan pembayaran.

3) Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan

kartu penghasilan karyawan.


29

4) Kartu penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat

daftar gaji.

e. Mutu karyawan

1) Perekrutan pegawai harus berdasarkan seleksi

2) Calon pegawai harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai

dengan jabatan yang akan diduduki

3) Harus diadakan pelatihan bagi karyawan baru

4) Pegawai yang sudah ada harus diberikan tambahan pengetahuan

sesuai dengan perkembangan pekerjaannya.

D. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Intern Penggajian

Pengujian kepatuhan ditujukan untuk membuktikan apakah unsur-unsur

pengendalian intern dalam sistem penggajian benar-benar telah dilaksanakan

oleh setiap fungsi pembentuk sistem tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pengujian

kepatuhan dalam sistem penggajian, yaitu (Mulyadi, 1992: 352-355):

1. Melakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi pembuatan daftar gaji

dari fungsi pembayaran gaji dan fungsi pencatatan waktu hadir dari fungsi

operasi,

2. Melakukan pengamatan terhadap pencatatan waktu hadir dan jam kerja

karyawan,

3. Melakukan pengamatan terhadap pembayaran gaji,

4. Mengambil sampel daftar gaji,

5. Mengambil kartu jam hadir karyawan.


30

E. Attribute Sampling dalam Pengujian Kepatuhan

Attribute sampling atau proportional sampling digunakan untuk

menguji efektivitas pengendalian intern atau pengujian ketaatan/kepatuhan

(compliance test) guna mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat

oleh manajemen telah ditaati. Ada tiga model pengambilan sampel dalam

attribute sampling, yaitu fixed-sample-size attribute sampling, stop-or-go-

sampling dan discovery sampling.

F. Stop-or-go Sampling

Stop-or-go sampling digunakan apabila audit bertujuan untuk

meyakinkan sesuatu, misalnya apabila auditor ingin menentukan apakah suatu

karakter populasi, misalnya tingkat kesalahan (error rate) lebih rendah dari

tingkat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh auditor yang

bersangkutan. Jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan tertentu

yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan pengambilan sampelnya.

Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan stop-

or-go sampling adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan populasi dan satuan atau unit sampling

Populasi merupakan keseluruhan data yang ingin digeneralisir oleh

auditor. Satuan atau unit sampling adalah unsur (elemen) dalam

populasi, baik merupakan suatu dokumen, transaksi pencatatan (entry)

ataupun baris tertentu dalam suatu pos (item) yang memiliki sifat-sifat/

karakteristik yang akan diukur oleh auditor guna membuat estimasi

mengenai karakteristik seluruh populasi.


31

2. Menentukan atribut yang akan diperiksa

Attribute adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur

yang membedakan unsur tersebut dengan unsur lain.

3. Menentukan DUPL dan R%

Desired Upper Precision Limit (DUPL) atau acceptable upper

precision limit atau tingkat kesalahan yang diharapkan adalah tingkat

kesalahan maksimum yang masih bisa diterima. Reliability level (R%)

atau tingkat kepercayaan adalah probabilitas benar dalam memercayai

efektivitas pengendalian intern. Ada tiga tingkat keandalan yang dapat

digunakan, yaitu:

a. 90%, artinya pengendalian intern cukup dapat diandalkan.

b. 95%, artinya pengendalian intern dapat diandalkan.

c. 99%, artinya pengendalian intern sangat dapat diandalkan.

4. Menentukan sampel pertama (sampel minimum)

Besarnya sampel minimum yang harus diambil ditentukan dengan

cara menentukan titik potong baris DUPL dengan kolom reliability level

yang telah dipilih pada tabel Besarnya Sampel Minimum.

5. Memilih anggota sampel

6. Membuat tabel stop-or-go decision

Tabel ini merupakan tabel untuk merencanakan pengendalian

jumlah sampel. Langkah yang ditempuh untuk membuatnya adalah

melakukan pemeriksaan sampai dengan jumlah sampel minimum yang


32

sudah ditentukan. Bila dari semua sampel tidak ditemukan penyimpangan

maka pengambilan sampel dihentikan.

Tabel 1 Stop-or-Go Decision

Langkah ke-

Besarnya sampel

kumulatif yang

digunakan

Berhenti jika kesalahan kumulatif

yang terjadi sama dengan

Lanjutkan ke langkah

berikutnya jika kesalahan yang terjadi sama dengan

Lanjutkan ke langkah

5 jika kesalahan

paling tidak sebesar

1 60 0 1 4 2 96 1 2 4 3 126 2 3 4 4 156 3 4 4 5 Pertimbangkan untuk tidak meletakkan kepercayaan

terhadap pengendalian intern atau gunakan fixed-sample-size-attribute sampling

Sumber: Mulyadi, Auditing, Edisi 6, 2002, hal 266

7. Memeriksa attribute

Pemeriksaan terhadap attribute dilakukan dengan mempelajari dan

melakukan pendataan mengenai kesesuaian attribute. Jika terjadi

penyimpangan dari unsur pengendalian yang seharusnya maka peneliti

harus mencatat berapa kali penyimpangan yang ditemukan.

8. Mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel.

Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute dilakukan dengan

menghitung AUPL. AUPL (achieved upper precision limit) adalah

kesalahan senyatanya yang dijumpai dalam sampel. AUPL dihitung

dengan rumus sebagai berikut:

AUPL =


33

Jika AUPL = DUPL berarti pengambilan sampel dihentikan dan

dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian intern sudah efektif.

Tetapi apabila ternyata AUPL yang dihasilkan lebih besar dari DUPL

maka perlu diadakan sampel tambahan. Sampel tambahan ini dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Sample size =

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penggajian Pada Lembaga

Pendidikan (Studi Kasus pada Yayasan Pendidikan Xaverius Palembang)

oleh Gregorius Bayu Gunawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem

pengendalian intern penggajian sudah dilaksanakan sesuai dengan kajian

teori yang ada dan apakah sistem pengendalian intern di Yayasan

Pendidikan Xaverius Palembang juga sudah efektif. Jenis penelitian ini

adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

wawancara, observasi, kuesioner dan dokumetasi.Teknik analisis data

dilakukan dengan membandingkan antara teori dengan praktek yang

dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Xaverius Palembang. Analisis

efektivitas sistem pengendalian intern pada sistem penggajian

menggunakan metode stop-or-go sampling. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sistem akuntansi penggajian Yayasan Xaverius Palembang sudah

sesuai dengan kajian teori yang ada. Hasil pengujian kepatuhan


34

menyatakan bahwa dengan R% (reliability level)= 95% dan DUPL

(desired upper precision limit)= 5%, tidak ditemukan attribute yang

mengalami penyimpangan sehingga diperoleh AUPL (achieved upper

precision limit)= 5%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa

sistem penggajian Yayasan Pendidikan Xaverius Palembang sudah

efektif, karena DUPL= AUPL.

2. Mengukur Efektivitas Pengendalian Intern pada Penggajian (Studi Kasus

pada pabrik-pabrik Gula Madu Baru PT) oleh Elisabeth Dwi Lestari.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan dan

efektivitas pengendalian intern pada penggajian di Pabrik-Pabrik Gula

Madu Baru PT. Jenis penelitian adalah studi kasus. Data dikumpulkan

dengan melakukan observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara ordinal dan teknik

analisis data dilakukan dengan membandingkan struktur pengendalian

intern yang berlaku di P2G Madu Baru PT dengan landasan teoritis, juga

melakukan pengujian kepatuhan pengendalian intern dengan model fixed-

sample-size attribute sampling. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil

sebagai berikut:

a. Pengendalian intern pada P2G Madu Baru PT sudah baik, hal ini

dibuktikan dengan adanya karyawan yang kompeten.

b. Pengendalian intern pada penggajian sudah dilaksanakan secara

efektif dan hasil evaluasi keandalan 95% diperoleh AUPL sebesar

3%, sehingga AUPL lebih kecil dari DUPL (AUPL< DUPL).


35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah studi kasus pada PT (Persero) SUCOFINDO

Cabang Madya Banjarmasin. Kesimpulan yang akan diambil berdasarkan

penelitian hanya terbatas pada objek yang diteliti. Hasil penelitian serta hasil

analisa data hanya berlaku pada perusahaan yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian dilaksanakan di PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin Jl. Jend A. Yani. No.21A. Km 7,8.

2. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2008 sampai dengan

Januari 2009.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah bagian PSDM (Pengembangan Sumber Daya

Manusia), bagian utang, kasir, dan satpam.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengendalian intern penggajian.

D. Data yang Dikumpulkan

1. Gambaran umum PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi, fungsi dan

tugas setiap bagian, bidang usaha, lokasi perusahaan, dan personalia.


36

2. Sistem penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin meliputi fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi

yang digunakan, prosedur penggajian, bagan alir, serta unsur


E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka

dan tanya-jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan

data penelitian yang diperlukan oleh penulis.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala bidang keuangan

dan administrasi, sub bidang akuntansi keuangan, dan sub bidang sumber

daya manusia untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum

perusahaan dan sistem penggajian yang telah diterapkan oleh perusahaan.

Pedoman pertanyaan wawancara dapat dilihat pada lampiran.

2. Kuesioner

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun

daftar pertanyaan secara tertulis mengenai masalah yang diteliti. Teknik

ini digunakan untuk memperoleh data primer, yaitu yang diperoleh dari

penelitian. Data yang dapat diperoleh dari teknik ini yaitu pengendalian

intern dalam sistem penggajian perusahaan. Kuesioner yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Internal control quetionaires yang ditujukan

kepada bagian PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia).


37

Internal control quetionaires atau kuesioner berisi pertanyaan-

pertanyaan mengenai operasi kebijakan dan prosedur pengendalian

intern. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dibuat sedemikian rupa

sehingga jawaban yang diperlukan cukup dengan kata Ya (Y) dan Tidak

(T). Jika jawaban yang ditulis mayoritas “Ya” maka menunjukkan

pengendalian intern yang baik dan jika jawaban mayoritas “Tidak”

berarti pengendalian intern yang dimiliki organisasi tersebut tidak baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau data yang ada

dalam perusahaan yang berhubungan dengan sistem penggajian.

Dokumen yang diperoleh dari perusahaan adalah bagan struktur

organisasi, deskripsi jabatan, kartu absen, daftar ketidakhadiran, daftar

lembur, laporan potongan pinjaman, rekap laporan gaji per bidang,

SPPBPU (Surat Perintah Pengeluaran Bukti Pengeluaran Uang), BPU

(Bukti Pengeluaran Uang), dan cek gaji.

4. Observasi atau pengamatan

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan

pengamatan langsung di perusahaan tempat penelitian.


38

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis data yang dilakukan untuk menjawab masalah

pertama dilakukan dengan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data

yang diperoleh dari hasil penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab masalah yang

pertama adalah sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan sistem penggajian yang diterapkan di PT (Persero)

SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin meliputi fungsi yang

terkait, dokumen dan catatan yang digunakan, prosedur-prosedur,

bagan alir, serta pengendalian intern sistem penggajian PT (Persero)

SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin.

b. Membandingkan pelaksanaan pengendalian intern penggajian dengan

teori untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan pengendalian intern

penggajian. Apabila pengendalian intern penggajian yang

dilaksanakan telah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern, maka

dapat disimpulkan pengendalian intern telah dilaksanakan sesuai

dengan teori. Namun, apabila unsur pengendalian intern tersebut

tidak ditemukan pada sistem penggajian PT (Persero) SUCOFINDO

Banjarmasin menunjukkan kelemahan pengendalian intern. Unsur

pengendalian intern yang akan dibandingkan, yaitu struktur

organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan, dan praktik yang

sehat.


39

c. Memberikan penilaian atas pengendalian intern sistem penggajian

dengan melihat jawaban kuesioner yang telah diisi oleh bagian

PSDM. Pengendalian intern dikatakan baik jika sebagian besar

jawaban “Ya” dan dikatakan lemah atau kurang baik jika sebagian

besar jawaban “Tidak”.

2. Pengujian Kepatuhan

Langkah yang dilakukan untuk menjawab masalah yang kedua

yaitu dengan melakukan pengujian kepatuhan untuk menguji efektivitas

pengendalian intern penggajian. Metode pengambilan sampel yang

digunakan dalam pengujian kepatuhan ini adalah stop-or-go sampling.

Adapun prosedur dalam stop-or-go sampling adalah sebagai berikut :

a. Menentukan populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan

gaji karyawan bulan Desember 2008.

b. Menentukan tingkat keandalan (reliability level/ R%) dan kesalahan

maksimum yang masih bisa diterima (Desired Upper Precision Limit/

DUPL).

Dalam penelitian ini tingkat keandalan (R%) dan DUPL yang

digunakan adalah sebesar 95% dan 5%.

c. Menentukan besarnya sampel minimum dengan cara mencari

pertemuan antara R% dan DUPL dari tabel 2.


40

Tabel 2 Besarnya Sampel Minimum Untuk Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurance)

Desired Upper Sample Size Based on Confidence Level Precision Limit 90% 95% 97,5%

10% 24 30 37 9 27 34 42 8 30 38 47 7 35 43 53 6 40 50 62 5 48 60 74 4 60 75 93 3 80 100 124 2 120 150 185 1 240 300 370 Perhatian : Jika kepercayaan terhadap pengawasan intern cukup tinggi, umumnya disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95%. Oleh karena itu, dalam hampir semua pengujian pengendalian, besarnya sampel harus tidak boleh kurang dari 60 tanpa penggantian.


d. Menentukan atribut yang akan diperiksa

Atribut yang akan diperiksa adalah sebagai berikut:

1) Adanya kelengkapan dokumen pendukung yang berkaitan

dengan pembuatan laporan gaji karyawan.

Kelengkapan dokumen pendukung berguna untuk

mengetahui apakah karyawan yang tercantum dalam laporan gaji

karyawan benar-benar ada dan bukan pegawai fiktif.

2) Adanya kelengkapan otorisasi pada dokumen penggajian

Kelengkapan otorisasi berguna sebagai bukti bahwa setiap

aktivitas yang dilakukan telah diawasi dan disetujui oleh pihak

yang berwenang.


41

3) Adanya kesesuaian informasi antar dokumen penggajian

Kesesuaian informasi antar dokumen penggajian untuk

mengetahui apakah gaji benar-benar dibayarkan kepada

karyawan yang tepat dan jumlah yang dibayarkan sudah sesuai

dengan hak karyawan.

e. Memilih anggota sampel

Pemilihan anggota sampel dilakukan dengan menggunakan

program komputer Microsoft Excel, dengan cara merumuskan

=INT(RAND()*M) dimana M adalah jumlah sampel. Cara

menggunakan tabel acak yaitu, (Basalamah, 2003: 29) :

1) Pidahkan kursor ke tempat intruksi =INT(RAND()*M) tersebut

berada

2) Tekan mouse pada Menu Bar Edit atau klik kanan pilih Copy

3) Pindahkan kursor dengan blok sel-sel yang akan dicopy

4) Tekan mouse, klik pada Menu Bar Edit atau klik kanan dan pilih

paste

f. Membuat tabel stop-or-go decision


42

g. Memeriksa dokumen penggajian

Dokumen penggajian yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Dokumen utama

Dokumen utama yang akan diperiksa yaitu laporan gaji

karyawan.

2) Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang diperiksa yaitu kartu absen,

daftar ketidakhadiran karyawan/ daftar potongan transport, daftar

lembur, laporan potongan pinjaman, rekap laporan gaji per

bidang, SPPBPU (Surat Perintah Pengeluaran Bukti Pengeluaran

Uang), BPU (Bukti Pengeluaran Uang), dan cek gaji.

h. Mengevaluasi hasil pemeriksaan atribut

Langkah yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil

pemeriksaaan atribut adalah sebagai berikut:

1) Menghitung besarnya AUPL

Cara untuk menghitung besarnya AUPL adalah sebagai berikut:

Sample size =

Confidence level factor at desired reliability for occurance observed

Desired Upper Precision Limit (DUPL)

Confidence level factor at desired reliability for occurance

observed adalah besarnya nilai confidence level factor dapat

dicari pada tabel 3, yaitu pertemuan antara tingkat keandalan

pada kolom R% dengan jumlah kesalahan yang ditemukan pada


43

baris number of occurance. Sedangkan sample size yaitu jumlah

sampel yang diperiksa.

2) Menentukan efektifitas hasil pemeriksaan atribut

a) Jika AUPL ≤ DUPL, artinya unsur pengendalian intern yang

diperiksa adalah efektif dan pengambilan sampel dihentikan.

b) Jika AUPL > DUPL, maka pengambilan sampel dilanjutkan

yaitu dengan memperbesar ukuran sampel kumulatif yang

diperiksa. Cara untuk menghitung besarnya sampel kumulatif

adalah sebagai berikut:

Sample size =



Tabel 3 Attribute Sampling Table for Determining Stop-or-Go Sampling Sizes and Upper Precision Limit Population Occurance Rate Based on Sample Results

Number of occurance

Confidence levels 90% 95% 97.5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . .

50 51

2.4 3.0 3.7 3.9 4.8 5.6 5.4 6.3 7.3 6.7 7.8 8.8 8.0 9.2 10.3 9.3 10.6 11.7 10.6 11.9 13.1 11.8 13.2 14.5 13.0 14.5 15.8 14.3 16.0 17.1 15.5 17.0 18.4 . . . . . . . . . 60.4 63.3 65.0 61.5 64.5 67.0



44

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT (Persero) SUCOFINDO didirikan dengan akte notaris Johan Arifin

Lumban Tobing Sutan Arifin Nomor 42 tanggal 22 Oktober 1956, yang

anggaran dasarnya telah diumumkan dalam berita Negara RI nomor 293 tahun

1958. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu:

1. Anggaran dasar seperti yang diumumkan dalam berita negara RI nomor

51 tertanggal 26 Juni 1970 dan tambahan berita negara nomor 195/1970.

2. Anggaran dasar seperti yang diumumkan dalam berita negara RI nomor

03 tertanggal 08 Januari 1971 dan tambahan berita negara RI nomor

21/1971.

3. Berdasarkan rapat umum pemegang saham yang telah dilaksanakan dalam

akte notaris Sri Rahayu di Jakarta nomor 17 tertanggal 25 Juni 1985.

Perubahan tersebut diumumkan dalam berita negara RI nomor 73

tertanggal 12 September 1986 dan tambahan berita negara nomor

1081/1986.

PT (Persero) SUCOFINDO merupakan singkatan dari Perseroan

Terbatas Superintending Company of Indonesia yaitu salah satu perusahaan

yang bergerak dalam bidang surveyor independent yang berarti sebagai pihak

penengah.


45

PT (Persero) SUCOFINDO merupakan usaha bersama antara

pemerintah RI dengan Societe General De Surveillance (SGS) yang

berkedudukan di Geneve Swiss, posisi pemilikan saham PT (Persero)

SUCOFINDO, yaitu pemerintah RI 5% dan SGS 95%, kemudian pada tahun

1986 modal awal pemerintah RI menjadi 50% dan SGS 50% dan pada tahun

1990 sampai sekarang modal awal pemerintah RI menjadi 95% sedangkan

SGS 5%.

PT (Persero) SUCOFINDO sebagai Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) berkembang menjadi perusahaan surveyor dengan peralatan dan

kemampuan teknis terlengkap di Indonesia dengan moto “Integritas,

Profesionalisme, dan Kecanggihan dalam Pelayanan”.

Berkat kemampuan dan integritasnya, PT (Persero) SUCOFINDO

dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jasa surveyor dalam

rangka pengadaan stok nasional, pengawasan surveyor dalam rangka

pengadaaan stok nasional; pengawasan surveyor dan inspeksi; serta

membantu terlaksananya ketentuan pemerintah dalam rangka tata niaga,

perdagangan dan industri.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, PT (Persero) SUCOFINDO

didukung oleh lebih dari 80 kantor cabang dan perwakilan, dengan peralatan

laboratorium yang modern dan lengkap untuk analisa, serta oleh karyawan

yang mampu dan terlatih dalam bidangnya. Salah satu Kantor Cabang PT

(Persero) SUCOFINDO yaitu di kota Banjarmasin.


46

PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin berdiri sejak

tanggal 1 Desember 1977 dengan status perwakilan. Pada tanggal 12 Juni

1989 terjadi perubahan dari status perwakilan menjadi salah satu cabang,

kemudian pada tanggal 1 September 1997 terjadi perubahan lagi dari status

cabang menjadi cabang madya.

B. Lokasi Perusahaan

PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin berlokasi di

Jalan Ahmad Yani Kilometer 7,8 Nomor 21 A Banjarmasin, dengan status

Hak Guna Bangunan (HGB).

Kondisi tanah dan bangunan PT (Persero) SUCOFINDO Cabang

Madya Banjarmasin saat ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Luas, panjang, dan lebar dari tanah PT (Persero) SUCOFINDO

secara berturut- turut adalah 1.612 m², 85 m, dan 19 m.

2. Bangunan

Luas, lebar, dan panjang dari keseluruhan bangunan kantor dan

laboratorium adalah 900 m², 10 m, dan 30 m.

Bangunan PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

terdiri dari 3 lantai, yaitu:

a. Kantor dan laboratorium yang terdiri dari 3 lantai:

1) Lantai pertama dipergunakan untuk kegiatan di bidang operasional

2) Lantai ke dua dipergunakan untuk kegiatan di bidang keuangan

dan administrasi


47

3) Lantai ke tiga dipergunakan untuk ruangan laboratorium

b. Preparasi sampel batubara dan gudang

Bangunan ini hanya terdiri dari 1 lantai saja. Kondisi fisik

bangunan tersebut sebagian besar adalah semi permanen dengan luas

200 m², lebar 8 m, dan panjang 25 m.

C. Bidang Usaha

PT (Persero) SUCOFINDO memberikan jasa kepada masyarakat yang

terdiri dari jasa tradisional, non tradisional, dan jasa-jasa khusus. Penjelasan

mengenai jasa-jasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jasa tradisional terbagi menjadi:

a. Jasa Sarana Komoditi Umum (JSKU), meliputi:

1) Jasa Sarana Perdagangan (JSP), terdiri dari:

a) Jasa manajemen agunan

PT (Persero) SUCOFINDO melakukan pegawasan atas

agunan barang-barang bergerak dijaminkan kepada para

nasabah untuk memperoleh kredit dari Bank atau lembaga

keuangan. Dalam kedudukannya sebagai pihak independen

dan imparsial, PT (Persero) SUCOFINDO menjembatani

kepentingan pihak Bank dan nasabah dengan menyajikan jasa

varifikasi stock, pemeriksaan stock, pemantauan stock,

pengawasan gudang, pengelolaan gudang, manajemen

pergudangan umum.


48

b) Jasa pengendalian hama

Jasa ini terselenggara untuk quality maintenance

terhadap komoditi dan struktur bangunan maupun kesehatan

masyarakat melalui pengendalian hama. Pelayanan ini

mencakup fumigasi barang di gudang, palka kapal maupun

dalam container serta penyemprotan gudang untuk

membersihkan dari hewan pengerat seperti tikus, serangga

perusak, atau binatang pengganggu lainnya.

c) Jasa perkapalan

Kegiatan dari jasa ini meliputi pemeriksaan terhadap

kondisi kapal, palka kapal, peralatan kapal, penentuan jumlah

muatan kapal, pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat untuk

naik layar dan kebenaran bongkar muat.

d) Jasa keagenan Llyod’s dan asuransi

Sebagai agen Llyod’s, PT (Persero) SUCOFINDO

bertugas mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai

pergerakan kapal di seluruh pelabuhan nusantara serta

informasi mengenai musibah yang terjadi terhadap kapal

seperti kandas, tenggelam, hilang, atau terbakar. Sebagai agen

asuransi PT (Persero) SUCOFINDO bertugas sebagai

insurance surveyor, claim settling, maupun claim recovery.


49

2) Jasa komoditi umum (JKU)

Jasa ini meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengawasan

untuk barang-barang yang diperdagangkan secara komersil,

khususnya kualitas dan kuantitas. Jasa ini memberikan manfaat

untuk melindungi kepentingan penjual di dalam negeri dan atau

pembelian di luar negeri. Bidang-bidang yang dapat dilayani

meliputi:

a) Hasil pertanian

Jenis-jenis jasa yang dapat ditawarkan meliputi cakupan

yang luas. Beberapa jenis jasa yang sering dimanfaatkan

pelanggan seperti pengawasan, penimbangan, pengambilan

contoh, analisa mutu dan pengawasan pemuatan kapal,

penghitungan jumlah kemasan yang dimuat, dan pelaksanaan

fumigasi terhadap muatan.

b) Hasil industri

Produk-produk yang termasuk di dalam bagian ini adalah

produk dalam negeri maupun luar negeri. Untuk produk

dalam negeri selain digunakan untuk konsumsi dalam negeri

juga untuk ekspor ke luar negeri. Produk tersebut terdiri dari

pupuk, klinker, soda ash, pellet pup, produk logam/ besi,

bleach soda, oil well cement, pestisida, alkana, kaustik soda,

bleach craffpulp.


50

c) Hasil tambang

Bidang jasa ini melakukan pemeriksaan terhadap bahan

tambang logam dan non logam, batubara, bahan logam/ metal,

produk metalurgi, pupuk, dan bahan kimia pada setiap tahap

dari produksi sampai transportasi.

d) Produk konsumen

Bidang jasa ini melakukan pemeriksaan mutu barang

produk konsumen, seperti tekstil, alat-alat kebutuhan rumah

tangga, alas kaki dan lain-lain. Adapun hal-hal yang dilakukan

dalam pemeriksaan mutu produk konsumen, yaitu

pengambilan contoh, pemeriksaan kuantitas, pemeriksaan

kualitas (komposisi bahan), pemeriksaan kemasan,

pengawasan pemuatan/ pemadatan ke dalam container, dan

pengawasan pemuatan ke atas kapal.

b. Jasa Teknik

Jasa ini merupakan jasa pemeriksaaan bagian sektor industri

termasuk pabrik-pabrik, produsen minyak dan gas serta proyek

perindustrian.

Jasa teknik terdiri dari:

1) Jasa pemeriksaan komoditi migas dan petrokimia

Merupakan jasa pemeriksaan mengenai kualitas dan

kuantitas produk-produk minyak, gas bumi, dan petrokimia.


51

2) Jasa pengujian tanpa merusak

Merupakan jasa inspeksi bahan, peralatan, mesin, dan bahan

lainnya yang melalui pengujian teknologi tinggi seperti sinar X,

sinar gamma, ultra sonic penetrasi warna dan sebagainya tanpa

merusak bahan ujinya.

3) Jasa industri

Merupakan jasa yang memberikan layanan pengawasan

atas produk mesin dan peralatan serta melaksanakan kendali

kualitas, survei kondisi dan uji daya.

4) Jasa konsultasi teknik

Jasa yang melayani kebutuhan klien dalam bidang

lingkungan konsultasi rancang bangun dan rekayasa dan

manajemen supervisi.

c. Jasa laboratorium

Pelayanan jasa laboratorium PT (Persero) SUCOFINDO saat ini

ditunjang oleh lima laboratorium penguji dengan peralatan lengkap

dan modern.

Laboratorium yang dimiliki oleh PT (Persero) SUCOFINDO

tersebut, antara lain:

1) Laboratorium pemeriksaan dan analisa hasil tambang dan

mineral

2) Laboratorium pemeriksaan dan analisa komoditi umum


52

3) Laboratorium pemeriksaan dan analisa lingkungan dan

kependudukan/ AMDAL

4) Laboratorium pemeriksaan dan analisa minyak bumi dan

petrokimia

5) Laboratorium pemeriksaan dan analisa petrifisika dan inti

batuan.

d. Jasa apraisal

Jasa ini memberikan pelayanan yang luas untuk konsultasi

engineering, manajemen dan pengawasan terhadap industri, utility

dan lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. Jasa tersebut meliputi

jasa lingkungan, pengelolaan limbah industri, studi kelayakan

ekonomi, keuangan dan teknis, manajemen dan pengawasan industri;

manajemen resiko.

2. Jasa non tradisional

Jasa non tradisional hanya terdiri dari satu bagian saja, yaitu jasa

Aplikasi Tata niaga Ekspor (ATE). Jasa ini merupakan penugasan dari

pemerintah yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan upaya

menunjang dan meningkatkan ekspor, terutama komoditi non migas

sekaligus memperlancar arus produksi. Kegiatan utama dalam jasa ini

adalah:

1) Pemeriksaan barang ekspor dalam rangka pembebasan atau

pengembalian bea masuk bagi bahan impor yang digunakan bagi

produksi barang ekspor


53

2) Pemeriksaan barang yang mempergunakan fasilitas kawasan berikat

3) Penerbitan LPS (Laporan Pemeriksaan Surveyor), termasuk untuk

komoditi yang tata niaganya dikendalikan atau diatur pemerintah

dalam rangka mendorong ekspor barang.

3. Jasa-jasa khusus yang mendukung kegiatan ekspor-impor, antara lain:

a. Jasa verifikasi masterlist

Jasa ini membantu kelancaran investor untuk melakukan

investasi-investasi yang menghasilkan produk ekspor.

b. Jasa monitoring kuota tekstil

Jasa ini membantu eksportir dalam penggunaan kuota dan

memberikan kepercayaan pada importir produk TPT Indonesia.

c. Jasa Comprehensive Import Supervision Service (CISS)

Jasa ini memberikan kepercayaan pada importir barang-barang

dari Indonesia di luar negeri atas barang-barang yang di impor di

Indonesia.

d. Jasa pengujian mutu ekspor yang dilaksanakan oleh unit laboratorium

yang berakreditasi internasional

e. Jasa sertifikasi produk jasa konsultasi dan sertifikasi manajemen

mutu dan berdampak meningkatkan keunggulan kompetitif Indonesia

di pasar global.


54

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka atau susunan dengan pola tetap

yang mempunyai hubungan antara fungsi-fungsi yang ada, tugas

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu organisasi.

Menurut pola hubungan kerja dan lalu-lintas wewenang serta tangung

jawab maka bentuk struktur organisasi yang diterapkan di perusahaan

antara lain berdasarkan organisasi garis, organisasi fungsional, serta

organisasi garis dan staf. Adapun struktur organisasi PT (Persero)

SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin menggunakan sistem

organisasi garis, dimana dalam sistem organisasi garis kekuasaan berjalan

dari bawah ke atas. Disamping itu setiap atasan mempunyai bawahan

tertentu di bawah kekuasaannya dan bawahan hanya mempunyai satu

atasan tempat dimana ia mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi PT (Persero)

SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin adalah sebagai berikut:


55

Keterangan :

Sub Bid = Sub Bidang ITO = Information & Technology Officer APO = Account Payable Officer

ATE = Aplikasi Tataniaga Ekspor GAO = General Affair Officer ARO = Account Receivable Officer

Gambar 2: Struktur Organisasi PT (PERSERO) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

Sumber: PT (PERSERO) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

Kepala Cabang

Penanggung jawab mutu

Bidang Operasi Bidang Pemasaran Bidang Keuangan & Administrasi

Sub Bid. Penjualan

Jasa

Sub Bid. ATE

Sub Bid. Komersial

Sub Bid. PSDM (Pengemb.Sumber

Daya Manusia)

Sub Bid. Pelayanan Pelanggan

Sub Bid. Akuntansi

Keuangan (FAO)

Sub Bid. Adm.

Operasi

APO

Sub Bid. Umum (GAO)

Sub Bid. Sistem Informasi

(ITO)

Process Officer

Kasir ARO

Satpam Staf Staf


56

1. Deskripsi Jabatan dalam Struktur Organisasi PT (Persero) SUCOFINDO

Cabang Madya Banjarmasin

Fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam

struktur organisasi di PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

1) Fungsi:

Mengambil keputusan kebijaksanaan operasi dan unit

kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan melakukan

koordinasi dan konsultasi dengan direksi terkait dalam

melaksanakan kegiatan di bidang operasi, pemasaran, keuangan

dan administrasi serta jaminan mutu di unit kerjanya.

2) Tugas:

a) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan manajemen di

bidang operasi, pemasaran, keuangan, administrasi dan

jaminan mutu di lingkungan cabang madya yang menjadi

tanggung jawabnya.

b) Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan operasi jasa- jasa perusahaan di lingkungan

cabang madya yang menjadi tanggung jawabnya.

c) Mengantisipasi dan menindaklanjuti perkembangan peluang

usaha jasa-jasa perusahaan di lingkungan cabang madya

yang menjadi tanggung jawabnya.


57

b. Penanggung Jawab Jaminan Mutu

1) Fungsi

Pelaksana kegiatan untuk pengembangan jaminan mutu

2) Tugas

a) Melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan memberikan

masukan dalam penyelesaian masalah di bidang jaminan

mutu kepada kepala cabang.

b) Membantu kepala cabang dalam menyiapkan data dan saran

yang berhubungan dengan peningkatan mutu produksi di

lingkungan cabang madya.

c) Memasyarakatkan dan mengembangkan jaminan mutu yang

ada di lingkungan cabang madya.

d) Memberikan pelaporan secara periodik kepada kepala

cabang terhadap usaha dan hasil pengembangan mutu yang

telah dicapai.

c. Bidang Operasi

1) Fungsi:

Penyelenggara kegiatan operasi di lingkungan operasi dan

di lingkungan cabang madya untuk bidang komersial, Aplikasi

Tata niaga Ekspor (ATE) dan Administrasi Operasional serta

membantu kepala cabang dalam mengambil keputusan dan

perumusan petunjuk pelaksanaan serta penganalisis pelaksanaan

kebijakan perusahaan di bidang jasa tersebut.


58

2) Tugas:

a) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasi dari

pelayanan perusahaan di bidang komersial dan ATE.

b) Mendayagunakan para inspektor, surveyor dan staf yang ada

di lingkungan unit kerjanya agar lebih produktif.

c) Memantau dan mempelajari perkembangan usaha teknologi

pasar di bidang komersil dan ATE.

d) Menyiapkan, mengelola, mengadministrasikan data dan

dokumen kegiatan operasi pelayanan jasa perusahaan di

bidang komersial dan ATE.

d. Sub Bidang Komersial

Bagian ini bertugas untuk menerima order di luar penugasan

pemerintah yaitu jasa tradisional yang merupakan jasa khas

SUCOFINDO.

e. Sub Bidang ATE (Aplikasi Tataniaga Ekspor)

Bagian ini melaksanakan tugas (penunjukan) pemerintah

seperti kayu dan rotan, tambang, galian C.

1) Fungsi:

Pelaksana kegiatan di bidang jasa ATE.

2) Tugas:

a) Mengarahkan dan melaksanakan kegiatan jasa ATE

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan jasa ATE


59

c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan

jasa ATE

f. Sub Bidang Administrasi Operasi

Bagian ini mengelola tugas khusus administrasi di bidang

operasional mulai dari penerimaan order sampai dengan membuat

surat perintah kerja untuk survey, penerbitan sertifikat, draf invoice

Tugas:

1) Mengarahkan dan melaksanakan kegiatan administrasi operasi

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi operasi

3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan

administrasi operasi

g. Bidang Pemasaran

1) Fungsi:

Penyelenggara kegiatan operasional di cabang madya

untuk bidang pelayanan pelanggan dan penjualan jasa serta

membantu kepala cabang dalam perumusan petunjuk

pelaksanaan dan penganalisa kebijakan di bidang jasa tersebut.

2) Tugas:

a) Menyiapkan dan mengolah data tentang pelaksanaan

kegiatan operasional pelayanan perusahaan di bidang

pelayanan pelanggan dan penjualan jasa.


60

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasi dan

pelayanan teknis operasi dari pelayanan perusahaan serta

penjualan jasa.

h. Sub Bidang Penjualan Jasa

1) Fungsi:

Pelaksana kegiatan di bidang penjualan jasa

2) Tugas:

a) Mengarahkan dan melaksanakan kegiatan di bidang

penjualan jasa

b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rencana

kegiatan penjualan jasa

i. Sub Bidang Pelayanan Pelanggan

1) Fungsi:

Pelaksana kegiatan di bidang pelayanan pelanggan

2) Tugas:


pelayanan pelangan

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang

pelayanan pelanggan

c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rencana

pelayanan pelanggan


61

j. Bidang Keuangan dan Administrasi

1) Fungsi:

Penyelenggara kegiatan operasi di cabang madya untuk

bidang keuangan/ akuntansi, sistem informasi, pengembangan

sumber daya manusia dan umum serta membantu kepala cabang

dalam pengambilan keputusan dan perumusan petunjuk

pelaksanaan serta penganalisis pelaksanaan kebijakan perusahaan

di bidang tersebut.

2) Tugas:

a) Mengkoordinasikan pelaksana teknis operasi dari pelayanan

perusahaan di bidang keuangan/ akuntansi, sistem informasi,

pengembangan sumber daya manusia dan umum.

b) Menyiapkan dan mengolah data tentang pelaksanaan

kegiatan operasi pelayanan perusahaan di bidang keuangan/

akuntansi, sistem informasi, pengembangan sumber daya

manusia dan umum.

c) Mendayagunakan para staf yang ada di lingkungan unit

kerjanya agar produktif.

k. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Fungsi:

Pelaksana kegiatan di bidang pengembangan sumber daya

manusia/ DIKLAT.


62

2) Tugas:

a) Mengarahkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan

sumber daya manusia/ DIKLAT

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan

sumber daya manusia/ DIKLAT


pengembangan sumber daya manusia

l. Sub Bidang Akuntansi Keuangan

1) Fungsi:

Pelaksana kegiatan di bidang keuangan atau akuntansi

2) Tugas:


keuangan

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keuangan/

akuntansi


keuangan/ akuntansi

m. Sub Bidang Sistem Informasi

1) Fungsi:

Pelaksana kegiatan di bidang sistem informasi

2) Tugas:

a) Mengarahkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan

sistem informasi


63

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem

informasi

c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan di

bidang sistem informasi

n. Sub Bidang Umum

1) Fungsi:

Pelaksana kegiatan di bidang umum

2) Tugas:

a) Mengarahkan dan melaksanakan kegiatan di bidang umum

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang umum


di bidang umum

2. Deskripsi Jabatan Bagian Penggajian

a. HRO/ Bagian PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Tugas dan tanggung jawab bagian Pengembangan Sumber

Daya Manusia (PSDM) adalah sebagai berikut:

1) Mengkonsolidasikan rencana kebutuhan pegawai dari masing-

masing bagian untuk menjamin adanya perencanaan kepegawaian

yang baik yang meliputi jumlah, kualitas, dan waktu kebutuhan

pegawai di cabang Banjarmasin

2) Melakukan proses perekrutan pegawai sesuai dengan prosedur

untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang

berkualitas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam jabatannya.


64

3) Memonitor dan menyiapkan kontrak kerja pegawai serta

menyiapkan dan memberikan perlengkapan kerja yang dibutuhkan

untuk menjamin kelengkapan data- data kepegawaian

4) Melaksanakan proses pelatihan pegawai yang meliputi

pendaftaran, pembayaran dan pemantauan, penyiapan sarana yang

dibutuhkan serta melakukan evaluasi pelaksanaan program

pelatihan untuk menjamin pegawai dapat mengikuti pelatihan

dengan lancar dan dapat menerapkan pelatihan di lingkungan

kerjanya.

5) Melaksanakan proses pembayaran gaji pegawai, menghitung upah

lembur, kenaikan/ penurunan gaji, memproses klaim obat, bonus,

THR dan benefit/ insentif lainnya, mencatat absensi pegawai

untuk menjamin pegawai dapat menerima hak sesuai waktu yang

ditentukan.

6) Melakukan updating data-data kepegawaian setiap ada

penambahan/ perubahan yang terjadi serta menyimpan personal

file dengan baik untuk menjamin tersedianya data kepegawaian

yang uptodate dan aman.

7) Berhubungan dengan pihak asuransi, rumah sakit, untuk

melakukan pendaftaran, pembayaran premi maupun mengajukan

klaim karyawan yang mengalami kecelakaan, meninggal atau yang

memutuskan hubungan kepegawaian dengan perusahaan


65

8) Berhubungan dengan depnaker atau instansi lain dalam mengurus

pendaftaran, melaporkan atau menyelesaikan masalah perburuhan

yang terjadi serta mengurus ijin ketenagakerjaan baik WNI atau

WNA.

9) Mengkonsolidasikan hasil penilaian kinerja dari masing-masing

bagian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam

pengembangan karir pegawai di Cabang Banjarmasin.

10) Memonitor pelaksanaan kontrak jasa tenaga kerja dengan Labour

Supply dan melaporkan kepada manajemen secara periodik.

11) Verifikasi tagihan rumah sakit, perusahaan Labour Supply, Surat

Perintah Perjalanan Dinas, permohonan cuti, permohonan ijin

kehadiran.

12) Melaporkan update data komposisi seluruh tenaga kerja/ karyawan

di area dan site- site secara periodik kepada manajemen.

b. APO/ Account Payable Officer (Bagian Utang)

1) Menyiapkan dan verifikasi transaksi rutin non kas/ memorial

pelengkap yang berkenaan dengan pembebanan biaya,

pencadangan biaya, dan pengakuan pendapatan (Pendapatan

Usaha Belum di-invoice-kan).

2) Input seluruh transaksi harian non kas di Orafin (General

Ledger, dan Income/ Cost) setiap hari.

3) Verifikasi pembebanan dari unit lain pada Orafin (I/C), dan

approve kalau data sudah valid.


66

4) Melakukan posting Orafin atas data GL, I/C, AP, dan AR setiap

hari.

5) Mencetak hasil laporan keuangan maksimum 1 hari setelah tutup

buku

6) Membuat laporan piutang usaha belum di-invoice-kan

maksimum tanggal 6

7) Membuat laporan mutasi aktiva tetap dan persediaan maksimum

tanggal 6

8) Membuat rincian buku pembantu pos-pos neraca sebagai

lampiran laporan keuangan triwulan maksimum satu hari

sebelum batas waktu yang ditetapkan kantor pusat.

c. Staf APO

1) Verifikasi BPUK (Bukti Pengeluaran Uang Kas/Bank) dari site-

site, analisa, dan jurnal/ entry di Budget Control) sesuai pos

anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan)

2) Verifikasi, jurnal/ entry hasil BC di AP

3) Filing dokumen transaksi kas/ bank site-site

4) Membantu memproses bukti permintaan pembayaran di BC dan di

AP sampai cetak invoice/ BPUK

d. Kasir

1) Melakukan transaksi harian kas, bank PDO (Perkiraan Dana

Operasi), dan bank PHP (Perkiraan Hasil Penagihan)


67

2) Melakukan pencatatan, entry data buku harian kas, bank PDO

dan bank PHP

3) Menerbitkan cek dan aplikasi transfer bank

4) Membuat laporan harian kas, bank PDO, dan bank PHP

5) Payment invoice/ BPUK AP yang telah dibayar setiap hari

6) Filing dokumen BPUK, kas, bank PDO/PHP

7) Monitoring dan droping dana (transfer) dari kantor pusat di

rekening bank PDO

8) Membuat laporan posisi hutang dan rencana pembayaran harian

9) Meminta print out rekening koran bank PDO/ PHP setiap hari.

10) Melakukan rekonsiliasi antara menurut catatan bank PDO/ PHP

dengan R/K Bank setiap akhir bulan.

e. Satpam

1) Menjaga keamanan dalam lingkungan perusahaan

2) Mengawasi proses absensi karyawan

E. Personalia

Karyawan PT (Persero) SUCOFINDO dibedakan menjadi 2 yaitu

karyawan organik dan labour supply. Karyawan organik terdiri dari Pegawai

Tetap (PT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah karyawan organik PT

SUCOFINDO pada bulan Desember 2008 adalah sebanyak 119 orang. Jumlah

labour supply (pegawai kontrak) sebanyak 350 orang.

Pengadaan pegawai dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan, mutasi

pegawai, perekrutan tenaga kerja asing, dan perbantuan pegawai. Pemenuhan


68

kebutuhan pegawai disesuaikan dengan analisa kebutuhan yang telah

dilakukan oleh perusahaan. Pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan dengan

mengutamakan calon dari dalam perusahaan yang memenuhi persyaratan,

apabila tidak ada maka pengusaha dapat mengadakan pemenuhan kebutuhan

pegawai dari luar perusahaan.

Perekrutan karyawan dari luar perusahaan dilakukan melalui iklan

lowongan baik media cetak seperti koran dan media elektronik yaitu melalui

radio.

Adapun syarat umum bagi calon pegawai yang berasal dari luar perusahaan


1. Usia maksimum 25 tahun

2. Sehat secara fisik dan mental

3. Berkelakuan baik

4. Keterangan dari depnaker sebagai pencari kerja

5. Tinggi badan minimal 160 cm

6. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Proses seleksi terhadap calon pegawai/ karyawan dilakukan oleh

bagian HRO (Human Resource Officer). Sedangkan ketentuan mengenai

syarat pelamar ditetapkan oleh PSDM pusat.


69

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sistem Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin

Sistem penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi


a. Fungsi yang terkait dalam Sistem Penggajian PT (Persero)

SUCOFINDO

1) Bagian PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia)/ HRO

(Human Resource Officer)

Bagian PSDM bertanggung jawab untuk

mengkonsolidasikan rencana kebutuhan pegawai dari masing-

masing bagian, melakukan perekrutan dan seleksi pegawai,

memonitor dan menyiapkan kontrak kerja pegawai, serta

melaksanakan proses pelatihan pegawai. Bagian ini juga

bertanggung jawab untuk mencatat absensi karyawan dengan

membuat daftar hadir karyawan. PSDM juga memegang fungsi

pembuat daftar gaji yang bertugas untuk menghitung jumlah gaji

yang akan diterima oleh karyawan, menghitung upah lembur dan

kenaikan atau penurunan gaji karyawan sesuai dengan keputusan

direksi. Selain itu, PSDM juga bertanggung jawab untuk


70

melakukan proses klaim obat, bonus, THR (Tunjangan Hari

Raya) dan benefit/ insentif lainnya.

2) APO (Account Payable Officer)/ Bagian Jurnal

APO (Account Payable Officer) bertugas untuk mencatat

gaji dalam jurnal umum dan memposting ke dalam buku besar.

3) Staf APO (Account Payable Officer) / Bagian Utang

Bagian ini bertugas untuk membuat bukti pengeluaran uang

sebagai bukti pembayaran gaji karyawan.

4) Kasir

Fungsi pembayar gaji dipegang oleh Kasir. Kasir bertugas

untuk mentransfer gaji ke rekening bank masing- masing

karyawan.

5) Satpam/ security

Satpam bertugas untuk mengawasi jalannya proses absensi

yang dilakukan karyawan perusahaan.


71

Tabel 4 Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

Fungsi Nama Unit Organisasi

a) Fungsi penerima pegawai

b) Fungsi pencatat waktu

c) Fungsi pembuat daftar gaji

d) Fungsi pembuat bukti kas

keluar

e) Fungsi pembayar gaji

f) Fungsi akuntasi

Bagian PSDM

Bagian PSDM

Bagian PSDM

Bagian Utang (staf APO)

Kasir

Bagian Utang (APO)

Sumber : PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

b. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Penggajian PT (Persero)

SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin yaitu:

1) Dokumen pendukung perubahan gaji

Dokumen pendukung yang menjadi dasar dalam

penghitungan gaji adalah surat keputusan pengangkatan dan

pemberhentian pejabat struktural, surat kenaikan atau penurunan

pangkat, laporan potongan pinjaman koperasi, surat keterangan

ijin, surat keterangan cuti, surat perintah perjalanan dinas, surat

keterangan sakit dari dokter.

2) Kartu absen

Kartu absen merupakan catatan jam hadir karyawan.

Catatan jam hadir karyawan berupa kartu yang di cap dengan

mesin pencatat waktu (time recorder machine). Karyawan wajib

melakukan presensi pada waktu akan bertugas, ijin


72

meninggalkan pekerjaan, dan usai bertugas. Kartu tersebut hanya

berlaku untuk jangka waktu satu bulan.

3) Daftar hadir karyawan

Bagian PSDM bertugas untuk membuat daftar hadir

karyawan berdasarkan informasi yang berasal dari kartu absen

karyawan pada bulan sebelumnya. Misalnya, absensi karyawan

pada bulan November akan dimasukkan dalam daftar hadir bulan

Desember. Dokumen ini berisi nomor, nama karyawan, jumlah

terlambat pagi, jumlah terlambat hadir, pulang sebelum

waktunya, alpa, cuti haid, ijin, ijin istimewa, sakit dengan

keterangan dokter, lain-lain. Daftar hadir diperiksa dan di

otorisasi oleh Manager Business Support dan Branch Manager

(Kepala Cabang) sebelum digunakan sebagai dasar pembuatan

daftar ketidakhadiran karyawan.

4) Daftar ketidakhadiran karyawan/ daftar potongan transport

Daftar ketidakhadiran karyawan dibuat oleh bagian PSDM

untuk menentukan potongan gaji bagi karyawan yang tidak hadir.

Dokumen ini akan diperiksa dan ditandatangani oleh Branch

Manager (Kepala Cabang).

5) Surat Perintah Kerja Lembur dan Laporan Hasil Kerja Lembur

Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat perintah kepala

divisi kepada karyawan perusahaan untuk melakukan tugas

tertentu yang akan dilakukan setelah jam kerja. Sedangkan


73

Laporan Hasil Kerja Lembur adalah laporan pelaksanaan lembur.

Dokumen tersebut harus diotorisasi oleh kepala divisi yang

memberikan perintah kemudian diserahkan kepada PSDM.

Dokumen tersebut akan dipakai sebagai salah satu dasar dalam

penghitungan upah lembur karyawan.

6) Daftar Lembur Karyawan

Dokumen ini merupakan catatan yang berisi informasi

mengenai jumlah jam lembur dan besarnya uang lembur yang

diterima oleh karyawan tersebut yang dihitung berdasarkan

jumlah jam lembur. Dokumen ini dibuat berdasarkan informasi

dari Surat Perintah Kerja Lembur dan Laporan hasil Kerja

Lembur.

7) Laporan potongan pinjaman

Dokumen ini merupakan laporan pinjaman karyawan

kepada perusahaan melalui koperasi simpan pinjam perusahaan.

8) Laporan gaji

Dokumen ini berisi jumlah gaji yang akan diterima oleh

setiap karyawan setiap bulan yaitu jumlah gaji pokok ditambah

tunjangan grade, lembur bulan lalu, tunjangan perum dan

transport dan dikurangi dengan potongan-potongan seperti

jamsostek, iuran SPS (Serikat Pekerja SUCOFINDO), arisan

Perindo, iuran koperasi, pinjaman dana koperasi, pinjaman


74

barang koperasi, pinjaman bank, iuran telkomsel, potongan

transport (potongan ketidakhadiran), dan lain- lain.

9) Rekap laporan gaji per bidang

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per bidang yang

dibuat oleh PSDM berdasarkan laporan gaji. Dokumen ini

ditandatangani oleh Branch Manager (Kepala Cabang), Manager

Business Support (Manajer Keuangan dan Administrasi), dan

HRO (PSDM).

10) Slip gaji

Slip gaji merupakan catatan penghasilan karyawan. Dokumen

tersebut dibuat oleh bagian PSDM dengan tujuan agar karyawan

dapat melihat dan mengetahui rincian gaji, potongan atas gaji

serta jumlah gaji yang diterima oleh karyawan yang

bersangkutan. Dokumen ini akan disimpan oleh bagian PSDM

sebagai dasar pembuatan laporan PPH Pasal 21 karyawan yang

ditanggung oleh perusahaan. Catatan ini juga digunakan sebagai

tanda terima gaji karyawan dengan ditandatanganinya kartu

tersebut oleh karyawan yang bersangkutan.

11) Surat Permintaan Penerbitan Bukti Pengeluaran Uang Kas/ Bank

(SPPBPU)

SPPBPU dibuat oleh bagian PSDM yang ditujukan kepada

bagian utang sebagai permintaan untuk mengeluarkan bukti

pengeluaran uang kas/ bank.


75

12) Bukti Pengeluaran Uang Kas/ Bank (BPU)

Dokumen ini dibuat oleh staf APO (Bagian Utang) atas

dasar Surat Permintaan Penerbitan Bukti Pengeluaran Uang,

Laporan Gaji, dan Rekap Laporan Gaji yang diterima dari bagian

PSDM. Sebelum diserahkan ke kasir, dokumen ini diotorisasi

terlebih dahulu oleh Branch Manager (Kepala Cabang) dan

Manager Business Support (Manajer Keuangan dan

Administrasi)

13) Rekening Simpanan Sementara

Rekening tersebut merupakan rekening perusahaan pada

bank merupakan fasilitas yang disediakan perusahaan yang

digunakan sebagai sarana pembayaran gaji karyawan setiap

bulan.

14) Berita acara serah terima

Dokumen ini merupakan laporan pelaksanaan serah terima

satu buah flash disc berisi autocredit payroll beserta print-out

dari perusahaan ke bank.

15) Autocredit Payroll (Payroll Bank)

Autocredit Payroll merupakan dokumen yang disediakan

kasir kepada pihak bank untuk keperluan pembayaran gaji

melalui rekening bank masing- masing karyawan. Adapun

informasi yang terdapat dalam rekening ini yaitu: nomor urut,

NPP (Nomor Pokok Pegawai), nama pegawai, nomor rekening,


76

dan jumlah gaji pegawai. Informasi tersebut membantu teller

bank dalam melakukan transfer gaji karyawan ke masing-

masing rekening.

16) Cek Gaji

Cek Gaji merupakan perintah penarikan sejumlah uang

kepada bank untuk keperluan pembayaran gaji karyawan.

17) Formulir setoran bank

Formulir ini merupakan bukti setoran sejumlah uang berupa

cek oleh kasir kepada pihak bank melalui rekening perusahaan.

c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam Sistem Penggajian PT

(Persero) PT SUCOFINDO adalah sebagai berikut:

1) Jurnal Umum

Transaksi pembayaran gaji karyawan yang dilakukan setiap

bulan akan dicatat dalam jurnal umum oleh bagian jurnal (APO/

Account Payable Officer) berdasarkan bukti pengeluaran uang.

Adapun pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Catatan pada saat bagian PSDM mengeluarkan SPPBPU

kepada bagian utang dan menyerahkan file payroll ke bagian

kasir:

Biaya Gaji Pegawai xxx

Pos Account Payable xxx


77

b) Catatan pada saat Bagian Utang menerbitkan Bukti

Pengeluaran Uang ke bagian kasir:

Pos Account Payable xxx

Hutang Gaji xxx

c) Catatan pada saat penerbitan cek yang akan diserahkan ke

pihak bank:

Hutang Gaji xxx

Kas/ Bank (Cek) xxx

2) Buku Pembantu Biaya Gaji Pegawai

Buku pembantu ini merupakan rincian dari rekening biaya

gaji pegawai. Dokumen sumber yang digunakan untuk membuat

buku pembantu ini adalah laporan gaji, rekap laporan gaji.

3) Rekening Buku Besar

Setelah melakukan pencatatan pada jurnal umum, bagian

jurnal akan melakukan pembukuan (posting) ke dalam buku

besar. Rekening ini merupakan ringkasan catatan pengeluaran

kas untuk pembayaran gaji pegawai.

d. Prosedur Penggajian

Prosedur penggajian pada PT (Persero) SUCOFINDO

dibantu dengan adanya sebuah program aplikasi komputer yaitu

hurish. Program ini digunakan untuk membantu HRO dalam proses

penghitungan gaji dan pembuatan laporan gaji karyawan. Program

aplikasi ini juga terhubung ke bagian akuntansi (bagian utang dan


78

penjurnalan) sehingga data-data yang ada di bagian (PSDM) dapat

ditransfer langsung ke bagian utang dan penjurnalan. Program

tersebut dikendalikan oleh IT kantor pusat yang berdomisili di

Jakarta.

Prosedur penggajian manual yang ada di PT (Persero)

SUCOFINDO cabang madya Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1) Prosedur pencatatan waktu hadir

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat (merekam) jam

hadir karyawan untuk menentukan besarnya potongan gaji

(potongan transport). Jam hadir karyawan tersebut direkam

dengan menggunakan mesin presensi (time recorder machine)

yang diletakkan di dalam kantor pos satpam perusahaan. Setiap

karyawan wajib melakukan presensi dengan memasukkan kartu

absen (clock card) ke dalam mesin presensi (time recorder

machine) di awal dan akhir jam kerja . Satpam bertugas untuk

mengawasi karyawan yang melakukan presensi agar tidak terjadi

kecurangan seperti mengabsenkan karyawan yang lain.

Setiap akhir bulan kartu absen akan diserahkan ke bagian

PSDM atau HRO (Human Resource Officer) yang akan

digunakan sebagai dasar penghitungan pengurangan dan

penambahan terhadap gaji karyawan. Potongan terhadap gaji

akan dilakukan terhadap karyawan yang alpa (tidak hadir) dan

gaji akan bertambah terhadap karyawan yang lembur.


79

2) Prosedur pembuatan laporan gaji

Pembuatan laporan gaji dilakukan oleh bagian PSDM

dengan menggunakan program Microsoft Excel. Prosedur

pembuatan laporan gaji karyawan diawali dengan pembuatan

daftar hadir karyawan. Dokumen sumber yang digunakan untuk

membuat daftar hadir karyawan adalah kartu absen karyawan

selama 1 bulan. Setelah membuat daftar hadir karyawan, PSDM

menyiapkan daftar ketidakhadiran karyawan untuk menghitung

potongan transport bagi karyawan yang tidak hadir (alpa). Selain

membuat daftar hadir dan daftar ketidakhadiran karyawan,

PSDM juga bertanggung jawab untuk membuat daftar lembur

untuk menghitung upah lembur karyawan. Setelah itu PSDM

memasukkan semua komponen gaji ke dalam form laporan gaji.

Komponen gaji karyawan, yaitu gaji pokok, tunjangan grade,

lembur bulan lalu, tunjangan perum dan transport, jamsostek,

iuran SPS (Serikat Pekerja SUCOFINDO), arisan Perindo, iuran

koperasi, pinjaman dana koperasi, pinjaman barang koperasi,

pinjaman bank, iuran telkomsel, potongan transport (potongan

ketidakhadiran), dan lain- lain. Gaji pokok dan tunjangan grade

berasal dari surat keputusan direksi. Lembur bulan lalu berasal

dari daftar lembur. Iuran koperasi, pinjaman dana koperasi,

pinjaman barang koperasi, pinjaman bank, dan iuran telkomsel


80

berasal dari laporan potongan pinjaman koperasi. Potongan

transport berasal dari daftar ketidakhadiran karyawan.

3) Prosedur pembuatan bukti pengeluaran uang

Bagian utang atau staf APO (Account Payable Officer)

akan membuat Bukti Pengeluaran Uang berdasarkan laporan

gaji, rekap laporan gaji, dan SPPBPU (Surat Permintaan

Penerbitan Bukti Pengeluaran Uang) yang diterima secara

bersamaan dari bagian PSDM. Sebelum diserahkan ke bagian

utang, dokumen tersebut harus mendapat otorisasi dari HRO

(Human Resource Officer), BSM (Business Support Manager),

dan Branch Manager atau Kepala Cabang.

4) Prosedur distribusi biaya gaji

Distribusi biaya gaji ditujukan untuk menghasilkan

laporan biaya tenaga kerja menurut jenisnya (gaji, tunjangan

makan, tunjangan lembur, biaya kesejahteraan karyawan),

menurut hubungannya dengan departemen, kegiatan, order

produksi, atau kombinasi diantara berbagai jenis klasifikasi

tersebut. PT (Persero) SUCOFINDO menggunakan metode

rekening berkolom, dimana biaya gaji dibebankan ke masing-

masing divisi/ departemen. Masing- masing rekening akan diberi

nomor akun secara urut. Setiap akhir bulan bagian akuntansi

akan melakukan posting atau pembukuan. Media yang dipakai

untuk sumber informasi untuk membebankan biaya gaji ke dalam


81

rekening berkolom ini adalah laporan gaji, rekap laporan gaji,

surat permintaan penerbitan bukti pengeluaran uang, dan bukti

pengeluaran uang.

5) Prosedur pembayaran gaji

Prosedur pembayaran gaji yang dilakukan oleh kasir adalah

sebagai berikut:

a) Kasir menyiapkan berita acara serah terima, kemudian

diotorisasi oleh kepala bagian akuntansi, pihak bank, dan

kasir. Berita acara tersebut dilampiri dengan Print out file

payroll dan sebuah flash disc yang berisi file payroll.

b) Kasir menyiapkan cek sebesar jumlah gaji karyawan yang

akan ditransfer oleh pihak bank ke masing-masing rekening

kayawan yang diotorisasi terlebih dahulu oleh BSM

(Business Support Manager), Branch Manager dan kasir

sebelum dibawa ke bank.

c) Kasir membawa berita acara dan cek ke bank. Di bank, kasir

akan mengisi form setoran rekening yang telah disediakan

oleh pihak bank. Setelah itu kasir akan menyerahkan berita

acara yang dilampiri dengan print out payroll, file payroll,

cek, dan form setoran rekening sebanyak 2 rangkap. Setelah

form setoran diotorisasi oleh teller, kasir akan menerima

copy (salinan) form setoran rekening sebagai bukti

pengeluaran bank.


82

e. Bagan Alir Sistem Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang

Madya Banjarmasin

Sistem Penggajian perusahaan yang berkaitan dengan

pembayaran gaji kepada karyawan dapat digambarkan melalui

flowchart berikut ini:

Satpam/ Security

Gambar 3: Flowchart Sistem Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang

Madya Banjarmasin

1

Mulai

Mengawasi presensi karyawan

Kartu absen


83

Bagian PSDM

Diberikan kepada karyawan yang meminta

RLG = Rekap Laporan Gaji SPPBPU = Surat Permintaan Penerbitan Bukti Pengeluaran Uang MBS = Manager Business Support atau Manajer Keuangan dan Administrasi KC = Kepala Cabang

File payroll bank

Slip Gaji

SPPBPU

RLG

SPPBPU RLG

Kartu absen

Kartu absen

Membuat daftar ketidakhadiran

& daftar lembur

Daftar hadir karyawan

1

Membuat laporan gaji, rekap laporan gaji, & SPPBPU

N

Laporan Gaji

Meminta tandatangan

kpd MBS & KC

Menyiapkan payroll bank & mencetak slip gaji karyawan

Laporan Gaji

1

1

SPPBPU

RLG

Laporan Gaji

2 3

Membuat daftar hadir karyawan


84

Bagian Utang Bagian Jurnal

RLG = Rekap Laporan Gaji SPPBPU = Surat Permintaan Penerbitan Bukti Pengeluaran Uang BPU = Bukti Pengeluaran Uang Kas/ Bank

BPU

BPU

SPPBPU

BPU

SPPBPU

RLG

2

SPPBPU RLG

Laporan gaji

Membuat & mencetak BPU

Laporan Gaji

2

2

RLG

Laporan Gaji

Membuat jurnal umum

Jurnal Umum

SPPBPU

RLG

Laporan Gaji

4


85

Kasir

Diserahkan ke pihak bank

FSB = File Setoran Bank

3

File payroll bank

4

BPU

SPPBPU

RLG

Laporan Gaji

Mencocokkan data pada payroll bank dengan dokumen dari bag. jurnal

Menyiapkan berita acara & mencetak

payroll bank

Menyiapkan FSB& diserahkan ke

teller bank

2 FSB 1

Payroll bank

Berita acara

N

N/T

Menyiapkan cek & meminta otorisasi MBS, kemudian di

copy

2 Cek 1


86

Uraian aktivitas dalam Sistem Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO

Cabang Madya Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1) Satpam

a) Satpam memulai tugasnya dengan mengawasi presensi karyawan

b) Menyerahkan kartu absen kepada bagian PSDM

2) Bagian PSDM

a) Menerima kartu absen dari satpam

b) Membuat daftar hadir dan daftar ketidakhadiran karyawan, dan

daftar lembur karyawan

c) Membuat laporan gaji, rekap laporan gaji, serta Surat Perintah

Penerbitan Bukti Pengeluaran Uang

d) Menyerahkan laporan gaji dan rekap laporan gaji kepada Branch

Manager (Kepala Cabang) dan Manager Business Support

(Manajer Keuangan dan Administrasi) untuk di verifikasi dan

diotorisasi

e) Membuat file payroll bank yang akan diserahkan ke kasir dalam

sebuah USB (flash disc)

f) Membuat slip gaji karyawan yang akan diberikan kepada

karyawan atas permintaan karyawan tersebut.

3) Bagian Utang

a) Menerima laporan gaji dan rekap laporan gaji dari bagian PSDM

yang telah diotorisasi oleh bagian PSDM, Branch Manager


87

(Kepala Cabang) dan Manager Business Support (Manajer

Keuangan dan Administrasi)

b) Mencetak Bukti Pengeluaran Uang

c) Menyerahkan laporan gaji, rekap laporan gaji dan bukti

pengeluaran uang yang telah diotorisasi ke bagian jurnal

4) Bagian Jurnal

a) Menerima laporan gaji, rekap laporan gaji, dan bukti pengeluaran

uang dari bagian utang

b) Mencatat transaksi penggajian karyawan dalam jurnal umum

berdasarkan laporan gaji, rekap laporan gaji, dan bukti

pengeluaran uang.

c) Menyerahkan laporan gaji, rekap laporan gaji, dan bukti

pengeluaran uang ke kasir

5) Kasir

a) Menerima file payroll bank dari bagian PSDM serta laporan gaji,

rekap laporan gaji, dan bukti pengeluaran uang dari bagian jurnal

b) Mencocokkan data yang ada file payroll bank dengan laporan

gaji, rekap laporan gaji, dan bukti pengeluaran uang

c) Menyiapkan berita acara & mencetak payroll bank

d) Menyiapkan cek dan meminta otorisasi kepada Manager

Business Support dan Branch Manager. Kasir akan mengkopi

cek yang telah diotorisasi dan disimpan sebagai arsip


88

e) Mengisi form setoran bank sebanyak 2 rangkap yang disediakan

oleh pihak bank

f) Menyerahkan cek, berita acara, file payroll bank, dan print out

payroll bank, serta form setoran bank sebanyak 2 rangkap kepada

teller bank. Kasir akan menerima salinan form setoran bank yang

telah ditandatangani oleh teller bank.

f. Pengendalian Intern Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang

Madya Banjarmasin

Pengendalian intern penggajian PT (Persero) SUCOFINDO

Cabang Madya Banjarmasin berdasarkan kuesioner yang diisi oleh

bagian PSDM adalah sebagai berikut:

1) Fungsi pembuat daftar gaji terpisah dari fungsi pembayaran.

2) Fungsi pencatatan waktu hadir tidak terpisah dari fungsi operasi.

3) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji telah


perusahaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

4) Setiap perubahan gaji karyawan didasarkan pada surat keputusan

pejabat yang berwenang.


karyawan mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.

6) Kartu jam hadir karyawan diotorisasi oleh pejabat yang

berwenang.


89

7) Perintah lembur diotorisasi oleh kepala departemen karyawan

yang bersangkutan.

8) Daftar gaji karyawan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

9) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji telah diotorisasi oleh


10) Perubahan dalam kartu penghasilan karyawan direkonsiliasi

dengan daftar gaji.

11) Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu tidak

diawasi oleh fungsi pencatat waktu.

12) Kebenaran dan ketelitian perhitungan dalam pembuatan daftar gaji

diverifikasi oleh fungsi pembuat bukti kas keluar.

13) Penghitungan pajak penghasilan tidak direkonsiliasi dengan kartu

penghasilan karyawan.

14) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi yang

berwenang.

2. Analisis Pengendalian Intern Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO

Cabang Madya Banjarmasin

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh bagian PSDM, sebagian

besar jawaban “Ya”, berarti sebagian besar unsur pengendalian intern

pada sistem penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui

kelemahan pada pengendalian intern penggajian, maka dilakukan analisis

perbandingan antara teori dan praktek sebagai berikut:


90

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas

Pemisahan tanggung jawab yang tegas dalam struktur

organisasi dimaksudkan untuk menghindari perangkapan tugas yang

dapat menyebabkan terjadinya kecurangan.

1) Fungsi pembuat daftar gaji harus terpisah dari fungsi

pembayaran.

Untuk menciptakan pengendalian intern, fungsi akuntansi

harus dipisahkan dari fungsi penyimpanan. Dalam sistem

penggajian, fungsi pembuat daftar gaji merupakan fungsi

akuntansi dan fungsi pembayaran gaji merupakan fungsi

penyimpanan. Pemisahan kedua fungsi tersebut dilakukan agar

hasil penghitungan gaji yang dilakukan oleh fungsi pembuatan

daftar gaji di cek ketelitian dan keandalannya oleh fungsi

pembayaran gaji , sebelum gaji tersebut dibayarkan kepada

karyawan yang berhak.

Berdasarkan jawaban kuesioner, fungsi pembuat daftar

gaji telah terpisah dari fungsi pembayaran. Fungsi pembuat

daftar gaji dilaksanakan oleh bagian pengembangan sumber daya

manusia (PSDM), sedangkan fungsi pembayaran gaji dilakukan

oleh kasir. Dari hasil perbandingan, dapat disimpulkan bahwa PT

(Persero) SUCOFINDO telah menerapkan unsur pengendalian

intern sesuai dengan teori.


91

2) Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi.

Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk

menghindari pencatatan jam hadir yang tidak sesuai dengan jam

hadir yang sesungguhnya.

Berdasarkan jawaban kuesioner, fungsi pencatatan waktu

hadir pada PT (Persero) SUCOFINDO Banjarmasin tidak

terpisah dari fungsi operasi. Dari penjelasan deskripsi jabatan,

yang bertugas sebagai fungsi pencatatan waktu hadir adalah

bagian PSDM yang juga merupakan bagian operasional

perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data waktu

hadir karyawan PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya

Banjarmasin belum dapat diandalkan karena belum adanya

pemisahan fungsi secara tegas. Dari penjelasan di atas dapat

disimpulkan bahwa PT (Persero) SUCOFINDO belum

menerapkan pengendalian intern sesuai teori. Perbandingan

antara teori tentang struktur organisasi dengan praktek pada

perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:


92

Tabel 5 Perbandingan Struktur Organisasi

Teori Praktik Keterangan

1) Fungsi pembuat daftar gaji harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji

2) Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi

1) Fungsi pembuat daftar gaji terpisah dari fungsi pembayaran gaji

2) Fungsi pencatatan waktu hadir tidak terpisah dari fungsi operasi

1) Sesuai teori

2) Tidak sesuai teori

Sumber: PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada satu unsur

pengendalian intern tidak sesuai dengan teori, yaitu fungsi

pencatatan waktu hadir tidak terpisah dari fungsi operasi.

b. Sistem otorisasi

1) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus


perusahaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Menurut teori, setiap pencantuman nama karyawan dalam

daftar gaji harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang

untuk menghindari pembayaran gaji kepada karyawan yang tidak

berhak atau karyawan fiktif.

Dari hasil temuan lapangan, setiap orang yang namanya

tercantum dalam daftar gaji pada PT (Persero) SUCOFINDO

Banjarmasin telah memiliki surat keputusan pengangkatan

sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur

utama. Karena pembayaran gaji PT (Persero) SUCOFINDO


93

didasarkan atas dokumen daftar gaji, maka perlu dilakukan

pengawasan terhadap nama- nama karyawan yang dimasukkan

dalam daftar gaji. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan

bahwa PT (Persero) SUCOFINDO telah menerapkan unsur

pengendalian intern sesuai dengan teori.

2) Setiap perubahan gaji karyawan harus didasarkan pada surat

keputusan pejabat yang berwenang.

Untuk menjamin keandalan data gaji karyawan, setiap

perubahan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung

penghasilan karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang.

Dengan demikian, setiap perubahan gaji karyawan karena

perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, serta tambahan keluarga

harus didasarkan pada surat keputusan direksi.

Dari hasil kuesioner, setiap perubahan gaji karyawan

didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian PSDM akan melakukan perubahan komponen gaji (skala

gaji dan tunjangan strata) karyawan yang berkaitan dengan

prestasi kerja dan perubahan posisi pekerjaan sesuai dengan surat

keputusan direktur utama. PT (Persero) SUCOFINDO

Banjarmasin sudah menerapkan unsur pengendalian intern sesuai

teori.


94


karyawan harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

Menurut teori, setiap pengurangan terhadap penghasilan

karyawan harus mendapat otorisasi dari yang berwenang supaya

tidak setiap fungsi dapat melakukan pemotongan atas gaji yang

merupakan hak karyawan.

Dari jawaban kuesioner, setiap potongan atas gaji karyawan

selain dari pajak penghasilan karyawan mendapat otorisasi dari

pejabat yang berwenang. Bagian PSDM akan mengotorisasi

semua laporan potongan atas gaji karyawan seperti jamsostek,

iuran SPS, arisan perindo, iuran koperasi, pinjaman dana

koperasi, pinjaman barang koperasi, pinjaman bank, iuran

telkomsel, potongan transportasi, dan potongan lainnya.

Berdasarkan jawaban kuesioner dan temuan lapangan, unsur

pengendalian intern sudah diterapkan sesuai dengan teori.

4) Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

Karena jam hadir merupakan salah satu dasar untuk

penentuan penghasilan karyawan, maka data waktu hadir tiap

karyawan harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu agar sahih

sebagai dasar penghitungan gaji dan untuk keperluan lain.

Berdasarkan jawaban kuesioner, kartu jam hadir karyawan

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Pada PT (Persero)

SUCOFINDO Banjarmasin, kartu absen digunakan sebagai


95

dokumen sumber untuk penghitungan penghasilan/ gaji

karyawan dan yang berhak mengotorisasi dokumen tersebut

adalah Bagian PSDM. Kesimpulannya, praktek sudah sesuai

dengan teori.

5) Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen

karyawan yang bersangkutan

Upah lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja di

luar jam kerja reguler, dengan tarif upah yang lebih tinggi dari

tarif upah untuk jam kerja reguler. Untuk menjamin bahwa

pekerjaan lembur memang dibutuhkan oleh perusahaan, maka

setiap kerja lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen

karyawan yang bersangkutan. Dengan sistem otorisasi ini,

perusahaan dijamin hanya akan membayarkan upah lembur bagi

pekerjaan yang memang seharusnya dikerjakan di luar jam kerja

reguler.

Dari jawaban kuesioner, perintah lembur telah diotorisasi

oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Pada PT

(Persero) SUCOFINDO Banjarmasin, karyawan dapat

mengerjakan pekerjaan lembur apabila mendapat perintah dari

kepala divisi karyawan yang bersangkutan. Kepala divisi

mengotorisasi surat perintah lembur bagi setiap karyawan yang

akan menambah jam kerja di luar jam kerja yang seharusnya

sebelum surat tersebut diserahkan ke bagian PSDM yang akan


96

digunakan dalam penghitungan gaji karyawan. Dapat dikatakan

bahwa PT (Persero) SUCOFINDO telah menerapkan unsur

pengendalian intern sesuai teori.

6) Daftar gaji harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

Daftar gaji harus diotorisasi oleh kepala fungsi personalia

untuk menunjukkan bahwa karyawan yang tercantum dalam

daftar gaji adalah karyawan yang diangkat menurut surat

keputusan pejabat yang berwenang, tarif gaji yang dipakai

sebagai dasar penghitungan gaji adalah tarif yang berlaku sesuai

dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, data yang

dipakai sebagai dasar penghitungan gaji karyawan telah

diotorisasi oleh yang berwenang, perkalian dan penjumlahan

yang tercantum dalam daftar gaji telah di cek ketelitiannya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari bagian PSDM

melalui kuesioner, daftar gaji karyawan diotorisasi oleh pejabat

yang berwenang. Dari hasil dokumentasi, laporan gaji diotorisasi

oleh Manajer SDM, Manajer Keuangan dan Administrasi, dan

Kepala Cabang. Manajer SDM merupakan bagian yang berperan

sebagai fungsi personalia pada cabang Banjarmasin. Berdasarkan

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa temuan lapangan

telah sesuai dengan teori.


97

7) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh


Bukti kas keluar merupakan perintah kepada fungsi

keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang, pada tanggal, dan

untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Dokumen ini diisi oleh fungsi pembuat bukti kas keluar (Bagian

Utang) setelah fungsi ini melakukan verifikasi terhadap

informasi yang tercantum dalam daftar gaji. Bukti kas keluar

harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi atau pejabat yang

lebih tinggi.

Dari jawaban kuesioner dapat dilihat bahwa bukti kas

keluar untuk pembayaran gaji telah diotorisasi oleh pejabat yang

berwenang. Pejabat yang berhak untuk mengotorisasi bukti

pengeluaran uang yang berkaitan dengan pembayaran gaji adalah

Manajer Keuangan dan Administrasi, karena manajer ini

merupakan koordinator/ kepala pada bagian keuangan dan

akuntansi perusahaan. Berarti telah ada kesesuaian antara teori

dengan praktek.

Perbandingan antara teori tentang sistem otorisasi dengan

praktik pada perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:


98

Tabel 6 Perbandingan Sistem Otorisasi


Teori Praktik Keterangan1) Setiap orang yang

namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (direksi).

2) Setiap perubahan tarif gaji harus didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang (direksi).

3) Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (kepala fungsi personalia).

4) Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (fungsi pencatat waktu).

5) Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan.

6) Daftar gaji harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (kepala fungsi personalia).

7) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (kepala fungsi akuntansi).

1) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji memiliki surat keputusan pengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (direktur utama).

2) Setiap perubahan tarif gaji didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang (direktur utama).

3) Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (fungsi personalia).

4) Kartu absen diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (fungsi pencatat waktu).

5) Perintah lembur diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan.

6) Daftar gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (kepala fungsi personalia yaitu MSDM).

7) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (kepala bagian akuntansi).

1) Sesuai teori

2) Sesuai teori

3) Sesuai teori

4) Sesuai teori

5) Sesuai teori

6) Sesuai teori

7) Sesuai teori


99

c. Prosedur Pencatatan

Perubahan dalam kartu penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan

daftar gaji.

Untuk mengecek ketelitian data yang dicantumkan dalam kartu

penghasilan karyawan, pengendalian intern mewajibkan diadakannya

rekonsiliasi antara perubahan data yang tercantum dalam kartu

penghasilan karyawan dengan daftar gaji.

Bagian PSDM akan membuat catatan penghasilan masing-

masing karyawan setiap bulan, yaitu slip gaji karyawan. Dokumen

yang merupakan sumber informasi data untuk slip gaji karyawan

adalah daftar gaji. Ini berarti bahwa unsur pengendalian intern pada

perusahaan telah diterapkan sesuai teori.

Perbandingan antara teori tentang prosedur pencatatan dengan

praktik pada perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Prosedur Pencatatan


Teori Praktik Keterangan Perubahan dalam kartu penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan

Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan

Sesuai teori


100

d. Praktik yang Sehat

1) Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus

diawasi oleh fungsi pencatat waktu

Berdasarkan jawaban kuesioner, pemasukan kartu jam

hadir ke dalam mesin pencatat waktu tidak diawasi oleh fungsi

pencatat waktu. Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan,

pengawasan terhadap proses absensi karyawan dilakukan oleh

satpam. Sedangkan, bagian yang seharusnya bertanggung jawab

untuk melakukan pengawasan terhadap perekaman jam hadir

karyawan adalah PSDM. Berdasarkan teori, pengawasan

terhadap perekaman jam hadir karyawan oleh fungsi pencatat

waktu dapat menghindari perekaman jam hadir oleh karyawan

yang tidak benar-benar hadir di perusahaan. Oleh karena itu

dapat disimpulkan bahwa belum ada kesesuaian antara teori

dengan praktek.

2) Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian

perhitungannya oleh fungsi pembuat bukti kas keluar sebelum

dilakukan pembayaran

Menurut teori, fungsi pencatat utang harus melakukan

verifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan gaji yang

tercantum dalam daftar gaji yang dibuat oleh bagian gaji sebelum

membuat bukti kas keluar sebagai perintah untuk pembuatan cek

pembayaran gaji.


101

Dari jawaban kuesioner diperoleh informasi bahwa

kebenaran dan ketelitian perhitungan dalam pembuatan daftar

gaji diverifikasi oleh fungsi pembuat bukti kas keluar. Pada PT

(Persero) SUCOFINDO Banjarmasin, bagian utang dan Branch

Manager akan melakukan pengecekan kembali terhadap

ketelitian penghitungan dan pencatatan, kelengkapan dokumen

pendukung, nama karyawan yang tercantum dalam daftar gaji

yang dibuat oleh bagian PSDM. Berarti perusahaan telah

menerapkan pengendalian intern sesuai dengan teori.

3) Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan

kartu penghasilan karyawan

Ketelitian dan keandalan data pajak penghasilan karyawan

yang harus dipotongkan dari gaji karyawan, dan besarnya utang

pajak penghasilan karyawan yang harus disetor oleh perusahaan

dapat diverifikasi dengan melakukan rekonsiliasi perhitungan

pajak penghasilan setiap karyawan dengan kartu penghasilan

karyawan yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan

yang bersangkutan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kuesioner,

penghitungan pajak penghasilan tidak direkonsiliasi dengan kartu

penghasilan karyawan. Pada PT (Persero) SUCOFINDO

Banjarmasin, penghitungan pajak penghasilan karyawan

dilakukan oleh Manajer SDM berdasarkan informasi penghasilan


102

karyawan pada slip gaji karyawan. Manajer SDM akan

melakukan rekonsiliasi penghitungan pajak penghasilan

karyawan dengan slip gaji karyawan. Dari penjelasan di atas,

dapat disimpulkan bahwa penghitungan pajak penghasilan telah

disesuaikan dengan catatan penghasilan karyawan.

4) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi yang

berwenang.

Menurut teori, kartu penghasilan karyawan selain

berfungsi sebagai kartu penghasilan yang diterima karyawan

selama setahun, juga berfungsi sebagai tanda telah diterimanya

gaji oleh karyawan yang berhak. Setelah fungsi pembuat daftar

gaji mengisi data gaji karyawan, kartu penghasilan karyawan

kemudian dikirimkan ke fungsi pembayar gaji untuk dimintakan

tanda tangan karyawan sebagai tanda terima uang gaji. Setelah

ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan, kartu

penghasilan karyawan disimpan kembali oleh fungsi pembuat

daftar gaji ke dalam arsip menurut abjad nama karyawan.

Berdasarkan jawaban kuesioner, catatan penghasilan

karyawan pada PT (Persero) SUCOFINDO disimpan oleh fungsi

yang berwenang. Catatan penghasilan karyawan yang ditemukan

pada perusahaan adalah slip gaji. Catatan ini dibuat oleh bagian

PSDM dengan tujuan agar karyawan dapat melihat dan

mengetahui rincian gaji, potongan atas gaji serta jumlah gaji


103

yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan. Dokumen ini

akan disimpan oleh bagian PSDM sebagai dasar pembuatan

laporan PPH Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh

perusahaan. Berarti temuan lapangan sesuai dengan teori


Perbandingan antara teori tentang praktik yang sehat

dengan praktik pada perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Perbandingan Praktik yang Sehat

Teori Praktik Keterangana. Pemasukan kartu jam hadir

ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu.

b. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi pembuat kas keluar.

c. Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan kartu penghasilan karyawan.

d. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji.

a. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu tidak diawasi oleh fungsi pencatat waktu.

b. Pembuatan daftar gaji diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi pembuat bukti kas keluar.

c. Penghitungan pajak penghasilan karyawan tidak direkonsiliasi dengan kartu penghasilan karyawan.

d. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji.

a. Tidak sesuai teori

b. Sesuai teori

c. Tidak Sesuai teori

d. Sesuai teori



104

B. Pengujian Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern pada Sistem

Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

Untuk menjawab masalah apakah pengendalian intern terhadap sistem

penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin sudah

efektif maka dilakukan pengujian kepatuhan dengan model Stop-Or-Go

Sampling. Model ini digunakan untuk mencegah pengambilan sampel yang

terlalu banyak yaitu dengan menghentikan pengujian sedini mungkin. Selain

itu model ini digunakan oleh peneliti karena peneliti yakin bahwa kesalahan

yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil jika dilihat dari hasil jawaban

kuesioner.

1. Menentukan populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan gaji

karyawan bulan Desember 2008.

2. Menentukan R% dan DUPL

Tingkat keandalan (R%) 95% dan DUPL (tingkat kesalahan yang

dapat diterima) 5%.

3. Menetapkan sampel pertama yang akan diperiksa

Besarnya sampel pertama yang akan diperiksa adalah sebanyak 60

sampel dari 119 anggota populasi yang diambil dari daftar gaji bulan

Desember 2008.


105

Tabel 9 Besarnya Sampel Minimum Untuk Pengujian Pengendalian (Zero Expected Occurance)

Desired Upper Sample Size Based on Confidence Level Precision Limit 90% 95% 97,5%

10% 24 30 37 9 27 34 42 8 30 38 47 7 35 43 53 6 40 50 62 5 48 60 74 4 60 75 93 3 80 100 124 2 120 150 185 1 240 300 370 Perhatian : Jika kepercayaan terhadap pengawasan intern cukup tinggi, umumnya disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95%. Oleh karena itu, dalam hampir semua pengujian pengendalian, besarnya sampel harus tidak boleh kurang dari 60 tanpa penggantian.


4. Menentukan atribut yang akan diperiksa

Atribut yang akan diperiksa adalah kelengkapan dokumen

pendukung penggajian, kelengkapan otorisasi pada dokumen penggajian,

kesesuaian informasi antar dokumen penggajian.

5. Memilih anggota sampel

Pemilihan anggota sampel dilakukan dengan menggunakan

program komputer Microsoft Excel, dengan cara

merumuskan=INT(RAND()*M) dimana M adalah jumlah populasi.


106

Cara menggunakan tabel acak yaitu, (Basalamah, 2003:29) :

a. Pidahkan kursor ke tempat intruksi = INT(RAND()*119) tersebut

berada,

b. Tekan mouse pada Menu Bar Edit atau klik kanan pilih Copy,

c. Pindahkan kursor dengan blok sel-sel yang akan dicopy,

d. Tekan mouse, klik pada Menu Bar Edit atau klik kanan dan pilih

paste.

Penulis memilih nomor urut pada daftar nama karyawan secara

acak kemudian nomor urut yang terpilih selanjutnya akan dilakukan

pemeriksaan. Khusus untuk dokumen kartu absen karyawan, penulis

hanya dapat menguji 60 sampel. Hal ini dikarenakan bagian PSDM

hanya memberikan 60 kartu absen untuk diuji. Sampel yang diuji yaitu

sampel yang memiliki nomor urut yang telah terpilih secara random.

6. Membuat tabel stop-or-go decision

Tabel 10 Tabel stop-or-go decision untuk atribut kelengkapan dokumen pendukung

Langkah ke-

Besarnya sampel kumulatif yang

digunakan



1 60 0 Sumber : PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin


107

Tabel 11 Tabel stop-or-go decision untuk atribut kelengkapan otorisasi pada setiap dokumen Langkah

ke- Besarnya sampel

kumulatif yang

digunakan



Lanjutkan ke langkah berikutnya

jika kesalahan yang terjadi sama

dengan 1 2

60 1.290

0 -

51 -


Tabel 12 Tabel stop-or-go decision untuk atribut kesesuaian informasi antar dokumen penggajian

Langkah ke-

Besarnya sampel kumulatif yang

digunakan



1 60 0 Sumber : PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

7. Memeriksa atribut atas dokumen penggajian

Hasil pemeriksaan atribut atas laporan gaji dan dokumen

pendukung PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

dapat dilihat pada tabel berikut:


108

Tabel 13 Hasil Pemeriksaan Atribut terhadap Sampel Dokumen Penggajian

NO No Sampel Yang Terpilih

Nama Pegawai Atribut

1 2 3 1 67 Sri Hartini √ - √ 2 77 Iyus Darmawan √ - √ 3 45 Ferdiana .I. √ √ √ 4 25 Firhansyah √ - √ 5 61 Sunarli Ardi √ - √ 6 60 Moh. Alif Zen √ - √ 7 84 Suryadi Arpan √ √ √ 8 70 Wahyudi √ - √ 9 113 R.M.Chitam √ - √ 10 3 Ernani Yuniarti √ - √ 11 47 Nurwahyu .B. √ - √ 12 36 Alpiannizar √ - √ 13 91 Lukmanul .H. √ √ √ 14 79 Wahyu Trihandoyo √ - √ 15 85 Dodik Agus √ √ √ 16 92 Zulkurnain √ √ √ 17 7 Ramlan Kamberani √ - √ 18 1 Imam Hidajat √ - √ 19 12 Nanang Artanto √ - √ 20 28 Agus Yani √ - √ 21 34 Dewi Tuhu Rahayu √ √ √ 22 55 Yanuar Yudhi √ - √ 23 73 Bangkit Ginantoro √ - √ 24 27 Kadarisman √ - √ 25 8 Ajir Tarigan Girsang √ - √ 26 80 Rizaludin √ - √ 27 18 Wiyana √ - √ 28 56 Ahmad Djaini √ - √ 29 2 Azhar Lubis √ - √ 30 5 Faulinah √ - √ 31 114 Tapip Ali Sadono √ √ √ 32 41 Gunawan √ - √ 33 106 Iwan Srina Rasepa √ - √ 34 54 Rajuddin Noor √ - √ 35 54 Rajuddin Noor √ - √


109

36 112 A. Romeli Wijaya √ - √ 37 4 Komadun √ - √ 38 31 Ilham √ - √ 39 115 Rachman Senen √ √ √ 40 17 Suhandi √ - √ 41 99 Bahrunsyah √ - √ 42 75 Mahyuni √ - √ 43 26 M. Eko Supriana √ - √ 44 44 Joko Kusdaryanto √ - √ 45 64 Ktut Bagus Satrio √ - √ 46 109 Bahagiani √ - √ 47 72 Limlim Abdul Halim √ - √ 48 17 Suhandi √ - √ 49 98 Didi Mayputra √ √ √ 50 61 Sunarli Ardi √ - √ 51 86 Roy Thery Roring √ - √ 52 41 Gunawan √ - √ 53 74 Hamsi √ - √ 54 18 Wiyana √ - √ 55 116 Julfahriyanto √ - √ 56 20 Deddy Iswandi √ - √ 57 31 Ilham √ - √ 58 6 Adji Supeno √ - √ 59 1 Imam Hidajat √ - √ 60 43 Nanang Wariono √ - √


Keterangan:

Atribut 1 : Kelengkapan dokumen pendukung laporan gaji

Atribut 2 : Kelengkapan otorisasi pada setiap dokumen

Atribut 3 : Kesesuaian informasi antar dokumen penggajian

√ : atribut lengkap

- : atribut tidak lengkap (kesalahan/ penyimpangan)


110

8. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap atribut

Evaluasi terhadap hasil pemeriksaan 60 anggota sampel akan

dilakukan untuk masing- masing atribut, sebagai berikut:

a. Atribut 1 ( kelengkapan dokumen pendukung)

Dari 60 sampel yang diperiksa, tidak ditemukan adanya

kesalahan/ penyimpangan maka pengambilan sampel dihentikan.

Besarnya confidence level factor pada R%= 95 dan tingkat kesalahan

0 adalah 3, maka Achieved Upper Precision Limit (AUPL) dapat

dihitung sebagai berikut:

AUPL=

Confidence level factor at desired reliabilityfor occurance observed

Sample size

3 60

= 5%

Dari hasil penghitungan di atas dapat disimpulkan bahwa

unsur pengendalian intern yang diperiksa adalah efektif, karena

besarnya AUPL sama dengan DUPL, yaitu 5%

b. Atribut 2 ( kelengkapan otorisasi)

1) Langkah 1

Dari seluruh dokumen yang diperiksa, ditemukan

penyimpangan pada kartu absen karyawan. Dari 60 kartu absen

karyawan yang diperiksa ditemukan 9 dokumen yang dilengkapi

otorisasi dari bagian PSDM. Langkah berikutnya yaitu

menentukan AUPL dengan terlebih dahulu menentukan besarnya


111

confidence level factor. Confidence level factor dapat dicari

dengan menggunakan tabel attribute sampling table for

determining stop-or-go sampling sizes and upper precision limit

population occurance rate based on sample results (tabel 4).

Besarnya confidence level factor dengan tingkat keandalan 95%

dan tingkat kesalahan 51 adalah 64,5. Maka besarnya AUPL

dapat dihitung sebagai berikut:

AUPL =


Sample Size

= 64.5

60

= 107,5 %

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa AUPL

melebihi DUPL yang ditetapkan sebesar 5%. Oleh karena

AUPL>DUPL, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya yaitu

memperbesar ukuran sampel yang diperiksa dengan menentukan

jumlah sampel kumulatif. Besarnya jumlah sampel kumulatif

dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Sample size =



= 64.55%

= 1.290


112

2) Langkah 2

Dari hasil perhitungan sampel kumulatif, total jumlah

sampel yang diperiksa adalah sebesar 1.290 sampel. Namun,

karena dokumen yang dapat diperiksa hanya dibatasi sebesar 60

dari 119 anggota populasi, maka pengambilan sampel tambahan

yang seharusnya masih dapat dilakukan terhadap 119 anggota

populasi tidak dapat dilaksanakan dan kemudian penulis

menggunakan metode fixed-sample size attribute sampling

sebagai alternatif. Namun, dikarenakan keterbatasan waktu dan

data yang diperoleh dari perusahaan, metode ini tidak dapat

dilaksanakan dan penulis dapat berpendapat bahwa unsur

pengendalian intern yang diperiksa adalah tidak efektif.

c. Atribut 3 (kesesuaian informasi antar dokumen)

Dari 60 sampel yang diperiksa, tidak ditemukan adanya

kesalahan/ penyimpangan maka pengambilan sampel dihentikan.

Besarnya confidence level factor pada R%= 95 dan tingkat kesalahan

0 adalah 3, maka Achieved Upper Precision Limit (AUPL) dapat

dihitung sebagai berikut:

AUPL=

Confidence level factor at desired reliabilityfor occurance observed

Sample size

3 60

= 5%


113

Dari hasil penghitungan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur

pengendalian intern yang diperiksa adalah efektif, karena besarnya AUPL

sama dengan DUPL, yaitu 5%

C. Pembahasan

1. Evaluasi Pengendalian Intern Penggajian yang diterapkan pada PT

(Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin.

Analisis perbandingan antara praktek dengan teori untuk

mengetahui apakah pengendalian intern yang dilaksanakan pada sistem

penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Banjarmasin telah dilaksanakan

sesuai dengan teori. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner, sebagian besar

unsur pengendalian intern telah dilaksanakan dalam sistem penggajian PT

(Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin. Namun, ada

beberapa unsur pengendalian intern yang tidak sesuai dengan teori, yaitu:

a. Fungsi pencatat waktu hadir tidak terpisah dari fungsi operasi.

Bagian PSDM yang berperan sebagai fungsi pencatat waktu

hadir karyawan juga merupakan bagian operasional perusahaan. Hal

ini menunjukkan belum adanya pemisahan fungsi secara tegas dalam

struktur organisasi perusahaan.

b. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu tidak


Pengawasan terhadap pencatatan waktu hadir (absensi)

karyawan yang seharusnya merupakan tanggung jawab bagian PSDM


114

sebagai fungsi pencatat waktu dilakukan oleh satpam. Meskipun

unsur pengendalian intern penggajian tersebut tidak sesuai dengan

teori, tetapi pengawasan terhadap absensi karyawan masih tetap

dilakukan sehingga data jam hadir karyawan masih dapat diandalkan.

c. Penghitungan Pajak Penghasilan karyawan tidak direkonsiliasi

dengan kartu penghasilan karyawan.

Penghitungan Pajak Penghasilan karyawan tidak direkonsiliasi

dengan kartu penghasilan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa

unsur pengendalian intern penggajian tersebut tidak sesuai dengan

teori. Meskipun demikian, ketelitian dan keandalan data pajak

penghasilan karyawan masih dapat diandalkan karena penghitungan

pajak penghasilan telah direkonsiliasi dengan slip gaji karyawan yang

merupakan catatan penghasilan karyawan.

2. Efektivitas pengendalian intern penggajian yang diterapkan pada PT

(Persero) SUCOFINDO

Pengujian kepatuhan dilakukan dengan menggunakan model Stop-

or- go sampling. Jumlah sampel yang diambil berdasarkan jumlah sampel

minimum adalah sebanyak 60. Atribut yang akan diteliti dalam

pengendalian intern penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang

Madya Banjarmasin, yaitu kelengkapan dokumen pendukung penggajian,

kelengkapan otorisasi pada dokumen penggajian, kesesuaian informasi

antar dokumen penggajian. Hasil pemeriksaan terhadap masing- masing

atribut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


115

Tabel 14 Ringkasan Hasil Pengujian Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern Penggajian PT (Persero) SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

No Atribut Jumlah sampel

DUPL CL/R%

Jumlah Kesalahan

AUPL Kesimpulan

1 Kelengkapan dokumen pendukung

60 5% 95% 0 5% Efektif

2 Otorisasi dari pejabat yang berwenang

60 5% 95% 51 107.5% Tidak efektif

3 Kesesuaian informasi antar dokumen

60 5% 95% 0 5% Efektif


Dari tabel di atas dapat dilihat hasil pengujian kepatuhan terhadap

pengendalian intern penggajian untuk masing- masing atribut adalah

sebagai berikut:

a. Kelengkapan dokumen pendukung penggajian

Untuk atribut kelengkapan dokumen pendukung, besarnya

R% = 95%, DUPL = 5%, jumlah sampel sebanyak 60 dan tingkat

kesalahan adalah 0, maka AUPL adalah 5% sehingga AUPL=

DUPL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian

intern untuk kelengkapan dokumen pendukung dokumen adalah

efektif.

b. Kelengkapan otorisasi pada setiap dokumen penggajian

Hasil pemeriksaan terhadap otorisasi pada dokumen

penggajian ditemukan 51 kartu absen yang tidak diotorisasi oleh

pejabat yang berwenang, berarti jumlah kesalahan yaitu sebesar 51,


116

sehingga hasil perhitungan untuk AUPL adalah sebesar 107.5% lebih

besar dari DUPL. Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa

AUPL melebihi DUPL yang ditetapkan sebesar 5%. Oleh karena

AUPL>DUPL, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya yaitu

memperbesar ukuran sampel yang diperiksa dengan menentukan

jumlah sampel kumulatif. Besarnya jumlah sampel kumulatif adalah

1.290 sampel. Namun, dikarenakan dokumen yang dapat diperiksa

hanya dibatasi sebesar 60 dari 119 anggota populasi, maka

pengambilan sampel tambahan yang seharusnya masih dapat

dilakukan terhadap 119 anggota populasi tidak dapat dilaksanakan

dan kemudian penulis menggunakan metode fixed-sample size

attribute sampling sebagai alternatif ke dua. Namun, dikarenakan

keterbatasan waktu dan data yang diperoleh dari perusahaan, metode

ini tidak dapat dilaksanakan dan penulis dapat berpendapat bahwa

unsur pengendalian intern yang diperiksa adalah tidak efektif.

c. Kesesuaian informasi antar dokumen penggajian

Untuk atribut terakhir yang diperiksa, tidak ditemukan adanya

kesalahan atau tingkat kesalahan adalah 0, maka besarnya AUPL

adalah 5% sehingga AUPL= DUPL. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pengendalian intern tersebut sudah efektif.


117

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengendalian Intern pada Sistem Penggajian PT (Persero)

SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin sudah dilaksanakan

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner mengenai

pengendalian intern pada PT (Persero) SUCOFINDO. Sebagian besar

jawaban kuesioner adalah “Ya”. Namun jawaban “Tidak”

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori mengenai

pengendalian intern penggajian dengan praktek, yaitu:

a. Fungsi pencatat waktu hadir tidak terpisah dari fungsi operasi.

Bagian PSDM yang berperan sebagai fungsi pencatat waktu

hadir karyawan juga merupakan bagian operasional perusahaan.

Hal ini menunjukkan kelemahan pada pengendalian intern

penggajian karena belum ada pemisahan fungsi secara tegas dalam

struktur organisasi perusahaan. Perangkapan tugas tersebut dapat

menimbulkan kecurangan dan kekeliruan dalam pencatatan waktu

hadir karyawan.

b. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu tidak


Pengawasan terhadap pencatatan waktu hadir (absensi)

karyawan yang seharusnya merupakan tanggung jawab bagian

PSDM sebagai fungsi pencatat waktu dilakukan oleh satpam.


118

Meskipun unsur pengendalian intern penggajian tersebut tidak

sesuai dengan teori, tetapi pengawasan terhadap absensi karyawan

masih tetap dilakukan oleh satpam sehingga data jam hadir

karyawan masih dapat diandalkan.

c. Penghitungan Pajak Penghasilan karyawan tidak direkonsiliasi

dengan kartu penghasilan karyawan.

Penghitungan Pajak Penghasilan karyawan tidak

direkonsiliasi dengan kartu penghasilan karyawan. Hal ini

menunjukkan bahwa unsur pengendalian intern penggajian

tersebut tidak sesuai dengan teori. Meskipun demikian, ketelitian

dan keandalan data pajak penghasilan karyawan masih dapat

diandalkan karena penghitungan pajak penghasilan telah

direkonsiliasi dengan slip gaji karyawan yang merupakan catatan

penghasilan karyawan.

2. Efektivitas Pengendalian Intern Penggajian PT (Persero)

SUCOFINDO Cabang Madya Banjarmasin

Untuk atribut kelengkapan dokumen pendukung dan kesesuaian

informasi antar dokumen, besarnya R% = 95%, DUPL = 5%, jumlah

sampel sebanyak 60 dan tingkat kesalahan adalah 0, maka AUPL

adalah 5% sehingga AUPL=DUPL. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pengendalian intern untuk atribut kelengkapan

dokumen pendukung dan kesesuaian informasi antar dokumen adalah

efektif. Sedangkan untuk atribut kelengkapan otorisasi pejabat


119

berwenang ditemukan 51 kesalahan, sehingga hasil perhitungan untuk

AUPL sebesar 107.5% melebihi DUPL maka penulis menambah

jumlah sampel menjadi sebesar 1.290 sampel. Namun, dikarenakan

keterbatasan waktu dan data yang diperoleh dari perusahaan, maka

penulis tidak dapat melanjutkan pengujian dan berpendapat bahwa

atribut kelengkapan otorisasi tidak efektif.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Ada beberapa kekurangan yang ditemui pada kuesioner yang

disebarkan, yaitu:

a. Ada satu unsur pengendalian intern penggajian yang tidak

dicantumkan, yaitu mutu karyawan.

b. Pertanyaan-pertanyaan pada unsur prosedur pencatatan dan

praktik yang sehat masih kurang mewakili karena masih terpaku

dengan contoh kuesioner pengendalian intern penggajian pada

teori.

2. Penulis hanya dapat menguji 60 sampel kartu absen yang telah terpilih

secara random.


120

C. Saran

Dari hasil pembahasan serta kesimpulan diatas dapat diberikan saran

sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

a. Sebaiknya ada bagian khusus yang menangani pencatatan waktu

hadir karyawan, untuk menghindari perangkapan tugas yang

dilakukan oleh bagian PSDM.

b. Sebaiknya kartu absen karyawan perusahaan diotorisasi oleh pihak

yang berwenang supaya sah sebagai dasar penghitungan gaji

karyawan dan sebagai kontrol terhadap kinerja karyawan.

2. Bagi peneliti berikutnya

a. Peneliti berikutnya diharapkan untuk menambahkan unsur mutu

karyawan pada unsur pengendalian intern penggajian dalam

penelitiannya.

b. Peneliti berikutnya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan pada

kuesioner pengendalian intern penggajian berdasarkan pemahaman

terhadap unsur pengendalian intern penggajian dan disesuaikan

dengan temuan lapangan. Ada beberapa pertanyaan yang masih

dapat ditambahkan pada unsur prosedur pencatatan dan praktik

yang sehat.


DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Lidya & Robertha Titik. (2003, April). Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Guna Mendukung Ketepatan Hasil Penghitungan Gaji dan Upah. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol.2 No.2. Hal 51-67

Arens, A Alvin, dkk. 2006. Auditing dan Pelayanan Verifikasi (diterjemahkan

oleh Ford Lumban Gaol). Ed 9. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.

Basamalah, Anies SM. 2003. Audit Sampling dengan Statistik. Ed 2. Depok:

Usaha Kami Chusing, Barry E. 1995. Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan

(diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih). Ed 3. Jakarta: Erlangga. Halim, Abdul. 2004. Auditing dan Sistem Informasi. Yogyakarta: Akademi

Manajemen Perusahaan YKPN. Jusup, Haryono. 2001. Auditing (Pengauditan). Yogyakarta: Bagian Penerbitan

STIE YKPN. Mulyadi. 1992. Pemeriksaan Akuntan. Ed 4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE

YKPN. -------. 2002. Auditing. Buku 1. Ed 3. Jakarta: Salemba Empat. -------. 2001. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN. Munawir, S. 2002. Auditing Modern. Buku 1. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Nugroho, Heri Agustinus. 2002. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap

Pembelian Secara Kredit Bahan Baku. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma


LAMPIRAN



KUESIONER PENGENDALIAN INTERN PENGGAJIAN

NO PERTANYAAN YA TIDAK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

STRUKTUR ORGANISASI YANG

MEMISAHKAN TANGGUNG JAWAB

Apakah fungsi pembuatan daftar gaji terpisah dari

fungsi pembayaran gaji?

Apakah fungsi pencatatan waktu hadir terpisah

dari fungsi operasi?

SISTEM OTORISASI DAN PROSEDUR

PENCATATAN

Apakah setiap orang yang namanya tercantum

dalam daftar gaji memiliki surat keputusan

pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang?

Apakah setiap perubahan gaji karyawan

didasarkan pada surat keputusan pejabat yang

berwenang?

Apakah setiap potongan atas gaji karyawan selain

dari pajak penghasilan karyawan diotorisasi oleh

pejabat yang berwenang?

Apakah kartu jam hadir diotorisasi oleh pejabat

yang berwenang?

√ √ √ √ √

√


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Apakah perintah lembur diotorisasi oleh kepala

departemen karyawan yang bersangkutan?

Apakah daftar gaji diotorisasi oleh pejabat yang

berwenang?

Apakah bukti kas keluar untuk pembayaran gaji

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang?

Apakah perubahan dalam catatan penghasilan

karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji

karyawan?

PRAKTIK YANG SEHAT

Apakah pemasukan kartu jam hadir ke dalam

mesin pencatat waktu diawasi oleh fungsi

pencatat waktu?

Apakah kebenaran dan ketelitian perhitungan

dalam pembuatan daftar gaji diverifikasi

kebenarannya oleh fungsi pembuat kas keluar?

Apakah penghitungan pajak penghasilan

karyawan direkonsiliasi dengan kartu penghasilan

karyawan?

Apakah catatan penghasilan karyawan disimpan

oleh fungsi yang berwenang?

√ √ √ √

√ √

√ √


Documents

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI mau menjadi pendengar, penasehat, dan memberikan masukan dan tips saat penulis menemukan kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini. k. Kakakku