Disampaikan pada :The Indonesian Forum Seri 6623 September 2020

Anggota KPU RII Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Pilkada Serentak DenganProtokol Kesehatan Ketat dan Pentingnya PencegahanKerumunan Massa

3

3Jadwal Lanjutan Tahapan Pemilihan

COKLIT15 Juli-13 Agst 2020

Pengadaan Logistik 7 Agst – 20 Nov 2020

Agustus September Oktober November Desember

PendaftaranPaslon

4-6 Sept 2020Penetapan Paslon

23 Sept 2020

Sengketa TUN Pemilihan 23 Sept – 9 Nov 2020

Kampanye26 Sept – 5 Des 2020 (71 hari)

Produksi & Distribusi Logistik 24 Sept – 8 Des 2020

Pengumuman DPT oleh PPS 28 Okt – 6 Des 2020

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

9 – 26 Des 2020

SENGKETA

Mengikuti Jadwal MK

Sumber : PKPU No 5 Tahun 2020

PENETAPAN CALON TERPILIH

Paling Lama 5 Hari Pasca Putusan MK

PEMUNGUTAN SUARA

9 Des 2020

Masa Kerja KPPS

24 November – 23 Desember 2020

Pengundian &PengumumanNomor Urut24 Sept 2020

4

1. Menerapkan Protokolkesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2. Memperhatikan kesehatandan keselamatan penyelenggara

Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan

Pemilihan

Prinsip Pelaksanaan Pemilihan di Era Pandemi COVID-19

Dasar Hukum Pemilihan Serentakdalam kondisi bencana non alam COVID-19 :

1. UU No 1 Tahun 2015 j.o UU No. 10 Tahun 20162. UU No. 6 Tahun 20203. PKPU No. 6 Tahun 2020 j.o PKPU No. 10 Tahun 2020 &

rancangan revisi perubahannya

Pemilihan Serentak Di Era PandemiCOVID-19 Dilaksanakan dengan :

Dasar Hukum Lain Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan• UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Pasal 14)• UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan (Pasal 93)• Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan

penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID

• Instruksi Mendagri No 4 Tahun 2020 terkait Pedoman Teknis Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Terkait penerapandisiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 di daerah

• Maklumat Kapolri 21 September 2020 Terkait Kepatuhan TerhadapProtokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020

• Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

5Evaluasi Terkait Penerapan Protokol Kesehatan Hingga TahapanPendaftaran Bakal Paslon

Kompas, 6 September 2020

Pengabaian terhadap protokol kesehatan yang terjadi :• Positif saat mendaftar• Tidak melampirkan hasil swab test saat mendaftar• Tidak ada jaga jarak• Terjadi kerumunan massa• Pendukung tidak memakai masker• Terdapat 60 paslon positif COVID-19 dari 21 provinsi• Penyelenggara pemilihan turut terkena kasus positif COVID-19

Isu yang muncul :• Pemilihan Kepala Daerah memunculkan klaster baru• Kerumunan massa pada tahapan kampanye sulit dihindarkan• Tidak ada tindakan dari aparat keamanan dan penyelenggara pemilihan• Kampanye hanya dilakukan via media daring dan media sosial• Penundaan pemilihan kepala daerah 2020 di tengah pandemi

6

Tantangan Terkait Protokol Kesehatan Pada TahapanPemilihan Selanjutnya

Masyarakat khawatir terpaparvirus COVID-19 sehinggaenggan datang ke TPS saathari-H (9 Desember 2020)

Ketaatan terhadap pelaksanaanprotokol Kesehatan di setiaptahapan penyelenggaraanpemilihan terutama kampanye

Mencegah kerumunan massadi daerah penyelenggarapemilihan sekaligus menerapkansanksi sesuai peraturanperundangan yang berlaku

Pandemi COVID-19 belumkunjung menunjukkan trenpenurunan per September 2020 di berbagai daerah di Indonesia

7

Rekomendasi yang didapat dari stakeholder terkait

Kemendagri1. Protokol kesehatan harus ditegakkan dari

aturan-aturan yang ada2. Harus ada narasi tunggal untuk tidak

memilih paslon yang tidak menaatiprotokol kesehatan COVID-19

3. Sebanyak 9 provinsi, 158 kabupaten dan 34 kota yang menyelenggarakan pemilihantelah menetapkan Perkada PeningkatanDisiplin dan Penegakan Hukum ProtokolKesehatan di daerah Per 14 Sept 2020

4. Pilkada menjadi ajang adu gagasan calonuntuk dapat memilih pemimpin yang mampu menangani problem pandemi dan dampak sosial ekonominya di daerahmasing-masing sekaligus menjadimomentum bagi masyarakat menjadi agenperlawanan terhadap COVID-19

Kepolisian RI1. Polri akan melakukan langkah preventif maupun represif jika terdapat

pelanggaran aturan terkait protokol kesehatan dalam pilkada 20202. Polri dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan dari

Bawaslu disertai bukti pendukung atau setelah melalui proses teguranoleh Bawaslu namun tidak diindahkan.

3. Polri mengeluarkan maklumat Kapolri per tanggal 21 September 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam PelaksanaanPemilihan Tahun 2020

Satgas COVID 19Satgas COVID telah memetakan status zonasi risiko pada 309 kab/kota yang menyelenggarakan pemilihan dan akan menginformasikan update-nyakepada penyelenggara dengan 5 klasifikasi : risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, tidak ada kasus baru, tidak terdampak

Paska kegiatan webinar KPU RI - Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan pada Tahapan Pencalonan(15 September 2020)

Bawaslu RIBawaslu RI akan menindaklanjuti laporan kepada KPU RI sesuaikewenangannya & mengawasi serta mengkaji hasil temuan dan laporan

8

Kesimpulan Rapat Kerja/Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI

1. Komisi II DPR RI Bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwapelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19

Bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP (21 September 2020)

2. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan terjadinya pelanggaran protokol Kesehatan COVID-19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk merevisi PKPU No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU No.6 Tahun 2020 yang khususnya ditekankan pada pengaturan antara lain

a. Melarang pertemuan melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dllb. Mendorong terjadinya kampanye melalui media daringc. Mewajibkan penggunaan masker, handsanitizer, sabun dan alat pelindung kesehatan sebagai media kampanyed. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakue. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap COVID-19f. Pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap

3. Komisi II DPR meminta agar Pokja yang dibentuk antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satgas COVID 19, Kejaksaan RI dan Polri diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran seperti tahapanpenetapan pasangan calon; tahapan penyelesaian sengketa calon; tahapan pengundian nomor urut; tahapankampanye; tahapan pemungutan dan penghitungan suara; tahapan penyelesaian sengketa hasil

9

Undang-Undang Terkait

UU No 6 Tahun 2018Pasal 93 “Setiap orang yang tidakmematuhi penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) dan/ataumenghalang-halangipenyelenggaraan KekarantinaanKesehatan sehinggamenyebabkan KedaruratanKesehatan Masyarakat dipidanadengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ataupidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus jutarupiah)”

Sumber : Materi Presentasi Kombes Agus Hermawan “Upaya Polri Dalam Penegakan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Pada PemilihanTahun 2020” disampaikan 15 September 2020 dalam Webinar KPU RI

10

• KPU RI gencar dan proaktif melakukan sosialisasi untuk meyakinkan bahwa pilkada 2020

demokratis, sehat dan aman dengan mengedepankan protokol kesehatan dan

mengoptimalkan metode pelaksanaan daring hingga melalui media sosial untuk kampanye

hingga hari pemilihan untuk menghindari pertemuan tatap muka

• KPU RI mendengar masukan dari berbagai pihak terkait evaluasi tahapan pilkada untuk

mendapatkan solusi dan mencegah terulangnya pelanggaran terkait protokol kesehatan

dalam tahapan pilkada lanjutan.

• KPU RI bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Bawaslu RI, Kemendagri dan

TNI/Polri sepanjang kegiatan pemilihan 2020 di 9 provinsi dan 270 kabupaten/kota dan

Satgas COVID-19 terkait pemberian rekomendasi kegiatan dalam tahapan pemilihan

• KPU menyusun PKPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan pada Masa Pandemi COVID-

19 antara lain PKPU No. 6 Tahun 2020 dan PKPU No. 10 Tahun 2020 serta revisi

perubahannya dan juga perubahan PKPU No. 4 Tahun 2017 yang mengatur larangan dan

sanksi terkait pelangggaran-pelanggaran kampanye

Upaya KPU Terkait Persiapan dan Protokol Kesehatan

Pada Tahapan Pemilihan 2020

Terima kasih