PETUNJUK TEKNIS - Jakarta Teknis...2020/03/09 · E. PENGERTIAN DAN ISTILAH Dalam petunjuk teknis ini akan dijumpai istilah-istilah yang memiliki pengertian sebagai berikut: 1. Verifikasi

PETUNJUK TEKNIS

PRA MUSYAWARAH KELURAHAN DAN MUSYAWARAH KELURAHAN

TENTANG VERIFIKASI DATA HASIL PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU DI

PROVINSI DKI JAKARTA

2

KATA PENGANTAR

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal sinkronisasi dan integrase pelayanan kesejahteraan keluarga yang diawali dengan pendataan keluarga Jakarta. Sejalan dengan rencana tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2019 tentang “Sinkronisasi dan Integrasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu”. Berdasarkan Instruksi Gubernur tersebut, seluruh Program PD/UKPD terkait dengan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui Tim Penggerak PKK, serta dilakukan Pendataan Keluarga Satu Pintu oleh Kader Dasa Wisma

PKK di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi mendapatkan mandat untuk melakukan Pendataan Terpadu Satu Pintu berbasis teknologi informasi. Saat ini, implementasi mandat dimaksud dilakukan melalui aplikasi yang diberi nama Carik Jakarta, yang telah berjalan sejak minggu keempat bulan November 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Dalam rangka optimalisasi cakupan pendataan dan verifikasi hasil pendataan keluarga satu pintu, diperlukan upaya terstruktur dan terukur oleh semua unsur di semua jenjang Pemerintahan, yang operasionalisasinya berada pada lini paling depan yakni Kelurahan. Upaya dimaksud dituangkan dalam Surat Edaran Sekda Nomor 16/SE/2020 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan terkait Verifikasi Data Hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pokok pelaksanaan kegiatan Optimalisasi dimaksud meliputi 1). Pra Musyawarah Kelurahan, 2) Penelusuran Data Sasaran hasil Pra Musyawarah Kelurahan di lapangan, dan 3) Musyawarah Kelurahan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menerbitkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan untuk Verifikasi Data Sasaran dan Hasil Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu di Provinsi DKI Jakarta.

Semoga Juknis Pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran Data di lapangan dan Musyawarah Kelurahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kami menyadari bahwa Juknis ini belum sempurna, oleh karenanya kami harapkan saran dan masukan untuk perbaikannya.

Jakarta, 9 Maret 2020

Kepala Dinas PPAPP

Tuty Kusumawati

NIP 196304291986032003

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... 2

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 4

A. LATAR BELAKANG ............................................................................. 4

B. TUJUAN UMUM .................................................................................. 5

C. TUJUAN KHUSUS ............................................................................... 5

D. RUANG LINGKUP ............................................................................... 5

E. PENGERTIAN DAN ISTILAH ............................................................... 5

BAB II. TAHAPAN PELAKSANAAN ............................................................................. 8

A. TAHAP PRA MUSYAWARAH KELURAHAN ....................................... 8

B. TAHAP PENELUSURAN DATA SASARAN ....................................... 11

C. TAHAP MUSYAWARAH KELURAHAN ............................................. 14

BAB III PERAN PARA PIHAK YANG TERLIBAT ....................................................... 17

A. Unsur Walikota / Kabupaten .............................................................. 17

B. Unsur Dinas PPAPP .......................................................................... 17

C. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP)

Provinsi DKI Jakarta .......................................................................... 18

D. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi

DKI Jakarta ........................................................................................ 19

E. Unsur Biro Pemerintahan ................................................................... 19

F. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial ....................................................... 19

G. Unsur Kecamatan .............................................................................. 19

H. Unsur Kelurahan ................................................................................ 20

I. Unsur RT/RW .................................................................................... 21

J. Unsur TP-PKK ................................................................................... 21

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 23

Lampiran 1.Berita acara Hasil Pra Musyawarah Kelurahan ........................ 24

Lampiran 2.Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan .............................. 26

Lampiran 3.Sistem Desk Audit Terhadap Data Adminduk yang Belum

Terdapat Dalam Carik Jakarta ........................................................... 28

4

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan keluarga kepada

masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan integrasi pendataan

keluarga yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, yang dituangkan dalam

Instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2019 tentang “Sinkronisasi dan Integrasi

Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu”. Ingub tersebut mengamanatkan

bahwa seluruh Program PD/UKPD terkait dengan Kesejahteraan Keluarga

dilaksanakan melalui Tim Penggerak PKK, serta untuk mewujudkan Sinkronisasi dan

Integrasi Kegiatan Kesejahteraan Keluarga maka PD/UKPD hendaknya memanfaatkan

Data Satu Pintu dari Data Keluarga/Dasa Wisma PKK yang dihasilkan melalui

Pendataan Keluarga Satu Pintu.

Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu diselenggarakan secara komprehensif

menjangkau seluruh wisma (bangunan hunian), keluarga dan individu yang tinggal dan

menetap di Provinsi DKI Jakarta. Pendataan ini dilakukan oleh kelompok paling depan

dari Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yakni kader Dasa

Wisma. Setiap kader Dasa Wisma idealnya mengelola pendataan 10-20 kepala

keluarga yang berada di sekitar tempat tinggalnya, namun ketersedian kader Dasa

Wisma saat ini baru mencapai 70.902 orang, atau sebesar 73.5 % dari total 30.742 RT

dan 86,3 % dari 2.744 RW yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu jika dilihat dari

rasio kader per kepala keluarga yang ada yakni sebesar 3.543.305 Keluarga, seorang

kader Dasa Wisma masih menjangkau sekitar 56 kepala keluarga.

Dalam melaksanakan pendataan keluarga, kader Dasa Wisma difasilitasi

dengan aplikasi berbasis android yang diberi nama Carik Jakarta, yang bertujuan

untuk mempermudah pelaksanaan pendataan. Pengembangan aplikasi Carik Jakarta

dilaksanakan secara kolaborasi antara Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan

UPT Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Adapun proses pendataan

dilakukan sejak minggu ke empat bulan November 2019 dan akan berakhir pada

tanggal 31 Maret 2020.

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dan akurat, maka sesuai dengan

Surat Edaran Sekda Nomor 16/SE/2020 tentang Pelaksanaan Musyawarah

Kelurahan terkait Verifikasi Data Hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu di Wilayah

Provinsi DKI Jakarta, masing-masing kelurahan dimintakan untuk melakukan beberapa

tahapan kegiatan mulai dari Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran lapangan hasil

Pra Musyawarah Kelurahan, dan puncaknya adalah kegiatan Musyawarah Kelurahan.

Pada kegiatan Pra Musyawarah Kelurahan, perlu dilakukan Desk Audit (klarifikasi

data) dengan cara memeriksa data Sasaran Pendataan Keluarga Satu Pintu yang

berasal dari data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI

Jakarta, yakni dibandingkan dengan kondisi lapangan yang diketahui. Hasil Pra

Musyawarah Kelurahan dimaksud dijadikan sasaran untuk dilakukan penelusuran di

lapangan. Hasil penelusuran dan pendataan keluarga satu pintu tersebut, selanjutnya

dibahas, diverifikasi, dan ditetapkan pada forum Musyawarah Kelurahan.

5

B. TUJUAN UMUM

Memverifikasi sasaran yang berasal dari Adminduk dan data hasil pendataan

keluarga terpadu satu pintu yang telah dikerjakan oleh kader Dasa Wisma di setiap

wilayah, melalui proses Desk Audit, penelusuran lapangan dan verifikasi data hasil

Pendataan Keluarga Satu Pintu.

C. TUJUAN KHUSUS

1. Terlaksananya Desk Audit sasaran pendataan yang berasal dari data

Adminduk melalui pemeriksaan oleh kader Dasa Wisma Bersama-sama

dengan Ketua RT, Ketua RW, Sekel, Lurah, TP-PKK, Unsur DPPAPP dan

Unsur Dinas Dukcapil.

2. Terlaksananya penelusuran lapangan terhadap data Adminduk, khususnya

keluarga yang Ada, Dikenali, dan Belum Didata serta Belum Diketahui/

Tidak Dikenali.

3. Terverifikasinya data hasil pendataan keluarga terpadu satu pintu yang telah

dikerjakan oleh kader Dasa Wisma;

4. Tesedianya laporan hasil musyawarah kelurahan dalam bentuk berita acara

yang menyebutkan data real di lapangan yang meliputi :

a. Jumlah RT di lapangan;

b. Jumlah RW di lapangan;

c. Jumlah Bangunan hunian di lapangan yang dirinci per-RT dan per-RW

berserta status pendataannya;

d. Jumlah keluarga yang ada di lapangan yang dirinci per-RT dan per-RW

berserta status pendataannya;

e. Jumlah anggota keluarga di lapangan yang dirinci per-RT dan per-RW

berserta status pendataannya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Tahap Pra Musyawarah Kelurahan;

2. Tahap Penelusuran Data Sasaran;

3. Tahap Musyawarah Kelurahan.

E. PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam petunjuk teknis ini akan dijumpai istilah-istilah yang memiliki pengertian

sebagai berikut:

1. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan tentang kebenaran dan konsistensi

data hasil pendataan keluarga satu pintu oleh Kader Dasa Wisma dengan

menggunakan Aplikasi Carik Jakarta, yang hasilnya ditetapkan pada forum

Musyawawah Kelurahan;

6

2. Penelusuran Data Sasaran adalah kegiatan mendatangi Rumah dari nama

dan alamat keluarga yang ada pada Adminduk yang telah dilakukan Desk Audit

para forum Pra Musyawarah Kelurahan yang diklasifikasi sebagai keluarga

yang Ada, Dikenali, dan Belum Didata serta Belum Diketahui/ Tidak

Dikenali.

3. Desk Audit (Klarifikasi) adalah kegiatan pemeriksaan nama dan alamat

keluarga yang ada pada Adminduk oleh kader Dasa Wisma Bersama-sama

dengan Ketua RT, Ketua RW, Sekel, Lurah, TP-PKK, Unsur DPPAPP dan

Unsur Dinas Dukcapil dengan kategorisasi: 1)Status Tidak ada, Pindah,

2)Tidak Ada, Meninggal, 3)Tidak Ada, Sekolah/ Kerja di Luar Kota, dll,

4)Ada, Dikenali, dan Belum Didata, 5)Belum Diketahui/ Tidak Dikenali.

1) Status Tidak ada, Pindah yaitu jika suatu keluarga atau individu di wilayah

tertentu sudah tidak lagi berdomisili di DKI Jakarta selama lebih dari 6

bulan yang terhitung sejak pendataan keluarga satu pintu dilakukan. Yang

termasuk dalam kriteria ini antara lain:

a. Pindah Dalam DKI, artinya keluarga/individu pindah domisili yang

masih berada wilayah di DKI Jakarta, namun masih terdaftar di wilayah

DKI Jakarta asal/tidak mengganti data keluarga/individu semula;

b. Pindah Luar DKI, artinya keluarga/individu pindah ke wilayah selain

DKI Jakarta, namun masih terdaftar di wilayah DKI Jakarta/tidak

mengganti data keluarga/individu semula;

c. Tinggal di Luar Negeri, artinya keluarga/individu tersebut sudah

menetap di luar negeri selama lebih dari 6 bulan yang terhitung sejak

pendataan keluarga satu pintu dilakukan dan sudah mengganti data

keluarga/individu sewaktu berdomisili di DKI Jakarta;

d. Tinggal di Luar Kota, artinya keluarga/individu tersebut sudah

menetap di wilayah selain DKI Jakarta selama lebih dari 6 bulan yang

terhitung sejak pendataan keluarga satu pintu dilakukan dan sudah

mengganti data keluarga/individu sewaktu berdomisili di DKI Jakarta;

e. Tidak Tinggal > 6 bulan, artinya keluarga/individu sudah tidak berada

di tempat pendataan lebih dari 6 bulan, contohnya: tahanan di

Lapas/Rutan, siswa/i di pesantren.

2) Tidak Ada, Meninggal, Jika individu tersebut telah meninggal dunia dan

dapat dibuktikan dengan adanya Akte Kematian yang sah secara hukum

oleh keluarga yang bersangkutan yang masih hidup.

3) Tidak Ada, Sekolah/ Kerja di Luar Kota, dll, Jika individu tersebut

terdaftar di DKI Jakarta, namun tidak dapat ditemukan saat pendataan

keluarga satu pintu dilakukan oleh karena sekolah/kuliah maupun kerja di

wilayah selain DKI Jakarta selama lebih dari 6 bulan, contohnya:

7

a. Siswa/i yang mengikuti pendidikan di luar kota dan tinggal di

kos/asrama, namun berkunjung ke DKI Jakarta pada waktu tertentu

dalam durasi yang singkat;

b. Pekerja yang ditugaskan/ditempatkan di luar DKI Jakarta, namun

berkunjung ke DKI Jakarta pada waktu tertentu dalam durasi yang

singkat.

c. Diluar rumah karena sebab satu dan lainnya seperti dipenjara,

perawatan di RS, dsbg.

4) Ada, Dikenali, dan Belum Didata, Jika keluarga atau individu tersebut

berdomisili di DKI Jakarta, sudah terdata di Dukcapil, sudah tinggal di

wilayah tersebut selama lebih dari 6 bulan, dikenali oleh pengurus RT/RW

maupun tetangga sekitarnya namun belum terdata baik di Carik Jakarta.

Kriteria ini mencakup:

a. Dikenal/Diketahui keberadaannya, Belum Didata, contoh:

i. keluarga atau individu yang tinggal di rumah kontrakan/kost di suatu

wilayah selama lebih dari 6 bulan, tercatat di Dukcapil, akan

menetap di wilayah tersebut dalam waktu yang lebih lama namun

belum terdata di Carik Jakarta;

ii. keluarga atau individu yang sedang bepergian/sedang tidak berada

di tempat kurang dari 6 bulan, dapat dihubungi oleh Pengurus

RT/RW setempat maupun tetangga yang terdekat, tercatat di

Dukcapil, namun belum terdata di Carik Jakarta.

b. Dikenal/tidak diketahui keberadaannya, Belum Didata, contoh:

Keluarga atau individu tersebut tinggal di suatu wilayah, tercatat di

Dukcapil, dikenal oleh Pengurus RT/RW atau tetangga sekitarnya,

namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya saat pendataan

dilakukan dan belum terdata di Carik Jakarta.

5) Belum Diketahui/ Tidak Dikenali, Jika keluarga atau individu tersebut

tinggal menetap di DKI Jakarta selama lebih dari 6 bulan, namun belum

terdata di Dukcapil maupun di Carik Jakarta. (Saat klarifikasi, nama

tersebut tidak pernah di dengar atau diketahui keberadaannya dan perlu di

telusuri keberadaannya sesuai alamat tinggal tercatat).

8

BAB II. TAHAPAN PELAKSANAAN

A. TAHAP PRA MUSYAWARAH KELURAHAN

Pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan dilakukan dalam rangka Desk Audit

(Klarifikasi) data Adminduk yang belum terdata dalam Carik Jakarta, yang datanya

akan disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Cq. Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan

untuk dilakukan pemeriksaan bersama dengan ketentuan-ketentuan umum sebagai

berikut:

1) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pra Musyawarah Kelurahan dijadwalkan oleh

masing-masing kelurahan pada periode 9 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret

2020

2) Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Pra Musyawarah Kelurahan dapat dilaksanakan di lokasi yang

dapat dijadikan lokasi untuk berdiskusi yang melibatkan banyak orang seperti

ruang aula/ruang rapat yang ada di Kelurahan dan/atau tingkat RW, serta lokasi

lain yang memungkinkan.

3) Unsur Peserta

Untuk mencapai tujuannya, maka kegiatan ini sebaiknya melibatkan

beberapa unsur di tengah masyarakat seperti :

1. Lurah

2. Sekretaris Kelurahan

3. Ketua Rukun Warga

4. Ketua Rukun Tetangga

5. Kader Dasa Wisma

6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

7. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

8. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk (Satpel PPAPP Kecamatan dan PKB)

9. SDM/tenaga operator (dapat diambil dari tenaga yang tersedia di

Kelurahan)

10. Unsur lain yang dianggap mampu mendukung terlaksanaanya kegiatan Pra

Musyawarah Kelurahan

4) Pokok pembahasan:

Dalam Pra Musyawarah Kelurahan dilakukan klarifikasi data Adminduk

yang belum terdata pada Carik Jakarta dengan kriteria:

9

a. Tidak Ada, Pindah

- Pindah dalam DKI

- Pindah Luar DKI

- Tinggal diluar Negri

- Tinggal di luar kota

- Tidak tinggal >6 bulan

b. Tidak Ada, Meninggal

c. Tidak Ada, Sekolah/Kerja di Luar Kota, dll

d. Ada, Dikenali dan Belum Didata

- Dikenal/ diketahui keberadaannya, Belum Didata

- Dikenal/tidak diketahui keberadaannya, Belum Didata

e. Belum Diketahui/Tidak Dikenali

Terhadap kriteria butir d) dan e) akan dijadikan Peta Kerja/Penelusuran

Data Sasaran oleh Dasa Wisma.

5) List Kebutuhan

Kegiatan Pra Musyawarah Kelurahan sepenuhnya dipersiapkan oleh

Kelurahan, adapun daftar yang perlu dipersiapan diantaranya :

a. Undangan kepada semua unsur yang dilibatkan sesuai unsur peserta;

b. Penyiapan Ruangan, dan perlengkapan Rapat Lainnya (Laptop, Sound

system, Infocus, dan jaringan internet yang memadai);

c. Penyiapan instrument verifikasi data digital yang akan difasilitasi oleh unsur

Dinas DukCapil Provinsi DKI Jakarta Cq. Satuan Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan;

d. Penyiapan instrument verifikasi manual yang difasilitasi Satpel Adminduk

Kelurahan sebagai antisipasi jika sistem tidak memungkinkan untuk

diakses;

e. Penyediaan sumber daya manusia/operator tambahan (diantaranya TP-

PKK Kelurahan/ PKB/ tenaga PJLP di bawah kelurahan/ tenaga lainnya

yang tersedia) untuk membantu proses klarifikasi data Adminduk;

f. Penyiapan Daftar nama Keluarga lengkap dengan anggota keluarganya

(berdasarkan kriteria UU 52 tahun 2009) yang telah menetap selama enam

bulan atau berencana menetap dalam enam bulan kedepan oleh masing-

masing RT/RW.

6) Pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan

Proses Pra Musyawarah Kelurahan dibuat untuk melakukan identifikasi data

yang belum didata melalui carik Jakarta dan menyusun rencana penelursuran

untuk setiap data uang telah teridentifikasi, adapun langkah untuk menjalankan

tahap pra Musyawarah Kelurahan adalah sebagai berikut:

10

a. Masing-masing RT/RW dan Dasa Wisma melakukan identifikasi keberadaan

keluarga dan individu yang belum terdata dalam Carik Jakarta, yang datanya

akan disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI

Jakarta, Cq. Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kelurahan;

b. Setelah mengidentifikasi status setiap keluarga dan individu, jika ada

keluarga yang dirasa telah didata namun masih tercantum pada sasaran

Adminduk, maka RT/RW diharapkan memadankan kembali data tersebut

dengan data yang ada di aplikasi Carik Jakarta setiap kader Dasa Wisma di

lingkungan RT/RW masing-masing;

c. Hasil pemadanan data diharapkan akan menghasilkan daftar keluarga dan

individu yang berdomisili di RT/RW, namun belum terdata oleh Carik Jakarta,

daftar ini akan didiskusikan kembali dengan Kader Dasa Wisma, Tim

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Unsur Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakart, Unsur Dinas

Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Satpel

PPAPP Kecamatan dan PKB), dan SDM/tenaga operator (tenaga tenaga

yang tersedia). Hasil diskusi akan dituangkan dalam rencana tindak lanjut

oleh masing-masing RT/RW dan TP-PKK;

d. Masing-masing RT/RW dan Kader Dasa Wisma diharapkan dapat

memutuskan apakah daftar keluarga dan individu tersebut akan didata atau

tidak. Jika daftar keluarga dan individu tersebut tidak akan didata, maka

diharapkan dapat diidentifikasi alasannya untuk didiskusikan dalam forum

Pra Musyawarah Kelurahan.

e. Setiap sasaran dilengkapi dengan metode penelusuran yang akan

diterapkan untuk menjangkau keluarga. Dalam hal ini terdapat beberapa

pilihan metode sebagai berikut:

1. Kader Dasa Wisma dapat mengidentifikasi sasaran di wilayah

kerjanya (masih di dalam satu RW) yang dianggap mudah untuk di

tindak lanjuti;

2. Kader dapat mengidentifikasi sasaran di wilayah kerjanya (masih di

dalam satu RW) namun memerlukan bantuan jajaran pemerintahan

setempat (RT/RW/Sekel/Lurah) untuk membantu pendataan;

3. Kader tidak dapat mengidentifikasi sasaran sehingga memerlukan

bantuan dari kader tambahan dari komponen Satpel PPAPP

Kecamatan dan PKB atau SDM/tenaga operator (tenaga PJLP di

bawah naungan kelurahan);

f. Untuk keluarga dan individu yang diputuskan akan didata diharapkan supaya

dapat dijadwalkan sebelum pelaksanaan Musyawarah Keluarga;

g. Hasil diskusi setiap RT/RW kemudian dilaporkan untuk di kompilasi kedalam

berita acara Hasil Pra Musyawarah Kelurahan;

11

7) Tata cara pengisian Berita Acara Hasil Pra Musyawarah Keluarga

Salah satu output yang dihasilkan dari kegiatan Pra Musyawarah Kelurahan

adalah adanya dokumentasi berupa berita acara (format telampir). Berikut ini

adalah tata cara pengisian berita acara tersebut:

a. Mengisi informasi dasar berita acara seperti: hari, tanggal, bulan, dan tahun

pelaksanaan.

b. Mengisi informasi identifikasi lokasi pihak pelaksana mulai dari nama

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.

c. Mengidentifikasi wilayah kerja kelurahan berupa Jumlah RT dan Jumlah RW.

d. Mengidentifikasi situasi kondisi keluaga dan individu yang ada di wilayah

kerja kelurahan dilengkapi dengan informasi detail berupa jumlah dan

persentase:

1. Keluarga dan individu yang telah terdata pada Carik Jakarta

2. Keluarga dan individu yang tidak ada, karena sudah pindah

3. Keluarga dan individu yang tidak ada, karena telah meninggal

4. Keluarga dan individu yang tidak ada, karena sedang sekolah/kerja

di luar kota

5. Menghitung nilai adjustment keluarga dan individu berdasarkan fakta

Jumlah real yang ada di lapangan. Nilai adjustment dihitung dengan

mengitung selisih jumlah data Adminduk dengan data yang

teridentifikasi di lapangan.

e. Mengidentifikasi kemungkinan keluarga dan individu yang belum terdata

untuk didata pada tahap penelusuran dengan kategori:

1. Ada, Dikenali dan Belum Didata. Kriteria ini mencakup:

a. Dikenal/Diketahui keberadaannya, Belum Didata

b. Dikenal, Tidak Diketahui keberadaannya, Belum Didata

2. Belum Diketahui/Tidak Dikenali.

f. Mengidentifikasi sasaran penelusuran lanjut pendataan keluarga satu pintu,

yaitu mereka yang ada di wilayah namum belum terdata baik yang dikenali

maupun yang belum diketahui/tidak dikenal.

g. Berita acara ini juga harus disertai dengan identitas peserta pra Musyawarah

kelurahan berupa nama, Jabatan, dan tanda tangan.

h. Berita acara ini ditanda tangani oleh Lurah dan sekertaris lurah dan diketahui

oleh Camat

B. TAHAP PENELUSURAN DATA SASARAN

Pada tahap penelusuran data sasaran hasil Pra Musyawarah setiap kelurahan,

kader Dasa Wisma dibekali dengan daftar nama dan alamat sasaran dalam bentuk

data digital dan/ atau data manual oleh unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi DKI Jakarta, Cq. Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kelurahan. Data tersebut akan memandu setiap Kader Dasa Wisma

12

untuk menelusur sasaran pendataan yang belum terdata serta melakukan pendataan

dan input ke dalam sistem Carik Jakarta dengan ketentuan-ketentuan umum sebagai

berikut:

1) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penelusuran Data Sasaran dilakukan segera setalah

dilakukan proses Pra Musyawarah Kelurahan. Kegiatan ini dapat dijadwalkan oleh

masing-masing kelurahan pada periode 10 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret

2020

2) Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan penelursan Data Sasaran dilakukan di wilayah jangkauan Dasa

Wisma maupun di wilayah (RW) yang tidak terdapat kader Dasa Wisma yang

dikoordinasikan oleh masing-masing Sekertaris kelurahan

3) Unsur Pelaksana

Kegiatan penelusuran dilakukan oleh Kader Dasa Wisma, dan dapat

diberikan pendampingan serta bantuan oleh Tim Sapu Bersih.

4) List Kebutuhan

Sebelum menjalankan kegiatan Penelusuran Data sebaiknya dipastikan

kebali beberapa hal sebagai berikut :

a. Lurah membentuk Satgas Sapu bersih untuk membantu pelaksanaan

penelusuran dan pendataan keluarga satu pintu;

b. TP-PKK Kelurahan membagi jumlah sasaran menurut ketersediaan Kader

Dasa Wisma untuk dilakukan penelusuran dan pendataan keluarga satu

pintu;

c. Data Sasaran yang akan ditelusuri berdasarkan hasil Pra Musyarawah

Kelurahan. Daftar ini sebaiknya sudah diperoleh setiap kader Dasa Wisma

ataupun petugas pendukung (Satgas Sapu Bersih) sebelum turun ke

wilayah masing-masing.

d. Surat Tugas Kader Dasa Wisma dan petugas pendukung lainnya

dikeluarkan oleh kelurahan setempat.

e. Tanda Pengenal Kader Dasa Wisma dan petugas pendukung.

f. Khusus untuk petugas pendukung diharapkan sudah pernah dilatih Carik

Jakarta dan telah mengunduh aplikasi Carik Jakarta, serta memiliki ID dan

password sebelum melakukan pendataan.

g. Sebelum mendata, petugas tambahan harus mendapatkan pembekalan dari

TP PKK atau Sudin PPAPP setempat.

13

h. Untuk daerah yang belum pernah didata sama sekali maka diperlukan

proses sosialisasi Carik Jakarta yang dapat diberikan oleh pengurus RT/RW

setempat.

5) Pelaksanaan Penelusuran Data Adminduk

Proses Penelusuran dibuat untuk menindaklanjuti temuan Pra Musyawarah

Kelurahan, yaitu melakukan pendataan keluarga dan individu yang belum didata

melalui Carik Jakarta. Adapun langkah untuk menjalankan proses penelusuran

sebagai berikut:

a. Kader Dasa Wisma diharapkan untuk memprioritaskan sasaran yang dapat

diidentifikasi di wilayah kerjanya (masih di dalam satu RW) yang dianggap

mudah untuk di tindak lanjuti untuk didata.

b. Jajaran pemerintahan setempat (RT/RW/Sekel/Lurah) menentukan jadwal

bersama untuk membantu pendataan Kader di wilayah kerjanya (masih di

dalam satu RW).

c. Untuk menjangkau sasaran yang membutuhkan Kader tambahan maka

sekertaris kelurahan diharapkan mengajukan ID kader tambahan dari Unsur

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

(Satpel PPAPP Kecamatan dan PKB) atau SDM (sesuai ketersediaan

tenaga di kelurahan) kepada Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP, yang

ditembusi Sudin PPAPP.

d. Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP memfasilitasi pembuatan ID Kader

tambahan segera setalah adanya permintaan dari setiap kelurahan.

e. TP PKK dan Sudin PPAPP diharapkan dapat memberikan pembekalan

kepada Petugas tambahan agar dapat memahami konsep pendataan Carik

Jakarta

f. Setelah proses penelusuran selesai dilakukan kepada setiap sasaran, maka

diharapkan adanya pemutahiran hasil Pra Musyawarah Kelurahan, sebagai

bahan Musyawarah Kelurahan.

g. Diharapkan setiap Sekel (wali data) memfasilitasi proses pemutahiran data

tersebut.

14

C. TAHAP MUSYAWARAH KELURAHAN

Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dilakukan sebagai rangkaian penutup

proses verifikasi data sekaligus menetapkan hasil akhir Pendataan Keluarga Satu

Pintu dengan Carik Jakarta di masing-masing kelurahan. Kegiatan ini dilakukan

dengan ketentuan umum sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kelurahan dijadwalkan oleh masing-

masing kelurahan setelah proses penelusuran data dinyatakan selesai, diprediksi

kegiatan ini akan berlangsung pada periode 1 April 2020 sampai dengan 9 April

2020

b. Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Musyawarah Kelurahan dapat dilaksanakan di lokasi yang dapat

dijadikan lokasi untuk berdiskusi yang melibatkan banyak orang. Adapun lokasi

yang disarankan untuk melakukan kegiatan ini diantaranya di:

1. Ruang Pertemuan Kelurahan;

2. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);

3. Kantor/Gedung Pemda Sekitar Kelurahan;

4. Dan Lokasi lain yang memungkinkan

c. Unsur Peserta

Kegiatan Musyawarah Kelurahan diharapkan melibatkan unsur sebagai

berikut:

1. Unsur Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta (Satpel PPAPP di Kecamatan

dan Penyuluh Keluarga Berencana)

2. Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Pertanahan

3. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

4. Unsur Dinas Sosial

5. Unsur Dinas Pendidikan

6. Unsur Dinas Kesehatan

7. Lurah

8. Sekretaris Kelurahan selaku walidata

9. Unsur RT/RW

10. Unsur LMK

11. Unsur TP-PKK, serta Dasa Wisma PKK

d. Pokok pembahasan:

Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan ditujukan untuk membahas hasil

verifikasi yang dilakukan di tingkat kelurahan dan menetapkan hasil pendataan di

kelurahan tersebut. Adapun informasi yang dihasilkan dari kegiatan ini diantaranya:

15

1) Jumlah bangunan berpenghuni per RT dan RW

2) Jumlah keluarga dan Individu Sasaran hasil Penetapan Pra Musyawarah

Kelurahan

3) Jumlah dan persentase keluarga dan Individu yang berhasil ditemukan/telah

terdata melalui Carik Jakarta

4) Jumlah dan persentase keluarga dan Individu yang belum terdata melalui

Carik Jakarta

5) Jumlah dan persentase keluarga dan Individu yang tidak ditemukan

dilapangan

e. List Kebutuhan

Sebelum melaksanakan kegiatan Musyawarah Kelurahan, maka pihak

Kelurahan harus memperisapkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Undangan kepada semua unsur yang dilibatkan sesuai yang disebutkan di

atas;

2) Penyiapan Ruangan, dan perlengkapan Rapat Lainnya (Laptop, Sound

system & Infocus);

3) Penyiapan instrument verifikasi manual yang difasilitasi masing-masing

kelurahan;

4) Penyiapan daftar bangunan yang ada lengkap dengan kriteria dari masing-

masing bangunan (Bangunan Berpenghuni dan Bangunan Tidak

berpenghuni) oleh masing-masing RT/RW;

5) Penyiapan Daftar nama Kepala Keluarga lengkap dengan anggota

keluarganya (berdasarkan kriteria UU 52 tahun 2009) yang telah menetap

selama enam bulan atau berencana menetap dalam enam bulan kedepan

oleh masing-masing RT/RW;

f. Pelaksanaan Musyawarah Keluarga

Proses Musyawarah Kelurahan dilakukan dengan mengukuti langkah

sebagai berikut:

1) Masing-masing RT/RW menyampaikan hasil jumlah bangunan yang

teridentifikasi di wilayahnya.

2) Masing-masing RT/RW menyampaikan jumlah KK, individu sasaran

pendataan hasil penetapan pra musyawarah kelurahan yang telah

dimutahirkan berdasarkan hasil penelusuran.

3) Lurah/Sekertaris lurah memandu keseluruhan diskusi Musyawarah

Kelurahan.

16

4) Merumuskan hasil Musyawarah Kelurahan ke dalam Berita Acara Hasil

Musyawarah Kelurahan sesuai dengan format yang terlampir pada Surat

Edaran Sekretaris Daerah.

g. Tata cara pengisian Berita Acara Hasil Musyawarah Keluarga

1) Mengisi informasi dasar berita acara seperti: hari, tanggal, bulan, dan tahun

pelaksanaan

2) Mengisi informasi identifikasi lokasi pihak pelaksana mulai dari nama

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan

3) Mengidentifikasi wilayah kerja kelurahan berupa Jumlah RT dan Jumlah

RW,

4) Mengidentifikasi Jumlah bangunan berpenghuni di setiap RT dan RW,

Jumlah bangunan di RW merupakan aggregat jumlah bangunan di setiap

RT (hal ini harus menjadi perhatian).

5) Mengidentifikasi situasi kondisi keluaga dan individu yang ada di setiap RT

dan RW dilengkapi dengan informasi detail berupa Jumlah dan persentase:

a) Keluarga dan Individu sasaran pendataan hasil penetapan Pra Muskel,

b) Keluarga dan Individu yang berhasil ditemukan/telah terdata melalui

Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu (Hasil Pendataan Pada Carik

Jakarta),

c) Keluarga dan Individu yang belum berhasil terdata melalui Pendataan

Keluarga Terpadu Satu Pintu (Hasil Pendataan Pada Carik Jakarta),

d) Keluarga dan Individu yang tidak berhasil ditemukan melalui

Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu (Hasil Pendataan Pada Carik

Jakarta),

e) Total Keluarga dan Individu yang teridentifikasi statusnya melalui

melalui Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu

6) Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan harus disertai dengan daftar

identitas peserta Musyawarah Kelurahan yang berupa nama, jabatan, dan

tanda tangan.

7) Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan ditandatangani oleh Lurah dan

Sekertaris lurah dan diketahui oleh Camat.

17

BAB III PERAN PARA PIHAK YANG TERLIBAT

A. Unsur Walikota / Kabupaten

Peran dan Tanggunjawab Walikota dan Bupati:

1. Mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan Pra

Musyawarah Kelurahan, Penelusuran data lapangan, dan Musyawarah

Kelurahan;

2. Mengoordinasikan upaya Optimalisasi cakupan pendataan keluarga satu

pintu oleh Dasa Wisma dengan menggunakan Aplikasi Carik Jakarta;

3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan,

Penelusuran data lapangan, dan Musyawarah Kelurahan;

4. Merekapitulasi hasil pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan,

Penelusuran data lapangan, dan Musyawarah Kelurahan dan

mengoordinasikan hasilnya dengan Dinas PPAPP.

B. Unsur Dinas PPAPP

1. Peran dan Tanggungjawab Pusdatin Keluarga;

a. Membuat Petunjuk Teknis pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan,


b. Melakukan sosialisasi Juknis Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran

data lapangan, dan Musyawarah Kelurahan bersama-sama dengan TP-

PKK Provinsi kepada Sudin PPAPP, TP-PKK Kota/Kabupaten, TP-PKK

Kecamatan, TP-PKK Kelurahan;

c. Memberikan pendampingan kepada operator yang dikoordinasikan oleh

TP-PKK Kelurahan dalam Pra Musyawarah Kelurahan.

d. Menyiapkan sistem aplikasi penelusuran Data Adminduk bersama

dengan Dinas Dukcapil;

e. Melakukan rekonsiliasi data Carik Jakarta dan Adminduk bersama dinas

Dukcapil;

f. Menyiapkan User ID Tim Sapu Bersih sesuai usulan Lurah;

g. Melakukan pemantauan dan pemberian umpan balik terhadap

pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran data lapangan,

dan Musyawarah Kelurahan;

h. Melakukan verifikasi hasil Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran

data lapangan, dan Musyawarah Kelurahan secara digital dan/atau

manual.

2. Peran dan Tanggungjawab Satpel PPAPP;

a. Membantu dan memonitor pelaksanaan pemetaan ulang terkait

bangunan, keluarga dan individu di wilayah kelurahan binaannya

masing-masing;

b. Memberikan informasi terkait Ingub Nomor 100 Tahun 2019 Pendataan

Keluarga Satu Pintu Tk. Kecamatan dan Surat Edaran Sekda No.

18

16/SE/2020 mengenai Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Tentang

Verifikasi Data Hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu di Wilayah Provinsi

DKI Jakarta;

c. Membantu pelaksanaan penelusuran data adminduk dan pendataan

keluarga melalui Satgas Tim Sapu Bersih;

d. Memberikan saran dan masukan terkait percepatan pendataan keluarga

terpadu satu pintu

e. Sebagai Tempat Informasi lainnya terkait kegiatan pendataan keluarga

terpadu satu pintu

f. Mewakili unsur dinas ppapp dalam pelaksanaan musyawarah kelurahan

sesuai SE Sekda nomor: 16/SE/2020.

3. Peran dan Tanggunjawab Penyuluh KB;

a. Membantu Lurah dalam mempersiapkan kegiatan Pra Musyawarah

Kelurahan, Penelusuran data lapangan, dan Musyawarah Kelurahan.

b. Membantu Lurah dalam Monitoring pelaksanaan penelusuran oleh kader

Dasa Wisma terkait bangunan, keluarga dan individu di wilayah

kelurahan binaannya masing-masing.

c. Membantu Lurah dalam evaluasi pelaksanaan pendataan keluarga satu

pintu oleh kader Dasa Wisma di wilayah binaanya dan berkoordinasi

dengan Ketua TP PKK Kelurahan dan Walidata.

d. Melakukan pendampingan kepada TP-PKK Kelurahan dan Kader Dasa

Wisma Kelurahan dalam pendataan keluarga satu pintu di wilayah

binaannya.

e. Memberikan informasi terkait Ingub Nomor 100 Tahun 2019 Pendataan

Keluarga Satu Pintu Tk. Kelurahan dan Surat Edaran Sekda No.

16/SE/2020 Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Tentang Verifikasi

Data Hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu di Wilayah Provinsi DKI

Jakarta.

f. Memberikan saran dan masukan terkait percepatan pendataan keluarga

terpadu satu pintu.

C. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Provinsi

DKI Jakarta

Peran dan Tanggungjawab Unsur Dinas CITATA :

1. Mengoordinasikan para Kasatpel Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Pertanahan di Kecamatan untuk membantu proses musyawarah kelurahan

terkait verifikasi data bangunan Hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah kelurahan,

dengan melakukan verifikasi data bangunan Hasil Pendataan Keluarga

Satu Pintu;

19

D. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi

DKI Jakarta

Peran dan Tanggungjawab:

1. Menyiapkan aplikasi data Adminduk sebagai dasar penetapan sasaran

pendataan keluarga satu pintu pada Pra Musyawarah Kelurahan;

2. Menyiapkan data Adminduk yang belum terdapat dalam Carik Jakarta;

3. Mengoordinasikan para Kasatpel Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil di Kelurahan untuk membantu proses Pra Musyawarah Kelurahan,

Penelusuran data lapangan dan Musyawarah Kelurahan.

E. Unsur Biro Pemerintahan


1. Menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah kepada Jajaran Kewilayahan

sebagai landasan operasional pelaksanaan;

2. Memfasilitasi dan mengordinasikan pelaksanaan di jajaran Kewilayahan;

3. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pra Musyawarah

Kelurahan, Penelusuran data lapangan, dan Musyawarah Kelurahan;

F. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial


1. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pra Musyawarah


2. Melakukan fasilitasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan Pra

Musyawarah Kelurahan, Penelusuran data lapangan, dan Musyawarah

Kelurahan;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran

data lapangan, dan Musyawarah Kelurahan kepada Asisten Kesejahteraan

Rakyat.

G. Unsur Kecamatan

Peran dan Tanggunjawab:

a. Mengoordinasikan para Lurah dalam penyelenggaraan Pra Musyawarah


b. Mengoordinasikan upaya optimalisasi cakupan pendataan keluarga satu

pintu oleh Dasa Wisma dengan menggunakan Aplikasi Carik Jakarta di

tingkat Kecamatan;

c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan,


d. Membubuhkan Tanda Tangan pada Berita Acara Pra Musyawarah

Kelurahan, dan Musyawarah Kelurahan sebagai pihak mengetahui/

menyetujui.

20

H. Unsur Kelurahan

1. Peran dan Tanggungjawab Lurah:

a. Lurah Memimpin Penyelenggaraan Verifikasi Data Hasil Pendataan

Keluarga Terpadu Satu Pintu;

b. Membuat jadwal dan undangan bagi peserta Pra Musyawarah dan

Musyawarah Kelurahan;

c. Membuat surat Tugas dan Surat Edaran sesuai kebutuhan pelaksanaan

Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran, serta Musyawarah

Kelurahan;

d. Pemenuhan jumlah operator beserta fasilitasnya (Laptop dan jaringan

internet) dengan jumlah RT/RW yang dijadwalkan pada Pra

Musyawarah Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan;

e. Bertindak sebagai fasilitator dalam setiap tahapan Pelaksanaan;

f. Menggerakkan para Ketua RW, RT dan unsur lainnya untuk membantu

pelaksanaan verifikasi data;

g. Membubuhkan Tanda Tangan pada Berita Acara Pra Musyawarah

Kelurahan, dan Musyawarah Kelurahan;

h. Membuat Berita Acara Verifikasi Data Hasil Pendataan Keluarga

Terpadu Satu Pintu dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah, disertai dengan softcopy dan

melaporkan hasilnya kepada Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta,

Mengetahui Camat paling lambat tanggal 15 April 2020 dan

ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Cq. UPT Pusdatin

Keluarga melalui email [email protected].

i. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Cq. Kepala UPT Pusdatin Keluarga.

2. Peran dan Tanggungjawab Sekretaris Kelurahan:

a. Fasilitasi berjalannya kegiatan proses Pra Musyawarah Kelurahan,

Penelusuran data lapangan dan Musyawarah Kelurahan di wilayahnya.

b. Membantu Lurah dalam mensosialisasikan Surat Edaran Sekda Nomor

16/SE/2020 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan terkait

Verifikasi Data Hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu di Wilayah Provinsi

DKI Jakarta.

c. Fasilitasi bagi peserta Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran data

lapangan dan Musyawarah Kelurahan dalam menyampaikan laporan

dan rekapitulasi hasil.

d. Membubuhkan Tanda Tangan pada Berita Acara Pra Musyawarah

Kelurahan, dan Musyawarah Kelurahan selaku Walidata.

mailto:[email protected]

21

e. Membantu Lurah dalam penyiapan berita acara hasil desk audit

sasaran, dan verifikasi data Hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu

sebagaimana dalam lampiran Surat Edaran Sekda Nomor 16/SE/2020.

I. Unsur RT/RW


1. Menyediakan data riil bangunan, keluarga, dan individu yang ditemui di

lapangan sebagai bahan verifikasi data;

2. Memfasilitasi pelaksanaan penelusuran data adminduk yang belum terinput

dalam Carik Jakarta;

3. Memberikan saran dan masukan terkait percepatan pendataan keluarga

terpadu satu pintu.

J. Unsur TP-PKK

1. Peran dan Tanggungjawab TP-PKK Provinsi

a. Membantu pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran

data lapangan dan Musyawarah Kelurahan;

b. Melakukan sosialisasi Juknis Pra Musyawarah Kelurahan,

Penelusuran data lapangan, dan Musyawarah Kelurahan TP-PKK

Kota/Kabupaten, TP-PKK Kecamatan, TP-PKK Kelurahan;

c. Meyiapkan petugas fasilitator/ pendamping dalam pelaksanaan Pra

Musyawarah Kelurahan, Penelusuran data lapangan, dan

Musyawarah Kelurahan;

d. Menyiapkan petugas Tim Sapu Bersih yang berasal dari TP-PKK

e. Menggerakkan Kader Dawa Wisma untuk melakukan penelusuran

terhadap data sasaran Adminduk hasil Pra Musyawarah Kelurahan

untuk didata dan diinput ke dalam sistem Carik Jakarta;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pendataan

Keluarga Satu Pintu Oleh Kader Dasa Wisma dengan Carik Jakarta.

2. Peran dan Tanggungjawab TP-PKK Kota/ Kabupaten:


data lapangan dan Musyawarah Kelurahan di wilayah

Kota/Kabupaten;

b. Membantu penyiapan petugas fasilitator/ pendamping dalam

pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran data

lapangan, dan Musyawarah Kelurahan di wilayah Kota/Kabupaten;

c. Membantu mengoordinasikan penyiapan petugas Tim Sapu Bersih

yang berasal dari TP-PKK di wilayah Kota/Kabupaten;

d. Membantu penggerakan Kader Dawa Wisma untuk melakukan

penelusuran terhadap data sasaran Adminduk hasil Pra Musyawarah

Kelurahan untuk didata dan diinput ke dalam sistem Carik Jakarta di

wilayah Kota/Kabupaten;

22

e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pendataan

Keluarga Satu Pintu Oleh Kader Dasa Wisma dengan Carik Jakarta

di wilayah Kota/Kabupaten.

3. Peran dan Tanggungjawab TP-PKK Kecamatan:


data lapangan dan Musyawarah Kelurahan di wilayah Kecamatan;

b. Membantu penyiapan petugas fasilitator/ pendamping dalam

pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan, Penelusuran data

lapangan, dan Musyawarah Kelurahan di wilayah Kecamatan;

c. Membantu mengoordinasikan penyiapan petugas Tim Sapu Bersih

yang berasal dari TP-PKK di wilayah Kecamatan;

d. Membantu penggerakan Kader Dawa Wisma untuk melakukan

penelusuran terhadap data sasaran Adminduk hasil Pra

Musyawarah Kelurahan untuk didata dan diinput ke dalam sistem

Carik Jakarta di wilayah Kecamatan;

e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pendataan


di wilayah Kecamatan.

4. Peran dan Tanggunjawab TP-PKK Kelurahan


data lapangan dan Musyawarah Kelurahan di wilayah Kelurahan;

b. Menyiapan petugas fasilitator/ pendamping dalam pelaksanaan Pra

Musyawarah Kelurahan, Penelusuran data lapangan, dan

Musyawarah Kelurahan di wilayah Kecamatan.

c. Menyiakan petugas Tim Sapu Bersih yang berasal dari TP-PKK di

wilayah kelurahan;

d. Membantu pelaksanaan penelusuran data adminduk yang belum

terinput dalam Carik Jakarta;

e. Membagi jumlah sasaran menurut ketersediaan Kader Dasa Wisma

untuk dilakukan penelusuran dan pendataan keluarga satu

pintuMemberikan saran dan masukan terkait percepatan pendataan

keluarga terpadu satu pintu;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pendataan


di wilayah Kecamatan.

23

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan dan Musyawarah

Kelurahan Tentang Verifikasi Data Hasil Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu di

Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi semua unsur yang

telibat dalam pelaksanaannya. Diharapkan saran dan masukan bagi penyempurnaan

junkis ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. Semoga dengan

adanya Juknis ini dapat mempermudah penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Jakarta, 9 Maret 2020

Kepala Dinas PPAPP

Tuty Kusumawati

NIP 196304291986032003

24

Lampiran 1. Berita acara Hasil Pra Musyawarah Kelurahan

BERITA ACARA HASIL PRA MUSYAWARAH KELURAHAN

TENTANG

DESK AUDIT DATA ADMINDUK DALAM RANGKA PENETAPAN

SASARAN PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU

Pada hari …………………………, Tanggal ……………………, Bulan

……………………, Tahun ……………………., telah dilaksanakan Pra-Musyawarah

Kelurahan dalam rangka Desk Audit data Adminduk di Wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/ Kota :

Kecamatan :

Kelurahan :

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah RT : ….. RT

2. Jumlah RW : ….. RW

3. Jumlah Keluarga dan Individu :

Data

Adminduk

Terdata

Pada Carik

Jakarta

%Belum

Terdata

Data

Adminduk

Terdata

Pada Carik

Jakarta

%Belum

Terdata

1 Pendataan Carik Jakarta Sd Tanggal … a b c=(a/b)x100% d=a-b l m n=(l/m)x100% o=l-m

2 Desk Audit Data Adminduk yang Belum

Terdata pada Carik Jakarta

a. Tidak Ada, Pindah e p

b. Tidak Ada, Meninggal f q

c. Tidak Ada, Sekolah/ Kerja di Luar Kota, Dll g r

Adjustment Data Adminduk yang belum

terdata dan terdiri atas:

h= d-(e+f+g) s= o-(p+q+r)

a. Ada, Dikenali dan Belum Didata i t

b. Belum diketahui/tidak dikenali j u

3 Sasaran Penelusuran Lanjut Pada Pendataan

Keluarga Satu Pintu Sebesar

k=i+j v=t+u

4 Total Sasaran Pendataan menjadi x=a-(e+f+g) y=l-(p+q+r)

No KEGIATAN

KELUARGA INDIVIDU

25

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya:

Jakarta, ….. Maret 2020

Peserta Pra-Musyawarah Kelurahan

Sekretaris Kelurahan …………

Selaku Walidata

Nama…………………….

NIP ………….

Lurah ………………..

Nama…………………….

NIP ………….

Mengetahui,

Camat ………………

Nama…………………….

NIP ………….

No Nama Jabatan

1

1 …................

2

2 …................

3

3 …................

4

Dst …..............

Tanda Tangan

26

Lampiran 2.Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN

TENTANG

VERIFIKASI DAN PENETAPAN HASIL PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU

Pada hari …………………………, Tanggal ……………………, Bulan

……………………, Tahun ……………………., telah dilaksanakan Musyawarah

Kelurahan dalam rangka Verifikasi dan Penetapan hasil Pendataan Keluarga Satu

Pintu di Wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/ Kota :

Kecamatan :

Kelurahan :

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah RT : ….. RT

2. Jumlah RW : ….. RW

3. Jumlah Bangunan Berpenghuni :

4. Jumlah Keluarga :

5. Jumlah Individu :

Lokasi Jumlah Bangunan

RW 001

-Rt 001

-Rt 002 dst

RW 002 dst

Jumlah Bangunan

Ditemukan/ Telah

Terdata% Belum Terdata % Tidak Ditemukan % Total

(1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(4)/(1) (6) (7)=(6)/(1) (8)= (2)+(4)+(6)

RW 001

-Rt 001

-Rt 002 dst

RW 002 dst

Jumlah

Hasil Pendataan Pada Carik

Lokasi

Jumlah KK Sasaran

Pendataan Hasil Penetapan

Pra-Muskel

Ditemukan/ Telah

Terdata% Belum Terdata % Tidak Ditemukan % Total

(1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(4)/(1) (6) (7)=(6)/(1) (8)= (2)+(4)+(6)

RW 001

-Rt 001

-Rt 002 dst

RW 002 dst

Jumlah

Hasil Pendataan Pada Carik

Lokasi

Jumlah Individu Sasaran

Pendataan Hasil Penetapan

Pra-Muskel

27

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya:

Jakarta, ….. Februari 2020

Peserta Musyawarah Kelurahan

Sekretaris Kelurahan ……

Selaku Walidata

Nama…………………….

NIP ………….

Lurah ………………..

Nama…………………….

NIP ………….

Mengetahui,

Camat ………………

Nama…………………….

NIP ………….

No Nama Jabatan

1

1 …................

2

2 …................

3

3 …................

4

Dst …..............

Tanda Tangan

28

Lampiran 3 Sistem Desk Audit Terhadap Data Adminduk yang Belum Terdapat

Dalam Carik Jakarta

a. Proses Login

b. Proses Identifikasi

Documents

PETUNJUK TEKNIS - Jakarta Teknis...2020/03/09 · E. PENGERTIAN DAN ISTILAH Dalam petunjuk teknis ini akan dijumpai istilah-istilah yang memiliki pengertian sebagai berikut: 1. Verifikasi