PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL · PDF fileTenaga pendidik laki-laki maupun perempuan pada jalur pendidikan nonformal yang bersedia untuk membantu proses pembelajaran

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KESETARAAN

PROGRAM PAKET C

DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

2010

DANA DEKONSENTRASI

baik yang masih usia sekolah maupun usia dewasa. Oleh karenaitu pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan masih perludikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif daninovatif, khususnya dalam diversifikasi pelayanan mengingatluas dan heterogennya cakupan sasaran Pendidikan Kesetaraan.Untuk itulah maka Pedoman Penyelenggaraan Program PaketA, Paket B dan Paket C, dan Petunjuk Teknis PenyelenggaraanPendidikan Kesetaraan disusun agar dapat memberikan kemu-dahan bagi pendidik dan penyelenggara dalam melaksanakanpendidikan kesetaraan.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat danhidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

SAMBUTAN

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunanmanusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusiaIndonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, danberdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dankesejahteraan rakyat.

Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak ataskelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atasperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat(1) yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan dirimelalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkanpendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuandan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitashidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhihak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu,Pendidikan Kesetaraan sebagai salah satu bagian dari SistemPendidikan Nasional di Indonesia, telah diperkenakan mulaitahun 1990, terutama untuk kalangan marjinal. Jumlah pesertadidik dan lulusan Pendidikan Kesetaraan terus meningkat setiaptahun terutama pada tahun 2006, bahkan secara signifikan telahmembantu mereka yang terkendala dalam menyelesaikan pen-didikannya melalui jalur formal. Dengan demikian keberadaanPendidikan Kesetaraan menjadi lebih penting dalam mening-katkan pendidikan sepanjang hayat di negara ini, dan terutamauntuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Jakarta, Januari 2010Direktur Jenderal Pendidikan Nonformaldan Informal.

Hamid Muhamad, Ph.D

iv vPetunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi) Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

pengambil keputusan, akademisi, praktisi, masyarakat, danseluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikannasional semakin mamahami arti penting dan strategisnyaPendidikan Kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional.

KATA PENGANTAR

Pendidikan dapat berperan untuk membangun kreativitasdan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan danketerampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan kesiapanbelajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancanguntuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiridan pengetahuan yang diperoleh di luar sekolah. PendidikanKesetaraan menguatkan kreativitas dan produktivitas yangmungkin telah berkembang pada seseorang melalui pembela-jaran kecakapan hidup. Kreativitas dan produktivitas pesertadidik pendidikan kesetaraan sangat berpengaruh untuk mening-katkan mutu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusiayang kreatif dan produktif akan menampilkan hasil kerja ataukinerja yang baik, secara perorangan atau kelompok.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, DirektoratPendidikan Kesetaraan menyusun Pedoman Proses PembelajaranPendidikan Kesetaraan yang memberikan rujukan teknis dalampembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dankarakteristik peserta didik.

Pedoman dan petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikanpegangan bagi para pembina, penyelenggara, penulis bahanajar, pamong belajar, dan tutor dalam memberikan layananterbaiknya untuk program-program pendidikan kesetaraan bagiwarga masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan

Jakarta, Januari 2010

Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Dr. Triyadi.

vi viiPetunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi) Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

C. Penyaluran Dana BOP ................................. 21

D. Kewajiban Lembaga Penyelenggara ................ 21

E. Peran dan Kewajiban Dinas Pendidikan atau P2PNFI

atau BPPNFI ............................................. 22

BAB IV. PELAPORAN

A. Pelaporan Pengelolaan Dana Dekon................. 23

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Sistematika Proposal .................................. 26

2. Contoh Instumen Penilaian Administrasi, Substansi

dan Visitasi .............................................. 31

3. Contoh Format Data Peserta Didik .................. 36

4. Contoh Format Data Pendidik dan Tenaga

Kependidikan ........................................... 37

5. Sistematika Pelaporan ................................ 38

6. Contoh Perjanjian Kerjasama ........................ 40

7. Contoh Laporan Keuangan............................ 48

8. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan

Pelaksanaan Program dari Lembaga ................ 49

9. Petunjuk penggunaan dana keterampilan

Pendidikan Kesetaraan Integrasi

Kewirausahaan ......................................... 51

DAFTAR ISI

SAMBUTAN .......................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................. vi

DAFTAR ISI ........................................................ viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................... 1

B. Dasar Hukum ............................................. 2

C. Maksud dan Tujuan ...................................... 3

D. Pengertian ................................................ 4

BAB II. PENYELENGGARAAN

A. Jenis Lembaga/Satuan Lembaga ...................... 6

B. Persyaratan ............................................... 6

C. Pendidik/Tutor ........................................... 8

D. Bahan Ajar ................................................ 8

E. Peserta Didik ............................................. 9

F. Kelompok Belajar ...................................... 10

G. Program Pembelajaran ................................ 11

H. Pembiayaan ............................................. 12

I. Penjelasan Pembiayaan ............................... 13

J. Indikator Kunci Keberhasilan ........................ 18

BAB III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Proses Penilaian ........................................ 19

B. Tim Penilai dan Visitasi ............................... 19

viii ixPetunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi) Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Kesetaraan pada hakekatnya merupakan programpelayanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan in-formal, bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikansetara SD, SMP dan SMA atau yang sederajat kepada warga ma-syarakat yang oleh karena sesuatu hal kebutuhan pendidikan-nya tidak mungkin dapat ditempuh melalui jalur pendidikanformal dan atau mereka dengan sadar memilih menempuh jalurpendidikan nonformal dan informal untuk menuntaskan pendi-dikannya.

Dalam pembangunan pendidikan nasional, pendidikan kese-taraan mempunyai dua peran strategis, yaitu; (1) penunjangsuksesnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan pro-gram utamanya Paket A setara SD/MI dan Paket B setara SMP/MTs, dan (2) melayani orang dewasa yang ingin memiliki pendi-dikan dasar (Paket A dan Paket B) serta pendidikan menengahyang diselenggarakan melalui Program Paket C.

Meskipun pendidikan menengah belum merupakan programwajib belajar, namun fakta mengungkapkan bahwa ProgramPaket C dari tahun ke tahun peserta didiknya terus meningkat,meskipun anggaran yang disediakan dari pemerintah masih sa-ngat terbatas.

Tahun 2004 jumlah peserta didik Paket C sebanyak 84.593orang dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 606.310 orang.Apabila dilihat dari mutu, tingkat kelulusan Ujian Nasional Pen-didikan Kesetaraan Paket C rata-rata 76,40% (IPS) dan 68% (IPA)

1Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)x Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

pada tahun 2007 dan ini relatif konstan terjadi pada tahun2008 dan 2009

Dari gambaran di atas, kebijakan penyelenggaraan Paket Ctahun 2009 agar lebih bermutu dan relevan dengan kebutuhanmasyarakat, dikembangkanlah Program Paket C yang berorien-tasi akademik yang diperuntukkan bagi peserta didik yang hanyamembutuhkan ijazah, Paket C Integrasi-Kecakapan Hidup yangdiperuntukkan bagi peserta didik yang belum bekerja dan tidakmemiliki keterampilan untuk bekerja dan Paket C Murni Keju-ruan, diperuntukkan bagi peserta didik yang ingin meningkat-kan kompetensinya sebagai bekal bekerja di sektor formal daninformal.

Sementara itu, dalam proses pembelajaran dapat ditempuhdengan sistem pembelajaran reguler, terbuka dan intensif (per-cepatan). Dengan demikian diharapkan, lulus Paket C tidak ha-nya orientasi Ijazah, tapi yang tidak kalah pentingnya ialahbahwa lulusan Paket C memiliki kompetensi keterampilan yangdapat digunakan sebagai bekal mencari nafkah, serta pengu-rangan jumlah peserta didik dari rata-rata kelompok belajar40 orang menjadi 30 orang utamanya untuk kelas awal danlanjutan satu.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti kebijakan yang telah di-tetapkan, diterbitkan petunjuk teknis bantuan operasional pe-nyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2009 yangdiperuntukkan bagi para pemangku kepentingan pendidikannonformal dan informal.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pro-gram Paket C adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Stan-dar Nasional Pendidikan.

4. Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 Tentang ProgramPaket C.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.14/2007 ten-tang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberi acuankepada para pengelola program pendidikan kesetaraan PaketC agar:

a. Memahami tentang kebijakan penyelenggaraan ProgramPaket C tahun 2009.

b. Memahami tatacara penetapan lembaga/satuan penye-lenggara Paket C baik untuk kelompok belajar awal ma-upun lanjutan.

c. Dapat melaksanakan kebijakan secara transparan danakuntabel serta dapat melaksanakan program tepat wak-tu dan tepat sasaran.

2 3Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi) Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

2. Tujuan

Tujuan akhir Petunjuk Teknis ini adalah:

a. Peserta didik Program Paket C dapat mengikuti pro-gram pembelajaran dengan mutu yang baik dan sesuaidengan kebutuhannya.

b. Semua peserta didik Paket C dapat mengikuti pro-gram pembelajaran sesuai dengan rencana dan tidakada yang putus belajar.

D. PENGERTIAN

1. Program Paket C

Program pendidikan menengah pada jalur pendidikannonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang inginmenyelesaikan pendidikan setara SMA/MA. Lulusan ProgramPaket C berhak mendapat ijazah dan diakui setara denganijazah SMA/MA serta memiliki keterampilan untuk bekerjadan atau mematuhi dunia usaha/industri.

2. Peserta didik

Anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuanyang berusaha mengembang kan potensi diri melalui prosespembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenispendidikan tertentu pada jalur pendidik nonformal. Pesertadidik bisa juga disebut warga belajar.

3. Tutor

Tenaga pendidik laki-laki maupun perempuan pada jalurpendidikan nonformal yang bersedia untuk membantu prosespembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki padaProgram Paket C.

4. Nara Sumber Teknis

Tenaga pendidik laki-laki maupun perempuan yang ber-kualifikasi sebagai pembimbing dan pelatih dan sebutan lainsesuai penyelenggaraan pendidikan keterampilan/vokasi.

5. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruhwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Standar isi

Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang ditu-angkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompe-tensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabuspembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik padajenjang dan jenis pendidikan tertentu.


BAB IIPENYELENGGARAAN

A. JENIS LEMBAGA/SATUAN PENYELENGGARA

Lembaga/Satuan yang dapat menyelenggarakan ProgramPaket C adalah:

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2. Organisasi, Lembaga, Yayasan, Forum/paguyuban dansatuan pendidikan sejenis.

3. UPTD yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengem-bangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan atau sebutan lainnyayang sejenis.

B. PERSYARATAN

1. Administratif

a. Lembaga berbadan hukum memiliki; Akta Notaris danatau surat keputusan pejabat pemerintah setempat;

b. Memiliki rekening bank dan NPWP yang masih aktifatas nama lembaga;

c. Memiliki ijin operasional/penyelenggaraan dari DinasPendidikan Setempat;

d. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan se-tempat.

2. Teknis Operasional

a. Memiliki peserta didik/warga belajar baik laki-lakimaupun perempuan minimal untuk kelas awal ditingkat lanjut pertama Program Paket C 30 orang,dan kelas lanjutan kedua 40 orang terutama yangdibiayai dari APBN;

b. Memiliki pendidik mininal 7 orang dan tenaga kepen-didikan minimal 1 orang;

c. Memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadaisesuai dengan jumlah peserta didik untuk pembe-lajaran teori dan praktek;

d. Memiliki kemitraan dengan Dunia Usaha atau DuniaIndustri untuk proses pembelajaran maupun praktek,yang dapat ditunjukan dengan surat keterangan daripihak Mitra bahwa pernah bekerjasama, atau MOUdengan Dunia Usaha/Dunia Industri

e. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas dan struk-tur organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) Tenaga Kependidikan:

· Ketua

· Penanggungjawab program/penyelenggara

· Sekretaris

· Bendahara

2) Tenaga Pendidik

f. Memiliki sekretariat penyelenggara di lokasi pem-belajaran.


C. PENDIDIK/TUTOR

1. Jumlah pendidik/tutor untuk Program Paket C terdiri dari7 (tujuh) orang tiap kelompok belajar; terdiri atas 6 or-ang tutor mata pelajaran akademik dan 1 orang tutorketerampilan (Narasumber Teknis).

2. Kualifikasi Minimal berpendidikan diploma tiga (D3) ataumemiliki kompetensi kompetensi paedagogik.

D. BAHAN AJAR

1. Bahan Ajar Akademik

a. Bahan ajar diadakan oleh Pengelola

b. Bahan ajar mengacu kepada Standar Isi PendidikanKesetaraan

c. Rasio Bahan Ajar setiap warga belajar satu buku untukmasing-masing mata pelajaran

2. Bahan Ajar Keterampilan /vokasi

a. Bahan ajar diadakan oleh Pengelola.

b. Bahan ajar yang digunakan sesuai dengan jenis kete-rampilan yang dibutuhkan peserta didik.

c. Bahan Ajar keterampilan untuk Paket C setingkat de-ngan tingkat Mahir atau dapat pula terampil tergan-tung dari latarbelakang peserta didik.

d. Rasio Bahan Ajar setiap warga belajar satu buku untukmasing-masing mata pelajaran.

E.PESERTA DIDIK

1. Sasaran

Sasaran (peserta didik) Program Paket C adalah:

1. Warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuanyang tidak menuntaskan pendidikan menengah me-lalui jalur pendidikan formal.

2. Lulus SMP/Paket B atau yang sederajat dan putussekolah SMA/SMK/Sederajat.

3. Lulus tes penempatan bagi putus sekolah SMA/SMK/sederajat.

4. Memilih Program Paket C untuk menuntaskan pendi-dikannya.

5. Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor (wak-tu, geografi, ekonomi, dll).

6. Memiliki kemauan untuk belajar, dibuktikan denganSurat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti pro-gram sampai tuntas.

7. Prioritas peserta didik Program Paket C yang dibiayaidari APBN ialah:

1) usia minimal 15 tahun,

2) lulusan Paket B merupakan prioritas utama,

3) berasal dari keluarga miskin baik laki-laki maupunperempuan.

Sedangkan mereka yang tergolong mampu, dan hanya un-tuk mencari ijazah guna memenuhi persyaratan akademisuntuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggiserta meningkatkan ruang/golongan dimana ia bekerja, tidakdibiayai dari APBN.


2. Hak dan Kewajiban Peserta didik

Hak peserta didik selama mengikuti pembelajaran Pro-gram Paket C adalah:

a. Mendapatkan pelayanan pendidikan secara akademikdan vokasional / keterampilan;

b. Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan(UNPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Mendapatkan Ijazah setelah dinyatakan lulus UNPK.

Kewajiban peserta didik selama mengikuti pembelajaranProgram Paket C adalah:

a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai denganjadwal yang telah ditentukan;

b. Menyelesaikan program pembelajaran sesuai denganpaket pembelajaran yang diikuti.

F. KELOMPOK BELAJAR

1. Kelas Awal

Untuk kelas awal minimal kelompok belajar 30 orang pesertadidik.

2. Kelas Lanjutan

Untuk kelas lanjutan pertama rata-rata 30 orang dan lanjutandua rata-rata 40 orang peserta didik tiap kelompok belajar.

G. PROGRAM PEMBELAJARAN

Dalam penyelenggaraan program pembelajaran memuat

kompetensi akademik dan vokasional.

1. Pembelajaran Akademik

Dapat dilaksanakan dengan tatap muka, tutorial, danmandiri. Pengaturan kegiatan pembelajaran seperti tercan-tum pada permen nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Prosesadalah tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, danmandiri maksimal 50%.

2. Pembelajaran Vokasional

a. Dilakukan dengan tatap muka dan praktek (magang).

b. Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga mitrayang terkait.

c. Memiliki kurikulum keterampilan yang diajarkan se-suai dengan tingkatan; Paket C setara tingkat Mahir.

d. Memiliki jaringan kemitraan dengan Dunia Usaha atauDunia Industri untuk proses pembelajaran maupunpraktek.

3. Pembelajaran Keterampilan (Vokasi)

Untuk kelas awal dan lanjutan 1 (satu) dan lanjutan 2(dua) dapat diselenggarakan sendiri dan atau bekerja samadengan lembaga penyelenggara pelatihan sesuai dengan jenisketerampilan yang dibelajarkan. Jika lembaga penyelenggaramelaksanakan sendiri, wajib menyusun kurikulum tingkatsatuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan jenis keterampilanyang diajarkan. Evaluasi peningkatan keterampilan dapatdilaksanakan oleh lembaga yang kompeten atau sendiri, danyang terpenting selama pembelajaran peserta didik telahmampu memproduksi sesuatu yang dapat mendatangkan uang.


TABEL 1. BIAYA PEMBELAJARAN KELAS AWAL PAKET C

Dana bantuan kelompok belajar awal harus sudah se-lesai diluncurkan paling lambat bulan Juni tahun ber-jalan.

H. PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan Program Paket Cdari dana dekonsentrasi APBN sektor pendidikan tahun 2009adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Belajar Awal

a. Program Paket C

Kelompok belajar awal Paket C berjumlah 30 orang,dengan komponen pembiayaan:

2. Kelompok Belajar Lanjutan

Program pembelajaran untuk program lanjutan mengikutiproses pembelajaran di kelas sebelumnya. Sistem pembelajarandapat disesuaikan dengan Kebijakan Direktur Pendidikan Kese-taraan yang meliputi sistem: (1) Reguler, (2) Intensif, (3) Ter-buka.

Biaya pembelajaran Paket C lanjutan dapat dilihat pada Tabel2 dan Tabel 3.

I. PENJELASAN PEMBIAYAAN

Penjelasan Komponen Pembiayaan Kelompok Belajar Awaldan Lanjutan.

Komponen pembiayaan yang tergambar dalam tabel terdiridari 4 komponen untuk kelas awal dan lanjutan dan ada 3 kom-ponen untuk kelas persiapan UNPK, dengan penjelasan sebagaiberikut:

1. Bahan

a. Peruntukan belanja bahan hanya digunakan untukpembelian buku modul/bahan ajar, Paket C kelas awal

Dana Keterampilan per orang Rp300.000 digunakanuntuk Pendidikan Kewirausahaan dengan pola Prako-perasi seperti petunjuk penggunaan dana terlampirpada Lampiran 9.

NO KOMPONEN VOL SAT BIAYA TOTAL

1. BAHANa. Modul/bahan ajar 30 set 130,000 3,900,000b. Penilaian tes semester 30 OK 50,000 1,500,000Sub total 1 5,400,000

2. ALATa. Alat tulis peserta didik

(buku tulis, pensil, pulpen,penghapus,mistar, & busur) 30 OT 50,000 1,500,000

b.Administrasi pembelajaran(absen tutor/WB, buku induk,buku tamu, buku inventaris dll) 1 set 50,000 50,000

c. Sarana Pembelajaran(kapur/spidol, penghapuspapan tulis dan papan tulis) 1 set 100,000 100,000

d. Bantuan PembiayaanKeterampilan 30 orang 300,000 9,000,000Sub total 2 10,650,000

3. TENAGAa. Transport tutor

(7 orang X 12 bln) 72 OB 350,000 29,400,000b. Transport penyelenggara 12 OB 300,000 3,600,000Sub total 3 33,000,000Total 1 + 2 + 3 49,050,000Harga Satuan Kelompok 49,050,000Harga Satuan Orang 1,635,000


TABEL 2. BIAYA PEMBELAJARAN PAKET C

(Lanjutan 1)

TABEL 3. BIAYA PEMBELAJARAN PAKET C

(Lanjutan 2/ Lanjutan UNPK)


1. BAHANa. Modul/bahan ajar 40 set 65,000 2,600,000b. Penilaian tes semester 40 OK 25,000 1,000,000Sub total 1 - 3,600,000


(buku tulis, pensil, pulpen,penghapus, mistar, dan busur) 40 OT 25,000 1,000,000

b. Administrasi pembelajaran(absent tutor/WB, buku induk,buku tamu, buku inventaris dll) 1 set 25,000 25,000

c. Sarana Pembelajaran(kapur/spidol, penghapuspapan tulis dan papan tulis) 1 set 50,000 50,000

d. Bantuan PembiayaanKeterampilan 40 orang 150,000 6,000,000

Sub total 2 7,075,0003. TENAGA

a. Transpor tutor(..orang X .. bln) 60 OB 350,000 21,000,000

b. Transpor penyelenggara 12 OB 3000,000 3,600,000Sub total 3 24,600,000Total 1 + 2 + 3 35,275,000Harga Satuan Kelompok 35,275,000Harga Satuan Orang 881,875

Catatan: Dalam pembelajaran Paket C lanjutan 2/Lanjutan UNPK tidak ada biaya keterampilan karenakonsentrasinya pada persiapan UNPK yang lamanya 6 bulan.Oleh karena itu, sifatnya adalah pendalaman terhadapmateri yang diujikan (soal-soal persiapan UNPK).

Catatan: Apabila dalam RKAKL tidak sesuai denganatau kurang dari ketentuan di atas maka komponen yangtidak boleh dikurangi ialah biaya modul/bahan ajar, ban-tuan pembiayaan keterampilan dan transport tutor sertatransport penyelenggara. Sedangkan komponen lainnya bi-sa disusun sesuai dengan kelayakannya.


1. BAHANa. Modul/bahan ajar 30 set 130,000 3,900,000b. Penilaian tes semester 30 OK 50,000 1,500,000Sub total 1 5,400,000


(buku tulis, pensil, pulpen,penghapus, mistar, dan busur) 30 OT 50,000 1,500,000

b. Administrasi pembelajaran(absent tutor/WB, buku induk,buku tamu,buku inventaris dll) 1 set 50,000 50,000

c.Sarana Pembelajaran(kapur/spidol, penghapuspapan tulis dan papan tulis) 1 set 100,000 100,000

d. Bantuan PembiayaanKeterampilan 30 orang 300,000 9,000,000

Sub total 2 10,650,0003. TENAGA

a. Transport tutor(7 orang X 12 bln) 84 OB 350,000 29,400,000

b. Transport penyelenggara 12 OB 300,000 3,600,000Sub total 3 33,000,000Total 1 + 2 + 3 49,050,000Harga Satuan Kelompok 49,050,000Harga Satuan Orang 1,635,000


dan lanjutan sebanyak 13 modul/bahan ajar, dan ke-las persiapan UNPK sebanyak 7 modul/bahan ajaryang di UNPK-kan.

b. Penggunaan dana penilaian semester digunakan untuktransport penulis dan penggandaan soal 2 semesteruntuk semua mata pelajaran.

c. Masing-masing komponen bahan tersebut berda-sarkan jumlah peserta didik (Paket C kelas awal 30orang, sedangkan Paket C lanjutan 40 orang).

2. Alat

a. Dibelanjakan untuk pengadaan alat tulis peserta didikselama 2 (dua) semester.

b. Kelengkapan administrasi kelompok belajar sepertibuku absensi peserta didik, absensi tutor, buku in-duk peserta didik, buku tamu, buku kas dsb. Dan da-pat digunakan untuk menggandakan soal-soal UNPK.

c. Sarana pembelajaran meliputi pengadaan papan tu-lis, kapur, penggaris besar, penghapus.

d. Bantuan biaya keterampilan diperuntukkan untukkegiatan pembelajaran keterampilan yang dapatmenunjang ekonomi peserta didik. Pola Pengguna-annya ada pada Petunjuk Teknis Penggunaan DanaPembiayaan Keterampilan Kesetaraan Integrasi Kewi-rausahaan Berbasis Pra Koperasi.

3. Tenaga

Transport tutor harus dibayarkan 1 (satu) orang tutorRp350.000,- per bulan. Untuk Paket A 2 (dua) orang tutordan Paket B 6 (enam) orang tutor untuk kelas awal dan 7(tujuh) orang tutor untuk kelas lanjutan selama 12 bulan,kecuali kelas persiapan UNPK hanya dibayarkan 6 bulan.

4. Pengelolaan

a. Rekrutmen peserta didik baru, digunakan sebagaimanajemen provinsi untuk mengumpulkan data-datacalon peserta didik.

b. Manajemen pengelolaan Bantuan Sosial, diperun-tukkan untuk pembiayaan penilaian proposal (sekre-tariat, tim penilai, dan ATK penilaian).

c. Visitasi lapangan digunakan panitia provinsi untukmenilai kelayakan lembaga untuk menerima bantuansebagai bagian dari penilaian.

d. Monev digunakan untuk pengendalian mutu program,baik petugas provinsi ke kabupaten/ kota, maupunpetugas kabupaten/kota ke kecamatan yang besarnyasesuai dengan pagu yang tersedia.

5. Pembiayaan

Komponen pembiayaan bahan, alat dan tenaga dibelan-jakan dalam bentuk bansos, sedangkan untuk komponenpengelolaan dalam bentuk belanja barang di satuan kerja.


J. INDIKATOR KUNCI KEBERHASILAN

Indikator kunci ke-berhasilan (IKK) dariprogram Bantuan PaketC adalah sebagai beri-kut:

1. Minimal 75 % da-na bantuan pen-didikan kesetara-an tersalurkanpaling lambat bu-lan Juni 2009,dan 100% padaBulan September.

2. 100% lembagamembayar trans-port tutor tiaptutor Rp350.000/bulan.

3. 100% lembaga mengalokasikan biaya keterampilan untukkelas awal dan kelas lanjutan 1 Rp300.000/tahun.

4. 100% lembaga mengalokasikan biaya pengadaan bahanajar bagi setiap peserta didik untuk kelas awal dan kelaslanjutan 1 sebesar Rp100.000 per peserta didik/tahun.

Jumlah bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kondisiriil peserta didik pada tahun berjalan dan harus sudah selesaidiluncurkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

BAB IIIMEKANISME PEMBERIAN

BANTUAN

A. PROSES PENILAIAN

1. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga calon pene-rima BOP Program Paket C akan dilakukan penilaian seca-ra kompetitif, terutama untuk kelas awal. Untuk kelaslanjutan diberikan atas dasar laporan pelaksanaan kegi-atan tahun sebelumnya.

2. Penilaian dilakukan melalui tahapan: penilaian admi-nistrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuaidengan ketentuan yang ditetapkan, penilaian substansiprogram meliputi muatan isi, sasaran dan komponen lainsesuai dengan kebijakan pendidikan kesetaraan yangmempunyai dampak langsung dengan peningkatan kuali-tas hidup masyarakat secara akademik dan vokasionaldan visitasi lapangan.

3. Hasil penilaian dan visitasi lapangan dari tim penilai dila-porkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dae-rah Provinsi/Kepala P2PNFI dan atau BPPNFI dengan tem-busan Direktur Pendidikan Kesetaraan.

B. TIM PENILAI DAN VISITASI

1. Tim penilai bertugas menilai proposal dan melaksanakanvisitasi lapangan terhadap lembaga yang menjadi nomina-


tor penerima bansos. Tim dibentuk dan ditetapkan de-ngan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala P2PNFI dan atau BPPNFI.

2. Tim penilai melakukan penilaian terhadap proposal BOPPaket C, dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu)orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretarismerangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.

3. Komposisi Tim penilai proposal terdiri unsur birokrasi pa-da Satker yang bersangkutan dan mitra terkait. (ada unsurdari FK PKBM setempat)

4. Jumlah tim penilai mempertimbangkan ketersediaan ang-garan dan beban objek sasaran penilaian.

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

1. Tahap Persiapan

a. Sosialisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Keca-matan.

b. Membentuk tim penilai.

c. Menyusun instrumen penilaian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Penilaian proposal oleh tim penilai.

b. Visitasi lembaga calon penerima bansos oleh timpenilai.

c. Usulan dan rekomendasi Penetapan lembaga calonpenerima dana bantuan sosial dari Tim Penilai.

d. Penetapan Surat Keputusan Lembaga Penerima Ban-sos oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk DinasPendidikan Provinsi dan P2PNFI dan atau BPPNFI.

e. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepa-la Dinas Pendidikan untuk Dinas Pendidikan Provinsiatau P2PNFI dan atau BPPNFI. SK Penetapan dari Ke-pala Dinas Pendidikan Provinsi atau P2PNFI dan atauBPPNFI kepada lembaga dan menyampaikan tembus-annya kepada Direktur Pendidikan Kesetaraan.

f. Proses pencairan dana bansos.

3. Tahap Pengendalian

a. Monitoring dan Evaluasi Program.

b. Penyusunan laporan.

C. PENYALURAN DANA BOP

Penyaluran dana BOP Paket C dilakukan langsung ke rekeninglembaga melalui KPPN setempat sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

D. KEWAJIBAN LEMBAGA PENYELENGGARA

1. Melaksanakan program pembelajaran Paket C yang ter-integrasi dengan pendidikan keterampilan sesuai denganpetunjuk teknis dan kebijakan Direktorat.

2. Memanfaatkan dana BOP Paket C sesuai dengan usulandan peruntukan dalam proposal.


3. Menyampaikan laporan program dan laporan administrasikeuangan (laporan awal, laporan pembelajaran dan lapor-an administrasi keuangan kepada Dinas Pendidikan Pro-vinsi yang ditembuskan pada Dinas Pendidikan Kabupa-ten/Kota terkait, sekurang-kurangnya pada awal kegiat-an dan setelah selesai pembelajaran.

E. PERAN DAN KEWAJIBAN DINAS PENDIDIKAN ATAU P2PNFIATAU BPPNFI

Dalam pelaksanaan program BOP Paket C, Dinas PendidikanProvinsi melakukan kewajiban sebagai berikut:

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan.

2. Menilai dan menetapkan lembaga penyelenggara sesuaidengan petunjuk pelaksanaan

3. Memberi bantuan teknis, monitoring dan evaluasi prosespelaksanaan program

4. Menyampaikan laporan periodik.

BAB IVPELAPORAN

A. PELAPORAN PENGELOLA DANA DEKON

Pelaporan meliputi:

1. Laporan bulanan menjelaskan perkembangan daya serapyang disampaikan pada minggu ketiga setiap bulan keDirektorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat JenderalPendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendi-dikan Nasional.

2. Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan alokasianggaran yang dikelola.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Sistematika Proposal

2. Contoh Format Penilaian Administrasi,Substansi dan Visitasi

3. Contoh Format Data Peserta Didik

4. Contoh Format Data Pendidik dan TenagaKependidikan

5. Sistematika Pelaporan

6. Contoh Perjanjian Kerjasama

7. Contoh Laporan Keuangan

8. Contoh Surat Pernyataan KesanggupanPelaksanaan Program dari Lembaga

9. Petunjuk Penggunaan Dana KeterampilanPendidikan Kesetaraan IntegrasiKewirausahaan.

BAB VPENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, dansebagai rujukan bagi pihak terkait dalam menyusun petunjukpelaksanaan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhanmasing-masing satker daerah.

Bagi daerah yang melakukan revisi terhadap hal-hal yangprinsip, maka harus diberitahukan dan mendapat persetujuanDirektur Pendidikan Kesetaraan.

Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan penjelasankepada semua pemangku kepentingan Pendidikan Nonformaldan Informal dalam upaya memberikan pelayanan seoptimalmungkin bagi bangsa Indonesia.


PROPOSAL

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKANKESETARAAN PAKET C

(DANA DEKONSENTRASI)

PKBM CINTA KASIHALAMAT; ...............................................

KAB. ATAMBUA, NUSA TENGGARA TIMURTELP: .............................................

Lampiran 1

SISTEMATIKA PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL PENYE-LENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C(DANA DEKONSENTRASI)

A. JUDUL

Berisi informasi tentang :

1) Jenis bantuan yang diajukan (bantuan operasionalpenyelenggaraan pendidikan kesetaraan programpaket C dana dekonsentrasi)

2) Nama, alamat, identitas lembaga

Contoh:

B. KATA PENGANTAR

C. HALAMAN REKOMENDASI

Berupa surat rekomendasi Subdin PLS, Dinas PendidikanKabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa proposal yangdiajukan layak dipertimbangkan mendapatkan bantuanoperasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan programpaket C dana dekonsentrasi.

D. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN (maksimal 3 halaman)

1. Gambaran profil lembaga, pengalaman-pengalamanlembaga terkait dengan penyelenggaraan ProgramPaket C, dan potensi yang mendukung lembaga baikinternal maupun eksternal dalam melaksanakan Pro-gram Paket C.

2. Internal: Sarana prasarana, Tenaga pendidik/instruk-tur yang dimiliki yang relevan, dan informasi lainyang diperlukan.

3. Eksternal: lembaga mitra yang kompeten, kerja samadengan instansi terkait, baik dalam proses pembe-lajaran maupun dalam penyaluran lulusan.

4. Rumusan tujuan singkat, padat dan terukur serta re-levan dengan pembelajaran yang akan diselenggara-kan.

BAB II RENCANA AKSI

A. Sasaran: Karakteristik sasaran, teknik rekruitmen

B. Materi pelajaran yang akan diajarkan

C. Tutor/NST/Instruktur, dilengkapi pengalaman dengankompetensi masing-masing.

1. Strategi pembelajaran: persentase pembelajaran


teori dan mekanisme/strateginya.

2. Persentase pembelajaran praktek dan mekanis-me/ strateginya. Jika dilaksanakan dengan mitrakerja lembaga, agar dijelaskan bentuk kerja sa-ma/kemitraannya.

D. Uji kompetensi penilaian peserta didik (uji kompe-tensi)

BAB III PROGRAM AKSI

A. Lokasi penyelenggaraan

B. Tahapan pelaksanaan :

1. Perencanaan

2. Proses pembelajaran teori

3. Proses pembelajaran praktek

4. Jadwal pembelajaran/pelatihan

5. Tahapan evaluasi

6. Uji penguasaan teori dan praktek

7. Uji kompetensi.

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

Apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaranPaket C berakhir, seperti :

A. Penempatan dan pendampingan lulusan yang bekerja.

B. Pembinaan lulusan bagi yang berkeinginan untukusaha mandiri, misalnya: dukungan pendanaan modalusaha, pendampingan teknis, dan advokasi lainnyayang diperlukan.

BAB V. INDIKATOR HASIL

Rumusan indikator untuk mengukur keberhasilan Paket Cdi daerah perbatasan baik secara kuantitatif dan kualitatif,dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

A. Jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikankegiatan pembelajaran sampai tuntas.

B. Tingkat kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik.

C. Persentase peserta didik disalurkan bekerja.

D. Persentase peserta didik (lulusan) yang diorientasikanberusaha/bekerja mandiri

BAB VI RENCANA ANGGARAN BELANJA

Agar anggaran Program Paket C di daerah perbatasan da-pat dikelola dengan baik dan menghasilkan lulusan yangberkualitas serta lebih banyak berpihak kepada kebutuhanbelajar masyarakat/peserta didik, maka penggunaan anggar-an Pendidikan Program Paket C di daerah perbatasan secaraumum harus mengacu pada petunjuk teknis.

BAB VII PENUTUP

Berisi uraian singkat tentang seluruh rangkaian kegiatanyang direncanakan, dilengkapi dengan kesimpulan dan sa-ran-saran.

LAMPIRAN:

· Ijin operasional

· Copy buku rekening atas nama lembaga (tidak bolehada c.q. nama orang)


NO. KELENGKAPANADMINISTRASI

ADA TIDAKADA

KETERANGAN

1 Rekomendasi dari Provinsiatau Kabupaten/Kota

2 Nomor Rekening Bank A.n.Lembaga Pengusul

3 Akte Notaris Lembaga/Keterangan Badan HukumLainnya

· Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga

· Nama calon peserta didik dan calon tutor

· Nomor telepon yang dapat dihubungi :

No. Telp. Pimpinan lembaga

No. Telp. Sekretariat Lembaga

Lampiran 2(a)

INSTRUMEN PENILAIAN ADMINISTRASI

No. Registrasi : ……..…………………………….........

Nama Lembaga : ……..…………………………….........

Alamat : ……..…………………………….........

……..……………………………........

Program yang Diusulkan : ……..…………………………….........

Rekomendasi Tim Penilai

Lanjut ke penilaian substansi

Gugur

………., ………….. 2009

Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3

(FK PKBM setempat)


a. K

etep

atan

jen

is b

antu

an y

ang

diaj

ukan

b. K

elen

gkap

an a

lam

at d

an id

enti

tas

lem

baga

c. K

ejel

asan

dan

kes

esua

ian

a. G

amba

ran

prof

il le

mba

gab.

Pen

gala

man

lem

baga

c. P

oten

si y

ang

men

duku

ng in

tern

al m

aupu

nek

ster

nal

a.

Ket

epat

an s

asar

an

b.

Tek

nik

Rekr

uitm

en

c.

Bah

an a

jar

yang

aka

n di

ajar

kan

d. K

ompe

tens

i Tut

or/N

ST/I

nstr

uktu

r

a. P

eren

cana

an

b.

Pro

ses

Pem

bela

jara

n

c.

Pra

ktek

lapa

ngan

d.Ja

dwal

Pem

bela

jara

n/pe

lati

han

e. E

valu

asi

a. P

enem

pata

n da

n pe

ndap

inga

n lu

lusa

n

b. P

embi

naan

yan

g be

rkel

anju

tan

Judu

l

Pend

ahul

uan

Renc

ana

Aksi

Prog

ram

Aks

i

Tind

ak L

anju

t

1 2 3 4 5NoKo

mpo

nen

yang

dini

lai

Sub

kom

pone

n1

23

4

Skor

Pen

ilaia

nBo

bot

Skor

Tota

l

CON

TOH

IN

STRU

MEN

PEN

ILAI

AN S

UBS

TAN

SI

Lam

pira

n 2b

NoKo

mpo

nen

yang

dini

lai

Sub

kom

pone

n1

23

4

Skor

Pen

ilaia

nBo

bot

Skor

Tota

l

a.Ju

mla

h pe

sert

a di

dik

yang

ber

hasi

lm

enye

lesa

ikan

keg

iata

n pe

mbe

laja

ran

sam

pai

tunt

asb.

Ting

kat

kom

pete

nsi y

ang

dapa

t di

capa

i pes

erta

didi

k

c. P

erse

ntas

e pe

sert

a ya

ng d

isal

urka

n be

kerj

a

Kese

suai

an r

enca

na p

engg

unaa

n da

na d

enga

npe

tunj

uk t

ekni

s

Indi

kato

rKe

berh

asila

n

Renc

ana

Angg

aran

Bela

nja

6 7

....

....

....

....

...,

....

....

....

..Pe

nila

i

(...

....

....

....

....

....

)

Cata

tan:

...

....

....

....

....

....

....

....

...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Lam

pira

n 2b


Lampiran 2(c)

INSTRUMEN VISITASI

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

TAHUN 2009

Jenis Bantuan Sosial : ....................................Nama Lembaga : ....................................Alamat : ....................................

.................................... ....................................

..................................... , ..................Petugas Visitasi

( )

NO KOMPONENJAWABAN

KETERANGANAda Tidak

I Kelembagaan 1 Struktur Organisasi 2 Ijin Penyelengaraan 3 Administrasi Lembaga a Buku Induk Pegawai b Buku Induk Peserta Didik c Buku Kas Umum d Laporan Keuangan e Laporan Kegiatan f Daftar Hadir Peserta Apabila ada sebutkan,

Nomor dan TanggalnyaII Data Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 5 Jumlah Tutor menurut Sebutkan

Tingkat Pendidikan jumlah masing-masingPendidikan L P Jumlah

SLTP SLTP SLTA SLTA DIPLOMA DIPLOMA

S1/S2 S1/S2

NO KOMPONENJAWABAN

KETERANGANAda Tidak

6 Jumlah Tenaga Administrasi Sebutkanmenurut Tingkat Pendidikan jumlah masing-masing

Pendidikan L P JumlahSLTP SLTP SLTA SLTA DIPLOMA DIPLOMA

S1/S2 S1/S2 III Program Diisi jumlah peserta didik

& Pelaksanaan Th...s.d Th.....7 Program Paket A 8 Program Paket B 9 Program Paket C

10 Program Keterampilan

IV Pelaksanaan 1 Jadwal Pembelajaran 2 Pelaksanaan Pembelajaran 3 Evaluasi Hasil pembelajaran

V Pemanfaatan Bantuan Sosial 4 Pernah mendapat Bantuan Jika ya, diiisi, Tahun berapa,

Sosial dari Direktorat Pendidikan jenis bantuan dan jumlahKesetaraan dana

5 Peruntukan/pemanfataan dana Diisi dengan peruntukanbantuan sosial dana bantuan sosial

6 Evaluasi yang dilakukan untuk Jelaskanmelihat keberhasilan programpembeljaran yang telahdilaksanakan Rekomendasi


Lam

pira

n 4

DAFT

AR P

ENDI

DIK/

TUTO

R &

TEN

AGA

KEPE

NDID

IKAN

PROG

RAM

PAK

ET C

NAM

A LE

MBA

GA ..

....

....

....

....

....

....

....

....

..…

……

……

LOKA

SI :

……

……

……

……

……

……

…..

....

..TA

HUN

2009

Lam

pira

n 3

DAFT

AR P

ESER

TA D

IDIK

PRO

GRAM

PAK

ET C

NAM

A LE

MBA

GA :

……

……

……

……

……

.……

……

…LO

KASI

: ……

……

……

……

……

……

……

....

....

...

TAHU

N 20

10

NoNa

ma

Pese

rta

Didi

kTm

ptLa

hir

L/P

Agam

aIja

zah

tera

khir

Tahu

n Lu

lus

Tahu

nM

asuk

Ket

Tang

gal L

ahir

Tgl

Bln

Th

n

Nam

aOr

ang

tua

NoNa

ma

Tuto

rTm

ptLa

hir

Tang

gal L

ahir

L/P

Agam

aIja

zah

Tera

khir

Tahu

nLu

lus

Juru

san

Peng

alam

anSb

g Tu

tor (

Th)

Bida

ngM

atpe

lKe

tTg

l B

ln

Thn


H. Upaya untuk Mengatasi Masalah

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

A. Kesimpulan

B. Saran/Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Nama-nama Peserta Didik, Pengelola dan Tutor

2. Jadual Kegiatan, Absensi Peserta Didik, Absensi Tutor

3. Rincian Penggunaan Dana beserta Bukti-BuktiPengeluaran

4. Struktur Tim Organisasi Lembaga Penyelenggara

5. Hasil Penilaian/Raport Peserta Didik

6. Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran

Dokumen lainnya yang relevan.

Lampiran 5

SISTEMATIKA PELAPORAN

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL (JIKA ADA)

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

C. Rencana Kegiatan Penyelenggaraan

D. Struktur Organisasi

BAB II. PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAANPAKET C

A. Proses Pembelajaran

B. Jadual Pembelajaran

C. Tingkat Pencapaian Hasil Pembelajaran

D. Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar

E. Tingkat/Daya Serap Anggaran

F. Faktor Pendorong dan Penghambat

G. Permasalahan yang dialami


2.............. : Ketua .............., dalam hal inibertindak untuk dan atas nama................, berdasarkan RekeningLembaga :

Nomor : ..............................

Bank : ..............................

A.n. : ..............................

berkedudukan di Jalan...............................................................................................selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebutPara Pihak, berdasarkan pertimbangan:

1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pem-berian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendi-dikan kesetaraan.

2. bahwa PIHAK KEDUA sebaga lembaga pendidikan yangmenyelenggarakan program Paket C pendidikan keseta-raan.

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam PerjanjianKerja Sama tentang Bantuan Biaya Operasional PenyelenggaraanPaket C Pendidikan Kesetaraan, dengan ketentuan sebagai beri-kut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesempatan penduduk yang tidak terlayani

Lampiran 6

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTUR PENDIDIKAN KESETARAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DANINFORMAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN

........................................

NOMOR : ........... /E3/KU/2008

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAKET C

Pada hari ini, .............., tanggal .................. bulan......................., tahun Dua ribu Delapan, kami yangbertanda tangan di bawah ini :

1. ............... : Direktur Pendidikan Kesetaraan, dalamhal ini bertindak untuk dan atas namaDirektorat Pendidikan Kesetaraan Direk-torat Jenderal Pendidikan Nonformaldan Informal Departemen PendidikanNasional, berkedudukan di Gedung E Lt.VII Komplek Perkantoran DepartemenPendidikan Nasional, Jalan Jenderal Su-dirman – Senayan, Jakarta, selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA;


na melalui KPPN yang ditransfer langsung ke rekeningPIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama/kontrakditandatangani oleh para pihak;

b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaankegiatan pembelajaran program Pendidikan Keseta-raan;

c. Mengoordinasikan pencairan dana bantuan sosial keKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) IIIJakarta sesuai peraturan yang berlaku.

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan programyang dilaksanakan oleh lembaga penerima BantuanSosial;

e. Mengendalikan mutu program.

f. Membatalkan penandatanganan akad kerjasama jikaterjadi penyimpangan yang dilakukan PIHAK KEDUA

g. Mengembalikan dana ke kas Negara jika terjadi re-tour dari Bank penyalur sesuai peraturan yang berlaku

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:

a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan un-tuk melaksanakan program;

b. Melaksanakan program pembelajaran yang dimonitordan dibina oleh PIHAK PERTAMA serta Dinas Pendi-dikan Setempat dan diaudit oleh Inspektorat Depdik-nas, BPKP, serta eksternal auditor;

c. Mengomunikasikan program bantuan sosial yang dite-rima kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, DinasPendidikan Propinsi serta semua pihak terkait;

d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK

pada pendidikan menengah formal, untuk memperolehBiaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) PendidikanKesetaraan Paket C;

b. meningkatkan mutu prasarana-sarana pendukung pembe-lajaran program Paket C;

c. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikanmenengah sampai dapat mengikuti ujian nasional pendi-dikan kesetaraan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Persiapan

1) Penyusunan program dan jadwal kegiatan

2) Pengadaan alat dan bahan pembelajaran

3) Pengadaan modul pembelajaran

4) Penyiapan pendidik dan tenaga kependidikan

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran

c. Penilaian proses dan hasil pembelajaran

d. Pelaporan perkembangan dan hasil kegiatan

e. Peningkatan tata kelola yang amanah (dapat dipercaya).

Pasal 3

TANGGUNGJAWAB DAN HAK

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk:

a. Memproses administrasi dalam rangka pencairan da-


(................................................), yangdipergunakan untuk kegiatan pembelajaran...................... peserta didik program Paket C.

(2) Dana bantuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bersumber dari Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Kesetaraan Depar-temen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008 Nomor0249.1/023-05.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 de-ngan Kode Mata Anggaran 10.04.01.0080.572111

(3) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangakan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KE-DUA melalui Nomor Rekening Bank atas nama PIHAKKEDUA.

Pasal 5

PENYALURAN DANA

Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diba-yarkan dalam satu tahap kepada PIHAK KEDUA melalui KantorPelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III langsungke rekening bank PIHAK KEDUA.

Pasal 6

ATURAN DAN SANKSI

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus berdasarkanpada peraturan perundang-undangan dan Acuan BantuanSosial Pendidikan Kesetaraan.

(2) Apabila terjadi kecurangan, penyimpangan, dan/ataukelalaian dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUAdikenakan sanksi untuk membayar semua kerugian yangtimbul.

PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikansetempat;

e. Menggunakan dana sesuai dengan RAB yang diusulkansesuai peraturan yang berlaku

f. Sepenuhnya bertanggung jawab jika terjadi penyim-pangan yang dilakukan PIHAK KEDUA;

g. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA atas keterlam-batan pencairan dana 2 (dua) bulan setelah penanda-tanganan akad kerja sama.

(3) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

a. Membina dan mengaudit pelaksanaan program;

b. Mendapatkan laporan pelaksanaan program termasukbukti-bukti atas pemanfaatan dana yang digunakanoleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

a. Menerima dana bantuan Biaya Operasional Penye-lenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket C danmenggunakannya sesuai dengan Acuan Bantuan SosialPendidikan Kesetaraan;

b. Mendapatkan bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 2 serta jangka waktu yang diatur dalamPasal 3 tersebut di atas, PIHAK PERTAMA memberikandana bantuan penyelenggaraan sebesar Rp xx.xxx.xxx,-


Pasal 9

LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli padakertas bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya danmempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untukPIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

....................... .............................

NIP. .....................

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat,baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan PerjanjianKerja Sama ini, penyelesaiannya dilakukan secara keke-luargaan dan musyawarah untuk mufakat dengan tetapmemperhatikan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakatuntuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan ne-geri tempat domisili PIHAK KEDUA.

Pasal 8

MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahunanggaran 2008 dan dapat diubah atau diakhiri setiap wak-tu atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuansecara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnyapaling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(2) Perubahan, penghentian, atau hal-hal yang belum diaturdalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam bentukAdendum atas persetujuan Para Pihak.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengansendirinya apabila terdapat peraturan perundang-un-dangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkanPerjanjian Kerja Sama ini tidak mungkin untuk dilaksa-nakan.


Lampiran 8SURAT PERNYATAAN

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL…………………………………………………*)

Yang bertanda tangan di bawah ini kami penerima Dana Ban-tuan Sosial ………………………………………….*) tahun 2010,

Nama : ……………………………………………….………Jabatan : …………………………………………….………..Alamat Lembaga : ………………………………………………….....Telp./HP : …..………………………………...............Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami:1. Sanggup menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Pe-

nyelenggaraan program ………...……................*) sesuaidengan jadwal.

2. Sanggup menerima sanksi bila tidak melaksanakan pro-gram sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Negarayang berlaku.

3. Sanggup membuat laporan kegiatan, yaitu: pertama, duaminggu setelah dana diterima, kedua, enam bulan sete-lah proses pembelajaran dan ketiga, delapan bulan la-poran akhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-be-narnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

…………………………. 2010Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000

(…………..………………….)

Lam

pira

n 7

cont

oh:

Kuit

ansi

Ab

sen

Hasi

lKe

giat

an

No.

Tang

gal

Pem

asuk

anSu

mbe

rJu

mla

h (R

p.)

Jeni

s Pen

gelu

aran

Ket.

Jum

lah

(Rp.

)

Tota

l

Cata

tan

dila

mpi

rkan

:1.

Buk

ti-b

ukti

pen

gelu

aran

2. S

urat

Set

oran

Paj

ak (S

SP)

LAPO

RAN

KEU

ANG

AN (

deng

an P

rins

ip A

kunt

ansi

)

Catatan:*) Diisi sesuai dengan program yang diajukan**) Surat Pernyataan ditandatangani bila usulan diterima.


Catatan : Perlu diperhatikan oleh semua pengeloladan penyelenggara Program Paket C baikyang kelas awal maupun lanjutan, bahwadalam pengelolaan dana harus transparandan akuntabel. Setiap pengeluaran biaya ha-rus dilampirkan bukti-bukti pengeluaranharus ada, sebagai dasar untuk membuatlaporan keuangan oleh lembaga penyeleng-gara sesuai dengan prinsip akuntansi. Apa-bila ini tidak dilakukan, maka apabila adamasalah dikemudian hari, tanggung jawabada pada lembaga penyelenggara program.

Lampiran 9

PETUNJUK PENGGUNAAN DANA

KETERAMPILAN PENDIDIKAN KESETARAAN

INTEGRASI KEWIRAUSAHAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN

JAKARTA, 2010


KATA PENGANTAR

Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kese-taraan sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumber-daya manusia (SDM). Sumberdaya manusia yang kreatif danproduktif akan menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik,secara perorangan atau kelompok. Pendidikan dapat berperanuntuk membangun kreativitas dan produktivitas SDM sekaliguspenguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengandunia kerja dan kesiapan belajar sepanjang hayat.

Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk memberikan penga-kuan terhadap pembelajaran mandiri dan pengetahuan yangdiperoleh di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan Keseta-raan menguatkan kreativitas, produktivitas dan mengoptimal-kan potensi diri pada seseorang melalui pembelajaran kecakap-an hidup.

Untuk meningkatkan mutu Pendidikan Kesetaraan, DirektoratPendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonfor-mal dan Informal menyediakan dana keterampilan bagi peser-ta didik Program Paket A, Paket B dan Paket C yang memberi-kan rujukan teknis dalam pengelolaan keterampilan dalampengalokasian dana dekonsentratrasi pendidikan kesetaraan.

Petunjuk pengelolaan dana keterampilan ini diharapkan da-pat dijadikan pegangan bagi para pengelola, penyelenggaraProgram Pendidikan Kesetaraan dalam memberikan layananterbaiknya kepada peserta didik memiliki keterampilan untukmemenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Paket A), untuk meme-nuhi tuntutan dunia kerja (Paket B) dan keterampilan berwi-rausaha (Paket C). Dengan adanya petunjuk pengelolaan ini,diharapkan semakin memahami arti penting program keteram-

pilan bagi peserta didik dalam membekali keterampilan berwi-rausaha melalui Pra Koperasi pendidikan kesetaraan.

Jakarta, Januari 2010

Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Dr. Triyadi.


PETUNJUK TEKNISPENGGUNAAN BANTUAN

PEMBIAYAAN KETERAMPILAN KESETARAANINTEGRASI KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PRA KOPERASI

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama an-tara pemerintah dan masyarakat. Sektor pendidikan sebagaipenggerak untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakatmempunyai tanggung jawab untuk membentuk menusia yangberkualitas, mandiri, kreatif, inovatif dan mampu mengolahpotensi yang ada di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupmasyarakat disekelilingnya. Sesuai dengan 3 (tiga) pilar strategipembangunan yang telah di canangkan oleh Presiden RI 2009-2014 yaitu: pemberdayaan (empowerment), kewirausahaan(entrepreuneurship) dan pengembangan ekonomi kreatif. Pen-didikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikanformal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjen-jang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga ma-syarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsisebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikanformal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensiwarga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuandan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dankepribadian professional. Salah satu ruang lingkup pendidikannonformal adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan keseta-raan adalah program pendidikan nonformal yang menyeleng-garakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yangmencakup program paket A, paket B, dan paket C. Merujukpada Permen Diknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kom-

petensi Lulusan yang menyatakan bahwa pendidikan kesetaraanberorentasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keteram-pilan fungsional yang menjadi kekhasan program Paket A,Paket B dan Paket C.

Maka tidak salah bila seluruh lembaga pendidikan mengem-bangkan kewirausahaan sebagai salah satu kompetensi yangharus dikuasai oleh peserta didik. Untuk itu Direktorat Pendi-dikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal danInformal tahun 2010 memulai merintis pendidikan kesetaraanberbasis pengembangan kewirausahaan untuk kemandirian pe-serta didik dalam wadah pra koperasi. Pendidikan kesetaraanmelalui pendidikan kecakapan hidup telah dimulai oleh DitjenPNFI dalam kurun waktu lima tahun kedepan diharapkanpendidikan kecakapan hidup (PKH) sudah dapat meningkatkankualitas lulusannya. Perencanaan program dan pelaksanaan dilapangan yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakatsebagai satuan PNFI harus diorientasikan untuk membangunkemandirian peserta. Ukuran sukses pelaksanaan program dimasyarakat sebagai dampak dari investasi pemerintah adalahdihasilkannya kemandirian masyarakat baik dengan bekerjamaupun usaha mandiri. Secara spesifik, Pendidikan KecakapanHidup (Life Skills) yang dikembangkan melalui jalur pendidikannonformal memiliki sasaran peserta didik yang berasal dariwarga masyarakat yang membutuhkan keterampilan untukbekerja, khususnya mereka yang tidak mampu, tidak sekolah,menganggur, dengan menitikberatkan pada pendidikan danpelatihan keterampilan (vocational) sesuai dengan kebutuhanpasar, dunia usaha dan dunia industri, serta potensi lokal yanglayak untuk dikembangkan menjadi usaha ekonomi.


B. TUJUAN

1. Umum

Memberikan/meningkatkan keterampilan dan kewirau-sahaan peserta didik kesetaraan untuk kemandirian dalamberusaha serta kesejahteraannya dalam kelompok usahabersama (Pra Koperasi).

2. Khusus

a. Mengembangkan kemampuan wirausaha peserta di-dik.

b. Meningkatkan kesejahteraan peserta didik.

c. Mengurangi pengangguran dengan mendorong usahamandiri peserta didik.

d. Mendorong pembentukan wadah usaha bersamapeserta didik dalam bentuk pra-koperasi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945.

a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pe-menuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkanpendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pe-ngetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi me-ningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraanumat manusia (UUD 45 Pasal 28C ayat 1).

b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalammemperjuangkan haknya secara kolektif untuk mem-bangun masyarakat, bangsa dan negaranya (UUD 45

Pasal 28C Ayat 2).

c. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan(UUD 45, Pasal 31 Ayat 1).

d. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atasdemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efi-siensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan ling-kungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseim-bangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (UUD45 pasal 33 Ayat 4).

2. Undang –undang Sistem Pendidikan Nasional No 20tahun 2003.

a. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu prosespembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yangberlangsung sepanjang hayat (USPN Pasal 4 ayat 3).

b. Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan po-tensi peserta didik dengan penekanan pada pengua-saan pengetahuan dan keterampilan fungsional sertapengembangan sikap dan kepribadian profesional(USPN Pasal 26 Ayat 2).

D. SASARAN

1. Sasaran peserta adalah peserta didik pendidikan kese-taraan Paket A, Paket B dan Paket C.

2. Sasaran kegiatan adalah untuk meningkatkan keteram-pilan dan kemampuan peserta didik dengan wirausahadan kemandiriannya.


3. Sasaran hasil adalah dapat digunakan sebaik-baiknyausaha mandiri peserta optimalisasi dana untuk usahamandiri dan pembentukan lembaga usaha bersama (me-nuju ke koperasi).

4. Bentuk kegiatan adalah bantuan (intervensi) pembiayaanuntuk mendukung kewirausahaan peserta agar mandiridan sejahtera.

E. ALOKASI PEMBIAYAAN

1. Komponen biaya dimasukan ke dalam komponen biayadi masing-masing paket pendidikan kesetaraan yang adadi dana dekonsentrasi, sedangkan besarnya dana per-peserta atau per-kelompok adalah sebagai berikut:

a. Paket A sebesar Rp. 200.000 /per-peserta atau sebe-sar Rp. 4.000.000/kelompok (20 peserta) pada se-tiap lembaga yang mendapatkan bantuan penyeleng-garaan Paket A.

b. Paket B sebesar Rp. 300.000/per-peserta atau sebe-sar Rp. 7.500.000/kelompok (25 peserta) pada setiaplembaga yang mendapatkan bantuan penyelengga-raan Paket B.

c. Paket C sebesar Rp. 300.000/per-peserta atau sebe-sar Rp. 9.000.000/kelompok (30 peserta) pada setiaplembaga yang mendapatkan bantuan penyelengga-raan Paket C.

2. Untuk kelas baru, alokasi dana yang digunakan untukketerampilan peserta didik dimasing-masing paket digunakan dengan pembagian sebagai berikut:

a. Paket A 60 % untuk pelatihan keterampilan, dan 40 %untuk modal usaha produktif sebagai usaha bersama.

b. Paket B 40 % untuk pelatihan keterampilan, dan 60%untuk modal usaha produktif secara bersama, ataudigunakan untuk modal bergulir bagi peserta didikyang mau berusaha mandiri.

c. Paket C 30% untuk pelatihan keterampilan, dan 70%untuk modal usaha produktif secara bersama, ataudigunakan untuk modal bergulir bagi peserta didikyang mau berusaha mandiri.

3. Ketentuan penggunaan dana

a. Alokasi pembagian peruntukan pembiayaan kete-rampilan ini, digunakan untuk kelas baru, sedangkanuntuk kelas lanjutan alokasi biaya keterampilan 100%digunakan untuk modal usaha produktif secara bersa-ma, maupun digunakan untuk modal bergulir bagipeserta didik yang mau usaha mandiri.

b. Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan ini bu-kan hanya untuk berproduksi, tetapi juga dapat digu-nakan untuk keterampilan manajemen, pemasaran,dll.

F. PENGGUNAAN BIAYA

1. Paket A

Penggunaan dana pelatihan keterampilan sebesar 60%antara lain untuk :

a. Pembelian bahan praktek


b. Transportasi narasumber

c. Materi dan ATK kelompok

d. Pelaporan

Penggunaan dana modal usaha sebesar 40% antara laindigunakan untuk:

a. Kartu anggota

b. Modal usaha produktif

2. Paket B

Penggunaan dana pelatihan keterampilan sebesar 40 %antara lain digunakan untuk




d. Pelaporan

Penggunaan dana modal usaha 60% antara lain untuk

a. Kartu anggota


3. Paket C

Penggunaan dana pelatihan keterampilan 30% antara laindigunakan untuk:




d. Pelaporan

Penggunakaan dana modal usaha 70% antara lain untuk

a. Kartu anggota


4. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program diatas, maka diperlukan adanya:

a. Anggaran dasar dan rumah tangga usaha bersama

b. Mekanisme pengelolaan usaha bersama produktif

c. Mekanisme pembagian keuntungan usaha

d. Struktur pengelola dan pembagian tugas masing-masing

e. Jaringan kerja sama dengan stakeholders

G. PERINTISAN USAHA DARI BANTUAN BIAYA

Untuk menjamin keberhasilan membentuk kemandirian pe-serta maka, setiap kelompok belajar pendidikan kesetaraanharus melakukan upaya perintisan usaha yang dibimbing olehpenyelenggara pendidikan kesetaraan sebagai berikut:

1. Seluruh peserta didik mendapatkan bimbingan intensifdari lembaga penyelenggara dalam menyusun rencanaperintisan usaha dan pengelolaanya

2. Rumusan bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh pe-serta disesuaikan dengan potensi ekonomi yang dapatdilakukan di daerah masing-masing


3. Rencana rintisan usaha peserta diajukan ke lembaga de-ngan menggunakan formulir usulan kegiatan usaha pe-serta sebagai bahan untuk pencairan dana disertai dengankwitansi dan berita acara serah terima dana dari lembagake peserta.

4. Kelompok peserta yang berusaha bersama menyusun pe-ngurus untuk menjalankan usaha bersama tersebut.

5. Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis dan trans-paran (direncanakan dan dilaksanakan oleh, dari dan un-tuk seluruh peserta dimasing-masing lembaga)

6. Pembinaan rintisan usaha dilakukan oleh lembaga penye-lenggara dan/atau kerjasama dengan instansi lain terkait

7. Rintisan usaha yang dilakukan diarahkan untuk memben-tuk wadah usaha ekonomi bagi semua anggota dan disa-rankan berbentuk koperasi (karena memudahkan aksesdan dukungan dari instansi lain yang relevan)

H. MODEL PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DIKSETARA

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan kemandirianmelalui pengembangan kewirausahaan yang telah dicanangkanoleh Presiden RI, maka dalam pelaksanaan pembelajaran pen-didikan kesetaraan berbasis pengembangan kewirausahaan me-lalui dana dekonsentrasi di setiap provinsi, maka perlu dilaku-kan model pelaksanaan seperti pada bagan berikut.

Ketentuan pelaksanaan model pendidikan kesetaraan ber-basis pengembangan kewirausahaan tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Pembelajaran peserta didik paket A, B dan C, dilakukan

integratif dengan pembelajaran keterampilan kepadapeserta yang disesuaikan dengan potensi dan serta kebu-tuhan pasar atas barang dan jasa

2. Penambahan pembelajaran keterampilan selama prosespembelajaran peserta didik menyelesaikan program pa-ket A, B dan C

3. Pelatihan kewirausahaan dilakukan bersamaan denganpembelajaran masing-masing paket.

4. Perintisan usaha peserta didik dapat dilakukan selamaproses pembelajaran paket A, B dan C

I. INDIKATOR KEBERHASILAN

Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan program pendi-dikan kesetaraan paket A, B dan C berbasis kewirausahaan ini

PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN (PRA-KOPERASI)

Alur Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kewirausahaan

PenyelengggaraDiksetara

MotivasiKewirausahaan

Pembentukan KelompokUsaha Bersama

Pemilihan CalonPengurus

PeningkatanPendapatan &KesejahteraanPeserta Didik

PesertaDidik

PenyusunanAD/ART

Menjalankanperintisan

usahabersama atau

mandiri

Membuat AturanMain Usaha dan

Organisasi

MenetapkanSimpanan Peserta

MenetapkanPengurus UB

Menentukan jenisUsaha Bersama

PelatihanManajemen

Usaha Bersama


adalah sebagai berikut:

1. Minimal 60% peserta didik mendapatkan penghasilan

2. Adanya usaha mandiri peserta atau kelompok usaha ber-sama

3. Peserta didik mampu mengembangkan modal usahanya

4. Berputarnya bantuan pembiayaan keterampilan sebagaimodal bergulir (revolving fund)

5. Lembaga penyelenggara mampu membina peserta didikkesetaraan berbasis kewirausahaan (membentuk pra-ko-perasi)

J. SISTEM REVOLVING FUND

Sacara umum pengembangan kewirausahaan peserta didikkesetaraan, untuk perintisan usaha maka dana yang ada dapatdigunakan untuk modal bergulir dengan sistem sebagai berikut:

1. Masing-masing peserta didik secara mandiri atau berke-lompok dapat meminjam dari dana modal usaha sesuaidengan kelayakan usaha yang diajukan.

2. Peminjam mengembalikan dana sesuai dengan ketentuanyang disepakati dalam anggaran dasar.

3. Setiap peserta didik secara mandiri atau kelompok yangmeminjam modal usaha bersama melakukan perjanjianpenggunaan dana.

4. Pengembalian dana usaha ditambah dengan jasa yangbesarnya ditentukan oleh anggota (maksimal 2%).

5. Anggota yang meminjam apabila terlambat melakukanpelunasan sesuai dengan perjanjian dikenakan denda

yang besanya ditentukan anggota (maksimal 5%) daripinjaman.

6. Seluruh pengelolaan dana bergulir dilakukan dengan prin-sip tertib, transparan, akuntabel dan terus bertambah

K. PENGUATAN RINTISAN USAHA PESERTA MENGGUNAKANINKUBASI BISNIS

Untuk memperkuat kemampuan berusaha peserta didik pen-didikan kesetaraan, maka sistem inkubasi bisnis dapat dilaku-kan dengan langkah sebagai berikut:

1. Lembaga penyelenggara melakukan pendampingan mana-jemen, finansial, pasar, dan produksi untuk menjaminkeberlangsungan program

2. Peserta didik terus melatih diri dan kelompoknya untukterus berusaha untuk memutar dana belajar usaha danmendapatkan keuntungan

3. Lembaga penyelenggara melakukan upaya untuk men-dukung kemitraan usaha dengan pengusaha lokal yangtelah jadi dengan model sub-kontrak, sub-agen, sub-sell-ing (usaha plasma dan inti).

L. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan untuk penggunaanbantuan pembiayaan keterampilan dalam rangka melaksanakanpendidikan kesetaraan berbasis kewirausahaan (pra-koperasi)ini disusun untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan program didaerah.


Documents

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL · PDF fileTenaga pendidik laki-laki maupun perempuan pada jalur pendidikan nonformal yang bersedia untuk membantu proses pembelajaran