Click here to load reader

Juknis Sarana Pendidikan Nonformal

  • View
    26

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Petunjuk Teknis Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Non Formal

Text of Juknis Sarana Pendidikan Nonformal

  • Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

    Direktorat Pembinaan Pendidikan MasyarakatTahun 2015

  • Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

    Direktorat Pembinaan Pendidikan MasyarakatTahun 2015

  • Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakatii iii

    KATA SAMBUTANDirektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

    Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi bagian dari hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang saling menghargai, menghormati, tolong menolong, menumbuhkan sikap toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

    Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat orang dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, penataan kelembagaan pendidikan nonformal, dan layanan program pendidikan masyarakat lainnya. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi program yang dikembangkan setiap tahun diharapkan dapat menyumbang investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

    Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2015 ini, diharapkan sebagai acuan bagi lembaga/organisasi masyarakat mitra kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pengelola dan penyelenggara program di daerah, untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat.

    Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu.

    Jakarta, April 2015Plt. Direktur Jenderal,

    Dr. Ir. Taufi k Hanafi , M.U.P.

  • Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakativ v

    KATA PENGANTARNIP. 196308281990031002

    Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

    Penndidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

    Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat dalam proses pembelajaran pendidikan sepanjang hayat.

    Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal.

    Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2015.

    Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

    Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

    Jakarta, April 2015Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

    Dr. WartantoNIP. 196310091989031001

  • Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakatvi 1

    DAFTAR ISI

    KATA SAMBUTAN ............................................................................... iiKATA PENGANTAR .............................................................................. ivDAFTAR ISI ............................................................................................ vi

    BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1A. Latar Belakang .................................................................... 1B. Dasar Hukum ...................................................................... 2C. Tujuan Petunjuk Teknis ...................................................... 3

    BAB II RUANG LINGKUP PROSES PENYALURAN BANTUAN .... 4A. Pengertian Kegiatan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal ........................................ 4B. Tujuan Kegiatan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal ........................................ 4C. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ 4D. Deskripsi Kegiatan .............................................................. 5

    BAB III TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN ................................... 8A. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nonformal yang Berhak Mengusulkan .................................................. 8B. Prosedur Pengusulan .............................................................. 9

    BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI ........................ 10A. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi .................................... 10B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan .................................. 10C. Ketentuan Tambahan Untuk Mendapatkan Perhatian ........ 11

    BAB V PELAPORAN ............................................................................ 12

    BAB VI PENUTUP ............................................................................... 13LampiranLampiran ............................................................................... 14

    Lampiran 1 Format Proposal ............................................................ 15Lampiran 2 Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota .............. 19Lampiran 3 Pakta Integritas .............................................................. 20Lampiran 4 Contoh Label untuk Peralatan Sarana ............................ 21Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pertanggungjawaban Mutlak .......................................... 22

    PENDAHULUAN

    BAB I

    A. Latar BelakangPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, pasal 1, (8) mencantumkan bahwa Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam melaksanakan layanan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga satuan pendidikan nonformal yang telah disebutkan pada pasal 3, bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri dari: LKP, Kelompok Belajar, PKBM, Majelis Taklim, dan Satuan PNF Sejenis (Rumah Pintar, Balai Belajar Bersama, Lembaga Bimbingan Belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal).

    Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Rumpah Pintar (RUMPIN) merupakan satuan pendidikan nonformal merupakan lembaga binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang dapat melaksanakan dan menyelenggarakan program-program Direktorat, seperti: program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan,

  • Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat2 3

    Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Perempuan, Pendidikan Keorangtuaan, Pendidikan Kesetaraan dan Penataan Kelembagaan Pendidikan Nonformal. Dalam penyelenggaraannya, layanan pendidikan masyarakat tersebut juga dapat dilaksanakan melalui UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

    Untuk meningkatkan kualitas la