NOMOR KEP- 147 /PP/2017
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN ,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
Pelatihan Keuangan;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Peta Proses Bisnis Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan;
: 1. Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034);
3 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1926);
Kementerian Keuangan;
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
Pelatihan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk memberikan:
a. Acuan bagi unit-unit organisasi di hngkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam menyusun,
menata, dan mengembangkan proses bisnis unit yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
b . Pedoman dalam penyusunan peta proses bisnis Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk level 3.
Peta Proses Bisnis Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Proses inti/operasional, yaitu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama atas
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
b . Proses manajemen, yaitu proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu sistem, atau proses yang memastikan proses inti/operasional dan proses pendukung berjalan dengan baik; dan
c. Proses pendukung, yaitu proses yang mendukung proses inti.
Mencabut Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-89/PP/2016 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada: 1
. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 2
. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Hngkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
3 . Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
4 . Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di Hngkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017
Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Badan
Xepala Bagian Unjum -
SEKRF TAR A
/
PELATIHAN KEUANGAN
I . Umum
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan
negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
2 . pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang
keuangan negara;
sertifikasi di bidang keuangan negara; dan
4 . pelaksanaan administrasi BPPK.
organisasi eselon II Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai
berikut:
4 . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
5 . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
6 . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan
Keuangan; dan
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
dan Pelatihan Keuangan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:
1 . Visi:
menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia."
2 . Misi:
Negara yang terintegrasi dalam mewujudkan corporate university.
b . Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan
pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
c. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir
dan efektif dalam mendukung pembelajaran.
d . Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM
Keuangan Negara yang berkualitas.
terbaik.
Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Keuangan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan, perlu disusun Peta Proses Bisnis Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang memuat seluruh proses bisnis
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
II. Tujuan dan Manfaat
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam menyusun,
menata, dan mengembangkan proses bisnis unit yang bersangkutan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
Manfaat dari penyusunan peta proses bisnis Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan antara lain:
1 . Mengawasi dan mengevaluasi proses bisnis yang saat ini berlaku;
2 . Penyederhanaan proses bisnis;
3 . Perbaikan struktur organisasi;
(SOP);
6 . Penyesuaian beban kerja unit organisasi; dan
7 . Penyusunan dan perbaikan uraian jabatan.
III. Dasar Hukum
Pelatihan Keuangan ialah:
1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 /PMK.01 / 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan;
dan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
IV. Peta Proses Bisnis Level 0
Proses bisnis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
1 . Proses inti, yaitu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran
nilai utama atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. Proses inti Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan meliputi pendidikan, pelatihan, sertifikasi, knowledge
management system (KMS), dan learning management system (LMS).
2 . Proses manajemen, yaitu proses yang mengcndalikan atau mengelola
operasional dari suatu sistem, atau proses yang memastikan proses
inti/operasional dan proses pendukung berjalan dengan baik. Proses
manajemen Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terdiri dari
pengelolaan kinerja, penjaminan mutu, kepatuhan internal, manajemen
risiko, perencanaan strategis, serta humas dan publikasi.
3 . Proses pendukung, yaitu proses yang mendukung proses inti. Proses
pendukung Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terdiri dari
penelitian, hukum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan,
pengelolaan bmn, dan sistem informasi.
Peta proses bisnis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat
digambarkan dalam bagan sebagai berikut.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
Proses Bisnis Manajcmcn
Kementerian/Lembagadi luar Kementerian Keuangan
1 . Proses Bisnis Inti
Program Pelatihan
Peoyeienpgiraan Pelatihan
Evaiwan Pelatihan
JiL PembangunandBn Ptoduksi din Qutlity
Intfgrajl KMS Aisutsnce IMS PtngeloUjnKMS
l.a>inanOn<ine Learning Layanan Coaching dan K entortng
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
I j I 1 j I Pemantauan Pertgcndalia PeirtantauantCualltasFatitas
Utama Pembtlajaran
I z
i i
PemantauanPlsIko PengendahanRuilco
1 it:
1 j I 1 B I Penyusunan Penstia Peiaksanaan Papal Kega
Periodiital
inferrr.asi
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
3 a _
J 1 r 1 1 h Ii i PeogemDangan SDM AdmlnistrasliabatanFungiionsl Umum Kepegawaian
J±L J±L PerCKS san Anggsran Pela*:saraao Anggaran PeiapO'anAnggaran
i
J±L Peretxanaan 8WN Pengguraarv'Pe'nanfsatan W N PenghaouM" B».1N
1 a I I B 1 I B I PengetolaanStstemlnlorfnasl PtngelolaanlnftistruMixSotffn PengeiolaanArsip
InformaSt
1 . Pendidikan Vokasi
kepadaMssjarakat
Pascasarjana Program Pre-
a Learnir>g Delivery Learning Deployment
5 . Layanan Evaluasi
o
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
9 . Pembangunan dan Integrasi KMS
i
I
a
i
I i-
11. Pengelolaan KMS
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
Penyusunan Desain Online Pelaksanaan Online Learning Learning
13. Layanan Coaching & Mentoring
15. Penilaian Kinerja
16. Pemantauan Pengendalian Utama
17. Pemantauan Kualitas Fasilitas Pembelajaran
Berisi SOP terkait pemantauan/evaluasi, dan/atau penetapan standar
kualitas fasilitas pembelajaran di lingkungan BPPK.
18. Penegakan Kepatuhan Internal
Investigasi Internal
PelaporanHasil Mitigasi Risiko
22. Penyusunan Renstra
23. Pelaksanaan Rapat Kerja Periodikal
Berisi SOP terkait koordinasi dan pelaksanaan Rapat Kerja Periodikal di
lingkungan BPPK.
lingkungan BPPK.
fungsi BPPK.
Berisi SOP terkait pengelolaan isi/konten pada media informasi di
lingkungan BPPK.
I
Is
30. Bantuan Hukum
Legal Draftiiig Pendamplngan Hukum
31. Penyediaan Produk Hukum
Keputusan
Pengembangan Organisasi
s
J±L J±L J±L Pengeiolaan SOP Harmonlsasi Program Penatausahaan Laporan Kinerja
Pembelajaran
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
I z
J±L i±L J±L Pengembangan Pegawai Ajseismen! Center PengelolaanKarir
35. Administrasi Jabatan Fungsional
Dokumen Tagihaa'Pembayaran TaglhatVpembayaran
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
Anallsis Kebutunan BMN Harmonisasl
I
II li
u .
b .
i
ttd.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id