Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah - Situs … BPKP Provinsi Jawa Tengah Rencana Kerja (R enja) Tahun 2016 BAB I Pendahuluan 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kata Pengantar i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) serta disusun

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja (Renja) menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam

satu tahun pelaksanaan kegiatan dan merupakan alat pengukur

keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan kegiatan sehingga merupakan

bagian tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja

(Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan diakhiri dengan penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Kerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara

rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem

penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi

pencapaiannya, memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator-indikator

capaian kinerja yang dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas

untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran berupa input, output, dan

outcome dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur

capaian kinerjanya.

Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

merupakan gambaran mendetail cara pencapaian tujuan dan sasaran Tahun

2016 untuk mewujudkan misi dan visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Masih banyak yang harus ditingkatkan dalam usaha mencapai target Rencana

Strategis BPKP Tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.


Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kata Pengantar ii

Perbaikan terus dilakukan baik secara internal maupun dalam menjalin

hubungan dengan para stakeholders. Sehingga komitmen bersama semua pihak

yang telah terbangun selama ini akan semakin memantapkan sistem akuntabilitas

kinerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah guna mengawal

reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang sedang berjalan.

Komitmen ini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja seluruh staf

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang optimal dan terorganisasi.

Semarang,18 Maret 2016Kepala Perwakilan,

Bambang Wahyudi B.NIP 195603221979111001

Kata Pengantar iii

DAFTAR ISIHalaman

KATA PENGANTAR………………………………………………………... iDAFTAR ISI…………………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………… 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi……………………………… 1

B. Struktur Organisasi……………………………………… 2

C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis………………… 5

D. Keterkaitan dengan Anggaran…………………………… 5

BAB II RENCANA STRATEGIS………………………………………… 6A. Pernyataan Visi …………………………………………… 6

B. Pernyataan Misi…………………………………………… 7

C. Tujuan Strategis………………………………………… 9

D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program ……………… 9

BAB III RENCANA KERJA………………………………………………… 13

A. Pengukuran Kinerja 14

B. Target Kinerja 15

BAB IV PENUTUP………………………………………………………… 17

LAMPIRAN


Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB I Pendahuluan 1

BAB IPENDAHULUAN

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta sebagai bagian dari tata kelola sistem administrasi kinerja

instansi pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah menyusun

suatu Rencana Strategis (Strategic Plan) yang kemudian dijabarkan

dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang akan dievalusi atau dinilai

melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana kinerja ini memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan secara nyata

dalam bentuk kerangka kegiatan yang harus dijalankan dan target

kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan suatu prasyarat terwujudnya

suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance), yang juga

merupakan harapan semua pihak.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan

dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

dijabarkan dalam dua jenis program kegiatan yaitu :

1. Program Teknis terdiri dari :

a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara;

b. Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;

c. Program Peningkatan Kapabilitas APIP.



2. Program Generik yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen &

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (01).

Pelaksanaan atas kedua program tersebut di jabarkan secara rinci

dalam PKPT Tahun 2016.

Renja tahun 2016 ini merupakan uraian lebih lanjut dan rinci dari

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2019.

Renstra yang merupakan rencana umum lima tahunan, diuraikan

lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan

lebih terfokus. Renja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana

strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah

ditetapkan dalam renstra beserta strategi pencapaiannya.

B. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal BPKP

di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP.

Yang digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut :





Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di dukung dengan sumber daya manusia

(SDM) dengan posisi per 31 desember 2016 sebagai berikut :

Posisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengahper 31 Desember 2015

Jabatan Jumlah % (orang)Pejabat Struktural 10 4,41Pejabat Fungsional Auditor 170 74,89Pejabat Fungsional Arsiparis 2 0,88Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian 1 0,44Pranata Komputer 0 -Fungsional Umum 44 19,38Jumlah 227 100,00

Komposisi Pegawai Per Jabatanper 31 Desember 2015

Uraian Jabatan Jumlah (orang)Pejabat Struktural 10Pejabat Fungsional Auditor 170Pegawai Administrasi 47Jumlah 227

Posisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Jenjang Pendidikan

Kelompok Jabatan Posisi31/12/2015

Komposisi Per Jenjang Pendidikan

S2S1/D

IV D III SLTA SLTP SDPejabat Struktural 10 6 2 2Fungsional Auditor 170 9 117 44Fungsional Arsiparis 2 2Fungsional AnalisKepegawaian 1 1Fungsional PranataKomputerFungsional Umum 44 6 2 34 2Jumlah 227 15 125 48 37 2



Untuk Komposisi Pejabat Fungsional Auditor yang ada sebagai berikut :

Posisi Pejabat Fungsional AuditorJenjang PegawaiPengendali MutuPengendali Teknis 48Ketua Tim 69Anggota Tim 53

Total 170

C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun

Anggaran 2015 - 2019, dengan maksud dapat mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan pada kurun waktu lima tahun. Sebagai

penjabaran dari rencana strategis, setiap tahun disusun Rencana Kerja

yang berisi tolok ukur/ target sasaran/ kegiatan yang harus dicapai

dalam kurun waktu satu tahun.

D. Keterkaitan dengan Anggaran

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tidak terlepas dari

penganggaran yang ada. Kaitan dengan anggaran dipertimbangkan

dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi

pencapaiannya dengan besaran anggaran kegiatan. Volume

kegiatan yang besar membutuhkan anggaran yang lebih besar pula.

Sedangkan penyesuaian-penyesuaian dalam anggaran diperlukan

sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan juga dapat

disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.


Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB II Rencana Strategis 6

BAB IIRENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Tahun 2015-2019Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015. Renstra

BPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan

periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada

akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-

program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis

(Renstra) 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan

Nomor KEP-192/PW11/1/2015 tanggal 27 April 2015 telah menetapkan

beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang

mendukung rencana strategis BPKP Pusat.

A. Pernyataan Visi

Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan.

Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan

serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk

mewujudkannya.

Visi :

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk MeningkatkanAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah:

a. Auditor Internal Pemerintah RI

BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis

dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun



in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu

kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan

demikian, informasi yang dihasilkan dari proses / kegiatan pengawasan

oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias, dan tidak diintervensi

oleh pihak lain.

Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah RI

yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang

mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi

perhatian Presiden atau masyarakat luas.

Pernyataan visi tersebut juga merupakan penegasan bahwa BPKP harus

menjadi world class auditor. Hal ini penting karena fokus APIP saat ini adalah

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional, mengawal proses pembangunan, mengawal peningkatan ruang

fiskal, menetapkan governance system, mengawal aset negara dan

daerah, serta membangun kapasitas informasi yang mendukung

berupa teknologi informasi, sumber daya manusia, dan proses bisnis.

B. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi

sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada

hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua

peran yaitu aktivitas assurance dan consulting. Adapun misi BPKP adalah

sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional

guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih

dan efektif;

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang efektif; dan

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah



yang profesional dan kompeten.

Ketiga misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana,

sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata

terlihat pada misi. Ketiganya pada dasarnya ditetapkan dengan

kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang

berorientasi pada manfaat dari keberadaan BPKP bagi stakeholders-nya

dan kinerja-kinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses

kerja internal serta peningkatan kapasitas internalnya.

Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern

pemerintah yang merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 60 tahun 2008. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan

kebendaharaan umum negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan

Presiden. Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasi

Presiden selaku shareholder BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas

bagi BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik, meningkatkan kinerja program Pemerintah dan mewujudkan iklim

yang mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini berkaitan erat dengan fungsi

utama auditor internal di bidang good governance, pengelolaan

risiko dan penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna

mengamankan aset serta mencegah terjadinya kecurangan dan

kesalahan sejak dini.

Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi

kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi SPIP,

Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingan dan konsultasi SPIP.

Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatan

implementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah.

Sebagai pembina, BPKP juga harus mampu memberikan contoh atas

penerapan implementasi SPIP.



Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP

yang meliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan

pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan

APIP lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas

dan kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal.

C. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun

BPKP menetapkan tiga tujuan untuk mengejawantahkan visi dan misi yang

telah ditetapkan, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional

dan Kompeten.

D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis.

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari

tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program

yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional

b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program

Prioritas Pembangunan Nasional.

c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.



Masing-masing sasaran yang ditetapkan didukung dengan program

yang terkait.

Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan

yang ditetapkan.

Program-program yang ditetapkan mendukung pencapaian sasaran

yang terkait.

Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan program Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan (1)

“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan indikator kinerja output

yang ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi

Sasaran kegiatan Tersedianya hasil Pengawaan pada Perwakilan BPKPIndikator Kinerja Kegiatan Jumlah Rekomendasi Hasil PengawasanRincian Indikator KinerjaKegiatan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP NawacitaRekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi DaerahNawacita

Tujuan ini adalah untukmelaksanakan misipertama

Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional guna MendukungTata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersihdan Efektif

Tujuan (2)

“ Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah”Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan indikator kinerja output




Tujuan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangandan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas PengelolaanKeuangan

Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi

Sasaran kegiatan Tersedianya hasil Pengawaan pada Perwakilan BPKPIKK Jumlah Rekomendasi Hasil PengawasanRincian IKK Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP NawacitaRekomendasi Pengawasan Regional Bidang OtonomiDaerah Nawacita

Tujuan ini adalah untukmelaksanakan misi kedua Membina penyelenggaraan SPIP yang efektif

Tujuan (3)

Untuk mencapai tujuan “Peningkatan Kapabilitas AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten”,

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan indikator kinerja output


Tujuan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten

Sasaran StrategisMeningkatnya Kapabilitas Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) Kementerian, Lembagadan Pemerintah Daerah

Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah Daerah

Sasaran kegiatan Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalamMencapai Peningkatan Kapabilitas APIP

IKK Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIPRincian IKK Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIPTujuan ini adalah untukmelaksanakan misi ketiga

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah yang Profesional dan Kompeten

BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan

fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan

pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi.



Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi

satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Dengan

mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh

Bappenas bahwa setiap LPND menggunakan satu program teknis

yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program

generik, BPKP menetapkan tiga program teknis dan satu program

generik. Dari ketiga program tersebut disusun kegiatan-kegiatan.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unit eselon II

berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang telah

ditetapkan.


Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB III Rencana Kerja 13

BAB IIIRENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah

ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2015 yang merupakan

bentuk perjanjian dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

kepada Kepala BPKP pada tanggal 22 Januari 2016. Perkin tersebut berisi

kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan

mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016 Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Tengah selain memenuhi target Perkin juga

melaksanakan berbagai kegiatan di luar Perkin serta kegiatan dukungan

yang merupakan penugasan khusus dari BPKP dan tugas pendampingan

dari stakeholders (Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di daerah) yang

tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Renja merupakan implementasi dari Perencanaan Strategis dengan

tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi namun

tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah dengan tidak mengurangi

esensi Perencanaan Strategis tersebut. Sehingga dimungkinkan penetapan

tujuan dan program yang tidak dituangkan dalam Perencanaan Strategis

maupun Rencana Kerja Tahunan, akan dituangkan dalam Rencana Kinerja

dan Perjanjian Kinerja tahun 2016 sepanjang hal tersebut memiliki landasan

hukum untuk dijadikan acuan.

Sehingga dalam penyusunan Renja Tahun 2016, Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Tengah selain memperhatikan program-program Renstra juga

memperhatikan target capaian kinerja masing masing program tersebut

yang harus dicapai yang dituangkan dalam dokumen ”Perjanjian Kinerja

Tahunan dan Triwulanan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016”

yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah dengan Kepala BPKP.



Tujuan Penyusunan Perkin

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala BPKP dan Kepala

Perwakilan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi;

4. Sebagai dasar bagi Kepala Perwakilan untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan

SKPD;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Tengah. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja output dan

capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang telah

diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016.

BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja

diukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya. Capaian

sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU)

yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran

program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi

atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya

Sehingga rencana kerja tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah merupakan gabungan program dan indikator kinerja utama (IKU)

dalam Renstra dengan target kinerja output maupun outcome sasaran

program berdasarkan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen

perjanjian kinerja tahun 2016.



B. Target Kinerja

Rencana kerja (Renja) tahun 2016 merupakan implementasi Renstra

tahun 2015-2019 untuk mendukung 4 sasaran strategis yang menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah selama tahun 2016. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif

yang harus dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang

melekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan

benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya

pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan

juga didefinisikan dalam Renja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan

efektivitas kegiatan.

Secara ringkas target yang akan dicapai disajikan sebagai berikut :

Sasaran ProgramSasaran Kegiatan (output)

Target AnggaranIndikator Kinerja (output)Sasaran Program (outcome) : Sasaran Kegiatan (output):Perbaikan Pengelolaan ProgramPrioritas Nasional danPengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Tersedianya informasi hasilpengawasan pada PerwakilanBPKP1. Rekomendasi PengawasanPerwakilan BPKP 214 2.701.862.000,002. Rekomendasi PengawasanPerwakilan BPKPNawacita 44 1.342.668.000,003. Rekomendasi PengawasanRegional Bidang OtonomiDaerah Nawacita 4 163.345.000,00

Sasaran Program (outcome) : Sasaran Kegiatan (output):Meningkatnya kualitaspenerapan SPIPPemda/Korporasi Tersedianya informasi hasilpengawasan pada PerwakilanBPKP4. Rekomendasi PerbaikanPenyelenggaraan SPIP 44 1.037.308.000,00Sasaran Program (outcome) : Sasaran Kegiatan (output):Meningkatnya kapabilitaspengawasan intern Pemda Tersedianya informasi hasilpengawasan pada PerwakilanBPKP5. Rekomendasi PembinaanKapabilitas PengawasanIntern Pemda 3 253.427.000,00

309 5.498.610.000,00



Sasaran ProgramSasaran Kegiatan (output)

Target AnggaranIndikator Kinerja (output)Sasaran Program (outcome) :Meningkatnya kualitaspelayanan dukungan teknisdalam pengawasan BPKPSasaran Kegiatan (output):Tersedianya dukunganmanajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya dalammencapai kepuasan layanan

Jumlah Layanan DukunganManajemen PerwakilanBPKP 80laporan 1.258.214.000,00Termanfaatkannya Aset secaraoptimal Terlaksananya rehabilitasiberat rumah negaraperwakilan BPKP 100 m² 172.520.000,00

1.430.734.000,00

Total Anggaran 6.929.344.000,00

Rincian target kinerja outcome dan output untuk masing-masing sasaranstrategis yang hendak dicapai dalam tahun 2016 (terlampir).


Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

BAB IV Penutup 17

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah disusun dengan menyesuaikan antara Renstra Tahun 2015-2019

dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 agar dapat dipergunakan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Kerja ini memuat program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang

telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku.

Indikator-indikator kinerja sasaran dan kegiatan (berupa input, output,

dan outcome) dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan sasaran

dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan komitmen dan

kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah.

Lampiran 1 / 1 - 2S - 159 /PW11/1/2016

Tanggal 18 Maret 2016

Satuan Jumlah3 4 5

A. Sasaran Program1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional

dan pengelolaan keuangan negara/korporasi1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional % 45

2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemenrisiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi % 100

3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparatpenegak hukum % 60

2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIPPemda/korporasi

4. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 0

5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 106 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)

% 65

7 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikatminimal A (baik) *) % 52

8 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dariBUMD yang dibina

% 52

9 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yangdibina % 58

3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan internPemda

10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 0

11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) % 712 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 013 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % 5214 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 10015 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 41

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan padaPerwakilan BPKP 1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomen

dasi 214 2.701.862.000,00

2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi 44 1.342.668.000,00

3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi DaerahNawacita

Rekomendasi 4 163.345.000,00

4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi

44 1.037.308.000,00

5.Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Rekomen

dasi 3 253.427.000,00

309 5.498.610.000,00

PERENCANAAN KERJA TAHUN 2016PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

Indikator Kinerja Program1 2

Lampiran 1 / 2 - 2S - 159 /PW11/1/2016

Tanggal 18 Maret 2016

Satuan Jumlah3 4 5

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

1 2B. Sasaran Program1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan

teknis dalam pengawasan BPKP1. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) skala 7

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan1. Tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya dalammencapai kepuasan layanan

1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP laporan 801.258.214.000,00

2. Termanfaatkannya Aset secara optimal2. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP m2 100

172.520.000,00

1.430.734.000,00TOTAL ANGGARAN 6.929.344.000,00

Kegiatan Anggaran1. Rp 5.498.610.000,002. Rp 39.430.016.000,003. Rp 1.258.214.000,004. Rp 172.520.000,00

Jumlah Rp 46.359.360.000,00

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIPPembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKPFasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKPPengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja Program

Documents

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah - Situs … BPKP Provinsi Jawa Tengah Rencana Kerja (R enja) Tahun 2016 BAB I Pendahuluan 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas