A. Pengertian Undang UndangPerundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang
dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat
aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga
negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah
(pusat dan daerah), dan antarlembaga negara.
B. Pengertian Analisis Air, Makanan, dan MinumanAdalah kegiatan
yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat
dalam air, makanan dan minuman.
C. Perundang-undangan tentang Analisis Air, Makanan, dan
MinumanManfaat Peraturan Perundangan :1. Sebagai landasan hukum
aparat pemerintah 2. Keseragaman tindakan dlm pengawasan makanan
untuk melindungi masyarakat thd makanan yang merugikan kesehatan 3.
Sebagai pedoman yang wajib ditaati masyarakat 4. Pedoman yang
diikuti produsen dan distributor makananPokok-Pokok Yang Dimuat :1.
Hal-hal yang dilarang dan sanksi thd pelanggaran 2. Hal-hal yang
bersifat membina produsen agar memproduksi makanan yang memenuhi
persyaratan Beberapa Peraturan Perundangan tentang Makanan yang
perlu diketahui:1. Undang-Undang No. 9 Th. 1960 ttg Pokok-Pokok
Kesehatan 2. Undang-Undang No. 2 Th. 1966 ttg Higiene 3.
Undang-Undang No 11 Th. 1962 ttg Higiene untuk Usaha-Usaha Bagi
Umum4. Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya (STBL 1949 No.377) 5.
Undang-Undang No. 10 Th. 1961 ttg barang menjadi Undang-Undang 6.
Undang- Undang No. 23 Th 1992 Tentang Kesehatan7. Undang-Undang No,
18 Tahun tentang PanganPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
dengan:1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan,kehutanan, perikanan,
peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah
yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan
bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,
dan/atau pembuatan makanan atau minuman.2. Kedaulatan Pangan adalah
hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan
Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang
sesuai dengan potensi sumber daya lokal.3. Kemandirian Pangan
adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang
beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan
kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi,
dan kearifan lokal secara bermartabat.4. Ketahanan Pangan adalah
kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan,
yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan.5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis,
kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk
dikonsumsi.6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,
mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.7. Ketersediaan
Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam
negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua
sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 8. Cadangan Pangan
Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk
menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga,
serta keadaan darurat.9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah
persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.10.
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang
dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.11. Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai
dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.12. Cadangan Pangan
Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola
oleh pemerintah desa.13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah
persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di
tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
D. Perundangan tentang Bahan Tambahan Makanan (BTM)Bahan
tambahan makanan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami
bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan
kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk bahan pangan.
Jadi bahan tambahan pangan ditambahkan untuk memperbaiki karakter
pangan agar memiliki kualitas yang meningkat.Secara khusus tujuan
penggunaannya bahan tambahan adalah untuk : 1. Membentuk makanan
menjadi lebih baik dan lebih enak di mulut. 2. Memberikan warna dan
aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera.3. Meningkatkan
kualitas makanan. 4. Menghemat biaya.5. Mempertahankan atau
memperbaiki nilai gizi makanan. Penggunaan BTM ini diatur oleh
perundang-undangan, oleh karena itu perlu dipilih secara benar jika
akan digunakan dalam pangan. Bahan Tambahan Pangan yang dianggap
berbahaya bagi kesehatan manusia dilarang digunakan dalam
panganMenurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
722/Menkes/Per/IX/88, Bahan Tambahan Makanan adalah bahan yang
biasanya tidak digunakan sebagai makanan atau minuman dan biasanya
bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak
mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam
makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan,
penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau
pengangkutan makanan, untuk menghasilkan atau diharapkan
menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan
tersebut.
Jenis BTP ini dapat dibedakan berdasarkan :1. Asal bahan terdiri
dari :a. Bahan alami yang diperoleh/diekstraksi dari sumber alami
seperti lechtin (dari jagung dan kedelai) digunakan
untukemulsifier, anato dari biji ananto, (warna kuning, karotin)
dari buah-buahan dan sayuran, keuntungannnya lebih aman dan mudah
didapat, tetapi memiliki kepekatannya relatif kurang stabil karena
mudah terpengaruh oleh panas dan kondisi pH serta dibutuhkan bahan
dalam jumlah banyak.b. Bahan identik alami umumnya terbuat dari
bahan sintetis tetapi struktur kimianya identik dengan bahan
alami.c. Bahan sintetis merupakan hasil sintesa secara kimia,
contohnya sakarindan siklamat yang digunakan sebagai pemanis dengan
keuntungan lebih stabil, lebih pekat, dan penggunaannya hanya dalam
jumlah sedikit, namun dikhawatirkan akan memberi efek samping bagi
kesehatan.2. Cara penambahan terdiri dari :a. Sengaja ditambahkan
termasuk didalamnya pengawet, pewarna, pemanis, pemberi aroma dan
antioksidan.b. Tidak sengaja tercampur dalam bahan makanan yang
kemungkinan berasal dari residu kontaminan proses pengolahan,
pengemasan, atau penyimpanan misalnya pupuk, pestisida, kotoran
serangga, atau cemaran dari pembungkus.3. Aturan penggunaan terdiri
dari :a. Aman (generally recognized as safe = GRAS)adalah bahan
yang dosis penggunaannya relatif bebas dan tidak dibatasi seperti
pati sebagai pengental.b. Memakai aturan penggunaan (Non-GRAS)
adalah penggunaannya perlu diatur dengan peraturan atau
undang-undang mengingat tingkat bahaya dan ancaman yang ditimbulkan
zat aditif.Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
722/Menkes/Per/IX/88 tentang BTM yang diizinkan digunakan pada
makanan terdiri dari golongan :1. Antioksidan (Antioxidant)2.
Antikempal (Anticaking Agent)3. Pengatur Keasaman (Acidity
Regulator)4. Pemanis Buatan (Artificial Sweetener)5. Pemutih dan
Pematang Tepung (Flour Treatment Agent)6. Pengemulsi, Pemantap,
Pengental (Emulsifier, Stabilizer, Thickener)7. Pengawet
(Preservative)8. Pengeras (Firming Agent)9. Pewarna (Colour)10.
Penyedap Rasa dan Aroma, Penguat Rasa (Flavour, Flavour
Enhancer)11. Sekuestran (Sequestrant)
DAFTAR PUSTAKA
(http://materisoalppkn.blogspot.com/2013/08/pengertian-perundang-undangan.html)
