PERUMAHAN RAKYAT DAN AIR MINUM

B A B XVI

PERUMAHAN RAKYAT DAN AIR MINUM

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/73 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pembangunan perumahan rakyat merupakan salah satu sasaran pembangunan yang penting. Karena itu dalam Repelita II pembangunan perumahan rakyat memperoleh perhatian sepenuhnya.

Sehubungan dengan itu, maka pembangunan perumahan dalam Repelita II terus ditingkatkan dan dilaksanakan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini dalam bidang riset bahan-bahan bangunan yang memenuhi syarat kesehatan, cukup kuat dan relatif murah, dibuat dari bahan-bahan yang terdapat di Indonesia, disertai pula usaha - usaha untuk memproduksi bahan bangunan dan perumahan dalam jumlah yang besar dan dengan harga yang dapat dicapai oleh ke -mampuan daya beli masyarakat luas.

Untuk mengatasi masalah pembiayaan, diusahakan suatu sistem pembiayaan yang lebih efektif dan dapat mendorong terhimpunnya modal untuk pembangunan perumahan. Selain dari pada itu juga diusahakan perluasan penyuluhan untuk meningkatkan ketrampilan rakyat dalam teknik pembangunan perumahan serta kegiatan penyu-luhan dalam rangka pemugaran perumahan dan lingkungan desa.

Selanjutnya dipersiapkan pula unsur-unsur kelembagaan yang akan memberikan pengarahan yang tepat di bidang pembangunan perumahan dalam ruang lingkup nasional.

Tujuan pembangunan perumahan rakyat adalah untuk mewu-judkan tersedianya rumah dalam jumlah yang memadai di dalam lingkungan yang sehat, serta memenuhi syarat-syarat sehat, kuat dan dalam jangkauan daya beli rakyat. Dalam Repelita I, pembangunan perumahan rakyat masih terbatas kepada usaha-usaha perintisan dan

983

persiapan untuk menggalakkan terlaksananya pembangunan peru -mahan secara nasional. Dalam Repelita II, kegiatan perintisan dan persiapan tersebut masih diteruskan dan ditingkatkan. Di samping itu dalam Repelita II, diusahakan pula kegiatan-kegiatan untuk me-rangsang usaha masyarakat untuk ikut serta melaksanakan pemba-ngunan perumahan rakyat.

Program perumahan rakyat dalam Repelita II terutama dituju - kan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mengingat be -sarnya kebutuhan perumahan yang harus dibangun maka kegiatan pembangunan perumahan rakyat dalam Repelita II terbatas kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang diakibatkan oleh pertambahan penduduk saja.

Di daerah perkotaan pembangunan perumahan rakyat diarahkan kepada perbaikan pemukiman yang sudah ada melalui kegiatan per -baikan kampung dan kepada pembangunan pemukiman baru, me- lalui kegiatan penyediaan tanah matang atau rumah inti serta pem -bangunan perumahan sederhana. Pelaksanaan kegiatan perbaikan kampung dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Pemerin- tah Pusat dalam bidang teknis dan pembiayaan. Pelaksanaan pem-bangunan pemukiman baru dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun oleh Swasta/Masyarakat.

Di daerah pedesaan kebijaksanaan program perumahan diarahkan kepada pelaksanaan kegiatan perintis pemugaran perumahan pedesaan. Proyek perintis ini diharapkan dapat merangsang masyarakat dalam usaha pemugaran perumahan pedesaan ke desa-desa sekitarnya dalam jumlah yang lebih banyak.

Pembangunan penyediaan air minum dalam Repelita II diarah- kan untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak bagi masya -rakat. Pelaksanaannya dikaitkan dengan pengembangan wilayah pembangunan secara nasional.

Di daerah perkotaan diusahakan peningkatan kemampuan pro-duksi air minum dan perluasan pemanfaatan penggunaan produksi air minum yang ada. Peningkatan kemampuan produksi dilakukan baik dengan memperluas instalasi air minum yang sudah ada maupun

984

dengan pembangunan instalasi baru. Dalam rangka perluasan pe-manfaatan kemampuan yang telah bertambah, diusahakan perbaikan dan perluasan jaringan distribusi.

Penyediaan air minum daerah pedesaan diusahakan melalui program Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dengan memperbaiki sistem penyediaan air minum yang ada dan pengadaan baru di daerah yang langka akan sumber air minum atau di daerah yang air minumnya tidak memenuhi syarat.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Program Perumahan Rakyat

Sejak Repelita II telah ditempuh langkah-langkah nyata untuk membantu masyarakat golongan berpendapatan rendah dalam meng-atasi kekurang mampuannya memperoleh pemukiman yang meme- nuhi kelayakan bagi tempat penghunian.

1. Perumahan kota

Usaha perbaikan kampung telah dirintis pelaksanaannya oleh Pemerintah DKI Jaya sejak permulaan Repelita I dan pada akhir Repelita I telah dapat diselesaikan 2.400 Ha kampung yang meliputi penduduk sekitar 1.200.000 jiwa. Sejak tahun 1973/74, Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah untuk membantu meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan perbaikan kampung di DKI Jaya dan meluaskan usaha tersebut ke beberapa kota lain, sekaligus dengan mengembangkan sistem pembiayaannya dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Selama Repelita II usaha perbaikan kampung tersebut telah dilakukan di Jakarta dan Surabaya pada daerah sekitar 6.160 Ha kampung yang meliputi sekitar 2.300.000 jiwa. Dengan demikian keseluruhannya sampai dengan akhir Repelita II telah diselesaikan perbaikan kampung sekitar 8.560 Ha kampung yang meliputi sekitar 3.500.000 jiwa.

Selain daripada itu dalam tahun 1978/79 telah dilakukan persiapan pelaksanaan perbaikan kampung di kota-kota sedang antara

985

lain Semarang, Surakarta, Ujung Pandang dan Bandung yang pelak -sanaannya akan dimulai pada tahun pertama dan kedua Repelita III.

Perintisan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpeng -hasilan rendah dimulai sejak Repelita I, berupa studi dan pelaksa - naan pembangunan percontohan sekitar 1.000 unit rumah yang tersebar di beberapa kota. Setelah PERUMNAS dibentuk pada tahun 1974, kegiatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah makin ditingkatkan dalam bentuk pembangunan tanah matang beserta rumah inti dan pembangunan rumah sederhana. Rumah- rumah tersebut terdiri dari ukuran luas seperti 20 m 2, 36 m2, 45 m2

dan 70 m2 dan disediakan untuk pegawai Negeri, ABRI dan Swasta yang setingkat dengan golongan I dan II. Penghuniannya didasar- kan pada sewa ataupun pembelian melalui kredit pemilikan dengan masa pengembalian maksimum 20 tahun.

Sampai dengan tahun 1978/79 melalui usaha ini telah dapat diselesaikan sekitar 73.072 unit rumah yang terbagi sekitar 35.738 unit rumah sederhana dan sekitar 37.334 unit rumah inti di kota Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Kamal, Medan, Padang, Samarinda, Pontianak dan Ujung Pandang (Tabel XVI — 1).

Bank Tabungan Negara yang berfungsi sebagai Bank Hipotik Perumahan (BHP), sejak tahun 1976 sampai dengan bulan Juni 1979 telah mempersiapkan pemberian kredit pemilikan rumah untuk sekitar 24.000 unit rumah. Dalam rangka ini telah disetujui pemberian kredit pemilikan rumah sekitar 17.400 unit rumah dan dilaksanakan pem -berian kredit pembangunan sekitar 3.661 unit rumah, tersebar di Ban-dung, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Grobogan, Ujung Pandang, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Palu, Bengkulu, Jakarta, Purwa-karta, Karawang, Bekasi, Serang, Tangerang, Pandegelang, Palembang, Banda Aceh, Bogor, Garut, Yogyakarta, Surakarta, Salatiga , Peka-longan, Sidoarjo, Denpasar, Lombok, Luwu dan Samarinda.

Bagi masyarakat yang berminat memiliki rumah yang dibangun oleh PERUMNAS, sampai dengan bulan Juni 1979 telah disediakan fasilitas kredit pemilikan rumah sebanyak 802 unit rumah di Semarang

986

TABEL XVI - 1

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH INTI DAN SEDERHANA,1975/76 - 1978/79

(unit)

RS = Rumah Sederhana SS. = Rumah Inti.

dan 42 unit rumah di Depok. Di samping itu Bank Tabungan Negara juga telah memberikan kredit pemilikan rumah kepada 42.913 kepala keluarga korban bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 1976 di Bali.

2. Perumahan Desa

Di daerah pedesaan dilaksanakan perintisan pemugaran perumahan desa berupa kegiatan pemugaran rumah-rumah untuk memenuhi per -syaratan kesehatan berdasarkan kemampuan swadaya masyarakat de-ngan bantuan rata-rata Rp. 30.000,— per rumah tangga. Kegiatan pemugaran menyangkut pula prasarana pendukung lingkungan seki-tarnya. Melalui usaha ini masyarakat dirangsang untuk menyalurkan bakat dan ketrampilannya bagi pengembangan lingkungan pemukiman yang lebih baik di desa masing-masing. Hasil yang dicapai kegiatan ini dalam tahun 1978/79 berupa pemugaran perumahan desa di sekitar 397 lokasi desa yaitu di 20 lokasi desa swa-sembada, 317 lokasi desa swakarya dan 60 lokasi desa swadaya. Dengan demikian usaha ini selama Repelita II telah meliputi 900 lokasi desa tersebar di 24 pro -pinsi, dilaksanakan melalui pengadaan perangsang berupa perbaikan jalan lingkungan 80.000 meter, MCK (mandi, cuci dan kakus) 1.209 buah, 33.750 rumah dipugar, 152 rumah contoh dan peningkatan ketrampilan 90 petugas tingkat propinsi, 400 petugas tingkat kabu-paten, 1.540 petugas tingkat kecamatan dan 45.360 anggota masya-rakat desa di lokasi proyek. Selain kegiatan pemugaran perumahan desa, pada akhir tahun Repelita II mulai dilaksanakan perintisan pem-bangunan prasarana pemukiman desa baru di propinsi-propinsi Aceh, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan.

3. Kegiatan Penunjang Pembangunan Perumahan

Usaha-usaha di bidang penunjang pembangunan perumahan se-perti penelitian, penyuluhan, kelembagaan perumahan dan perumusan kebijaksanaan pembangunan perumahan yang dirintis sejak Repelita I masih dilanjutkan dan ditingkatkan dalam Repelita II.

988

Kegiatan penelitian diarahkan kepada usaha-usaha untuk mem-produksi bahan bangunan dan perumahan dalam jumlah yang besar dan dengan harga yang dapat dicapai oleh kemampuan membeli dari rakyat banyak. Kegiatan yang dilakukan dalam Repelita II antara lain penelitian untuk menemukan bahan bangunan baru dan meningkatkan mutu bahan bangunan yang sudah ada serta untuk menemukan sistem konstruksi sederhana, murah dan kuat. Dalam hubungan ini dalam Repelita II telah selesai dibangun proyek percobaan pabrik papan buatan beserta elemen bangunan rumah di Cibadak (Sukabumi) yang dimulai sejak Repelita I. Di samping itu dalam Repelita II telah di -bangun pula pabrik percobaan untuk elemen perumahan dari beton ringan di Cibadak dan Cilacap, dan bahan bangunan berkapur di Me-anggen (Jawa Tengah) serta unit-unit produksi di Surabaya, Yogya -karta, Jakarta, Medan dan Ujung Pandang.

Kegiatan penelitian juga diarahkan kepada kemungkinan pem-bangunan rumah susun (flat) di daerah kota yang makin tinggi kepa -datan penduduknya. Dalam rangka ini, telah diselesaikan pembangun-an mesin cetak elemen beton (brecast) di Pasar Jumat Jakarta. Dengan mesin cetak tersebut telah dibangun 10 blok bangunan rumah susun meliputi 108 unit.

Kegiatan penyuluhan dan bimbingan tehnis yang dimulai sejak Repelita I, dalam Repelita II diperluas baik untuk meningkatkan ketrampilan rakyat dalam tehnik pembangunan perumahan, maupun dalam rangka pemugaran perumahan dalam lingkungan desa. Kegiat -an ini dimaksudkan agar makin banyak rakyat yang mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat pula.

Untuk menangani usaha-usaha penyuluhan dan bimbingan tehnis pembangunan perumahan secara intensip dan terarah, dalam Repelita I mulai dirintis Pembentukan Pusat Informasi Tehnis Bangunan (PITB) di ibukota Propinsi. Dalam Repelita II usaha pembentukan PITB terus dilanjutkan hingga pada akhir Repelita II telah dibentuk PITB di 23 propinsi. Pembentukan PITB-PITB tersebut diikuti dengan usaha pembinaan dan peningkatan operasionalnya.

Selain itu dalam Repelita II telah terbentuk pula sarana kelem-bagaan penunjang pembangunan perumahan rakyat yai tu Badan

989

Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) yang bertugas untuk mempersiapkan perumusan kebijaksanaan dan peraturan pembangun- an perumahan nasional, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum PERUMNAS) bertugas untuk menangani pelaksana-an pembangunan perumahan rakyat di daerah perkotaan, dan Bank Hipotik Perumahan (BHP) sebagai lembaga perkreditan pemilikan rumah yang menyediakan kredit jangka panjang.

B. Air Minum dan Assainering

1. Air Minum

Dalam bidang air minum pada tahun 1978/79 telah dapat ditam -bah sekitar 1.498 liter/detik kapasitas produksi air minum di 36 kota di samping mengerjakan pembangunan fasilitas air minum bagi sekitar 100 kota lainnya yang penyelesaiannya baru dalam Repelita III. Penyediaan air minum tersebut telah dapat disebarkan kepada masya -rakat melalui perbaikan dan perluasan jaringan distribusi sampai dengan sambungan ke rumah-rumah dan hidran-hidran umum, yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kampung-kampung maupun di rumah-rumah yang dibangun oleh PERUMNAS.

Melalui rehabilitasi dan perluasan instalasi produksi air minum yang ada, selama Repelita I telah dapat dinaikkan kemampuan pro -duksi air minum dari 9.000 liter/detik pada awal Repelita I men- jadi 15.222 liter/detik pada akhir Repelita I.

Dalam Repelita II usaha peningkatan produksi air minum dila -kukan melalui perluasan air minum yang ada dan pembangunan ins -talasi air minum yang baru, dan dilaksanakan tersebar di kota-kota besar, sedang dan kecil.

Dalam Repelita II, tambahan kemampuan produksi air minum yang dapat dicapai adalah 5.090 liter/detik di 97 kota, sehingga kapa -sitas produksi air minum pada akhir Repelita II telah menjadi 20.312 liter/detik (Tabel XVI — 2 dan Grafik XVI — 1).

990

TABEL XVI - 2PENAMBAHAN KAPASITAS PENYEDIAAN AIR MINUM,

1973/74 - 1978/79(liter/detik)

991

992

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

39. PurwodadIi 10 -- -- -- 90 -- 100

40. Wonogiri 2,5 -- -- -- 15 15 32,5

41. Temanggung 11 -- -- 13 -- -- 24

42. Parakan 0 -- -- -- 20 -- 20

43 . Wuryantoro 0 -- 3 -- - 10 13

44. Tegal 50 -- -- -- 35 -- 85

45. Kla ten 0 -- -- -- 15 15

46. Yogyakarta 350 17 33 -- -- -- 400

47. Wonosari 0 -- -- -- -- 38 38

48. Sleman 0 -- -- -- -- 10 1049. Surabaya 1.570 -- -- - 150 -- 1.720

50. Sumenep 50 -- -- 20 -- -- 70

51. Bangkalan 10 -- -- -- -- 62 72

52. Kediri 25 -- -- -- 95 -- 120

53. Probolinggo 10 -- -- -- 25 -- 35

54. Pamekasan 20 -- -- -- 30 -- 50

55. Nganjuk 7 -- -- -- 40 -- 4756. Jombang 0 -- -- -- 60 -- 60

57. Tretes 0 -- -- -- - 42 4258. Jember 0 -- -- -- 30 -- 30

59. Ngawi 20 -- -- -- 45 -- 65

60. Gresik 10 -- -- -- 50 6061. Sampang 10 -- -- 20 -- -- 30

993

(1) (2) (3)(5)

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

62. Kab.Madiun0 - - - 3.4 - 14

63. Pakis Baru 0 - - 6 10 - 16

64. Denpasar 52 - 354 - - - 406

65. Tabanan 10 - - - - 40 5066. Bangli 3 - - - 33 12 28

67. Gilimanuk 0 - - - 20 - 20

68. Kintamani 0 - - - 4 - 4

69. Medan 0 - - - - 40 40

70. Praya 0 - - - 30 — 30

71. Baba/Bima 0 - - - 6 - 6

72. Dompu 0 - - - - 8 8

73. Ruteng 0 - - - - 35 35

74. Bajawa/Ainere 0 - - - 11 6 17

75. Atambua 0 - - - 20 20

76. stating 0 - - - 10 - 10

77. Singkawang 8,5 - - - - 80 88,5

78. Kotabaru 8 - - - - 45 53

79. Amuntai 0 - - - 50 - 50

80. Martapura 0 - - - - 100 100

81. Samarinda 10 - -- 50 10 - 70

82. Balikpapan 16 - - - 30 - 46

83. Tenggarong 0 - - - - 20 20

994

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

84. Kotamobagu 0 - - 75 - 7585. Idmboto 0 -- - - - 50 5086. Tahuna 13 - - - - 48 6187. Toli-toli 0 - - 30 - - 30'88. Palu 7 - - 14 - - 2189. Kolaka 3 - - - 15 30 4890. Ujung Pandang 250 - - 500 - - 65091. Palopo 60 - - - 40 - 10092. Majene 0 - - - - 50 50

93. 8injai 0 - - - 12 - 12

94. Makale 0 - -- - - 7 7

95. Watampone 0 - - - - 70 70

96. Tual 0 - - -- 22 - 22

97. Ternate 2,5 - - - - 15 17,598. Lain-lain 10.482,5 - - - - - 10.482,5

J U M L A H 15.222 67 690 871 1.964 1.498 20.312

995

GRAFIK XVI — 1KAPASITAS PRODUKSI AIR MINUM KOTA,

1973/74 — 1978/79

996

Kegiatan lain dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas air mi -num yang dilakukan dalam Repelita II adalah studi dan penyusunan rencana induk air minum serta perbaikan dan penyempurnaan pe -ngelolaan air minum

Studi dan penyusunan rencana induk air minum adalah merupa-kan persiapan pembangunan fasilitas penyediaan air minum. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 1974/75, dan sampai tahun 1978/79 telah dapat diselesaikan rencana induk air minum di 186 kota di antaranya telah dibuat desain terperinci bagi 110 kota.

Sampai akhir Repelita I, umumnya pengelolaan air minum di daerah masih dalam bentuk dinas atau jawatan. Keadaan demikian tidak dapat menjamin kelangsungan pelayanan. Karena itu sejak ta -hun 1974/75 mulai diambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan air minum di kota-kota melalui penye-lenggaraan penataran pelaksana-pelaksana tingkat menengah dan atas dalam bidang pengelolaan air minum. Selain dari pada itu juga telah dilakukan perubahan status pengelolaan air minum di daerah-daerah dari bentuk dinas/jawatan menjadi perusahaan daerah. Sampai akhir Repelita II sudah terbentuk 50 perusahaan daerah untuk pengelolaan air minum.

Sistem baru pembiayaan air minum bagi suatu kota yang dite -rapkan dan dikembangkan yaitu pembiayaan dalam bentuk pinjaman didahului dengan studi sosial ekonomi untuk kota yang bersangkutan guna menentukan tingkat kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

Setelah dilakukan penelitian maka dalam Repelita II sistem pem -biayaan baru tersebut telah diterapkan bagi pembangunan fasilitas air minum di kota-kota Malang, Banyuwangi, Purwokerto, Samarinda, Jambi, Cirebon, Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan Palembang . Se-mentara itu sedang dilakukan studi-studi sosial ekonomi bagi kota-kota lain.

2. AssaineringSebagaimana halnya dalam Repelita I, pelaksanaan fisik di bi-

dang assainering yaitu pembangunan saluran pembuangan air buang-

997

an dan air hujan dalam Repelita II juga masih terbatas kepada peker-jaan-pekerjaan yang mendesak di kota-kota secara lokal. Selama Repelita I pelaksanaan fisik di bidang assainering dilakukan di kota -kota Jakarta, Ambon, Pangkal Pinang, Tanjung Karang, Pekan Baru , Tanjung Pinang, Surabaya, Pamekasan, Sumenep, Madiun, Bogor, Bandung, Sukabumi, Karawang, Yogyakarta, Semarang, Cilacap, Surakarta dan Denpasar. Dalam Repelita II pelaksanaan itu dilanjut-kan di kota-kota Surakarta, Sibolga, Jakarta, Bandung, Surabaya, Madiun, Semarang dan Surakarta:

Dalam Repelita II telah dihasilkan usaha-usaha yang dapat lebih meningkatkan penyehatan lingkungan pemukiman seperti penanggu- langan darurat genangan air hujan di kota Semarang, Surakarta, Den -pasar, Madiun, Surabaya dan beberapa tempat di Jakarta. Di samping itu telah diusahakan penyusunan rencana induk dalam bidang assai -nering dan pembuangan sampah. Dalam hubungan ini telah dilakukan survai dan studi di kota-kota : Bandung, Pontianak, Ujung Pandang, Medan, Jakarta, Cirebon, Sibolga, Menado, Pekan Baru, Padang dan Jember. Sementara itu juga sudah diselesaikan proyek percontohan pembuangan sampah di Bandung, Ujung Pandang, Pontianak dan Me-dan yang akan diperluas usahanya dalam Repelita III.

998