Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan perubahan Rencana
Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat
diselesaikan.
Penyusunan perubahan Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 memberikan
gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan
keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
program yang ada.
Tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategi Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai penjabaran dari
perubahan RPJMD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan.
Kami menyadari dalam penyusunan perubahan Rencana Strategi
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini masih terdapat
kekurangan-kekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan, saran dan
pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa
yang akan datang.
Semoga perubahan Rencana Strategi ini dapat bermanfaat sebagai
acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada
tahun-tahun mendatang.
Kepanjen, Agustus 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
TTD
Dr. H. M. HIDAYAT, MM, M.Pd
Pembina Tk I NIP. 19670830 199403 1 010
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................... 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ............... 8
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan ...................................................... 10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan .............................................. 12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan ..... 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .............. 27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah Terpilih .............................................................................. 29
3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa
Timur ............................................................................................. 30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perangkat Daerah .... 32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................... 33
iii
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah........................................... 35
4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah ....................................... 40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikator ...................................................................... 42
BAB VI INDIKATOR PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KINERJA SKPD
YANG MENGACU
6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran Reviu RPJMD .................................................................... 51
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan lima tahun terakhir
(2012-2017) ................................................................................... 12
Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan ............................................. 13
Tabel 2.3 Pagu Anggaran Dan Realisasi Keuangan Tahun 2011 S.D 2015 .... 21
Tabel 4.1 Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-
masing sasaran ............................................................................. 38
Tabel 5.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif ...................................................................... 43
Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD Periode 2016-2021 ................. 52
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ............9
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.101/2017
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kepala
Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Reviu RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian
Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai
Dasar Utama Perubahan dan Pelaksanaan Renstra dan
Renja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN Jl. Penarukan No. 1 Kepanjen Telp. 0341-393935 Fax. 0341-393937
website : http://dispendik.malangkab.go.id-email: [email protected]
KEPANJEN - 65163
mailto:[email protected]
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas
Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat
Daerah;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/
720/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188.4/
5599/KEP/35.07.101/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Stretegis Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal Agustus 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,
TTD
M. HIDAYAT
RENCANA STRATEGIS
(PERUBAHAN RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG
PERIODE 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Jalan Penarukan No. 1 Kepnjen Kelurahan Penarukan
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Tahun 2016
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.101/2017
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas
pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 27 Desember 2016
melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
Nomor 188.4/5599/KEP/35.07.101/2016 tentang Rencana Strategis
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016- 2021. Dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan
dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah
Kabupaten Malang melakukan Perubahan terhadap RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan
Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat
Daerah, sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Perubahan
RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang merupakan organisasi
perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang
2
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun
2016-2021 sesuai dengan hasil Perubahan yang dilakukan mencakup :
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu
pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang
2016-2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian
Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun
sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan
selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi
yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan
program dan kegiatan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 didasarkan kepada:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal
31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); (tidak ada di keputusan PD)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional; (tidak ada di keputusan PD)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
3
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
4
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas
Perangkat Daerah;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 720/KEP/35.07.013/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188.4/
5599/KEP/35.07.101/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021;
5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan
jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun
2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan perubahan dokumen Perubahan
Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai
landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan
penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam
pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar evaluasi
dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas
Pendidikan. Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra juga
melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta
melibatkan stakeholders Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi.
Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini
terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan
Perubahan Renstra.
Penyusunan Perubahan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi
rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya
dengan dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, serta
pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di
tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian
kinerja, pengelohan dan analisis data, serta memperhatikan indikator
kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021. Legalisasi Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang.
Penyajian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2021
sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:
6
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa
Timur dan Perubahan Renstra Kemendikbud;
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Perangkat Daerah
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah
4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Perangkat Daerah
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Perangkat Daerah
7
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD
BAB VII : PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENDIDIKAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PD) Dinas Pendidikan adalah:
1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
Adapun untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas
Pendidikan mempunyai fungsi:
1. Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk
database serta analisis data untuk penyusunan program dan
kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pendidikan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan.
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan.
7. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan
bidang pendidikan.
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan.
9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
10. Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat
dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar
sekolah.
11. Pengaturan dan pengawasan penerimaan peserta didik sekolah,
keuangan, ketata-laksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan
gedung sekolah dan tenaga teknis, ijasah serta perpustakaan
sekolah.
9
Gambar 2.1. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 48
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
adalah sebagai berikut:
10
2.2. SUMBER DAYA
2.2.1. Kepegawaian
Jumlah seluruh pegawai negeri sipil struktural di
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, baik pada
Kantor Dinas, UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan, lembaga
sekolah terinci sebagai berikut :
- Pegawai pada Kantor Dinas = 66 orang
- Pegawai pada UPT (termasuk Penjaga di SD) = 272 orang
- Pegawai pada SMP = 156 orang
2.2.2. Pejabat Struktural dan Fungsional
Pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang baik yang berada di Kantor Dinas, UPT Kantor
Dinas Pendidikan Kecamatan maupun lembaga sekolah meliputi:
NO. ESELON JUMLAH KETERANGAN
1 IIb 1 Kepala Dinas
2 IIIa 1 Sekretaris
3 IIIb 4 Kepala Bidang
4 IVa 48 Kasubbag, Kasi, Ka UPT
Sedangkan pejabat fungsional di lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang meliputi para Pengawas Sekolah,
Guru dan Pamong Belajar pada SKB yang jumlahnya sebagai
berikut:
Pengawas Sekolah = 127 orang
Guru PNS TK = 294 orang
Guru PNS SD = 5.885 orang
Guru PNS SMP = 1.942 orang
Pamong Belajar SKB = 14 orang
11
2.2.3. Sarana dan Peralatan Kerja Utama
Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung
pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang meliputi:
a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari:
- 1 (satu) ruang Kepala Dinas
- 1 (satu) ruang Sekretaris
- 3 (tiga) ruang Sub Bagian
- 4 (empat) ruang Bidang
- 1 (satu) ruang rapat terbatas
- 1 (satu) ruang aula rapat
- 1 (satu) ruang Pengawas
- 1 (satu) ruang IT
- 1 (satu) gudang
- 1 (satu) ruang pertemuan terbuka (pendopo)
b. Komputer sebanyak 19 unit Laptop sebanyak 5 Unit
c. Mesin ketik sebanyak 6 unit
d. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja
dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.
Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk
pada kantor UPT di masing-masing kecamatan dan lembaga
sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP Negeri.
2.2.4. Kondisi Umum Anggaran
Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan Kabupaaten
Malang tahun 2011-2015 telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Malang sebagai berikut;
12
TABEL 2.1
Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan lima tahun terakhir (2011-2015)
NO TAHUN
APBD KAB APBD
PROV APBN BELANJA TIDAK
LANGSUNG (BLT)
BELANJA
LANGSUNG (BL)
1 2011 575.108.695 123.173.624 - 123.858.800
2 2012 626.668.030 21.913.255 - 99.342.215
3 2013 645.046.408 12.041.207 1.163.519 58.700.919
4 2014 1.195.963.662 18.288.208 809.905 46.636.798
5 2015 1.246.654.431 27.521.594 470.100 73.897.302
Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun anggaran
Dinas Pendidikan selalu ada kenaikan, adanya kenaikan anggaran
disetiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada
upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.
2.2.5. Sarana Penunjang Lainnya
Untuk pelaksanaan fungsi layanan informasi dan pelaporan
data pokok pendidikan (DAPODIK), Dinas Pendidikan dilengkapi
dengan akses internet yang menghubungkan Dinas Pendidikan
dengan unit layanan teknis pendidikan dengan kantor
Kemendikbud melalui jejaring Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud).
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir
dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan
mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari
capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :
13
Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PENDIDIKAN
TARGET
SPM TARGET
IKK TARGET
INDIKATOR
TARGET PERUBAHAN RENSTRA DISDIK TAHUN
REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN TAHUN KE
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)
A.1 SD
1 % SD yang semua
rombelnya tidak
melebihi 32 siswa 100 % - - - 83,46 83,43 - - - 53,44 58,32 - - - 64,03 69,90
2
% SD yang telah
memenuhi
kebutuhan ruang
kelas dan meja dan
kursi serta papan
tulis untuk setiap
rombel
100 % - - - 91,90 91,86 - - - 48,01 33,47 - - - 52,24 36,44
3 % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap
100 % - - - 94,85 94,98 - - - 80,70 85,19 - - - 85,08 89,69
4
% SD yang memiliki
satu orang guru
untuk setiap 32
peserta didik
100 % - - - 77,91 78,23 - - - 76,60 79,22 - - - 98,32 101,27
5 % SD yang memiliki 6 orang guru
100 % - - - 94,74 94,98 - - - 97,40 97,82 - - - 102,81 102,99
6
% SD yang
memiliki 2
orang guru
dengan
kualifikasi
S1/D4
100 % - - - 96,53 96,71 - - - 95,26 97,53 - - - 98,68 100,85
7
% SD yang memiliki
2 orang guru yang
telah memiliki
sertifikat pendidik
100 % - - - 75,13 71,30 - - - 80,82 82,49 - - - 107,57 115,69
8 % Kepala SD yang
berkualifikasi S1/D4
dan bersertifikat
100 % - - - 74,15 74,48 - - - 71,69 91,10 - - - 96,68 122,31
14
pendidik
A.2 SMP
1 % SMP yang semua
rombelnya tidak
melebihi 36 siswa 100 % - - - 76,06 76,15 - - - 61,34 62,56 - - - 80,65 82,15
2
% SMP yang telah
memenuhi
kebutuhan ruang
kelas dan meja dan
kursi serta papan
tulis untuk setiap
rombel
100 % - - - 61,88 62,72 - - - 67,51 66,34 - - - 109,10 105,77
3
% SMP yang
memiliki ruang guru
dan meja + kursi
untuk setiap orang
100 % - - - 80,14 81,27 - - - 83,67 85,06 - - - 104,40 104,66
4
% SMP yang
memiliki ruang
Kepala Sekolah dan
dilengkapi meja
kursi
100 % - - - 85,99 86,57 - - - 81,49 81,28 - - - 94,77 93,89
5 % SMP yang memiliki guru untuk setiap
mata pelajaran
100 % - - - 92,38 93,64 - - - 88,57 71,10 - - - 95,88 75,93
6 % SMP yang memiliki guru berkualifikasi
S1/D4 ≥ 70%
100 % - - - 92,55 93,64 - - - 67,15 68,64 - - - 72,56 73,30
7
% guru SMP yang
memiliki guru
dengan kualifikasi
S1/D4 dan telah
memiliki sertifikat
pendidik ≥ 35%
100 % - - - 75,35 75,97 - - - 25,05 23,32 - - - 33,24 30,70
8
% Kepala SMP yang
berkualifikasi S1/D4
dan bersertifikat
pendidik
100 % - - - 67,20 68,02 - - - 46,82 50,41 - - - 69,67 74,11
B TARGET IKK
B.1 FOKUS KESEJAHTERAAN
1 Angka Melek Huruf (AMH)
93 94 96 98 98,25 93,61 95,00 95,25 97,02 98,81 98,90 97,14 97,22 97,37 97,40
15
2 Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)
7,26 7,63 7,64 7,76 7,85 7,54 7,98 7,99 8.00 8,04 103,86 104,59 104,58 103,09 102,42
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Paket A
113,5 113,35 113,25 113,23 113,2 113,25 113,23 113,19 113,17 113,19 100,00 100,00 100,31 97,18 93,53
4 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/Paket B
95,5 96,12 96,5 96,65 98,5 95,63 96,11 96,41 96,43 96,43 100,00 100,00 95,41 96,29 95,72
5 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket
C
53,25 54,5 55,55 58,51 81 53,3 54,65 55,62 59,34 81,23 100,00 100,00 102,08 98,56 100,88
6 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
108,51 110,12 109,00 108,35 108,15 108,51 110,12 115,61 108,09 99,02 100,00 100,00 106,06 99,76 91,56
7 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
79,29 82,83 83,25 83,32 83,92 79,29 82,83 88,77 84,74 85,53 100,00 100,00 106,63 101,70 101,92
8
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C
34,22 36,08 36,50 37,25 37,75 34,22 36,08 39,76 40,24 48,92 100,00 100,00 108,93 108,03 129,59
B.2 ASPEK PELAYANAN UMUM
B.2.1 PENDIDIKAN DASAR
1
Angka Partisipasi
Sekolah terhadap
penduduk usia 7-12
tahun 1.103,46 1.119,61 1.108,47 1.101,97 1.099,98 1.103,46 1.119,61 1.185,03 1.085,86 1.026,19 100,00 100,00 106,95 98,64 93,36
2 Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun
855,57 890,97 894,95 895,41 901,51 855,57 890,97 903,77 877,06 938,84 100,00 100,00 100,99 97,95 104,14
3 Rasio ketersediaan
SD/MI terhadap
penduduk usia 7-12
tahun 44,14 44,79 44,79 44,79 44,79 44,14 44,79 42,33 41,94 39,86 100,00 100,00 94,51 93,64 88,99
4
Rasio ketersediaan
SMP/MTs terhadap
penduduk usia 13 -
15 tahun 30,71 32,65 32,96 33,25 33,67 30,71 32,65 32,96 30,73 31,04 100,00 100,00 100,00 92,42 92,19
5 Rasio Guru SD-MI / Murid
256,61 253,18 268,85 271,27 272,35 256,61 253,18 257,31 314,95 380,61 100,00 100,00 95,71 116,10 139,75
16
6 Rasio Guru SMP-MTs / Murid
231,29 218,70 213,24 209,28 200,65 231,29 218,70 292,98 268,79 370,54 100,00 100,00 137,39 128,44 184,67
7 Rasio rombel/guru SD-MI
1,14 1,14 1,10 1,09 1,09 1,14 1,14 1,15 1,14 0,85 100,00 100,00 104,55 104,59 77,98
8 Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan
baik
76,78 81,90 86,08 87,97 89,85 76,78 81,90 97,23 57,49 57,05 100,00 100,00 112,95 65,35 63,49
9 Sekolah pendidikan SMP kondisi
bangunan baik
89,02 92,05 93,43 94,09 95,09 89,02 92,05 86,83 68,78 63,98 100,00 100,00 92,94 73,10 67,28
10 Angka Putus Sekolah SDMI
0,8 0,7 0,6 0,5 0,13 0,65 0,52 0,45 0,13 0,09 100,00 100,00 101,54 101,60 157,92
11 Angka Putus Sekolah SMPMTs
0,8 0,7 0,6 0,5 0,35 0,78 0,53 0,39 0,36 0,44 100,00 100,00 99,44 62,50 109,66
12 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
99,15 98,88 99,07 99,19 99,21 99,15 98,88 99,42 99,46 99,81 100,00 100,00 100,35 100,27 100,60
13 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
95,61 96,60 96,70 96,80 96,90 95,61 96,60 99,89 98,74 99,99 100,00 100,00 103,30 102,00 103,19
14 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
115,19 91,23 92,25 92,50 92,75 115,19 91,23 92,65 97,91 99,38 100,00 100,00 100,43 105,85 107,15
B.2.2
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1 Guru yg memenuhi kualifikasi S1 / D-IV
33,84 46,79 49,80 52,98 55,94 33,84 46,79 57,71 59,60 68,86 100,00 100,00 115,88 112,50 123,10
B.2.3 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak
Usia Dini
59,58 60,45 62,27 70,5 85,00 59,98 61,96 70,02 78,73 80,89 100,00 100,00 100,12 100,44 102,27
17
Jika kita perhatikan tabel di atas, capaian indikator outcome pada dua
tahun terakhir renstra sebelumnya (2014-2015) hampir seluruhnya mencapai
100% atau sesuai dengan target Renstra, kecuali dua indikator yaitu angka
melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RRLS), yang masing-masing
96,46%, 97,14% dan 103,86%, 104,59%. Hal ini dikarenakan sumber
penghitungan dua indikator tersebut dari instansi lain (BPS). Adapun untuk
indikator yang lainnya, realisasi yang sesuai target atau yang mencapai 100%,
dikarenakan pada tahun III Perubahan Renstra periode 2014-2015 ada
momentum perubahan dokumen Perubahan Renstra dan konsekuensinya ada
penyesuaian target dengan realisasi. Sementara pada pada tahun-tahun
selanjutnya, realisasi Perubahan Renstra terbagi dalam dua kategori, yaitu
yang melebihi target dan yang tidak sesuai target, dan untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel di atas.
Selanjutnya untuk indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses
pendidikan dasar pada aspek indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang
berdasarkan pada peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang kemudian
dirubah dengan Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 target-targetnya baru
dimasukkan pada tahun 2012 dan 2013. Pada jenjang SD ada 8 (delapan)
indikator, yaitu: (1) % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa,
dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 64,03%
dan 69,90%; (2) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dengan capaian pada tahun
2012 dan 2013 masing-masing adalah 52,24% dan 36,44%; (3) % SD yang
memiliki Ruang Guru Lengkap, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013
masing-masing adalah 85,08% dan 89,69%; (4) % SD yang memiliki satu orang
guru untuk setiap 32 peserta didik, dengan capaian pada tahun 2012 dan
2013 masing-masing adalah 98,32% dan 101,27%; (5) % SD yang memiliki 6
orang guru, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing
adalah 102,81% dan 102,99%; (6) % SD yang memiliki 2 orang guru dengan
kualifikasi S1/D4, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing
adalah 98,68% dan 100,85%; (7) % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013
masing-masing adalah 107,57% dan 115,69%; (8) % Kepala SD yang
berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, dengan capaian pada tahun
2012 dan 2013 masing-masing adalah 96,68% dan 122,31%.
18
Pada jenjang SMP, ada 8 (indikator) SPM, yaitu: (1) % SMP yang semua
rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dengan capaian pada tahun 2012 dan
2013 masing-masing adalah 80,65% dan 82,15%; (2) % SMP yang telah
memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk
setiap rombel, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing
adalah 109,10% dan 105,77%; (3) % SMP yang memiliki ruang guru dan meja
+ kursi untuk setiap orang, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013
masingmasing adalah 104,40% dan 104,66%; (4) % SMP yang memiliki ruang
Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi, dengan capaian pada tahun 2012
dan 2013 masing-masing adalah 94,77% dan 93,89%; (5) % SMP yang
memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, dengan capaian pada tahun 2012
dan 2013 masing-masing adalah 95,88% dan 75,93%; (6) % SMP yang
memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%, dengan capaian pada tahun 2012
dan 2013 masing-masing adalah 72,56% dan 73,30%; (7) % guru SMP yang
memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik
≥ 35%, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah
33,24% dan 30,70%; (8) % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan
bersertifikat pendidik, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-
masing adalah 69,67% dan 74,11%.
Dari penjabaran capaian SPM di atas, dapat kita lihat bahwa dari 16
(enam belas) indikator banyak yang realisasinya tidak mencapai target, hal ini
disebabkan antara lain: indikator tersebut relatif masih baru dan sebelumnya
belum dilakukan telaahan; terlalu tingginya penetapan angka-angka dalam
target indikator-indikator tersebut. Untuk indikator yang realisasinya melebihi
target, terdapat pada indikator yang berkaitan dengan guru, hal ini
kemungkinan disebabkan adanya kebijakan pemerintah yaitu pemberian
tunjangan sertifikasi terhadap guru yang secara langsung maupun tidak
langsung guru berupaya untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
tunjangan sertifikasi.
Untuk indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
pada fokus kesejahteraan, terdapat delapan indikator sebagai alat ukurnya,
yaitu: (1) Angka Melek Huruf (AMH); (2) Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS); (3)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PA; (4) Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/PB; (5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; (6) Angka
Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.
19
Pada indikator yang kenaikannya belum mencapai target, terlihat pada
APK SMP/MTs/PB contohnya, yang selama lima tahun terakhir kenaikannya
hanya 2,14% atau rata-rata hanya 0,43% pertahunnya. Hal ini disebabkan
antara lain oleh faktor peningkatan jumlah penduduk usia 13-15 tahun lebih
besar dibandingkan dengan penduduk usia tersebut yang masuk ke jenjang
SMP/sederajat.
Pada aspek pelayanan umum untuk jenjang pendidikan dasar, capaian
indikator outcome terbagi dalam dua kategori, kategori pertama adalah yang
realisasinya terus meningkat atau melebihi target yang sudah ditetapkan;
kedua adalah indikator yang realisasinya tidak mencapai target. Indikator
yang realisasinya melebihi target dan terus mengalami peningkatan setiap
tahunnya (2009-2013) antara lain dapat kita lihat pada indikator rasio guru
SD-MI/murid atau angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Kedua
indikator ini target dan realisasinya masing-masing adalah : rasio guru SD-
MI/murid, target : 256,61; 253,18; 268,85; 271,27; 272,35, realisasi : 256,61;
253,18; 257,31; 314,95, dan 380,61. Untuk indikator angka melanjutkan dari
SD/MI ke SMP/MTs, target : 115,19; 91,23; 92,25; 92,50, 92,75, realisasi
115,19; 91,23; 92,65; 97,91; dan 99,38.
Pada pendidikan menengah untuk aspek pelayanan umum, pada tahun
terakhir periode Perubahan Renstra 2011-2015 dari tujuh indikator yang ada,
6 (enam) diantaranya melampau target yang ditetapkan, contohnya adalah
angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 16-18 tahun, target dan
realisasi dari tahun pertama sampai tahun ketiga masing-masing adalah;
terget: 364,06; 383,48; 385,18; 388,09; 389,71, realisasi: 364,06; 383,48;
417,48; 409,87; 518,29.
Faktor penyebab pada indikator yang melebihi target yang ditetapkan
antara lain adalah: adanya kebijakan pemerintah pusat tentang implemantasi
pendidikan menengah universal yang diimbangi dengan kebijakan pemberian
bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah; faktor
penyebab yang lain adalah banyak didirikannya unit-unit sekolah baru dan
sekolah sekolah alternatif pada jenjang dikmen, baik yang dikelola oleh
pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
Untuk aspek pelayanan umum pada pendidikan anak usia dini dan
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, masing-masing hanya
ada 1 (satu) indikator, yaitu: angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan
guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan kedua melebihi terget yang sudah
20
ditetapkan pada tiap tahunnya. Faktor yang menyebabkan terlampuainya
target untuk dua indikator tersebut masing-masing adalah: pada angka
partisipasi kasar pendidikan anak usia dini antara lain adalah meningkatnya
pendirian lembaga pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal
menyebabkan semakin dekatnya lembaga pendidikan dengan masyarakat;
banyaknya masyarakat yang memasukkan anaknya yang berusia 4-6 tahun ke
lembaga pendidikan anak usia dini, baik jalur formal maupun nonformal.
Kondisi yang hampir sama dalam realisasi selama lima tahun pun
terjadi pada realisasi keuangan, baik pada aspek pemerataan dan perluasan
akses maupun pada aspek pelayanan mutu dan relevansi pendidikan juga
aspek yang lainnya. Capaian selama lima tahun terakhir terjadi secara
fluktuatif, contohnya terjadi pada program pendidikan dasar sembilan tahun,
capaian pada lima tahun terakhir (2011 s.d. 2015) masing-masing adalah:
88,95%; 63,93%; 75,31%; 58,32%; dan 90,61%. Hal yang sama terjadi juga
pada program PMPTK, yaitu: 96,69%; 97,27%; 76,89%; 79,68%; 99,00%.
Sementara untuk program yang lainnya dalam pencapaian lima tahun terakhir
relatif stabil, contohnya terjadi pada program pendidikan anak usia dini, yaitu:
97,42%; 98,35%; 97,67%; 94,44%; dan 96,57%.
Untuk perkembangan capaian keuangan secara lebih detail dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
21
TABEL 2.3 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2011 S.D 2015
NO URAIAN
PAGU ANGGARAN TAHUN (* REALISASI ANGGARAN TAHUN (* CAPAIAN
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1
Program
Pendidikan
Anak Usia
Dini
349.425 488.928 310.516 550.000 1.259.743 340.399 480.841 303.267 519.442 1.216.484 97,42% 98,35% 97,67% 94,44% 96,57%
2
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan
Tahun
134.773.852 211.269.949 559.392.939 369.359.092 389.571.188 119.881.839 135.061.396 421.256.920 215.403.800 353.007.870 88,95% 63,93% 75,31% 58,32% 90,61%
3 Program
Pendidikan
Menengah 25.808.203 34.506.754 17.259.747 38.772.476 137.195.858 22.955.931 32.930.180 16.120.326 31.120.752 122.144.804 88,95% 95,43% 93,40% 80,27% 89,03%
4 Program
Pendidikan
Nonformal 5.812.685 6.553.487 3.232.032 6.503.938 12.989.708 5.012.279 6.000.130 3.173.690 6.262.166 12.076.284 86,23% 91,56% 98,19% 96,28% 92,97%
5 Program PMPTK 2.066.977 1.366.613 5.778.000 22.504.153 33.946.047 1.998.625 1.329.350 4.442.780 17.931.621 33.606.910 96,69% 97,27% 76,89% 79,68% 99,00%
6 Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan
3.196.940 3.151.998 3.098.805 2.992.937 3.526.324 2.742.262 2.768.129 2.840.693 2.800.633 3.216.275 85,78% 87,82% 91,67% 93,57% 91,21%
(* dalam ribuan
22
2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PENDIDIKAN
Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor
pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan
strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi
kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal
meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini
adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan
menggunakan analisis SWOT.
1. Lingkungan Internal KEKUATAN/STRENGTHS (S)
a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD)
semakin meningkat;
b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan
oleh masyarakat;
c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat
yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah
diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
d. Lulusan SD/sederajat, SMP/sederajat dari tahun-ketahun
semakin meningkat;
e. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 98,18%;
f. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang
PAUD, Dikdas, maupun Dikmen.
KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)
a. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas
belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
b. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan
menengah masih belum memadai;
23
c. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa
belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum
melek aksara;
d. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD,
Dikdas, maupun Dikmen belum sesuai dengan kebutuhan yang
ada.
2. Lingkungan Eksternal PELUANG/OPPORTUNITIES (O)
a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan
layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua
jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan
dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan
menengah);
b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan
pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas
dalam pembangunan lima tahun mendatang;
c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah
pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD
Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan
peningkatan mutu pendidikan;
d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam
meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan
standar nasional pendidikan (SNP);
e. Kepedulian masyarakat dalam DUDI terhadap pembangunan
sektor pendidikan melalui program CSR (corporate social
responsibility)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif;
f. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat
terhadap dunia pendidikan;
g. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional
sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun
menengah;
24
h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di
internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah.
ANCAMAN/THREATS (T)
a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
b. Aksesisibilitas penyelenggraan pendidikan pada jenjang menengah
masih belum merata;
c. Angka kemiskinan masih relatif tinggi;
d. Masih terdapat perusahan yang merekrut karyawan/karyawatinya
pada penduduk yang masih usia sekolah;
e. Dalam hal kebijakan pengupahan, DUDI masih memperlakukan
sama antara karyawan yang lulusan pendidikan menengah dengan
lulusan yang ada di bawahnya;
Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal
sebagaimana tergambarkan di atas, maka strategi yang diperlukan dalam
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. STRATEGI S-O ( Strength – Opportunities )
a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit
satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan;
b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka
menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program
pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang
pendidikan;
e. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia
industri;
f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di
internal maupun eksternal;
25
g. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan
dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.
2. STRATEGI W-O ( Weaknesses – Opportunities )
a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan
jenis pendidikan;
c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang
dan jenis pendidikan;
d. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
e. Meningkatkan pengembangan program keahlian sesuai dengan
tuntutan DUDI baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. STRATEGI S-T ( Strengths – Threats )
a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah
pembangunan ruang kelas;
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang
satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan;
c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua
jenjang dan jenis pendidikan;
d. Menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan;
e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu
yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaran
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur
pendidikan nonformal.
26
4. STRATEGI W-T ( Weaknesses – Threats )
a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan
tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik
PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program
pendidikan pada jalur pendidikan formal;
f. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan
dalam pembangunan pendidikan.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja
pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana
digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan
yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima
tahun mendatang, antara lain adalah:
a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini
(PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat
dilihat dari capaian APK PAUD dengan capaian pada tahun 2015
target 81,31% dan realisasi 80,89%,
b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang
berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan
perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara
lain adalah APM SD/sederajat, capaian rata-rata kabupaten pada
tahun 2015 sebesar 99,02%. 16 kecamatan dari seluruh kecamatan
yang ada di Kabupaten Malang, capaiannya di atas rata-rata
kabupaten dengan capaian tertinggi 123,78%, 24 kecamatan yang
lainnya berada di bawah capaian rata-rata kabupaten dengan capaian
terendah 76,26%. Indikator lain dapat dilihat pada capaian APM
SMP/sederajat. Capaian tingkat kabupaten adalah 85,53%. Dari 33
kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malang, capaian yang berada
di atas rata-rata capaian kabupaten ada di 21 kecamatan, dengan
capaian tertinggi 105,49%, dan 11 kecamatan lainnya berada di
bawah capaian kabupaten dengan capain terendah 50,48%. Dari 2
(dua) indikator di atas, dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) yang
cukup lebar antar kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang
serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan tersebut tidak
terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka
unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian
indikatornya masih jauh dari harapan.
28
Kesenjangan yang terjadi dari capaian dua indikator di atas
merupakan hasil perhitungan internal dinas pendidikan dengan
melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan.
Capaian sebagaimana digambarkan di atas, merupakan hasil
perhitungan internal Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan
basis perhitungannya adalah sekolah dan bukan rumah tangga, dan
ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan yang
demikian lebar antarkecamatan, disamping faktor yang lainnya yang
menjadi penyebab dari terjadinya kesenjangan di atas.
c. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam
menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta
pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro
yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga
menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator
tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah
(RRLS). Capaian dua indikator tersebut pada tahun 2015 masing-
masing adalah 98,15% dan 8,04 tahun. Sebaran capaian di 33
kecamatan untuk AMH yang ada di wilayah Kabupaten Malang juga
terjadi kesenjangan, akan tetapi tidak terlalu lebar, capaian tertinggi
adalah 99,06% dan terendah adalah 86,63%. Sementara pada RRLS
ada 12 kecamatan yang capaiannya di bawah rata-rata capaian
kabupaten dengan capaian terendah 4,52 tahun, dan 21 kecamatan
lainnya berada di atas rata-rata capaian kabupaten dengan capaian
tertinggi 10,88 tahun.
d. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar
pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional
pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini
dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi
kualifikasi S1/D4 pada tahun 2015 adalah 68,86%. Capaian indikator
tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk
meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada
kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi
akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK
profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari
PTK yang yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum
sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.
29
e. Peningkatan pelayanan pendidikan sudah dihadapkan pada tuntutan
pelayanan yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dengan manajemen
pelayanan pendidikan yang baik.
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILIH
Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang
tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) adalah " Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP
MANTEB MANETEP”, adapun misinya adalah
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang
berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi
hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis
berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,
pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan
kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan
produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,
telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan
yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
Adapun yang mempunyai keterkaitan langsung dengan bidang
pendidikan adalah Misi 3 yang mempunyai 1 tujuan 1 sasaran yaitu
30
meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta
pemerataan pendapatan.
Adapun prioritas pembangunan pemerintah daerah pada sektor
pendidikan antara lain adalah: peningkatan mutu / kualitas dan
aksesibilitas pelayanan pendidikan dengan difokuskan pada beberapa
aspek, antara lain yaitu: (a) peningkatan kualitas dan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan; (b) peningkatan akses layanan
pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; (c) rintisan wajib belajar 12
tahun.
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir periode Perubahan Renstra
kementerian pendidikan dan kebudayaan periode 2010-2014, sementara
dokumen rentra dinas pendidikan Kabupaten Malang merupakan
Perubahan Renstra periode 2016-2021, oleh karena itu belum dapat
dilakukan telaahan secara mendalam terhadap kebijakan nasional yang
terkait dengan pembangunan pada sektor pendidikan yang dapat
diselaraskan antara program nasional dan kabupaten dalam 5 (lima)
tahun ke depan, namun demikian, sebagai langkah awal telaahan dapat
dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana
pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada peraturan
menteri perencanaan nasional / kepala badan perencanaan
pembangunan nasional nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun
2015-2019. Dalam sosialisasi rancangan tersebut, secara umum sasaran
RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Pendapatan perkapita;
3. Pemerataan pembangunan;
4. Pengentasan kemiskinan;
5. Keberlanjutan pembangunan;
6. Peningkatan daya saing;
7. Inovasi teknologi;
8. SDM berkualitas;
9. Resiliensi berbasis swakarsa.
31
Dari sembilan point sasaran di atas, hanya satu yang relevan
dengan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu SDM berkualitas,
yang kemungkinan sasaran tersebut akan dijabarkan secara detil dalam
Renstra kemendikbud periode yang akan datang.
Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional
adalah:
1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan
pro-environment;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri
di luar Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem
logistik nasional.
Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2015-2019, dari 8 (delapan)
point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan
pada sektor pendidikan, yaitu sinergi SDM, IPTEK dengan industri, yang
belum dapat informasilkan secara terperinci.
Kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat Provinsi Jawa
Timur, dirumuskan dalam isu-isu strategis tahun 2014-2019 kualitas dan
aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang dijabarkan dalam setiap misi
RPJMD periode 2014-2019, antara lain adalah:
1. Jatim bebas putus jenjang sekolah;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan nonformal plus kewirausaah
dengan sasaran usia 15 tahun ke atas;
3. Pendidikan berkebutuhan khusus;
4. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi;
5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.
Dari lima point di atas, empat yang langsung berimplikasi terhadap
satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota, sementara satu point yaitu point keempat tidak
32
berimplikasi langsung, karena pengelolaan perguruan tinggi tidak-belum-
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Sementara kebijakan umum anggaran Propinsi Jawa Timur pada 5 (lima)
tahun mendatang terkait pembangunan pendidikan diarahkan pada
program-program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapain
indeks pembangunan manusia (IPM) dan peningkatan kualitas layanan
pendidikan, antara lain adalah: (1) Jatim bebas putus jenjang sekolah; (2)
Pendidikan nonformal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas; (3)
Pendidikan berkebutuhan khusus; (4) Peningkatan relevansi dan kualitas
pendidikan menengah.
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRETEGIS
Tujuan penataan ruang Kabupaten Malang sebagai mana tertuang
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang tahun adalah
”terwujudnya penataan ruang yang produktif seimbang dan lestari bagi
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien serta
mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat”.
Berdasarkan RT/RW tersebut di atas, rencana struktur ruang
Kabupaten Malang meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana
sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari (a) kebijakan dan
strategi sistem perdesaan; (b) kebijakan dan strategi sistem perkotaan; (c)
kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan
perkotaan ; (d) kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan
prasarana wilayah.
RT/RW Kabupaten Malang jika dilihat dari perspektif pendidikan,
berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang
memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang
berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi
dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan
kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak.
Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah
pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan
33
sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan
pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-
masing.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malang
harus selaras dengan asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal yang
berkembang di masyarakat serta antisipatif terhadap permasalahan-
permasalahan lingkungan hidup di masa yang akan datang;
lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik
berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas
keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat
memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi,
serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan
lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan
seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu
Pembangunan infrastruktur dalam bidang pendidikan juga harus
mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis untuk tetap dapat
menjaga kelestarian sumber daya alam demi mewujudkan peningkatan
sumber daya manusia yang handal.
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut
di atas, yang antara lain adalah:
1) Telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat
kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
2) Telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional
periode tahun 2015-2019;
3) Implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah Kabupaten
Malang terhadap layanan pendidikan;
34
4) Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah
satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan
rumusan antara lain adalah:
a) Masih kurangnya rata-rata lama sekolah (RLS);
b) Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;
c) Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
d) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum
seimbang;
e) Rendahnya mutu lulusan;
f) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas
(memiliki kompetensi);
g) Implementasi kurikulum 2013;
h) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
i) Implementasi pendidikan karakter baik di lembaga formal maupun
lembaga non formal;
j) Implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
khususnya pembagian kewenangan bidang pendidikan, dimana
kewenangan pengelolaan Pendidikan Dasar SD dan SMP ada pada
Kabupaten/Kota.
Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis
sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan
melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan
dalam program prioritas, antara lain yaitu:
1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS);
2. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);
3. Peningkatan Angka Melek Huruf;
4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak
mampu;
5. Peningkatan Jumlah Sekolah Model/Rujukan di Kabupaten Malang;
6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta
distribusi yang merata sesuai kebutuhan.
7. Mendorong Implementasi Kurikulum 13 atau lainnya sesuai ketentuan
yang berlaku dengan mengintegrasikan pendidikan karakter.
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan
yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 9 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Malang, juga visi dan misi Bupati terpilih periode 2016-2021 yang
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021, yang telah di Perubahan berdasarkan Keputusan Bupati
nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021
serta hasil telaah terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang menetapkan tujuan dan sasaran jangka
menengah.
Tujuan dalam bahasa Inggris disebut goal atau objektif. Tujuan
adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya
dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan
organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan
merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan
adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.
Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima
tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada sektor
pendidikan yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan
adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk
lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-
isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas
pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan
kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam
rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah
ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pendidikan
akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima
tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah
sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat
mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.
36
Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang periode
tahun 2016-2021 adalah:
1. Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang
merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia
(SDM) kependidikan;
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan
fungsi administrasi dan manajemen SD dan SMP;
Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari
masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu
sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh
organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan
membuat kriteria untuk mengukur keberhasilan/ketidak berhasilan suatu
pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga
untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan
tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-
sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi
sub-tujuan (subgoals) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian
menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai
tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan management by
objective atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi
tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan.
Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang
ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa
dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.
Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua
pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di
Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran sasaran yang ada dalam
mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung
lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-
sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga
ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran sasaran yang
37
ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan,
semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada
Perubahan RPJMD periode 2016-2021 adalah:
a) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD);
b) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan
Masyarakat (DIKMAS) yang berkualitas;
c) Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 tahun ke atas;
d) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar
yang berkualitas;
e) Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM
dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada SD dan
SMP;
f) Tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka
optimalisasi fungsi layanan publik dinas pendidikan.
Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja
masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:
38
Tabel 4.1
Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 3 RPJMD: Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia
1
Tersedia dan terjangkaunya
layanan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
Meningkatnya perluasan
akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas
APK Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) 81,31 81,95 82,55 83,35 84,25 85
Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan
DIKMAS yang berkualitas
Angka Rata-Rata Lama
Sekolah 6.66 6,68 6,7 6,73 6,76 6,8
Meningkatnya angka
literasi penduduk usia 15 tahun ke atas
Angka Melek Huruf (AMH) 98,88 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5
2
Terjaminnya kepastian
memperoleh layanan
pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka
penuntasan wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun;
Meningkatnya perluasan
akses dan pemerataan
pendidikan dasar yang berkualitas
1. Angka Partisipasi Murni
(APM) SD-MI-Paket A 99,35 99,45 99,55 99,63 99,69 99,75
2. Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP-MTs-Paket B 80,61 81,2 81,9 82,6 83,9 84,79
3. Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD-MI-Paket A 113,19 113,2 113,21 113,22 113,23 113,24
4. Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP-MTs-Paket B 96,55 96,62 96,69 96,76 96,83 96,85
5. Persentase Ruang Kelas
SD Kondisi Baik 88,5 90 91,5 93 94,2 95
6. Persentase Ruang Kelas
SMP Kondisi Baik 86 88,5 92 93,5 95 96
7. Angka Putus Sekolah
(DO) SD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,5
39
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
8. Angka Putus Sekolah (DO) SMP
0,07 0,065 0,06 0,055 0,05 0,04
9. Angka Lulusan (AL) SD 100 100 100 100 100 100
10. Angka Lulusan (AL) SMP 100 100 100 100 100 100
11. Angka Melanjutkan (AM)
dari SMP ke jenjang SM 94,59 95,5 96,5 97,5 98,5 99,5
3
Meningkatkan kompetensi dan
profesionalitas sumber daya
manusia (SDM) kependidikan
Terpenuhinya jumlah,
kualifikasi, dan
kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka
memenuhi standar
nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah
Pertama
1. Persentase guru SD berkelayakan atau telah
berkualifikasi S1/D4
91,3 91,6 91,9 92,4 92,7 93
2. Persentase guru SMP
berkelayakan atau telah
berkualifikasi S1/D4
92,6 92,65 92,7 92,75 92,8 92,85
3. Persentase guru SD tersertifikasi
86 86,1 86,2 86,3 86,4 86,5
4. Persentase guru SMP
tersertifikasi 88 89,5 91 92,5 93,5 94
5. Rasio Guru SD terhadap Siswa
1:16 1:16 1:16 1:16 01:16 1:20
6. Rasio Guru SMP terhadap Siswa SMP
1:17 1:18 1:18 1:18 1:18 1:20
7. Rasio Rombel/Guru SD 0,88 0,91 0,94 0,97 1 1
4
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan
fungsi administrasi dan
manajemen SD dan SMP
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif
dan akuntabel dalam
rangka optimalisasi fungsi layanan publik pada SD
dan SMP
Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS),
memiliki Rencana Kerja
Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah
yang berfungsi dengan baik
86 88 90 92 94 94,5
40
4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Malang melalui Perangkat Daerah Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang di atas, upaya yang dilakukan
menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
Sasaran pertama, yaitu: “Meningkatkan akses PAUD yang bermutu
dan terjangkau”, dicapai melalui strategi Fasilitasi penyelenggaraan
PAUD dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD, baik formal
maupun nonformal. Arah kebijakan strategi tersebut adalah (1)
penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD, (2)
penyediaan biaya operasional PAUD, (3) peningkatan kompetensi dan
kualifikasi akademik pendidik PAUD.
Sasaran kedua, yaitu “Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan
DIKMAS yang berkualitas”, dicapai melalui strategi peningkatan
kapasitas kelembagaan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS). Arah
kebijakan strategi tersebut adalah (1) penyelenggaraan akreditasi
lembaga DIKMAS, (2) peningkatan kompetensi dan kualifikasi
akademik pendidik DIKMAS.
Sasaran ketiga, yaitu “Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15
tahun ke atas” dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan
keaksaraan dan kesetaraan. Arah kebijakan strategi tersebut adalah
(1) Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup, (2)
Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, (3)
peningkatan peran dan fungsi lembaga pendidikan informal, (4)
publikasi pendidikan non formal dan informal dalam rangka
menunjang peningkatan taraf hidup.
Sasaran ke empat, yaitu “Meningkatnya perluasan akses dan
pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas” dicapai melalui
strategi, yaitu penyelenggaraan program wajib belajar sembilan tahun
yang berkualitas. Arah kebijakan strategi tersebut melalui: (1)
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar; (2)
Fasilitasi penyelenggaran KBM pendidikan dasar; (3) Peningkatan
kualitas kapasitas pendidik melalui peningkatan kompetensi dan
kualifikasi; (4) Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka
peningkatan kompetensi lulusan.
41
Sasaran ke lima, yaitu “Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan
kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar
nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama” dicapai melalui strategi peningkatan kualifikasi dan
kompetensi tenaga kependidikan. Arah kebijakan dalam pemenuhan
strategi tersebut adalah (1) peningkatan kualifikasi dan kompetensi
tenaga guru SD dan SMP, (2) distribusi tenaga guru secara merata
sesuai kebutuhan jumlah riil guru, (2) peningkatan kesejahteraan
guru.
Sasaran ke enam, yaitu “Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang
efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik
pada SD dan SMP” dicapai melalui strategi peningkatan tata kelola
sesuai pencapaian indikator akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Arah kebijakan dalam pemenuhan strategi tersebut adalah (1)
peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,
(2) peningkatan peran sekolah dalam penyelenggaraan Manajemen
Berbasis Sekolah.
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara
umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan
tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi
program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan
yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang
berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu
organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang
yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau
implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-
bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam
organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program
yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah
organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar
program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari
organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang
manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.
Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah
instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh
instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran.
Dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun
2016-2021, program dan kegiatan dikelompokan dalam dua kategori, yaitu
Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang.
Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak
langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan
penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan da