POKOK-POKOK ARAHAN DEPUTI BIDANG KELUARGASEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA PADA

PERTEMUAN PEMANTAPAN STRATEGIADVOKASI DAN KIE PROGRAM KBPROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tanggal 19-20 AGUSTUS 2009, di Hotel RODHITA

“ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATIJLLAHI WABARAKATUH” SELAMAT MALAM DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

Yang saya hormati,

Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya; Plt. Direktur Advokasi dan KIE BKKBN beserta rombongannya sekaligus penyelenggara

pertemuan mi Direktur Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN, sebagai nara sumber

sekaligus pejabat pembina wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; Para Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota atau yang mewakili sebagai mitra kerja BKKBN

sekaligus sebagai peserta pertemuan, yang saya banggakan, serta seluruh Panitia Perternuan dan undangan yang berbahagia.

Pertama-tarna marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kesehatan, dan kesempatan pada kita semua sehingga dapat hadir mengikuti acara pembukaan “PertemuanPemantapan Strategi Advokasi dan KIE Program KB” di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pokok-pokok arahan antara lain sebagai berikut:

1. Pemantapan Strategi Advokasi dan KIE Program KB akan tetap kita laksanakan sekaitan dengan perubahan “visi” dan “misi” BKKBN yang baru. “Visi” dan “Misi” Program KB yang telah ditetapkan mulai tahun 2007 yang lalu yaitu “Seluruh keluarga ikut KB” dan

2. “Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Dengan grand strategi nomor satu yaitu “Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program KB”, yang mengarah kepada salah satu sasaran yaitu agar setiap desa/kelurahan memiliki Toma/Toga yang melakukan Advokasi dan KIE, serta dengan grand strategi yang kedua “Menata kembali pengelolaan Program KB” yang diarahkan pada salah satu sasaran bahwa pengelolaan program KB di setiap provinsi mendapat fasilitasi, advokasi dan supervisi dan BKKBN Pusat. Dengan upaya tersebut diatas kita kita menyusun kegiatan-kegiatan advokasi dan KIE KB menurut periode bulanan kedepan dan di setiap tingkatan wilayah.

3. Pertemuan Pemantapan Strategi Advokasi dan KIE Program KB ini sangat strategis dan momentum yang tepat dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE di kabupaten/kota pada tahun 2009 ini dalam mendukung operasional program KB mencapai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam program KB tahun 2009 ini.

4. Pada awal tahun 2009 ini, tepatnya pada Rapat Kerja Program KB Tahun 2009 yang lalu, tanggal 12 Februari 2009, telah diresmikan perubahan logo atau “rebranding” BKKBN dan Program KB, bertujuan untuk mencitrakan kembali institusi BKKBN, Program KB, Pengelola

Program KB dan keberlangsungan Program KB di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rebranding ini sudah bergulir di tingkat provinsi bahkan sampai di kabupaten/kota. Perubahan perubahan ini semua telah tersosialisasikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Beberapa media cetak nasional dan daerah serta televisi dan radio pemerintah maupun swasta di tingkat pusat maupun daerah dalam rubrik dan segmen programnya masing-masing yang menjadi pilihan pembaca, pendengar dan pemirsa. Hal itu telah termuat/muncul dan dapat kita baca pada headline beberapa berita di koran/surat kabar dan sudah dapat kita dengar dan saksikan karena sudah menjadi program-program pilihan di radio dan televisi daerah dan pusat.

5. Demikian juga dalam hal penyediaan sarana KIE dan pesan-pesan KIE telah kita perbaharui. Tahun 2008 dan 2009 ini pengadaan mobil unit penerangan keluarga berencana (MUPEN KB) untuk SKPD-KB Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana telah disediakan dalam APBN, agar dapat terrealisasi dengan baik karena dilakukan di kabupaten/kota. Demikian juga dengan materi KIE KB, mulai dari KIE Kit, Buku Panduan Penyuluhan dan Serial Tanya Jawab bagi Pemuka Agama dan Penyuluh Agama, Bagi Calon Pengantin serta bahan-bahan dan materi KIE dalam bentuk audio visual telah kita produksi dan distribusikan ke seluruh kabupaten/kota. Disamping itu media luar ruang juga telah diadakan dan tersebar di seluruh wilayah, antara lain billboard, spanduk, umbul-umbul berisi tentang pesan-pesan, slogan-slogan dan yel-yel KB yang bermuatan lokal kedaerahan maupun yang bersifat nasional.

6. Sarana dan pra sarana KIE KB, bahan-bahan dan materi KIE KB serta saluran media yang ada kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyosialisasikan program KB kepada masyarakat. Maka kita perlu melakukan pembinaan secara terus menerus kepada PLKB/PKB, tokoh masyarakat dan tokoh agama, institusi masyarakat pedesaan, LSOM, profesi dan swasta sebagai saluran dan pelaksana pesan dan materi KIE KB.

7. Advokasi KB di kabupaten/kota lebih diarahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk menghasilkan peraturan daerah tentang kelembagaan KB dan peraturan daerah tentang pelaksanaan program, sehingga keempat program pokok keluarga berencana yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga dapat tercapai untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

8. Dengan memantapkan strategi advokasi dan KIE diharapkan dapat rnenghasilkan peserta KB baru, pembinaan peserta KB aktif, pembinaan remaja dalam pendewasaan usia perkawinan dan pemahaman kesehatan reproduksi rernaja, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelompok-kelompok kegiatan bina-bina (balita, renaja, larisia, lingkungan) dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif dalam kelompok kegiatan UPPKS, dengan memprioritaskan sasaran pada Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Demikian pokok-pokok arahan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dan secara khusus bagi peserta yang baru sama sekali mengikuti pertemuan semacam ini akan dapat merasakan bagaimana menariknya advokasi dan KIE di lini lapangan sampai ke petugas dan pengelola program KB di kabupaten/kota, propinsi dan sampai ke pusat secara berjenjang, periodik dan terus menerus sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran program pada tahun 2009 ini.

Dengan catatan-catatan tersebut diatas, saya mengharapkan para peserta temu kerja ini dapat mengikuti pertemuan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan masukan yang berharga untuk peningkatan cakupan dan kualitas data dan informasi program KB nasional.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirrohim” dan dengan hanya mengharapkan ridho dan Allah SWT, “Pertemuan Pernantapan Strategi Advokasi dan KIE Program KB” di Provinsi Kalimantan Selatan ini, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih.Wassalammu’aiaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banjarmasin, 19 Agustus 2009Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga,

Drs. Pranyoto, Msc