PERTEMUAN KOORDINASI KEDEPUTIAN · PDF fileDitjen Pengelolaan Sampah, Limbah, ... KONSEP: a. Wawasan kota hijau b ... serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian

PERTEMUAN KOORDINASI KEDEPUTIAN SUMBERDAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

RUANG SG 1-231 JULI 2015

AGENDA

I. STRUKTUR ORGANISASI BARUII. PENAJAMAN PELAKSANAAN TUGAS:

a. TIM SIAGAb. TIM KOTA BARUc. ANALISA LINGKUNGAN UNTUK BERBAGAI ASPEK

PEMBANGUNANIII. PENUGASAN BARU:

a. KETAHANAN AIRb. KESELURUHAN ENERGIc. LANDSCAPE: HUTAN DAN EKOSISTEM; DAN

PENGGUNAANNYA UNTUK KEBUTUHAN LAIN.d. KEMARITIMANe. PENGUATAN PERAN – BAPAK WAPRES

2

I. STRUKTUR ORGANISASI BARU

3

USULAN STRUKTUR ORGANISASI & IDENTIFIKASI JUMLAH MITRA KERJA

Menteri PPN/KepalaBappenas

Deputi Bid. Ekonomi

Deputi Bid. Pengembangan

Regional

Deputi Bid. Kemaritiman &Sumber Daya

Alam

Deputi Bid.Kependudukan

& Ketenagakerjaan

Deputi Bid.Pembangunan

Manusia, Masyarakat & Kebudayaan

Deputi Bid.Polhukhankam

Deputi Bid. Pendanaan

Pembangunan

Deputi Bid. Pemantauan, Evaluasi , danPengendalianPembangunan

InspektoratUtama Bappenas

Sekretariat Kemen. PPN/Settama Bappenas

• Tata Ruang & Pertanahan(Kawasan Khusus)/ Koord. Wilayah 1 (Sumatra)

• Perkotaan danPerdesaan/ Koord. Wilayah 2 (Jawa-Bali)

• Transportasi/ Koord. Wilayah 3(Kalimantan)

• Permukiman & Perumahan/ Koord.Wilayah 4 (Sulawesi)

• PengembanganWilayah, KawasanKhusus, & Daerah Tertinggal/Koord. Wilayah 5 (NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)

• PendidikanDasar, Menengah, & Kebudayaan

• PendidikanTinggi & IPTEK

• Kesehatan & Gizi Masyarakat

• Agama, Perempuan, Anak, Pemuda& Olah Raga

• Pertahanan danKeamanan

• Politik, Komunikasi danOtonomi Daerah

• PenguatanHukum &PeraturanPerundang-undangan

• Politik Luar Negeri & Kerjasama Pembangunan Internasional

• Aparatur Negara

• Kependudukan & Penanggulang-an Kemiskinan

• Tenaga Kerja& Pengembangan KesempatanKerja

• Perlindungan& KesejahteraanMasyarakat

• Energi, Mineral & Pertambangan

• LingkunganHidup danKehutanan

• Pangan danPertanian

• Sumb. DayaAir & Irigasi

• Kelautan & Perikanan

• PerencanaanPendanaanPemb.

• AlokasiPendanaanPembangunan

• Pendanaan LN Bilateral

• Pendanaan LN Multilateral

• Sistem & ProsedurPendanaan

• Sistem danPelaporanPemantauan, Evaluasi & PengendalianPembangunan

• Pemantauan, Evaluasi & PengendalianPembangunan Sektoral

• Pemantauan, Evaluasi & PengendalianPemb. Daerah

• PerencanaanMakro & Investasi

• Keu. Negara & Analisa Moneter

• Jasa Keuangan, Koperasi, KUKM & BUMN

• Perdagangan, Industri, & Pariwisata

• Analisis MikroEkonomiInfrastruktur(AnalisisPembangunan InfrastrukturStrategis)

Perubahan Nomenklatur disebabkanperubahan arsitektur K/LPerubahan Nomenklatur disebabkanpenguatan fungsiPengintegrasian fungsi ke dalam unit organisasi lainStaf Khusus

Biro Hukum & Humas

Biro Umum & TUP

Biro RenortalaBiro SDM

IBAUIBKK

Sahli Bid. Pemerataan dan Kewilayahan

Sahli Bid. Sosial & Penanggulangan Kemiskinan

Sahli Bid. Pembangunan Sektor Unggulan danInfrastruktur

Sahli Bid. Hubungan Kelembagaan

Sahli Bid. Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pusdatinrenbang

Pusbindiklatren

Pusat AnalisisKebijakan

4

STRUKTUR ORGANISASI DAN MITRA LEMBAGA (RM DAN PHLN)

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SDA

DIREKTORAT PANGAN DAN PERTANIAN

DIREKTORAT SDAir DAN IRIGASI

KELAUTAN DAN PERIKANAN

ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN

DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN

5

4 KASUBDIT 4 KASUBDIT4 KASUBDIT4 KASUBDIT 4 KASUBDIT

• KEMENTAN• Deputi Bidang

Pangan dan SD Hayati

• DITJEN SDAir,KPUPera

• Ditjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

• KEMENKP • KEMENKO

MARITIM

KEMEN ESDM • KEMEN LHK• BMKG

• Perum Bulog• PT Perkebunan

Nusantara• Pertani • Shang Hyang Sri

• Badan Penang-gulanganLumpur Lapindo

• Perum Jasa Tirta

Perum Perindo • Pertamina• PLN• PGN

• Perhutani• Inhutani

K/L

RM

PHLN

PANGAN DAN PERTANIAN

PANGANPERKEBUNAN

DAN HORTIKULTURA

PETERNAKANKELEMBAGAAN

PERTANIAN

6

Ditjen Tanaman Pangan

Badan Ketahanan Pangan

Ditjen Sarpras Pertanian

Perum Bulog

Ditjen Perkebunan

Ditjen Hortikultura

Deputi Pangan dan SD Hayati Kemenko Pereko

Ditjen Peternakan

Badan Karantina Pertanian

Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian

Badan Litbang

Setjen

Itjen

Catatan: Pembagian mitra unit E1 K/L dilakukan sesuai lingkup kerja Kasubdit dan keseimbangan beban kerja antar Kasubdit

SUMBERDAYA AIR DAN IRIGASI

DAS DAN KONSERVASI SDAir

AIR BAKU, IRIGASI DAN

RAWA

SUNGAI, PANTAI, WADUK DAN

DANAU

KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR

SDAir

7

Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Ditjen SDA, Kemen PU Pera

Lumpur Lapindo

PT Jasa Tirta

Dewan SDAir

Catatan: Pembagian mitra unite E1 K/L dilakukan sesuai lingkup Kasubdit dan keseimbangan beban kerja antar Kasubdit


TATA KELOLA LAUT DAN

PESISIRPERIKANAN

PENGEMBANGAN POTENSI LAUT DAN

KEMARITIMAN

KELEMBAGAAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN

8

1. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

2. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Ditjen Perikanan Tangkap

2. Ditjen Perikanan Budidaya

3. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

2. Badan Penilitian dan Pengembangan

3. Sekretariat Jenderal

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

2. Inspektorat Jenderal

3. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, danKeamanan Hasil Perikanan



KELISTRIKAN MINYAK DAN GAS MINERAL ,

PERTAMBANGAN DAN PANAS BUMI

PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI

ENERGI

9

Dit.JenKetenagalistrikan

PT. PLN

Dit.Jen Minyak dan Gas Bumi

BP Migas/SKK Migas

BPH Migas

Dit.Jen Mineral dan Batubara

Badan Geologi

PT. PertaminaGeothermal

Dit.Jen Energi Baru , Terbaru-kan dan Konser-vasi Energi

Dewan Energi Nasional


LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP & PERUBAHAN IKLIM

PENGELOLAAN HUTAN

BERKELANJUTAN

KONSERVASI SDA, JASA LINGKUNGAN & KEANEKARAGAMAN

HAYATI

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

& KEHUTANAN

10

1. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

2. Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

3. Ditjen Perubahan Iklim

4. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

1. Ditjen Planologi Kehutanan &Tata Lingkungan

2. Ditjen Pengelolaan Hutan Produk Lestari

3. Ditjen PerhutananSosial & Kemiteraan Lingkungan

1. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Badan Penelitian, Pengembangan & Inovasi

1. Ditjen PenegakanHukum Lingkungan Hidup & Kehutanan

2. Sekretariat Jenderal

3. Inspektur Jenderal


II. PENAJAMAN PELAKSANAAN TUGAS

11

TIM SIAGA (7/24)

1. Anggota Tim sensitif terhadap isu yang berkembang

2. Anggota Tim siap dengan data (angka2, lokasi) dan informasi untuk bahan (analisa) singkat namun strategis – berpikir strategis.

3. Siap dan mampu membuat bahan:

a. Isu dan isi updated

b. Cara penulisan: strategis namun singkat dan mudah dipahami.

12

TIM KOTA BARUWAKIL DARI SDALH

1. KONSEP:

a. Wawasan kota hijau

b. Kota pengelolaan limbahnya bagus

c. Transportasi – efisien dan ramah lingkungan

d. Energinya bersih: neraca energi, neraca air.

2. PRAKTEK:

a. Tahu dan mampu menghubungkan dengan program, kegiatan dan inisiatif yang ada

b. Pengawalan penerapan blue print/konsep kota hijau dengan memasukkan unsur dan inisiatif konkrit seperti dalam butir 1.

13

“SENTUHAN” RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

1. ANALISA BERBAGAI PROYEK STRATEGIS WAWASAN LINGKUNGAN:a. Data hasil KLHS dengan Denmarkb. Informasi berbagai Amdal yang dilakukan

(sudah atau belum)c. Status wilayah konservasi dan konversinyad. Peta dan data digital

2. Pelajari dan kuasai informasi penerapan ramah lingkungan di sektor masing-masing dan bagaimana penggunaannya untuk butir 1.

14

III. PENUGASAN BARU

15

KETERKAITAN DIREKTORAT DENGAN ISU STRATEGIS DAN SASARAN DALAM RPJMN

NAMA ISU STRATEGIS TARGET/SASARAN RPJMN


KEDAULATAN ENERGI

• Lifting Migas• DMO Gas dan batubara• Rasio Kelistrikan• Bauran Energi• Efisiensi Energi

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

• PERUBAHAN IKLIM• POST 2015: SDG

• Penurunan emisi GRK• Pelaksanaan SDGs tahun 2016• IKLH• Reforestasi dan hutan berkelanjutan• Hutan konservasi

PANGAN DAN PERTANIAN KEDAULATAN PANGAN• Produksi pangan pokok• Akses dan Kualitas Konsumsi: PPH• Stabilitas harga pangan

SUMBERDAYA AIR DAN IRIGASI

KETAHANAN AIR• Ketersediaan air• Jaringan dan air irigasi untuk pangan dan

tambak/perikanan


• KELAUTAN• PERIKANAN LIAR (ILLEGAL

FISHING)• KEMARITIMAN

• Kelautan• Kemaritiman• Perikanan Nasional

16

Contoh: Isu strategis Deputi

No Isu Bentuk output

1Ide awal Rencana Pelaksanaan SDG – lanjut ke 2016

Rencana Aksi

2 Poros Maritim Roadmap

3 Kedaulatan EnergiMasukan untuk RUEN-RUED

4 Roadmap SDG Draft Roadmap

5 Lembaga Pangan Konsep

6 Sustainable consumption and production Rencana SCP

17

RANCANG BANGUN

Lain-lain1. Kuasai isi RPJMN SDALH – MESKIPUN TIDAK IKUT

MENULIS

2. DATA BIDANG MASING2 KUMPULKAN DAN GUNAKAN DALAM MEMBUAT LAPORAN DAN ANALISA SEHARI-HARI – INFOGRAFIS

3. PERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN BAHAN ATAU PAPARAN:

A. Koreksi berbagai bahan untuk pimpinan tahap berikutnya membuat bahan dapat lebih strategis dan sesuai dengan arahan Pimpinan.

B. Selalu identifikasi ide baru dan peran yang dapat dilakuan oleh Kemen PPN/Bappenas.

18

LAMPIRAN

19

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan danpenganggaran pembangunan nasional;

1. pengkajian, pengkoordinasian,dan perumusan kebijakan di bidang perencanaanpembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional,analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;

3. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dankegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

4. penyusunan, pengkoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan; 6. pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan

nasional;7. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

8. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaandalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-samainstansi terkait;

9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;

10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS;

11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS;

12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di BAPPENAS.

FUNGSI KEMEN. PPN/BAPPENAS(Perpres No. 65 dan 66 Tahun 2015)

Dulu: Sekarang:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PPN.

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang PPN.

3. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang PPN;4. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang PPN;

5. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Penyusunan program pembangunan sebagai bahanpenyusunan RAPBN yang dilaksanakan bersamadengan Kemenkeu dan Menteri PPN;

7. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencariansumber pembiayaan dalam dan luar negeri, sertapengalokasian dana untuk pembangunan denganinstansi terkait;

8. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansipemerintah di bidang PPN;

9. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugasBappenas.

10. Penyelenggaraan pembinaan & pelayananadministrasi umum;

11. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, & pertimbang-an di bidang tugas dan fungsinya kepadaPresiden.

Ke

me

n.P

PN

B a

p p

e n

a s

3

Identifikasi Fungsi dan Output Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA

FUNGSI OUTPUT UKE II

1. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidangperencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

• Kajian• Hasil koordinasi dan rumusan kebijakan (peraturan

per-UU-an, strategi pemb., arah kebijakan sektoral, lintas sektor, lintas wilayah)

• Kerangka regulasi, kelembagaan, pendanaan di bidang kemaritiman dan SDA

Semua Dit

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

Hasil penelaahan/kesepakatan terhadap Renstra K/L, Renja K/L

Semua Dit

3. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah

RPJMN, RKP Semua Dit

4. penyusunan, pengkoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

• Hasil penelaahan/kesepakatan terhadap RKA K/L• Pelaksanaan tugas lain/pendukung (RAN dll)

Semua Dit

5. pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

Laporan koordinasi pelancaran dan percepatan pelaksanaan RPJMN & RKP untuk program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

Semua Dit

6. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

• Laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan output program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alamMenerima input LKj K/L bidang kemaritiman dan

SDA• Konsep Lampid bidang kemaritiman dan SDA

Semua Dit

7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dansumber daya alam

Laporan Kinerja (LKj) Kedeputian Bidang Kemaritimandan SDA

Semua Dit.Koordinator: Dir. KP

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaICCTF, bahan-bahan paparan atas penugasan Menteri,dll

Semua Dit

21

PEMBEDAAN DEPUTI-DIT DENGAN DEPUTI EKP

22

KEDEPUTIAN DAN DIREKTORAT

KEDEPUTIAN EKP

1. PelaksanaanRKP

• Proses dan output• Output terhadap

rencana/target tahunan

• Output outcome

2. Pelaksanaan RPJMN

Ouput kumulatif terhadap output RPJMN

Midterm review RPJMN: seberapa jauh capaian tengah periode ke target akhir RPJMN (oucome)

3. Detil informasi • Efisiensi anggaran • Kapasitas serta capaian

output terhadap target output akhir

• Kumulatif output terhadap total output

• Detil quick wins terpilih (dalam bentuk infografis dan dashboard/GIS seperti UKP4 dulu)

• Assesment ouput lembaga (antar bidang) – penggabungan data, info dari Pusdatin dan analisa Pusat Analisis Kebijakan

Documents

PERTEMUAN KOORDINASI KEDEPUTIAN · PDF fileDitjen Pengelolaan Sampah, Limbah, ... KONSEP: a. Wawasan kota hijau b ... serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian